Aspek Kebencaan Wilayah Kecamatan Cipatat

Pada hakikatnya bila lingkungan dikelola dengan baik maka ia pun akan selalu ramah

terhadap kita. Sebaliknya bila kita membiarkan maraknya perusakan lingkungan, dapat

dipastikan suatu saat alam pun akan murka menerjang kehidupan kita.

Bencana demi bencana, khususnya banjir, tanah longsor dan kekeringan yang belakangan

ini marak terjadi, tak terlepas akibat ulah manusia. Ini semua terjadi karena pengelolaan alam

lingkungan yang telanjur salah kaprah sejak awal. Pengelolaan lingkungan semata lebih banyak

diarahkan untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tanpa memerhatikan risiko jangka panjang

yang setiap saat siap menjadi "bom waktu' penghancur kehidupan kita. Oleh sebab itulah,

masalah pengelolaan lingkungan sangat penting diperhatikan di masa-masa mendatang. Tanpa

pengelolaan lingkungan yang baik, maka ancaman bencana banjir, longsor dan kekeringan akan

terus menghadang. Berbagai permasalahan lingkungan yang cukup kompleks mencuat ke

permukaan, semuanya juga berawal dari perlakuan kita yang tidak ramah terhadap lingkungan.

Ini terjadi akibat konsep pemikiran yang salah bahwa kekayaan alam lingkungan cenderung

hanya dimanfaatkan untuk tujuan ekonomi. Di lain pihak, upaya untuk mengatasi masalah

bencana lebih banyak digunakan dengan pendekatan teknis, tanpa memperhitungkan aspek moral

dan sosial. Bahwa bumi tak semakin luas tetapi semakin sempit akibat pembangunan-

pembangunan, perkembangan teknologi, dan trend kepadatan penduduk dunia yang terus

bertambah. Bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan anak cucu yang mutal harus

dijaga dengan baik agar kelak tidak rusak.

Kalau kedua konsep pemikiran di atas dipahami dengan baik maka setiap pembangunan -

apalagi yang diyakini untuk kemaslahatan hidup umat manusia - harus senantiasa memerhatikan

kelestarian alam lingkungan seputar. Itulah sebabnya, pembangunan tidak bisa dilakukan

seenaknya tetapi benar-benar perlu dirancang dengan baik dengan senantiasa memperhatikan tata

ruang lingkungan yang ideal.

Tata ruang pembangunan berdasarkan pendekatan lingkungan diperlukan untuk

mengetahui titik-titik mana yang layak dibangun, kawasan mana yang perlu dilindungi, kawasan

mana yang pantas dipertahankan sebagai daerah potensial, dan bagaimana mengupayakan agar

setiap pembangunan memiliki keseimbangan dengan alam lingkungannya. Pembangunan

perumahan di Kecamatan Pecet dan Sukaresmi, Cianjur yang terletak di eks lahan pertanian dan

lereng pebukitan Cipanas jelas berpotensi merusak keseimbangan lingkungan. Karena, daerah

resapan air menjadi hilang setelah areal hijau yang terbuka berubah fungsi menjadi bangunan-

bangunan perumahan permanen.

Kalau pemerintah daerah meyakini bahwa pembangunan perumahan-perumahan tersebut

memang dirasakan penting untuk pengembangan kawasan demi menggali pemasukan ekonomi

dari pajak dan IMB, serta untuk kesejahteraan rakyat, misalnya, maka kawasan tersebut perlu

ditata kembali sesuai tata ruang lingkungan. Pendirian perumahan baru di kawasan hijau

idealnya diikuti dengan pembangunan drainase, situ (danau buatan) dan sumur-sumur untuk

resapan air hujan. Ini penting untuk menghindari dampak serius di kemudian hari bila resapan air

tak tertampung. Bencana banjir, longsor, dan kekeringan di kawasan itu dan kawasan lain yang

terkait, bisa terjadi di masa depan.

Kondisi Industri Pertambangan di Kecamatan Cipatat

Gambaran Umum Industri Pertambangan di Kecamatan Cipatat

Kecamatan Cipatat  adalah sebuah wilayah di Kabupaten Bandung Barat bagian paling

barat  yang dialiri oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Cimeta yang  memiliki

kekayaan sumberdaya alam tambang yang sangat melimpah. 

Kekayaan sumberdaya alam tersebut menjadi faktor penarik bagi para investor dari dalam

dan luar negeri untuk melakukan investasi di sektor pertambangan. Hal ini terlihat dari

banyaknya aktivitas industri pertambangan yang tersebar di beberapa kawasan Kecamatan

Cipatat. 

