Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
31
Universitas Indonesia
BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian
3.1.1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
positivistik. Menurut Neuman (2003: 71) dalan Nurbaiti (2007:29), positivisme jika
dilihat berdasarkan ilmu sosial adalah metode yang diorganisasikan untuk
mengkombinasikan logika deduksi dengan observasi empiris yang tepat dari perilaku
individu untuk menemukan dan mengkonfirmasi seperangkat hukum sebab akibat
yang dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum dari dari aktifitas
manusia. Sementara Sukardi (2003:72) dalam Nurbaiti (2007:30) mengemukakan
bahwa positifistik yaitu pendekatan penelitian yang dalam menjawab permasalahan
penelitian memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel yang
diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari
konteks waktu dan situasi.
Neuman (2002: 82) mengemukakan bahwa pendekatan Positivist adalah:
”An organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual behaviour in order to discover and confirm a set probabilistic causal laws that can be used to predict general pattern of human activity.” Artinya bahwa positivist merupakan suatu cara yang mengkombinasikan cara
berpikir deduktif dengan observasi yang empirik dari perilaku individu untuk mencari
tahu satu set kemungkinan yang dapat digunakan untuk menemukan suatu pola
aktivitas. Menurut Bungin (2008: 32), positivist melahirkan pendekatan-pendekatan
paradigma kuantitatif dalam penelitian sosial dimana objek penelitian dilihat
memiliki keberaturan yang naturalistik, empirik dan behavioralistik, dimana semua
objek penelitian harus direduksi menjadi fakta yang dapat diamati, tidak terlalu
Evaluasi implementasi ..., Heru Setiawan, FISIP UI, 2009
32
Universitas Indonesia
mementingkan fakta sebagai makna namun mementingkan fenomena yang tampak
serta bebas nilai.
Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena diarahkan untuk menguraikan
evaluasi implementasi kebijakan penyediaan sistem teknologi informasi MK.
Penelitian deskriptif berfungsi untuk meneliti satu atau dua aspek dari sesuatu hal
yang dipetakan secara umum dan luas menuju penelitian yang lebih khusus.
Tujuan penelitian pada dasarnya adalah mencari dan menemukan kebenaran.
Cara yang dilakukan untuk mendapatkan kebenaran pun sangat beragam dan pilihan
cara yang akan digunakan bergantung pada kebenaran yang ingin diperoleh.
Kebenaran menurut penelitian kualitatif adalah kebenaran ”intersubjektif”, bukan
kebenaran ”objektif”. Menurut Sugiyono (2006: 11) kebenaran intersubjektif adalah
kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama
seperti budaya, dan sifat-sifat unik dari individu-individu manusia. Oleh karena itu
dalam rangka mencari kebenaran tersebut, peneliti berusaha memperolehnya dari
wawancara, dengan para pelaku pembuatan kebijakan dan pelaksana kebijakan
implementasi sistem teknologi informasi di MK.
3.1.2. Teknik Pengumpulan Data dan Informan
Dalam penelitian ini, data dan informasi yang dibutuhkan adalah berupa
data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara
langsung dari informan. Untuk memperoleh data primer, dilakukan penelitian
lapangan. Dari teknik ini diperoleh data berupa pencatatan/rekaman depth interview
dan pencatatan pengamatan terlibat/partisipatoris. Sedangkan data sekunder adalah
semua data yang diperoleh bukan dari interview maupun pengamatan langsung. Data
sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka. Teknik pengumpulan data
dan informasi yang akan digunakan adalah:
1. Dokumentasi
Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan cara
mempelajari berbagai dokumen dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan
Evaluasi implementasi ..., Heru Setiawan, FISIP UI, 2009
33
Universitas Indonesia
dengan kebijakan penerapan sistem teknologi informasi di MK seperti laporan,
petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta ketentuan-ketentuan lainnya,
maupun data eksternal yang dikumpulkan dari pihak atau lembaga lainnya, seperti
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Observasi
Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang dilakukan
melalui observasi langsung di lapangan untuk mengetahui secara langsung
mekanisme kebijakan dan penerapan sistem teknologi informasi di MK. Metode
observasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh semua bentuk
penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya,
mengukurnya dan mencatatnya.
