B A B I - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/5907/lakip_bkd_tahun_2016.pdf · Meja kerja Lemari kayu Filling besi/metal Rak kayu Sepeda motor Kursi tamu Kursi putar Lemari

1

B A B I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung

jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lahirnya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan salah satu upaya

mewujudkan good governance. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut disebutkan bahwa

asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib

penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas

profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan

bahwa asas akuntabilitas ini adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil kegiatan

penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut

mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan

pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh

masing-masing instansi.

2

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru sebagai Instansi Pemerintah dan

unsur penyelenggara negara diwajibkan untuk menetapkan target kinerja dan melakukan

pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru

disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Barru diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru, yang dijabarkan ke

dalam Peraturan Bupati Barru Nomor 37 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru.

Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru

mempunyai tugas memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan

melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru dalam menyelenggarakan

tugasnya menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

kepegawaian daerah

c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah

d. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan

3

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi

yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai

tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara yang

satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur

organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai

berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum

3. Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan

b. Sub Bidang Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai

4. Bidang Mutasi Pegawai terdiri dari :

a. Sub Bidang Penempatan dan Mutasi Jabatan

b. Sub Bidang Kepangkatan

5. Bidang Diklat Aparatur terdiri dari :

a. Sub Bidang Diklat Struktural dan Pendidikan Umum

b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

6. Bidang Data dan Informasi Pegawai terdiri dari :

4

a. Sub Bidang Informasi Kepegawaian

b. Sub Bidang Data dan Dokumentasi

7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala badan merupakan jabatan struktural eselon II, Sekretaris merupakan

jabatan struktural eselon III/a, Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon

III/b dan Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural

eselon IV/a.

Untuk lebih jelas dari struktural organisasi dapat dilihat pada gambar 1 di

bawah ini.

5

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BARRU

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH

KEPALA

SEKRETARIAT

U P T B

SUB BIDANG DATA DAN

DOKUMENTASI

SUB BIDANG INFORMASI

KEPEGAWAIAN

BIDANG DATA DAN

INFORMASI PEGAWAI

SUB BIDANG DIKLAT

TEKNIS DAN FUNGSIONAL

SUB BIDANG DIKLAT

STRUKTURAL DAN

PENDIDIKAN UMUM

BIDANG DIKLAT

APARATUR

SUB BIDANG

KEPANGKATAN

SUB BIDANG PENEMPATAN

DAN MUTASI JABATAN

BIDANG MUTASI PEGAWAI

SUB BIDANG

PEMBERHENTIAN DAN

KESEJAHTERAAN

PEGAWAI

SUB BIDANG

PERENCANAAN DAN

PENGADAAN

BIDANG PENGEMBANGAN

PEGAWAI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUBBAG

KEUANGAN

SUBBAG UMUM SUBBAG

PENYUSUNAN

PROGRAM

6

Uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan

koordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta pengelolaan keuangan,

baik dalam satuan organisasi badan maupun dalam lembaga antar badan/perangkat

daerah lainnya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan program;

b. Pengelolaan keuangan;

c. Pelayanan administrasi yang meliputi surat menyurat, umum, keuangan dan rumah

tangga; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

2. Bidang Pengembangan

Bidang pengembangan pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dan melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas

penyelenggaraan tugas di Pengembangan Pegawai.

Bidang Pengembangan Pegawai dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan pegawai;

b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang

pengembangan pegawai;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pegawai; dan


7

3. Bidang Mutasi Pegawai

Bidang mutasi pegawai mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan

melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas

penyelenggaraan tugas di Bidang Mutasi Pegawai.

Bidang Mutasi Pegawai dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi pegawai;

b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang mutasi

pegawai;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang mutasi pegawai; dan


4. Bidang Diklat Aparatur

Bidang diklat aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Badan dan

melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian dukungan atas

penyelenggaraan tugas di bidang diklat aparatur.

Bidang diklat aparatur dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang diklat aparatur;

b. pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang diklat

aparatur;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang diklat aparatur; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

5. Bidang Data dan Informasi Pegawai

Bidang data dan informasi pegawai mempunyai tugas membantu Kepala

Badan dalam melakukan kegiatan dalam menyusun kebijakan teknis, pemberian

8

dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang data dan informasi pegawai.

Bidang data dan informasi pegawai dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi pegawai ;

b. Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang data dan

informasi pegawai ;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi pegawai; dan


6. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan

fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua

kelompok yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada Kepala Badan.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru memberikan pelayanan :

1. Informasi dan data kepegawaian

2. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil

3. Purna tugas PNS (Pensiun)

4. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil

5. Pemberian izin/cuti

6. Penghargaan satya lancana karya satya

7. Administrasi kepegawaian (karpeg, taspen, dll)

8. Mutasi jabatan

9. Pendidikan dan pelatihan prajabatan

10. Pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi

11. Diklat struktural

9

12. Pemberian izin belajar dan tugas belajar

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Barru sampai akhir tahun 2016 didukung oleh Sumber Daya Manusia

sebanyak 37 (tiga puluh delapan) orang Pegawai Negeri Sipil (data per 31 Desember

2016), dengan rincian sebagai berikut :

a. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru menurut golongan

ruang.

Tabel 1.

Sumber Daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan golongan ruang

No Gol. Ruang Laki-laki Perempuan Jumlah

1 IV/c 1 - 1

2 IV/b 1 - 1

3 IV/a - 1 1

4 III/d 4 2 6

5 III/c 1 7 8

6 III/b 2 4 6

7 III/a 2 3 5

8 II/d - 1 1

9 II/c - 3 3

10 II/b 4 1 5

11 II/a - - 0

Jumlah 15 22 37

10

b. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru menurut jenjang

pendidikan formal.

Tabel 2.

Sumber daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan jenjang pendidikan formal

No Pendidikan Laki-laki Perempuan

Jumlah

1 Strata Dua (S.2) 4 6 10

2 Strata Satu (S.1) 8 11 19

3 Diploma Tiga (D.III) 1 - 1

4 SLTA 5 2 7

5 SLTP - - 0

Jumlah 18 19 37

c. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru berdasarkan diklat

jabatan struktural yang telah diikuti.

Tabel 3.

Sumber daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan diklat jabatan struktural

No Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Diklatpim Tk. I - - 0

2 Diklatpim Tk. II 1 - 1

3 Diklatpim Tk. III 5 1 6

4 Diklatpim Tk. IV 1 8 9

Jumlah 7 9 16

11

d. Keadaan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru menurut eselon.

Tabel 4.

Sumber daya BKD Kabupaten Barru berdasarkan eselon

No Eselon Laki-laki Perempuan Jumlah

1 II-B 1 - 1

2 III-A 1 - 1

3 III-B 3 1 4

4 IV-A 2 8 10

JUMLAH 7 9 16

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru

memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Adapun sarana dan prasarana yang ada

pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru sampai Desember 2016 adalah

sebagai berikut:

Tabel 5.

