9

Bab Dua

Tinjauan Pustaka

Pengantar

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang dipakai

sebagai landasan pemikiran teoritis mengenai partisipasi masyarakat

dalam pembangunan. Selanjutnya konsep pemikiran teoritis yang telah

dikembangkan dari literatur-literatur tersebut akan membantu penulis

menganalisa hasil penelitian mengenai keterlibatan masyarakat dalam

rencana pembangunan PLTP di Desa Idamdehe, Kecamatan Jailolo,

Kabupaten Halmahera Barat. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan beberapa konsep yang dianggap relevan, yaitu teori

tentang partisipasi, persepsi, sikap, resistensi, dan konsep

pembangunan berkelanjutan.

Partisipasi

Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat

lokal dalam menetapkan dan melaksanakan agenda mereka, sehingga

kontrol berada pada masyarakat lokal. Dalam aksinya, masyarakat lokal

melakukan aksi kolektif (Nemarundwe dan Richards, 2002: 169).

Menurut Uphoff dan Cohen (dalam Ife, 2008: 296), partisipasi

menekankan pada peran rakyat dalam pengambilan keputusan. Sejalan

dengan pemikiran Uphoff dan Cohen, Kartasasmita1 mengatakan

bahwa peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan

keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur

yang sungguh penting, Pengalaman banyak negara menunjukkan

bahwa agar pembangunan dapat berhasil, partisipasi masyarakat amat

1 www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20ginanjar.pdf

10

diperlukan. Partisipasi harus dilandasi oleh kesadaran, bukan karena

paksaan.

Kerstan, (dalam Nemarundwe dan Richards, 2002 : 170-171),

memaparkan ada tingkatan-tingkatan yang harus dilalui untuk

mencapai aksi kolektif dalam kegiatan pasrtisipasi atau lebih dikenal

dengan sebutan “The Ladder Of Participation”. Berikut merupakan

ilustrasi gambar tentang “The Ladder Of Participation”, yaitu:

Sumber: Kerstan, (dalam Nemarundwe dan Richards, 2002)

Berdasarkan gambar di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

Tangga pertama, partisipasi pasif, yaitu dalam tahapan ini respon

masyarakat terhadap tingkatan berpartisipasi masih menerima

informasi. Tangga kedua, berpartisipasi untuk mendapatkan

keuntungan, yaitu masyarakat berpartisipasi disebabkan adanya

manfaat yang akan diterima jika mereka berpartisipasi. Tangga ketiga,

kerjasama, yaitu respon masyarakat positif sehingga adanya kerjasama

yang dihasilkan. Tangga keempat, konsultasi, yaitu masyarakat

membutuhkan konsultasi terhadap kegiatan yang akan diambil/buat.

Tangga kelima, kolaborasi. Kolaborasi adalah adanya kerja sama antara

masyarakat dan pihak luar dalam melakukan kegiatan. Tangga keenam,

11

aksi kolektif atau aksi bersama, yaitu tingkatan partisipasi yang

mengikutsertakan masyarakat secara bersama-sama dengan pihak luar

dalam perencanaan serta pengambilan keputusan. Dalam tulisan

Nemarundwe dan Richards (2002), tentang “The Ladder Of Participation”, partisipasi dipahami sebagai dinamika yang menuju

arah positif, karena konsep pendekatan pembangunan yang digunakan

adalah Bottom Up. Partisipasi masyarakat dalam penelitian

Nemarundwe dan Richards, tegas karena masyarakat lokal dapat

memetakan kebutuhan mereka sendiri tanpa adanya intervensi dari

pihak luar, sehingga pembangunan dan program yang akan dilakukan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Akan tetapi menurut Syahdan (dalam Riansyah, 2012: 33), dia

mengingatkan dalam tulisannya bahwa perlunya bersikap hati-hati

terhadap konsep partisipasi. Ada beberapa hal yang perlu dicermati

tentang pemaknaan partisipasi, yaitu: a). Partisipasi bukan mobilisasi

dan sosialisasi. Artinya partisipasi sering dianggap sebagai kehadiran

masyarakat secara massal atau menggerakan orang untuk berkumpul

dan melakukan sesuatu (mobilisasi), kebijakan publik dianggap sudah

partisipatif tatkala publik berkumpul bukan pada forum

permusyawaratan, akan tetapi pada forum sosialisasi. b). Partisipasi

tidak terhenti pada kerangka keterwakilan formal prosedural. Meski

partisipasi harus diwadahi dalam berbagai prosedur komunikasi, bukan

berarti mekanisme pengorganisasian opini publik hanya berada dalam

prosedur formal. Ruang partisipasi seharusnya diperlebar sampai batas

terluar dari kekuasaan komunikatif, yakni suara-suara bawah, media

massa, serta berbagai aspirasi dan opini publik di forum warga.

