22
BAB IV PENGEMBANGAN KONSEP STRUKTUR RUANG 4.1 Dasar Pertimbangan Memperhatikan profil pembangunan dan hasil analisis pengembangan struktur ruang, dipahami bahwa merumuskan kembali kebijakan struktur ruang telah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Berkaitan dengan perumusan tersebut, terdapat beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam mensinergikan kebijakan struktur dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya, yaitu : 1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk beserta persebarannya 2. Kekuatan (ekonomi) global dan tekanan internal, khususnya dalam pengembangan sektor-sektor basis 3. Pembentukkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan perkotaan 4. Daya dukung lingkungan 4.2 Strategi Pembangunan Perkotaan Mengacu kepada empat dasar pertimbangan tersebut diatas, strategi pembangunan perkotaan Metropolitan Bandung sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1. Pembagian zona pembangunan berdasarkan dominasi karakter fisik dan kegiatan, serta rentang kendali (span of control) pembangunan oleh pemerintah terkait 2. Pengaturan fungsi kota-kota 3. Pengamanan kawasan lindung 4. Pengurangan ketergantungan kepada Kota Bandung 5. Pengaturan dan pengarahan lokasi pengembangan jaringan infrastruktur regional 4.3 Pembagian Zona Pembangunan Untuk mengembangkan wilayah Metropolitan Bandung agar tidak terpusat di Kota Bandung, maka fungsi Kota Bandung perlu disebarkan ke berbagai bagian wilayah. Untuk itu dilakukan pembagian zona berdasarkan fungsi yang akan dikembangkan di masing-masing zona tersebut. Aktivitas yang akan dikembangkan berdasarkan fungsinya diarahkan kepada lokasi-lokasi yang bukan merupakan kawasan lindung dan lahan sawah serta lahan yang belum terbangun. Zona-zona tersebut seperti terlihat pada Gambar 4.1 adalah : 1. Zona Bandung 2. Zona Lembang 3. Zona Padalarang 4. Zona Gunung Halu - Ciwidey 5. Zona Soreang 6. Zona Jatinangor 7. Zona Rancaekek Zona Bandung Zona Bandung merupakan pusat dari Metropolitan Bandung atau disebut zona inti. Zona ini meliputi Kota Bandung yang terdiri dari kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojong Loa Kaler, Bojong Loa Kidul, Astana Anyar Regol, 60

Bab 4 an Konsep Struktur Ruang

  • Upload
    kihelmy

  • View
    883

  • Download
    12

Embed Size (px)

Citation preview

BAB IV PENGEMBANGAN KONSEP STRUKTUR RUANG

4.1 Dasar Pertimbangan

Memperhatikan profil pembangunan dan hasil analisis pengembangan struktur ruang, dipahami bahwa merumuskan kembali kebijakan struktur ruang telah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi. Berkaitan dengan perumusan tersebut, terdapat beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam mensinergikan kebijakan struktur dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya, yaitu : 1. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk beserta persebarannya 2. Kekuatan (ekonomi) global dan tekanan internal, khususnya dalam

pengembangan sektor-sektor basis 3. Pembentukkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan perkotaan 4. Daya dukung lingkungan

4.2 Strategi Pembangunan Perkotaan

Mengacu kepada empat dasar pertimbangan tersebut diatas, strategi pembangunan perkotaan Metropolitan Bandung sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut: 1. Pembagian zona pembangunan berdasarkan dominasi karakter fisik dan

kegiatan, serta rentang kendali (span of control) pembangunan oleh pemerintah terkait

2. Pengaturan fungsi kota-kota 3. Pengamanan kawasan lindung 4. Pengurangan ketergantungan kepada Kota Bandung 5. Pengaturan dan pengarahan lokasi pengembangan jaringan infrastruktur

regional 4.3 Pembagian Zona Pembangunan

Untuk mengembangkan wilayah Metropolitan Bandung agar tidak terpusat di Kota Bandung, maka fungsi Kota Bandung perlu disebarkan ke berbagai bagian wilayah. Untuk itu dilakukan pembagian zona berdasarkan fungsi yang akan dikembangkan di masing-masing zona tersebut. Aktivitas yang akan dikembangkan berdasarkan fungsinya diarahkan kepada lokasi-lokasi yang bukan merupakan kawasan lindung dan lahan sawah serta lahan yang belum terbangun. Zona-zona tersebut seperti terlihat pada Gambar 4.1 adalah : 1. Zona Bandung 2. Zona Lembang 3. Zona Padalarang 4. Zona Gunung Halu - Ciwidey 5. Zona Soreang 6. Zona Jatinangor 7. Zona Rancaekek Zona Bandung Zona Bandung merupakan pusat dari Metropolitan Bandung atau disebut zona inti. Zona ini meliputi Kota Bandung yang terdiri dari kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojong Loa Kaler, Bojong Loa Kidul, Astana Anyar Regol,

60

Lengkong, Bandung Kidul, Margacinta, Rancasari, Cibiru, Ujung Berung, Arcamanik, Cicadas, Kiaracondong, Batununggal, Sumur Bandung, Andir, Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler dan kecamatan Cimahi Selatan di Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung yang meliputi kecamatan Margaasih, Margahayu, Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Cileunyi. Aktivitas eksisting yang utama di zona ini adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan jasa. Berbagai aktivitas yang ada di Zona Bandung telah mengakibatkan perkembangan perkotaan yang sangat pesat dan telah meningkatkan kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan. Akibat dari pesatnya intensitas kegiatan perkotaan tersebut, Zona Bandung menghadapi berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan, kekumuhan dan permasalahan sosial lainnya. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka fungsi zona Bandung perlu dikurangi untuk meredam semakin meningkatnya intensitas penduduk dan kegiatan lainnya. Oleh karena itu, untuk kepentingan jangka panjang, fungsi yang akan dikembangkan adalah hanya terbatas pada fungsi jasa dan pemerintahan. Penetapan kedua fungsi utama ini didasarkan pada peran Kota Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat yang berkaitan erat dengan aktivitas pemerintahan dan berbagai pusat pelayanan jasa. Zona Lembang Zona Lembang merupakan zona konservasi, karena zona tersebut merupakan daerah tangkapan air untuk wilayah Metropolitan Bandung. Zona ini meliputi Kecamatan Cikalong Wetan, sebagian Padalarang, Ngamprah, Cisarua, Parongpong, Lembang, Cimenyan, Cilengkrang, Cimahi tengah dan Cimahi Utara, dan sebagian Kecamatan Sukasari di Kabupaten Sumedang. Penetapan fungsi ini tidak berarti akan mematikan aktivitas ekonomi di zona tersebut, untuk itu perlu dikembangkan aktivitas yang tidak berpotensi mengurangi fungsi lindungnya. Oleh karena itu fungsi pertanian dan pariwisata akan menjadi aktivitas utama di Zona Lembang. Zona Padalarang Zona Padalarang meliputi Kecamatan Cipeundeuy, Cipatat, Padalarang dan Batujajar. Zona ini akan diproyeksikan menampung sebagian fungsi Kota Bandung yaitu industri , perdagangan skala besar dan pendidikan. Pertimbangkan penetapan fungsi ini adalah adanya dukungan infrastruktur transportasi dan adanya potensi sumber air dari Waduk Cirata dan Waduk Saguling. Selain itu, fungsi yang akan dikembangkan adalah pariwisata, baik wisata alam maupun wisata buatan. Dasar penentuan fungsi pariwisata adalah adanya Waduk Cirata dan Waduk Saguling yang dapat dikembangkan menjadi wisata air. Zona Gunung Halu - Ciwidey Zona ini merupakan zona terbesar di wilayah Metorpolitan Bandung dan merupakan kawasan konservasi. Penetapan fungsi utama kawasan konservasi ini didasarkan pada karakteristik fisik dasar yang terkatagorikan kawasan lindung. Namun demikian, seperti halnya zona Lembang, kegiatan ekonomi tetap harus dikembangkan di zona ini dengan tetap memperhatikan keberadaan kawasan lindung. Untuk itu fungsi yang akan dikembangkan adalah pertanian dan pariwisata. Zona Soreang Zona Soreang meliputi kecamatan Cililin, Soreang, Katapang, Pameungpeuk, Baleendah, Ciparay, Arjasari bagian Utara, dan Banjaran bagian Utara. Fungsi utama di zona tersebut adalah pemerintahan, pertanian dan perdagangan. Pertimbangan penetapan fungsi ini adalah bahwa zona Soreang merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Bandung, dan untuk fungsi pertanian pertimbangannya adalah bahwa kondisi eksisting di zona tersebut masih terdapat lahan sawah. Sedangkan untuk fungsi perdagangan skala besar adalah untuk menyebarkan pusat pelayanan distribusi barang dalam konteks wilayah Metropolitan Bandung.

