KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) /

NATIONAL SLUM UPGRADING PROGRAM (NSUP)

AUDIT ATAS PROGRAM

TAHUN 2017

RAKORNAS PROGRAM NSUP

Jakarta, 23 Mei 2017

A. GAMBARAN UMUM

1. Dasar audit:

– Loan Agreement yang ditandatangani oleh pihak lenders (donor) dan Pemerintah

Indonesia

– Project Apprisal Document (PAD)

– Permintaan pihak lenders (donor) yang menunjuk BPKP sebagai “auditor acceptable

to the lenders” atau “independent and qualified auditor”

2. Audit atas Program KOTAKU dilaksanakan pada:

– Satker PKPBM (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

– Satker PKP Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Dinas PU

3. Sumber dana program:

– Pinjaman IBRD No. 8213-ID (Closing date 30 September 2017)

– Pinjaman Istisna’a IND-169 (IDB), IND-170 (IDB), IND-171 (ISFD) (Closing date

31 Desember 2017)

– Pinjaman IDB 174, 175, 176-IND dan IBRD-8636-ID; LN-004-ID (WB/AIIB)→Loan

Baru

4. Pelaporan audit per nomor loan/grant yang terdiri dari:

– Laporan Auditor Independen (LAI).

– Management Letter (ML).

TAHAPAN AUDIT

TAHAPAN OUTPUT

Perencanaan

Pelaksanaan

Pelaporan

Program Audit

Kertas Kerja Audit

Laporan Hasil Audit

Permintaan Audit Permintaan Audit

World Bank BPKP Pusat EA

KEMEN PUPR

Surat Tugas

BPKP Perwakilan

Surat Tugas PKPT

Dokumen

Proses Audit

Konsolidasi Temuan

LAI dan ML LAI dan ML

Tanggapan

Exit/ BAKTL

LAID

Notisi Audit Notisi Audit

Tanggapan

LAI dan ML

SIM HP Tindak

Lanjut

ALUR PROSES AUDIT PADA SATKER PUSAT

Surat Tugas

DINAS PU

PROVINSI

Dokumen Proses Audit

BPKP Pusat BPKP

Perwakilan

Surat Tugas

PKPT PKPT

Notisi

Audit Notisi

Audit

Tanggapan Tanggapan

LAID LAID LAID

Exit/BKTL Exit/BKTL

SIM-HP SIM-HP Tindak Lanjut

ALUR PROSES AUDIT PADA SATKER PROVINSI

Surat Tugas

DINAS PU

KABUPATEN

Dokumen Proses Audit

Notisi Audit

BPKP Pusat BPKP

Perwakilan

PKPT PKPT

Surat Tugas

Notisi Audit

Tanggapan Tanggapan

LAID LAID LAID

BAKTL BAKTL

Pembahasan

SIM-HP SIM-HP TL

ALUR PROSES AUDIT PADA SATKER KABUPATEN/KOTA

OPINI AUDITOR

B. TUJUAN DAN SASARAN AUDIT

1. TUJUAN

a.Memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran

penyajian laporan keuangan,

b.Memberikan penilaian atas pelaksanaan sistem

pengendalian intern dalam rangka pencapaian tujuan

proyek,

c.Melakukan penilaian atas keandalan informasi manajemen

keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan,

d.Melakukan penilaian atas pencapaian tujuan proyek

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan,

e.Melakukan penilaian atas ketaatan proyek terhadap

ketentuan dalam Loan Agreement dan Pedoman Program

KOTAKU.

1. Satker Pusat Kontrak Konsultan, • National Management Consultant (NMC) • Oversight Service Provider (OSP) • Oversight Consultant (OC) • Konsultan Monitoring Evaluasi (KME) • Konsultan Individual • Contact Services Lainnya

2. Satker Provinsi/Kabupaten/Kota Pembayaran Gaji Fasilitator/Korkot, BOP, Pelatihan Dasar

Faskel (POK masing masing Provinsi) Peningkatan Kapasitas Masyarakat (PKM) BLM Skala Kota 3. Satker Kabupaten/Kota BDI Kolaborasi Kota/Kabupaten BDI kepada BDC (Business Development Centre) di

Kota/Kabupaten, Pelatihan Masyarakat,

2. SASARAN AUDIT

C. RUANG LINGKUP AUDIT

Penilaian Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan

Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern

Penilaian Kepatuhan Terhadap Ketentuan Program

Penilaian Kinerja Program

1.

2.

4.

3.