Keterwakilan dalam proses komunikasi publik dalam masyarakat

majemuk harus terbuka secara kritis. c). Partisipasi sebagai agama baru.

Paradigma partisipatif pada hakikatnya menggeser bandul orientasi

perbincangan tentang pembangunan dari negara dan pasar kepada civil society. Namun bukan berarti semua yang dari masyarakat adalah

benar dan sahih. Dalam pencapaian konsesus pembangunan tidak bisa

dianggap bahwa kepentingan masyarakat selalu menjadi premis mayor

dalam proses diskursif dan sementara kepentingan negara dianggap

premis minor. d). Partisipasi bukan hanya vote, tapi juga voice.

12

Demokrasi deliberatif memang lekat dengan dihasilkannya konsesus-

konsesus bersama. Namun bukan berarti proses mewujudkannya

dilakukan dengan pendekatan efektif dan efisien seperti dalam logika

produksi. Partisipasi bukan hanya masalah keterlibatan publik untuk

memberikan pilihan (vote) namun lebih menekankan pada

penyampaian aspirasi (voice) dan mendiskursifkannya secara

berkualitas. Sebuah kesepakatan perencanaan pembangunan lebih baik

tertunda karena alasan belum maksimal proses diskursifnya, dari pada

dihasilkan secara efektif dan efisien namun berpotensi merugikan

banyak kelompok kepentingan.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Nemarundwe dan

Richards (2002) tentang “The Ladder Of Participation” dan menurut

pemikiran Arnstein (dalam Ife, 2008, 299: 300), tentang “Jenjang

Partisipasi Warga Negara”. Arstein (1969),

Dari topologi ini, jelaskan bahwa apa yang mungkin dikatakan

sebagai partispasi dapat berkisar dari manipulasi oleh pemegang

kekuasaan sampai kepada warga negara yang memiliki kontrol

terhadap keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan

mereka, yang bervariasi menurut tingkat kontrol.

Kontrol warga negara

Manipulasi

Kekuasaan didelegasikan

Kemitraan

menenangkan

konsultasi

menginformasikan

terapi

Derajat kekuatan warga negara

Derajat tokenisme

Non- partisipasi

13

Persepsi

Menurut Liliweri (1997:138), kata persepsi seringkali dimaknai

dengan pendapat, sikap, penilaian, perasaan dan lain-lain. Yang pasti,

tindakan persepsi, penilaian, perasaan, bahkan sikap selalu berhadapan

dengan suatu objek atau suatu peristiwa tertentu. Persepsi selalu

menggambarkan pengalaman manusia tentang objek, peristiwa atau

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi

atau menafsirkan pesan tentang objek tersebut.

Persepsi individu tidak hadir sendiri tetapi terdiri dari

beberapa bagian, yakni sensasi, atensi, ekspektasi atau harapan,

motivasi dan memori. Berikut ini merupakan pembahasannya, yaitu :

Sensasi adalah pengalaman elementer yang segera, tidak

memerlukan uraian verbal, simbolis atau konseptual yang

berhubungan dengan kegiatan indera. Sensasi berkaitan erat

dengan cara indera manusia yang menangkap stimulus atau

rangsangan dari objek atau dunia empiris.

Atensi merupakan dampak dari sensasi yang mempengaruhi cara

berpikir berdasarkan objek yang diterima oleh indera. Atensi

selalu fokus pada indera mata, dan mengesampingkan peran

indera lainnya untuk menangkap stimulus.

Ekspektasi sama dengan harapan. Ekspektasi sering timbul setelah

kita menangkap stimulus atau sering mengharapkan apa yang

bakal terjadi setelah indera menangkap stimulus.

Motivasi adalah dorongan batin internal untuk mewujudkan

harapan.

Memori adalah dicatat dalam ingatan semua stimulus mulai dari

sensasi, atensi, ekspektasi atau harapan dan motivasi. Akhirnya

persepsi hanya sampai pada tahap menyimpulkan informasi dan

menafsirkan pesan.

14

Persepsi (perception) adalah proses individu mengatur dan

menginterpertasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan

arti bagi lingkungan mereka. Apa yang diterima seseorang pada

dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya

tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul (Robbins dan Judge.

2008 : 175)

Sering timbulnya perbedaan persepsi tersebut di pengaruhi

oleh faktor-faktor yang terletak dalam pembentuk persepsi, dalam diri

objek atau target yang diartikan atau dalam konteks situasai di mana

persepsi tersebut dibuat. Berikut merupakan tabel tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi persepsi.

Sumber : Robbins dan Judge, 2008:176

Gambar 2.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor dalam diri si pengarti :

Sikap-sikap

Motif-motif

Minat-minat

Pengalaman

Harapan-harapan Faktor-faktor dalam

situasi

waktu

keadaann kerja

keadaan sosial

Faktor-faktor dalam diri target :

Sesuatu yang baru

Gerakan

Suara

Ukuran

Latar belakang

Kedekatan

kemiripan

Persepsi

15

Dalam tabel di atas dapat dipahami bahwa banyak faktor yang

dapat membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Faktor-faktor ini

bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau

target atau dalam konteks situasi di mana persepsi tersebut dibuat.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga faktor

yang mempengaruhi persepsi, yaitu self factor, situation dan faktor-faktor dalam diri target. Hal tersebut yang akhirnya membuat persepsi

masing-masing individu terhadap objek menjadi berbeda satu dengan

yang lainnya, walaupun individu melihat objek yang sama.

Sikap

Menurut Sarwono dan Meinarno (2009), Sikap berasal dari

bahasa Latin aptus, yang berarti dalam keadaan sehat dan siap

melakukan aksi/tindakan. Secara harfiah, sikap dipandang sebagai

kesiapan raga yang dapat diamati. Menurut Allport (dalam Sarwono

dan Meinarno, 2009: 81) sikap merupakan kesiapan mental, yaitu suatu

proses yang berlangsung dalam diri seseorang bersama dengan

pengalaman individual masing-masing, mengarahkan dan menentukan

respon terhadap berbagai objek dan situasi.

Makna sikap, lebih dari sekedar menyimpulkan informasi dan

menafsirkan pesan. Menurut Liliweri (1997:140), sikap adalah sebuah

penilaian yang relatif bertahan. Penilaian itu bisa bersifat positif atau

negatif yang berkaitan dengan kepercayaan, perasaan atau emosi, dan

kecenderungan untuk bertindak terhadap objek.

Sikap merupakan konsep yang dibentuk oleh 3 komponen,

yaitu kognitif, afektif dan perilaku. Ketiga komponen tersebut dapat di

jelaskan sebagai berikut :

Komponen kognitif berisi tentang semua pemikiran serta ide-ide

yang berkenaan dengan objek sikap. Isi pemikiran seseorang

meliputi hal-hal yang diketahuinya mengenai objek sikap, yaitu

dapat berupa tanggapan atau keyakinan, kesan dan penilaian

terhadap objek sikap tadi.

16

Komponen afektif meliputi perasaan atau emosi seseorang

terhadap objek sikap. Adanya komponen afeksi dari sikap dapat

diketahui melalui perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak

senang atau objek sikap. Isi perasaan atau emosi pada penilaian

seseorang terhadap objek sikap inilah yang menjadi suatu

pendorong atau kekuatan untuk bertindak.

Komponen perilaku dapat diketahui melalui respon subjek yang

berkenaan dengan objek sikap. Respon tersebut dapat berupa

tindakan atau perbuatan yang dapat diamati, dan dapat berupa

intensi2 atau niat untuk melakukan perbuatan tertentu

sehubungan dengan objek sikap. Jika intensinya positif maka

respon yang diberikan pun akan positif. Sebagai contoh adanya

partisipasi dan dukungan yang diberikan dalam suatu kegiatan.

Sedangkan jika intensinya negatif maka respon yang di berikan

pun akan negatif karena adanya kecenderungan untuk menjauhi

atau tidak berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap

suatu kegiatan.

Menurut Farhati (1995), ada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi sikap yang diberikan terhadap lingkungan, yaitu :

Faktor kepribadian

Respon yang dilakukan biasanya dipengaruhi oleh pengetahuan

individu terhadap objek, serta adanya intervensi pengetahuan

yang berasal dari pengalaman orang lain. Hal inilah yang akan

menentukan sikap seseorang terhadap lingkungannya.

Faktor demografis

Respon yang diberikan terhadap lingkungan akan bersifat positif

karena adanya pengetahuan yang dimiliki oleh individu, biasanya

hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan individu yang tinggi.

Sebaliknya respon yang diberikan akan bersifat negatif untuk

individu yang memiliki ciri sebaliknya.

2 Intensi adalah predis posisi atau kesiapan untuk bertindak terhadap objek sikap

17

Faktor sistem nilai

Perbedaan nilai yang dianut seseorang akan mempengaruhi

penilaian seseorang terhadap sesuatu. Nilai-nilai yang telah

ditanamkan oleh orang tua tentang bagaimana berinteraksi

dengan lingkungan, akan mempengaruhi pandangan dan tindakan

seseorang, terhadap lingkungan sekitarnya.

