Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 i
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa bahwasannya kami telah dapat menyusun Rencana
Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 –
2019
Visi pembangunan 2005 – 2025 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan
struktur perkonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan
kompertitif.
Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan
Makanan di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 merupakan pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menegah (RPJMN) tahap ke 3, yaitu memantapkan pembangunan
secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif,
perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia
(SDM) yang berkualitas serta kemampuan iptek. Renstra ini disusun dengan
mempertimbangkan faktor internal dan eksternal serta lingkungan strategis di wilayah
Propinsi Lampung. Renstra Balai Besar POM ini merupakan turunan dari Renstra Badan POM
RI Tahun 2015 – 2019 untuk mecapai tujuan yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan
Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan
masyarakat serta meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global
dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim inovasi yang
kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan
global.
Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan pemikiran sehingga berhasil
menyusun Rencana Strategis ini kami ucapkan terima kasih. Semoga dokumen ini
bermanfaat bagi perkembangan pengawasan obat dan makanan di Propinsi Lampung.
Bandar Lampung, 10 Maret 2015
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
Dan Makanan Bandar Lampung
Drs. Sumaryanta, Apt. M.Si.
NIP : 19620401 199203 1 001
ii Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Halaman
KATA PENGATAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR LAMPIRAN
v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Kondisi Umum 1
A. Wilayah Kerja 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi 2
C. Struktur Organisasi 3
D. Sumber Daya Manusia 4
E. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010 – 2014 6
1.2 Potensi dan Permasalahan 9
Issue Strategis 9
A. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 9
B. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 10
C. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional 11
D. Perubahan Iklim 13
E. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat 14
F. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk 14
G. Desentralisasi dan Otonmi Daerah 15
H. Perkembangan Teknologi 16
I. Analisa terhadap Lingkungan Strategis (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats /SWOT)
16
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 23
2.1 Visi 23
2.2 Misi 24
2.3 Budaya Organisasi 27
2.4 Tujuan 28
2.5 Sasaran Strategis 28
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 iii
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
33
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 33
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM 36
3.3 Kerangka Regulasi 39
3.4 Kerangka Kelembagaan 41
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 43
4.1 Target Kinerja 43
4.2 Kerangka Pendanaan 44
BAB V PENUTUP 47
iv Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Tabel 1 SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung berdasarkan pendidikan
Tabel 2 Rangkuman Analisis SWOT
Tabel 3 Kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tabel 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Tabel 5 Indikator Target Kinerja 2019
Tabel 6 Program dan Sasaran Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tabel 7 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Tabel 8 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 v
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Bandar
Lampung Tahun 2015 – 2019
Lampiran 2 : Definisi Operasional Rencana Strategis Balai Besar POM di
Bandar Lampung Tahun 2015 - 2019
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 1
1.1 KONDISI UMUM
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara
periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk
jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun,
serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan
melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus menjadi
acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) di
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya RPJPN ini dibagi
menjadi empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN), salah satunya adalah RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari
pelaksanaan RPJPN 2005-2025. Sebagai kelanjutan RPJMN tahap kedua, RPJMN
tahap ketiga ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh
di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya
manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
meningkat.
Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-
program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai Unit
Pe;aksana Teknis Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2015-
2019.
Adapun kondisi umum Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai berikut :
A. Wilayah Kerja
Propinsi Lampung memiliki peran strategis dan potensial karena merupakan jalur
utama penghubung antara pulau sumatera dan pulau Jawa jika dilalui melalui jalan
2 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
darat. Secara geografis terletak pada kedudukan 1050 50’ BT sampai 1030 40’ BT,
3045’ sampai 6045 LS, meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km2, termasuk pulau-
pulau yang terletak pada bagian paling ujung tenggara pulau Sumatera dan dibatasi
oleh :
Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara
Selat Sunda di sebelah Selatan
Laut Jawa di sebelah Timur
Samudra Indonesia di sebelah Barat
Wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan
fungsi mencakup seluruh kabupaten/kota di propinsi Lampung. Saat ini propinsi
Lampung terbagi menjadi 15 Kabupaten/Kota sebagai berikut :
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI No. 14 Tahun 2014 tetang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan, Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk klasifikasi Balai Besar
Pengawas Obat dan Makanan Tipe B, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
dibidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi pengawasan atas produk
terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik,
produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan
berbahaya.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 3
Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu
produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik,
produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk
secara mikrobiologi;
d. pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan
sarana produksi dan distribusi;
e. investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
f. pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang
ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
h. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
i. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.
C. Struktur Organisasi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung atas :
a. Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan
Produk Komplemen;
b. Bidang Pengujian Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi;
c. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
d. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;
e. Subbagian Tata Usaha; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
4 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandar Lampung :
D. Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Bandar Lampung sesuai dengan
peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan
kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan
fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai tahun 2014 adalah 100 orang, sesuai
Tabel 1 dengan rincian sebagai berikut :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 5
Tabel 1 : SDM Balai Besar POM Bandar Lampung berdasarkan pendidikan
No Unit Kerja
S3
S2
Ap
ote
ker/
Pro
fesi
S1
NO
N
sarj
ana
Jum
lah
1 Sub Bagian Tata Usaha 2*) 2 2 19 25
2 Bidang Pemeriksaan dan
Penyidikan 2 8 3 11 24
3 Bidang Sertifikasi dan Layanan
Informasi Konsumen 1 5 - 7 13
4 Bidang Pengujian Pangan, bahan
Berbahaya dan Mikrobiologi 1 8 5 5 19
5
Bidang Pengujian Produk
Terapetik, Narkotika, Obat
Tradisional, Kosmetik, dan Produk
Komplemen
1 9 2 7 19
TOTAL 7 32 12 49 100
*) Termasuk Kepala Balai Besar POM
Dari data di atas dapat diketahui bahwa 49 % pegawai Balai Besar POM di Bandar
Lampung adalah non sarjana.
Untuk menghadapi perubahan
lingkungan strategis yang
semakin dinamis, khususnya
perubahan lingkungan strategis
eksternal, maka perlu dilakukan
peningkatan kuantitas maupun
kualitas SDM, agar dapat
mengantisipasi perubahan
lingkungan strategis tersebut
sehingga mampu mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun kedepan.
Berdasarkan analisis beban kerja untuk melaksanakan kegiatan pengawasan obat
dan makanan di wilyah provinsi Lampung sebagai berikut :
PROFIL PEGAWAI BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2014
7
32
12
49
0
20
40
60
S - 2 Apoteker S - 1 Non Sarjana
6 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
BIDANG KEBUTUHAN JUMLAH
PEGAWAI SELISIH
Tata Usaha 25,4 25 0,4
Pemeriksaan dan
Penyidikan 28,45 24 4,35
Sertifikasi dan LIK 15,72 13 2,72
Laboratorium 44,39 38 6,39
Jumlah 113,86 100 13,86
Secara keseluruhan Balai Besar POM di Bandar Lampung masih kekurangan sumber
daya manusia sebanyak 13,86 orang atau sebanding dengan 14 orang. Kekurangan
terbanyak adalah untuk tenaga penguji masih kekurangan 6 orang, selanjutnya
Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan masih kurang 4 orang.
E. Hasil Capaian Kinerja Periode 2010-2014
Capaian kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung selama periode 2010 – 2014
sebagai berikut :
1. Persentase kenaikan Obat yang memenuhi Standar (Aman, Manfaat dan
Mutu)
Target sampai akhir RPJMN
2010-2014 obat memenuhi
standar naik sebesar 0,4 % dari
99,23 % tahun 2010 (baseline)
menjadi 99,63 % tahun 2014.
Pada tahun 2014 hasil
pengujian diperoleh 99,43 %
obat memenuhi syarat atau
naik 0,2 % (base line tahun 2010, 99,23) atau capaian kinerja 50 %.
2. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat.
Target sampai akhir RPJMN 2010-
2014 obat tradisional memenuhi
standar naik sebesar 1 % dari 73,8
% tahun 2010 (base line) menjadi
74,8 % tahun 2014. Hasil pengujian
pada tahuna 2014 diperoleh 63,1 %
obat tradisonal memenuhi standar,
atau turun 10,7 % (base line 2010,
PERSENTASE OBAT MEMENUHI STANDAR
99.23
99.84
99.2799.38
99.43
99.23
99.3399.43 99.53 99.63
98.5
99
99.5
100
2010 2011 2012 2013 2014Hasil Target
PERSENTASE OBAT TRADISIONAL MS
73.8 77.57 81.53 92.99
63.173.8 74.05 74.3 74.55
74.8
0
50
100
2010 2011 2012 2013 2014Hasil Target
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 7
73,8 %) dengan demikian capaian pada tahun 2014 masih dibawah target yang
telah ditetapkan (74,8 %).
3. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat
Target sampai akhir RPJMN 2010-
2014 kosmetik memenuhi
standar naik 1 % dari 92,1 % pada
tahun 2010 (base line) menjadi
93,1 % pada tahun 2014. Hasil
pengujian pada tahun 2014
diperoleh 99,62 % kosmetik
memenuhi standar, atau naik
7,52 % (base line tahun 2010,
92,1 %) dengan demikian capaian kinerja di atas target yang telah ditetapkan.
