BAB I....3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh OPD. 4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis

Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur 1

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renstra

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai

organisasi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai

secara komprehensif. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang

disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana strategis (Renstra) OPD merupakan produk perencanaan pembangunan

daerah yang menjadi acuan bagi OPD dan pelaksanaan tugas pelayanan publik

dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis

adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan

keputusan serta tindakan; sifatnya garis besar, medium to long range,

menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai.

Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk

memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi;

pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensive dalam perumusan

strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi

yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi.

Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan OPD akan

dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang;

bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu

dilakukan agar tujuan tercapai.

Dengan demikian, rencana strategis OPD merupakan satu dokumen rencana

resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan OPD khususnya

dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke

depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Karena

penyusunan dokumen rencana strategis OPD sangat terkait dengan visi dan misi


Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, maka proses penyusunan rencana strategis

OPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan OPD untuk menerjemahkan,

mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda KDH,

tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan

rencana strategis OPD sesuai tupoksi OPD.

1.1.2. Fungsi Renstra

Rencana strategis OPD berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit

visi dan misi KDH Terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis,

sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program

prioritas OPD serta tolok ukur pencapaiannya. Rencana strategis OPD memiliki

fungsi secara spesifik diantaranya;

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten

dengan visi, misi, dan tupoksi OPD dan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas

OPD dalam implementasinya.

2. Menterjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan

pelayanan OPD agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;

3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun

oleh OPD.

4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani

isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan OPD.

5. Menyediakan dasar untuk mengukur sejauh mana kemajuan dalam mencapai

tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan

apabila diperlukan.

6. Mengembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya dalam

mencapai tujuan.

7. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai

tujuan.

8. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja OPD.

1.1.3. Proses Penyusunan Renstra


Perangkat daerah melakukan penyusunan dokumen Rrenstra PD yang diawali

dengan Penyusunan Rancangan Awal (Rancangan) Renstra PD, dilanjutkan

dengan Penyusunan Rancangan Renstra PD dan yang terakhir Penyusunan

Rancangan Akhir Renstra PD. Dalam rangka penyusunan Renstra PD, Perangkat

Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan

pemangku kepentingan. Renstra PD disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan:

b. Penyusunan rancangan awal;

c. Penyusunan rancangan;

d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah;

e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Persiapan penyusunan renstra, meliputi:

a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukkan

Tim Penyusun Renstra PD;

b. Orientasi mengenai Renstra PD;

c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra PD;

d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

berdasarkan Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD).

Penyusunan Rancangan Renstra PD dilakukan bersamaan dengan

penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Penyusunan Rancangan Renstra PD mencakup:

a. Analisis gambaran pelayanan;

b. Analisis permasalahan;

c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;

d. Analisis isu strategis;

e. Perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran dan indikator serta

target kinerja dalam Rancangan RPJMD;

f. Perumusan strategi dan arah kebijakan PD untuk mencapai tujuan dan

sasaran serta target kinerja PD;


g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,

lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan sinergi dan kebijakan

PD sebagaimana dalam Rancangan RPJMD.

Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan Rancangan

Renstra PD berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan

Rancangan Renstra PD. Rancangan Renstra PD dibahas dalam forum PD / lintas

PD. Hasil kesepakatan forum PD/ lintas PD dirumuskan dalam Berita Acara (BA).

Rancangan Renstra PD kemudian disempurnakan berdasarkan BA.

Rancangan Renstra PD disampaikan oleh Kepala PD kepada Kepala

Bappeda untuk diverifikasi dan djadikan sebagai bahan masukan dalam

menyempurnakan Rancangan RPJMD. Verifikasi dilakukan dengan tujuan untuk

memastikan Rancangan Renstra PD telah selaras dengan Rancangan Renstra PD

dan mengakomodasi hasil BA. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan

ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk

menyempurnakan Rancangan Renstra PD kepada PD. Berdasarkan saran dan

rekomendasi tersebut Kepala Daerah melakukan penyempurnaan Rancangan

Renstra PD dan disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda.

Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh Kepala PD berkoordinasi dengan

Bappeda dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan

fungsi PD. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka

penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok

sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Renstra PD. Hasil pelaksanaan

forum PD/lintas PD dirumuskan dalam BA kesepakatan.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD merupakan proses

penyempurnaan Rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra PD

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Kegiatan ini dilakukan

untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD

berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang

ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD. Rancangan Akhir Renstra PD kemudian

disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Verifikasi yang dilakukan


harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan

kegiatan PD dalam Renstra PD selaras dengan Perda RPJMD. Apabila hasil

verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan

rekomendasi untuk penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD kepada PD.

Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut PD menyempurnakan Rancangan

Akhir Renstra PD dan menyampaikan kembali kepada Kepala Bappeda untuk

dilakukan proses Penetapan Renstra PD. Renstra PD yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi pedoman Kepala PD dalam

menyusun Rencana Kerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan penyusunan

Rancangan RKPD.

Berikut ini adalah proses dan tatacara Penyusunan Renstra PD:

Gambar 1. Bagan Alir dan Tatacara Penyusunan Renstra-PD

1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, dan Renja

Renstra PD merupakan dokumen perencanan perangkat daerah periode 5 (lima)

tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Renstra PD disusun dengan

mempedomani RPJMD. Sementara itu, Renja PD adalah dokumen perencanaan

perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan yang merupakan penjabaran dari

Renstra PD. Dalam penyusunan Renstra PD, Perangkat Daerah juga harus

memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini dilakukan untuk


menyelaraskan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) K/L untuk tercapainya sasaran

pembangunan nasional.

1.2. Landasan Hukum

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang

Kepariwisataan.

c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang

Cagar Budaya;

d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang

Pemajuan Kebudayaan;

e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD,

RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1312).

g) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2019-2024

h) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

j) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Pengarusutamaan Gender;

k) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur

Tahun 2017-2032;


l) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 65 Tahun 2016 tentang Uraian

Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur;

m) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 46 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 112

tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-

2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Timur. Penjabaran RPJMD tersebut diwujudkan dalam suatu

dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan pembangunan,

sasaran-sasaran strategis, program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan

tujuan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Tujuannya adalah sebagai pedoman

dan arah dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang

berkesinambungan selama kurun waktu lima tahun dalam bentuk Rencana Kerja

(Renja).

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra-PD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan


Bab ini menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra OPD, fungsi Renstra

OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra

OPD, keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja OPD; landasan hukum yang

mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran OPD; maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD; dan

uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Timur.

2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja

sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui

pelaksanaan Renstra OPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan

dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian

Pariwisata serta Renstra Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi

kebudayaan dan pariwisata

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis


3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dipaparkan rumusan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dari hasil Identifikasi

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD, telaahan Visi, Misi, dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra K/L

dan Renstra OPD Provinsi/kabupaten/kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Jawa Timur

4.2. Strategi dan Kebijakan

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan tujuan umum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan, upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menegah untuk,

langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan,

serta arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisikan uraian Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran

dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam mewujudkan tujuan, indikator-

indikator kinerja dan kelompok sasaran yang akan dicapai, ekspektasi dana

indikatif kegiatan beserta sumber dananya

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah


indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis 2019-2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

12 |

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI

JAWA TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Kedudukan dan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur

sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di

bidang kebudayaan dan pariwisata; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan

dan pariwisata; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan

pariwisata; d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata;

dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sedangkan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Timur, sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang


Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Jawa Timur adalah :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;

c. Sub Bagian Keuangan;


13 |

3. Bidang Kebudayaan membawahi :

1. Seksi Pelestarian Tradisi;

2. Seksi Pembinaan Kesenian;

3. Seksi Pengembangan Kelembagaan Budaya;

4. Bidang Cagar Budaya dan Sejarah membawahi :

1. Seksi Registrasi Cagar Budaya;

2. Seksi Pelestarian Cagar budaya;

3. Seksi Pembinaan Sejarah Lokal;

5. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :

1. Seksi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata;

2. Seksi Pendataan dan Pengembangan Pasar;

3. Seksi Promosi dan Kerjasama;

6. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahi :

1. Seksi Destinasi Wisata Budaya dan Buatan;

2. Seksi Destinasi Wisata Alam;

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi;

7. Bidang Industri Pariwisata, membawahi :

1. Seksi Usaha Sarana Pariwisata;

2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata;

3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan;

8. Unit Pelaksana Teknis Museum Negeri Mpu Tantular membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha;

2. Seksi Koleksi dan Konservasi;

3. Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi.

9. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya membawahi :


2. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya;

3. Seksi Penyajian Seni dan Budaya.

10. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta membawahi :


2. Seksi Operasional.

11. UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta membawahi :


2. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif;

3. Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif


14 |

12. UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian membawahi :


2. Seksi Laboratorium Kesenian;

3. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kesenian.

2.1.3. Uraian Tugas

Selanjutnya dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, lebih

terinci diuraikan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang


Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat

dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi:

pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;

pengelolaan administrasi kepegawaian;

pengelolaan administrasi keuangan;

pengelolaan administrasi perlengkapan;

pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;

pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan;

pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang

kepegawaian;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Kebudayaan


15 |

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan

melestarikan tradisi, membina kesenian dan kelembagaan budaya. Mempunyai

fungsi antara lain :

perumusan kebijakan pelestarian tradisi, pembinaan kesenian dan kelembagaan

budaya;

pelaksanaan dokumentasi dan inventarisasi tradisi, kesenian dan kelembagaan

budaya;

pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pelestarian tradisi, Pembinaan

kesenian dan lembaga adat;

pelaksanaan revitalisasi tradisi, kesenian dan kelembagaan budaya di Jawa Timur;

pelaksanaan pemberian penghargaan pada pelaku seni budaya;

pelaksanaan peningkatan apresiasi tradisi, kesenian dan kelembagaan budaya;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan


3. Bidang Cagar Budaya dan Sejarah

Bidang Cagar Budaya dan Sejarah mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan

kebijakan pengelolaan, registrasi, pelestarian, pemeringkatan, penerbitan ijin

membawa cagar budaya keluar daerah dan pembinaan sejarah lokal, Bidang Cagar

Budaya dan Sejarah mempunyai fungsi :

perumusan kebijakan registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya dan

pembinaan sejarah lokal;

penyusunan petunjuk teknis registrasi cagar budaya, pelestarian cagar budaya

dan pembinaan sejarah lokal;

pengoordinasian dan kerjasama dengan kabupaten/kota dalam registrasi cagar

budaya, pelestarian cagar budaya dan pembinaan sejarah lokal;

pembinaan dan pengelolaan cagar budaya dan sejarah lokal

pelaksanaan registrasi, dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan sejarah

lokal;

pelaksanaan pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya;

pelaksanaan pemberian ijin membawa cagar budaya ke luar daerah;


melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

4. Bidang Pemasaran Pariwisata


16 |

Bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas melakukan pemasaran

pariwisata, daya tarik wisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi di

dalam dan luar negeri Bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan pemasaran pariwisata ;

pengoordinasian kebijakan pemasaran;

pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemasaran;

pelaksanaan sarana promosi dan informasi pariwisata;

pendataan kunjungan wisatawan dan analisa pasar pariwisata;

pelaksanaan Promosi dan Kerjasama dalam dan luar negeri;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Destinasi Pariwisata

Bidang Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan pengembangan daya tarik wisata,kawasan strategis

pariwisata, destinasi pariwisata provinsi, tata kelola pariwisata, pemberdayaan

masyarakat dan investasi di bidang pariwisata; Bidang Destinasi Pariwisata,

mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan destinasi

pariwisata;

pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata, destinasi pariwisata dan

kawasan strategis pariwisata provinsi;

pelaksanaan kerjasama dengan lintas sektor dan pemerintah kabupaten/kota

serta stakeholder di bidang pengembangan destinasi pariwisata;

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; internalisasi dan pengembangan sadar

wisata masyarakat, tata kelola serta investasi di bidang pariwisata;


pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

6. Bidang Industri Pariwisata

Bidang Industri Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan pengembangan, serta pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi industri pariwisata di bidang kemitraan usaha pariwisata, standar usaha

pariwisata dan sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata; Bidang Industri

Pariwisata, mempunyai fungsi:

perumusan kebijakan pengembangan di bidang industri pariwisata;


17 |

pelaksanaan kerjasama dengan lintas sektor dan pemerintah kabupaten/kota

serta stakeholder di bidang industri pariwisata;

pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan di bidang industri pariwisata;

pengoordinasian kebijakan pengembangan di bidang industri pariwisata;

pelaksanaan bimbingan teknis di bidang industri pariwisata; dan

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang industri pariwisata.

7. UPT Museum Negeri Mpu Tantular

UPT Museum Negeri Mpu Tantular adalah unit pelaksana teknis yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

tertentu. UPT Museum Negeri Mpu Tantular dipimpin oleh Kepala UPT yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian dan Seksi

dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

UPT Museum Negeri Mpu Tantular mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi

dan penerbitan hasilnya serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan

penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan

serta pelayanan masyarakat. UPT Museum Negeri Mpu Tantular mempunyai fungsi:

pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;

pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang

mempunyai nilai budaya dan ilmiah;

pelaksanaan bimbingan edukatif cultural dan penyajian rekreatif benda yang

mempunyai nilai budaya dan ilmiah;

pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai

budaya dan ilmiah;

pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah;

pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;



8. UPT Taman Budaya

UPT Taman Budaya adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu UPT Taman Budaya

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengembangan dan


18 |

penyajian seni dan budaya, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat, UPT Taman

Budaya mempunyai fungsi:


pelaksanaan dokumentasi, publikasi dan penyajian seni budaya;

pelaksanaan peningkatan apresiasi seni budaya lingkup UPT;

pelaksanaan kurasi dan penyajian seni budaya;

pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan aset dan pelayanan masyarakat;



9. UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta

UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif Wilwatikta adalah unit

pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang tertentu. UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif

Wilwatikta dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam

penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan lembaga seni dan ekonomi

kreatif berbasis seni budaya. UPT Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi Kreatif

Wilwatikta mempunyai fungsi:


pelaksanaan dukungan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Seni dan Ekonomi

Kreatif Wilwatikta;

pelaksanaan dukungan kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri;

pelaksanaan penyajian karya seni kolosal dan ekonomi kreatif dari Lembaga Seni;

pengoordinasian penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Seni dan Ekonomi

Kreatif;

pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;



10. UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian

UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian adalah unit

pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan

teknis penunjang tertentu. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

dalam menyelenggarakan kegiatan pengkajian, pelatihan dan pengembangan

kesenian, pelestarian, pengelolaan sumber daya manusia pelaku kesenian,

pengembangan kualitas kesenian serta pelayanan kepada masyarakat. UPT


19 |

Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian mempunyai fungsi sebagai

berikut:


pelayanan peningkatan kreatifitas, kualitas dan produktivitas sumber daya

manusia di bidang kesenian;

pelaksanaan dukungan kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta

pengelola kesenian;

pelayanan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan tugas-tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

11. Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok pegawai/staf yang berada

pada Jabatan fungsional yaitu Pamong Budaya

2.2. Sumber Daya PD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Timur, mencakup jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan,

jumlah pejabat struktural dan fungsional serta staf sebagai berikut :

Sedangkan klasifikasi Personil PNS dapat dijelaskan sebagai berikut :

SKPD*)

Prov.

Nama SKPD Jumlah

Personil

(PNS)

Keterangan

Dinas

Prov.

Jatim

Dinas

Kebudayaan

dan Pariwisata

Prov. Jatim

249

Terdiri dari PNS di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata

dan, UPT Museum Mpu

Tantular, UPT Taman Budaya,

UPT. Pemberdayaan

Lembaga Seni Wilwatikta dan

Ekonomi Kreatif Wilwatikta,

UPT. Laboratorium Pelatihan

dan Pengembangan

Kesenian


20 |

1) Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur menurut

Pendidikan Formal, Struktural dan Fungsional Pariwisata :

No

Pendidikan Formal

Jumlah

1 Sekolah Dasar (SD) 5

2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 5

3 Sekolah Menengah Umum 77

4 D III/ Sarmud 9

5 Strata 1 100

6 Strata 2 52

7 Strata 3 1

Jumlah 249


Pangkat/Golongan :

No Pangkat/Gol

Jenis

Kelamin Jumlah

L P

1.

