Upload
miya-tabita
View
115
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
ASET TETAP
Bandung, 20 November 2010
ASET TETAP
2
Pembahasan Aset Tetap terkait Implementasi IFRS
1.
4. Komponenisasi
3. Model Pengukuran
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap sebelum adopsi IAS 16
2. Perolehan Aset Tetap
4. Komponenisasi
5. Assets Retirement Obligation (ARO)
6. Review atas Aset Tetap
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
1. Perbedaan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap sebelum adopsi IAS 16
PSAK 16 Sebelum adopsi IAS 16 PSAK 16 (Revisi 2007) setelah adopsi IAS 16
1. Model Pengukuran yang diperbolehkan
hanya cost model
1. Terdapat dua pilihan model pengukuran
aset tetap yaitu cost model dan
revaluation model
2. Biaya pembongkaran aset tetap, 2. Biaya pembongkaran, restorasi lokasi 2. Biaya pembongkaran aset tetap,
restorasi lokasi aset tetap (ARO) diakui
sebagai beban selama umur manfaat
aset tetap
2. Biaya pembongkaran, restorasi lokasi
aset tetap (ARO) dapat dikapitaliasi
terhadap aset tetap terkait
3. Review atas aset tetap (umur manfaat,
metode penyusutan) tidak diwajibkan
setiap tahun
3. Review atas aset tetap (umur manfaat,
nilai residu, metode penyusutan) wajib
dilakukan setiap tahun
4. Perlakuan akuntansi untuk pertukaran
aset tetap dibedakan antara aset yang
sejenis dan tidak sejenis
4. Perlakuan akuntansi untuk pertukaran
aset tetap dilihat dari substansi komersial
dari aset tersebut.
PENGAKUAN & PENGUKURAN AWAL
2. Perolehan aset tetap
1. Pembelian asettetap (IAS 16)
2. Aset tetap yang dibangun sendiri 3. PertukaranAset
Tetap (IAS 16)
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
tetap (IAS 16) dibangun sendiri(IAS 16) Tetap (IAS 16)
4. Hibah daripemerintah (IAS
20)
5. Transfer of Assets from Customer (IFRIC 18)
Suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) atau model revaluasi (revaluation model) sebagai kebijakan akuntansinya
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
3. Model Pengukuran
Cost Model Revaluation Model
• Setelah diakui sebagai aset, suatuaset tetap dicatat sebesar biayaperolehan dikurangi akumulasipenyusutan dan akumulasi rugipenurunan nilai
Cost Model
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
• Setelah diakui sebagai aset, suatu asettetap dicatat sebesar nilai wajar padatanggal revaluasi dikurangi akumulasipenyusutan dan akumulasi rugipenurunan nilai yang terjadi setelahtanggal revaluasi
Revaluation Model
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Alternatif Pro Kontra
Cost model - Lebih mudah diterapkan,
khususnya dalam maintain
nilai buku aset tetap.
- Keandalan informasi yang
digunakan tinggi karena
menggunakan data historical.
- Informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan
bisa tidak relevan karena
tidak merefleksikan nilai
wajar dari aset tersebut
- Karena aset tidak
Cost & Benefit
menggunakan data historical.
- Dapat digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan
berdasarkan actual cost, tidak
berdampak atas perubahan
pasar
- Karena aset tidak
merefleksikan nilai
wajarnya, capital structure
perusahaan juga tidak
merefleksikan gambaran
yang realistis.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Cost & Benefit
Alternatif Pro Kontra
Revaluation Model - Informasikan yang disajikan
lebih relevan dengan
keadaaan pada saat
penyajian laporan keuangan.
- Akan menghasilkan nilai aset
yang lebih tinggi melalui
- Penerapan model ini
membutuhkan banyak biaya
(costly)
- Diperlukan usaha tambahan
untuk maintain informasi
atas saldo dari selisih hasilyang lebih tinggi melalui
penilaian aset tetap.
- Merefleksikan capital
structure yang lebih realistis
karena dengan model ini
akan meningkatkan equity
entitas
atas saldo dari selisih hasil
revaluasi untuk tiap aset
tetap
- Perhitungan penyusutan
berfluktuasi karena
perhitungan berdasarkan
kenaikan atau penurunan
nilai wajar aset tetap
- Peraturan pajak Indonesia
tidak mengizinkan
menggunakan model
revaluasi.