1. Audit Keuangan (Financial Audit)

Audit keuangan mencakup hal-hal sebagai berikut:

Penilaian atas kesesuaian penyajian format laporan

keuangan program dengan format yang telah ditetapkan

dan memberikan gambaran yang wajar dan benar (true

and fair view) atas operasi keuangan proyek/program.

Penilaian atas kecukupan sistem akuntansi/pembukuan

program guna mendukung tersajinya laporan keuangan

program sesuai dengan prinsip akuntansi/pembukuan

yang diterapkan program secara konsisten.

Penilaian terhadap ketepatan perhitungan dan

pengklasifikasian pengeluaran berdasarkan kategori

pengeluaran.

Pengujian atas keakurasian jumlah-jumlah/angka dalam laporan

keuangan dan didukung dengan schedule/daftar pendukung yang

diperlukan.

Pengujian atas kecukupan dan relevansi bukti/dokumen pendukung

atas jumlah-jumlah pengeluaran dalam laporan keuangan program.

Pengujian kesesuaian prosedur atas proses pengadaan

barang/jasa konsultan yang dilaksanakan program dengan

procurement guidelines/manual proyek yang ditetapkan. Penilaian

juga mencakup seleksi atas tenaga konsultan baik konsultan

perorangan (individual consultant) maupun perusahaan konsultan

(firm consultant) sesuai dengan prosedur seleksi jasa konsultan

yang diatur dalam loan/credit agreement; serta reviu dan penilaian

atas kapasitas implementing agency dalam melaksanakan

pengadaan untuk menentukan kecukupan sistem perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan dokumentasi atas proses pengadaan.

Identifikasi terhadap indikasi terjadinya fraud yang memerlukan

investigasi lebih lanjut.

2. Penilaian Sistem Pengendalian Intern

Lingkup penilaian SPI meliputi hal-hal sebagai berikut:

Penilaian terhadap rancangan (design) sistem pengendalian intern program

baik pada level entitas maupun aktivitas program baik entitas program di

proyek pusat maupun pada proyek (satker) pelaksana di daerah.

Penilaian dilakukan dengan pendekatan COSO framework yang mencakup

komponen Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian,

Informasi dan Komunikasi, dan Monitoring.

Penilaian pengendalian intern dilakukan baik terhadap pelaporan keuangan

(financial reporting) maupun proses kegiatan program (business process).

Penilaian terhadap efektivitas internal control terhadap pelaporan keuangan

diarahkan pada persyaratan-persyaratan atau kondisi yang mempunyai

pengaruh material dan langsung terhadap laporan keuangan dan internal

control atas pelaporan keuangan.

Penilaian pengendalian intern terhadap proses kegiatan program (business

process) diarahkan pada kondisi-kondisi yang mempunyai pengaruh signifikan

terhadap pencapaian tujuan program atau memiliki risiko tinggi terhadap

terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan material terhadap pelaksanaan

program.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Program

Penilaian kepatuhan atas program dilakukan terhadap kegitan-kegiatan tertentu

program yang dipertimbangkan cukup signifikan memiliki peran terhadap

keberhasilan program atau merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi

terjadinya penyimpangan/ penyalahgunaan, meliputi:

Kepatuhan pada ketentuan tertentu dalam loan agreement dan

keabsahan/eligibilitas pengeluaran.

Kepatuhan dalam pelaksanaan prosedur pengadaan terutama yang

dilakukan oleh masyarakat (dalam hal program pemberdayaan masyarakat),

apakah telah mengikuti ketentuan yang digariskan dalam project guideline.

Kepatuhan atas pelaksanaan mekanisme tahapan program (sesuai dalam

Pedum Kotaku).

Kepatuhan dalam proses pencairan dan penyaluran dana program serta

pengelolaan dana.

4. Penilaian Kinerja Program

Penilaian atas Kinerja Program:

Penilaian kinerja Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilakukan atas indikator-

indikator kinerja project/program yang telah disepakati oleh Satker Proyek

Pusat dan Pihak Pemberi Pinjaman. Penilaian kinerja KOTAKU mencakup

penilaian atas capaian indikator-indikator.

Penilaian kinerja program ini ditingkat kabupaten dilakukan bersamaan

dengan pelaksanaan audit dukungan dan dituangkan dalam Laporan Hasil

Audit Dukungan. Sedangkan ditingkat pusat, hasil penilaian kinerja

program dituangkan tersendiri terpisah dari Laporan Hasil Audit atas

Laporan Keuangan Konsolidasi Proyek, yaitu dalam Laporan Hasil

Evaluasi Kinerja Program.