4. Persentase Suplemen Makanan yang Memenuhi Syarat Keamanan.
Target sampai akhir RPJMN 2010-
2014 suplemen makanan yang
memenuhi syarat naik 2 % dari
97,4 % tahun 2010 (base line)
menjadi 99,4 % pada tahun 2014.
Hasil pengujian pada tahun 2014
diperoleh 99,52 sampel
memenuhi standar atau naik 2,12
% (base line tahun 2010, 97,4 %),
dengan demikian capaian kinerja di atas target yang telah ditetapkan.
5. Persentase makanan yang memenuhi syarat
Target sampai akhir RPJMN
2010-2014 makanan yang
memenuhi syarat naik 15 % dari
75 % pada tahun 2010 (base
line) menjadi 90 % pada tahun
2014. Hasil pengujian pada
tahun 2014 diperoleh 77,2 %
atau naik 2,24 % (base line 2010,
75 %), dengan demikian capaian
kinerja masih dibawah target yang telah ditetapkan.
PERSENTASE KOSMETIKA MS
92.1
96.6 95.7 97.2 99.62
92.1 92.35 92.6 92.8593.1
85
90
95
100
2010 2011 2012 2013 2014Hasil Target
PERSENTASE SUPLEMEN MAKANAN MS
97.4
100 100 10099.52
97.4 97.998.4 98.9
99.4
96
98
100
102
2010 2011 2012 2013 2014Hasil
PERSENTASE MAKANAN MS
7571.76
86 88.15
77.24
75
78.75
82.586.25
90
50
60
70
80
90
100
2010 2011 2012 2013 2014
Hasil Target
8 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Masih tingginya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat,
menggambarkan bahwa pengawasan di tingkat produksi dan distribusi masih belum
optimal, sehingga belum semua produk obat dan makanan yang beredar di wilayah
Propinsi Lampung terjamin mutu dan keamanannya.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
Issue Strategis Balai
Selama periode 2010-2014, pelaksanaan peran dan fungsi Balai Besar POM di Bandar
Lampung telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih
menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan
masyarakat, antara lain :
1. Belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat
(post-market)
2. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan
Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.
Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang
dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran Balai Besar POM di Bandar Lampung
dalam melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian
kinerja berikutnya akan lebih optimal.
Berdasarkan kondisi obyektif kapasitas Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai
lembaga pengawasan Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penguatan, baik
secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar
pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan
berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga
keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada
akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan
kesehatan masyarakat.
Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi Balai Besar
POM di Bandar Lampung sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal,
yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang
sebagai berikut:
1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan,
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui Kerjasama, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi Publik dalam rangka mendorong kemandirian pelaku
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 9
usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta
mendorong peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan,
3. Penguatan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat,
menuntut Balai Besar POM dapat melakukan evaluasi dan mampu beradaptasi dalam
pelaksanaan peran-perannya secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses
pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus
besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan
jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.
Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya
pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim
(climate change), ketegangan lintas-batas antarnegara, serta percepatan penyebaran
wabah penyakit, mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi oleh Balai
Besar POM di Bandar Lampung. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas
instansi Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam mengawasi peredaran produk
Obat dan Makanan. Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan serta kemampuan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akan
menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.
Secara garis besar, lingkungan strategis yang bersifat eksternal yang dihadapi oleh
Balai Besar POM di Bandar Lampung terdiri atas 2(dua) isu mendasar, yaitu kesehatan
dan globalisasi. Isu kesehatan yang akan diulas disini adalah Sistem Kesehatan
Nasional (SKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sedangkan terkait
globalisasi, akan diulas tentang perdagangan bebas, komitmen internasional, post
MDGs 2015, perubahan iklim dan demografi.Isu-isu tersebut saling terkait satu dengan
yang lain. Adapun lingkungan strategis yang mempengaruhi peran Balai Besar POM di
Bandar Lampung baik internal maupun eskternal adalah sebagai berikut:
A. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
Sistem Kesehatan Nasional (SKN) merupakan wujud dan sekaligus metode
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya
bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin tercapainya tujuan
pembangunan kesehatan.
10 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem
nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai
sistem kemasyarakatan. SKN merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan yang
dipergunakan sebagai acuan utama dalam mengembangkan perilaku dan
lingkungan sehat serta menuntut peran aktif masyarakat dalam berbagai upaya
kesehatan tersebut.
Upaya pelayanan kesehatan masyarakat diselenggarakan oleh semua pihak
(pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat) melalui peningkatan
kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan kesehatan. Bentuk
pelayanan kesehatan tersebut berupa layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan
kegiatan peran serta masyarakat melalui Posyandu.
Di sisi lain, menjamurnya sistem dan model serta klinik-klinik kesehatan dan
pengobatan alternatif juga makin menambah beban dan daya jangkau Balai Besar
POM untuk makin melebarkan sayap dan menajamkan matanya dalam melakukan
pengawasan yang lebih komprehensif.
Semakin banyak pelayanan kesehatan yang disediakan, maka akan semakin
mempengaruhi kebutuhan pelayanan pendukung kepada kesehatan masyarakat
tersebut, yang antara lain tentunya adalah kebutuhan akan obat semakin
meningkat. Penjaminan mutu obat merupakan bagian yang tidak terpisahkan juga
dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Hal ini merupakan tantangan
ke depan yang akan dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam
penyediaan obat-obatan yang aman dan bermutu.
Penjaminan mutu obat tidak terlepas dari kualitas obat tersebut. Beberapa
permasalahan lainnya yang juga memerlukan perhatian dalam penjaminan mutu obat
adalah semakin meluasnya penggunaan jamu dan obat-obat tradisional, serta
pengobatan secara tradisional di masyarakat yang memerlukan peningkatan
penelitian ilmiah lebih lanjut.
Di samping itu juga munculnya bibit penyakit baru atau bibit penyakit yang dulu
pernah ada dan sudah langka kasusnya sekarang, namun kini berjangkit kembali.
Penyakit ini, baik menular maupun yang tidak menular sebagai akibat dari adanya
perubahan iklim secara global, fluktuasi ekonomi, model perdagangan bebas dan
kemajuan teknologi maupun transisi dari demografi, juga turut mengubah pola dan
gaya hidup dari masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan.
Untuk itu, permasalahan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar POM di
Bandar Lampung untuk dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam
mengkonsumsi obat yang beredar di pasaran. Dalam menciptakan rasa aman bagi
masyarakat, Balai Besar POM di Bandar Lampung selama ini melakukan kontrol
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 11
dalam bentuk pengawasan secara ketat terhadap produk yang sudah beredar luas di
masyarakat. Selain itu, Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandar Lampung juga
dapat memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat mengenai produk obat
yang aman , bermutu, dan berkhasiat.
B. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) merupakan salah satu bentuk perlindungan
sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup
yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan
bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini merupakan program negara dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pendekatan sistem. Sistem ini
diharapkan dapat menanggulangi risiko ekonomi karena sakit, PHK, pensiun usia
lanjut dan risiko lainnya dan merupakan cara (means), sekaligus tujuan (ends)
dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu, dalam Sistem Jaminan Sosial
Nasional juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan juga dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.
C. Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional
Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang
mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi dan lingkungan. Proses ini
dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan
transportasi yang sangat cepat dan masif akhir-akhir ini dan berkonsekuensi pada
fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat menjadi
peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam
rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya
suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.
Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah
mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional,
khususnya ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (Free
Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia,
Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand), Free Trade Area, ASEAN-China Free
Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-
Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement
(AIFTA)dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).
Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut membentuk suatu kawasan
bebas perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi
kawasan regional dan berpeluang besar menjadikan ASEAN sebagai basis produksi
dunia serta menciptakan pasar regional. Hal ini membuka peluang peningkatan
12 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk Obat
dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-
negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional tersebut. Dalam
menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015,
diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan
makanan dalam negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar
negeri.
Dalam kaitan dengan globalisasi dan perjanjian-perjanjian internasional
khususnya di sektor ekonomi tersebut, harusnya yang menjadi dasar pijakan dan
harus ditekankan dari awal adalah soal kedaulatan bangsa, negara dan rakyat kita
dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan trans-nasional
dan negara-negara lain tersebut. Dan ini sangat sejalan dengan 9 (sembilan)
agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita), khususnya pada butir 1:
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (dengan memperkuat peran
dalam kerjasama global dan regional), juga pada butir 6: Meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta pada butir 7:
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah
obat, kosmetik,suplemen kesehatan, dan makanan, termasuk jamu dari negara
lain, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas
menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan
Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya
untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan
rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.
Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu-isu ekonomi
saja, namun juga merambah pada isu-isu kesehatan. Terkait isu kesehatan,
masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu
oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi
dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Permasalahan
ini akan semakin kompleks dengan sulitnya pemerintah dalam membuka akses
kesehatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat
yang berada di pelosok desa dan perbatasan. Sebagai contoh, saat ini akses
masyarakat untuk mendapatkan obat legal dari apotek masih terbatas sehingga
menyebabkan harga obat menjadi lebih mahal. Secara nasional, jumlah apotek
yang ada masih kurang, belum semua kecamatan terjangkau dengan layanan
apotek.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 13
Perdagangan bebas membuat kepekaan “berbisnis” menjadi sangat tinggi.