Telstra
Benchmark Model Pengukuran
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Cost Model
British Telecom
Korea Telecom
Deutsche Telecom
4. Komponenisasi
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Mengalokasikan biaya perolehan aset tetap terhadap
komponen /bagian dari aset tetap yang utama, dan
disusutkan secara terpisah. Hal ini tidak wajib dilakukan disusutkan secara terpisah. Hal ini tidak wajib dilakukan
sampai dengan unit terkecil tertentu jika dampaknya pada
laporan keuangan tidak material
11
Efek jika tidakdilakukankomponenisasi
Tidak akuratnya bebanpenyusutan
Tidak akuratnyaperhitungan pajak
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
komponenisasi perhitungan pajak
Tidak akuratnya pada saatinventarisasi fisik aset
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
5. Kewajiban Penghentian Aset (Assets Retirement Obligation/ARO)
Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset dan restorasi lokasi aset
Estimasi biaya pembongkaran/restorasi lokasi aset dapat dikapitalisasi (tidak dibebankan sekaligus)
Perubahan estimasi kewajiban penghentian asettetap ditambahkan pada, atau dikurangi dari, biayaperolehan aset terkait pada periode berjalan
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Plug & AbandonmentPlug & Abandonment
• Plug; Penutupan dengan bridge plug/semen dengan 3 lapis
• Cementing; Penyemenan pada bagian atas casing dgn kedalaman 150 feet dari permukaan tanah
• Cut Wellhead; Pemotongan kepala sumur dan casing hingga permukaan tanah
Kegiatan Abandonment & Site Restoration
• Cut Wellhead; Pemotongan kepala sumur dan casing hingga permukaan tanah setelah dilakukan penyemenan
• Pembersihan lahan
• Penyuburan lahan
• Penanaman pohon
IAS 16 mengharuskan entitas untuk melakukan review, minimal setiap akhir periode atas:
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
6. Review atas Aset Tetap
Umur manfaat Nilai Residu Metode Penyusutan Perubahan estimasi ARO
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Review Tahunan Dampak pada Laporan Keuangan
1. Review Umur Manfaat 1. Umur manfaat aset tetap dapat lebih panjang atau pendek
sebagai hasil dari review umur
2. Berdampak pada besarnya penyusutan tahun berjalan dan
periode yang akan datang, yang akhirnya berdampak pada
bottom line Laporan Keuangan
2. Review Nilai Residu 1. Beban penyusutan dan nilai buku aset tetap dapat berubah
3. Review Metode
Penyusutan
1. Berdampak pada beban penyusutan tahun berjalan dan
periode yang akan datang, yang pada akhirnya juga
memberikan dampak pada bottom line laporan keuangan
perusahaan
4. Review Perubahan
Estimasi ARO
1. Saldo Aset Tetap maupun saldo Kewajiban Penghentian
Aset Tetap (ARO) dapat berfluktuasi tergantung hasil
review
2. Jika estimasi berubah secara signifikan, berdampak pada
sisi aset tidak lancar maupun kewajiban tidak lancar pada
Neraca perusahaan
Telstra
Benchmark metode penyusutan
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Straight Line Method
British Telecom
Korea Telecom
Deutsche Telecom
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Implementation Considerations :
1. Asset valuation and depreciation will require increased judgment.2. Processes and controls may need to be developed for determining the fair value
of certain assets if the fair value option is selected.3. Data capture for asset componentization may be detailed, which could lead to
information system challenges.4. Residual value changes will need to be tracked.5. Changes in the measurement basis of long-lived assets and depreciation may 5. Changes in the measurement basis of long-lived assets and depreciation may
affect income taxes.
Key Questions :
1. What will be the measurement basis of long-lived assets?2. Would the revaluation model be considered and is it possible to determine fair
values of certain assets?3. Will depreciation amounts change as a result of the components approach?4. Are the current information systems able to capture the information necessary for
asset componentization?5. Do any properties under operating leases qualify as investment properties?
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Definition of Internal Control:
Internal control is the process, effected by an entity's Board of Trustees, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:
Internal Control
Reliability of financial reporting,
Effectiveness and efficiency of operations, and
Compliance with applicable laws and regulations
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Detective:
Designed to detect errors or irregularities that may have occurred
Types of Internal Control
Corrective:
Designed to correct errors or irregularities that have been detected
Preventive:
Designed to keep errors or irregularities from occurring in the first place.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Limitations of Internal ControlJudgment:
• The effectiveness of controls will be limited by decisions made with human judgment under pressures to conduct business based on the information at hand.
Breakdowns:
• Even well designed internal controls can break down. Employees sometimes misunderstand instructions or simply make mistakes. Errors may also result from new technology and the complexity of computerized information systems.technology and the complexity of computerized information systems.
Management Override:
• High level personnel may be able to override prescribed policies and procedures for personal gain or advantage. This should not be confused with management intervention, which represents management actions to depart from prescribed policies and procedures for legitimate purposes.
Collusion:
• Control systems can be circumvented by employee collusion. Individuals acting collectively can alter financial data or other management information in a manner that cannot be identified by control systems.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Internal Audit evaluates Mercer's system of internal control by accessing the ability of individual process controls to achieve seven pre-defined control objectives.
Evaluasi Audit Internal (1/2):
AuthorizationThe objective is to ensure that all transactions are approved by responsible personnel in accordance with specific or general authority before the transaction is recorded.CompletenessCompletenessThe objective is to ensure that no valid transactions have been omitted from the accounting records.AccuracyThe objective is to ensure that all valid transactions are accurate, consistent with the originating transaction data and information is recorded in a timely manner.ValidityThe objective is to ensure that all recorded transactions fairly represent the economic events that actually occurred, are lawful in nature, and have been executed in accordance with management's general authorization.
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
TIM KOORDINASI BUMN UNTUK ANTISIPASI PENERAPAN IFRS KE DALAM PSAK
Physical Safeguards & SecurityThe objective is to ensure that access to physical assets and information systems are controlled and properly restricted to authorized personnel.Error handlingThe objective is to ensure that errors detected at any stage of processing receive prompt corrective action and are reported to the appropriate level of management.Segregation of Duties
Evaluasi Audit Internal (2/2) :
Segregation of DutiesThe objective is to ensure that duties are assigned to individuals in a manner that ensures that no one individual can control both the recording function and the procedures relative to processing the transaction.A well designed process with appropriate internal controls should meet most, if not all of these control objectives.