D. LINGKUP AUDIT BERDASARKAN PENDANAAN

IDB PNPM URBAN - Integrated Community Driven Development Project (ICDD-IDB) Phase III (KOTAKU)

• Lokasi (14 Provinsi) : Seluruh Sumatera, Aceh, Jabar, Banten, DKI, Kalbar.

• Sumber Dana : Istisna’a IDB IND-169, IDB Loan IND-170, and ISFD Loan IND-171 (Closing date 31 Desember 2017)

• Pinjaman IDB 174, 175, 176-IND → Loan Baru

1

Loan Agreement PNPM Urban IV (KOTAKU)

• Lokasi (20 Provinsi) : Seluruh Sulawesi, Kalimantan (kecuali Kalbar), Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua, Pabar

• Sumber Dana : 8213-ID (Closing date 30 September 2017)

• IBRD-8636-ID; LN-004-ID (WB/AIIB)→Loan Baru

2

LANJUTAN

KEGIATAN AUDIT ATAS PENDANAAN

1. Menguji proses rekruitmen, mutasi/rotasi, penghentian kontrak

Fasilitator/Korkot/Askot.

2. Menguji proses evaluasi kinerja Fasilitator/Korkot sesuai mekanisme yang

telah dibuat.

3. Pembayaran gaji Fasilitator/Korkot (kebenaran perhitungan, kelengkapan

administrasi, ketepatan waktu pembayaran).

4. Pertanggungjawaban dana Kolaborasi, BDC dan PKM.

5. Kegiatan BDI Kolaborasi.

• Proses tahapan kegiatan BDI.

• Proposal kegiatan, Pencairan dana, Penyaluran dana, Pemanfaatan dana.

• Pemeliharaan atas prasarana yang dibangun.

• Proses pengadaan di masyarakat.

• Pertanggungjawaban dana (sesuai dengan SE Dirjen Cipta Karya

Kementerian PUPR tgl 1 Agustus 2016 No. 63/SE/DC/2016 ).

1. Loan Agreement

2. DIPA

3. POK

4. Stuktur Organisasi

5. SOP / Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan / Pedoman

Pelaksanaan Lainnya

6. SP2D beserta bukti pertanggungjawaban (Invoice)

7. Laporan Keuangan

8. Daftar Kontrak Pekerjaan

9. Laporan Kegiatan

10. Kebutuhan data lain yang diperlukan

KEBUTUHAN DATA AUDIT

E. KEBIJAKAN AUDIT

1.

• PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tanggal 3 September 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian – Lembaga (selama masih berlaku)

2.

• Permen PUPR No.24/PRT/M/2016 tanggal 30 Juni 2016, tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya

3.

• Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR No. 63/SE/DC/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah di Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman

4.

• Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR No.40/SE/DC/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

5.

• Surat Direktur PKP No. KU.01-09-CK/653 tanggal 25 Agustus 2016 tentang Pentunjuk Pencairan dan Pemanfaatan Dana Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tahun Anggaran 2016

6. • Juknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan

Pedoman Keterkaitan dengan Audit antara lain :

F. RMP DAN RPL

1. RMP (Rencana Mulai Pemeriksaan)

• RMP dilaksanakan pada Bulan Maret 2018 untuk Satker PKPBM Pusat dan Bulan Maret/April 2018 untuk Satker PKP Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. RPL (Rencana Penerbitan Laporan)

• Penerbitan laporan audit disesuaikan waktu dengan HP dan RSP (Rencana Selesai Pemeriksaan) dengan merujuk pada mulainya audit pada bulan Maret/April (RMP)

G. PENDANAAN AUDIT

Seluruh dana audit dibiayai

oleh BPKP

H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM,

AUDIT SEBELUMNYA

1. Kelebihan Pembayaran, Ketekoran Kas, Kemahalan Harga dan

Pengeluaran Yang Belum Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban

Akibatnya:

– Kerugian bagi masyarakat dan LKM serta dapat menimbulkan berkurangnya

kepercayaan masyarakat terhadap pengelola program.

– Masyarakat tidak dapat memanfaatkan dana dalam bentuk bantuan sosial, dana

bergulir, dan pembangunan infrastruktur.

H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

2. Volume Pekerjaan Tidak Sesuai dengan RAB

Akibatnya:

– Pemborosan biaya pada kegiatan pembangunan infrastruktur/prasarana tersebut.

– Kelebihan alokasi dana yang dapat digunakan untuk kepentingan lain.

– Prasarana yang dibangun tidak sesuai dengan volume fisik yang seharusnya dan

kurang memenuhi kualitas serta belum didukung dengan pertanggungjawaban

kegiatan yang memadai.

