Bab 3 Siap Cetak Revisi

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Organisasi

Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen beralamat di Jalan

Kramat Raya No 136 Jakarta Pusat.

3.1.1.Sejarah dan perkembangan Organisasi

Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Pusat Tiga adalah nama KPP Pratama

Jakarta Senen sebelum tahun 1984, yang berada di bawah instansi vertikal

Kantor Wilayah II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Paripurna. Kemudian pada

tahun 1984 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor : 994/KMK.01/1984, Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Pusat Tiga berada di

bawah instansi vertikal Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Pajak Paripurna.

Modernisasi di awal tahun 2000-an memunculkan paradigma sistem

perpajakan modern, sehubungan dengan hal tersebut Departemen Keuangan juga

tidak luput mereorganisasi kembali instansi DJP dengan mengeluarkan keputusan

menteri keuangan yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004. KMK tersebut mengubah nama KPP

Jakarta Senen menjadi KPP Pratama Jakarta Senen yang menggunakan Sistem

Administrasi Modern dan sampai dengan saat ini ini berada di bawah koordinasi

instansi vertikal Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat.

1

2

Tingkat eselon II mengubah nama Kantor Wilayah VI DJP Jaya III menjadi

Kantor Wilayah DJP Jakarta I sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2001.









KPP Pratama Jakarta Senen diharapkan mampu mendorong terwujudnya Visi

Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat berkelas dunia

yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. KPP Pratama Jakarta Senen dirancang

untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat sekaligus menuntaskan misi

organisasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu mencapai target penerimaan pajak.

3.1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen merupakan peleburan dari KPP Jakarta Senen dengan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Pusat II. KPP Pratama Jakarta Senen merupakan instansi vertikal di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Senen sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-Tingkat eselon II mengubah nama Kantor Wilayah VI DJP Jaya III menjadi

Kantor Wilayah DJP Jakarta I sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2001.

3









KPP Pratama Jakarta Senen diharapkan mampu mendorong terwujudnya Visi

Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat berkelas dunia

yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. KPP Pratama Jakarta Senen dirancang

untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat sekaligus menuntaskan misi

organisasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu mencapai target penerimaan pajak.

3.1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen merupakan peleburan dari KPP

Jakarta Senen dengan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Pusat II. KPP

Pratama Jakarta Senen merupakan instansi vertikal di bawah naungan Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. Struktur organisasi KPP Pratama

Jakarta Senen sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

KMK-254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya,

Kantor

4

Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I,

adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

2. Sub Bagian Umum

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

4. Seksi Pelayanan

5. Seksi Penagihan

6. Seksi Pemeriksaan

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV,dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen adalah

seperti gambar di bawah ini:

5

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen berada dalam wilayah kerja

lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya seorang Kepala KPP dibantu oleh seluruh staf

baik Kepala Seksi maupun pelaksana dan fungsional pemeriksa yang bertanggung

jawab langsung kepadanya, bagian-bagian tersebut mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan

perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan

teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing , pelaksanaan i-

Sismiop dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

c. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan

produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas

perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi

Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

d. Seksi Penagihan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang

pajak, penundaaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan akif, usulan

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen

perpajakan.

6

e. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan

perpajakan lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi, Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan

potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penelitian objek pajak

dalam rangka ekstensifikasi.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV, masing-masing

mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan

Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi

teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib

Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan

intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding.

h. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan sepervisor

yaitu pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

i. Account Representative (AR) adalah pegawai pajak yang mengemban tugas

intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi,

analisis, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

j. Pelaksana adalah pegawai struktural yang mempunyai tugas

pengadministrasian segala dokumen yang ada di masing-masing seksi di

Kantor Pelayanan Pajak.