Kebutuhan obat yang tinggi dengan ketersediaan yang rendah ditambah
lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat masih ditemukan obat-
obat yang tidak memenuhi ijin edar dan mengandung bahan baku yang
berbahaya. Hal ini jelas akan sangat merugikan masyarakat. Berdasarkan data
WHO (World Health Organization), praktik pemalsuan produk obat di dunia rata-
rata mencapai 10%, dan mencapai 20-40% untuk negara berkembang termasuk
Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang sangat serius bagi Balai Besar
POM di Bandar Lampung sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab terkait
dengan pengawasan atas produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.
Dengan melihat besarnya potensi dan permasalahan yang dihadapi Provinsi
Lampung, maka pemerintah harus selalu mendukung dan melindungi industri
Obat dan Makanan di Provinsi Lampung. Dengan adanya Free Trade Area (FTA),
maka pemerintah harus mengembangkan kesiapan industri Obat dan Makanan
sehingga mampu bersaing dengan produk obat dari luar negeri.
D. Perubahan Iklim
Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian
khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat
mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat,
bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi makro, industri makanan dan
minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai
pemasok pangan dunia.
Selain dari pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit
penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut
diantaranya virus influenza yang variannya sekaran menjadi cukup banyak dan
mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.
Menurut Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Research Center for
Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, yang melaksanakan
kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim,
Indonesia merupakan wilayah endemik untuk beberapa penyakit yang
perkembangannya terkait dengan pertumbuhan vektor pada lingkungan, misalnya
Demam Berdarah Dengue dan Malaria. Jadi di Indonesia, terdapat tiga penyakit
yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan
perkembangan vector yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare.
Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak
14 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan
(ISPA) dan penyakit batu ginjal.
Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim,
diperlukan peranan dari Balai Besar POM dalam mengawasi peredaran varian
produk obat yang baru dari jenis penyakit tersebut, baik yang diproduksi di dalam
negeri, maupun yang berasal dari luar negeri. Selain dari obat, varian obat baru ini
juga diikuti pula dengan jenis obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang
paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar
POM di Bandar Lampung melakukan pengawasan terhadap perkembangan
produksi dan peredaran obat tersebut.
E. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi
Lampung Tahun 2010 – 2014 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Propinsi
Lampung, secara rata-rata nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga
Lampung, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan
makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada
kisaran yang sama. Proporsi utuk makanan pada masing-masing tahun mencapai
53,95 % (tahun 2010), 55,12 % (tahun 2011), 55,39 % (tahun 2012), 55,94 %
(tahun 2013) dan 55,10 % (tahun 2014).
Dengan tingginya konsumsi akhir rumah tangga di Provinsi Lampung untuk
konsumsi makanan menyebabkan semakin banyak baik jenis maupun jumlah
makanan yang beredar.
Berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandar
Lampung, selama tahun 2014 masih ditemukan 36,9 % obat tradisional yang tidak
memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, antara lain karena mengandung
Bahan Kimia Obat. Demikian juga pada tahun 2014 masih ditemukan 32,76 %
makanan baik hasil produksi induatri pangan maupun Industri Rumah Tangga
Pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan antara lain karena
mengandung bahan berbahaya.
Untuk itu, perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius dari Balai
Besar POM di Bandar Lampung.
F. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk
Jumlah penduduk Lampung hingga tahun 2010 mencapai 7.596.115 orang atau
hanya 3% dari jumlah penduduk nasional yang berdasarkan hasil sensus
penduduk oleh Badan Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mencapai
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 15
237.556.363 jiwa. Penyebaran penduduk terpadat yaitu di Kabupaten Lampung
Tengah dengan 1.170.048 orang disusul kemudian Kabupaten Lampung Timur
950.574 orang dan Kabupaten Lampung Selatan 909.989 orang, serta Kota Bandar
Lampung 879.651 orang.
Konsumsi obat baik farmasi maupun herbal serta bahan makanan akan cukup
besar pada kelompok usia produktif, karena pola hidup dan orientasi konsumsi
juga akan mengarah pada kesehatan pada jangka panjang dan juga penampilan,
sehingga vitamin dan suplemen kesehatan menjadi komponen obat yang cukup
besar konsumsinya. Hal ini menjadi tambahan tugas bagi Balai Besar POM di
Bandar Lampung untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai jenis obat
dan suplemen yang semakin bervariasi dan meningkat jumlahnya.
Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan terhadap produk
Obat dan Makanan juga akan semakin meningkat. Jika permintaan terhadap
produk Obat dan Makanan semakin meningkat maka penawaran dari produk Obat
dan Makanan juga akan meningkat. Adanya potensi pasar membuat para
produsen baik lokal maupun internasional memproduksi Obat dan Makanan.
Bertambahnya jumlah produsen ini tentunya menuntut semakin besarnya peran
Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam proses pengawasannya. Kurangnya
pemenuhan GMP (Good Manufacturing Practice) oleh produsen dalam
memproduksi Obat dan Makanan menjadi tantangan dalam melakukan
pengawasan.
G. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah belum dapat berjalan
sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan dukungan peraturan
perundangan merupakan tantangan yang sangat penting dalam mensinergikan
kebijakan kesehatan khususnya dalam pengawasan obat dan makanan.
Desentralisasi di bidang kesehatan belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan
sehingga belum secara optimal memberikan perlindungan bagi masyarakat.
Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula
sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan
menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara
pusat dan daerah. Desentralisasi di bidang kesehatan belum berjalan sesuai
dengan yang diharapkan. Untuk itu kerjasama lintas sektor dan dukungan
peraturan perundang-undangan merupakan tantangan yang sangat penting. Hal
ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat
sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (borderless) sehingga perlu adanya
16 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
one line command (satu komando), apabila terdapat suatu produk Obat dan
Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan
Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari
pemangku kepentingan di daerah sehingga tindaklanjut hasil pengawasan Obat
dan Makanan belum optimal.
Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM berjalan dengan baik,
diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para
pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang
baik (sound governance). Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan
menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah pusat dan
daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan
mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing.
H. Perkembangan Teknologi
Kemajuan teknologi produksi berkembang sangat pesat, dari semula dilakukan
secara manual dan semi otomatis, saat ini telah dilakukan secara otomatis,
khususnya untuk industri besar. Dengan teknologi tinggi telah ditemukan berbagai
jenis produk inovasi baru yang sebelumnya tidak ada
Selain teknologi produksi juga didukung dengan teknologi transportasi.
Perkembangan industri transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa
pengiriman barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sehingga
distribusi Obat dan Makanan secara masal dapat dilakukan lebih efisien. Untuk
itu, dampak pengawasan atas peredaran Obat dan Makanan semakin tinggi,
dikarenakan distribusi Obat dan Makanan ketempat tujuan di seluruh wilayah
Indonesia semakin cepat, sehingga antipasi pengawasan obat dan makanan juga
harus sama cepatnya.
Selain itu, teknologi pangan juga semakin berkembang. Adanya perubahan iklim
juga ikut mendorong berbagai inovasi perkembangan teknologi menciptakan
rekayasa genetika dan varian makanan yang terkadang tingkat keamanannya
belum teruji.
I. Analisa terhadap Lingkungan Strategis (Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats/SWOT)
Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis baik secara internal
maupun eksternal, maka harus melakukan upaya-upaya agar pengaruh lingkungan
khususnya eskternal dapat menjadi suatu peluang dan meminimalkan ancaman
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 17
yang dapat mempengaruhi peran Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai
lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap Obat
dan Makanan di propinsi Lampung.
Atas dasar pengaruh lingkungan strategis, dilakukan identifikasi kekuatan,
kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT, sehingga dari analisa
tersebut dapat ditetapkan arah strategis dan kebijakan kedepan, agar dapat
terwujud sesuai tujuan dan sasaran organisasi dalam Renstra Periode 2015-2019.
Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Kekuatan (Strengths)
Walauapun 50 % SDM Balai Besar POM di Bandar Lampung saat ini memiliki
kualifikasi pendidikan non sarjana, namun dari segi kualitas sudah memadai,
khususnya tenaga-tenaga yang terampil dalam melakukan pengujian/penilaian
dan pengawasan produk Obat dan Makanan yang ada. Di samping itu, Balai
Besar POM di Bandar Lampung juga telah memiliki hasil penilaian atas
Integritas Pelayanan Publik yang diakui secara Nasional. Pelayanan ini sangat
mutlak harus memiliki integritas karena dampak pelayanan yang diberikan oleh
Balai Besar POM di Bandar Lampung terhadap penilaian/pengujian Obat dan
Makanan akan langsung dirasakan oleh masyarakat.
Balai Besar POM di Bandar Lampug telah juga memiliki jaringan (networking)
yang kuat dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di
Propinsi Lampung. Jaringan yang kuat sangat strategis posisinya dalam
mendukungtugas-tugas pokok Balai Besar POM. Di sisi lain, Balai Besar POM
telah memiliki Pedoman Pengawasan yang jelas untuk acuan dalam
pengawasan atas Obat dan Makanan, sehingga seluruh kegiatan pengawasan
tersebut telah memiliki standar baku, baik untuk Obat dan Makanan, juga
faktor-faktor mutu lainnya.
Dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi Balai Besar POM, komitmen
pimpinan menjadi mutlak sebagai landasan untuk mewujudkan visi dan misi
serta tujuan dari peran Badan POM dalam memberikan kontribusi bagi
pembangunan kesehatan masyarakat.
2. Kelemahan (Weaknesses)
Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, diperlukan sarana
dan prasarana yang sangat memadai. Hal ini juga untuk mengimbangi
peredaran Obat dan Makanan yang semakin canggih. Untuk itu, penyiapan
sarana dan prasarana yang memadai tersebut menjadi mutlak dilakukan dalam
18 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM. Di samping itu, untuk
mendukung pelaku usaha dalam melakukan importasi dan penyebarluasan
informasi mengenai Obat dan Makanan perlu didukung dengan teknologi
informasi yang memadai. Peran dan kewenangan Balai Besar POM juga harus
didukung oleh struktur organisasi dan tata kerja yang tepat. Saat ini pembagian
kewenangan atau beban kerja masih belum menunjukkan ukuran yang sesuai.
Diharapkan penataan kelembagaan ke depannya bisa sesuai dan mengikuti
prinsip structur follow function follow strategy, sehingga struktur organisasi
dan tata kerja (fungsi) dapat mewujudkan tujuan organisasi.
3. Peluang (Opportunites)
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan
sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam
berbagai sistem kemasyarakatan. SKN dan JKN merupakan bagian dari sistem
kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan utama dalam
mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat serta berperan aktif
masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. Untuk itu, SKN dan JKN
merupakan tantangan atau peluang bagi Balai Besar POM dalam mendorong
upaya kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi dalam menghadapi pola
prilaku dan lingkungan sehat khususnya obat dan makanan.
Semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya varian penyakit maka
kebutuhan Obat dan Makanan akan semakin meningkat. Hal ini mendorong
pertambahan dan pertumbuhan industri Obat dan Makanan secara pesat. Hal
ini menjadi peluang dan tantangan Balai Besar POM dalam mengawasi Obat
dan Makanan yang semakin banyak variannya.
Kerjasama dengan Instansi terkait merupakan hal yang sangat mutlak agar
upaya pembangunan kesehatan dapat tercapai. Peluang kerjasama dengan
instansi terkait dapat mendorong efektivitas dan efesiensi pengawasan Obat
dan makanan khususnya dengan instansi aparatur penegak hukum maupun
instansi terkait lainnya.
Otonomi dan Desentralisasi bidang kesehatan dan komitmen pemerintah
belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kerjasama lintas sektor dan
dukungan peraturan perundangan merupakan tantangan yang sangat penting.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 19
4. Tantangan (Threats)
Pengaruh perubahan iklim dunia, khususnya untuk produk bahan pangan di
Indonesia semakin dirasakan ancamannya. Adanya gagal panen di sejumlah
daerah di Indonesia dapat mengancam ketersediaan pangan. Dengan
demikian, perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan
pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif
sehingga permintaan akan produk pangan semakin meningkat. Hal ini akan
sulit mengimbangi dan mengawasi distribusi barang yang masuk yang sesuai
dengan standardisasi kesehatan.
Tingginya arus produk Obat dan Makanan yang beredar, mengakibatkan
adanya produk-produk yang tersedia dipasar tidak memenuhi kualifikasi
standar yang dipersyaratkan. Hal ini menjadi masalah dalam peredaran Obat
dan Makanan. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran
seperti ini mengakibatkan ancaman bagi masyarakat. Untuk itu, diharapkan
penegakan hukum harus lebih aktif lagi agar dapat meminimalkan
permasalahan tersebut.Dengan semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia
akan mempengaruhi perubahan pola perilaku hidup sosialnya, salah
satunyadalam mengkonsumsi Obat dan Makanan. Hal ini menjadi ancaman
bagi masyarakat apabila pengunaan Obat dan Makanan tidak diantisipasi
dengan pemberian informasi, komunikasi dan edukasi atas penggunaan Obat
dan Makanan tersebut. Sisi lain, globalisasi yang mendorong lahirnya area
perdagangan bebas (free trade area) menjadikan peredaran Obat dan
Makanan juga semakin sulit untuk dikontrol. Dengan masuknya berbagai
produk Obat dan Makanan dari negara lain merupakan persoalan krusial yang
perlu diantisipasi segera. Realitas menunjukan bahwa saat ini Indonesia telah
menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum
tentu terjamin keamanan dan kualitasnya untuk dikonsumsi. Untuk itu,
masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam
mengkonsumsi produk Obat dan Makanan tersebut.
Di bawah ini, Tabel 2 Rangkuman Analisis SWOT sesuai dengan pengaruh
lingkungan strategis dari internal dan eskternal.
20 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Tabel 2 : Rangkuman Analisis SWOT
HASIL PEMBAHASAN (SWOT)
Kekuatan
(Strengths)
1. SDM yang berkualita
2. Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional
3.
Networking yang kuat dengan pemerintah propinsi
dan pemerintah kabupaten/kota serta lembaga-
lembaga yang ada di propinsi Lampung
4. Pedoman Pengawasan yang jelas
5. Komitmen Pimpinan
Kelemahan
(Weaknesses)
1. Masih belum optimalnya sistem manajemen kinerja
2. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung
maupun utama
3. Masih kurangnya dukungan IT
Peluang
(Opportunities)
1. Adanya Program Nasional (JKN dan SKN)
2. Perkembangan Teknologi yang sangat cepat
3. Jumlah industri Makanan yang berkembang pesat
4. Komitmen Pemerintah Daerah dalam program
pengawasan Obat dan Makanan
5. Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Tantangan
(Threats)
1. Perubahan iklim dunia
2. Lemahnya penegakan hukum
3. Perubahan pola hidup masyarakat
4. Adanya Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade
Area)
Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, maka Balai Besar POM di
Bandar Lampung perlu melakukan penguatan manajemen kinerja,
peningkatan kualitas kuantitas sarana dan prasaran serta meningkatkan
dukungan IT sehingga mendukung program pengawasan Obat dan makanan
dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi periode 2015-2019.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 21
Untuk itu, dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai
dengan peran dan kewenangan Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai
lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan, maka diusulkan penguatan
peran dan kewenangan Balai Besar POM sesuai dengan bisnis proses untuk
periode 2015-2019 sebagaimana pada Tabel 3 di bawah ini:
Tabel 3 : Kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung:
SASARAN STRATEGIS KEGIATAN
Penguatan Sistem
Pengawasan Obat
dan Makanan
• Pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan
sesuai standar
• Pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan
sesuai standar
• Sampling dan pengujian laboratorium Obat dan
Makanan
• Penyidikan dan penegakan hukum
Kerjasama,
Komunikasi,
Informasi dan
Edukasi Publik
• Mendorong kemitraan dan kemandirian pelaku
usaha melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi
publik termasuk peringatan publik
• Pengelolaan data dan informasi Obat dan
Makanan
• Menentukan peta zona rawan peredaran Obat
dan Makanan yang tidak sesuai dengan standard
• Penyebaran informasi bahaya obat dan makanan
yang tidak memenuhi standard
22 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Peran UMKM terus ditingkatkan guna meningkatkan daya saing bangsa
Pemberian Informasi tentang keamanan pangan sejak dini akan meghasilikan generasi
penerus yang mampu memilih makanan yang aman, bermutu dan bergizi
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 23
2.1. VISI
Balai Besar POM di Bandar Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM tidak
menetapkan visi tersendiri, namun tetap mengacu kepada visi Badan POM RI.
Visi Badan POM 2015-2019 telah ditetapkan sebagai berikut:
Penjelasan Visi:
Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat
dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan
untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu,
maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:
VISI• Obat dan Makanan aman, meningkatkan
kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa
Aman Keadaan bebas dari bahaya. Semua Obat dan Makanan harus dijamin keamanannya agar tidak membahayakan bagi masyarakat
Daya Saing
Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi daya saing di masa depan. Agar menjadi kompetitif, dalam arti ini adalah memiliki peluang untuk menang bagi sejumlah pemain industri yang menghadapi biaya tinggiKemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi daya saing di masa depan. Agar menjadi kompetitif, dalam arti ini adalah memiliki peluang untuk menang bagi sejumlah pemain industri yang menghadapi biaya tinggi
24 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
2.2. MISI
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan
penguatan peran Badan POM. Adapun misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan
peran-peran Badan POM tersebut untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full spectrum)
standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi
dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum.
Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM dalam melindungi
masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah
masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran
strategis khusus yang mampu mengawalnya. Di satu sisi tantangan dalam
pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang
dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas.
Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan
analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki
secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan
Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku
kepentingan.
Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), yaitu
pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk
Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentinganyang
mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan
memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat
dan Makanan.
Sebagai lembaga pengawas, BPOM harus bersikap konsisten terhadap pelaku
usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan
baik. BPOM harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat
memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu. Dengan
pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha
mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan
Makanan.
Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk
Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap
Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup siginifikan. Industri makanan, minuman,
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 25
dan tembakau memiliki kontibusi PDB non migas di tahun 2012 sebesar 36,33
persen, sementara Industri Kimia dan Farmasi sebesar 12,59 persen (sumber:
Laporan Kemenperin 2004-2012). Perkembangan industri makanan, minuman,
dan farmasi (obat) dari tahun 2004 sampai dengan 2012 juga mempunyai tren
yang meningkat. Hal ini tentunya merupakan suatu potensi yang luar biasa untuk
industri tersebut berkembang lebih pesat.
