Upload
hanafi-muhammad
View
69
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
54 TAHAP PERENCANAAN
BAB IV
TAHAP PERENCANAAN
Tahap perencanaan merupakan lanjutan dari tahapan persiapan. Kegiatan-
kegiatan dalam tahapan ini akan dilakukan di RT atau RW (atau dengan sebutan
lainnya) setempat.
Adapun kegiatan utama pada tahap perencanaan meliputi:
4.1. PROMOSI SANITASI
Upaya menyebarluaskan informasi tentang suatu usaha pencegahan penyakit
yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup
manusia.
4.2. PELAKSANAAN PEMETAAN SANITASI KELURAHAN
Pemetaan Sanitasi Kelurahan dilakukan oleh BKM / LKM dan KSM di bantu
oleh kader masyarakat setempat dan di fasilitasi TFL untuk melakukan
pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi pelayanan sanitasi kelurahan,
kondisi kependudukan, sampai dengan permasalahan sanitasi yang dihadapi
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
TAHAP PERENCANAAN 55
sebagai bahan untuk menyusun CSIAP dan Rencana Kerja Masyarakat. Contoh
Format dan petunjuk yang digunakan dalam proses ini dapat dilihat dalam Format
2.1-2.4 Lampiran
Data dan Informasi yang akan digali melalui Pemetaan Sanitasi Kelurahan ini
adalah:
1. Kondisi wilayah, dilakukan dengan membuat peta sederhana kawasan desa,
yang berisi:
Tata letak tapak,
Status tanah dan penguasaan,
Peta Jaringan Sanitasi,
Kondisi Prasarana dan Sarana Sanitasi yang ada,
Permasalahan Sanitasi yang ada (Kesehatan dan Pencemaran Lingkungan)
(lihat Format 2.4)
2. Kondisi demografi, dilakukan dengan:
Pengumpulan dan pemutakhiran data kependudukan;
Pengumpulan data sosial masyakarat seperti tingkat pendidikan, strata
ekonomi;
Pengumpulan data permasalahan kependudukan yang mencakup
permasalahan sosial seperti konflik antar penduduk;
Pemetaan Sanitasi Kelurahan dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi, BKM/LKM
bersama dengan KM dan TFL serta relawan masyarakat dari masing-masing
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
56 TAHAP PERENCANAAN
RT/RW (atau sebutan lainnya) .
4.3. PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI PERBAIKAN SANITASI
(COMMUNITY SANITATION IMPROVEMENT ACTION PLAN
/CSIAP)
Dari hasil Pemetaan Sanitasi Kelurahan, kemudian Pokja Sanitasi, KM
didampingi oleh BKM/LKM dan TFL melakukan identifikasi permasalahan dan
pemetaan kondisi sanitasi kelurahan. Hasil identifikasi permasalahan kemudian
dicermati bersama oleh Pokja Sanitasi dan KM yang didampingi TFL untuk
merumuskan kondisi sanitasi kelurahan, serta menyusun Dokumen Rencana
Perbaikan Sanitasi di tingkat Kelurahan atau Community Sanitation Improvement
Action Plan (CSIAP).
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
TAHAP PERENCANAAN 57
Bagan Alur Penyusunan CSIAP
PPEEMMBBEENNTTUUKKAANN
PPOOKKJJAASSAANN
KKEELLUURRAAHHAANN
BBEERRSSAAMMAA
BBKKMM//LLKKMM
DDAANN KKMM
PPEEMMEETTAAAANN SSAANNIITTAASSII
KKEELLUURRAAHHAANN KKOONNDDIISSII GGEEOOGGRRAAFFIISS
KKOONNDDIISSII DDEEMMOOGGRRAAFFII
IINNDDEENNTTIIFFIIKKAASSII MMAASSAALLAAHH
PPEENNEENNTTUUAANN DDAAEERRAAHH
BBEERRMMAASSAALLAAHH
UUPPAAYYAA PPEERRBBAAIIKKAANNDDOOKKUUMMEENN CCSSIIAAPP
((RREENNCCAANNAA AAKKSSII PPEERRBBAAIIKKAANN
SSAANNIITTAASSII TTIINNGGKKAATT KKEELLUURRAAHHAANN
33 TTAAHHUUNNAANN))
RREEMMBBUUGG
KKEELLUURRAAHHAANN TTAAHHAAPP II
RREEMMBBUUGG
KKEELLUURRAAHHAANN TTAAHHAAPP IIII
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
58 TAHAP PERENCANAAN
Penyusunan Dokumen Rencana Perbaikan Sanitasi dilakukan dengan:
1. Penyusunan daftar identifikasi masalah, yang dilakukan dengan
mengkompilasi data dan permasalahan sanitasi;
2. Penentuan daerah-daerah bermasalah, penentuan daerah bermasalah
diidentifikasi dari hasil kompilasi data dan permasalahan sanitasi yang disusun
yang kemudian dinilai skala prioritasnya dengan menggunakan Metoda
Metaplan. Dengan menggunakan metaplan, penentuan daerah penerima
manfaat program dapat dilakukan secara optimal.
Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi/CSIAP ini disusun secara partisipatif oleh
PokjaSan Kelurahan dan BKM/LKM dengan didukung oleh perwakilan masyarakat,
tokoh masyarakat dan dilakukan konsultasi kepada pemerintah setempat,
masyarakat dan Pokja AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota. Hal yang perlu ditekankan
pada tahap ini adalah bahwa usulan kegiatan yang muncul harus sesuai dengan
Strategi Sanitasi Kabupaten/kota yang telah disusun oleh pemerintah
kabupaten/kota, dalam hal ini maka masyarakat dengan didampingi oleh fasilitator
harus berkoordinasi dengan tim Pokja AMPL/Sanitasi tingkat kabupaten/kota.
CSIAP merupakan perencanaan partisipatif jangka menengah, dengan
jangka waktu 3 tahun, mengenai rencana investasi pembangunan sarana sanitasi
komunal, upaya peningkatan kualitas hygiene dan perilaku hidup bersih dan sehat
tingkat kelurahan dari hasil pemetaan sanitasi serta usulan kegiatan pembangunan
skala kecil yang diusulkan oleh kelompok masyarakat. Hasil pemetaan sanitasi
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
TAHAP PERENCANAAN 59
menjadi input penting dalam penyusunan perencanaan ini.
Kerangka isi dokumen CSIAP sebagai berikut:
KATA PENGANTAR (dari PokjaSan kelurahan)
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
1.2. Pengertian Dasar Sanitasi.
1.3. Maksud dan Tujuan.
BAB II PROFIL KELURAHAN
2.1. Administratif, kependudukan, Pendidikan, Kesehatan, Sosial
Masyarakat, Perekonomian.
2.2. Kelembagaan masyarakat.
BAB III PROFIL SANITASI KELURAHAN
3.1. Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Sanitasi.
3.2. Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga.
3.3. Pengelolaan Persampahan.
3.4. Pengelolaan Drainase lingkungan.
3.5. Penyediaan Air Bersih.
BAB IV IDENTIFIKASI PERMASALAHAN SANITASI
(Rumusan permasalahan Sanitasi yang ada di kelurahan, termasuk identifikasi
kawasan yang beresiko sanitasi)
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
60 TAHAP PERENCANAAN
BAB V UPAYA PENGEMBANGAN PENGELOLAAN SANITASI
(Rumusan usulan program dan kegiatan serta rencana tindak pengembangan
pengelolaan sanitasi di kelurahan).
BAB VI PROGRAM PENDUKUNG PERUBAHAN PERILAKU
(kegiatan pendukung terjadinya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat)
BAB VII PENUTUP
LAMPIRAN
Hasil dari perumusan masalah kemudian dijadikan bahan dalam Rembug Kelurahan
Tahap II.