3. Wawancara
Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer dengan cara
melakukan teknik wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan
berdasarkan suatu pedoman dan catatan yang hanya berisi butir-butir atau pokok-
pokok pemikiran mengenai hal yang akan ditanyakan pada waktu wawancara
berlangsung. Tujuannya adalah agar mempunyai kebebasan dalam menanyakan
dan merumuskan butir-butir atau pokok-pokok yang tertera dalam pedoman
wawancara sehingga dapat dengan leluasa menanyakan berbagai pertanyaan yang
biasanya disertai dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan agar jawaban yang
diberikan lebih lengkap dan jelas dengan tujuan untuk memperkaya informasi dan
data yang dibutuhkan.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa unsur pihak yang diharapkan dapat
berperan sebagai informan, yaitu:
a. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
b. Kepala Biro Humas dan Protokol
c. Ketua Uni Layanan Pengadaan.
Evaluasi implementasi ..., Heru Setiawan, FISIP UI, 2009
34
Universitas Indonesia
d. Staf IT MK.
Semua informan yang dipilih tersebut adalah yang berdomisili dan/atau
bertugas di Mahkamah Konstitusi. Jumlahnya bisa berkembang sesuai kebutuhan di
lapangan. Objek penelitian berupa pendapat lisan dari pihak-pihak terkait (informan)
yang dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.
Dunn mengemukakan bahwa untuk mengevaluasi suatu kebijakan, maka dapat dilihat
dari indikator-indikator sebagai berikut:
1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Kesamaan
5. Responsivitas
6. Ketepatan
Kebijakan Mahkamah Konstitusi tentang sistem teknologi informasi, dan
implementasinya dievaluasi berdasarkan indikator-indikator efektivitas, efisiensi,
kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan.
Dari variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2. Variabel Penilaian
Evaluasi implementasi ..., Heru Setiawan, FISIP UI, 2009
35
Universitas Indonesia
Selain indikator di atas, penelitian ini juga melihat aspek lainnya, antara lain:
kualitas pengelola sistem teknologi informasi MK, faktor-faktor kendala yang terjadi
di lapangan, perubahan pola sistem kerja, adanya kompensasi dan lain sebagainya.
Dalam melakukan suatu evaluasi, penulis menggunakan tipe evaluasi menurut
William N. Dunn (2003: 429-438) mencantumkan kriteria sebagai berikut:
1. Efektivitas, berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat)
yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan, yang secara
dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau
layanan atau nilai moneternya. Indikator yang digunakan untuk mengukur
efektivitas pada evaluasi implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah
Konstitusi adalah mengevaluasi penerapan sistem teknologi informasi di MK
telah menghasilkan tersedianya sumber informasi persidangan yang dapat
diperoleh oleh masyarakat secara online 24 jam.
2. Efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan
tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan
usaha. Indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi pada evaluasi
implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah
pelaksanaan persidangan di MK telah dilaksanakan secara modern dan efisien.
3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan
kebutuhan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kecukupan pada evaluasi
implementasi kebijakan sistem dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah
kemudahan akses masyarakat dalam pelayanan akses persidangan dan dokumen
persidangan secara online 24 jam.
4. Kesamaan atau perataan, berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial
adn menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berbeda-
beda dalam masyarakat. Dalam kasus ini indikator yang digunakan untuk
mengukur kesamaan atau perataan pada evaluasi implementasi kebijakan sistem
Evaluasi implementasi ..., Heru Setiawan, FISIP UI, 2009
36
Universitas Indonesia
dan teknologi Mahkamah Konstitusi adalah tersedianya mekanisme akses
masyarakat mendapatkan informasi persidangan secara online.