7

3.1.3 Kegiatan Usaha

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat

Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Kantor Wilayah Pajak. Tugas pokok KPP Pratama Jakarta Senen adalah

melaksanakan pelayanan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok

Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan

teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang lainnya adalah

melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi KPP Pratama Jakarta Senen adalah memberikan pelayanan,

bimbingan, koordinasi dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas Direktorat

Jenderal Pajak dalam wilayahnya, pengamanan rencana kerja dan rencana

penerimaan perpajakan, memberi bimbingan dan koordinasi di bidang

penyuluhan serta pelayanan masyarakat di bidang perpajakan, pemantauan,

pengolahan, dan penyajian informasi perpajakan, registrasi dan evaluasi data

Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan

kebijaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak serta pengawasan

terhadap seksi-seksi di lingkungan KPP Pratama Jakarta Senen.

8

3.2. Data Riset

3.2.1 Penerbitan Surat Teguran

Berikut adalah data rekapitulasi tindak penagihan dengan penerbitan Surat

Teguran.

Tabel III.1Rekapitulasi Tindakan Penagihan dengan Penerbitan Surat Teguran

Periode 2009 s.d 2010

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Senen

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan penerbitan Surat teguran tahun pajak

2009 sampai 2010, dan di rinci setiap tahunnya berdasarkan triwulan.Pada tahun

2009 jumlah penerbitan Surat Teguran adalah 770 lembar

STP/SKBKB/SKBKBT, dan nilai piutang pajaknya sebesar Rp.15.714.437

Kemudian di tahun 2010 penerbitan Surat Teguran meningkat menjadi 2564

lembar STP/SKBKB/SKBKBT, dan nilai piutang pajaknya pajaknya sebesar

Rp.19.643.057. Selanjutnya pada tahun 2011 penerbitan Surat Teguran meningkat

kembali menjadi 3333 lembar STP/SKBKB/SKBKBT, dan nilai piutang pajaknya

sebesar Rp.25.535.961. Dan yang terakhir di tahun 2012 penerbitan Surat Teguran

9

adalah 4499 lembar STP/SKBKB/SKBKBT dengan nilai piutang pajaknya

sebesar Rp.32.605.529

Dapat di simpulkan dari data Surat Teguran 2009-2012 penerbitan Surat

Teguran meningkat,hal ini di karenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak

untuk membayar utang pajaknya.

3.2.2 Penerbitan Surat Paksa

Berikut adalah data rekapitulasi penagihan dengan penerbitan Surat Paksa.

Tabel III.2Rekapitulasi Tindakan Penagihan dengan Penerbitan Surat Paksa



Berdasarkan tabel di atas menjelaskan penerbitan Surat Paksa dari tahun

2009-2012. Penagihan berdasarkan Surat paksa juga di rinci setiap tahunnya

berdasarkan triwulan. Pada tahun 2009 penerbitan surat paksa adalah 528 lembar

STP/SKBKB/SKBKBT, dan nilai piutang pajaknya sebesar Rp.13.024.726. Pada

tahun 2010 penerbitan surat paksa sebesar 660 lembar STP/SKBKB/SKBKBT,

dan nilai piutang pajaknya Rp.16.280.908 Selanjutnya pada tahun 2011 penerbitan

surat paksa sebesar 858 lembar STP/SKBKB/SKBKBT, dengan nilai piutang

pajaknya senilai Rp.21.164.181. Dan pada tahun 2012 penrbitan surat paksa

10

sejumlah 1158 lembar STP/SKBKB/SKBKBT, dengan nilai piutang pajaknya

senilai Rp.25.363.889.

Dari data surat paksa 2009 – 2012 dapat di simpulkan setiap tahun

penerbitan surat paksa cenderung meningkat. Dengan adanya data tersebut wajib

pajak tetap tidak taat untuk menjalani kewajiban perpajakannya.

