20
Brunei Darussalam Ibukota : Bandar Seri Begawan Luas wilayah (km 2 ) : 5.769 Jenis kekuasaan : Monarki (transisi ke arah konstitusional sejak 2004) Bentuk negara : Kesatuan Sistem pemerintahan : Presidensil (Raja berperan dominan)

Asean Negara2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

as

Citation preview

Slide 1

Brunei DarussalamIbukota: Bandar Seri BegawanLuas wilayah (km2): 5.769Jenis kekuasaan: Monarki (transisi ke arah konstitusional sejak 2004) Bentuk negara: KesatuanSistem pemerintahan: Presidensil (Raja berperan dominan)

Brunei terbagi ke dalam 4 distrik administratif (disebut Daerah). Setiap distrik dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri.Hakikinya, konstitusi Brunei merupakan fusi dari konsep pemerintahan Melayu Brunei dan Sistem Westminster/Inggris. Konsep pemerintahan Melayu Brunei menekankan pada kepemimpinan otokratik, ketuhanan, dan absolutisme kuasa sultan. Namun, sultan mempersilakan seluruh warganegara berkonsultasi dengan dirinya lewat aneka pertemuan di desa-desa, masjid-masjid, dan kantor-kantor, di mana mekanisme ini dikenal sebagai "Living Democracy."

KambojaNama resmi: Kingdom of CambodiaIbukota: Phnom PenhLuas wilayah (km2): 181.035Jenis kekuasaan: Monarki KonstitusionalBentuk negara: KesatuanSistem pemerintahan: Parlementer

Kamboja terbagi atas 24 provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh gubernur yang diangkat selaku kepala administrasinya. Administrasi negara dijalankan oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM). Dewan Menteri dibentuk pasca pemilu yang diikuti para parpol. Para menteri (tergabung dalam Dewan menteri) tidak hanya bertanggung jawab pada PM melainkan juga National Assembly (NA).

IndonesiaNama resmi: Republic of IndonesiaIbukota: JakartaLuas wilayah (km2): 1.904.444Jenis kekuasaan: RepublikBentuk negara: Kesatuan (Desentralis)Sistem pemerintahan: Presidensil

Secara formal, negara ini lahir pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi bertepatan dengan bulan Ramadhan.Kekuasaan berada di tangan rakyat Indonesia, diselenggarakan oleh rakyat Indonesia, untuk rakyat Indonesia.Menurut konstitusinya, Indonesia adalah negara Kesatuan. Namun, terdapat pembagian kewenangan yang tegas antara pemerintah pusat dengan daerah yang dirinci di dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. LaosNama resmi: Lao People's Democratic RepublicIbukota: VientianeLuas wilayah (km2): 236.800Jenis kekuasaan: Republik SosialisBentuk negara: KesatuanSistem pemerintahan: Parlementer

Negara ini diorganisir ke dalam 16 propinsi ditambah sebuah zona khusus yang diperintah secara militer dan prefektur independen sebagai ibukota, Vientiane. Di bawah propinsi, wilayah diorganisir ke dalam distrik dan desa.Presiden adalah kepala negara, yang dipilih oleh 2/3 anggota NA. Setelah masa jabatan habis, ia bisa dipilih kembali. Sebagai kepala administrasi pemerintahan, duduklah Perdana Menteri berikut menteri dan pejabat lain setingkat menteri. PM diangkat oleh Presiden dengan persetujuan NA. PM adalah kepala eksekutif dan dapat mengangkat sejumlah pejabatMalaysiaNama resmi: MalaysiaIbukota: Kuala LumpurLuas wilayah (km2): 329.750 Jenis kekuasaan: Monarki KonstitusionalBentuk negara: FederasiSistem pemerintahan: Parlementer

Malaysia adalah federasi 13 negara bagian. Dalam konstitusi setiap negara bagian, konstitusi Malaysia harus dimuat terlebih dahulu sebelum konstitusi masing-masing negara bagian. Konstitusi negara bagian harus mengadopsi konstitusi federal.Malaysia menganut sistem parlementer model Westminster. Kepala negara dipegang oleh Yang Dipertuan Agong. Ia dipilih setiap 5 tahun oleh sebuah lembaga bernama Conference of Ruler. Kepala negara berwenang mengangkat Perdana Menteri (PM). PM ini kepala pemerintahan dan figur dominan dalam pemerintahan negara Malaysia.