Jumlah total perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di Kecamatan Cipatat

sebanyak kurang lebih 2 likuran perusahaan baik yang mengantongi surat izin resmi atau yang

kongkalikong dengan oknum, yang tersebar di 4 Desa, yaitu Desa Gunung Masigit, Desa Citatah,

Desa Cirawa Mekar dan Desa Cipatat. Adapun jenis bahan tambang yang dikeruk adalah jenis

bahan galian golongan C seperti batu, pasir teras, Batu Kapur, Batu Ansedit dan Marmer.

tambang ini akan digunakan sebagai bahan bangunan atau membuat pemukiman.  

Dampak Aktivitas Pertambangan

Dampak aktifitas Pertambangan disebabkan oleh adanya benturan antara beberapa

kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pembangunan/politik, kepetingan

pengusaha/ekonomi dan kepentingan masyarakat untuk melestarikan kualitas lingkungan yang

lebih baik. 

Kegiatan pertambangan disini, bagi warga Cipatat dianggap sebagai kegiatan yang

menimbulkan dampak negative karena hanya warga Cipatatlah yang merasakannya. Kalau pergi

menemui masyarakat cipatat, datanglah sebagai sosok masyarakat cipatat, jangan menjadi sosok

monster yang menakutkan.

Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak

positif maupun dampak negatif. Dampak tersebut adalah:

Dampak positif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah:

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;

2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;

3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkar tambang;

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang;

5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang;

6. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tambang; dan

7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang.

Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah:

1. Kehancuran lingkungan hidup;

2. Penderitaan masyarakat adat;

3. Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal;

4. Menurunnya permukaan air tanah;

5. Kehancuran ekologi kampung-kampung; dan

6. Terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan

Dampak Aspek Sosio-Ekonomi

Meningkatnya kebutuhan sumberdaya mineral di dunia, telah memicu kegiatan eksplorasi

dan eksploitasi sumberdaya mineral serta untuk mendapatkan lokasi-lokasi sumberdaya mineral

yang baru. Konsekuensi dari meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral

seharusnya diikuti dengan usaha-usaha dalam pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan

sebagai akibat dari eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral tersebut.

Dampak sosial ekonomi merupakan dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosial

ekonomi yang dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif akibat aktivitas pertambangan

diantaranya adalah terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terciptanya lapangan

pekerjaan, dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan

sedangkan dampak negatif dari adanya aktivitas pertambangan adalah terjadinya penurunan

pendapatan bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, karena menurunnya kualitas

lahan karena lahannya digunakan atau tercemari industry pertambangan

Hal ini mengakibatkan hilangnya vegetasi (tanaman), populasi satwa liar dan

menurunnya kualitas air. Sementara itu di daerah bagian hilir pasca tambang, rawan terjadinya

bencana erosi akibat sedimentasi tanah.

Contoh di beberapa daerah selain Cipatat yang memiliki potensi penambangan pasir,

seperti Kabupaten Magelang, Sleman dan Temanggung, aktivitas penambangan mengakibatkan

timbulnya tebing-tebing bukit yang rawan longsor akibat penambangan yang tidak memakai

sistem standar keamanan yang baik yang akhirnya merugikan masyarakat sekitar.

Dan ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat erosi di daerah pertambangan,

berkurangnya debit air permukaan atau mata air, menurunnya produktivitas lahan pertanian, dan

tingginya lalu lintas kendaraan dump truk di jalan desa yang kemudian membuat rusaknya jalan,

serta timbulnya polusi udara dan degradasi lahan.  

Selain itu, juga hilangnya fungsi atas sungai bagi masyarakat, seperti air sungai yang ada

disekitar tambang, pada awalnya digunakan warga untuk minum, membersihkan makanan,

mandi, mencuci, minum ternak. Sungai tercemar oleh limbah yang berasal dari konsentrator

aktivitas limbah dan pembukaan hutan di bagian hulu untuk kepentingan industri. Selain itu,

terjadinya kekeringan air sumur milik warga akibat adanya aktivitas pengeboran artesis untuk

pemanfaatan industri tambang

Kerusakan lingkungan Cipatat oleh galian tambang pasir

Kecamatan Cipatat memiliki potensi tambang yang beraneka ragam seperti bahan tambang

golongan C yang terdiri dari batu kapur, batu gunung (andesit), pasir, pasir kuarsa, kerikil, tras,

dan marmer. disamping itu, terdapat juga potensi tambang emas, batubara, perak dan timah

hitam.potensi bahan galian golongan C terdapat pada wilayah Desa Gunung Masigit, Desa

Citatah, Desa Mandala wangi dan Desa Cipatat. sedangkan potensi tambang Batu marmer

terdapat di Desa Gunung Masigit, Citatah dan Cirawa mekar.