4.4. REMBUG KELURAHAN TAHAP II
Setelah pemetaan sanitasi dan penyusunan CSIAP, maka tahapan
berikutnya adalah melakukan Rembug Kelurahan Tahap II. Kegiatan ini disiapkan
oleh BKM/LKM dengan dukungan Kader Masyarakat dan TFL.
Rembug Kelurahan Tahap II dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka
untuk merumuskan prioritas titik lokasi penanganan permasalahan sanitasi.
Tujuan Rembug Kelurahan Tahap II:
1. Merumuskan prioritas permasalahan yang terdapat di kelurahan;
2. Menentukan titik lokasi penanganan permasalahan;
3. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan pembangunan.
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
TAHAP PERENCANAAN 61
Jenis infrastruktur yang akan dibangun harus disesuaikan dengan kriteria
teknis program Sanimas
Proses yang dilakukan dalam Rembug Kelurahan Tahap II adalah sebagai
berikut:
1. Penjelasan kembali prinsip-prinsip program Sanimas;
2. Pemaparan kondisi dan permasalahan sanitasi kelurahan diperoleh dari hasil
pemetaan sanitasi dan telah disusun di dalam CSIAP;
3. Verifikasi CSIAP oleh seluruh peserta;
4. Paparan TFL mengenai Alternatif Solusi Permasalahan, dalam kerangka masa
sekarang dan masa yang akan datang;
5. Peserta rembug kelurahan dibagi ke dalam beberapa kelompok diskusi dimana
masing-masing kelompok tersebut membuat prioritas penanganan
permasalahan (sesuai dengan Format Penentuan Prioritas);
6. Kemudian dilakukan pleno untuk membahas Prioritas Penanganan
Permasalahan;
7. Identifikasi Prioritas Lingkungan Penerima Manfaat berdasarkan skor hasil
pemetaan sanitasi;
8. Penentuan titik lokasi;
9. Pembuatan Berita Acara Rembug Kelurahan tahap II yang dilakukan oleh
BKM/LKM dan dibantu oleh Kader dan TFL (Format 2.5-2.8 Lampiran).
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
62 TAHAP PERENCANAAN
Peserta Rembug Kelurahan Tahap II
1. Masyarakat umum;
2. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kelompok/Organisasi Masyarakat serta
anggota masyarakat secara luas;
3. Pemerintahan Kelurahan, Para Pengurus RT/RW (atau sebutan lainnya)
setempat, Pemerintah Kecamatan, Pokjasan;
4. Peserta yang hadir pada Rembug Kelurahan Tahap II minimal 30% perempuan.
4.5. REMBUG TINGKAT RT/RW (ATAU SEBUTAN LAINNYA) TAHAP I
(PENYIAPAN PEMETAAN RPA)
Tahapan perencanaan di tingkat lokasi program lokasi titik pembangunan
sarana sanitasi yang telah ditentukan pada Rembug Kelurahan Tahap II sebelumnya,
dimulai dengan Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau sebutan lainnya) Tahap I.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk sosialisasi program di titik lokasi, dan persiapan
pelaksanaan Pemetaan Sanitasi dengan RPA.
Rembug warga RT/RW (atau sebutan lainnya) dilaksanakan dalam bentuk
diskusi terbuka yang diharapkan mampu menentukan waktu, tempat, dan
partisipan dalam pelaksanaan RPA. Dalam Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau
sebutan lainnya), sangat disarankan untuk mengundang TFL atau perwakilan
BKM/LKM sebagai narasumber dalam pertemuan. Rembug RT/RW (atau sebutan
lainnya) harus dilakukan tersendiri sebagai dokumen resmi pertanggungjawaban
kegiatan.
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
TAHAP PERENCANAAN 63
Tujuan Rembug RT/RW (atau sebutan lainnya) tahap I
1. Menyebarluaskan informasi program sampai ke tingkat RT/RW (atau sebutan
lainnya) serta menyampaikan hasil Rembug Kelurahan kepada masyarakat;
2. Merencanakan jadwal dan pelaksanaan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi dengan
metode RPA.