– Dana bantuan tidak dapat dinikmati masyarakat secara optimal.

LANJUTAN

H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

3. Prasarana yang Dibangun Tidak Memenuhi Spesifikasi Teknik dan

Mengalami Kerusakan serta Tidak Dipelihara dengan Baik

Akibatnya:

– Hasil kegiatan tidak berfungsi secara optimal sesuai dengan yang diharapkan.

– Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk memperbaiki kualitas sarana prasarana

(sarpras) di daerah tersebut tidak tercapai.

– Prasarana yang dibangun tidak segera dapat dimanfaatkan.

– Fungsi sarana dan prasarana tidak optimal dan dapat memperpendek umur

sarpras tersebut.

LANJUTAN

H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

4. Prasarana dan Hasil Kegiatan Belum Dimanfaatkan, Kurang Bermanfaat,

Tidak Dapat Dimanfaatkan, dan Tidak Dimanfaatkan sesuai Tujuan

Akibatnya:

– Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan untuk memberdayakan masyarakat agar tidak

hanya sekedar menjadi pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai

pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan tidak

sepenuhnya tercapai.

– Investasi yang ditanamkan oleh LKM pada kegiatan sosial produktif menjadi

belum menghasilkan keuntungan sehingga rencana pemberian bantuan

kepada warga miskin menjadi tertunda pelaksanaannya.

LANJUTAN

H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

5. Kelemahan dalam Pelaksanaan Dana BLM

LANJUTAN

H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

5. Kelemahan dalam Pelaksanaan Dana BLM

Akibatnya:

– Pencapaian tujuan program secara umum tidak tercapai secara optimal;

– Pencapaian sasaran dan manfaat pemberian pinjaman bergulir belum tercapai

sepenuhnya;

– Berpotensi menimbulkan konflik diantara kelompok masyarakat.

– Kegiatan BLM tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya dana pendamping

(komitmen partisipasi) Pemerintah Kota/Kabupaten.

LANJUTAN

H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

6. Perubahan Pekerjaan Tidak Sesuai dengan Ketentuan (Proposal dan RAB)

Akibatnya:

– Dana BLM tidak sepenuhnya mencapai sasaran dan merugikan penerima manfaat

serta tujuan dari pemberdayaan masyarakat belum tercapai secara optimal.

– Hasil pekerjaan belum sesuai rencana dan belum sesuai dengan dana yang

disediakan sehingga manfaatnya belum optimal.

– Kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran sehingga tujuan PNPM dalam

penanggulangan kemiskinan tidak tercapai.

– Menimbulkan kesalahpahaman dan mengurangi kepercayaan warga yang menjadi

sasaran serta memberikan peluang bagi pengurus KSM untuk memberikan

bantuan perbaikan pada warga yang tidak berhak.

LANJUTAN

H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

7. Perencanaan Kegiatan Belum Dilaksanakan Dengan Baik

Akibatnya:

– Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya

partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan

memonitoring kegiatannya tidak tercapai secara optimal.

– Hasil pekerjaan belum sesuai dengan rencana dan belum sesuai dengan dana yang

disediakan sehingga manfaatnya belum optimal.

– RAB tidak dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan

sulit diukur /dibandingkan karena tidak akuratnya perencanaan.

– Masyarakat kurang memperoleh pembelajaran yang maksimal dari konsultan

sebagai pendamping masyarakat dalam PNPM Perkotaan.

LANJUTAN

H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

8. Pelaksanaan Program Tidak Sesuai Ketentuan

Pelaksanaan kegiatan belum memenuhi prinsip dasar pelaksanaan kegiatan PNPM

Mandiri Perkotaan

Pengelola program belum sepenuhnya melaksanakan perannya

Kurang efektifnya pendampingan fasilitator/Askot/Korkot, KSM tidak menaati

prosedur sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

Kurang selektifnya KSM dalam merencanakan program sesuai ketentuan

Pelaksanaan kegiatan sudah menyimpang dari PJM Pronangkis

Lemahnya pengawasan dari UPL dalam melaksanakan tugasnya.

Akibatnya:

– Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan prinsip pelaksanaan program yaitu

partisipatif, transparansi dan akuntabel.

– Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan dalam PJM

Pronangkis.

LANJUTAN

H. KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM

9. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dilaksanakan oleh BKM/KSM

Akibatnya:

Sarana dan prasarana yang akan/sedang dibangun tersebut belum dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat desa/kelurahan setempat

LANJUTAN

Terima Kasih

“Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan”