8/16/2019 Ati getaran
1/2
A. Sistem Pemerintahan
Sistem Pemerintahan Desa di Maluku pada rezim adat dikenal
dengan Pemerintah Negeri
dan umumnya berlaku di Pulau Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.
Pemerintah Negeri
adalah merupakan basis masyarakat adat dan memiliki batas-batas
wilayah darat dan laut yang
elas yang disebut petuanan negeri! dan sistem pemerintahan
yang bersi"at geneologis atau
berdasarkan garis keturunan. Pemerintahan Negeri menurut
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku
Tengah Nomor #$ Tahun %##& Tentang Negeri merupakan
penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam
mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan
adat istiadat setempat dan diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan 'epublik
(ndonesia.
B. Masyarakat Adat
Masyarakat Negeri Tehoru pada umumnya merupakan masyarakat adat!
dikenal kesatuan
masyarakat hukum adat dengan nama Negeriyang diatur
berdasarkan hukum adat setempat!
kesatuan-kesatuan masyarakat adat tersebut beserta perangkat
pemerintahannya telah lama ada!
hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan
hidup masyarakat. Ke)amatan
Tehoru dan Teluti sebagai kesatuan masyarakat hukum adat!
memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan hak! asal usul Negeri!
adat istiadat dan hukum adat yang diakui dalam Sistem
Pemerintahan Nasional.
C. Penentuan Kepala Pemerintahan Negeri
Kekhususan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat dimana hak
untuk menadi Kepala
Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah*keturunan
tertentu yang harus diunung
tinggi dalam kaitan dengan pengakuan eksistensi Masyarakat +ukum
Adat sebagaimana diatur
dalam Pasal $, D $/0 maupun ndang-ndang Nomor 1% Tahun %##/
Tentang
Pemerintahan Daerah. 'uang demokrasi dimana rakyat berhak
menentukan Kepala Pemerintah
Negerinya terbuka melalui pemilihan! apabila
matarumah*keturunan yang berhak menadi
Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah*keturunan yang
lebih dari satu berdasarkan
hasil musyawarah matarumah*keturunan sesuai Peraturan yang
berlaku.
Dengan sistem pemilihan se)ara langsung oleh masyarakat negeri
maka! masyarakat memiliki
kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan Kepala Pemerintah
Negeri berdasarkan peraturan