Sarana dan prasarana BKD Kabupaten Barru

No Nama/Jenis Barang Jumlah

Barang

Keadaan Barang Juml

ah Ket

Baik Kurang

Baik

Rusak

Berat

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Meja kerja

Lemari kayu

Filling besi/metal

Rak kayu

Sepeda motor

Kursi tamu

Kursi putar

Lemari besi

Kursi kayu/rotan/bamboo

Alat kantor lainnya (lain-lain)

Meja biro

Kompor gas

Tabung gas

Kursi kerja pejabat lain-lain

Dispenser

Jam elektronik

Kipas angin

Alat dapur lainnya

PC unit/computer PC

Kursi kerja

Dinding/sekat kayu

61

26

6

1

1

1

1

1

4

20

3

1

1

3

2

2

13

3

10

12

1

43

24

6

-

1

1

1

1

4

17

3

1

1

3

2

2

13

3

9

12

1

18

2

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

61

26

6

1

1

1

1

1

4

20

3

1

1

3

2

2

13

3

10

12

1

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

AC unit

Note book

Camera + attachment

Layar proyektor

Sepeda motor

Mesin ketik lain-lain

Meja rapat

Kursi rapat

Peralatan jaringan lain-lain

Printer

Sound system

Buku hukum

Alat hiasan

Harddisk eksternal

Microphone

Buku agama Islam

Alat tenis meja

Timbangan

Personal komputer lain-lain

Scanner

Flash disk

Televisi

Laptop

Meja kerja pegawai non struktural

Kursi kerja pejabat eselon IV

Facsimile

Papan tulis

Mesin absensi

Meja bundar

Hub

Lemari arsip untuk arsip dinamis

Peralatan studio visual lain-lain

Layar proyektor

Sound system

Wireless amplifier

AC unit

White board

Kursi besi/metal

Gordyn

UPS

1

9

2

2

4

4

8

83

1

25

1

16

1

5

2

1

1

1

1

3

5

1

8

5

4

1

6

1

8

1

2

1

1

2

2

6

2

4

1

1

1

9

1

1

4

1

8

83

-

23

1

-

1

5

2

1

1

1

1

3

5

1

8

5

4

1

6

1

8

1

2

1

1

2

2

6

2

4

1

1

-

-

1

1

-

3

-

-

1

2

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

9

2

2

4

4

8

83

1

25

1

16

1

5

2

1

1

1

1

3

5

1

8

5

4

1

6

1

8

1

2

1

1

2

2

6

2

4

1

1

Jumlah 405 357 48 - 405

D. Sistematika Penulisan

Bab I Menguraikan pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas

pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya aparatur dan sarana prasarana.

Bab II Menguraikan rencana strategis dan perjanjian kinerja Tahun 2016.

13

Bab III Menguraikan akuntabilitas kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi tahun

2016 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi, data perbandingan antara target dan realisasi

tahun 2016, data perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun-

tahun sebelumnya, data perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan

tahun 2016 dengan target akhir Renstra, analisis penyebab kegagalan, dan

realisasi anggaran tahun 2016.

Bab IV Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran :

1. Formulir Rencana Kinerja Tahunan

2. Formulir Pengukuran Kinerja

14

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia

dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional

dan global yang tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021

diatur melalui Keputusan Bupati Barru Nomor 342/BKD/IX/2016 Tentang Pengesahan


Tanggal 1 September 2016. Keputusan Bupati Barru kemudian ditindaklanjuti dengan

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2016-2021 Tanggal 02 September 2016.


memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai tugas dan fungsi BKD Kabupaten Barru dengan berpedoman pada RPJMD

Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.

Visi Pemerintah Kabupaten Barru yang termuat dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya

Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas dan Bermartabat yang

Bernafaskan Keagamaan”. Visi tersebut menjadi visi bagi seluruh SKPD dalam wilayah

Pemerintah Kabupaten Barru dalam tahun 2016-2021.

Sesuai dengan hal tersebut, maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera,

15

Taat Azas dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”. Adapun penjelasan makna

visi adalah sebagai berikut :

Lebih maju mengandung arti ; Peningkatan berbagai indikator pembangunan akan

lebih baik seperti : pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan manusia (IPM),

pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan beragama dan berbagai

indikator sosial, ekonomi dan politik lainnya.

Sejahtera mengandung arti : Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk

memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Barru.

Taat azas mengandung arti : Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu

pada ketentuan agama, hukum dan norma budaya/adat istiadat serta kearifan lokal.

Bermartabat mengandung arti : Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan

dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah

dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.

Bernafaskan keagamaan mengandung arti : Seluruh aktivitas dilaksanakan oleh

pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik proses

maupun hasil kegiatan.

Misi Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM.

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan

masyarakat.

3. Menciptakan lingkungan yang kondusif.

4. Mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional

dan internasional.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

16

Berdasarkan misi Pemerintah Kabupaten Barru tahun 2016-2021 tersebut, tugas

pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru sangat terkait dengan misi

“ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”.

Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka

menengah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :

a. Tujuan : Terwujudnya manajemen aparatur sipil negara yang professional dan

berintegritas

b. Sasaran : 1. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur.

2. Meningkatnya jumlah aparatur yang difasilitasi dalam mutasi jabatan

dan mutasi kenaikan pangkat.

3. Meningkatnya kemampuan manajerial, tekhnis dan fungsional ASN.

4. Terwujudnya pengelolaan data dan informasi pegawai yang terintegrasi.

5. Terwujudnya tata kelola administrasi dan kegiatan yang efisien dan

efektif.

Adapun indikator sasaran yang menunjukkan kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Barru yang akan dicapai dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.

Rencana strategis BKD Kabupaten Barru Tahun 2016

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program

Terwujudnya

manajemen

ASN yang

professional dan

berintegritas

Meningkatnya

kedisiplinan dan

kesejahteraan aparatur

Jumlah kasus

pelanggaran disiplin

aparatur

40 org Program Peningkatan

disiplin aparatur

Jumlah ASN yang

difasilitasi dalam

pengangkatan,

pemberian reward dan

pemberhentian

1079 org Program Pembinaan dan

pengembangan aparatur

Meningkatnya jumlah

aparatur yang difasilitasi

Persentase

keterpenuhan jabatan

90% Program Fasilitas

pindah/purna tugas PNS

17

dalam mutasi jabatan dan

mutasi kenaikan pangkat

(jabatan pimpinan

tinggi pratama,

administrator,

pengawas, pelaksana

dan fungsional)

Jumlah aparatur yang

dilayani dalam proses

kenaikan pangkat

855 org Program Pembinaan dan


Meningkatnya

kemampuan manajerial,

tekhnis dan fungsional

ASN

Jumlah ASN yang

memiliki kompetensi

teknis dan kompetensi

manajerial

409 org Program Peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Program Peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Program Pembinaan dan


Terwujudnya pengelolaan

data dan informasi

pegawai yang terintegrasi

Persentase data dan

informasi kepegawaian

yang lengkap

98 % Program Pembinaan dan


Jumlah data dan


yang lengkap

1

dokumen

Program Pembinaan dan


Terwujudnya tata kelola

administrasi dan kegiatan

yang efektif

Persentase realisasi

keuangan

62,15% Program Pelayanan

administrasi perkantoran

Program Peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Program Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

B. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan

untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Dengan kata

lain, perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan

dengan ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau target

yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja disusun setiap tahunnya dengan mengacu pada rencana strategis

yang telah ditetapkan. Adapun Rencana Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

18

Barru Tahun 2016 (RKT) yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Tahun

2016-2021 dapat dilihat dalam lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses yang menghasilkan butir-butir kesepakatan

yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan atau antara satu unit

organisasi dengan unit organisasi lainnya.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan

terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi

amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber

daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2016

memuat perjanjian antara Kepala Badan selaku pihak yang akan mencapai target-target

kinerja dengan Bupati sebagai atasan yang dibuat pada awal tahun. Adapun perjanjian

kinerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.