Potensi pertambangan golongan C di kecamatan Cipatat, memungkinkan dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) karena cipatat terkenal sebagai daerah yang kaya

mineral padat bawah tanahnya, namun pengelolaan hasil tambang harusnya bisa dilakukan

seoptimal mungkin agar efisien, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan dengan dapat

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sebuah fenomena yang mungkin belum pernah dilihat banyak orang setelah situs Gua

Pawon terancam rusak, sekarang galian pasir tipe C yang berada di kampung margaluyu Desa

Citatah Kecamatan Cipatat, galian pasir tersebut berada persis bedampingan dengan jalan kereta

api   peninggalan kolonaial Belanda jurusan Bandung Cianjur, jalan kereta api itu merupakan situs

yang harus dijaga kelestariannya 

Menghawatirkan. Itulah yang terjadi di kawasan Cipatat Kabupaten Bandung Barat,

eksploitasi penambangan pasir besar-besaran terjadi disana dan saya katagorikan dalam tahap

yang sudah menghawatirkan, dari hasil penelusuran kawasan penambangan pasir, Di kampung

margaluyu Desa Citatah Kecamatan Cipatat banyak ditemukan degradasi kawasan yang sebagian

besar disebabkan oleh aktivitas penambangan yang dilakukan secara besar-besaran.

Setelah perusahaaan besar bahkan orang berkantong tebal mulai masuk dan membabi

buta melakukan eksploitasi, parahnya penambangan dilakukan tidak lagi dengan peralatan

sederhana, tetapi dengan menggunakan alat berat sampai menggunakan blasting. Hal inilah yang

menyebabkan degradasi kawasan ini berlangsung sangat cepat. ditambah lagi pihak penambang

yang tidak melakukan rehabilitasi kawasan sesuai aturan penambang galian C.

UU No 4/Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).UU

ini adalah pengganti/penyempurnaan dari UU No 11/Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Pertambangan yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi masa kini. Terutama

dengan adanya “UU Desentralisasi /Otonomi Daerah” seperti  UU No 32/Tahun 2004  tentang

Pemerintahan Daerah dan UU No  33/Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Maka bahaya manipulasi oleh pengusaha dan kerusakan lingkungan harus betul-betul

diwaspadai  oleh Pemerintah Daerah. Apalagi  UU 32/Tahun 2009  tentang  Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) akan memberikan sanksi pidana  kepada para

pejabat yang memberikan izin kepada pengusaha yang merusak dan mencemarkan  lingkungan.

Sungguh ironis melihat dampak dan hasil yang sangat tidak sesuai dengan apa yang

diterima masyarakat sekitar lokasi penambangan. Dari data yang saya himpun dari awal

berdirinya  pemkab Bandung Barat hanya mendapat sedikit saja PAD dari hasil pertambangan

salah satu diantaranya berasal dari industri pertambangan di kecamatan Cipatat. 

Padahal hasil tambang dari kecamatan Cipatat itu luar biasa, Itu belum termasuk dari

material tambang lainnya, seperti pasir,kerikil dan trass,dijalur tak resmi uang yang jumlahnya

diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah juga masuk dalam kantong-kantong sejumlah oknum,

namun dari penghasilan yang mencapai ratusan juta itu,warga pribumi hanya mendapatkan

sedikit saja. Tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan warga seperti akses jalan rusak

parah dan derita sesak nafas akibat polusi debu pasir yang beterbangan di musim kemarau.

Pemerintah harusnya segera memberikan tanggapan tentang masalah ini, dengan cara

meninjau lokasi, mendata, merevitalisasi dan memberikan keputusan terhadap kegiatan

penambang yang sudah sangat membahayakan, dan harus tegas untuk menutup karena tidak

sesuai dengan perundangan yang berlaku

Salah satu tiga waduk yang dipunyai Sungai Citarum adalah Waduk Saguling, dimana

Saguling adalah waduk dengan posisi teratas. Dua waduk lainnya yaitu waduk Cirata dan waduk

Jatiluhur. Waduk Saguling adalah waduk buatan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat pada

ketinggian 643 m di atas permukaan laut. Lokasinya kurang lebih 1,5 jam dari exit tol

Padalarang.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan permasalahan lingkungan di daerah itu,

Saguling ditata-ulang sebagai bendungan multiguna, termasuk untuk kegunaan pengembangan

lain seperti perikanan, agri-akuakultur, pariwisata, dan lain-lain. Sekarang, waduk ini juga

digunakan untuk kebutuhan lokal seperti mandi, mencuci, bahkan untuk membuang kotoran. 