61

Zona Jatinangor Zona ini meliputi Kecamatan Sukasari, Jatinangor, Tanjungsari dan Cimanggung. Fungsi yang akan dikembangkan adalah sebagai kawasan pendidikan tinggi. Pertimbangan utama dalam menentukan fungsi zona menjadi pendidikan adalah keberadaan pendidikan tinggi di Jatinangor yang diharapkan di masa yang akan datang dapat dikembangkan dengan penataan yang layak sebagai kawasan pendidikan. Zona Rancaekek Zona Rancaekek meliputi kecamatan Rancaekek, Cicalengka, Cikancung, Nagreg, Paseh sebelah Utara, Solokan Jeruk dan Majalaya. Fungsi yang akan dkembangkan adalah industri dengan pertimbangan adanya industri eksisting dan ketersediaan infrastruktur. Fungsi lain yang akan dikembangkan adalah perdagangan skala besar.

Gambar 4.1

Pembagian Zona Metropolitan Bandung Pengembangan kegiatan yang berdasarkan fungsi di tiap zona tersebut, memperhatikan komposisi luasan fungsi lindung dan budidaya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1. 4.4 Pengembangan Sistem Kota-Kota

Pengembangan sistem kota-kota bertujuan mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai dengan fungsi yang diemban, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung struktur tata ruang yang telah direncanakan.

62

Prinsip pembentukan sistem kota-kota di Metropolitan Bandung adalah: a. Membatasi daerah perkotaan untuk tidak meluas dan tidak beraturan, b. Menjaga keberadaan Kawasan Lindung, c. Mengintegrasikan fungsi dan pusat pelayanan di kota-kota di luar Kota Inti

(Kota Bandung dan Kota Cimahi), dalam rangka menyebarkan pusat pertumbuhan dan mengurangi beban Kota Inti

Pengembangan sistem pusat-pusat di Metropolitan Bandung dilakukan melalui penetapan hirarki, fungsi/aktivitas utama, dan strategi pengembangan pembangunan perkotaan di masing-masing kota. Klasifikasi hirarki, fungsi dan strategi pengembangan adalah sebagai berikut :

1. Hirarki Kota, dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu : a. Kota Inti, yaitu Kota Bandung dan Cimahi b. Sub Pusat Wilayah I, yaitu Padalarang, Cipeundeuy, Soreang, Banjaran,

Majalaya, Jatinangor, dan Rancaekek. c. Sub Pusat Wilayah II, yaitu Lembang, Cililin, Ciwidey, dan Pangalengan.

Tabel 4.1

Ketersediaan Lahan Berdasarkan Fungsi Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

ZONA POLA TATA RUANG LUAS (ha)

Zona Bandung Kawasan Lindung non-hutan Sawah Budidaya Lain

263,6 5672,9

17.310.5 Zona Lembang Hutan Konservasi

Hutan Lindung Hutan Produksi Lindung Non-Hutan Sawah Budidaya Lain

1022,1 7765,2 6149,3 8668,2 3834,0

18582,5 Zona Padalarang Hutan Lindung

Hutan Produksi Lindung Non-Hutan Sawah Budidaya Lain Danau/Waduk/Situ

2905,9 3616,1 6060,2 4846,8

25390,3 3743,5

Zona Gunung Halu-Ciwidey

Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Lindung Non-Hutan Sawah Budidaya Lain Danau/Waduk/Situ

16.224,4 59874,2 2399,0

31345,9 5320,3

38178,8 2563,9

Zona Soreang Hutan Lindung Hutan Produksi Lindung Non-Hutan Sawah Budidaya Lain Danau/Waduk/Situ

1452,5 102,9

1421,0 10121,5 19587.2 1499,1

Zona Jatinangor Hutan Konservasi Hutan Lindung Lindung Non-Hutan Sawah Budidaya Lain

2478,2 7,0

986,1 1804,6 8190,1

Zona Rancaekek Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Lindung Non-Hutan Sawah Budidaya Lain

1454,2 611,7 126,1

1378,5 8525,2

15689,7 Sumber : Citra Landsat 2001 (utk lahan sawah) dan Hasil Analisis

63

2. Fungsi/Aktivitas Utama, dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu : a. Jasa b. Perdagangan (Grosir dan Non-Grosir) c. Industri (Non-polutan dan tidak memerlukan banyak air dalam proses

produksi; Industri Manufaktur; Industri Pertanian) d. Pemerintahan e. Pendidikan Tinggi f. Agribisnis g. Pariwisata

3. Strategi Pengembangan Kota-Kota, dikelompokkan kedalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu : a. Penataan dan pengendalian pertumbuhan b. Pengembangan pertumbuhan melalui insentif infrastruktur c. Pembatasan pertumbuhan

Pengembangan sistem kota-kota Metropolitan Bandung dapat dilihat pada gambar 4.2, dan strategi pengembangan di masing-masing kota inti dan sub wilayah dapat dilihat pada tabel 4.2.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%%CI I JATIN

K%

%

%

%%

%

%

%%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% %

%

%

%

%

%

%

$

$

$

$

$

DAYEUHKOLOT

CIWIDEY

IBUN

PACET

KERTASARI

CICALENGKA

RANCAEKEK

LEMBANG

NGAMPRAH

CIPEUNDEUY

CIPARAY

MAJALAYAPASEH

SOLOKAN JERUK

IKANCUNG NAGREG

LEUNY ANGOR

CIMANGGUNG

TANJUNGSARI

SUKASARI

CIMENYAN

PARONGPONG

CISARUA

CIKALONG WETAN

PADALARANG

CIPATAT

CILILIN

KATAPANG

MARGAHAYU

MARGAASIH

PAMEUNGPEUK

BANJARAN ARJASARI

CIMAUNG

NGAN

PASIRJAMBU

SOREANG

SINDANGKERTA

GUNUNGHALU

RANCABALI

RONGGA CIPONGKOR

BATUJAJARCILENGKRANG

WADUK SAGULING

WADUK CIRATA

KOTA BANDUNG

KOTA CIMAH

KABUPATEN BANDUNG

ABUPATEN SUMEDANG

G. Patuha

G. Malabar

G. Krenceng

G. Mandalawangi

G. Tangkuban Parahu

BALEENDAH

BOJONGSOANG

S. Cikapu ndun g

S. Cibeureum

S. Citarum

S. Citarik

S. Cit ar ik

S. C

i tar u

m H

ulu

S. Cisan

g kuy

S . Ciwidey

%

%

%

C

PANGALE

I

Gambar 4.2

Sistem Kota-Kota Metropolitan Bandung

Sesuai dengan fungsi yang akan dikembangkan dalam Zona Bandung maka untuk melayani fungsi tersebut Kota Bandung dan Kota Cimahi membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain :

1. Penyediaan sarana angkutan umum masal yang memadai 2. Pengembangan ruas-ruas jalan yang memadai

Kota Inti

Sub Pusat Wilayah I

Sub Pusat Wilayah II

Ring Road I

Ring Road II

Jatinangor

Rancaekek

Padalarang

Cipeundeuy

Ciwidey

Majalaya

Bandung

Cililin

Pangalengan

Banjaran Soreang

Lembang

PURWAKARTA

SUBANG

CIREBON CIANJUR

GARUT/ TASIKMALAYA

64

3. Penyediaan permukiman vertikal 4. Penyediaan sarana perkantoran

Kota Lembang sebagai pusat pelayanan untuk Zona Lembang sesuai fungsinya membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain:

1. Penyediaan Terminal agribisnis 2. Penyediaan pasar pertanian 3. Penyediaan Rumah Sakit Tipe B 4. Pengembangan sarana dan prasarana wisata alam

Kota Padalarang sebagai salah satu pusat pelayanan untuk zona Padalarang sesuai dengan fungsinya membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain :

1. Rumah Sakit Tipe A 2. Terminal Tipe A 3. Pusat Perdagangan Grosir 4. Penyediaan Pasar Induk 5. Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Waduk Cirata, Saguling dan Situ

Ciburuy 6. Penyiapan kawasan siap bangun

Kota Cipeundeuy sebagai salah satu pusat pelayanan untuk Zona Padalarang sesuai dengan fungsinya membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain:

1. Penyiapan sarana dan prasarana kawasan industri 2. Pengembangan pemukiman skala besar dan penyiapan KASIBA 3. Penyiapan IPAL industri dan domestik 4. Penyediaan TPA Regional

Kota Cililin sebagai salah satu pusat pelayanan untuk Zona Padalarang sesuai dengan fungsinya membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain:

1. Pengembangan pemukiman skala sedang 2. Pengembangan sarana dan prasarana Wisata Waduk Saguling

Tabel 4.2 Pengembangan Sistem Kota-Kota

No Pusat Pengembangan Status/

Hirarki Skala Pelayanan Strategi Pengembangan

A Zona Bandung (Kota Bandung dan Cimahi)

Pusat Wilayah Nasional Penataan Kawasan dan Pengendalian Pertumbuhan

B Zona Lembang (Lembang)

Sub Pusat Wilayah II

Lokal Pemenuhan sarana dan prasarana dasar

C Zona Padalarang 1. Padalarang

Sub Pusat Wilayah I

Regional Pengembangan Pertumbuhan melalui Insentif Infrastruktur

2. Cipeundeuy

Sub Pusat Wilayah I

Regional Pengembangan pertumbuhan dan pemenuhan sarana dan pasarana dasar

3. Cililin Sub Pusat Wilayah II

Lokal Pembatasan pertumbuhan kaw. Permukiman dan pengembangan pariwisata

D Zona Gunung Halu-Ciwidey 1. Ciwidey

Sub Pusat Wilayah II

Lokal Penataan Kawasan dan Pengendalian Pertumbuhan

2. Pangalengan Sub Pusat Wilayah II

Lokal Penataan Kawasan dan Pengendalian Pertumbuhan

E Zona Soreang 1. Soreang

Sub Pusat Wilayah I

Regional Intervensi pertumbuhan melalui Insentif Infrastruktur

2. Banjaran Sub Pusat Wilayah I

Regional Intervensi pertumbuhan melalui Insentif Infrastruktur

F Zona Rancaekek 1. Rancaekek

Sub Pusat Wilayah I

Regional Penataan Kawasan dan Pengendalian Pertumbuhan

2. Majalaya Sub Pusat Wilayah I

Regional Intervensi pertumbuhan melalui Insentif Infrastruktur

G Zona Jatinangor 1. Jatinangor

Sub Pusat Wilayah I

Regional Pengembangan dan Penataan Kawasan serta Pengendalian Pertumbuhan

Sumber : Hasil Analisis

65

Kota Ciwidey sebagai salah satu pusat pelayanan untuk Zona Gunung Halu - Ciwidey sesuai dengan fungsinya membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain:

1. Pengembangan pemukiman skala kecil 2. Pengembangan sarana dan prasarana wisata alam 3. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi

Kota Pangalengan sebagai salah satu pusat pelayanan untuk Zona Gunung Halu - Ciwidey sesuai dengan fungsinya membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain:

1. Pengembangan permukiman skala kecil 2. Pengembangan sarana dan prasarana wisata alam 3. Penyediaan rumah sakit tipe B 4. Penyediaan pasar dan terminal agribisnis

Kota Soreang sebagai salah satu pusat pelayanan untuk Zona Soreang sesuai dengan fungsinya membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Pengembangan permukiman skala besar 3. Pengembangan pusat perdagangan skala besar 4. Penyediaan rumah sakit tipe A 5. Penyediaan terminal tipe B 6. Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis

Kota Banjaran sebagai salah satu pusat pelayanan untuk Zona Soreang sesuai dengan fungsinya membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain:

1. Pengembangan permukiman skala sedang 2. Pengembangan sarana dan prasarana industri non polutan 3. Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis 4. Penyediaan IPAL Industri dan Domestik

Kota Rancaekek sebagai salah satu pusat pelayanan untuk Zona Rancaekek sesuai dengan fungsinya membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain:

1. Pengembangan permukiman intensif (vertikal) 2. Pengembangan pusat perdagangan grosir 3. Penyediaan rumah sakit tipe B 4. Penyediaan terminal tipe A 5. Penyediaan pasar induk

Kota Majalaya sebagai salah satu pusat pelayanan untuk Zona Rancaekek sesuai dengan fungsinya membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain:

1. Pengembangan sarana dan prasarana industri manufaktur 2. Penyediaan IPAL Domestik dan Industri 3. Penyediaan TPA regional

Kota Jatinangor sebagai salah satu pusat pelayanan untuk Zona Jatinangor sesuai dengan fungsinya membutuhkan beberapa fasilitas, antara lain:

1. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan 2. Penyediaan rumah sakit tipe B 3. Penyediaan sub terminal 4.5 Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pengembangan infrastruktur wilayah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut : Mendukung pembentukan sistem kota-kota

66

Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi Metropolitan Bandung terutama dalam meningkatkan pelayanan transportasi, prasarana permukiman dan penanganan masalah lingkungan.

Meningkatkan daya tampung dan daya dukung lingkungan melalui optimalisasi sumberdaya lahan dan air

4.5.1 Pengembangan Infrastruktur Transportasi

Jenis infrastruktur wilayah yang dikembangkan di Metropolitan Bandung dilakukan berdasarkan kriteria pengembangan infrastruktur wilayah yang mengacu pada fungsi dan peranan infrastruktur wilayah dalam pembangunan suatu wilayah yaitu: a. Pengarah Pembentukan Struktur Ruang Wilayah

Penentuan jenis infrastruktur yang dikembangkan di Metropolitan Bandung, infrastruktur wilayah harus berfungsi sebagai pengarah pembentukan struktur ruang wilayah yaitu : Infrastruktur yang dikembangkan harus sesuai dengan fungsi dan peranan

kota Infrastruktur yang dikembangkan adalah infrastruktur yang dapat

mengarahkan pembangunan pada wilayah-wilayah yang didorong perkembangannya.

Berdasarkan kriteria pengembangan infrastruktur wilayah tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa infrastruktur wilayah yang dikembangkan di Metropolitan Bandung aantara lain adalah : Infrastruktur yang sesuai dengan fungsi Kota Bandung dan Kota Cimahi

sebagai zona inti Metropolitan Bandung yang mempunyai skala pelayanan nasional.

Infrastruktur wilayah yang membentuk struktur ruang wilayah Jawa Barat yang terintegrasi (infrastruktur wilayah yang menghubungkan Metropolitan Bandung dengan kota-kota lain terutama di Jawa Barat).

Infrastruktur wilayah yang membentuk struktur ruang wilayah internal Metropolitan Bandung yang terintegrasi (infrastruktur wilayah yang menghubungkan zona inti dengan zona-zona lainnya).

b. Pemenuhan Kebutuhan Wilayah

Penentuan jenis infrastruktur yang dikembangkan di Metropolitan Bandung adalah infrastruktur wilayah yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan wilayah : Infrastruktur yang dikembangkan adalah infrastruktur yang sesuai dengan

kebutuhan pengembangan sektor produksi (perekonomian) unggulan. Infrastruktur yang dikembangkan adalah untuk memenuhi kebutuhan

penduduk (domestik). Berdasarkan kriteria pengembangan infrastruktur wilayah tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa infrastruktur wilayah yang dikembangkan di Metropolitan Bandung antara lain adalah : Infrastruktur wilayah yang mendukung pengembangan sektor produksi

(perekonomian) unggulan di Metropolitan Bandung yaitu sektor jasa, pariwisata, industri dan perdagangan, agribisnis, perikanan dan pendidikan.

