Aspek Hukum Penataan Ruang Pulau Kepulauan

ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG PULAU KEPULAUANPULAU KEPULAUAN

Oleh

RR. Rita Erawati, S.H., LL.M.

Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi dan Sumber Daya Alam, Kedeputian Bidang Perekonomian

Sekretariat Kabinet

Makassar, 21 Mei 2014

SEKRETARIAT KABINET

KEDUDUKAN

Lembaga pemerintah yang berkedudukan dibawah Lembaga pemerintah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

TUGAS

Memberikan dukungan staf, administrasi, teknis, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

2

PERAN SETKAB DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3 Huruf c Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinettentang Sekretariat Kabinet

Penyiapan persetujuan prakarsa, penyusunan dan penyampaian Rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, serta penyiapan pendapat atau pandangan hukum kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

3

SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 ayat (1)), terdiri atas:

1) UUD 1945;

2) Ketetapan MPR;

3) Undang-Undang/PERPU;

4) Peraturan Pemerintah ;

5) Peraturan Presiden;

6) Peraturan Daerah Provinsi;

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya adalah Peraturan MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi, yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab./Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Pasal 8 ayat (1))4

Lanjutan...

Peraturan-peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat 2).kewenangan (Pasal 8 ayat 2).

Kekuatan hukum PUU sesuai dengan hierarki di atas, oleh karenanya PUU yang hierarkinya di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya.

5

Persyaratan Pembentukan PUU

1. Governance (pemenuhan proses penyusunan PUU);

2. Substansi PUU.

Dampak tidak terpenuhinya persyaratan:

A. Judicial Review

UU Mahkamah Konstitusi

PUU dibawah UU Mahkamah Agung

B. Tidak Implementatif/terdapat kendala dalam

pelaksanaannya.

C. Adanya celah pelanggaran terhadap PUU ybs.

6

Proses Penyusunan PUU Bidang Penataan Ruang (Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2005)

Forum Harmonisasi Kementerian

Hukum dan HAM

Penyampaian RPerpresPenetapan Oleh

BKPRN dibentuk berdasarkanKeppres 4 Tahun 2009

Tugas: koordinasi penyusunan PUU bidang penataan ruang

Penyampaian RPerpreskepada Presiden melalui

Setkab oleh BKPRN (Menko Bid. Perekonomian)

Penetapan Oleh Presiden

Pengundangan olehMENTERI HUKUM DAN HAM

Penyebarluasan olehSEKRETARIAT KABINET

8

Hierarki Rencana Tata Ruang

9

LEGAL STANDING PENETAPAN RTR PULAU/KEPULAUAN

Pasal 21 Ayat (1) UUPR dan Pasal 123 ayat (4) PP RTRWN menetapkan bahwa Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan diatur dengan Perpres.Perpres.

Pasal 4 ayat (1) PP Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan bahwa Pemerintah berwenang menyusun dan menetapkan rencana tata ruang Pulau/Kepulauan yang selanjutnya ditetapkan dengan Perpres

10

PP RTRWN menetapkan 7 RTR Pulau/Kepulauan ditetapkan

dengan Perpres.

RTR Pulau/Kepulauan yang telah ditetapkan oleh Presiden:

1. Pulau Sulawesi ditetapkan dengan Perpres Nomor 88 Tahun 2011

2. Pulau Kalimantan ditetapkan dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2012

3. Pulau Sumatera ditetapkan dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2012

4. Pulau Jawa Bali ditetapkan dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2012

Rencana Tata Ruang Pulau Papua, Kepulauan Maluku dan

Kepulauan Nusa Tenggara saat ini telah diajukan kepada

Presiden guna penetapannya

11

FUNGSI RENCANA TATA RUANG PULAU/ KEPULAUAN

12

Materi Pokok Perpres RTR Pulau/Kepulauan

1. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

2. Perencanaan tata ruang yang memuat struktur ruang dan pola ruangpola ruang

3. Arahan pemanfaatan ruang yang memuat penyusunan dan pelaksanaan indikasi program

4. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang

5. Peran serta masyarakat

6. Jangka waktu dan peninjauan kembali rencana tata ruang

13

Materi Perpres Pulau Kepulauan yang perlu mendapat perhatianArahan Pemanfaatan Ruang

Penetapan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan perwujudan struktur ruang dan pola ruang periode 2011-2027 (20 tahun), dengan tahapan:

tahap pertama periode 2011-2014; tahap pertama periode 2011-2014;

tahap kedua periode 2015-2019;

tahap ketiga periode 2020-2024;

tahap keempat periode 2025-2027.

Konsekuensi:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab merealisasikan program-program yang tercantum dalam matrik Indikasi Program Utama sesuai dengan waktu pelaksanaan.

14

Lanjutan...

Penyusunan Indikasi Program selaras dengan:

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN)

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014

Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2011-2025

15

Lanjutan...

Arahan Perizinan

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Kab/Kota sesuai dengan Perda RTRW Kab/Kota beserta rencana rinci dan dengan Perda RTRW Kab/Kota beserta rencana rinci dan peraturan zonasi yang didasarkan pada RTR

Setiap pemanfaatan ruang harus mendapatkan izin sesuai ketentuan sektor/bidang yang mengatur jenis kegiatan pemanfaatan sesuai puu sektor/bidang.

16

Lanjutan...

Arahan Insentif dan Disinsentif

Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Pemda, Pemda kepada Pemda lainnya, dan Pemerintah atau Pemda kepada masyarakat sebagai Pemerintah atau Pemda kepada masyarakat sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang KSN.

Arahan Sanksi

Arahan sanksi diberikan dalam bentuk sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai puu bidang penataan ruang

17

Lanjutan...Koordinasi dan Pengawasan:

1. Koordinasi Penataan Ruang Pulau dilakukan oleh Menteri PU, yang dilakukan melalui kerjasama antar Provinsi dan/atau Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

2. Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan 2. Pengawasan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pemantauan, pelaporan, dan evaluasi oleh Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri PU

18

Lanjutan...

Dengan ditetapkan Perpres, maka Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang RTRW:

1.Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpres.

2.Yang bertentangan harus disesuaikan dalam waktu 5 tahun sejak Perpres ditetapkan.

19

PENUTUP

RTR Pulau/Kepulauan

Berperan sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah

Berfungsi sebagai pedoman:

penyusunan rencana pembangunan daerah. penyusunan rencana pembangunan daerah.

penataan ruang wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota.

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta keserasian antar sektor.

20

ASPEK HUKUM PENATAAN RUANG PULAU KEPULAUANSEKRETARIAT KABINETPERAN SETKAB DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANSISTEM PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANLanjutan...Persyaratan Pembentukan PUUProses Penyusunan PUU Bidang Penataan Ruang (Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2005)LEGAL STANDING PENETAPAN RTR PULAU/KEPULAUANMateri Pokok Perpres RTR Pulau/KepulauanLanjutan...Lanjutan...

Documents

Aspek Hukum Penataan Ruang Pulau Kepulauan