Perjanjian Kinerja BKD Kabupaten Barru Tahun 2016

No. Sasaran Indikator

Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp)

Anggaran

Perubahan

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Meningkatny

a kedisiplinan

dan

kesejahteraan

aparatur

Jumlah kasus

pelanggaran

disiplin

aparatur

40 org Program

Peningkatan

disiplin aparatur

Pembinaan

disiplin pegawai

6.180.000,- 6.180.000,-

Jumlah ASN

yang

difasilitasi

dalam

pengangkatan,

pemberian

reward dan

pemberhentian

1079

org

Program

Pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Seleksi

penerimaan CPNS

220.135.900,- 220.135.900,-

Penempatan PNS 28.149.100,- 28.149.100,-

Pemberian 15.499.400,- 15.499.400,-

19

penghargaan bagi

PNS yang

berprestasi

Pemberhentian

PNS

45.727.000,- 45.727.000,-

Pelayanan

administrasi

kepegawaian

bidang

pengembangan

2.540.000,- 2.540.000,-

2 Meningkatnya

jumlah

aparatur yang

difasilitasi

dalam mutasi

jabatan dan

mutasi

kenaikan

pangkat

Persentase

keterpenuhan

jabatan

(jabatan

pimpinan

tinggi pratama,

administrator,

pengawas,

pelaksana dan

fungsional)

90% Program

Fasilitas

pindah/purna

tugas PNS

Pemindahan tugas

PNS

237.181.500,- 285.181.500,-

Jumlah

aparatur yang

dilayani dalam

proses

kenaikan

pangkat

855

org

Program

Pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Mutasi kenaikan

pangkat PNS

129.836.000,- 129.836.000,-

3 Meningkatnya

kemampuan

manajerial,

tekhnis dan

fungsional

ASN

Jumlah ASN

yang memiliki

kompetensi

teknis dan

kompetensi

manajerial

409

org

Program

Peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

Pendidikan dan

pelatihan formal

14.000.000,- 14.000.000,-

Sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

42.190.000,- 42.190.000,-

Program

Peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

Pendidikan dan

pelatihan

struktural bagi

PNSD

2.666.787.500,

-

2.125.328.500,

-

Program

Pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Pemberian

bantuan tugas

belajar dan ikatan

dinas

48.500.000,- 48.500.000,-

Pemberian ijin

belajar dan tugas

belajar PNS

1.707.000,- 1.707.000,-

4 Terwujudnya

pengelolaan

data dan

informasi

pegawai yang

terintegrasi

Persentase data

dan informasi

kepegawaian

yang lengkap

98% Program

Pembinaan dan

pengembangan

aparatur

Pengembangan

dan penataan data

PNS

73.346.400,- 74.986.400,-

Penyusunan

rencana

pembinaan karir

PNS

16.408.400,-- 14.768.400,-

Jumlah data 1 Program Penyusunan 22.006.300,- 22.006.300,-

20

dan informasi

perencanaan

kebutuhan

pegawai ASN

dkmn Pembinaan dan

pengembangan

aparatur

rencana

kebutuhan PNS

5 Terwujudnya

tata kelola

administrasi

dan kegiatan

yang efisien

dan efektif

Persentase

realisasi

keuangan

62,15

%

Program

Pelayanan

administrasi

perkantoran

Penyediaan jasa

surat menyurat

70.589.900,- 70.589.900,-

Penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

18.000.000,- 18.000.000,-

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

2.900.000,- 2.900.000,-

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

4.800.000,- 4.800.000,-

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

1.228.250,- 1.228.250,-

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

4.020.000,- 4.020.000,-

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

273.740.900- 319.792.900,-

Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi dalam

daerah

16.061.600,- 20.501.600,-

Program

Peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

Pengadaan

perlengkapan

gedung kantor

14.000.000- 95.525.200,-

Pengadaan

peralatan gedung

kantor

21.255.000,- 29.979.000,-

Pengadaan

meubeleur

36.800.000- 26.854.300,-

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

19.000.000,- 19.000.000,-

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

9.750.000,- 9.750.000,-

Program

Peningkatan

pengembangan

sistem

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

545.000,- 545.000,-

21

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

kinerja SKPD

Penyusunan

laporan keuangan

semesteran

513.500,- 513.500,-

Penyusunan

laporan keuangan

akhir tahun

541.500,- 541.500,-

Monitoring dan

evaluasi

528.000,- 528.000,-

Penyusunan RKA

dan DPA

500.000,- 500.000,-

JUMLAH 4.064.968.150,

-

3.702.304.650,

- 3.702.304.650,

-

22

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap

indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam rangka pengukuran kinerja, indikator yang digunakan adalah Indikator

sasaran strategis dan indikator kegiatan 2016. Indikator Kinerja sasaran strategis adalah

yang menggambarkan tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang

telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari

indikator input, output dan outcome untuk setiap kegiatan. Selanjutnya setiap indikator

kinerja ditetapkan satuan, rencana dan realisasinya. Dari perbandingan antara rencana dan

realisasi tersebut dihasilkan capaian kinerja.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja dan realisasi kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran

dipergunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

85% s.d. 100% = sangat berhasil

70% s.d. 84% = berhasil

55% s.d. 69% = cukup berhasil

0% s.d 54% = kurang berhasil

23

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016

Pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Barru Tahun 2016 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 8.

Target dan realisasi kinerja Sasaran Strategis

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Predikat

1. Meningkatnya

kedisiplinan dan

kesejahteraan

aparatur

Jumlah kasus pelanggaran

disiplin aparatur 40 org 28 org 130%

Sangat

berhasil

Jumlah ASN yang

difasiliatsi dalam

pengangkatan, pemberian

reward dan pemberhentian

1079

org 1236 org 114,55%

Sangat

berhasil

2. Meningkatnya

jumlah aparatur

yang difasilitasi

dalam mutasi

jabatan dan

mutasi kenaikan

pangkat

Persentase keterpenuhan

jabatan (jabatan pimpinan

tinggi pratama,

administrator, pengawas,

pelaksana dan fungsional)

90% 86,33% 95,92% Sangat

berhasil



kenaikan pangkat 855 org 1207 org 141,17%

Sangat

berhasil

3. Meningkatnya

kemampuan

manajerial,

tekhnis dan

fungsional ASN

Jumlah ASN yang memiliki

kompetensi teknis dan

kompetensi manajerial 409 org 306 org 74,82% Berhasil

4. Terwujudnya

pengelolaan data

dan informasi

pegawai yang

terintegrasi

Persentase data dan


yang lengkap 98% 98% 100% Sangat

berhasil

Jumlah data dan informasi

perencanaan kebutuhan

pegawai ASN 1 dkmn 1 dkmn 100%

Sangat

berhasil

5. Terwujudnya tata

kelola

administrasi dan

kegiatan yang

efisien dan efektif

Persentase realisasi

keuangan

62,15% 67,63% 108,82% Sangat

berhasil

24

Tabel 9.