3.2.3 Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Tabel III.3Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



Dari data di atas dapat di lihat pada tahun 2009 penerbitan Surat Perintah

Melakukan Penyitaan sebanyak 18 lembar STP/SKBKB/SKBKBT dengan

piutang pajaknya senilai Rp.7.955.514. Pada tahun 2010 penerbitan Surat Perintah

Melakukan Penyitaan sebanyak 25 lembar STP/SKBKB/SKBKBT, dengan

piutang pajaknya senilai Rp.8.634.407. Selanjutnya pada tahun 2011 penerbitan

Surat Perintah Melakukan Penyitaan sejumlah 32 lembar STP/SKBKB/SKBKBT,

dengan piutang pajaknya senilai Rp.12.164.510. Dan pada tahun 2012 penerbitan

11

Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebanyak 33 lembar STP/SKBKB/sKBKBT

dengan piutang pajaknya senilai Rp.10.164.510.

Dari data tersebut menujukan tingkat kesadaran wajib pajak masih sangat

kurang karena dari tahun 2009 – 2012 pelaksanaan penagihan dengan tindakan

Surat Peritah dengan Melakukan Penyitaan meningkat.

4. Surat Permintaan Lelang

Selama tahun pajak 2006 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen

melalui seksi Penagihan telah melakukan dua kali pelaksanaan lelang atas

tunggakan pajak berdasarkan STP/SKPKB/SKPKBT yang belum dilunasi hingga

jatuh tempo dan atas STP/SKBKB/SKBKBT tersebut telah diterbitkan Surat

Teguran, penerbitan Surat Paksa dan penerbitan Surat Perintah Melakukan

Penyitaan.

5. Pencegahan dan Penyanderaan

Selama tahun pajak 2009 sampai 2012 Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Senen melalui seksi Penagihan tidak melakukan satu tindakan pencegahan

dan penyanderaan.

3.2.4. Target dan Realisasi Pencairan Utang Pajak

Dari data yang di dapat penulis untuk taget dan teralisasi pencairan utang

pajak, berdasarkan proses atau tata cara penagihan yang di mulai dari penerbitan

Surat Teguran kemudian di lanjutkan penerbitan Surat Paksa dan yang terakhir

penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

12

Tabel III.4Data Pencairan Piutang Pajak dari Surat Teguran

(Dalam Ribuan)

Tahun Piutang Realisasi Piutang yang belum tertagih

2009 Rp15.714.437 Rp2.689.711 Rp.13.024.7262010 Rp19.643.057 Rp3.362.149 Rp.16.280.9082011 Rp25.535.961 Rp4.371.780 Rp.21.164.1812012 Rp32.605.529 Rp7.241.640 Rp.25.363.889


Untuk piutang yang belum terealisasi dari penerbitan surat teguran akan di

teruskan penerbitan surat paksa. Berikut adalah tabelnya:

Tabel III.5Data Pencairan Piutang Pajak dari Surat Paksa

(Dalam Ribuan)

Tahun Piutang Realisasi Piutang yang belum tertagih

2009 Rp13.024.726 Rp 5.069.212 Rp 7.955.5142010 Rp16.280.908 Rp 7.646.501 Rp 8.634.4072011 Rp21.164.181 Rp 8.999.671 Rp12.164.5102012 Rp25.363.889 Rp15.199.379 Rp10.164.510


Dari piutang yang belum terealisasi akan di teruskan penerbitan Surat

Perintah Melakukan Penyitaan. Berikut adalah persentase data pengaruh tindakan

penagihan yang di bandingkan dengan jumlah penerimaan piutang pajak

keseluruhan:

13

Tabel III.6Pencairan Piutang Pajak Pada Penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan

(Dalam Ribuan)

Tahun Piutang SPMP Pencapaian atau Realisasi

2009 Rp 7.955.514 Rp 3.535.784 2010 Rp 8.634.407 Rp 5.396.505 2011 Rp 12.164.510 Rp 6.842.538 2012 Rp 10.164.510 Rp 6.160.300


Dalam tabel di atas terlihat masih adanya tunggakan piutang pajak yang

akan di teruskan pada tindakan pelelangan.