Proses yang dilakukan dalam Rembug Tingkat RT/RW (atau sebutan lainnya)
Tahap I adalah sebagai berikut:
1. Penjelasan kembali prinsip-prinsip program Sanimas di tingkat RT/RW
(atau sebutan lainnya) ;
2. Paparan narasumber mengenai sistem seleksi lingkungan/kampung dalam
program, dan pelaksanaan pemetaan sanitasi;
3. Peserta musyawarah kemudian menentukan waktu dan pelaksanaan pemetaan
sanitasi dengan metode RPA sebagai bahan penyusunan RKM.
4.6. PELAKSANAAN PEMETAAN KEBUTUHAN SANITASI DENGAN RPA
Setelah masyarakat menentukan jadwal dan waktu pelaksanaan Pemetaan
Kebutuhan Sanitasi dengan RPA pada Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau sebutan
lainnya) Tahap I, kemudian BKM/LKM/PokjaSan dibantu TFL dan Kader Masyarakat
melaksanakan Pemetaan Sanitasi dengan metode RPA.
RPA merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pemetaan
kondisi sanitasi masyarakat, masalah yang mereka hadapi, serta kebutuhan untuk
memecahkan masalah sanitasi secara cepat dan dilakukan secara partisipatif, atau
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
64 TAHAP PERENCANAAN
bersama-sama masyarakat.
Alasan penggunaan metode ini adalah :
1. Memposisikan masyarakat sebagai subyek;
2. Memberikan ”ruang” kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan
keinginannya;
3. Sebagai media pemberdayaan masyarakat pada tingkat bawah (grass root
level).
Tujuan Pemetaan Kebutuhan Sanitasi:
Secara umum, tujuan pemetaan sanitasi adalah
1. Teridentifikasinya masalah sanitasi
2. Teridentifikasinya usulan pemecahan masalah
3. Pemecahan masalah mendasarkan pada kemampuan sendiri yang dilakukan
partisipatif, sistematis dan cepat
4. Terseleksinya usulan masyarakat yang paling siap untuk dilaksanakan program
Sanimas.
Untuk menilai kesiapan masyarakat, dengan menggunakan metode RPA
akan diukur 3 (tiga) variabel, yaitu:
1. Kesiapan masyarakat untuk berkontribusi;
2. Kondisi tingkat pelayanan sanitasi layak
3. Tingkat kepadatan penduduk.
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
TAHAP PERENCANAAN 65
Kegiatan Pemetaan Sanitasi dilaksanakan oleh KSM dengan didukung oleh
kader masyarakat, perwakilan warga masyarakat.
Penjelasan secara rinci mengenai metode RPA disajikan di dalam pedoman
RPA, CSIAP dan RKM, serta format-format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
RPA dan Penyusunan RKM dapat dilihat pada Format 3.5-3.6 Lampiran.
Dari hasil RPA, KSM dapat menentukan titik yang paling tepat di RT/RW
(atau sebutan lainnya) terpilih yang membutuhkan sarana sanitasi. Setelah itu
KSM melanjutkannya dengan penyusunan RKM. Untuk lebih jelasnya proses RPA
dapat dilihat pada Buku Lampiran Pedoman, Lampiran 2 Petunjuk Survey.
4.7. REMBUG WARGA TINGKAT RT/RW (ATAU SEBUTAN LAINNYA)
TAHAP II
Setelah titik pelaksaaan Pemetaan RPA, kemudian dilaksanakan Rembug
Warga Tingkat RT/RW (atau sebutan lainnya) Tahap II untuk mempresentasikan
hasil Pemetaan RPA, serta memilih Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Sanitasi.
Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau sebutan lainnya) Tahap II harus dilakukan
tersendiri sebagai dokumen resmi pertanggungjawaban kegiatan.
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
66 TAHAP PERENCANAAN
Tujuan Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau sebutan lainnya) Tahap II
1. Memaparkan hasil Pemetaan Kebutuhan Sanitasi dengan RPA kepada
masyarakat, serta menentukan titik lokasi pembangunan;
2. Membentuk KSM Sanitasi;
3. Merencanakan jadwal dan pelaksanaan Penyusunan RKM;
4. Peserta yang hadir pada rembug RT/RW (atau sebutan lainnya) Tahap II
minimal 30% perempuan.
Proses yang dilakukan dalam Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau sebutan
lainnya) Tahap II adalah sebagai berikut:
1. Paparan kembali oleh narasumber mengenai sistem seleksi
lingkungan/kampung dalam program, dan pelaksanaan pemetaan sanitasi;
2. Pemaparan hasil Pemetaan Sanitasi kepada masyarakat;
3. Peserta musyawarah kemudian memilih anggota KSM Sanitasi;
4. Peserta musyawarah kemudian menentukan waktu dan pelaksanaan
penyusunan RKM;
KSM selaku pelaksana pembangunan infrastruktur akan bertanggung
jawab selama proses pelaksanaan program mulai dari perencanaan (penyusunan
RKM dan DED-RAB) dan pelaksanaan konstruksi.
Bentuk dan susunan pengurus KSM Sanitasi sesuai dengan hasil
kesepakatan musyawarah masyarakat, dan ditetapkan melalui surat keputusan
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
TAHAP PERENCANAAN 67
kelurahan yang diketahui oleh kecamatan setempat. Namun, apabila dibutuhkan,
pembentukan/kepengurusan KSM Sanitasi dan AD/ART KSM dapat dilegalkan
melalui notaris setempat.
KSM Sanitasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Seksi Kontribusi, Seksi
Operasi dan Pemeliharaan dan Seksi Kampanye Kesehatan.
Dengan tugas sebagai berikut:
1. Ketua:
Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan;
Memimpin pelaksanaan tugas panitia dan kegiatan rapat-rapat.
2. Sekretaris:
Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan tata usaha serta
dokumentasi;
Melaksanakan surat-menyurat;
Melaksanakan pelaporan kegiatan pembangunan secara bertahap.
3. Bendahara:
Menerima, menyimpan dan mengeluarkan/membayar sesuai dengan
Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah ditetapkan;
Melakukan pengelolaan administrasi keuangan dan pembukuan realisasi
serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola mingguan dan
bulanan.
4. Seksi Tenaga Kerja:
Melakukan inventarisasi tenaga kerja;
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
68 TAHAP PERENCANAAN
Melakukan rekrutmen tenaga kerja;
Mengatur tenaga kerja di lapangan;
Mengatur dan mengkoordinir material yang diperlukan;
Pengawasan kepada pekerja dan bekerjasama dengan mandor.
5. Seksi Kontribusi:
Melakukan penarikan kontribusi dari masyarakat berupa uang dan
menyerahkan pada bendahara.
6. Seksi Logistik:
Bertanggung jawab terhadap keamanan material selama pembangunan;
Membuat laporan tentang keadaan material;
Mengalokasikan material sesuai dengan kebutuhan pekerjaan konstruksi.
7. Seksi Kampanye Sanitasi:
Mengorganisir kegiatan kampanye Santasi di masyarakat dan melibatkan
tenaga sanitarian;
Membantu dalam penyuluhan Sankitasi masyarakat;
Melakukan monitoring terhadap upaya penyehatan lingkungan.
Catatan:
Untuk sebagai catatan, bahwa mekanisme kerja KSM tercantum dalam
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang disepakati oleh
pengurus KSM dan seluruh calon pengguna/penerima manfaat. Sementara, status
pembentukan KSM disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Lurah yang diketahui
oleh Camat setempat.