Infrastruktur wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk (domestik).

c. Pemacu Pertumbuhan Wilayah

Penentuan jenis infrastruktur yang dikembangkan di Metropolitan Bandung adalah infrastruktur wilayah yang berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan wilayah :

67

Infrastruktur yang dikembangkan adalah infrastruktur yang mendukung terwujud pusat pertumbuhan sebagai pusat koleksi dan distribusi bagi wilayah hinterlandnya.

Infrastruktur yang dikembangkan adalah infrastruktur yang dapat mengarahkan pembangunan pada wilayah-wilayah hinterlandnya yang didorong pengembangannya.

d. Alat Interaksi antar dan Intra wilayah

Penentuan jenis infrastruktur yang dikembangkan di Metropolitan Bandung adalah infrastruktur wilayah yang berfungsi sebagai pemacu pertumbuhan wilayah, yaitu : Infrastruktur yang dikembangkan harus menjadi alat untuk menjaga

keutuhan wilayah Metropolitan Bandung dan Jawa barat Infrastruktur yang dikembangkan harus menjadi alat yang dapat mengatasi

konflik antar zona dan dapat dikelola secara terpadu Konsep pengembangan sistem transportasi akan dilakukan melalui peningkatan jaringan jalan, moda transportasi dan manajemen lalu lintas. a. Peningkatan Jaringan Jalan

Peningkatan jaringan jalan dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas ruas jalan maupun meningkatkan daya dukung struktur dari jalan (ESAL). Hal tersebut dilakukan baik pada jaringan jalan yang berpola radial maupun ring road. Pengembangan jaringan jalan diarahkan untuk menghubungkan zona inti dengan zona sub pusat wilayah 1 (radial) dan menghubungkan antar zona sub pusat wilayah 1 (ring). Untuk jalan radial dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu utara-selatan dan barat-timur yang berfungsi sebagai jalan arteri (tol dan non tol) sedangkan jaringan jalan lingkar (ring road) akan berfungsi sebagai jalan kolektor. Adapun ruas-ruas yang dimaksud seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3

Peningkatan Jaringan Jalan

Fungsi No Ruas Jalan

Eksisting Menjadi Layanan Moda

I Barat – Timur 1 Toll Padalarang-Cileunyi arteri arteri 2 Padalarang-Cibeureum-Soekarno-Hatta-Cibiru arteri arteri 3 Padalarang-Cibeureum-Sudirman-Cicaheum arteri arteri 4 Pasteur-Pasupati-Cicaheum-Cileunyi arteri arteri

Bis besar

II Utara - Selatan 1 Lembang-Setiabudhi kolektor arteri Bis/mikro bis 2 Rencana Toll Bandung-Lembang - arteri - 3 Padalarang-Cikalong Wetan arteri arteri Bis/mikro bis 4 Cikalong Wetan-Cipeundeuy lokal kolektor Mikro bis/paratransit 5 Rencana toll Soreang-Kopo - arteri - 6 Ciwidey-Soreang-Kopo-Pasirkaliki kolektor kolektor Bis/mikro bis 7 Pangalengan-Banjaran-M. Toha kolektor kolektor Bis/mikro bis 8 Banjaran-Baleendah-Buahbatu Kolektor/kota kolektor Bis/mikro bis 9 Majalaya-Sapan-Gedebage lokal kolektor Mikro bis 10 Rancaekek-Cileunyi aretri arteri Mikro bis 11 Tanjungsari-Cileunyi arteri arteri Mikro bis 12 Rencana toll Cisumdawu - arteri - III Jalan Lingkar (Ring Road) 1 Padalarang-Sp Cisarua-Cisarua-Lembang lokal kolektor Mikro bis/ paratransit 2 Lembang-Maribaya-Patrol-Cilengkrang-

Jatinangor lokal kolektor Mikro bis/ praratransit

3 Jatinangor-Sayang-Rancaekek lokal kolektor Paratransit 4 Rancaekek-Majalaya lokal kolektor Mikro bis/ paratransit 5 Majalaya-Arjasari-Banjaran lokal kolektor Paratransit 6 Banjaran-Soreang-Cipatik-Batujajar-Padalarang kolektor keloktor Mikro bis/ paratransit

Sumber : Hasil Analisis, Bapeda 2005

68

Cipeundeuy

Kota Inti

Sub Pusat Wilayah I

Sub Pusat Wilayah II

Ring Road

Jatinangor-Tanjungsari

Rancaekek-Cicalengka

Padalarang-Ngamprah

Ciwidey

Pangalengan

Majalaya

Banjaran Soreang

Bandung-Cimahi

1. Lembang-Maribaya 1. Padalarang-Sp. Cisarua 2. Sp. Cisarua-Cisarua-Lembang 2. Maribaya-Patrol-Palintang-Cilengkrang-

Jatinangor

1. Jatinangor-Sayang- Rancaekek

1. Majalaya-Ciparay 2. Ciparay-Arjasari-Banjaran

1. Soreang-Cipatik-Batujajar-Padalarang

Lembang

1. Rancaekek-Majalaya

1. Soreang-Banjaran

Gambar 4.3 Konsep Pengembangan Sistem Transportasi (Ring road) di Metropolitan Bandung

. Refungsionalisasi dan Peningkatan Jalur Kereta Api

Untuk mendukung kelancaran jaringan transportasi darat diperlukan adanya suatu tempat yang tepat untuk melaksanakan pertukaran moda yaitu dengan adanya suatu terminal tipe A yang dapat diakses dengan mudah dari berbagai tempat. Dengan pertimbangan tersebut diusulkan untuk dikembangkan terminal terpadu di Gedebage yang akan menggantikan fungsi dari terminal Leuwipanjang dan Cicaheum. Selain prasarana transportasi darat yang harus ditingkatkan juga prasarana transportasi udara seperti Bandara Husein Sastranegara akan dioptimalkan fungsinya sebagai City Airport.

Tabe 4.4 Refungsionalisasi da an Jalur Kereta Api

b

l n Pen ngkati

Prasarana No. Ruas Jalan

Eksisting Menjadi Layanan Moda

I Barat – Timur 1 Peningkatan jalur Padalarang- Single track D

Cicalengka ouble track

2 Refungsionalisasi Jalur Bandung-Tanjungsari

Single track Single track KRL

II Utara - Selatan 1 Refungsionalisasi jalur Bandung-

Soreang Single track Single track KRL

Sumber : Hasil Analisis, Bapeda 2005

69

Ciwidey

Kota Inti

Sub Pusat Wilayah I

Sub Pusat Wilayah II

Rencana Jln. Tol Radial Road

Jatinangor-Tanjungsari

Rancaekek-Cicalengka

Padalarang-Ngamprah

Cipeundeuy

Majalaya Banjaran Soreang

Bandung-Cimahi

1. Jl. Setiabudi-Lembang

1. Jalan Tol Bandung-Lembang

1. Bandung-Jatinangor

1. Cipeundeuy-Rendeh-Cikalongwetan

2. Cikalongwetan-Padalarang

1. Padalaran andg-B ung

1. Ciwid2. Sorean

ey-Soreang g-Kopo-Bandung

1. Pangalengan-Banjaran

1. Banjaran-Dayeuhkolot- Bandung

1. Rancae nyi 2. Cileun

1. Jln Tol CISUMDAWU

kek-Cileuyi-Bandung

1. Jln. Tol Sore

Jalan Tol Cipularang

Lembang

Pangalengan

1. Majal an-Gedeba

ang-Pasirkoja

aya-Sapge

Gambar 4.4

Konsep Pengembangan Sistem Transportasi (Radial road) di Metropolitan Bandung 4.5.2 Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Air Pengembangan sumberdaya air diarahkan untuk meningkatkan penyediaan air baku bagi kebutuhan rumah tangga, kota, industri (RKI) dan pertanian melalui pembangunan dan peningkatan pengelolaan waduk-waduk potensial, pemindahan aliran antar DAS, peningkatan pengelolaan sungai, serta pengambilan air dari waduk eksisting yang cukup besar. Selain itu pengembangan infrastruktur sumberdaya air juga diarahkan bagi pengendalian banjir melalui normalisasi dan pembangunan tanggul banjir Sungai Citarum dan beberapa anak-anak sungainya. Sesuai dengan pembagian zona di Metropolitan Bandung, strategi peningkatan penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan air tersebut adalah sesuai tabel 4.5 sedangkan pengembangan infrastruktur pengendali banjir terutama yang berlokasi di Zona Bandung, Zona Soreang dan Zona Rancaekek sesuai tabel 4.6. 4.5.3 Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Prinsip pengembangan permukiman adalah : Mengembangkan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun

(Lisiba) untuk kebutuhan lokasi perumahan. Mengoptimalkan peran swasta dan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan

prasarana air bersih Mengoptimalkan sistem drainase untuk mengantisipasi masalah genangan dan

banjir

70

71

n

perkotaan, mengoptimalkan pelayanan TPA sampah ek n membangun T yang berfungsi sebagai

regional.

ip tersebut ma tegi pengembangan pe ah sebagai berikut :

peran swasta dalam penyediaan Ka iba) ungan Siap Bangun sub wilayah pengemb ng

memerlukan insentif pertumbuhan yaitu di Padalarang, Cipeu g, Majalaya.

b. Air Bersih

n air bersih di Metropolitan Bandun tingkatkan kapasitasnya, nuhi kebutuhan seluruh penduduk. Jumlah pendud n

meningkat berdamp a kebutuhan air yang meningkat pul n hal tersebut tingkat pelayanan air bersih akan semakin menurun jika tetap mengandalkan pemanfaatan dari sumber air tana ingga dengan semakin

daerah terbang erkotaan maka harus dicari alternatif ir baku lainnya yaitu ya ari sumber air

permukaan yang dilaksanakan oleh suatu pengelola baik swasta maupun pemerintah terutama di pusat wilayah pelayanan a perkotaan.

Tabel 4.5 Strategi Peningkatan Penyediaan Air Baku

di Zona Pengembangan Metropolitan Bandung

No Zona Potensi Sumber Air

Mengembangkan sistem pengolahan air limbah terpusat di kawasan dengabeban pencemaran air yang berat serta IPAL domestik baik skala komunal maupun individu pada lokasi-lokasi permukiman

Mengoptimalkan pengelolaan sampah sisting da PA sampah baru

TPA sampah Sesuai dengan prins ka stra rmukiman adal

a. Meningkatkan dan Lingk

wasan Siap Bangun (Kasangan ya (Lisiba) di

ndeuy, SoreanBanjaran, dan

Pelayana g perlu diuntuk meme uk yang semaki

a. Sejalan dengaak pad

h, sehmeluasnya penyediaan sumber a

un di png berasal d

tau daerah

1 Zona Bandung Peningkatan pengelolaan Waduk Cisangkuy di Kab. Bandung akan mendapatkan aliran tetap sebesar 860 lt/dt

Pemindahan aliran antar DAS Cisangkuy-Cibatarua dimana S. Cibatarua akan dihubungkan dengan S. Cilaki melalui waduk Cisangkuy akan mendapat ekstra aliran 800 lt/dt. Selain itu pembangunan waduk Santosa di S. Cilaki akan menambah aliran tetap waduk Cisangkuy sebesar 800 lt/dt

Pembangunan 5 waduk kecil di S. Cikapundung akan meningkatkan aliran sebesar 1.550 lt/dt

Pengelolaan S. Cimahi akan meningkatkan aliran sebesar 80 lt/dt/ Pembangunan waduk Sukawana di Cimahi akan meningkatkan aliran sebesar 80

lt/dt Pengoperasian wa meningkatkan aliran sebesar 170 lt/dt duk Cimahi akan

2

Pengoperasian waduk Cimahi akan meningkatkan aliran sebesar 170 lt/dt Pengelolaan S. Cibeureum akan meningkatkan aliran sebesar 400 lt/dt

Zona Lembang Pengelolaan S. Cimahi akan meningkatkan aliran sebesar 80 lt/dt/ Pembangunan waduk Sukawana akan meningkatkan aliran sebesar 80 lt/dt

3 Zona Padalarang Pengambilan air dari Waduk Saguling meningkatk Pengambilan air dari waduk Cirata

an aliran sebesar 1600 lt/dt

4 Zona Gunung Pengambilan air waduk Saguling Halu - Ciwidey Pembangunan waduk Ciwidey 1 di Bojong Jambu akan meningkatkan aliran

sebesar 120 lt/dt Pembangunan waduk Ciwidey 2 di Cadasngampar akan meningkatkan aliran

sebesar 600 lt/dt 5 Zona Soreang Peningkatan pengelolaan Waduk Cisangkuy

Pemindahan aliran antar DAS Cisangkuy-Cibatarua, waduk Cisangkuy dan waduk Santosa

6 Zona Jatinangor Pengembangan Gua Walet (mata air Cigalumpit dan Sirah Cijagra) di Kab. Bandung akan meningkatkan aliran sebesar 308 lt/dt.

7 Zona Rancaekek Pengelolaan S. Citarik bagian hulu akan meningkatkan aliran sebesar 190 lt/dt. Pengembangan Gua Walet (mata air Cigalumpit dan Sirah Cijagra)

Sumber : Pola Pengembangan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Prasarana Sumberdaya Air Wilayah Sungai Citarum, 2002 dan hasil analisis

Tabel 4.6 Pengembangan Infrastruktur Sumberdaya Air Pengendali Banjir

ER AIR NO ZONA POTENSI SUMB1 Zona Bandung a. Pembangunan waduk Tegalluar dan Gedebage

bangunan tanggul banjir:

km di Jl. Pagarsih)

S. Cipamokolan (2,5 km di Ujungberung)

S. Cinyised (3 km di Ujungberung)

7,9 km di Ter. Buah Batu)

S. Cigondewah (5,5 km dari jln tol ke hulu sungai) S. Cikapundung (sepanjang 5 km) S. Cikeruh (11 km di Rancaekek)

S. Cisangkuy (di Kec Banjaran)

b. Normalisasi dan pem S. Cinambo (7,5 km di Ujungberung & Rancasari) S. Cijalupang (Kec. Ujungberung) S. Ciroyom (2 S. Citepus (1 km di Jl. Pagarsih) S. Cipedes (1,6 km pada pertemuan dgn S. Citepus)

S. Cikakak (1,35 km di Astanaanyar) S. Cipanjalu (4 km di Ujungberung)

S. Cikiley (2 km di Ujungberung) S. Ciparungpung (1,2 km di Antapani) S. Cisaranten (5 km di Soekarno Hatta) S. Cikapundung Kolot ( S. Cibeureum (10 km di jl Sudirman) S. Cibuntu (12 km di jl Sudirman) S. Ciganitri ( 5 km di Bojongsoang)

S. Cimande (14 km di Rancaekek & Cimanggung) S. Cipalasari (4,7 km di Dayeuhkolot)

S. Ciwidey (di Kec Banjaran) S. Cikaso (di Kec Majalaya)

2 Zona Soreang Normalisasi dan pembangunan tanggul banjir: S. Cisangkuy (di Kec Banjaran) S. Ciwidey (di Kec Banjaran)

3 Zona Rancaekek Normalisasi dan pembangunan tanggul banjir: S. Cikaso (di Kec Majalaya) S. Cikeruh (11 km di Rancaekek) S. Cimande (14 km di Rancaekek & Cimanggung)

Sumber : Kajian Master Bandung Urban Development Program (MBUDP),1994 dan hasil analisis