Tabel III.7Pencapaian Kinerja Penagihan pada KPP Pratama Jakarta Senen

Periode 2009 s.d 2012(Dalam Ribuan)

Realisasi Piutang Surat Teguran,Surat Paksa, SMPM

Realisasi Penerimaan Pajak Keseluruhan

Persentase

Rp 11.294.707 Rp 21.265.545 18,8%Rp 16.405.155 Rp 31.325.956 19%Rp 20.213.989 Rp 56.471.626 28%Rp 28.601.319 Rp 43.206.889 15%

Sumber: Data yang di olah

Tabel ini adalah persentase kinerja divisi penagihan terhadap penerimaan pajak

keseluruhan pajak KPP Pratama Jakarta Senen. Berikut perhitungannya:

Rumus perhitungan persentase:

= realisasi penerimaan pajak keseluruh an

realisasi piutang surat teguran , surat paksa , spmp x 100%

14

Persentase 2009

= Rp .21 .265545Rp .11.294 .707 x 100%

= 18,8%

Persentase 2010

= Rp .31 .525 .956Rp .16 .405 .155 x 100%

= 19%

Persentase 2011

= Rp .56 .471 .626Rp .20 .213 .989 x 100%

= 28%

Persentase 2012

= Rp .43 .206 .889Rp .28 .601 .319 x 100%

= 15%

Dari perhitungan di atas pada tahun 2009 persentase kinerja penagihan sebesar

18,8%. Pada tahun 2010 sebesar 19%, kemudian pada tahun sebesar 28%. Dan

yang terakhir pada tahun 2012 persentase kinerja penagihan sebesar 15%.

3.2.5. Persentase Tata Cara Penagihan dari menerbitkan Surat Teguran

dan Surat Paksa.

Persentase tata cara penagihan dari menerbitkan Surat Teguran dan Surat

Paksa dari tahun pajak 2009 sampai 2012 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

15

Surat Teguran

= 100 % (-) % Surat Paksa

= 100 % (-) 25,73 %

= 74,26 %

Surat Paksa

=Totalsurat Paksa

Tota Surat Teguran x 100 %

3.2.04= x 100 %

12.448

= 25,73%

Berikut adalah tabel persentase tingkat kepatuhan dari penerbitan surat teguran dan surat paksa.

Tabel III.7Persentase tata Cara Penagihan Pajak tahun pajak 2009 – 2012


Berdasarkan tabel diatas menggambarkan persentase tata cara penagihan

pajak untuk tahun pajak 2009 samapai 2012 di Kantor Pelayan Pajak Pratama

bahwa dari proses penerbitan Surat Teguran menghasilkan 74,26 % pencairan

utang pajak dan dengan menerbitkan Surat Paksa menghasilkan 25,73 %. Dari

hasil tersebut dapat dengan cara sebagai berikut:

Tingkat Kepatuhan tahun 2009 -2012 (%)

Tingkat Kepatuhan Tahun 2009 - 2012 (%)

Surat Teguran Surat Paksa

74,26 25,73

16

3.3. Analisa

3.3.1. Analisa Penagihan Pajak Terutang Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan tata cara penagihan mulai tahun pajak 2009 sampai 2012

Kantor Pajak Pelayanan Pratama Jakarta Senen dari menerbitkan Surat Teguran

mengeluarkan 11166 lembar surat dengan nilai utang pajaknya Rp.92.958.984,

lalu menerbitkan Surat Paksa sebanyak 3.204 lembar surat dengan nilai utang

pajaknya Rp. 75.833.704. Dan setelah menerbitkan Surat Perintah Melakukan

Penyitaan sebanyak 107 lembar surat dengan nilai utang pajaknya Rp, 38.918.941.

Untuk total pencairan piutang pajak dari hasil penagihan penerbitan surat

teguran periode 2009 s.d 2012 adalah sebesar Rp.17.665.280. Dan untuk total

pencairan piutang pajak dari hasil penerbitan surat paksa dari tahun 2009 s.d 2012

adalah sebear Rp.36.914.763.Dan yang terakhir pencairan piutang pajak dari hasil

penerbitan surat peritah melakukan penyitaan adalah sebesar Rp.21.935.127.