2.

3.

4

Pembina

Pembina Utama Madya IV/d

Pembina Utama Muda IV/c

Pembina Tingkat I IV/b

Pembina IV/a

Penata

Penata Tk. I III/d

Penata III/c

Penata Muda Tk.I III/b

Penata Muda III/a

Pengatur

Pengatur Tk. I II/d

Pengatur II/c

Pengatur Muda Tk.I II/b

Pengatur Muda II/a

Juru

Juru Tk. I I/d

Juru I/c

Juru Muda Tk. I I/b

Juru Muda I/a

1

-

5

20

23

10

42

8

1

21

18

5

-

1

1

-

-

-

5

12

21

11

33

4

-

4

2

-

-

-

1

-

1

-

10

32

44

21

75

12

1

25

20

5

-

1

2

-


21 |

J U M L A H 156 93 249

3) Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jawa Timur menurut

usia :

Jenis

Kelamin

Usia

Jumlah

15-2

0

20-2

5

25-3

0

30-3

5

35-4

0

40-4

5

45-5

0

50-5

5

55-6

0

Laki-laki - - 2 6 11 21 35 47 34 156

Perempuan - - 1 9 4 9 16 36 18 93

Jumlah - - 3 15 15 30 51 83 52 249


Diklat Penjenjangan :

No Diklat

Penjenjangan

Jumlah

1 Diklat Pim IV 21

2 Diklat Pim III 12

3 Diklat Pim II 2

4 Diklat Pim I -

5 Lemhanas -

6 Suspim Depdagri 1

Jumlah 36


Diklat Teknis :


22 |

No Diklat Teknis Juml

ah

1 Keprotokolan 7

2 Tarpadnas 3

3 Adm Pemerintahan Desa dan Kelurahan 1

4 Pemantapan Kewaspadaan Kepemipinan 7

5 P4 (TOT) 1

6 Kursus orientasi Camat Pembangunan Kota 1

7 Penataran Orientasi Pos dan Giro 9

8 Penataran Orientasi Telekomunikasi & PNS Dep

Parpostel

2

9 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Pembina

Usaha Pariwisata

8

10 Penyusunan Pertanian Bogor 1

11 TOT Keppres 16/1994 Jakarta 2

12 Penataran Pengelola Kepegawaian 5

13 Diklat teknis bidang pariwisata Tk. Dasar 9

14 Pelatihan Tenaga Analisa Jabatan 1

15 Kursus Managemen Proyek 8

16 Diklat Pesona Sejarah 2

17 Pembina ODTW 3

18 Managemen Prima 1

19 Diklat Pembina Pariwisata 4

20 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2

21 Diklat Teknis Operator Frekuensi Radio 1

22 Diklat Teknis Pembina Usaha Akomodasi 1

23 Diklat Penyusunan Renstra 13

24 Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 1

25 Diklat Jabatan Fungsional Perencana Tk. Muda 2

26 Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 6

27 Diklat Bahasa Mandarin Tk. Dasar 8

28 Diklat Pemegang Kas 1

29. Bimbingan Tehnis Keprotokolan dan Sosialisasi 1

30. PPNS 3

31. Kursus Bahasa Inggris 10

32. Bimbingan Tehnis Panitia Pengadaan Barang 1

33 Diklat Total Imager Front Imanier 1

34 Diklat Pengelola Kegiatan Pembangunan 1

35 Diklat Fungsional Perencanaan 1

36 Dikltat Kearsipan 5


23 |

37 Diklat Bahasa Jepang 10

38 Diklat Pembekalan Pensiun 6

39 Diklat Aplikasi dan Procurenment 1

40 Diklat Pembinaan Kesalehan Sosial 4

J u m l a h 154

2.3. Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Kinerja pelayanan Pemerintah Daerah dapat dilihat dari kondisi gambaran umum

kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh PD sebagai

penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun. Dalam Review

Renstra ini dikarenakan terjadi perubahan maka gambaran yang diberikan antara

tahun 2016-2018.

2.3.1. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah : batas administrasi daerah, luas wilayah,

topografis dan hal lain yang dianggap perlu

2. Gambaran Umum Demografis : jumlah penduduk, komposisi penduduk

menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan dan pendidikan

3. Kondisi Ekonomi :

a. Potensi Unggulan Daerah

NO KINERJA SATUAN 2016 2017 2018

I PRODUK PARIWISATA

1.DTW

a. Alam Obyek 265 265 265

b. Budaya Obyek 308 320 320

c. Minat Khusus Obyek 199 199 199

2. Akomodasi

a. Hotel Bintang Unit 102 125 139

b. Hotel Melati Unit 991 1.118 1.118

c. Pondok Wisata Unit 416 822 547

d. Penginapan Remaja 2 2 2

3. Makan Minum

a. Restoran Unit 571 1.145 1.222

b. Rumah Makan Unit 1.135 1.785 1.785


24 |

4. Rekreasi & Hiburan Umum Unit 2.826 1.599 1.599

5. Usaha Perjalanan Wisata

a. Biro Perjalanan Unit 826 969 1.086

b. Cabang BPW Unit 11 9 7

c. Agen Perjalanan Unit 148 317 207

6. Tenaga Kerja

a. Pramuwisata Orang 464 537 659

b. Hotel Bintang Orang 23.709 23.709 24.564

c. Hotel Melati Orang 45.947 48.202 53.022

d. Restoran/Rumah Makan Orang 69.473 69.473 81.764

e. Usaha PerjalananWisata Orang 7.035 7.128 12.738

f. DTW Orang 16.126 17.623 19.385

g. Rekreasi & Hiburan Umum Orang 38.603 41.754 45.929

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Pariwisata terhadap PDRB Jawa Timur (tiga

tahun terakhir) berdasarkan data BPS :

PDRB Satuan 2014 2015 2016 2017 2018

ADHB_2010 Juta Rp. 81,007.07 92,683.27 106,274.57 117,428.06 128,325.10

ADHK_2010 Juta Rp. 63,731.49 68,741.82 74,413.05 80,262.37 86,360.48

Berdasarkan data diatas maka PDRB sektor Pariwisata terhadap PDRB Jawa

Timur mengalami kenaikan rata-rata 12,21% tiap tahunnya untuk ADHB

(seri 2010), sedangkan rata-rata 7,89 untuk ADHK (seri 2010) ditiap

tahunnya.

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 – 2016

SASARAN/PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN/INDIKATOR

PROGRAM

REALISASI TINGKAT

KEMAJUAN

(%) 2015 2016

I Meningkatnya apresiasi

dan kreativitas terhadap

seni budaya

1 Kepuasan masyarakat

terhadap penyelenggaraan

gelar seni budaya di Jawa

Timur

77% 80% 3,90

2 Jumlah pengharagaan karya

kreativitas seni di tingkat

nasional

14

penghargaa

n / kategori

24

pengharg

aan /

kategori

71,43


25 |

1 Program

Pengembangan

Nilai Budaya

Jumlah pelaku budaya dan

lembaga peduli seni yang

mendapatkan penghargaan

515 orang /

3 lembaga

515 orang

/ 3

lembaga

-

2 Program

Pengelolaan

Keragaman Budaya

Jumlah fasilitasi pergelaran,

festival, lomba karya seni

budaya, pameran dan

perfilman

202 kali 212 kali 4,95

II Meningkatnya

pemeliharaan/pelestarian

Cagar Budaya di Jawa

Timur

1 Jumlah cagar budaya (benda,

struktur, situs, kawasan) yang

dipelihara / dilestarikan

254 256

0,79

2 Kepuasan masyarakat

terhadap layanan

pengunjung Museum

Provinsi

80% 81,50% 1,88

1 Program

Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Jumlah benda, cagar budaya

/ situs yang dipelihara dan

naskah kuno yang dikelola

Museum

1.774

benda

1.776

benda

0,12

Pada Tabel diatas merupakan gambaran realisasi indikator kinerja sektor

kebudayaan yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

III Menigkatnya kuantitas dan

kualitas SDM Pariwisata

1 Jumlah tenaga kerja

sektor pariwisata

207.889

orang

237.402

orang

14,20

2 Jumlah tenaga kerja

yang telah tersertifikasi

profesi

525 orang 100 orang -80,95

1 Program

Pengembangan Sumber

Daya Kepariwisataan

Jumlah tenaga kerja yang

sudah dilatih di sektor formal

dan non formal

kepariwisataan

1.371 orang 1.471

orang

7,29

Pada Tabel diatas merupakan gambaran realisasi indikator kinerja sektor pariwisata

yang terdapat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pemerintah Daerah