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
TAHAP PERENCANAAN 69
4.8. PENYUSUNAN RKM
Rencana kegiatan masyarakat (RKM) merupakan bukti dokumen resmi
perencanaan perbaikan sanitasi oleh masyarakat, sekaligus sebagai dasar untuk
pencairan dana/material dari berbagai stakeholder yang telah memberikan
komitmen RKM hanya akan dilakukan oleh masyarakat yang lingkungannya
terseleksi sebagai titik lokasi pembangunan sarana sanitasi. Penyusunan RKM
dilakukan dengan pendekatan partisipatif, artinya semaksimal mungkin
melibatkan masyarakat (laki-laki dan perempuan) dalam semua kegiatan yang
dilakukan, baik manajemen maupun teknis. Pekerjaan yang membutuhkan keahlian
teknis diserahkan kepada tenaga ahli, namun tetap melibatkan masyarakat.
Dokumen RKM ini berisi mengenai :
1. Profil Lokasi
2. Ketersediaan lahan
3. Penentuan Calon Pengguna
4. Jenis dan Besaran Swadaya
5. Pemilihan Teknologi Sarana Sanitasi
6. Detailed Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB),
7. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi
8. Mekanisme Pencairan Dana
9. Rencana Penggunaan Dana
10. Struktur Organisasi Pelaksana
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
70 TAHAP PERENCANAAN
11. Rencana Penguatan Kapasitas Masyarakat
12. Rencana Operasi dan Pemeliharaan
Dalam penyusunan RKM ini, TFL berkewajiban untuk memberikan
bimbingan baik teknis dan manajemen kepada KSM seperti contoh berikut dibawah
ini:
1. Rekomendasi Pilihan Sarana Sanitasi
Rekomendasi Pilihan Sarana Sanitasi ini berisikan
Latar Belakang yang mendasari Kegiatan, didasarkan pada Hasil Survey;
Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai dengan Pelaksanaan Pembangunan
Sarana Sanitasi;
Manfaat Pekerjaan terhadap warga dan Lingkungan Hidup Warga;
Pelaksanaan Pekerjaan, baik yang berhubungan dengan Dana, Waktu,
Pelaksana dan Pelaku-pelaku lain yang mungkin terlibat;
Kebutuhan Lahan untuk kegiatan yang diusulkan, serta mekanisme
pelaksanaannya;
Mekanisme Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pengawasan
Profil Lokasi Sasaran yang menunjukkan Kondisi Awal dan Data Prasarana
Sanitasi setempat
2. Usulan Rencana Operasi dan Pemeliharaan
Operasi dan Pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan
sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
TAHAP PERENCANAAN 71
Prasarana dan Sarana tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana.
Pelibatan masyarakat dalam Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan dilakukan
dengan dibentuknya Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).
Tujuan Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Terbangun adalah:
1. Tersedianya infrastruktur yang tetap berfungsi dengan kualitas dan umur
pelayanan yang sesuai dengan rencana;
2. Pemeliharaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, dapat menghemat biaya
pemeliharaan;
3. Tersedianya organisasi pengelola yang aktif dan berfungsi dengan baik. Pada
tahap persiapan usulan RKM, rencana operasi dan pemeliharaan baru disusun
sebagai rencana awal, sedangkan finalisasi rencana operasi dan pemeliharaan
dibahas dan ditetapkan melalui Rembug Warga Tingkat RT/RW (atau sebutan
lainnya) Tahap III sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
4. Usulan rencana pembiayaan operasi dan pemeliharaan
5. Pada dasarnya sumber pendanaan operasi dan pemeliharaan adalah warga
pemanfaat infrastruktur dengan berlandaskan gotong royong dan kesadaran
bahwa pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan infrastruktur adalah
tugas bersama seluruh warga pemanfaat, bukan milik pemerintah atau
aparat.
6. Namun, pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan selain bersumber dari
iuran warga diharapkan didukung oleh APBD.
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
72 TAHAP PERENCANAAN
7. Pada tahap penyusunan RKM, aspek pembiayaan baru disusun pada tahap
identifikasi dari rencana pembiayaan. sedangkan secara mendetail terhadap
aspek operasi dan pemeliharaan didiskusikan dalam Rembug Warga Tingkat
RT/RW (atau sebutan lainnya) Tahap III. Contoh Penyusunan Usulan dapat
dilihat di (Format 4.1-4.4 Lampiran).
4.9. PENYUSUNAN DED DAN RAB
Setelah RKM, langkah selanjutnya adalah Penyusunan Rencana Teknis dan
RAB yang dilaksanakan oleh BKM/LKM, KM dengan dibimbing oleh TFL. Hasil dari
Kegiatan ini harus dikonsultasikan dengan Satker PIP dan TAMK.
Pada Tahap ini dilaksanakan:
1. Penyusunan Rencana Teknis; Hasil Penyusunan Rencana Teknis diwujudkan
dalam Dokumen Rencana Teknis dan Gambar Desain Teknis (Format 4.8
Lampiran);
2. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); Hasil Penyusunan RAB
berupa Perhitungan Volume Pekerjaan, (berdasarkan Rencana Teknis yang
telah disusun), harga dari berbagai macam bahan/ material, alat dan tenaga
yang dibutuhkan pada suatu konstruksi (Format 4.9 Lampiran).
Tujuan Kegiatan Penghitungan Rencana Anggaran Biaya adalah untuk
Memprediksi Biaya Pelaksanaan. Melalui Penghitungan RAB dapat diketahui
Taksiran Biaya setiap item/sub kegiatan. Perlu dicatat bahwa taksiran biaya yang
dibuat bukanlah biaya sebenarnya. Biaya sebenarnya akan diperoleh pada saat
pelaksanaan. Dalam penyusunan RAB, KSM dibimbing oleh TFL dan TAMK.
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
TAHAP PERENCANAAN 73
4.10. PENGAJUAN DOKUMEN RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
Usulan RKM yang telah difinalisasi dan rencana DED serta RAB tersebut
dikonsolidasikan dalam satu buku, dijilid dengan judul: Dokumen Rencana Kerja
Masyarakat.
Dalam dokumen RKM, semua hasil dari Penyusunan RKM dikonsolidasikan
1. Profil Lokasi
2. Ketersediaan lahan
3. Penentuan Calon Pengguna
4. Jenis dan Besaran Swadaya
5. Pemilihan Teknologi Sarana Sanitasi
6. Detailed Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB),
7. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi
8. Mekanisme Pencairan Dana
9. Rencana Penggunaan Dana
10. Struktur Organisasi Pelaksana
11. Rencana Penguatan Kapasitas Masyarakat
12. Rencana Operasi dan Pemeliharaan
Pedoman PelaksanaanSANIMAS
74 TAHAP PERENCANAAN
Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Masyarakat.
Verifikasi Dokumen Rencana Kerja Masyarakat dilakukan oleh DPIU. Usulan
dokumen harus selaras dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah,
Kriteria Teknis yang ada dan Prioritas Pembangunan Daerah, dengan demikian
tidak terjadi Pendanaan Pembangunan yang tumpang-tindih. Pada Verifikasi ini,
dapat dilakukan kunjungan lapangan oleh DPIU untuk mengetahui Situasi dan
Kondisi Lapangan (Format 4.5 Lampiran). Verifikasi dan asistensi Dokumen
disarankan agar tidak lebih dari 7 hari dihitung sejak masuknya dokumen ke DPIU.
Finalisasi Dokumen Rencana Kerja Masyarakat
Finalisasi dilakukan oleh KSM, BKM/LKM dan Kader Masyarakat dengan
Pendampingan dari TFL dan DPIU. Finalisasi Usulan RKM dilakukan untuk
Perbaikan dan Pembenahan Usulan RKM berdasarkan hasil verifikasi oleh DPIU,
terutama apabila ditemukan hal-hal yang belum sempurna. Setelah dilakukan
Finalisasi, maka Dokumen Rencana Kerja Masyarakat dapat digunakan untuk pada
tahap selanjutnya yaitu Pelaksanaan Fisik.