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016

No. Sasaran Strategis Jumlah Indikator Kinerja

Rata-rata

Capaian

Kinerja

Predikat

1. Meningkatnya kedisiplinan

dan kesejahteraan aparatur 2 indikator 122,27% Sangat

berhasil

2 Meningkatnya jumlah


dalam mutasi jabatan dan

mutasi kenaikan pangkat

2 indikator 118,54% Sangat

berhasil

3 Meningkatnya kemampuan

manajerial, tekhnis dan

fungsional ASN 1 indikator 74,82% Berhasil

4 Terwujudnya pengelolaan

data dan informasi

pegawai yang terintegrasi 2 indikator 100%

Sangat

berhasil

5 Terwujudnya tata kelola

administrasi dan kegiatan

yang efisien dan efektif 1 indikator 108,82%

Sangat

berhasil

2. Pencapaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 10.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No. Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Predikat

1. Jumlah kasus pelanggaran

disiplin aparatur 40 org 28 org 130% Sangat

berhasil

2. Jumlah ASN yang difasiliatsi

dalam pengangkatan, pemberian

reward dan pemberhentian 1079 org 1236 org 114,55%

Sangat

berhasil

3. Persentase keterpenuhan jabatan

(jabatan pimpinan tinggi

pratama, administrator,

pengawas, pelaksana dan

fungsional)

90% 86,33% 95,92% Sangat

berhasil

4. Jumlah aparatur yang dilayani

dalam proses kenaikan pangkat 855 org 1207 org 141,17% Sangat

berhasil

5 Jumlah ASN yang memiliki


kompetensi manajerial 409 org 306 org 74,82% Berhasil

25

6 Persentase data dan informasi

kepegawaian yang lengkap 98% 98% 100% Sangat

berhasil

7 Jumlah data dan informasi

perencanaan kebutuhan pegawai

ASN 1 dkmn 1 dkmn 100%

Sangat

berhasil

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 dengan tahun lalu

periode Renstra

Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2016-2021, sehingga belum dapat

dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2016 dengan target Jangka Menengah Renstra

Tahun 2016 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2016-2021, sehingga perbandingan

realisasi kinerja dimulai pada tahun 2016 dan membandingkannya dengan target

jangka menengah Renstra.

Tabel 11.

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2016 dan Target jangka Menegah Renstra

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target

Kinerja

akhir

Periode

RPJMD

(2021)

Realisasi

Kinerja

2016

(Tahun

pertama

Renstra)

Capaian

Kinerja

1. Meningkatnya

kedisiplinan dan

kesejahteraan aparatur

Jumlah kasus pelanggaran

disiplin aparatur 20 org 28 org 60%

Jumlah ASN yang difasiliatsi

dalam pengangkatan,

pemberian reward dan

pemberhentian

7056 org 1236 org 17,51%

26

2. Meningkatnya jumlah


dalam mutasi jabatan

dan mutasi kenaikan

pangkat

Persentase keterpenuhan

jabatan (jabatan pimpinan

tinggi pratama, administrator,

pengawas, pelaksana dan

fungsional)

100% 86,33% 86,33%



kenaikan pangkat 5455 org 1207 org 22,13%

3. Meningkatnya

kemampuan manajerial,

tekhnis dan fungsional

ASN

Jumlah ASN yang memiliki


kompetensi manajerial 2448 org 306 org 12,5%

4. Terwujudnya

pengelolaan data dan

informasi pegawai yang

terintegrasi

Persentase data dan

informasi kepegawaian yang

lengkap 98% 98% 100%

Jumlah data dan informasi

perencanaan kebutuhan

pegawai ASN 11 dkmn 1 dkmn 9,09%

5. Terwujudnya tata kelola

administrasi dan

kegiatan yang efisien

dan efektif

Persentase realisasi keuangan

85,5% 67,63% 79,09%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka Evaluasi capaian kinerja sasaran Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur”

Sasaran “Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur” diukur dari

dua indikator kinerja sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 122,27% atau

predikat sangat berhasil.

1.1. Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak

menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang

dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dengan mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang

Disiplin PNS, maka Badan kepegawaian Daerah sebagai lembaga yang memiliki

fungsi untuk melaksanakan pembinaan pegawai, berorientasi pada upaya untuk

27

meningkatkan kepatuhan dan kesadaran PNS terhadap peraturan disiplin dalam

rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan pelaksanaan kepemerintahan yang

baik melalui penurunan jumlah kasus pelanggaran disiplin.

Jumlah kasus pelanggaran disiplin diharapkan mengalami penurunan setiap

tahunnya, sehingga pada akhir periode renstra jumlah kasus pelanggaran disiplin

yang terjadi hanya 20 orang.

Target yang telah ditetapkan dari indikator “jumlah kasus pelanggaran disiplin”

pada tahun 2016 adalah sebesar 40 orang. Dengan dilaksanakannya kegiatan

Pembinaan disiplin pegawai, maka kasus pelanggaran disiplin yang terjadi pada

tahun 2016 sebanyak 28 orang atau capaian kinerja sebesar 130%. Capaian tersebut

merupakan sebuah prestasi, karena jumlah kasus yang terjadi lebih rendah

dibandingkan dengan target, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan PNS

semakin membaik.

Tabel. 12

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016

Indikator Kinerja Target realisasi Capaian

Jumlah kasus

pelanggaran disiplin

40 org

28 org

130%

target-(realisasi-target)

target

Faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain :

1. Adanya laporan informasi pelanggaran disiplin dari SKPD.

2. Kontinyuitas penyampaian rekapitulasi kehadiran PNS.

3. Komitmen pimpinan untuk melakukan tindakan penjatuhan hukuman disiplin

sesuai dengan jenis pelanggaran.

X 100%

28

Meskipun capaian kinerja sangat berhasil, namun tetap terdapat kendala dalam

pelaksanaan kegiatan, antara lain yaitu :

1. Kurangnya kesadaran PNS untuk melaksanakan ketentuan jam kerja sesuai

dengan peraturan yang berlaku.

2. Beberapa SKPD belum menyampaikan laporan kehadiran secara tepat waktu.

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan pembinaan disiplin pegawai untuk

mendukung pencapaian kinerja adalah :

Tabel. 13

Realisasi anggaran kegiatan pendukung pencapaian kinerja

Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Program Peningkatan

disiplin aparatur

6.180.000,- 2.097.800,- 33,94%

Pembinaan disiplin pegawai 6.180.000,- 2.097.800,- 33,94%

1.2. Jumlah ASN yang difasilitasi dalam pengangkatan, pemberian reward dan

pemberhentian

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak jumlah aparatur yang

difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru dalam hal

pengangkatan menjadi CPNS, CPNS menjadi PNS, pemberian penghargaan,

pelayanan administrasi kepegawaian dan pemberhentian PNS.

Target jumlah ASN yang difasilitasi dalam pengangkatan, pemberian reward dan

pemberhentian pada tahun 2016 ditetapkan sebanyak 1079 orang. Dengan

melaksanakan program dan kegiatan, maka terealisasi sebanyak 1236 orang, atau

capaian sebesar 114,55%.

29

Tabel. 14


Indikator Kinerja Target realisasi Capaian

Jumlah ASN yang difasilitasi dalam

pengangkatan, pemberian reward dan

pemberhentian

1079 org

1236 org

114,55%

Indikator sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung : 1). Seleksi penerimaan

CPNS, 2). Penempatan PNS, 3). Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi, 4). Pemberhentian PNS, 5). Pelayanan administrasi kepegawaian

bidang pengembangan.