2.4.1. Tantangan

Pembangunan Kebudayaan dan kepariwisataan Jawa Timur mengalami

perkembangan sangat signifikan. Hal itu dapat kita lihat pada capaian kinerja


26 |

Produk Pariwisata 3 tahun berturut turut serta nilai PDRB ADHB dan ADHK

sektor Pariwisata maupun besaran kontribusi PDRB sector pariwisata terhadap

PDRB Jawa Timur. Namun demikian masih tetap dibutuhkan perencanaan,

pemikiran dan pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara

menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk itu perlu kita rumuskan tantangan

pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara Makro sebagai berikut :

Kurangnya pemerataan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata

sehingga masih dalam proses pembangunan yang diharapkan dapat

berkelanjutan;

Sumber daya manusia yang kurang memahami tentang pengembangan

kebudayaan dan pariwisata sehingga menimbulkan kesenjangan dalam

proses multipler effect baik secara ekonomi maupun kesejahtaeraan sosial;

Infrastruktur sebagai penunjang pengembangan kebudayaan dan

pariwisata diharapkan dapat membantu dalam pencapaian target

wisatawan baik nusantara maupun manca negara

Koordinasi kelembagaan bidang kebudayaan dan pariwisata yang kiranya

masih membutuhkan penguatan di berbagai lintas sektornya.

2.4.2. Peluang

Jawa Timur memiliki piotensi kebudayaan dan pariwisata yang luar biasa ,

namun demikian masih perlu dikembangkan dan dipelihara secara

berkelanjutan, Adapun beberapa peluang yang patut kita syukuri dapat kita

rumuskan sebagai berikut:

Penetapan KSPP, DPP, dan DTWP yang menjadi prioritas Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan pariwisata yang ada di Jawa

Timur sesuai dengan Perda Ripparprov Jatim 2017-2032;

Diversifikasi produk pariwisata dan keberagaman potensi kebudayaan

Pengembangan dan pemeliharaan kebudayaan yang lebih menyeluruh baik

sektor tangible dan intangible local wisdom;

Penguatan koordinasi kelembagaan bidang kebudayaan pariwisata dalam

proses pembangunan yang berkelanjutan.


28 |

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur sesuai tugasnya merupakan

Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah

provinsi di bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan, baik urusan

pemerintahan maupun pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Sehingga memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan

pariwisata; pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata; pelaksanaan

evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata; pelaksanaan

administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata; pelaksanaan fungsi lain yang

diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya..

Berdasarkan gambaran umum pelayanan PD pada bab sebelumnya ada

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan

pariwisata yang dapat dirumuskan antara lain :

a. Kebudayaan

1. Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan masyarakat;

2. Rendahnya apresiasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya;

b. Pariwisata

1. Lemahnya akselerasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan;

2. Kurangnya promosi pariwisata yang sinergis dan kolaboratif;

3. Lemahnya manajemen tata kelola daya tarik wisata.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2019-2024

adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan

Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui

Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut,

ditetapkanlah misi pembangunan Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1) Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok antar

Sektor dan Keterhubungan Wilayah;


29 |

2) Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan

Memperhatikan Kelompok Masyarakat yang Rentan.

3) Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris, Memperkuat

Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip

Kebhinekaan;

4) Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan

Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang

Ekonomi dan Ruang Budaya.

Visi misi tersebut kemudian dijabarkan dalam sebuah Konsep Pengabdian/Janji

Politis yang diberi istilah Nawa Bhakti Satya, yang artinya pengabdian yang dilakukan

secara aktif bersifat inklusif dan partisipatif untuk mencapai kesejahteraan dan

kemuliaan hidup. Nawa Bhakti Satya tersebut yakni:

1) Bhakti 1 : Jatim Sejahtera, ”Mengentaskan Kemiskinan Menuju Keadilan Dan dan

Kesejahteraan Sosial”.

2) Bhakti 2 : Jatim Kerja, ”Memperluas Lapangan Pekerjaan Dan Membangun

Keunggulan Ekonomi”.

3) Bhakti 3 : Jatim Cerdas dan Sehat, ”Pelayanan Dasar Berkualitas”.

4) Bhakti 4 : Jatim Akses, ”Membangun Insfrastruktur Menuju Pengembangan

Wilayah Terpadu dan Berkeadilan”.

5) Bhakti 5 : Jatim Berkah, ”Membangun Karakter Masyarakat Yang Berbasis Nilai-

Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur Dan Berintegritas”.

6) Bhakti 6 : Jatim Agro, ”Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan,

Kehutanan, Perkebunan, Berbasis Kerakyatan”.

7) Bhakti 7 : Jatim Berdaya, ”Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi,

Bumdesa, Dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa”.

8) Bhakti 8 : Jatim Amanah, ”Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif

Dan Antikorupsi dengan Menerapkan Pemerintahan yang Cettar (Cepat Efektif

Tanggap Transparan dan Responsif”.

9) Bhakti 9 : Jatim Harmoni, ”Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarian

Kebudayaan dan Lingkungan Hidup”.


30 |

Dari empat misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

sesuai dengan tugas dan fungsinya, malaksanakan Misi Kesatu yaitu Mewujudkan

Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok antar Sektor dan

Keterhubungan Wilayah. Dimana dalam penjabarannya diamanatkan untuk

mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus

meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis

agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan

kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan

ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta

percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi

sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya

saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan

kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta

meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya

saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan misi

kesatu yaitu Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar

Kelompok antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah. Dari uraian misi kesatu

tersebut antara lain peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan

industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni

budaya lokal. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kontribusi sektor

pariwisata, dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan, dan meningkatnya

kualitas seni budaya lokal. Tujuan dan sasaran tersebut ditempuh melalui strategi

meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global, serta

meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal.


31 |

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur memilki dua acuan dan

referensi dalam penyusunan Rencana Strategis, dikarenakan dalam bidang

kebudayaan masih mengacu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

sedangkan dalam bidang pariwisata mengacu pada Kementerian Pariwisata. berikut

kami paparkan secara singkat Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

Kementerian Pariwisata.

3.3.1. Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan.

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 adalah:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang

Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah

menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi

pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya

dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan

diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;

2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah

mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan

serta keterjangkaua layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang

berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah

terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);

3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu

pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan

kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi


32 |

persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan

praktik baik dan inovasi;

4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a)

menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan

pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter

bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral,

dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang

baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya

Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d)

melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk

budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan

pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam

seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti

lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di

daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat

nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam

tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Rumusan tentang Tujuan dan Sasaran Strategis adalah untuk menggambarkan

ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan strategis Kemendikbud

tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

a. Tujuan1:Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan

Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan

b. Tujuan2:Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan

c. Tujuan3:Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak

Berkebutuhan Khusus


33 |

d. Tujuan4:Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada

Pembentukan Karakter

e. Tujuan5:Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi

Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

f. Tujuan6:Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan

Melibatkan Publik

Dari enam tujuan diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Timur mengacu pada Tujuan Kedua dan Tujuan Ketiga dikarenakan secara tupoksi

merupakan Dinas yang memiliki tanggung jawab terkait pengembangan kebudayaan

di Provinsi Jawa Timur.