Kaitannya dengan perdagangan bebas, industri dalam negeri tidak hanya
bersaing di pasar dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Sebagai contoh,
masih besarnya impor terhadap obat serta besarnya pangsa pasar dalam negeri
dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang.
Demikian halnya dengan industri makanan, di mana pasar dalam negeri dengan
besarnya jumlah penduduk Indonesia sangat potensial. Industri kosmetik, obat
tradisional, dan suplemen kesehatanpun mempunyai karakteristik yang sama.
Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung juga dipengaruhi
dari sistem serta dukungan regulatory yang mampu diberikan oleh BPOM.
Sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu
melalui jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.
Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat
strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya
pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan,
masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran
(awareness) untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhi standar, tetapi
juga diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan
Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat
dan Makanan.
Sadar dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BPOM melakukan upaya-
upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadarannya dalam mendukung
pengawasan. Upaya-upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat.
Di sisi lain, arus globalisasi memberi kesempatan masuknya produk yang tidak
memenuhi standar dengan harga murah ke wilayah Indonesia. Pengetahuan
masyarakat yang kurang mengenai syarat keamanan produk Obat dan Makanan
menimbulkan asymmetric information yang dapat dimanfaatkan oleh produsen
nakal untuk menjual produk yang murah namun substandar.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Bandar Lampung
tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan
dengan pihak lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan
bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan
26 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian
tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat
unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat
dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi
tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan
yang diambil harus disinkronkan dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah.
Untuk itu, dalam melaksanakan tugas pengawasan di daerah, BPOM harus
bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan
dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM
Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang
memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini
membutuhkan sumber daya yang meliputi 5 M (man, material, money, method,
and machine),yang merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam
hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana
penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan
kualitasnya, maka BPOM harus mampu mengelola sumber daya tersebut
seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan
kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang
efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh
elemen organisasi.
Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk
melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno
structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating), pelaksana
(executing),dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu, diperlukan penguatan
kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya
dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang
sesuai dengan nilai organisasi.
Misi BPOM merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi BPOM. Pengawasan pre- dan post-market yang berstandar internasional
diterapkan dalam rangka memperkuat BPOM menghadapi tantangan globalisasi.
Dengan penjaminan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten, yaitu
memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, diharapkan
BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.
BPOM juga melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan terkait kerja
sama lintas sektor, lintas wilayah, lintas institusi dan sebagainyayang merupakan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 27
potensi yang perlu diperkuat. Semua itu dilakukan untuk mewujudkan
masyarakat yang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik terhadap Obat
dan Makanan yang beredar di pasaran, sehingga mampu melindungi diri sendiri
dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan baku
berbahaya dan ilegal.
Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap
mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar
(learning organization).Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu untuk
memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya
manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).
2.3. BUDAYA ORGANISASI
Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan
diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai
luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi
seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.
1. Profesional
Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan
komitmen yang tinggi.
2. Integritas
konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-
nilai luhur dan keyakinan
3. Kredibilitas
Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim
Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif
Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap
Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.
28 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
2.4. TUJUAN
Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan
yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan
bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan
menjamin mutu dan mendukung inovasi, atau terciptanya iklim inovasi yang
kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal
dan global.
Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas, diusulkan
sebagai berikut:
1. Meningkatnya jaminan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu
dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator:
a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM;
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan
menjamin mutu dan mendukung inovasi atau terciptanya iklim inovasi yang
kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal
dan global.
a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi
ketentuan;
b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan
pengawasan Obat dan Makanan.
2.5. SASARAN STRATEGIS
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM,
dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta
infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandar Lampung. Dalam kurun waktu 5
(lima) tahun (2015-2019) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Bandar Lampung
akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut:
1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM
merupakan suatu proses yang komprehensif dan bersifat full spectrum,
mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari :
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 29
a. Pengawasan setelah beredar (post-market control) yang dilakukan dengan
melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta
pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
b. Pengujian laboratorium. Produk yang disampling
berdasarkan risiko kemudian diuji melalui
laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan
Makanan tersebut telah memenuhi syarat
keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji
laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang
digunakan sebagai dasar dalam menentukan
produk yang tidak memenuhi syarat dan kemudian
akan ditarik dari peredaran.
c. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam bisnis
Obat dan Makanan yang relatif menjanjikan keuntungan yang besar, rentan
terhadap pelanggaran dari pelaku usaha. Untuk itu diperlukan adanya suatu
penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terkait Obat dan Makanan.
Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka dibuat indikator sebagai
berikut :
a. Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat dengan target sampai tahun 2019 sebesar 99,44%
b. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat dengan target sampai tahun 2019 sebesar 68,10%
c. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat meningkat dengan target sampai tahun 2019 sebesar 98,33%
d. Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat meningkat dengan target sampai tahun 2019 sebesar 99,56%
e. Persentase makanan yang memenuhi syarat meningkat dengan target sampai tahun 2019 sebesar 97,00 %
30 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku
kepentingan dan partisipasi masyarakat
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan
banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu perlu dijalin
suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik.
Salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan adalah masyarakat sebagai
konsumen. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran
(masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga
masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan
Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Dalam upaya meningkatkan
kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, Balai
Besar POM di Bandar Lampung harus memberikan kegiatan pembinaan dan
bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).
Di samping itu, pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan oleh pelaku usaha
baik produsen, distributor, dan pelaku usaha lain. Pengawasan oleh pelaku usaha
sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dari sebelum sampai sesudah produk
beredar, salah satunya adalah meliputi pengawasan Obat dan Makanan di sarana
produksi dan sarana distribusi. Produsen mempunyai peran dalam memberikan
jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman,
khasiat/bermanfaat, dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan
ketentuan.
Paradigma Balai Besar POM sebagai lembaga pengawas dan ditakuti oleh pelaku
usaha selama ini mulai berubah, dengan adanya upaya yang dilakukan Balai Besar
POM di Bandar Lampung dalam menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan
para pelaku usaha. Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, Balai Besar
POM di Bandar Lampung berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha
untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya. Salah satunya melalui jaminan
kualitas (quality assurance) pengawasan, melalui pendampingan regulatory
(regulatory assistance).
Sasaran strategis ini berupaya untuk mengakomodasi kegiatan yang mendukung
pada peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan mutu Obat dan Makanan.
Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi
tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan
dukungan regulatory (sistem pengawasan) kepada pelaku usaha dengan insentif.
Sementara terkait dengan faktor lain yang menjadi variabel penentu dalam
meningkatkan kemudahan usaha, adalah daya saing.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 31
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat
indikatornya sebagai berikut :
3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan
Sumber daya meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine)
merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama
terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja.
Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, maka Balai
Besar POM di Bandar Lampung harus mampu mengelola sumber daya tersebut
seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan
kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang
efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen
organisasi.
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, maka dibuat
indikatornya adalah :
Adapun Tabel 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM
periode 2015-2019 sesuai dengan penjelasan di atas, adalah sebagai berikut :
Tabel 4 : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
VISI MISI TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Obat dan
Makanan
Aman
Meningkatkan
Kesehatan
Meningkatkan
sistem
pengawasan
Obat dan
Makanan
Meningkat
nya jaminan
produk Obat
dan
Makanan
Menguatnya
Sistem
Pengawasan
Obat dan
Makanan
1. Persentase obat
yang memenuhi
syarat *)
2. Persentase obat
Tradisional yang
a. Tingkat kepuasan masyarakat dengan target sampai tahun 2019
sebesar 83
b. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikanalokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 15 Kab/Kota
Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung dari Badan POMdengan target sampai tahun 2019 Nilai A
32 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
VISI MISI TUJUAN SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Masyarakat
dan Daya
Saing Bangsa
berbasis risiko
untuk
melindungi
masyarakat
aman memenuhi
syarat *)
3. Persentase
Kosmetik yang
memenuhi
syarat *)
4. Persentase
Suplemen
Kesehatan yang
memenuhi
syarat *)
5. Persentase
makanan yang
memenuhi
syarat *)
Mendorong
kemandirian
pelaku usaha
dalam
memberikan
jaminan
keamanan
Obat dan
Makanan serta
memperkuat
kemitraan
dengan
pemangku
kepentingan.