Hal ini membuat Waduk Saguling kondisinya lebih mengkhawatirkan ketimbang Waduk

Cirata dan Waduk Jatiluhur yang sudah dibangun lebih dahulu. Hal tersebut terjadikarena

sebagai pintu pertama Sungai Citarum, di Saguling inilah semua kotoran disaring untuk pertama

kali sebelum kemudian disaring kembali oleh Waduk Cirata dan terakhir oleh Waduk Jatiluhur.

Daerah di sekitar Waduk Saguling berupa perbukitan, dengan banyak sumber air yang

berkontribusi pada waduk. Hal tersebut membuat bentuk Waduk Saguling sangat tidak beraturan

dengan banyak teluk. Daerah waduk ini asalnya adalah berupa daerah pertanian. Selain untuk

mengairi persawahan penduduk sekitar, waduk ini juga menjadi slaah satu alternatif wisata

warga, bahkan di hari-hari libur wisatawan luar kota juga banyak yang datang. Banyak hal yang

bisa dilakukan di sekitar Saguling, memancing, naik perahu keliling danau, santai di atas waduk

dan permainan air lainnya. Yang pasti berada disekitar waduk cukup sejuk udaranya, cocok

sekali untuk wisata keluarga.

Analisis Penetapan Lokasi TPA Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat

• Geologi

Batuan dasar pada area calon TPA menjadi sangat berarti peranannya dalam

meminimalisasi penyebaran air lindian sampah (leachate) secara alamiah, baik pada saat

bergerak menuju muka air tanah maupun saat bergerak lateral bersama air tanah oleh karena itu

diperlukan studi pemilihan area TPA yang tidak memiliki batuan dasar dengan formasi batu

pasir, batu gamping atau batuan berongga. Dari peta Geologi Jenis Batuan Kabupaten Bandung

Barat yang diterbitkan oleh Bappeda dapat diketahui bahwa formasi batuan yang tidak cocok

untuk dijadikan lokasi TPA adalah formasi batuan Gamping Neogen yang terletak pada

kecamatan Padalarang dan Gamping Oligo-Miosen yang terletak pada kecamatan Cipatat dan

Batujajar. Daerah geologi lainnya yang penting untuk dievaluasi adalah potensi gempa, zona

vulkanik yang aktif serta daerah longsoran. Peta Kawasan Lingkungan Rawan Cekungan

Bandung yang diterbitkan oleh Bappeda di-digitasi menjadi peta Rawan Gunung Api sehingga

dapat dilihat bahwa wilayah yang rawan gunung api ada di kecamatan Parongpong

dan Lembang yang terdapat pada sisi utara kabupaten. Daerah sekitar gunung berapi

merupakan daerah rawan geologis sehingga tidak dianjurkan untuk menjadi lokasi calon TPA.

Potensi gempa dapat dilihat pada peta Rawan Bencana Gempa Kabupaten Bandung Barat

yang diterbitkan oleh Bappeda, warna merah menunjukkan wilayah yang rawan gempa sehingga

tidak cocok untuk dijadikan calon lokasi TPA, sedangkan warna hijau menunjukkan wilayah ini

aman untuk menjadi calon lokasi TPA karena memiliki tingkat keamanan yang cukup baik

terhadap gempa. Peta Gerakan Tanah Kabupaten Bandung Barat yang diterbitkan oleh Bappeda

menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat dapat dikelompokkan menjadi 4 zona gerakan

tanah, yaitu tinggi, menengah, rendah dan sangat rendah. Gerakan tanah yang tinggi dinilai tidak

cocok untuk dijadikan calon lokasi TPA. Gerakan tanah yang tinggi dapat dilihat pada peta

Gerakan Tanah tersebar di seluruh Kabupaten Bandung Barat akan tetapi persentasenya masih

lebih kecil dibandingkan tanah dengan gerakan tanah relatif stabil.