MyanmarNama resmi: Union of MyanmarIbukota: PyinmanaLuas wilayah (km2): 678.500Jenis kekuasaan: Oligarki MiliterBentuk negara: KesatuanSistem pemerintahan: Presidensil

State Peace and Development Council atau SPDC (dulunya SLORC) adalah organ tertinggi Myanmar. Segala legislasi Myanmar ditandatangani oleh Pimpinan tertinggi SPDC, Jenderal Than Shwe.Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh electoral college yang terdiri atas Pyithu Hluttaw, Amyotha Hluttaw, dan Tatmadaw (tentara).Menurut konstitusi seharusnya Bikameral (Pyithu Hluttaw/setara House of Representatives + Amyotha Hluttaw/setara Senate).FilipinaNama resmi: Republic of the PhilippinesIbukota: ManilaLuas wilayah (km2): 300.001Jenis kekuasaan: RepublikBentuk negara: KesatuanSistem pemerintahan: Presidensil

Kendati berbentuk negara kesatuan, sesungguhnya konstitusi Filipina menyebut eksistensi dua region otonom yaitu region otonomi Muslim di Mindanao dan Cordillera, yang punya kuasa legislatif tertentu.Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih untuk jabatan 6 tahun. Presiden menominasikan para kandidat untuk mengepalai departemen dan kementerian pemerintah.House of Representatives (HoR) maksimal terdiri atas 260 anggota, dimana 208 dipilih langsung sementara 52 dipilih lewat sistem Party List. Senate terdiri atas 24 orang yang dipilih secara langsung untuk periode 6 tahun.SingapuraNama resmi: Republic of SingaporeIbukota: SingapuraLuas wilayah (km2): 682Jenis kekuasaan: RepublikBentuk negara: KesatuanSistem pemerintahan: Parlementer

Presiden adalah kepala negara, yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Presiden yang hendak dipilih sekurangnya pernah menjadi menteri kabinet, hakim pengadilan, ataupun pengelola perusahaan swasta dengan penghasilan per kapita minimal 100 juta dollar. Fungsinya sebagaian besar seremonial. PM diangkat oleh presiden melihat pada komposisi kursi di parlemen. Para menteri diangkat oleh Presiden berdasarkan saran PM.Secara formal, tugas Parlemen adalah mengawasi eksekutif. Namun, di Singapura pimpinan partai dapat mengomandoi para anggota parlemen untuk bersuara menurut garis partai. ThailandNama resmi: Kingdom of ThailandIbukota: BangkokLuas wilayah (km2): 513.115Jenis kekuasaan: Monarki KonstitusionalBentuk negara: Kesatuan Sistem pemerintahan: Parlementer

Thailand menganut trias politika dalam mana ada pembagian kewenangan jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Monark Thailand menjalankan fungsi legislatif lewat parlemen, eksekutif lewat kabinet, dan yudikatif lewat peradilan. Namun, Monark tidak mengintervensi pembuatan keputusan pemerintahan sehari-hari.Thailand dibagi ke dalam 76 propinsi disebut Changwat. Setiap changwat dipimpin gubernur yang disebut Phuwarachakan. Phuwarachakan adalah PNS-PNS karir yang diangkat oleh Mendagri, kecuali Gubernur Bangkok yang dipilih rakyat.Monark sebagai Kepala Negara; Perdana Menteri sebagai Kepala Administratif Pemerintahan.VietnamNama resmi: Socialist Republic of Vietnam Ibukota: Hanoi Luas wilayah (km2): 329.600 Jenis kekuasaan: Republik Sosialis Bentuk negara: KesatuanSistem pemerintahan: Parlementer

Hakekatnya, eksekutif Vietnam adalah organ eksekutif yang dimiliki National Assembly (NA). Organ eksekutif ini terdiri atas Perdana Menteri (PM), deputi PM, para menteri, serta sejumlah anggota lainnya. Kecuali PM, seluruh organ eksekutif tidak melulu harus menjadi anggota NA.National Assembly (NA) adalah representasi tertinggi rakyat Vietnam. Fungsi utamanya ada 3 yaitu: Memproduksi legislasi, memformulasikan kebijakan luar negeri dan domesti yang vital, serta melaksanakan pengawasan tertinggi atas seluruh kegiatan negara. NA adalah joint-session.