Meningkat
nya daya
saing Obat
dan
Makanan di
pasar lokal
dan global
dengan
menjamin
mutu dan
mendukung
inovasi
Meningkatnya
kemandirian
pelaku usaha,
kemitraan
dengan
pemangku
kepentingan
dan partisipasi
masyarakat
1. Tingkat
Kepuasan
Masyarakat *)
2. Jumlah
Kabupaten/Kota
yang
memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan
pengawasan
Obat dan
Makanan dengan
memberikan
alokasi anggaran
pelaksanaan
regulasi Obat
dan Makanan
Meningkatkan
kapasitas
kelembagaan
BPOM
Meningkatnya
Kualitas
Kapasitas
Kelembagaan
BPOM
1. Nilai SAKIP Balai
Besar POM di
Bandar Lampung
dari Badan POM
*) : Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 33
Dari indikator kinerja tersebut di atas, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah : 1. Persentase obat yang memenuhi syarat; 2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat; 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat; 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat: 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat; 6. Tingkat Kepuasan Masyarakat
34 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Gubernur Lampung dan Kepala Badan POM RI pada acara Pembukaan Rapat Evaluasi Nasional Badan POM RI
Rapat Evaluasi Nasional Badan POM RI tanggal 2 – 5 Desember 2014 di Bandar Lampung
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 35
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM
Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab BPOM pada periode 2015-2019, maka
BPOM utamanya akan mendukung agenda nawacita ke 5 meningkatkan kualitas hidup
manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan
Obat dan Makanan. Dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019, BPOM termasuk dalam 2
(dua) bidang yaitu :
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama - Subbidang Kesehatan dan Gizi
Masyarakat,
2. Bidang Ekonomi- Sub bidang UMKM dan Koperasi.
Fokus pada pembangunan subbidang kesehatan dan SDM, tantangan ke depan adalah
meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu
anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun
tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan
akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Sebagai salah satu aspek pendukung pembangunan manusia di bidang kesehatan dan
gizi masyarakat, pengawasan Obat dan Makanan dihadapkan pada beberapa
tantangan. Beberapa permasalahan dan Isu Strategis terkait pengawasan Obat dan
Makanan tercakup dalam Permasalahan dan Isu Strategis ke-5: Pemenuhan
Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan.
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi
Masyarakat tahun 2015-2019, ditetapkan satu arah kebijakan pembangunan di bidang
Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan BPOM adalah “Meningkatkan
Pengawasan Obat dan Makanan”, melalui strategi:
1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko;
2. Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan;
3. Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku
kepentingan;
36 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
4. Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh
masyarakat dan pelaku usaha;
5. Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong
peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan
6. Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan.
Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang kesehatan dan gizi masyarakat
dan mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2015-2019, dilakukan upaya
secara terintegrasitif dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.
Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan :
1. Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek
teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan
pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-
hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih
optimal.
Keberadaan BB/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia memungkinkan
BPOM meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang pengawasan
Obat dan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal yang perlu
diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Obat dan Makanan yang beredar
di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah. Kebijakan ini
harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam perencanaan
pengawasan Obat dan Makanan di catchment area-nya.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk
meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia
sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan Obat, hal ini dilakukan antara
lain melalui pengawasan keamanan, khasiat, dan mutu vaksin serta Obat Program
JKN. Pada pengawasan makanan, kelompok rentan ini bahkan telah diidentifikasi
mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil, orang dengan immunocompromised, dan
manula. Pengawasan ini dilakukan antara lain melalui pengawasan pangan
berisiko tinggi (seperti susu formula dan produk kaleng), pengawasan Pangan
Jajanan Anak Sekolah, dan pengawasan pangan fortifikasi.
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian
pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat
dan Makanan Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat
meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan.
Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management
Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan.
Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 37
BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut
melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta
verifikasi kemandirian tersebut.
3. Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui
kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Obat dan Makanan. Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan
maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama
kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan
oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan.
Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan (walau mandat
konstitusionalnya ada di BPOM) ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi
monopoli BPOM, tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut
andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini
BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan
dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik
dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi
pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya,
dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat
itu aman untuk dikonsumsi.
Bentuk draft dan model kerjasama/kemitraan itu juga harus dirancang dengan
fleksibel, tapi tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam
kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau. Kebijakan ini juga dapat
difokuskan pada memaksimalkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik
sebagai upaya strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini,
yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus distandarkan, memiliki muatan
informatif dan jelas menguraikan pesan yang dikampanyekan, serta mampu
menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh BPOM tersebut (misalnya
memanfaatkan berbagai media sosial).
4. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui
penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif,
budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya
yang efektif dan efisien.
Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif
dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas
laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan
publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung
risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta
38 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda
prioritas.
Dalam upaya meraih WTP, selain memelihara komitmen dan integritas pimpinan,
para pengelola keuangan, dan pelaksana kegiatan, perlu juga dilakukan strategi
dan upaya penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan
perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas laporan keuangan (LK),
peningkatan kualitas proses pengadaan Barang dan Jasa, pembenahan
penatausahaan BMN (aset tetap dan persediaan), penguatan monitoring dan
evaluasi, peningkatan kualitas pengawasan dan reviu LK, serta percepatan
penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Terkait perencanaan dan penganggaran, sesuai tuntutan suprasistem, BPOM
perlu mengubah data elektronisasi menjadi data bentuk peta (spasial) dapat
diakses secara online dan real time yaitu berupa data-data kondisi (misalnya peta
penyebaran sarana produksi & sarana distribusi Obat dan Makanan), peta capaian
hasil kinerja pengawasan (misalnya peta hasil pengujian laboratorium,
penyelesaian kasus, dan sebagainya). Selain itu datadata perlu diolah dan
dilakukan analisis kesenjangan kinerja pengawasan antar wilayah sehingga dapat
menjadi input dalam pelaksanaan program pengawasan Obat dan Makanan
berbasis risiko.
Selain memberi arah penguatan ke dalam institusi BPOM, kebijakan iniperlu
disertai dengan strategi dan upaya peningkatan kerjasama dan komunikasi ke
pihak eksternal yang strategis. Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan
mencakup eksternal dan internal:
Eksternal:
1. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan
Makanan;
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan
Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
Internal:
1. Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis
risiko;
2. Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja
individu/pegawai;
3. Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta
diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah
secara lebih proporsional dan akuntabel;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama
dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 39
Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan dengan
lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarak
sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan strategis baik
internal maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I tersebut di atas,
maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian dalam mekanisme
internal organisasi dan kelembagaan BPOM sendiri. Untuk konteks kerjasama
misalnya, secara kelembagaan selama ini di BPOM belum ada satu
Deputi/Biro/Bagian khusus yang menangani terkait dengan kerjasama ini. Bahwa
ada Biro Kerjasama Luar Negeri, tetapi fokus tugas dan fungsi Biro ini tidak terkait
dengan model kerjasama yang akan dikembangkan oleh BPOM ke depan. Oleh
sebab itu, perlu segera melakukan pembenahan di level organisasi dan Rencana
Strategis Balai POM di Palangka Raya 2015-2019 kelembagaan dengan
membentuk satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang bertanggungjawab atas
program kerjasama dan kemitraan ini.
Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal
organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin
penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci
keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.
Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan terarah,
arah kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan
dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita) dan
atau mengacu alternatif penekanan sebagai berikut :
Tahun 2016: Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan
program strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan serta
memaksimalkan fungsi pelayanan publik. (Dalam hal ini Penguatan
Laboratorium, Sistem IT dan Dukungan Sarana Prasarana menjadi pra syarat
yang harus dipenuhi)
Tahun 2017: Penguatan regulasi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
termasuk Pelaksanaan Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data pre
dan post terintegrasi antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan
penyidikan dan pengujian), dan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas
Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan untuk memaksimalkan Fungsi
Penegakan Hukum.
Tahun 2018: Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan Obat
dan Makanan didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan
secara ekonomi dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan
nasional. (Dalam hal ini economic burden akibat pengawasan Obat dan
Makanan yang tidak efektif akan menjadi beban pemerintah secara nasional).
40 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Tahun 2019: Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi
program (Renstra 2015-2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan
Obat dan Makanan periode berikutnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat
dan Makanan tersebut, BPOM menetapkan program-programnya sesuai RPJMN
periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung
(generik), sebagai berikut :
a. Program Teknis
Program Pengawasan Obat dan Makanan Program ini dimaksudkan untuk
melaksanakan tugas-tugas utama Badan Pengawasan Obat dan Makanan
dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu, keamanan dan
manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar
pengawasan, penilaian Obat dan Makanan sesuai standar, pengawasan
terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling
dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta
pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan.
b. Program Generik
1. Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis lainnya.
2. Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM.
Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan
prioritas BPOM, sebagai berikut :
a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan
Makanan
1. Penyusunan standar Obat dan Makanan berupa Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan (pre dan
postmarket);
2. Peningkatan efektivitas evaluasi pre-market melalui penilaian Obat;
3. Peningkatan cakupan pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar
melalui penetapan prioritas sampling berdasarkan risiko termasuk iklan
dan penandaan.
4. Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan
Makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana
distribusi Pangan dan Bahan Berbahaya;
5. Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat
adiktif;
6. Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya
laboratorium Obat dan Makanan;
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 41
7. Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;
8. Peningkatan penelitian terkait pengawasan Obat dan Makanan antara
lain regulatory science, life science;
9. Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan
pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):
1. Koordinasi dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan
Anggaran, Keuangan;
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas
Obat dan Makanan;
3. Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan
Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM;
4. Peningkatan Kompetensi Aparatur BPOM;
5. Peningkatan kualitas produk hukum, serta Layanan Pengaduan Konsumen
dan Hubungan Masyarakat.
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BALAI BESAR POM
Berdasarkan hasil Analisa SWOT tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung periode
2015-2019, adalah:
Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan:
1) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk
melindungi masyarakat
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian
pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat
dan Makanan
3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui
kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan
Obat dan Makanan
4) Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui
penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif,
budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya
yang efektif dan efisien.