Resistensi

Definisi resistensi

Menurut Hujatnikajenong (dalam Adlin, 2006:176), resistensi

merupakan konsep yang sangat luas, walaupun demikian pada

dasarnya ingin menjelaskan terjadinya perlawanan yang dilakukan

subaltern atau mereka yang tertindas, karena ketidakadilan dan

sebagainya. Resistensi juga dapat dilihat sebagai materialisasi atau

perwujudan yang paling aktual dari hasrat untuk menolak dominasi

pengetahuan atau kekuasaan.

Menurut Barnard dan Jonathan (Suriadi, 2008), resistensi

merupakan suatu perlawanan ataupun penolakan untuk memprotes

perubahan-perubahan yang terjadi dan yang tidak sesuai.

Lebih jauh Piderit (2000), menambahkan bahwa resistensi

merupakan sebagai respon negatif ketika menghadapi perubahan yang

berasal dari tiga dimensi, yaitu komponen afektif, komponen kognitif

dan komponen perilaku. Komponen afektif melihat bagaimana

perasaan ketika terjadi perubahan, kemudian komponen kognitif

mengarah pada pikiran ketika terjadi perubahan, dan komponen

perilaku yang mencakup tindakan yang memberi respon pada

perubahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa resistensi adalah

kecenderungan individu untuk menghindari atau menolak perubahan

yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu: komponen kognitif,

afektif, dan perilaku yang direpresentasikan melalui serangkaian

respon negatif terhadap perubahan.

18

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resistensi

Menurut Suriadi (2008), resistensi dapat diakibatkan oleh tiga

faktor. Pertama, faktor sosio-psikologis yakni keadaan sosial yang

mempengaruhi psikologis, Kedua, faktor sistem budaya yang sudah

tidak sesuai lagi tatanan nilai dan norma. Ketiga, faktor struktural

yakni adanya kondisi struktural (sosial politik).

Smelser (dalam Sihbudi dan Nurhasim, 2001) menyatakan

bahwa gerakan sosial seperti perlawanan ataupun resistensi ditentukan

oleh lima faktor. Pertama, daya dukung (structural condusiveness) yaitu suatu perlawanan akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan

atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan suatu

gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan (seperti

lingkungan kampus, buruh, petani, dan sebagainya). Kedua, adanya

tekanan-tekanan struktural (struktural strain) akan mempercepat

orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena

keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang

menyengsarakan. Ketiga, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh

masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga

dapat menimbulkan kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat

menguntungkan tersebut. Keempat, faktor yang dapat memancing

tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali (triggering incidence), seperti adanya rumor atau isu-isu yang bisa

membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan.

Kelima, upaya mobilisasi orang-orang untuk melakukan tindakan yang

telah direncanakan (mobilization for actions).

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Hardjosoemantri (2000)3, Konsep pembangunan

berkelanjutan dipopulerkan melalui laporan WCED4 berjudul “Our Common Future” (Hari depan kita bersama) yang diterbitkan pada

3 http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/pembangunan%20berkelanjutan%20-%20abdurrahman.pdf. 4 juli 2014 4 World Commission on Environment and Development.

19

tahun 1987. Laporan ini mendefinisikan pembangunan berkelanjutan

sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini

tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi

kebutuhan mereka sendiri.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan mengenal tiga pilar

utama, yaitu: ekonomi, lingkungan dan sosial. Menurut Djajadiningrat

(2005), pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek

keberlanjutannya, yaitu: keberlanjutan ekologi, keberlanjutan di

bidang ekonomi, keberlanjutan sosial dan budaya, keberlanjutan

politik dan keberlanjutan pertahanan keamanan.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka

berdasarkan Deklarasi Rio pada tahun 1992, PBB menawarkan 27

principle of rio declaration. Diantaranya yaitu : (principle 1), Human

beings and the environment. (principle 2) Prevention. (principle 3)

From a right to development to intergenerational equity. (principle 4)

Sustainable development through integration. (principle 5) Poverty

eradication. (principle 6) Special situation of developing countries.

(principle 7) Common but differentiated responbilities. (principle 8)

Sustainable patterns of production and comsumption and demographic

policies. (principle 9) Science and technology. (principle 10) Public

participation. (principle 11 ) Environmental legislation. (principle 12)

The environmental and trade. (principle 13) Liability and

compensation. (principle 14) Dangerous activities and substances.

(principle 15) Precaution. (principle 16) The polluter-pays principles.

(principle 17) Environmental impact assessment. (principle 18)

Notification and assistance in case of emergency. (principle 19)

Notification and consultation on activities with transboundary impact.

(principle 20) The role of woman. (principle 21) The role of youth.

(principle 22) Indigenous people and sustainable development.

(principle 23) The enviroment of oppresed peoples. (principle 24) The

enviroment in armed conflict. (principle 25) Peace, development and

20

environmental protection. (principle 26) International environmental

dispute settlement. (principle 27) Cooperation in a spirit of global

parthership.