3.3.2. Rencana Strategis Kementerian Parwisata 2015-2019

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata menggunakan pijakan Visi Presiden

Republik Indonesia periode 2019-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia yang

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sesuai

dengan visi tersebut terdapat agenda prioritas 2015-2019 yang terkait pariwisata,

terletak pada butir ke enam yaitu Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di

pasar internasional sehingga bangsa Indonesia dapat maju dan bnagkit bersama

bangsa-bangsa asia lainnya.

Berdasarkan visi Kementerian Pariwisata 2015-2019 tersebut, disusunlah empat

misi Kementerian Pariwisata 2015-2019, dengan mengadaptasi empat elemen

pengembangan kepariwisataan, yakni pengembangan destinasi, pemasaran, industry,

dan kelembagaan. Misi Kementerian Pariwisata 2015-2019 adalah:

1) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan

dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan

masyarakat yang mandiri;


34 |

2) Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing

internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap

lingkungan alam dan sosial budaya;

3) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul, dan bertanggung

jawab untuk meningkatkan perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan

wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar Internasional; dan

4) Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan

masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang

efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka

meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong

terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran pembangunan pariwisata secara nasional adalah :

3.3.2.1. Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata

Sasaran : Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata

3.3.2.2. Tujuan : Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan

perekonomian nasional

Sasaran1 : Meningkatkan investasi di sektor pariwisata

Sasaran2 : Meningkatkan kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan

tenaga kerja nasional

3.3.2.3. Tujuan :Memaksimalkan produktivitas kinerja pemasaran pariwisata dengan

menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien

dan bertanggungawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif

Sasaran1 :Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik

Bruto (PDB) Nasional

Sasaran2 :Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

(wisman)

Sasaran3 :Meningkatnya jumlah penerimaan devisa

Sasaran4 :Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)


35 |

Sasaran5 :Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara

3.3.2.4. Tujuan :Mewujudkan kelembagaan kepariwisataan yang mampu

mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran

pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan

efisien,dan mencapai produktifitas maksimal

Sasaran1 :Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM Pariwisata

Sasaran2 :Terlaksananya/terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Kementerian Pariwisata

Sasaran3 :Meningkatkan kualitas kinerja organisasi Kementerian Pariwisata

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Fokus pembangunan Jawa Timur pada tahun 2019-2024 sesuai dengan kajian

Rencana Tata Ruang Wilayah diarahkan pada pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan

Nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur, pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah

(PKW), dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur

dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagi inti pengembangan sistem

agropolitan serta dengan memantapkan perkembangan kawasan strategis dengan

membagi peran strategis pembangunan kewilayahan yang memperhatikan kebutuhan

kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi

di kawasan strategis dan sekitarnya.

Strategi pengembangan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan dengan

mengembangkan daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, budaya, dan hasil

buatan manusia yang terintegrasi secara spasial dengan memperhatikan keunggulan

dan daya saing secara global melalui:

a. Pengidentifikasian potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan

manusia;

b. Penetapan potensi daya tarik wisata unggulan;

c. Pembentukan jalur pengembangan wisata yang terintegrasi dengan

pengembangan infrastruktur wilayah;

d. Pengembangan kegiatan penunjang wisata;


36 |

e. Pelestarian tradisi atau kearifan masyarakat lokal; dan

f. Peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat dan/atau

perajin lokal untuk pengembangan pariwisata.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

Pelengkapan sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan kebutuhan, rencana

pengembangan, dan tingkat pelayanan setiap kawasan daya tarik wisata;

Penguatan sinergitas daya tarik wisata unggulan dalam bentuk koridor pariwisata;

Pengembangan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum

berkembang kepariwisataannya; dan

Pengembangan pemasaran pariwisata melalui pengembangan pasar wisatawan,

citra destinasi wisata, kemitraan pemasaran pariwisata, dan perwakilan promosi

pariwisata.

Strategi pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya

dilakukan dengan memelihara nilai sejarah dan budaya yang tinggi serta nilai-nilai

yang asli dengan pengelolaan yang mengapreasiasi nilai tersebut melalui:

a. Pelestarian kawasan sosial dan budaya;

b. Pengendalian perkembangan lahan terbangun di sekitar kawasan;

c. Peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata,

penelitian, dan pendidikan; dan

d. Pembinaan masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam menjaga peninggalan

sejarah

Rencana pengembangan koridor pariwisata terdiri atas:

a. Jalur Pengembangan Koridor A;

Jalur pengembangan koridor A dengan pusat pelayanan wisata di Kabupaten

Tuban dan Kota Surabaya. Jalur pengembangan koridor A sebagaimana dimaksud

meliputi:

1. Api Abadi di Kabupaten Pamekasan;

2. Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton, Museum, Pantai Lombang, dan Pantai Slopeng di

Kabupaten Sumenep;

3. Gua Akbar, Makam Bekti Harjo, Makam Ibrahim Asmorokondi, dan Makam Sunan

Bonang di Kabupaten Tuban;

4. Gua Maharani, Makam Sunan Drajat, Pantai Tanjung Kodok, Waduk Gondang, dan

Wisata Bahari Lamongan (WBL) di Kabupaten Lamongan;


37 |

5. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS), Kebun Binatang Surabaya, dan Makam

Sunan Ampel di Kota Surabaya;

6. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS), Makam Aer Mata Ebu, dan Pantai

Rongkang di Kabupaten Bangkalan;

7. Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, dan Fatimah Binti Maemun di

Kabupaten Gresik; dan

8. Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang.

b. Jalur Pengembangan Koridor B;

Jalur pengembangan koridor B dengan pusat pelayanan di Kabupaten Magetan

dan Kota Surabaya. Jalur pengembangan koridor B sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Air Terjun Dlundung, Candi Tikus, dan Kolam Renang Ubalan di Kabupaten

Mojokerto;

2. Air Terjun Sedudo dan Pemandian Sumber Karya di Kabupaten Nganjuk;

3. Bendungan Widas dan Taman Umbul di Kabupaten Madiun;

4. Hutan Surya, Pemandian Talun, dan Waduk Pondok di Kabupaten Ngawi;

5. Sumber Boto dan Tirta Wisata di Kabupaten Jombang;

6. Taman Kosala Tirta, Taman Manunggal, Telaga Sarangan, dan Tirtosari di Kabupaten

Magetan; dan

7. Kota Surabaya.

c. Jalur Pengembangan Koridor C;

Jalur pengembangan koridor C dengan pusat pelayanan di Kabupaten Pacitan dan

Kota Malang. Jalur pengembangan koridor C sebagaimana dimaksud pada meliputi:

1. Banyuanget, Gua Gong, Gua Tabuhan, dan Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan;

2. Candi Penampihan dan Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung;

3. Candi Penataran di Kabupaten Blitar;

4. Coban Glotak, Pantai Balekambang, Pantai Ngliyep, Taman Sengkaling, dan Waduk

Selorejo di Kabupaten Malang;

5. Gereja Poh Sarang, Petilasan Jayabaya, dan Ubalan Kalasan di Kabupaten Kediri;

6. Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, dan Tirta Jualita di Kabupaten

Trenggalek;

7. Makam Batoro Katong, Telaga Ngebel, dan Tirto Manggolo di Kabupaten

Ponorogo;

8. Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar; dan

9. Kota Malang.


38 |

d. Jalur Pengembangan Koridor D

Jalur pengembangan koridor D dengan pusat pelayanan di Kabupaten

Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kota Probolinggo. Jalur pengembangan

koridor D meliputi:

1. Arak-Arak, Bukit Bededung, dan Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo;

2. Bromo-Ngadisan, Candi Jabung Tirto, dan Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo;

3. Grajagan, Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, dan Taman Suruh di

Kabupaten Banyuwangi;

4. Gunung Bromo, Kakek Bodo, Kebun Raya Purwodadi, Pemandian Banyubiru, dan

Taman Safari di Kabupaten Pasuruan;

5. Hutan Bambu, Pantai Watu Godeg, Pura Mandara Giri Semeru Agung, Ranu Bedali,

Ranu Klakah, dan Ranu Pane di Kabupaten Lumajang; dan

6. Pantai Watu Ulo, Pemandian Blambangan, Pemandian Kebon Agung, dan

Pemandian Petemon di Kabupaten Jember.