Gambar 4.5 Strategi Peningkatan Penyediaan Air Baku

%

%

$

%

%

%

%

%

%

$

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

$

%

%%

%%

%%

%

%

%

%

%

$

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%%

%

DAYEUHKOLOT

NGKA

RANCAEKEK

NGAMPRAH

SUKASARI

ENYAN

PADALARANG

CIPATAT

KATAPANG

PAMEUNGPEUK

ARJASARI

SOREANG

RONGGA

BATUJAJARCILENGKRANGKOT

G. Krenceng

G. Mandalawangi

BOJONGSOANG

S. Cikapu ndun g

S. Citar ik

LEMBANG

CIPEUNDEUY

PARONGPONG

CISARUA

CIKALONG W ETAN

WADUK CIRATAG. Tangkuban Parahu

S. Cibeureum

$

CIWIDEY

IBUN

PACET

CIMAUNGPASIRJAMBU

RANCABALI

KABUPATEN BANDUNG

S. C

i tar u

m H

ulu

S. Cisan

g kuy

S . Ciwidey

KERTASARI

G. Patuha

CICALE

SOLOKAN JERUK

CIKANCUNGBALEENDAH

S. CitarumS. Cit ar ik

CIPARAY

MAJALAYAPASEH

NAGREG

BANJARANSINDANGKERTA

GUNUNGHALU

CILEUNYI JATINANGOR

TANJUNGSARI

KOTA BANDUNG

CIMANGGUNG

CILILIN MARGAHAYU

MARGAASIHCIPONGKOR

WADUK SAGULINGKABUPATEN SUMEDANG

CIMA CIMAHI

PANGALENGAN

G. Malabar

ZONA JATINANGOR

ZONA GN.HALU - CIWIDEY

ZONA LEMBANG

ZONA PADALARANG

ZONA BANDUNG

ZONA RANCAEKEKZONA SOREANG

S.Ciwidey

Waduk.Ciwidey I & 2

Waduk Saguling

Waduk Cirata

S. Cimahi S.Cibeureum

Waduk .Cikapundung S

S.CitarikGua Walet (Mat

S.Cisangkuy/Cibatarua

Hulu a air Cigalumpit

dan Sirah Cijagra)

Waduk Sukawana

Waduk Santosa

72

Sesuai dengan en pe h tangga, kota, industri

(RKI) dan pertani

ir n d

permuki dalarang dan Rancaekek membutuhkan air dalam jumlah besar bagi penduduk dan aktivitas zona lainnya. Berdasarkan strategi penyediaan air baku di Metropolitan Bandung, peningkatan penyediaan air baku di Zona Padalarang diambil dari irata dan Waduk Saguling (khusus Saguling m a Rancaekek melalui pengelol ngai Citarik bagian kan aliran sebesar 190 lt/dt), d eng mpit dan Sirah Cijagra).

Maka diarahkan peningkatan e ir bersih dari pihak pemerintah (PDAM), serta ju dukung pengelolaan prasarana air bersih di ked ng besar diperlukan untuk membangun si ater Treathment Plan (WTP) dan pemeliharaan sta tersebut, perlu juga memperbaiki kinerja dan edia Air Baku dan Air Minum.

Sedangkan untuk zona lainn pelayanan prasarana air bersih oleh PDAM, as, fasilitas, waktu pelayanan dan pemeliharaan p

c. Drainase

Sistem drainase Metropolitan em drainase alami yaitu fungsi sungai dan siste tau tertutup. Sungai utama yang mengalir i dalah Sungai Citarum beserta a ga kapundung, Citarik, Cisangkuy, Ciminyak, Cime

Untuk sistem m atu pengembangan sistem drainase yang meli an secara terintegrasi dan di f) yang makin membesar akibat makin banyaknya lahan terbangun. Selain itu, saluran darinase tersebut harus dipastikan terpisah dengan saluran air limbah dan saluran irigasi agar tidak saling terganggu kinerjanya. Saluran drainase yang sudah ada tentunya perlu ditinjau lagi kapasitas daya tampungnya disesuaikan dengan debit air yang mengalir, selain perlu dilakukan perbaikan-perbaikan fisik dan pembebasan lahan sekitarnya dari aktivitas dan bangunan yang mengganggu.

Secara umum pengembangan sistem drainase di Metropolitan Bandung, diarahkan dengan mengoptimalkan Sungai Citarum dan anak-anak sungainya. Untuk mengantisipasi masalah genangan dan banjir terutama di bagian selatan dan timur Metropolitan Bandung, maka waduk/ bendung sebagai penampungan sementara mengurangi banjir yang dipengaruhi kondisi topografis dan karakter aliran sungai Citarum perlu segera dibangun, yaitu di Tegalluar (Kecamatan Bojongsoang) dan Gedebage. Sebenarnya alternatif penyaluran air yang sudah tidak tertampung di saluran drainase adalah dibuatnya sumur resapan di tiap kawasan terbangun. Selain itu diarahkan dengan merehabilitasi dan membersihkan saluran drainase yang bermasalah.

arahan pengembangan sumberdaya air, yaitu untukm ingkatkan nyediaan air baku bagi kebutuhan ruma

an yang berasal dari sumber air permukaan, maka diperlukanpembangunan dan peningkatan pepemi

ngelolaan waduk-waduk potensial,an antar DAS, peningkatan pengelolaan sungai sertandahan al

pe gambilan air ari waduk eksisting yang cukup besar.

Khusus untuk zona yang berfungsi sebagai pusat industri dan pengembanganman, yaitu Pa

Waduk Ceningkatkan aliran sebesar 1600 lt/dt. Sedangkan di Zon

aan Su hulu (meningkatan melalui p embangan Gua Walet (mata air Cigalu

p ran pengelola prasarana aga pihak swasta untuk menua zona tersebut. Faktor investasi ya

stem perpipaan, penerapan W. Selain peningkatan peran swa kemampuan Perusahaan Peny

ya diarahkan untuk mengoptimalkan melalui peningkatan kapasit

rasarananya.

Bandung tidak terlepas dari sistm drainase buatan yang terbuka ad Metropolitan Bandung a

an k-anak sun inya, yaitu Ciwidey, Cirasea, Cita, dan Cihaur.

drainase ikro atau buatan, diperlukan suputi seluruh kawasan perkota

sesuaikan dengan kebutuhan penampungan larian air hujan (run of

73

d. Air Limbah

Pencemaran yang berasal dari limbah di Sungai Citarum sudah berat dan merata di seluruh ruas sungai termasuk sebagian besar anak-anak sungainya. Penurunan beban pencemaran perl akukan dengan mengoptimalkan pengoperasian IPAL untuk mengolah seluruh limbah cair yang dihasilkan dari industri dan domestik.

Sistem pengolahan air limbah terpusat perlu dibangun di kawasan dengan beban pencemaran air yang berat (Limbah B3), seperti di Cipatat sebagai antisipasi pengolahan limbah kawasan industri yang diperuntuka arang yang memiliki fungsi kegiatan industri. Sel tu di Zon k juga harus disediakan IPAL industri.

Selain membangun IPAL gab pada kawasa yang ada, pengembangan IPAL komunal maupun individu pada lokasi-lokasi permukiman perlu dilakukan terutama di zona yang mengarahkan pengembangan permukiman skala besar yaitu di zona Soreang, Padalarang, Jatinangor dan Ra Sebagai pengembangan ke depan, untuk mengantisipasi pertumbuhan pendud hasilkan beban limbah manusia, maka di Kota Bandung perlu dibangun instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT).

e. Persampahan

Pada saat ini perm ana persampahan di wilayah perkotaan Metropolitan Bandung sulit diatasi. Peningkatan volume sampah tidak diikuti dengan pelayanan dan penyediaan sarana prasarana, disebabkan kualitas manajemen pengelolaan persampahan yang buruk, sehingga

Cimahi.

perlu juga pengembangan tempat penampungan sampah untuk

ambar 4.6.

dangan pengelolaan sampah yang dapat diterapkan kepada semua pihak. Peraturan perundang-undangan tersebut

u dil

n di Zona Padalain i a Rancaeke

ungan n industri domestik baik skala

ncaekek. uk yang meng

asalahan kurang memadainya prasar

memerlukan pembangunan sistem manajemen dengan dibentuknya lembaga pengelola bersama yang memiliki SDM memadai, khususnya di TPA Leuwigajah Cimahi Selatan yang memiliki skala pelayanan Regional untuk Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Cimahi. Pembentukan lembaga pengelola tersebut juga diikuti dengan pelaksanaan pengelolaan yang baik untuk memperbaiki kinerja, kondisi pelayanan dan pengembangan lokasi TPA yang mencakup wilayah Padalarang, Margahayu, Soreang, Katapang, Batujajar dan seluruh

Dalam rangka mendukung rencana penyediaan penampungan sampah regional baru di Metropolitan Bandung yaitu TPA regional Pasirdurung di Cicalengka (pelayanan wilayah timur dan Bandung timur) dan TPA regional Cipatat (pelayanan wilayah barat dan kota Bandung barat), maka diperlukan sinergitas antara sumberdaya propinsi dan kabupaten/kota. Pengelolaan penanganan sampah TPA regional Pasirdurung disesuaikan dengan standar teknis TPA regional yaitu sanitary landfill.