Tabel. 15

Realisasi program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja

Program/Kegiatan Output Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Program Pembinaan

dan pengembangan

aparatur

309.051.400,- 53.373.400,- 17,27%

Seleksi penerimaan

CPNS

Jumlah peserta yang

lulus seleksi CPNS= 0

220.135.900,- 0,- 0%

Penempatan PNS Jumlah aparatur yang

ditempatkan pada

SKPD = 196 org

28.149.100,- 6.118.500,- 21,73%

Pemberian

penghargaan bagi PNS

yang berprestasi


menerima

penghargaan Satya

Lancana Karya Satya

= 349 org

15.499.400,- 12.118.400,- 78,18%

Pemberhentian PNS Jumlah aparatur yang

menerima SK pensiun

= 122 org

42.727.000,- 33.033.500,- 77,31%

Pelayanan administrasi

kepegawaian bidang

pengembangan


dilayani dalam

pengurusan

administrasi

kepegawaian bidang

pengembangan = 569

2.540.000,- 2.103.000,- 82,79%

30


1. Adanya salah satu kemudahan pelayanan dalam fasilitasi pemberhentian PNS

yakni adanya kunjungan dari PT. Taspen setiap bulannya ke daerah Kabupaten,

sehingga proses penyelesaian administrasi pensiun lebih mudah.

2. Penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang memudahkan

pelayanan pengangkatan PNS, dan pensiun.

Meskipun capaian kinerja sangat berhasil, namun tetap terdapat penghambat dalam

pencapaian kinerja, antara lain yaitu :

1. Adanya kebijakan penghentian sementara penerimaan pegawai, sehingga

kegiatan seleksi penerimaan CPNS tidak dapat dilaksanakan.

2. Sasaran “Meningkatnya jumlah aparatur yang difasilitasi dalam mutasi jabatan

dan mutasi kenaikan pangkat”

Sasaran “Terciptanya jumlah aparatur yang difasilitasi dalam mutasi jabatan

dan mutasi kenaikan pangkat” diukur dari dua indikator kinerja sasaran, dengan rata-

rata capaian kinerja sebesar 118,54% atau predikat sangat berhasil.

2.1. Persentase keterpenuhan jabatan (jabatan pimpinan tinggi pratama,

administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional)

Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Jabatan

Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional dan

jabatan pimpinan tinggi.

Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan publik serta daministrasi pemerintahan dan

pembangunan. Jabatan administrasi terdiri atas :

31

a. Jabatan administrator, Pejabat dalam jabatan ini bertanggung jawab memimpin

pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan

dan pembangunan.

b. Jabatan pengawas, Pejabat dalam jabatan ini bertanggung jawab mengendalikan

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

c. Jabatan pelaksana, Pejabat dalam jabatan ini bertanggung jawab melaksanakan

kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Setiap jabatan dalam kelompok jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan

kompetensi yang dibutuhkan.

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu. Jabatan fungsional terdiri atas

a. Jabatan fungsional keahlian

b. Jabatan fungsional keterampilan

Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi

Pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas :

a. Jabatan pimpinan tinggi utama

b. Jabatan pimpinan tinggi madya

c. Jabatan pimpinan tinggi pratama

Setiap jabatan pimpinan tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi,

kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta

persyaratan lain yang dibutuhkan.

Indikator “Persentase keterpenuhan jabatan (jabatan pimpinan tinggi pratama,

administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional)” digunakan untuk mengukur

seberapa jumlah keterpenuhan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan

32

pengawas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Barru sesuai dengan jumlah

jabatan dalam struktur organisasi pemerintahan daerah.

Target jumlah keterpenuhan jabatan pada tahun 2016 ditetapkan sebanyak 90%.

Berdasarkan jumlah data jabatan (sesuai PP Nomor 41 tahun 2007) yang terisi dan

belum terisi pada tahun 2016 diperoleh realisasi sebesar 86,33% atau capaian

sebesar 95,92%

Tabel. 16


Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Persentase keterpeneuhan jabatan

(jabatan pimpianan tinggi pratama,

administrator, pengawas, pelaksana dan

fungsional)

90%

86,33%

95,92%

Indikator sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung : 1). Pemindahan tugas

PNS.

Tabel. 17



(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Program Pembinaan

dan pengembangan

aparatur

Pemindahan tugas PNS Jumlah aparatur yang

diangkat dalam jabatan

285.181.500,- 17.442.300,- 6,12%



1. Tidak terlaksananya pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator

dan pengawas berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 pada tahun 2016 karena

adanya ketentuan yang melarang Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas

Kepala Daerah untuk melakukan mutasi pegawai, dan ketentuan yang melarang

33

Bupati untuk melakukan penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal

pelantikan.

2. Perubahan struktur organisasi melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menggantikan Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, sehingga terjadi perubahan kelembagaan,

struktur maupun nama jabatan yang membutuhkan waktu dalam proses

pengkajian, seleksi dan pengisian jabatan, sehingga pengisian jabatan belum

dapat dilaksanakan.

2.2. Jumlah aparatur yang dilayani dalam proses kenaikan pangkat

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak jumlah aparatur yang

difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru dalam hal proses

pengusulan kenaikan pangkat dan penerbitan SK kenaikan pangkat.

Target jumlah aparatur yang dilayani dalam proses kenaikan pangkat pada tahun

2016 ditetapkan sebanyak 855 orang. Dengan melaksanakan program dan

kegiatan,maka terealisasi sebanyak 1207 orang, atau capaian sebesar 141,17%.

Tabel. 18



Jumlah aparatur yang dilayani dalam

proses kenaikan pangkat

855 org

1207 org

141,17%

Indikator sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung : 1). Mutasi kenaikan

pangkat PNS

34

Tabel. 19



(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Program Pembinaan

dan pengembangan

aparatur

129.836.000,- 94.099.200,- 72,47%

Mutasi kenaikan

pangkat PNS

Jumlah berkas usul

kenaikan pangkat

129.836.000,- 94.099.200,- 72,47%


1. Penggunaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang memudahkan

pelayanan kenaikan pangkat.



1. Dukungan jaringan internet yang kurang memadai, sehingga penginputan

berjalan lambat.

2. Masih terdapat banyak usulan yang tidak lengkap dan bermasalah.

3. Ketidakpatuhan aparatur terhadap jadwal pemasukan berkas, dengan tetap

melakukan pengusulan setelah batas waktu yang telah ditentukan.

3. Sasaran “Meningkatnya kemampuan manajerial, tekhnis dan fungsional ASN”

Sasaran “Meningkatnya kemampuan manajerial, tekhnis dan fungsional ASN”

diukur dari satu indikator kinerja sasaran, dengan capaian kinerja sebesar 74,82% atau

predikat berhasil.

2.1. Jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis dan kompetensi manajerial

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka

mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya.

Kompetensi manajerial adalah kompetensi yang berhubungan dengan berbagai

kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi.

35

Kompetensi manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasi,

juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good governance dalam manajemen

pemerintahan dan pembangunan termasuk bagaimana mendayagunakan

kemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas.