• Hidrogeologi

Informasi hidrogeologi dibutuhkan untuk mengetahui keberadaan muka air tanah,

mendeteksi impermiabilitas tanah, lokasi sungai atau waduk atau air permukaan dan sumber air

minum yang digunakan oleh penduduk sekitar. Tanah dengan permeabilitas cepat dinilai

memiliki nilai yang rendah untuk menjadi lokasi calon TPA karena memberikan perlindungan

yang kecil terhadap air tanah dan membutuhkan teknologi tambahan yang khusus. Jenis tanah

juga mempengaruhi permeabilitas terhadap air yang masuk ke tanah. Pada calon TPA dipilih

daerah dengan jenis tanah yang tidak berpasir karena memiliki porositas yang tinggi sehingga

angka kelulusan air dalam tanah akan relatif tinggi sehingga dapat mengganggu kualitas air

tanah. Peta Hidrogeologi Kabupaten Bandung Barat yang diterbitkan oleh Bappeda memberikan

gambaran jenis tanah yang dinilai memiliki nilai permeabilitas atau kemampuan

menyerap air tanah yang cepat, baik, sedang dan lambat. Permeabilitas tanah cepat (pasir kasar),

yaitu lebih besar dari 36 cm per jam; permeabilitas tanah baik (pasir halus), yaitu 3,6 - 36 cm per

jam; permeabilitas sedang, yaitu 2,0-3,6 cm per jam; sedangkan permeabilitas lambat dibawah

2,0 cm per jam.

• Hidrologi

Fasilitas pengurukan limbah tidak diinginkan berada pada suatu lokasi dengan jarak

antara dasar sampai lapisan air tanah tertinggi kurang dari 3 meter. Sumber air permukaan di

Kabupaten Bandung Barat umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan domestic

pertanian; industri, dan lain-lain. Pada peta Sumber Daya Air Kawasan Cekungan Bandung dapat

dilihat bahwa pada Kabupaten Bandung Barat rata-rata memiliki kedalaman air tanah yang

cukup dalam. Selain itu sebagian kecilnya terdiri dari sumber mata air memancar dan sumber air

tanah dangkal, keduanya dinilai kurang cocok untuk dijadikan calon lokasi TPA karena memiliki

potensi mencemari air tanah yang lebih besar. Potensi pencemaran juga berhubungan dengan

intensitas hujan. Kabupaten Bandung Barat pada umumnya memiliki intensitas hujan 13,6-20,7

mm/hari. Daerah pada Kabupaten Bandung Barat yang memiliki intensitas hujan sebesar 20,7-

27,7 mm/hari mendapatkan penilaian yang rendah karena dapat menghasilkan air lindi yang

lebih besar.

• Topografi

Tempat pengurukan limbah tidak boleh terletak pada suatu bukit dengan lereng yang

tidak stabil. Suatu daerah dinilai lebih bila terletak di daerah landai dengan topografi tinggi. Pada

peta Kemiringan Lereng dapat diketahui bahwa sebagian besar (42%) di wilayah cekungan

Bandung merupakan daerah datar (kemiringan 0 - 8%), 21% merupakan daerah landai

(kemiringan 8% - 15%), 20% bergelombang (kemiringan lereng 15% - 25%), 12% merupakan

daerah curam (kemiringan lereng 25% - 40%), dan 5% merupakan daerah sangat curam

(kemiringan lereng > 40%). Daerah yang sangat curam dinilai memiliki nilai yang lebih kecil

karena dikhawatirkan dapat menyebabkan kelongsoran yang berakibat fatal terutama saat terjadi

hujan atau rembesan air yang tinggi.

• Tataguna lahan

Landfilling yang menerima limbah organik, dapat menarik kehadiran burung sehingga

tidak boleh diletakkan dalam jarak 300 meter dari landasan lapangan terbang yang digunakan

oleh penerbangan turbo jet atau dalam jarak 1500 meter dari landasan lapangan terbang yang

digunakan oleh penerbangan jenis piston. Disamping itu, lokasi tersebut tidak boleh terletak di

dalam wilayah yang diperuntukkan bagi daerah lindung perikanan, satwa liar dan pelestarian

tanaman. Jenis penggunaan tanah lainnya yang biasanya dipertimbangkan kurang cocok adalah

konservasi lokal dan daerah kehutanan.

Pemilihan lokasi untuk pembuangan sampah kota seharusnya tidak berbenturan

dengan peruntukan lahan lainnya oleh karena itu pada tahap terakhir peta tematik di-overlaykan

dengan peta Land use Kabupaten Bandung Barat. Hal ini untuk mencegah kemungkinan

timbulnya pencemaran dan sisi negatif terhadap masyarakat di sekitar TPA. Kesulitan dalam

pemilihan lokasi pembuangan sampah, biasanya karena tidak dijumpai lahan yang memadai

sesuai dengan peruntukan lahan atau kondisi geologi dari wilayah tersebut.