Persentase kinerja divisi penagihan pada tahun 2009 adalah 18,8%,

keudian pada tahun 2010 adalah 19%. Pada tahun 2011 sebesar 28%. Dan pada

tahun 2012 terjadi penurunan sehingga hanya 15%.

Dari hasil analisa tersebut bahwa tata cara atau proses penagihan yang

dilakukan oleh divisi penagihan (jurusita) kepada wajib pajak yang terhutang

memiliki peranan terhadap Penerimaan Pajak atas pencairan utang pajak pada

Kantor Pelayana Pajak Pratama Jakarta Senen, walaupun tidak mencapai target.

3.3.2. Analisa Permasalahan Pokok

17

Adapun permasalahan pokok yang terdapat dalam Tugas Akhir ini adalah

sebagai berikut :

1. Kurangnya jurusita pada pelaksanaan penagihan pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Senen berupa petugas penagihan yang

kurang dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan

Karakter Wajib Pajak yang kompleks sehingga dalam melaksanakan

kegiatan penagihan terkendala oleh situasi dan kondisi lapangan.

Solusinya di KPP Pratama Jakarta Senen segera mengangakat Jurusita atau

penagihan pajak baru yang di anggap mampu dan memenuhi syarat dan

ketentuan formal untuk diangkat menjadi jurusita atau penagihan sehingga

kekurangan jurusita atau penagihan dapat terpenuhi kondisi ideal

dibandingkan dengan Jumlah Wajib Pajak. Dan untuk Karakter Wajib

Pajak yang kompleks merupakan faktor eksternal yang harus diselesaikan

dengan cara mengadakan sosialisasi dan memberikan pemahaman akan

pentingnya penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Senen.

2. Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya terbukti

dengan semakin meningkatnya piutang pajak setiap tahunnya. Solusinya di

KPP Pratama Jakarta Senen perlu memberikan penjelasan dan pengertian

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, apabila wajib pajak tetap tidak

mempunyai itikad baik, harus dilaksanakan mulai dari penerbitan Surat

Perintah Penagihan Pajak Seketika, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan

Penyitaan, pengumuman ke media massa, pemblokiran rekening bank

wajib pajak, pelaksanaan pelelangan harta wajib pajak yang disita,

pencegahan keluar negeri, sampai pada tindakan penyanderaan.

18

3. Identitas Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya karena

banyak data Wajib Pajak di master file Wajib Pajak dengan data di

lapangan berbeda sehingga kendala dalam proses penagihan.

Solusinya dalam menerbitkan NPWP/PKP yang dilakuakn di divisi

pelayanan dan divisi ekstensifikasi pajak harus mencantumkan alamat

dengan lengkap berikut RT/RW serta alamat korespondensi yang lengkap

dan nomor telepon yang bisa dihubungi, divisi pelayanan dan divisi

ekstensifikasi seharusnya menerbitkan NPWP dengan selektif dan dapat

dipertanggungjawabkan mengenai data dari Wajib Pajak, khususnya untuk

Badan diminta syarat dan ketentuan formal beserta Kartu Keluarga

pemegang saham karena apabila Wajib Pajak tersebut bermasalah dan

mempunyai utang pajak dapat dengan mudah dilacak keberadaanya

sehingga peluang Wajib Pajak menghindar dari kewajiban perpajaknnya.

4. Adanya Penerimaan pajak yang tidak terealisasai saat penagihan pajak

dikarenakan hutang pajak yang sudah kadaluarsa masih ada dalam sistem

sehingga pencairan utang pajak yang sudah kadarluarsa.

Solusi KPP Pratama Jakarta Senen mengusulkan penghapusan tunggakan

piutang pajak kepada Menteri Keuangan agar daftar sisa tunggakan pajak

sudah kadarluarsa dihapus dan sehingga tidak menjadi acuan pencairan

tunggakan karena dapat mempengaruhi kinerja penagihan.

Documents

Bab 3 Siap Cetak Revisi