Dalam upaya pengembangan tersebut yang berkaitan dengan kebijakannya,

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur berada pada :

- Kebijakan pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah, dengan upaya

perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara

optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah; pengembangan

kegiatan ekonomi yang berpotensi untuk menghasilkan nilai tambah bruto dari

produk lokal.

- Kebijakan pemerataan pembangunan wilayah melalui pengembangan kawasan

tertinggal untuk mendorong kawasan yang belum berkembang potensi

ekonominya maupun kondisi kesejahteraan masyarakatnya.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur juga mempertimbangkan

sisi lingkungan hidup melalui penetapan Peraturan Gubernur NO. 67 Tahun 2012

tentang Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)

sebagai salah satu adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang direncanakan melalui

enam sektor utama, yaitu kehutanan, pertanian, energi, transportasi, perindustrian dan

pengolahan limbah. Dalam hal ini pariwisata masuk dalam seluruh sektor tersebut

berkaitan dengan pemeliharaan hutan yang dipandang sebagai aset bagi daya tarik

wisata khususnya DTW alam; eksploitasi yang menghasilkan energi dianggap sebagai

permasalahan yang perlu ditanggapi secara serius dalam lingkup pariwisata;


39 |

perkembangan transportasi yang sebaiknya mengacu pada ramah lingkungan juga

menjadi pemikiran dalam pemberdayaan masyarakat pengelola agrowisata dan

bimbingan masyarakat tentang sadar wisata; untuk sektor perindustrian dan

pengolahan limbah melalui pemberdayaan dan bimbingan teknis terhadap pelaku

usaha pariwisata.

Indikasi arahan zonasi kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan terdiri dari:

1) diizinkan pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala

daya tarik pariwisata dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak

mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;

2) diizinkan secara terbatas pengembangan aktivitas permukiman dengan syarat di

luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik

pariwisata;

3) diizinkan secara terbatas pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan

pelatihan;

4) dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi

kualitas daya tarik wisata;

5) dilarang mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata pada zona inti

pariwisata; dan

6) dilarang pengembangan aktivitas industri dan pertambangan skala besar yang

mengganggu fungsi daya tarik wisata.

Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal meliputi:

a. kawasan permukiman budaya suku Samin di Kabupaten Bojonegoro;

b. kawasan permukiman budaya suku Tengger di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten

Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang;

c. kawasan permukiman budaya suku Osing di Kabupaten Banyuwangi; dan

d. kawasan permukiman budaya di Gunung Kawi.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Isu Internasional

Isu strategis secara internasional yang berkaitan dengan kebudayaan dan

pariwisata antara lain :


40 |

3.5.1.1. Arus globalisasi (budaya global);

Masuknya unsur-unsur budaya asing, baik itu berupa ideologi baru, gaya

hidup baru, teknologi baru, telah memicu terjadinya perubahan-perubahan dalam

kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebagian

perubahan ini telah menimbulkan dampak-dampak sosial-budaya yang negatif,

sebagian lagi telah menimbulkan dampak-dampak sosial-budaya yang positif.

Semakin dipengaruhinya pandangan hidup, nilai-nilai, dan norma-norma

kehidupan masyarakat lokal oleh budaya global. Budaya global menjadi pesaing dan

ancaman budaya nasional dan budaya lokal.

Budaya global yang dari satu sisi terlihat sebagai pesaing, sebagai ancaman,

sedang dari sisi yang lain terlihat sebagai mitra dan sumber inspirasi pembangunan

kebudayaan yang sangat luas dan bermanfaat.

3.5.1.2. Persaingan dalam menciptakan destinasi pariwisata,

Belum optimalnya kesiapan destinasi untuk bersaing di pasar global

dikarenakan masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata dan belum

memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur. Untuk meningkatkan

kemampuan destinasi bersaing di pasar global dalam menarik wisatawan, diperlukan

upaya meningkatkan kemampuan pengelolaan destinasi dan informasi pariwisata

dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan transportasi darat, laut, dan

udara yang memadai serta kondisi keamanan yang kondusif sehingga wisatawan

merasa nyaman dan aman berada di daerah wisata.

3.5.2. Isu Regional

Semakin terbukanya hubungan antar negara sebagai akibat kemajuan bidang

telekomunikasi dan transportasi menuntut adanya regionalisasi ekonomi bagi Jawa

Timur dengan pelbagai negara yang diharapkan mampu mendorong kinerja industri

melalui peningkatan jumlah ekspor, jumlah investasi dan penyerapan tenaga kerja

profesional dan berdaya saing yang berasal dari masyarakat lokal. Maka tantangan

yang timbul adalah perdagangan bebas serta munculnya non tarif barriers seperti

standardisasi produk melaui ISO, ECO Labelling, HACCP dan lain-lain. Oleh karena itu

diharapkan kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam pelbagai sektor dalam

menghadapi kondisi tersebut.


41 |

3.5.3. Isu Nasional

Pelbagai kondisi ekonomi yang tidak menentu menimbulkan semakin besarnya

subsidi dan instabilitas harga komoditi, situasi pangan yang tidak lebih baik

mengakibatkan Indonesia masuk dalam “Jebakan impor pangan”; Implementasi

Undang-undang Desa dalam lingkup kewenangan Provinsi merupakan sarana bagi

pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitasi agar Aparatur Pemerintah Desa

di Jawa Timur mampu mengelola keuangan yang berpedoman pada ketentuan yang

berlaku melalui kegiatan pemberdayaan, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur menangani pengusulan daftar desa wisata yang

menerima PNPM Mandiri; Perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan; Penerapan SPM

berikut permasalahan yang timbul sehingga dibutuhkan koordinasi dalam

pembahasannya; Peningkatan kapasitas SDM yang tidak menimbulkan kesenjangan

gender; Perlindungan lahan pertanian pangan dengan pemanfaatan ruang dan berikut

pengedaliannya; permasalahan lingkungan hidup beserta energi yang masih

memerlukan komitmen bersama; Permasalahan batas wilayah yang menyangkut

disharmoni aturan, kesenjangan ekonomi, disoreintasi pembangunan, dan eksploitasi

sumber daya alam; Dinamika dari kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis yang harus di koordinasikan antar pemangku kepentingan

dan masyarakat sehingga dapat ditemukan solusi yang menguntungkan bagi semua

pihak.

3.5.4. Isu Strategis Pariwisata Jawa Timur

Isu-isu strategis dalam hal kepariwisataan Jawa Timur yaitu Kurang terpadunya

sinergitas promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Jatim sehingga

dibutuhkan optimalisasi kemitraan antara pemerintah dan industry dalam bentuk

promosi berbasis IT, Direct Promotion/Selling di dalam dan luar negeri serta

optimalkan Famtrip bagi Tour Operator dan media massa. Disamping itu pemosisian

pariwisata Jatim belum mantap dibutuhkan dukungan branding pariwisata yang

cerdas diimbangi peningkatan jumlah event atau festival; Belum maksimalnya

implementasi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dan belum terwujudnya

koordinasi sinergis dan terpadu lintas sektoral; Regulasi yang mengatur usaha

pariwisata belum secara menyeluruh dipatuhi para pengusaha sehingga masih

dibutuhkan advokasi untuk mencapai standarisasi usaha dan sertifikasi profesi; Belum

optimalnya Koordinasi dan sinergi lintas sektor dan daerah baik dari unsur Pemerintah

maupun Swasta (Asosiasi) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.


42 |

3.5.5. Isu Strategis Kebudayaan Jawa Timur

Isu-isu strategis dalam hal Kebudayaan Jawa Timur yaitu

kurangnya apresiasi terhadap nilai nilai seni budaya

kurangnya apresiasi terhadap nilai nilai cagar budaya

promosi pariwisata yang kurang sinergis dan kolaboratif

pengembangan destinasi pariwisata yang kurang berkelanjutan

rendahnya daya saing destinasi pariwisata.

.