Selain itu wilayah timur dan Bandung selatan yaitu di Babakan Jelekong (Ciparay), mencakup pelayanan Banjaran, Baleendah, Majalaya, Ciparay, Cileunyi, Cicalengka dan Rancaekek. Sedangkan untuk wilayah utara yaitu di Pasir Buluh Kecamatan Lembang adalah tempat penampungan sampah yang mencakup pelayanan untuk Lembang dan sekitarnya.

Pengembangan tempat penampungan sampah di Metropolitan Bandung dapat dilihat pada g

Untuk mewujudkan konsistensi pengelolaan sampah yang diinginkan, pelaksanaan membutuhkan produk hukum sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan berupa peraturan perundang-un

74

memasukan asas-asas seperti pengelolaan mulai dari sumber, penghasil sampah

n dapat bernilai ekonomis. Sistem ini

membayar (polluter pay principle), produk ramah lingkungan, internalisasi biaya pengelolaan, pembangunan berkelanjutan, dan sebagainya.

Mengoptimalkan pengelolaan persampahan dengan mengembangkan teknologi pengelolaan sampah yang berprinsip 4 R (Reduce, Reuse, Recycle dan Replace) Prinsip 4R adalah model relatif aplikatif daditerapkan pada skala kawasan sehingga memperkecil kuantitas dan kompleksitas sampah. Model ini akan dapat memangkas rantai transportasi yang panjang dan beban APBD yang berat. Selain itu masyarakat secara bersama diikutsertakan dalam pengelolaan yang akan memancing proses serta hasil yang jauh lebih optimal daripada cara yang diterapkan saat ini.

Gambar 4.6

Pengembangan tempat penampungan sampah di Metropolitan Bandung

4.6

4.6

Krpeint . Zona Lembang memiliki fungsi kegiatan pertanian, pariwisata dan konservasi.

Berdasarkan fungsi tersebut, kriteria pemanfaatan ruang dalam rangka zona tersebut adalah :

. Arahan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

.1. Arahan Pemanfaatan Ruang

iteria pemanfaatan ruang Metropolitan Bandung ditentukan berdasarkan mbagian zona. Kriteria pemanfaatan tersebut membatasi perkembangan ensitas fungsi kegiatan dari setiap zona.

1

pengembangan• Permukiman ber-KDB rendah (KDB < 15%) • Akivitas perdagangan harus yang berorientasi agribisnis • Aktivitas pariwisata dalam bentuk ekowisata (agrowisata, camping ground) • Pertanian yeng dikembangkan perkebunan dan hortikultura

75

• Rumah sakit Tipe B • Terminal agribisnis untuk mendukung kegiatan pemasaran hasil pertanian

Zona Jatinangor memiliki fungsi kegiatan pendidikan tinggi. Berdasarkan fungsi tersebut, kriteria pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan zona tersebut adalah : • Pengembangan perumahan skala sedang dan kecil.

2.

3.

ia pemanfaatan ruang dalam rangka

PA) Sampah Terpadu

k

4.

di setiap kecamatan

5.

uang dalam rangka pengembangan zona tersebut adalah : • Pengembangan permukiman skala besar dan penyiapan kawasan siap

bangun • Perdagangan grosir • Pengembangan pariwisata yang memanfaatkan potensi air di Waduk Cirata,

Waduk Saguling dan Situ Ciburuy • Industri manufaktur dan proses • Pertanian tidak dikembangkan • Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Terpadu • Penyediaan IPAL industri dan domestik • Rumah Sakit Tipe A • Penyediaan Pasar induk • Terminal Tipe A untuk mengantisipasi pergerakan dari dan ke arah barat

• Penyediaan IPLT dan IPAL domestik • Pendidikan tinggi dikembangkan kearah Tanjungsari • Rumah sakit Tipe B • Penyediaan Sub Terminal • Mengaktifkan kembali angkutan massal kereta api

Zona Rancaekek memiliki fungsi kegiatan industri dan perdagangan. Berdasarkan fungsi tersebut, kriterpengembangan zona tersebut adalah : • Pengembangan permukiman intensif (vertikal) • Pengembangan perdagangan grosir • Jasa perbankan • Pengembangan industri manufaktur dan yang ramah lingkungan • Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (T• Penyediaan IPAL industri dan domestic • Rumah Sakit Tipe B • Penyediaan pasar indu• Penyediaan terminal Tipe A untuk mengantisipasi pergerakan dari dan ke

arah timur

Zona Gunung Halu-Ciwidey memiliki fungsi kegiatan pertanian, pariwisata dan konservasi. Berdasarkan fungsi tersebut, kriteria pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan zona tersebut adalah : • Pengembangan permukiman skala kecil yang menyebar • Pengembangan ekowisata di Pangalengan dan Ciwidey • Pengembangan industri yang mendukung pertanian (agroindustri) • Pengembangan agribisnis • Penyediaan Rumah Sakit Tipe B • Penataan Pasar Lokal • Penyediaan terminal agribisnis di Pangalengan

Zona Padalarang memiliki fungsi kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata. Berdasarkan fungsi tersebut, kriteria pemanfaatan r

76

77

6. Zona Soreang memiliki fungsi kegiatan pemer perdagangan. Berdasarkan fungsi tersebut, krrangka pengembangan zona tersebut adalah : • Penataan sarana dan prasarana • Pengembangan permukiman skala besar • Perdagangan dikembangkan sebagai antisipasi

zona Bandung • Jasa yang mendukung kegiatan fungsi zona • Pengembangan industri non polutan • Pengembangan pertanian sawah irigasi teknis sebagai lumbung padi

Metropolitan Bandung • Penyediaan IPAL industri dan domestik • Rumah Sakit Tipe A • Pengembangan pasar untuk mendukung fungsi zona • Terminal Tipe B

7. Zona Bandung memiliki fungsi kegiatan jasa dan pemerintahan. Berdasarkan fungsi tersebut, kriteria pemanfaatan ruang dalam rangka pengembangan zona tersebut adalah : • Pengembangan permukiman intensif (vertikal) • Revitalisasi pusat kota • Pengendalian perkembangan perdagangan skala besar • Pengembangan wisata belanja • Pengembangan jasa yang mendukung kegiatan fungsi zona • Industri tidak dikembangkan • Pendidikan tinggi tidak dikem• Ru• Penataan pasar yang ada • Terminal Tipe A

kan pemanfaatan dan mensinergikan ng terutama untuk aspek-

pen Sel a (network) antar lem g dal

.6 . Arahan

Peproseja . Ketidaksesuaian atau pel g tekanan per m isme pengendalian dan lemahn hwa untuk mewujudkan terc ta tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pem n terjadi karena rod k spek-aspek pelaksanaan

intahan, pertanian daniteria pemanfaatan ruang dalam

pengalihan perdagangan dari

bangkan mah Sakit Tipe A

Matrik kriteria pemanfaatan ruang di Metropolitan Bandung data dilihat pada tabel 4.7. Untuk aspek kelembagaan memerlukan pembentukan badan yang mengintegrasikan perencanaan, mensinkronntar pelaku pengembangan di kawasan Metro Bandua

aspek: perlindungan kawasan hutan, konservasi dan pengelolaan Das Citarum Hulu, pengembangan industri, pengembangan perumahan dan permukiman,

gembangan perdagangan, dan pengembangan pendidikan tinggi.

ain itu diperlukan juga pengembangan jejaring kerjasamba a pemerintah, swasta, kalangan pendidikan tinggi dan masyarakat luasam pengembangan kawasan Metro Bandung.

4 .2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang

ngendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ses penataan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu

nla dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkanfaktor, seperti an garan tersebut disebabkan oleh beberapa

ke bangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekan Kondisi ini mengisyaratkan baya penegakan hukum.

ip nya pembangunan yang a faatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapatu rencana tata ruang kurang memperhatikan ap

(pemanfaatan ruang) atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang mperhatikan rencana tata ruang. me

ng di Metropolitan Bandung

4.7 Tabel

Matrik Kriteria Pemanfaatan Rua

Penggunaan Lahan Sarana

Pe

Perd Pert

an

Pers

am

did

Ru

ma

Terag

an

gan

Pari

wis

ata

Jasa

Ind

ust

ri

ian

pah

an

IPA

L

Pen

ikan

Tin

g

h s

akit

Pasa

r

min

al

gi

mu

kim

an

Z NA O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zona Bandung 1 1.1 Ψ 3.1 4.1 Ψ Ψ ↓ Ψ Ψ

Zona Soreang 2 1.2 Υ ↓ 4.2 5.2 6.2 ↓ Υ

Zona Le an 11.3 12.3 mb g 3 1.3 2.3 3.3 ↓ 6.3 ↓ ↓

Zona Jati ng ↓ Ψ 8.4 Υ Ψ 12.4 na or 4 1.4 Ψ ↓ ↓

Zona Rancaekek 5 1.5 4.5 5.5 ↓ ↓ Ψ

Zona G. Halu-Ciwidey 6 1.6 Ψ 3.6 5.6 6.6 ↓ ↓ 11.6 12.6

Zona Pa rdala ang 7 1.7 3.7 ↓ 5.7 Ψ Ψ

Keterang : an ↓ Tidak ada 3. 1 Wisata belanja

Ψ Tidak dikembangkan 3. 3 Agrowisata dan ekowisata

Υ Dikembangkan 3. 6 Agrowisata dan ekowisata

Tipe A 3. 7 Ekowisata

Tipe B 4. 1 Perbankan, pemerintahan

TPS 4. 2 Yang mendukung kegiatan Fungsi zona

TPA 4. 5 Perbankan

Grosir 5. 2 Manufaktur

Pasar Induk 5. 5 Industri non polutan

Perhotelan (KDB ≤ 15%) 5. 6 Industri yang mendukung perkebunan

IPAL Industri dan domestik 5. 7 Manufaktur

6. 2 Sawah irigasi teknis

8. 4 IPLT dan IPAL domestik

11. 3 Agribisnis regional

12. 3 Terminal agribisnis

12. 4 Subterminal

12. 6 Terminal agribisnis Sum r

1. 1 Pemukiman intensif (vertikal) 6. 3 Perkebunan dan palawija

1. 2 Skala besar 6. 6 Agribisnis

1. 3 Terbatas (KWT ≤ 15%)

1. 4 Skala sedang dan kecil Pemukiman intensif

1. 5 (vertikal) 11. 6 Lokal

1. 6 Skala kecil

1. 7 Skala Besar dan kasiba

2. 3 Agribisnis be : Hasil Analisis, Bapeda 2005

78

Lembaga pengendalian pemanfaatan ruang adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang

kabgub k surat keputusan.

Tugas

1. rhubungan dengan o ruang.

2. yang tidak

3. engenai perkembangan pemanfaatan ruang.

4. ang.

berlaku, terdiri dari kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dan penertiban rhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Pengawasan merupakan usaha-usaha

ha atau

na tata ruang.

mbil tindakan terhadap ruang yang direncanakan

Sanksi administratif dapat berupa :

1. Penghe

2. Penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan.

3. Denda administratif.

4. Pengurangan lu pe anfaatan ruang.

5 abutan izin em faa n r ng.

Daerah (TKPRD) yang beranggotakan dinas/badan/lembaga propinsi dan upaten/ kota yang terkait dengan penataan ruang. Tim ini ditetapkan oleh ernur dalam bentu

TKPRD adalah :

Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang bepr gram, kegiatan pembangunan dan pemberian izin pemanfaatan

terhadap kegiatan pembangunan Melakukan kegiatan penertiban sesuai dengan rencana tata ruang.

Mengumpulkan laporan m

Mengevaluasi pemanfaatan ru

Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang teatau kegiatan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Kegiatan pengawasan terdiri dari pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.

Bentuk pelaporan dalam ketentuan ini adalah kegiatan memberikan informasi secara objektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak esuai dengan rencana tata ruang. Bentuk pemantauan adalah usas

perbuatan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, sedangkan bentuk evaluasi adalah usaha untuk menilai kemajuan kegiatan emanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencap

Penertiban merupakan usaha-usaha untuk mengapelanggaran pemanfaatan ruang, agar pemanfaatandapat terwujud. Tindakan penertiban dilakukan melalui pemeriksaan dan penyidikan atas semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuk penertiban dapat berupa :

a. Sanksi administrasi dan pembatalan kebijakan daerah

Penyimpangan yang memerlukan sanksi administrasi dan pembatalan kebijakan dilaporkan oleh TKPRD kepada Gubernur dan ditindaklanjuti oleh Bawasda dan Biro Hukum. Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

ntian sementara pelayanan administratif.

as

p

m

an. Penc ta ua

79

b. Sanksi pida d pe t

Penyimpangan ya berkaitan dengan tindak pidana dilaporkan oleh TKPRD da Gub nu an pro s ih eh Kepolis d Kejaksaan.

Selain nyidik P RI yan bertugas menyidik ti ak ida , dikan atas tindak a se ai na a a

ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pe wa Neg i Si l ( NS) i gan m ta Da h yang pe

dengan peraturan perundang nda gan yang erla u.

deng P No. 2 Tahu 0 n a ta RPropinsi Jawa Barat, bahwa setiap orang yan uan yang diatur

en na a n a d idana kurungan n ma 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-ba yaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta

. Sel it ind p na ta ela ga a ata ru y mengaki atkan perusakan dan aran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai raturan perundang-

ngan y b

Mekanisme pengendal aatan rua g tersebut diatas berlaku p Metropolitan ain mengatur l-hal bu a-kriteria pen ya g d tu pada setiap zona di M tan Bandungdengan alasan untuk mengendalikan perkembangan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan pe gem an pemanfaata u g.

c. Insenti da ntif

Perangkat insentif adalah pengaturan yang bertujuan mem an terhadap ke nga penataan ruadisinsen f a a rtujuan membatas buha ataumengurangi keg a g ti ja n dengan penataan aturaninsentif sin n untuk : 1. Mendorong/merangsang pembang an yang sejalan dengan rencan

ruang 2. Menghambat n yang

tata ruan3. Memberikan peluang kepada peng

berpartisipasi dalam pembangunan.

Penerap se unaka u tuk mendoro ca n

etapkan. ikan peluang pemanfaatan ruang berfungsi lindung an dukungan sarana maupun prasarana

l.

Semakin anfaatan ruang semakin tinggi pula nilai

retribusinya dengan tujuan mengembalikan pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan fungsi utama yang telah ditetapkan.

na an rda a

ng kepa er r d di se leb lanjut ol ian an

Pejabat Pe OL g nd p napenyi pid na bag ma dimaksud dal m Peratur n Daerah

ga i er pi PP dlingkun Pe erin h era ngangkatannya ditetapkan sesuai

-u n b k

Sesuai an erda n 2 03 tentang Re can Ta uang Wilayah g melanggar ketent

didalam r ca tat rua g, d pat iancam p pali g lan

rupiah) ain u t ak inda a s p ng ran pem nfa n ang angb pencem

dengan peunda

ang erlaku.

ian pemanf n ula di Bandung. Sel ha terse t, terdapat kriterigendalian n ia r etropoli

n bang n r an

f n Disinse

berikan rangsang giatan yang seiring de n ng, sedangkan perangkat

ti dal h pengaturan yang be i pertum n iatan y n dak se la ruang. Peng

dan di sentif dilakuka un a tata

/membatasi pembanguna tidak sesuai dengan rencana g

embang dan masyarakat untuk

an in ntif dig n n ng ter painya perlindunga terhadap kawasan berfungsi lindung, konservasi air dan tanah. Bentuk insentif ini antara lain: - Kemudahan pemberian ijin baik dalam administrasi, waktu maupun

biaya untuk pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis yang telah dit

- Lebih memberdengan penyedia

- Kompensasi, imbalan kepada masyarkat yang tidak mengubah pemanfaatan ruang yang sesuai denga ketentuan kebijakan operasiona

Penerapan disinsentif digunakan sebagai pengekang terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, terdiri dari: - Untuk penyesuaian pemanfaatan ruang, dikenakan retribusi.

tinggi tingkat perubahan pem

80

- Pembatasan sarana dan prasarana hanya sesuai dengan kebutuhan arahan fungsi utama. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari perubahan fungsi yang telah ditetapkan.

- Kewajiban pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan (development impact fee)

- Pengenaan denda (development charge) pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

81