5. Responsivitas, berhubungan erat dengan seberapa jauh kebijakan STI Mahkamah
Konstitusi telah digunakan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari
sisi kebijakan itu sendiri maupun pemanfaatannya.
6. Ketepatan, mengarah pada apakah hasil dari kebijakan SI MK yang sudah
dilaksanakan tersebut berguna bagi masyarakat pencari keadilan. Indikator yang
digunakan adalah menilai kebijakan sistem teknologi informasi MK yang telah
dibangun dan dikembangkan telah memenuhi tujuan dari e-government.
Tabel 3. Penjabaran Kriteria Evaluasi
3.1.3 Teknik Analisis Data
Dapat disimpulkan dalam penjelasan Neuman bahwa analisis data dalam
pendekatan kualitatif lebih bersifat interpretatif. Artinya, data yang diperoleh dari in
depth interview dan observasi akan diinterpretasikan, dicari keterkaitannya kemudian
dibuat kesimpulan sementara. Sifat sementara dari kesimpulan dalam pendekatan ini
bukan berarti penelitian ini belum berakhir melainkan bahwa hasil akhir dari
Evaluasi implementasi ..., Heru Setiawan, FISIP UI, 2009
37
Universitas Indonesia
penelitian kualitatif ini harus bersifat terbuka untuk diverifikasi melalui penelitian
penelitian sejenis.
Menurut Neuman (2003), analisis data merupakan pencarian pola data yang
merupakan perilaku, objek, atau pengetahuan yang muncul berulang-ulang. Setelah
ditemukan, pola tersebut kemudian diinterpretasikan dalam suatu teori sosial atau
dalam keadaan ketika ia muncul. Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model ilustratif (the illustrative model).
Neuman (2003:428) berpendapat bahwa model ilustratif menggunakan bukti-
bukti empiris untuk mengilustrasikan atau menguatkan suatu teori. Metode ini
diaplikasikan dalam situasi historis yang nyata atau kenyataan sosial; selain itu
metode ini dipakai untuk mengatur data berdasarkan teori yang sudah ada (yang
menjadi dasar penelitian atau alat analisis). Teori dasar memberikan ’kotak kosong’
(empty boxes). Peneliti melihat apakah bukti-bukti bisa didapatkan untuk mengisi
’kotak kosong’ tersebut. Bukti itu kemudian akan menguatkan atau menolak teori
yang dipakai sebagai alat untuk menginterpretasikan dunia sosial. Teori yang dipakai
bisa dalam bentuk model umum, analogi, atau urutan langkah. Metode analisis ini
mempunyai dua variasi: yang pertama adalah untuk menunjukkan model teori
memperjelas kasus atau situasi tertentu, Yang kedua adalah demonstrasi paralel
model dengan kasus yang berbeda untuk menunjukkan bahwa teori dapat
diaplikasikan dalam kasus yang berbeda-beda. Dalam kasus yang lain, teori dapat
diilustrasikan dengan material khusus dari kasus-kasus yang berbeda-beda.
3.1.4. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Konstitusi dengan kekhususan
penelitian di Sekretariat Jenderal MK. Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan
Nopember 2008 sampai Juni 2009.
Evaluasi implementasi ..., Heru Setiawan, FISIP UI, 2009
38
Universitas Indonesia
3.1.5. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini dikhususkan pada pembahasan mengenai evaluasi implementasi
kebijakan penerapan sistem teknologi informasi di MK dalam mendukung peradilan
MK yang modern dan terpercaya. Penelitian akan dibatasi pada lingkup yang
menjadi dasar teori evaluasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian positivis dengan responden terkait dan terarah yaitu narasumber yang
terlibat langsung dengan kebijakan penerapan sistem teknologi informasi di MK.
Evaluasi implementasi ..., Heru Setiawan, FISIP UI, 2009