Kompetensi teknis adalah kompetensi mengenai bidang yang menjadi tugas pokok

organisasi. Kompetensi teknis dalam PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat

Jabatan PNS, adalah kemampuan PNS dalam bidang teknis tertentu untuk

pelaksanaan tugas masing-masing.

Untuk meningkatkan kompetensi teknis dan kompetensi manajerial aparatur

dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi, serta

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

Indikator “Jumlah ASN yang memiliki kompetensi teknis dan kompetensi

manajerial” digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aparatur yang

mengikuti pendidikan dan pelatihan pada tahun berjalan.

Target jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis dan kompetensi

manajerial melalui pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016 ditetapkan sebanyak

409 orang. Dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, diperoleh realisasi

sebanyak 306 orang, atau capaian sebesar 74,82%.

36

Tabel. 20



Jumlah ASN yang memiliki kompetensi

teknis dan kompetensi manajerial

409 org

306 org

74,82%

Indikator sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung : 1). Pendidikan dan

pelatihan formal, 2). Sosialisasi peraturan perundang-undangan, 3). Pendidikan dan

pelatihan struktural bagi PNSD, 4). Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan

dinas, 5). Pemberian ijin belajar dan tugas belajar PNS.

Tabel. 21



(Rp) Realisasi (Rp) %

Program

Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

56.190.000,- 9.533.000,- 16,96%

Pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah aparatur

BKD yang

mengikuti

pendidikan dan

pelatihan formal

14.000.000,- 0,- 0%

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah aparatur

yang telah

mengikuti

sosialisasi peraturan

perundang-

undangan

42.190.000,- 9.533.000,- 22,59%

Program

Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

2.125.328.500,- 1.813.804.800,- 85,34%

Pendidikan dan

pelatihan struktural

bagi PNSD

Jumlah aparatur

yang mengikuti

diklat struktural

2.125.328.500,- 1.813.804.800,- 85,34%

Program Pembinaan

dan pengembangan

aparatur

50.207.000,- 47.760.350,- 95,12%

37

Pemberian bantuan

tugas belajar dan

ikatan dinas

Jumlah aparatur

yang menerima

bantuan tugas

belajar dan ikatan

dinas

48.500.000,- 46.213.550,- 95,28%

Pemberian ijin belajar

dan tugas belajar PNS

Jumlah aparatur

yang menerima SK

ijin belajar dan

tugas belajar

1.707.000,- 1.546.800,- 90,61%


1. Ketersediaan anggaran, sehingga pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk.

IV dapat dilaksanakan sebanyak 3 angkatan.

2. Tingginya minat aparatur untuk mengembangkan pendidikan dan pengetahuan

melalui jalur pendidikan formal, dan mematuhi prosedur pemberian ijin belajar

atau tugas belajar.

Meskipun capaian kinerja berhasil, namun tetap terdapat penghambat dalam


1. Pembatasan jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan Tk. III di Badan Diklat Provinsi, sehingga jumlah aparatur yang

ditargetkan dalam DPA sebelum perubahan anggaran tidak tercapai.

4. Sasaran “Terwujudnya pengelolaan data dan informasi pegawai yang

terintegrasi”

Sasaran “terwujudnya pengelolaan data dan informasi pegawai yang

terintegrasi” diukur dari dua indikator sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar

100% atau predikat sangat berhasil.

4.1. Persentase data dan informasi kepegawaian yang lengkap.

Penyediaan data dan informasi kepegawaian yang lengkap menjadi suatu

kebutuhan yang diperlukan sebagai bahan perencanaan manajemen kepegawaian

38

dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam pengembangan dan

pembinaan aparatur.

Untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang lengkap,

Badan Kepegawaian Daerah melakukan peningkatan kualitas pengelolaan

dokumentasi data melalui pengelolaan, pemeliharaan dan penyimpanan arsip

kepegawaian secara fisik dan elektronik. Ketersediaan data kepegawaian yang

lengkap bermula sejak pelaksanaan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil

(PUPNS) pada akhir tahun 2015 dan selesai pada awal tahun 2016.

Indikator persentase data dan informasi kepegawaian yang lengkap digunakan

untuk mengukur seberapa besar kelengkapan data dan informasi pegawai.

Target “Persentase data dan informasi kepegawaian yang lengkap” yang ditetapkan

pada tahun 2016 sebesar 98%. Dengan dilaksankannya program dan kegiatan,

diperoleh realisasi sebesar 98% atau capaian 100%.

Tabel. 22



Persentase data dan informasi

kepegawaian yang lengkap

98%

98%

100%

Untuk menjamin ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang lengkap,

dilaksanakan kegiatan pendukung : 1). Pengembangan dan penataan data PNS, 2).

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS.

39

Tabel. 23




Program Pembinaan

dan pengembangan

aparatur

89.754.800,- 60.871.900,- 67,82%

Pengembangan dan

penataan data PNS

Jumlah data PNS

yang direkam, ditata

dan disusun dalam

bundel perorangan

74.986.400,- 49.469.400,- 65,97%

Penyusunan rencana

pembinaan karir PNS

Jumlah dokumen

informasi

kepegawaian

14.768.400,- 11.402.500,- 77,20%


1. Adanya Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) tahun 2015 yang

dilengkapi dengan data fisik, sehingga tersedia data fisik dan elektronik setiap

aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah.

2. Adanya komitmen untuk mewujudkan ketersediaan data aparatur yang lengkap.

Meskipun capaian kinerja berhasil, namun tetap terdapat penghambat dalam


1. Masih kurangnya kesadaran aparatur untuk melaporkan perubahan data pribadi

dan dilengkapi dengan bukti fisik, sehingga menjadi penghambat dalam

pembaruan data.

2. Penyampaian informasi perubahan data aparatur sesuai hasil kerja bidang dalam

Badan Kepegawaian Daerah belum berjalan tertib.

4.2. Jumlah data dan inforamsi perencanaan kebutuhan pegawai ASN

Perencanaan kebutuhan pegawai dilakukan dengan merumuskan jumlah kebutuhan

pegawai secara tepat sesuai kebutuhan riil organisasi dan berdasarkan karakteristik

dan kondisi daerah dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian dituangkan

kedalam sebuah dokumen kebutuhan pegawai.

40

Indikator “Jumlah data dan informasi perencanaan kebutuhan pegawai” digunakan

untuk mengukur ketersediaan dokumen data kebutuhan pegawai Kabupaten Barru.

Dokumen tersebut memuat nama jabatan, analisis beban kerja, jumlah ASN,

jumlah BUP 5 tahun, kekurangan/kelebihan dan usulan (PNS/PPPK).

Target “Jumlah data dan informasi perencanaan kebutuhan pegawai ASN” yang

ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 1 dokumen. Dengan dilaksankannya program

dan kegiatan, diperoleh realisasi sebesar 1 dokumen atau capaian 100%.

Tabel. 24



Jumlah data dan informasi perencanaan

kebutuhan pegawai ASN

1 dokumen

1 dokumen

100%

Untuk mewujudkan indikator “jumlah data dan informasi perencanaan kebutuhan

pegawai ASN, dilaksanakan kegiatan pendukung : 1). Penyusunan rencana

kebutuhan pegawai.

Tabel. 25




Program Pembinaan

dan pengembangan

aparatur

22.006.300,- 12.031.900,- 54,67%

Penyusunan rencana

kebutuhan PNS

Persentase

penginputan

kebutuhan jumlah

dan jenis jabatan

22.006.300,- 12.031.900,- 54,67%

41


1. Adanya aplikasi penyusunan kebutuhan PNS yang dimiliki oleh Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu e-formasi.