35 |

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No Rencana Pola

Ruang

Pola Ruang Saat Ini Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang

Pada Periode

Perencanaan

Berkenaan

Pengaruh

Rencana Pola

Ruang terhadap

Kebutuhan

Pelayanan PD

Arahan Lokasi

Pengembangan

Pelayanan PD

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Daya Tarik

Wisata Alam

Air Terjun Dlundung di Kabupaten

Mojokerto

Prioritas program

pengembangan

destinasi pariwisata

Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Mojokerto

Air Terjun Sedudo dan Pemandian Sumber

Karya di Kabupaten Nganjuk

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Nganjuk


36 |

Air Terjun Madakaripura, Bromo-

Ngadisari, dan Pantai Bentar di

Kabupaten Probolinggo

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab.

Probolinggo

Air Terjun Watu Ondo di perbatasan

Kabupaten Mojokerto, Kota Batu

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kota Batu

Api Abadi di Kabupaten Pamekasan Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Pamekasan

Arak-Arak di Kabupaten Bondowoso Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab.

Bondowoso


37 |

Banyuanget, Gua Gong, Gua Tabuhan,

Pantai Teleng Ria di Kabupaten

Pacitan

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Pacitan

Bukit Bededung dan Pantai Pasir Putih di

Kabupaten Situbondo

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Situbondo

Coban Glotak, Pantai Balekambang, Pantai

Ngliyep di Kabupaten Malang

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Malang

Danau Kastoba dan Pantai Labuhan di

Pulau Bawean Kabupaten Gresik

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Gersik


38 |

Grajagan, Pantai Plengkung, Pantai

Sukamade, Kawah Ijen di Kab.

Banyuwangi

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab.

Banyuwangi

Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai

Prigi, dan Tirta Jualita di

Kab.Trenggalek

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Trenggalek

Gua Maharani dan Pantai Tanjung Kodok

di Kabupaten Lamongan

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Lamongan

Gunung Kelud di Kabupaten Blitar dan

Kabupaten Kediri

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Kediri


39 |

Gunung Wilis di Kabupaten Kediri,

Kabupaten Madiun, Kabupaten

Nganjuk, Kabupaten Ponorogo,

Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten

Tulungagung

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Selingkar Wilis

Hutan Bambu, Pantai Watu Godeg, Ranu

Bedali, Ranu Klakah, dan Ranu

Pane di Kabupaten Lumajang

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Lumajang

Hutan Surya, Pemandian Talun, dan

Waduk Pondok di Kab Ngawi

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Ngawi

Kakek Bodo di Kabupaten Pasuruan Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Pasuruan


40 |

Kayangan di Kabupaten Bojonegoro Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab.

Bojonegoro

Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan

Kabupaten Bondowoso

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab.

Bondowoso

Pantai Lombang dan Pantai Slopeng di

Kabupaten Sumenep

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Sumenep

Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab.

Tulungagung


41 |

Pantai Rongkang di Kabupaten Bangkalan Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Bangkalan

Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Jember

Pemandian Air Panas Cangar Tahura R.

Soerjo di Kota Batu

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Batu

Tahura R. Soeryo di Kabupaten Jombang,

Kabupaten Malang

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Malang


42 |

Kabupaten Mojokerto, Kabupaten

Pasuruan, dan Kota Batu

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kota Batu

Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru

(BTS) di Kabupaten Lumajang, Malang,

Pasuruan, dan Probolinggo

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Taman Nasional

Bromo Tengger

Semeru dan

sekitarnya

Telaga Ngebel dan Tirto Manggolo di

Kabupaten Ponorogo; dan Telaga

Sarangan di Kabupaten Magetan

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

daya tarik

pariwisata

Kab. Magetan

2 Daya Tarik

Wisata Budaya

Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton, Masjid

Agung, dan Museum di Kabupaten

Sumenep

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Sumenep


43 |

Candi Jabung di Kabupaten Malang Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Malang

Candi Jabung Tirto di Kabupaten

Probolinggo

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab

Probolinggo

Candi Penampihan di Kabupaten

Tulungagung

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab.

Tulungagung

Candi Penataran di Kabupaten Blitar Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Blitar


44 |

Gereja Poh Sarang dan Petilasan Jayabaya

di Kabupaten Kediri

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Kediri

Gua Akbar, Makam Bekti Harjo, Makam

Ibrahim Asmorokondi, dan Makam

Sunan Bonang di Kabupaten Tuban

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Tuban

Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy’ari, K.H.

Wachid Hasyim, Gus Dur, dan

Sayid Sulaiman di Kabupaten Jombang

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Jombang

Makam Aer Mata Ebu di Kabupaten

Bangkalan

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Bangkalan


45 |

Makam Batoro Katong di Kabupaten

Ponorogo

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Ponorogo

Makam Proklamator Bung Karno di Kota

Blitar

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kota Blitar

Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Sampang

Makam Sunan Ampel dan Mbah Bungkul

di Kota Surabaya

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kota Surabaya


46 |

Makam Sunan Drajat di Kabupaten

Lamongan

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Lamongan

Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik

Ibrahim, dan Fatimah Binti

Maemun di Kabupaten Gresik

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Gresik

Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Mojokerto

Pura Mandara Giri Semeru Agung di

Kabupaten Lumajang; dan Situs

Peninggalan Budaya Majapahit di

Kabupaten Mojokerto

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya

Kab. Mojokerto


47 |

3 Daya Tarik

Wisata Hasil

Buatan

Manusia

Bendungan Widas dan Taman Umbul Kab

Madiun

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab. Madiun

Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS)

di Kabupaten Bangkalan dan

Kota Surabaya

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kota Surabaya

Kebun Binatang Surabaya di Kota

Surabaya

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kota Surabaya


48 |

Kebun Raya Purwodadi & Pemandian

Banyubiru di Kab Pasuruan

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab. Pasuruan

Kolam Renang Ubalan di Kabupaten

Mojokerto

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab. Mojokerto

Pemandian Blambangan, Pemandian

Kebon Agung, dan Pemandian

Petemon di Kabupaten Jember

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab. Jember


49 |

Pemandian Talun & Waduk Pondok

Kabupaten Ngawi

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab. Ngawi

Sumber Boto dan Tirta Wisata di

Kabupaten Jombang

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab. Jombang

Taman Kosala Tirta, Taman Manunggal,&

Tirtosari di Kab Magetan

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab. Magetan


50 |

Taman Safari di Kabupaten Pasuruan Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab. Pasuruan

Taman Sengkaling dan Waduk Selorejo

Kab Malang

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab. Malang

Taman Suruh di Kabupaten Banyuwangi Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab.

Banyuwangi


51 |

Ubalan Kalasan di Kabupaten Kediri Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab. Kediri

Waduk Gondang dan Wisata Bahari

Lamongan Kabupaten Lamongan

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab. Lamongan

Waduk Wonorejo di Kabupaten

Tulungagung

Prioritas program

pengembangan


Prioritas program

/kegiatan

pengembangan

wisata buatan dan

budaya beserta

tata kelola

destinasi

Kab.

Tulungagung


52 |

*Potensi Pariwisata berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kawasan peruntukan

pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia.


35 |

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Timur

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur

selama periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal

Tujuan yang pertama mendukung sasaran RPJMD Misi 3 yakni “Tatakelola

Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris, Memperkuat Demokrasi

Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip

Kebhinekaan” dan Bhakti 9 : Jatim Harmoni, ”Menjaga Harmoni Sosial dan Alam

dengan Melestarian Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

2. Meningkatnya Nilai tambah pariwisata

Tujuan yang kedua mendukung sasaran RPJMD misi 1 yakni “Mewujudkan

Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok antar Sektor dan

Keterhubungan Wilayah” Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarian

Kebudayaan dan Lingkungan Hidup”.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa

Timur

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran

pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Berkembangnya nilai-nilai Budaya lokal

Sasaran diatas mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kebudayaan dan

Pariwisata yang pertama.

2. Meningkatnya sub sektor pariwisata terhadap PDRB

Sasaran kedua mendukung pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan dan

pariwisata yang kedua.