42 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:
Eksternal:
1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan;
2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi
kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan;
Internal:
1) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/
pegawai;
2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan
untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;
3) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas lebih proporsional dan akuntabel;
4) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam
mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan
Makanan tersebut, telah ditetapkan program-program sesuai RPJMN periode 2015-
2019, yaitu program utama (teknis) :
Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan Pengawasan
Obat dan Makanan dalam menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu,
keamanan dan manfaat Obat dan Makanan melalui serangkaian kegiatan pengawasan
terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi, sampling dan
pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum, serta pembinaan dan
bimbingan kepada pemangku kepentingan.
Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas.
Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan
sebagai berikut :
1) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, sarana
pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi Pangan dan Bahan
Berbahaya;
2) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 43
3) Penguatan kemampuan pengujian meliputi sistem dan sumber daya laboratorium
Obat dan Makanan;
4) Penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan;
5) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku
kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran
strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung periode 2015-
2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan berdasarkan logic model
perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap sasaran program dan kegiatan
sesuai dengan unit organisasi di lingkungan BPOM adalah sebagai berikut :
44 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Tabel 6 : Program dan Sasaran Balai Besar POM di Bandar Lampung
PROGRAM SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
STRATEGIS
SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR
PROGRAM
PENGAWASAN
OBAT DAN
MAKANAN
Menguatnya
sistem
pengawasan
Obat dan
Makanan
Pengawasan
Obat dan
Makanan di
Balai Besar
POM di
Bandar
Lampung
Meningkatnya
kinerja
pengawasan
obat dan
makanan di
Provinsi
Lampung
1. Jumlah sample yang
diuji menggunakan
parameter kritis
2. Persentase cakupan
pengawasan sarana
produksi Obat dan
Makanan
3. Pemenuhan target
sampling produk Obat
di sektor publik (IFK)
4. Persentase cakupan
pengawasan sarana
distribusi Obat dan
Makanan
5. Jumlah Perkara di
bidang obat dan
makanan
6. Jumlah sarana dan
prasarana yang terkait
pengawasan Obat dan
Makanan
7. Jumlah dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi yang
dilaporkan tepat
waktu
8. Jumlah layanan
informasi BB/BPOM
9. Desa/Kelurahan yang
diintervensi program
Keamanan Pangan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 45
3.3 KERANGKA REGULASI
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan adanya
regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya
regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi
yang bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan
tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya
dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta.
Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas
pengawasan Obat dan Makanan.
Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai
kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Balai
Besar/Balai POM melaksanakan pengawasan seringkali harus berkoordinasi dengan
dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat
dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi
kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap
derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun
menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang
sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan
derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan
merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor),
sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup
besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran.
Visi BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa mempunyai
beberapa maksud, diantaranya daya saing bangsa dalam hal ini adalah dengan Obat
dan Makanan yang terjamin keamanan, manfaat, dan mutunya maka secara tidak
langsung akan membentuk seorang manusia yang sehat dan berkualitas. Dengan
makanan yang bergizi maka seseorang akan tumbuh dengan baik jasmani dan
rohaninya/kecerdasannya. Obat yang aman dan bermutu akan dapat menurunkan
tingkat risiko kematian akibat penyakit yang tidak berkhasiat, dan pasien dapat
tertolong dengan obat yang bermutu.
Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal,
maka BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang
kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan.
46 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh Balai Besar
POM di Bandar Lampung dalam rangka memperkuat sistem pengawasan antara lain:
1. Standar kompetensi laboratorium dan standar GLP. Diharapkan dengan adanya
standar kompetensi tersebut Balai Besar POM di Bandar Lampung dapat
meningkatkan pengawalan mutu Obat dan Makanan terhadap isu terkini (AEC,
Post MDGs, SJSN Kesehatan, dll.).
2. Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat Kewaspadaan Obat dan Makanan
dan Early Warning System (EWS) yang informatif, antara lain: Peraturan baru
terkait KLB dan Farmakovigilans dan Mekanisme pelaksanaan Sistem Outbreak
response dan EWS. Upaya ini dapat membantu memperbaiki Sistem Outbreak
response dan EWS yang belum optimal dan informatif sehingga didapatkan
response yang cepat dan efektif pada saat terjadi outbreak bencana yang
berkaitan dengan bahan obat dan makanan (contoh: Obat terkontaminasi etilen
glikol).
3. Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi Obat dan Makanan.
Adanya Juknis/pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki Sistem
penyebaran informasi Obat dan Makanan yang belum terintegrasi, termasuk
dengan pemanfaatan hasil MESO, Monitoring Efek Samping Obat Tradisional
(MESOT), dan Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS).
4. Perlu adanya Peraturan dengan instansi terkait yang mengatur regulatory
insentive melalui bimbingan teknis, fast track registrasi (crash program), misalnya
semua laboratorium dalam lima tahun ke depan telah pra-kualifikasi oleh lembaga
internasional.
5. Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah serta
Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) untuk meningkatkan
efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam hal ini Balai Besar
POM di Bandar Lampung perlu meningkatkan advokasi tentang peranan
pemerintah daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN
Untuk memperkuat peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam
melaksanakan mandat Renstra 2015-2019, maka dilakukan beberapa inisiatif
penataan kelembagaan dalam bentuk koordinasi lintas instansi/lembaga maupun
hubungan relasional dengan para pemangku kepentingan utama.
Beberapa aspek kelembagaan yang harus diintegrasikan dan dikoordinasikan agar
lebih efisien dan efektif adalah:
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 47
1. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas
sama dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kesehatan;
2. Diperlukan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki tugas
sama dalam rangka penyidikan hukum yang tergabung dalam aparat gabungan
penegak hukum. Hal ini sangat diperlukan karena peredaran Obat dan Makanan
ilegal merupakan aspek pidana yang masuk dalam sistem peradilan pidana.
48 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Sumber Daya Manusia merupakan aset organisasi yang harus selalu ditingkatkan
kompetensinya
Pameran merupakan ajang untuk edukasi tentang Obat dan Makanan kepada
masyarakat secara langsung
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 49
4.1. TARGET KINERJA
Sebagaimana sasaran strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator masing-masing
sasaran strategis adalah sebagai berikut :
Tabel 7 : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sasaran
Strategis Indikator
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
Menguatnya
Sistem
Pengawasan
Obat dan
Makanan
Persentase obat yang
memenuhi syarat
meningkat
99,40 99,41 99,42 99,43 99,44
Persentase Obat
Tradisional yang
memenuhi syarat
meningkat
64,10 65,10 66,10 67,10 68,10
Persentase Kosmetik
yang memenuhi syarat
meningkat
97,53 97,73 97,93 98,13 98,33
Persentase Suplemen
Kesehatan yang
memenuhi syarat
meningkat
99,52 99,53 99,54 99,55 99,56
Persentase Makanan
yang memenuhi syarat
meningkat
95,00 95,50 96,00 96,50 97,00
Meningkatnya
kemandirian
pelaku usaha,
kemitraan dengan
pemangku
kepentingan dan
partisipasi
masyarakat
Tingkat kepuasan
masyarakat meningkat
81,00 82,00 83,00 84,00 85,00
Jumlah Kabupaten/
Kota yang memberikan
6 8 10 13 15
50 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Sasaran
Strategis Indikator
Target Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019
komitmen untuk
pelaksanaan
pengawasan Obat dan
Makanan dengan
memberikan alokasi
anggaran pelaksanaan
regulasi Obat dan
Makanan
Meningkatnya
kualitas
kapasitas
kelembagaan
Balai Besar
POM di Bandar
Lampung
Nilai SAKIP Balai Besar
POM di Bandar
Lampung oleh Badan
POM
A A A A A
4.2. KERANGKA PENDANAAN
Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka
kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai
Besar POM di bandar Lampung periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 8 : Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Pendanaan
Sasaran
Strategis Indikator
Alokasi (Rp Milyar)
2015 2016 2017 2018 2019
Menguatnya
Sistem
Pengawasan
Obat dan
Makanan
2 2,733 2,920 3,124 3,347
Persentase obat
yang memenuhi
syarat meningkat
0,482 0,530 0,583 0,642 0,706
Persentase Obat
Tradisional yang
memenuhi syarat
meningkat
0,304 0,334 0,368 0,405 0,445
Persentase Kosmetik
yang memenuhi
syarat meningkat
0,724 0,796 0,876 0,963 1,060
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 51
Sasaran
Strategis Indikator
Alokasi (Rp Milyar)
2015 2016 2017 2018 2019
Persentase
Suplemen Kesehatan
yang memenuhi
syarat meningkat
0,145 0,159 0,175 0,193 0,212
Persentase Makanan
yang memenuhi
syarat meningkat
0,724 0,796 0,876 0,963 1,060
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
Tingkat Kepuasan
Masyarakat
menngkat
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Kabupaten/
Kota yang
memberikan
komitmen untuk
pelaksanaan
pengawasan Obat
dan Makanan
dengan memberikan
alokasi anggaran
pelaksanaan regulasi
Obat dan Makanan
0,00 0,10 0,110 0,15 0,165
Meningkatnya
kualitas
kapasitas
kelembagaan
BPOM
Nilai SAKIP Balai
Besar POM di
Bandar Lampung
oleh Badan POM
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Matriks kinerja dan pendanaan BPOM per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1
52 Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019
Pengamanan dan pemusnahan produk hasil pengawasan, mampu mengurangi resiko
yang ditimbulkan akibat penggunaan atau konsumsi produk Tidak Memenuhi Standar
Peralatan laboratorium sesuai standar terkini sangat diperlukan dalam rangka
melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan
Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 – 2019 53
Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar
Lampung Tahun 2015 – 2019 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai
Besar POM di Bandar Lampung untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan
Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf Balai Besar POM
di Bandar Lampung. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun
2015-2019, setiap tahun akan dilakukan evaluasi.
Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015-2019 harus dijadikan acuan
kerja bidang dan sub bagian di lingkungan Bala Besar POM di Bandar Lampung sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semuanya dapat
melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja
lembaga dan kinerja pegawai.
Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi
Badan POM RI. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra ini telah
dilengkapi dengan target output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap
tahun. Selain sebagai bahan evaluasi, Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan
Laporan Kinerja yang dilaksanakan setiap tahun.
Lampiran : 1
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
SS 1Menguatnya sistem pengawasan Obat dan
Makanan2.38 2.62 2.88 3.17 3.48
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Prop. Lampung 92.00 99.40 99.41 99.42 99.43 99.44
1.2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi
syarat Prop. Lampung 63.10 64.10 65.10 66.10 67.10 68.10
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Prop. Lampung 88.00 97.53 97.73 97.93 98.13 98.33
1.4.Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi
syarat Prop. Lampung 78.00 99.52 99.53 99.54 99.55 99.56
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat Prop. Lampung 87.86 95.00 95.50 96.00 96.50 97.00
SS 2Meningkatnya kemandirian pelaku usaha,
kemitraan dengan pemangku kepentingan dan
partisipasi masyarakat
0.000 0.100 0.110 0.150 0.165
2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Prop. Lampung 80.00 81.00 81.50 82.00 82.50 83.00
2.2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan
komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat
dan Makanan dengan memberikan alokasi
anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Prop. Lampung 6.00 6.00 8.00 10.00 13.00 15.00
SS 3Meningkatnya kualitas kapasitas
kelembagaan Balai Besar POM di Bandar
Lampung
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.1Nilai SAKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung
oleh Badan POMProp. Lampung A A A A A A
SP 1Menguatnya sistem pengawasan Obat dan
Makanan2.38 2.62 2.88 3.17 3.48
1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat Prop. Lampung 92.00 99.40 99.41 99.42 99.43 99.44
1.2.Persentase obat Tradisional yang memenuhi
syarat Prop. Lampung 63.10 64.10 65.10 66.10 67.10 68.10
1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat Prop. Lampung 88.00 97.53 97.73 97.93 98.13 98.33
1.4.Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi
syarat Prop. Lampung 78.00 99.52 99.53 99.54 99.55 99.56
1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat Prop. Lampung 87.86 95.00 95.50 96.00 96.50 97.00
SP 2Meningkatnya kemandirian pelaku usaha,
kemitraan dengan pemangku kepentingan dan
partisipasi masyarakat
0.000 0.100 0.110 0.150 0.165
2.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Prop. Lampung 80.00 81.00 81.50 82.00 82.50 83.00 - - - - -
Balai Besar POM di Bandar Lampung
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2015 - 2019
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/IndikatorLokasi Baseline
Target Alokasi (dalam Miliar rupiah) Unit
Organisasi
Pelaksana
K/L-N-B-NS-
BS
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Balai Besar POM di Bandar Lampung
Program/
Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/IndikatorLokasi Baseline
Target Alokasi (dalam Miliar rupiah) Unit
Organisasi
Pelaksana
K/L-N-B-NS-
BS
2.2
Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan
komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat
dan Makanan dengan memberikan alokasi
anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
Prop. Lampung 6.00 6.00 8.00 10.00 13.00 15.00
SP 3Meningkatnya kualitas kapasitas
kelembagaan BPOM0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3.1 Nilai SAKIP BPOM dari Badan POM Prop. Lampung A A A A A A
7.00 12.32 10.73 9.19 9.68
1Jumlah sampel yang diuji menggunakan
parameter kritisProp. Lampung 3,500 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
2Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor
publik (IFK) Prop. Lampung 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3Persentase cakupan pengawasan sarana produksi
Obat dan Makanan Prop. Lampung 7.29 7.29 7.37 7.44 7.51 7.59
4Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi
Obat dan Makanan Prop. Lampung 35.54 35.54 35.59 35.64 35.69 35.74
5 Jumlah Perkara di bidang obat dan makanan Prop. Lampung 7 16 16 16 16 16
6 Jumlah layanan publik BB/BPOM Prop. Lampung 936 1,000 1,020 1,040 1,060 1,080
7 Jumlah Komunitas yang diberdayakan Prop. Lampung 7 12 15 18 21 24
8Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai
standarProp. Lampung 93.00 93.00 93.50 94.00 94.50 95.00
9Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi yang dilaporkan tepat waktuProp. Lampung 8 10 9 10 9 10
Prop. LampungCatatan: Matriks ini akan menjadi lampiran 1 Renstra BB/BPOM
2 Target per indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan diisi setiap tahun
3 Alokasi Anggaran pada baris Satker BB/BPOM merupakan penjumlahan alokasi anggaran SS1 + SS2 +SS3
4 Alokasi anggaran pada baris Sasaran Strategis (SS) merupakan penjumlahan dari Sasaran Program yang mendukungnya
a. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 1 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 1
b. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 2 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2
c. Alokasi anggaran Sasaran Strategis 3 sama dengan alokasi anggaran pada Sasaran Program 2
5 Alokasi anggaran pada baris Program merupakan akumulasi anggaran kegiatan yang mendukung
a. Alokasi anggaran Sasaran Program 1 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5
b. Alokasi anggaran Sasaran Program 2 merupakan akumulasi anggaran pada indikator kegiatan 6 dan 7
c. Alokasi anggaran Sasaran Program 3 merupakan akumulasi anggaran pada indikator 8 dan 9
6 Alokasi anggaran diisi untuk setiap tahun pada masing-masing indikator kegiatan
7 Alokasi anggaran pada masing-masing indikator sasaran strategis/sasaran program tidak perlu diisi
8 Kolom baseline diisi dengan realisasi tahun 2014. Untuk indikator baru yang belum ada data sebelumnya dapat diisi dengan NA (Not Available)
9 Penetapan target agar memperhatikan Definisi Operasional pada Lampiran 3, baseline, dan Target Nasional (tidak harus sama)
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di
Bandar Lampung
Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di
seluruh Indonesia
Lampiran : 2
NOARAHA KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN
REGULASI
URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI
REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIANUNIT PENANGGUNG JAWAB
UNIT
TERKAIT/INSTANSI
1 1. Direktorat Standardisasi Obat
2. Direktorat Standardisasi Obat
Tradisional, kosmetik dan suplemen
kesehatan
3. Biro Hukum dan Humas
2 1. Biro Hukum dan Humas 1. DPR
2. Direktorat Standardisasi Obat 2. Kemenkumham
3. Direktorat Standardisasi Obat
Tradisional, Kosmetik dan Suplemen
Kesehatan
3. Kementerian
Kesehatan
4. Direktorat Standardisasi Produk
Pangan
3 1. Biro Hukum dan Humas
2. Direktorat Insert dan Pengawasan
kedeputian 1, 2, dan 3
4 1. Direktorat Surveilan dan Penyuluhan
keamanan pangan
2. Direktorat Penilaian Obat Tradisional,
Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
3. Direktorat Pengawasan Distribusi
Obat
4. Biro Hukum dan Humas
5 1. PIOM
2. Biro Hukum dan Humas
3. Biro Umum
6 Peraturan Kepala BPOM tentang koordinasi dengan pemerintah daerah
serta Peraturan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Yogyakarta
Pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat berhasil
tanpa adanya kerjasama dan komitmen dari daerah
dalam mendukung BPOM
Regulasi yang mendukung optimalisasi Pusat kewaspadaan Obat dan
Makanan dan EWS yang informatif, antara lain peraturan terbaru terkait
KLB dan Farmakovigilan, mekanisme pelaksanaan sistem outbreak
response dan EWS
Sistem Outbreak response dan EWS belum optimal dan
informatif. Diperlukan respons yang cepat dan efekstif
saat terjadi outbreak bencana yang berkaitan obat dan
makanan (co, obat terkontaminasi)
Juknis/pedoman untuk pengintegrasian penyebaran informasi obat dan
makananSistem penyebaran informasi OM belum terintegrasi
MATRIKS KERANGKA REGULASI BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan obat dan makanan Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan
Makanan
Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No.
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintah konkuren
Terciptanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal 1
: pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan, 2 :
pedoman Pemerintah Daerah dalam pengawasan Obat
dan Makanan
Memorandum of Understanding (MoU) Penguatan sistem pengawasan
Obat dan Makanan di wilayah Free Trade Zone (FTZ), daerah perbatasan,
terpencil dan gugus pulau
Belum optimalnya quality surveilance /monitoring mutu
untuk daerah perbatasan, daerah terpencil dn gugus
pulau