2. Format penyusunan kebutuhan PNS yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian

Negara tidak lagi diisi pada tahun 2016, karena telah menyatu dengan e-formasi.



1. Masih terdapat perbedaan data PNS antara data yang dimiliki oleh Badan

kepegawaian Daerah dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

2. Keterlambatan penyusunan DUK tahun 2015.

5. Sasaran “Terwujudnya tata kelola administrasi dan kegiatan yang efisien dan

efektif”

Sasaran “terwujudnya tata kelola administrasi dan kegiatan yang efisien dan

efektif” diukur dari satu indikator sasaran, dengan capaian kinerja sebesar 108,82%

atau predikat sangat berhasil.

5.1. Persentase realisasi keuangan

Indikator “persentase realisasi keuangan” digunakan untuk mengukur seberapa

besar pencapaian realisasi keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru yang direncanakan pada tahun berjalan.

Target persentase realisasi keuangan yang ditetapkan pada tahun 2016 sebesar

62,15% Dengan dilaksanakannya program dan kegiatan, diperoleh realisasi sebesar

67,63% atau capaian sebesar 108,82%.

42

Tabel. 26



Persentase realisasi keuangan

62,15%

67,63%

108,82%%

Indikator sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung : 1). Penyediaan jasa

surat menyurat, 2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, 3).

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, 4).

Penyediaan jasa kebersihan kantor, 5). Penyediaan peralatan rumah tangga,

6).Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, 7). Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah, 8). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah. 9). Pengadaan peralatan gedung kantor, 10). Pengadaan

perlengkapan gedung kantor, 11). Pengadaan meubeleur, 12). Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, 13). Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor, 14). Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD, 15). Penyusunan laporan keuangan semesteran, 16).

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun, 17). Monitoring dan evaluasi, 18).

Penyusunan RKA dan DPA.

43

Tabel. 27



(Rp)

Realisasi

(Rp) %

Program Pelayanan

administrasi

perkantoran

441.832.650,- 246.471.810,- 55,78%

Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat yang

dikelola selama satu

tahun

70.589.900,- 60.830.700,- 86,17%

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terlaksananya

pembayaran rekening

telepon

18.000.000,- 9.713.400,- 53,96%

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah STNK

kendaraan

dinas/operasional

yang diperpanjang

masa berlakunya

2.900.000,- 737.610,- 25,43%

Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Jumlah jasa

kebersihan kantor

yang dibayarkan

4.800.000,- 4.800.000,- 100%

Penyediaan peralatan

rumah tangga

Jumlah kebutuhan

peralatan rumah

tangga

1.228.250,- 1.219.000,- 99,24%

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah surat kabar

yang tersedia

4.020.000,- 3.360.000,- 83,58%

Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar

daerah

Jumlah SPPD keluar

daerah

319.792.900,- 153.299.500,- 47,93%


dan konsultasi dalam

daerah

Jumlah SPPD dalam

daerah

20.501.600,- 12.511.600,- 61,03%

Program Peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

181.108.500,- 145.202.200,- 80,17%

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah pengadaan

peralatan gedung

kantor

29.979.000,- 28.282.300,- 94,34%

Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

95.525.200,- 86.365.600,- 90,41%

Pengadaan meubeleur Jumlah pengadaan

meubeleur

26.854.300,- 26.854.300,- 100%

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

roda empat dan roda

dua yang dipelihara

19.000.000,- 2.395.000,- 12,60%

Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

dipelihara

9.750.000,- 1.305.000,- 13,38%

44

Program Peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

2.628.000,- 1.260.500,- 47,96%

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja

instansi pemerintah

545.000,- 525.000,- 96,33%

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Jumlah laporan

keuangan semesteran

513.500,- 331.500,- 64,55%

Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

541.500,- 111.000,- 20,49%

Monitoring dan

evaluasi

Jumlah laporan

monitoring dan

evaluasi

528.000,- 154.000,- 29,16%

Penyusunan RKA dan

DPA

Jumlah dokumen

RKA dan DPA

500.000,- 139.000,- 27,8%


1. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan



1. Masih lemahnya perencanaan penganggaran, sehingga masih terdapat anggaran

yang tidak terpakai.

2. Masih terdapat ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dengan jadwal

ketersediaan anggran kas.

B. Realisasi Anggaran

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016

bersumber dari APBD dengan total anggaran Rp. 7.010.588.076,- yang terdiri atas

belanja tidak langsung Rp. 3.308.283.426,- dan belanja langsung Rp. 3.702.304.650,-.

Realisasi dari total anggaran tersebut sebesar Rp. 5.152.103.298,- atau sebesar 73,49%,

dengan rincian sebagai berikut :

45

Tabel.28

Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016

No Uraian Anggaran

Perubahan

Realisasi

Rp %

Belanja Daerah 7.010.588.076,- 5.152.103.298,- 73,49%

1. Belanja tidak

langsung

3.308.283.426,- 2.648.154.138,- 80,04%

1.1 Gaji dan tunjangan

pegawai

2.666.883.426,- 2.164.617.175,- 81,16%

1.2 Tambahan

penghasilan PNS

641.400.000,- 483.536.963,- 75,39%

2 Belanja langsung 3.702.304.650,- 2.503.949.160,- 67,63%

2.1 Belanja pegawai 300.020.000,- 75.000.000,- 24,99%

2.2 Belanja barang dan

jasa

3.249.926.150,- 2.287.446.960,- 70,38%

2.3 Belanja modal 152.358.500,- 141.502.200,- 92,87%

Adapun rincian belanja berdasarkan kelompok belanja tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

Tabel.29

Rincian Belanja Tahun 2016 Berdasarkan Kelompok Belanja

URAIAN

JUMLAH

% ANGGARAN

PERUBAHAN REALISASI

1 2 3 4

BELANJA DAERAH 7.010.588.076,- 5.152.103.298,- 73,49%

Belanja Tidak Langsung 3.702.304.650,- 2.503.949.160,- 67,63%

Belanja Pegawai 3.308.283.426,- 2.648.154.138,- 80,05%

Gaji dan Tunjangan Pegawai 2.666.883.426,- 2.164.617.175,- 81,17%

Tambahan Penghasilan PNS 641.400.000,- 483.536.963,- 75,39%

BELANJA LANGSUNG

Belanja Pegawai 300.020.000,- 75.000.000,- 25,00%

Honorarium PNS 280.820.000,- 55.800.000,- 19,87%

Honorarium Non PNS 19.200.000,- 19.200.000,- 100%

Belanja Barang dan Jasa 3.249.926.150,- 2.287.446.960,- 70,38%

Belanja Bahan Pakai Habis 102.539.250,- 83.781.900,- 81,71%

Belanja Bahan/Material/Natura 31.250.000,- 21.582.000,- 69,06%

46

Belanja jasa kantor 39.120.000,- 14.887.900,- 38,06%

Belanja jasa pihak ketiga 546.300.000,- 489.272.600,- 89,56%

Belanja Perawatan Kendaraan 21.900.000,- 3.132.610,- 14,30%

Belanja Cetak dan Penggandaan 68.501.900,- 43.830.100,- 63,98%

Belanja Sewa gedung/kantor/tempat 202.790.000,- 133.960.000,- 66,06%

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 300.000,- 150.000,- 50,00%

Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor 2.490.000,- 2.172.500,- 87,25%

Belanja Makanan dan Minuman 527.522.500,- 375.062.800,- 71,10%

Belanja Perjalanan Dinas 649.279.500,- 235.163.000,- 36,22%

Belanja Beasiswa Pendidikan 48.500.000,- 46.213.550,- 95,29%

Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimtek 192.283.000,- 178.283.000,- 92,72%

Belanja Perawatan Alat Kantor 9.750.000,- 1.305.000,- 13,38%

Belanja Jasa tenaga

ahli/instruktur/narasumber/moderator 807.400.000,- 658.650.000,- 81,58%

Belanja Modal 152.358.500,- 141.502.200,- 92,87%

Belanja Pengadaan Alat

Penyimpanan Perlengkapan dan

Pengadaan Kantor lainnya

4.701.400,- 4.701.400,- 100,00%

Belanja Pengadaan Meubeleur dan

Pengadaan Alat Rumah Tangga

Lainnya

105.981.800,- 96.822.200,- 91,36%

Belanja Pengadaan Personal

Komputer dan Pengadaan Peralatan

Jaringan

29.979.000,- 28.282.300,- 94,34%

Belanja Pengadaan Peralatan Studio 11.696.300,- 11.696.300,-

100%

Adapun anggaran dan realisasi anggaran berdasarkan program dan kegiatan

tahun 2016 adalah :

Tabel.30

Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO PROGRAM KEGIATAN PAGU REALISASI CAPAI

AN

1 2 3 4 5 6

1 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Penyediaan Jasa surat

menyurat 70.589.900,- 60.830.700,- 86,17%

2.

Penyediaa Jasa

Komunikasi, Sumber

daya Air & Listrik

18.000.000,- 9.713.400,- 53,96%

3.

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan 2.900.000,- 737.610,- 25,43%

47

perizinan kendaraan

dinas operasional

4.

Penyediaan jasa

kebersihan kantor 4.800.000,- 4.800.000,- 100%

5.

Penyediaan peralatan

rumah tangga 1.228.250,- 1.219.000,- 99%

6.

Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4.020.000,- 3.360.000,- 84%

7.


dan konsultasi keluar

daerah

319.792.900,- 153.299.500,- 47,94%

8.


dan konsultasi dalam

daerah

20.501.600,- 12.511.600,- 61,03%

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

1.

Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

95.525.200,- 86.365.600,- 90,41%

2.

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor 29.979.000,- 28.282.300,- 94,34%

3. Pengadaan meubeleur 26.854.300,- 26.854.300,- 100%

4.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

19.000.000,- 2.395.000,- 13%

5.

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan gedung

kantor

9.750.000,- 1.305.000,- 13,38%

3 Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

1. Pembinaan disiplin

pegawai 6.180.000,- 2.097.800,- 33,94%

4 Program

Fasilitas

Pindah / Purna

Tugas PNS

1. Pemindahan tugas PNS 285.181.500,- 17.442.300,- 6,12%

5 Program

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

1. Pendidikan dan

pelatihan formal 14.000.000,- - 0%

2.

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan 42.190.000,- 9.533.000,- 23%

6 Program

peningkatan

kapasitas

sumber daya

aparatur

1.

Pendidikan & pelatihan

struktural bagi PNS

Daerah

2.125.328.500,- 1.813.804.800,- 85,34%

7 Program

Peningkatan

Pengembangan

1.

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

545.000,- 525.000,- 96,33%

48

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

kinerja SKPD

2.

Penyusunan laporan

keuangan semesteran 513.500,- 331.500,- 65%

3.

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun 541.500,- 111.000,- 20,49%

4.

Monitoring dan

Evaluasi 528.000,- 154.000,- 29,16%

5.

Penyusunan RKA dan

DPA 500.000,- 139.000,- 28%

8 Program

pembinaan dan

pengembangan

aparatur

1. Seleksi penerimaan

CPNS 220.135.900,- 0 0%

2. Penempatan PNS 28.149.100,- 6.518.500,- 23,16%

3.

Penyusunan rencana

pembinaan karier PNS 14.768.400,- 11.402.500,- 77,21%

4.

Pemberian

penghargaan bagi PNS

yang berprestasi

15.499.400,- 12.118.400,- 78,19%

5.

Pemberian Bantuan

Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

48.500.000,- 46.213.550,- 95,29%

6. Pemberhentian PNS 45.727.000,- 32.633.500,- 71,37%

7.

Pemberian izin belajar

dan tugas belajar PNS 1.707.000,- 1.546.800,- 90,62%

8.

Penyusunan rencana

kebutuhan PNS 22.006.300,- 12.031.900,- 54,67%

9.

Mutasi kenaikan

pangkat PNS 129.836.000,- 94.099.200,- 72,48%

1

0.

Pengembangan dan

penataan data PNS 74.986.400,- 49.469.400,- 65,97%

1

1.

Pelayanan administrasi

kepegawaian bidang

pengembangan

2.540.000,- 2.103.000,- 83%

Jumlah 3.702.304.650,- 2.503.949.160,- 67,63%

49

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian capaian kinerja organisasi, terdapat beberapa indikator kinerja

sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 yang belum

tercapai, secara umum disebabkan oleh beberapa hal :

1. Belum optimalnya koordinasi dan keterpaduan dengan lembaga pelaksana kediklatan

tentang jadwal rencana pelaksanaan kediklatan dan jenis kediklatan yang dibutuhkan.

2. Adanya kebijakan penundaan sementara (moratorium) penerimaan CPNS.

D. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru, dirumuskan beberapa strategi yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama yang lebih baik

dengan lembaga pelaksana kediklatan dan berbagai pihak yang terkait dengan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan

fungsi.

3. Meningkatkan motivasi kerja dan komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam renstra.

3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

4. Meningkatkan pemahaman terhadap tugas-tugas pokok dan fungsi.

50

B A B IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru merupakan bentuk

pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016, sebagai tindak lanjut atas

respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru secara umum telah berhasil mencapai

target kinerja sasaran dengan tingkat capaian kinerja sasaran adalah 108,16 dengan predikat

sangat berhasil. Capaian ini dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran

yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru selama tahun 2016.

Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dari pimpinan dan seluruh aparatur

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru serta pihak terkait lainnya dalam rangka

mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Barru.

Sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja tahun 2016 dirumuskan beberapa langkah

penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau bahan

pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja tahun yang akan datang. Strategi

pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan koordinasi dan membangun hubungan kerjasama yang lebih baik dengan

lembaga pelaksana kediklatan dan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi organisasi.

2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan.

3. Meningkatkan motivasi kerja dan komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai

tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang tertuang dalam renstra.

3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

4. Meningkatkan pemahaman terhadap tugas-tugas pokok dan fungsi.

Barru, 07 Maret 2017

Kepala Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan SDM Kab. Barru

Ir. H. NASRUDDIN, M. AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19640315 199003 1 015

Documents

B A B I - barrukab.go.idbarrukab.go.id/site/assets/files/5907/lakip_bkd_tahun_2016.pdf · Meja kerja Lemari kayu Filling besi/metal Rak kayu Sepeda motor Kursi tamu Kursi putar Lemari