Tujuan, sasaran dan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan dan

pariwisata Jawa Timur Tahun 2019-2024, perlu ditindaklanjuti dengan

strategi dan arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata

sebagai berikut:

1. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian seni budaya.

Arah kebijakan (1) penguatan kelembagaan dan peran serta

masyarakat dalam pelestarian seni budaya ; (2) penguatan

kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar

budaya dan sejarah lokal.

2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Destinasi Pariwisata

Arah Kebijakan (1) Peningkatan cakupan substansi pameran produk

pariwisata di pasar domestik dan internasional serta promosi terpadu

; (2) Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui

perluasan pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata alam,

budaya dan buatan yang berdaya saing ; (3) Penguatan industri

pariwisata besar dan skala UMKM yang berstandarisasi serta SDM

yang professional; (4) Penguatan kelembagaan dan kemitraan

pemangku kepentingan kepariwisataan Pemerintah, Swasta dan

masyarakat.

Relevansi dan konsistensi antara penyataan visi dan misi RPJMD

berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat

daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Bab

V Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-

2024, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provnisi Jawa Timur menetapkan

Program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

meliputi:

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Kegiatan Ketatausahaan dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata.

2) Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya Dan Sejarah Loka, meliputi:

1. Pembinaan Sejarah Lokal;

2. Pelestarian Cagar Budaya;

3. Registrasi Cagar Budaya.

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, meliputi:

1. Pelestarian Tradisi;

2. Pembinaan Kesenian;

3. Penguatan Kelembagaan Budaya.

4) Program Pemberdayaan Lembaga Seni, meliputi:

1. Penguatan sarana dan prasarana di UPT;

2. Penguatan Lembaga Seni.

5) Program Pengembangan Taman Budaya, meliputi:

1. Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Taman Budaya;

2. Penyajian Seni Budaya;

3. Pendokumentasian dan Publikasi Seni Budaya.

6) Program Pengembangan Laboratorium dan Pelatihan Kesenian, meliputi:

1. Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Laboratorium Pelatihan dan

Pengembangan Kesenian;

2. Identifikasi dan Reaktualisasi Kesenian;

3. Pelatihan dan Penguatan Kesenian

7) Program Pengelolaan Museum, meliputi:

1. Penguatan sarana dan prasarana UPT Museum;

2. Penyajian dan Bimbingan Edukasi Museum;

3. Pelestarian Koleksi Museum.

8) Program pengembangan Ekonomi Kreatif, meliputi:

1. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif

9) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, meliputi:

1. Promosi dan Kerjasama Pariwisata;

2. Penguatan Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata;

3. Pendataan dan Pemetaan Pasar.

10) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, meliputi:

1. Ekstentifikasi Destinasi Wisata Budaya dan Buatan;

2. Ekstentifikasi Destinasi Wisata Alam;

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi;

11) Program Pengembangan Industri Pariwisata, meliputi:

1. Penguatan Usaha Sarana Pariwisata;

2. Penguatan Usaha Jasa Pariwisata;

3. Penguatan Sumber Daya Manusia Profesionalisme Bidang Pariwisata.

Secara lebih terperici dan sistematis, keterkaitan tujuan, sasaran, program,

kegiatan, indikator kinerja, target serta pendanaan pada Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ini adalah indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran Renstra maupun RPJMD.

Tabel 7 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD (TC-28):

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini memiliki peran dalam

meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan VISI

dan MISI RPJMD yang telah ditetapkan dalam Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah. Dokumen Renstra adalah dokumen perencanaan

jangka menengah 5 (lima) tahunan yang digunakan sebagai pedoman

untuk:

a. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) serta sebagai bahan penyusunan Rancangan

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), dan

b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra.

Demikian Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 ini disusun sebagai acuan

dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2019-2024. Semoga dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Surabaya, September 2019

KEPALA DINAS

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR

SINARTO, S.Kar, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19630614 199103 1 007

Target Target Target

NSPK IKK Idkt Lain2016 2018 2015 2017 2015 2016 2017

Prosentase Kontribusi

pertumbuhan sektor

pariwisata terhadap

PDRB

- - - 5,68 5,87 5,48 5,82 1,096 1,00 1,00

Jumlah karya seni

budaya yang

mendapatkan

penghargaan nasional

- - - 14 20 16 26 1,14 1,71 1,3

Persentase cagar budaya

(benda,struktur,situs,ka

wasan) yang

dipelihara/dilestarikan

- - - 94,5 98,20 93,7 96,30 1 1 1

Rasio Capaian Perangkat Daerah Tahun ke-

2014

-

-

-

2018

0,99

1,1

1,51

Realisasi Capaian Perangkat Daerah Tahun ke-

2014

-

-

-

2016

5,73

24

94,50

2018

5,86

22

149,2

2017

5,80

20

96,3093,7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-

2014

-

-

-

2015

5,00

14

No

1

2

3

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

2020 2021 2022 2023

Meningkatnya nilai tambah pariwisata Meningkatnya kunjungan, penerimaan devisa dan

pengeluaran wisatawan mancanegara dan

wisatawan nusantara

persentase peningkatan wisatawan

mancanegara

1.00 1.00 1.00 1.00

persentase peningkatan wisatawan

nusantara

2.00 2.00 2.00 2.00

persentase peningkatan penerimaan

devisa dari pengeluaran wisman

1.00 1.00 1.00 1.00

persentase peningkatan pengeluaran

wisatawan nusantara

2.00 2.00 2.00 2.00

Pelestarian nilai-nilai budaya lokal Berkembangnya nilai budaya lokal Persentase budaya lokal yang dilestarikan

a. persentase peningkatan cagar budaya

yang dilestarikan

2.10 2.20 2.30 2.40

b. persentase peningkatan seni budaya

yang dilestarikan

5.40 5.60 5.80 6.00

1/1

NO

6.20

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

2024

1.00

2.00

Halaman :

1.00

2.00

2.50

:

:

2 1 Meningkatnya kunjungan, penerimaan

Devisa dan pengeluaran wisatawan

mancanegara dan wisatawan nusantara

1

2 1 Meningkatnya kunjungan, penerimaan

Devisa dan pengeluaran wisatawan

mancanegara dan wisatawan nusantara

2

2 1 3

2 1 4

:

1 1 Berkembangnya nilai-nilai budaya lokal 1 meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian

seni budaya

1

1 1 2 meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pelestarian

cagar budaya

2

Halaman : 1/1

Pelestarian nilai-nilai budaya lokal

Membangun insan jawa timur yang

berkearifan lokal, kreatif, serta

menubuhkembangkan ruang dan

ekosistim budaya

Penguatan pembangunan Destinasi, Pemasaran, Industri

dan Kelembagaan pariwisata yang terintegrasi

1

Penguatan industri pariwisata besar dan skala UMKM

yang berstandarisasi serta SDM yang professional

Penguatan kelembagaan dan kemitraan pemangku

kepentingan kepariwisataan Pemerintah, Swasta dan

masyarakat

penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat

dalam pelestarian seni budaya

penguatan kelembagaan dan peran serta masyarakat

dalam pelestarian cagar budaya dan sejarah lokal

VISI

Tujuan

MISI 3

MISI 1

meningkatnya nilai tambah pariwisata

Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata

dalam mendukung pertumbuhan ekonomi





Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan

Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah

Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Peningkatan cakupan substansi pameran produk

pariwisata di pasar domestik dan internasional serta

promosi terpaduPeningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui

perluasan pengembangan dan diversifikasi daya tarik

wisata alam, budaya dan buatan yang berdaya saing

Kondisi Kinerja pada akhir

Th 2periode RPJMD

7.00 7.13

2.20 2.50

5.60 6.20

Th 4

7.08

2.40

6.00

Th 5

7.13

2.50

6.20

2.30

5.80

Kondisi Kinerja pd awal

periode RPJMD

6.83

1.6

5

Th 1

6.95

2.10

5.40

Th 3

7.04

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator

Persentase pertumbuhan PDRB Pariwisata

Persentase cagar budaya yang dilestarikan

Persentase seni budaya yang dilestarikan

No Target Capaian Setiap Tahun

Documents

BAB I....3. Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun oleh OPD. 4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis