Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kinerja Tahunan adalah suatu proses yang berkelanjutan
termasuk diantaranya pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai
alternatif pemanfaatan sumber daya dengan memperhatikan keterbatasan dan
kendala secara efisiensi dan efektif untuk mencapai suatu kondisi yang lebih
baik ditahun yang akan datang.
Rencana Kinerja Tahunan pembangunan bidang perhubungan merupakan
dokumen perencanaan yang merupakan suatu penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok (RPJMD) dan Rencana
Strategis Dinas Perhubungan Kota Depok (Renstra) Tahun 2016-2021 yang
akan dilaksanakan Dinas Perhubungan maupun dengan mendorong partisipasi
masyarakat Kota Depok, dikarenakan transportasi darat memiliki peran yang
sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional serta Kota Depok
pada khususnya, mengingat transportasi merupakan sarana untuk
memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan serta semua aspek
kehidupan.
Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur dan
juga efisien serta mampu memadukan moda transportasi lainnya yang
menjangkau seluruh pelosok wilayah dengan biaya yang terjangkau oleh
masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu diwujudkan suatu kegiatan
Pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan serangkaian
dari beberapa kegiatan dibidang transportasi darat yang menghubungkan
wilayah-wilayah kegiatan sehingga akan membentuk suatu kesatuan sistem
jaringan transportasi bagi penyelenggaraan perhubungan.
Dengan telah digulirkannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah
mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah
secara mandiri.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
2
Guna menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial
Kemasyarakatan Pemerintah Kota Depok telah menyusun RPJMD Kota Depok
Tahun 2016-2021.
1.2 Dasar Hukum
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 ini disusun
berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun
2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010
Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
4
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi
Bidang Perhubungan;
18. keputusan walikota depok nomor 113 tahun 2016 tentang
kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas
perhubungan;
1.3 Dasar Pemikiran
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,
ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pelayanan publik dibutuhkan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga dapat
terwujud sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme. Dinas Perhubungan Kota Depok dalam hal pengguna
anggaran di daerah mempunyai kewajiban akan hal tersebut.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019 disusun sebagai dasar acuan dalam
pencapaian tujuan dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat lebih
terarah dan berjalan dengan baik. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan ini
diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada serta meningkatkan
fungsi dan hasil penggunaan anggaran.
1.4 Permasalahan yang dihadapi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota
Depok dihadapkan pada permasalahan dan faktor-faktor penyebab
permasalahan sebagai berikut :
Faktor SDM :
a) Kompetensi SDM;
b) Peningkatan standar kualifikasi aparatur melalui diklat maupun bintek
yang masih kurang;
c) Masih kurangnya jumlah SDM.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
5
Faktor Sarana dan Prasarana :
a) Jumlah kendaraan operasional yang belum memadai;
b) Jumlah peralatan pendukung sarana dan prasarana kurang memadai;
Faktor Penganggaran :
a) Masih rendahnya proporsi penganggaran Dinas Perhubungan Kota
Depok untuk memenuhi standar minimal diberikan sesuai dengan
ketentuan.
b) Anggaran 50% untuk pembayaran listrik PJU sehingga untuk kegiatan
lainnya masih belum optimal.
1.5 Prioritas Pembangunan
Sesuai dengan Misi Pertama yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 Dinas
Perhubungan Kota Depok mengacu ke Misi 1 dan ke 4 yaitu :
Misi 1 :
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.
Misi 4:
Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan
Lingkungan dan Ramah Keluarga.
Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di
bidang Perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas
Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga
pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dalam
menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Depok
mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan,
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
perhubungan
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan
4. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
6
1.6 Struktur Pemerintahan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan Kota
Depok dipimpin oleh Kepala Dinas, yang membawahi :
1. Sekretariat, membawahi sebanyak banyaknya 3 Sub Bagian, antara lain :
- Sub Bagian Umum
- Sub Bagian Perencanaan,Evaluasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Lalu Lintas, membawahi sebanyak banyaknya 2 Seksi, antara lain :
- Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas,
- Seksi Jaringan Transportasi Jalan.
3. Bidang Pengendalian dan Operasi membawahi sebanyak banyaknya 2 Seksi,
antara lain:
- Seksi Pengendalian Lalu Lintas
- Seksi Bimbingan, Keselamatan dan Ketertiban.
4. Bidang Angkutan, membawahi sebanyak banyaknya 2 Seksi, antara lain:
- Seksi Angkutan Penumpang Dalam Kota,
- Seksi Angkutan Lintas Batas.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
- UPT Penerangan Jalan Umum
- UPT Terminal
- UPT Pengujian Kendaraan Bermotor
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
7
Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota
Depok, dapat dilihat pada gambar berikut :
1.7 Sistematika Penulisan
Substansi yang tercakup dalam RKT Perubahan Dinas Perhubungan Kota
Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Dasar Pemikiran
1.4 Permasalahan yg Dihadapi
1.5 Prioritas Pembangunan
1.6 Struktur Pemerintahan
1.7 Sistematika Penulisan
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
8
BAB II RENCANA STRATEGIS
2.1 Visi
2.2 Misi
2.3 Tujuan
2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
2.5 Kebijakan dan Program
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2018
3.1 Sasaran yg Terpilih
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yg Terpilih
3.3 Program yg Terpilih
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
9
BAB II
RENCANA STRATEGIS
2.1 Visi dan Misi RPJMD
OPD Dinas Perhubungan Kota Depok adalah salah satu OPD yang ada di
Kota Depok dan bertugas untuk melaksanakan program kerja dari kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebagai bagian dari perangkat yang
melaksanakan program kerja kepala daerah terpilih, maka dalam menjalankan
tugasnya harus selalu merujuk pada visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih.
Visi Kepala Daerah Kota Depok, periode 2016-2021 adalah :
“ Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius “
Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Kota Depok yang
Maju dan Sejahtera tersebut, Misi pemerintah daerah Kota Depok adalah
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya
Saing.
3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan berbasis
Ekonomi Kreatif.
4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan
Lingkungan dan Ramah Keluarga.
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama
dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan
Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.
Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama
kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala
daerah tersebut. Tabel. II.1 Matrik RPJMD RIVIU MENPAN
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
10
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
11
NO TUJUAN
SASARAN STRATEGIS CARA MENCAPAI TUJUAN & SASARAN
KET TARGET
2017 2018 2019 2020 2021
1. Nilai evaluasi
SAKIP Nilai B B B B BB 1.
Melaksanakan reviu
kinerja organisasi
secara berkala
Peningkatan
kualitas
tatalaksana dan
kinerja
Peningkatan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
2.
Survey
Kepuasan
Masyarakat
Secara Mandiri
Nilai baik baik baik baik baik 2. Meningkatkan
penerapan ISO
Peningkatan
kualitas sistem
manajemen
mutu
Peningkatan
kualitas
perencanaan
3.
Persentase
panjang jalan di
Kota Depok
terlayani PJU
Persentase 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 4,31% 3.
Melaksanakan
pemetaan Jalan di
Kota Depok yang
belum terlayani PJU
Peningkatan
kualitas
layanan PJU
Penyediaan sarana
dan prasarana
pendukung
infrastruktur
transportasi
4
Persentase
kelayakan
pengoperasian
kendaraan
umum
Persentase 98% 98% 98% 98% 98% 4
Meningkatkan
kualitas pengujian
kendaraan bermotor
secara berkala
Peningkatan
Kualitas
pelayanan
pengujian
kendaraan
bermotor
Peningkatan
layanan
transportasi umum
5
Jumlah terminal
terpelihara
secara layak
Lokasi 2 2 2 2 2 5
Meningkatkan
pengelolaan terminal
secara profesional
Peningkatan
kualitas
terminal
Penyediaan simpul
transportasi
Peningkatan
kualitas dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
pendukung
infrastruktur
transportasi
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2019
12
Pengembangan
keterpaduan
layanan antar
dan intra moda
yang berbasis
Transit
Oriented
Development
(TOD);
2.
Presentase
menurunya
tingkat
kecelakaan
Persentase 4.54% 4.44% 4.34% 4.24% 4.14% 2.
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas sarana,
prasarana
pendukung
keselamatan lalu
lintas
Peningkatan
sarana dan
prasarana
pendukung
keselamatan
lalu lintas
3.
Mengembangkan
sistem angkutan
massal yang
didukung oleh
angkutan umum
yang handal
Pembangunan
simpul-simpul
transportasi;
Penyediaan simpul
transportasi
4
Meningkatkan
kualitas layanan
transportasi umum
Peningkatan
kualitas
layanan
transportasi
umum
Peningkatan
layanan
transportasi umum
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
13
Dari lima misi yang ada, Dinas Perhubungan memiliki kepentingan yang kuat
untuk berkontribusi mewujudkannya, terutama dalam mewujudkan Misi yang
ke-4, yakni :
“Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata,
Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga”
2.2. Tujuan, sasaran, indikator kinerja dan program kegiatan Renstra
A. Tujuan
Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkanlah tujuan
sebagai berikut :
- Meningkatkan kualitas pelayanan
- Meningkatkan Kualitas Dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
Dalam rangka mewujudkan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan visi tersebut, maka ditetapkanlah sasaran sebagai berikut
:
Sasaran Tujuan 1 :
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
Indikator Kinerja Sasaran :
a) Nilai evaluasi SAKIP
b) Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri
c) Persentase panjang jalan di Kota Depok terlayani PJU
d) Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum
e) Jumlah terminal terpelihara secara layak
Sasaran Tujuan 2 :
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
Indikator Kinerja Sasaran :
a) Kecepatan rata-rata jalan Kota
b) Presentase menurunya tingkat kecelakaan
c) Modal share transportasi umum
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
14
2.3. Kebijakan dan Program
Kebijakan dan Program merupakan rumusan perencanaan
komprehensif mengenai bagaimana Dinas Perhubungan Kota Depok
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara
efektif dan efisien. Dinas Perhubungan Kota Depok telah merumuskan
kebijakan dan program sebagai berikut :
Sasaran Tujuan 2 :
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
Strategi :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung
infrastruktur transportasi
Arah Kebijakan :
a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung
infrastruktur transportasi
b. Pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis
Transit Oriented Development (TOD)
Program :
1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi
Indikator Program :
1. Jumlah park and ride terbangun dan terpelihara
2. Jumlah ITS (intelegent transportation system) terpasang dan terpelihara
3. Persentase panjang jalan kota terlayani PJU
4. Jumlah sarana dan prasarana penyeberangan terbangun dan terpelihara
Kegiatan :
NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
1 Pemeliharaan ATCS Jumlah jaringan ATCS
2
Pengadaan Traffic Light berbasis
ATCS Jumlah Jaringan TL berbasisi ATCS
3 Pemantauan Arus Lalu Lintas
menggunakan Kamera CCTV
Jumlah unit kamera pemantau arus
lalu lintas
4 Pengadaan dan Pemasangan SLS Jumlah jenis SLS yang Terpasang
5 Pengadaan Kelengkapan Pengatur
lalu Lintas
Jumlah Jenis kelengkapan pengatur
lalu lintas
6 Pemeliharaan JPO Jumlah unit JPO yang dipelihara
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
15
7 Pengadaan dan Pemasangan Pagar
Pengaman Jalan
Jumlah Panjang pagar pengaman
jalan
8 Pengadaan dan Pemasangan Traffic
Stick statis Jumlah traffic stick statis
9 Pengadaan dan
Pemasangan RPPJ Jumlah unit rambu RPPJ
10 Pengadaan dan Pemasangan Marka
Jalan Jumlah marka jalan
11 Pengadaan dan Pemasangan
Warning Light Jumlah warning light
12 Pemeliharaan TL dan WL Jumlah Jenis Komponen
Pemeliharaan
13 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Jenis perlengkapan jalan
dipelihara
14 Pengadaan dan Pemasangan
Penerangan Jalan Umum Jumlah unit PJU yang dipasang
15 Pemasangan Penerangan jalan
Lingkungan Jumlah unit PJL yang dipasang
16 Pembangunan RW Terang Jumlah PJU RW Terang yang dipasang
17 Pemeliharaan PJU Jumlah jenis komponen pemeliharaan
PJU
18 Pelayanan UPTD PJU Jumlah bulan layanan UPT PJU
19 Pengendalian dan Pembayaran
Rekening Listrik
Jumlah Bulan pembayaran rekening
listrik PJU
20 Pelayanan Informasi Perhubungan Jumlah BulanPelayanan Informasi Di
Dinas Perhubungan
21 Pengadaan Pemasangan
Perlengkapan Jalan
Jumlah Unit Rambu Tipe F, Jumlah
unit Rambu Lalu Lintas
Standart,Jumlah unit cermin tikungan,
Jumlah unit paku jalan
Strategi :
Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum
Arah Kebijakan :
Peningkatan kualitas layanan transportasi umum
Program :
Peningkatan layanan transportasi umum
Indikator Program :
1. Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum
2. Faktor muat (load factor) angkutan umum
NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
1 Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Jumlah Bulan,Jumlah Orang
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
16
2 Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
Jumlah penyelenggaraan forum lalu
lintas, Jumlah Orang
3
Sosialisasi Tertib Lalu Lintas
Jumlah bulan pelaksanaan, Jumlah
Buku, Jumlah Stikerx
4 Pelayanan Keamanan dan
Penertiban Parkir
Jumlah bulan peneritban parkir
Jumlah penertiban parkir
5 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan
Lebaran,Natal dan Tahun Baru
Jumlah Pelayanan Pengaturan
Lebaran,Natal dan Tahun Baru
6 Pembinaan Operator Angkutan Umum
Jumlah operator angkutan umum
yang dibina
7 Car Free Day
Jumlah segmen, Jumlah Bulan
8 Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian
Lalu Lintas
jumlah petugas pengatur lalin,
Jumlah Bulan
9 Pengawalan Pimpinan
Daerah
Jumlah bulan pengawalan; Jumlah
petugas
10 Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan
Kendaraan Operasional Pengatur Lalu
Lintas
Jumlah Kendaraan Operasional
yang dipelihara, Jumlah Bulan
11 Pengelolaan Pelayanan PKB Jumlah bulan layanan UPT PKB
12 Pemeliharaan Peralatan Pengujian
Kendaraan Bermotor
Jumlah peralatan pengujian yang
dipelihara
13 Pengadaan Alat Uji
Kendaraan Bermotor
Jumlah Alat Uji PKB
14 Pendataan Potensi KBWU Pengujian
Kendaraan Bermotor
Jumlah penyelenggaraan pendataan
kendaraan wajib uji
15 Penyelenggaraan Layanan
Perizinan Angkutan
Jumlah orang, jumlah bulan
pelayanan perizinan angkutan
16 Pelaksanaan Penilaian Lomba Tertib Lalu
Lintas (Wahana Tata Nugraha)
Jumlah Pelaksanaan WTN
17 Penyelenggaraan parkir di luar badan
jalan
Jumlah lokasi parkir diluar badan
jalan
18 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat
Komunikasi
Jumlah Pengadaan HT,Jumlah HT
yang dipelihara
19 Pengadaan Dan
Pemasangan Gate Parkir
Jumlah unit gate parkir
20 Pengadaan Pos Pengamanan Pengaturan
Lalu Lintas dan kelengkapan
Jumlah unit
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
17
Strategi :
Mengembangkan sistem angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum
yang handal
Arah Kebijakan :
Pembangunan simpul-simpul transportasi
Program :
Penyediaan simpul transportasi
Indikator Program :
1. Jumlah halte terbangun dan terpelihara
2. Jumlah terminal terpelihara
3. Jumlah terminal terbangun
NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
1 Sewa Lahan Pangkalan
Angkutan Umum Jumlah lokasi pangkalan angkutan umum
2 Pengadaan dan Pemasangan Halte
Standar Jumlah unit halte standar
3 Pengelolaan Terminal Depok Jumlah layanan UPT Terminal Depok
4 Penyediaan Jasa Kebersihan
Terminal Jumlah jasa kebersihan terminal
5 Penyediaan Jasa Pengaturan
Terminal
Jumlah petugas Pengaturan di Terminal Kota
Depok
6 Pemeliharaan Halte Jumlah unit halte terpelihara
7 Pengadaan Cetak Stiker Angkutan
Umum Jumlah stiker Retribusi
8 Pengadaan Cetak Karcis Retribusi Jumlah Karcis Retribusi
Strategi :
Meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan
Arah Kebijakan :
1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
Program :
Peningkatan Administrasi Perkantoran
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
18
Indikator Program :
Persentase penyediaan administrasi perkantoran
NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang tersedia
2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Keamanan Kantor
Jumlah Petugas (Jasa Kebersihan
Kantor), Peralatan dan Bahan
Kebersihan yang tersedia
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor yang
tersedia
4 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jenis Barang Cetakan dan
Penggandaan yang tersedia
5 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Jenis Makanan dan
Minuman yang tersedia
6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah
7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
8 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Jumlah Jenis Peralatan Rumah
Tangga
Strategi :
Meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan
Arah Kebijakan :
2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Program :
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Indikator Program :
persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur
NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung yang terpelihara
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Bermotor
Jumlah Kendaraan Dinas yang
terpelihara
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jenis Perlengkapan Gedung
Kantor yang terpelihara
4 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Jenis Perlengkapan
Kantor
6 Pengadaan Sarana Mobilitas Jumlah unit Kendaraan Bermotor
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
19
Strategi :
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Arah Kebijakan :
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
Program :
Peningkatan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan
Indikator Program :
Nilai SAKIP
NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan
Capaian Kinerja
Jumlah Dokumen Penyusunan
Pelaporan Keuangan
Strategi :
Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Arah Kebijakan :
Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Program :
Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Indikator Program :
Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi
NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
1 Penilaian Angka Kredit
Tenaga Fungsional Jumlah Pegawai
Strategi :
Meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Arah Kebijakan :
Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Program :
Peningkatan kualitas perencanaan
Indikator Program :
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
20
Cakupan integrasi perencanaan
NO KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
1 Surveillance ISO Perijinan Bidang
Angkutan Jumlah Dokumen
2 Surveillance ISO PKB Jumlah Dokumen
3 DED Pembangunan
Meterisasi PJU Jumlah Dokumen
4 Penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Jumlah Dokumen
5
Studi Kelayakan Pengembangan
Transportasi
Massal Berbasis rel
Jumlah Dokumen
6 Kajian Kinerja Ruas dan
Persimpangan Jalan Jumlah Dokumen
7 Kajian Redisain
Persimpangan Jumlah Dokumen
8 Penilaian Dokumen Analisis
Dampak Lalu Lintas Jumlah Dokumen
9 Survey Kinerja dan Biaya Operasi
Angkutan Penumpang Umum Jumlah Dokumen
10 Studi Kelayakan Park and
Ride Jumlah Dokumen
11 Kajian Revisi Perda Bidang Perhubungan Jumlah Dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
21
BAB III
RENCANA KINERJA
3.1 Sasaran yang terpilih
Adapun yang menjadi sasaran yang terpilih dalam RKT Tahun 2019 adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan
Publik.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi.
3.2 Indikator Kinerja Sasaran yang Terpilih
Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Perubahan
Kota Depok Tahun 2016-2021 terdapat program pembangunan yang
terkait dengan Dinas Perhubungan Kota Depok. Untuk Tahun Anggaran
2019 Target indikator kinerja sasaran yang terpilih yaitu :
- Nilai evaluasi SAKIP = B
- Survey Kepuasan Masyarakat Secara Mandiri = baik
- Persentase panjang jalan kota terlayani PJU = 4,31%
- Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum = 98%
- Jumlah terminal terpelihara secara layak = 2
- Kecepatan rata-rata jalan kota = 22 km/jam
- Presentase menurunya tingkat kecelakaan = 4.34%
- Modal share transportasi umum = 28.61%
3.3 Program yang Terpilih
Dalam pencapaian indikator Renstra Perubahan , program yang terpilih
untuk dilaksanakan pada Tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) program
yang terdiri dari :
1. Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif dari sebelum
perubahan sebesar Rp. 1.611.403.000 dan setelah perubahan sebesar
Rp. 1.711.423.000
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu indikatif sebelum
perubahan sebesar Rp.1.900.527.000 setelah perubahan sebesar
Rp. 1. 922.420.000
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
22
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu indikatif
Rp. 4.900.000,-
4. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu
indikatif Rp. 49.999.900,-
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan pagu indikatif
sebelum perubahan sebesar Rp. 1.149.170.000 dan setelah perubahan
sebesar Rp. 1.499.170.000
6. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi
dengan pagu indikatif sebelum perubahan sebesar Rp. 34.882.693.000,-
dan setelah perubahan sebesar Rp. 37.297.809.000
7. Penyediaan simpul transportasi dengan pagu indikatif sebelum perubahan
sebesar Rp. 2.793.578.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp.
3.076.550.000,-
8. Peningkatan layanan transportasi umum dengan pagu indikatif
sebelum perubahan sebesar Rp. 17.084.779.900 dan setelah perubahan
menjadi Rp. 19.058.533.000,-
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
23
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan pedoman untuk
melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas
Perhubungan Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja
Dinas Perhubungan Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang
telah ditetapkan merujuk kepada RKT Dinas Perhubungan Kota Depok
Tahun 2019. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKT
Dinas Perhubungan Kota Depok Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Dinas Perhubungan Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan
program yang telah ditetapkan dalam RKT untuk mencapai target kinerja yang
telah ditetapkan;
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas
Perhubungan Kota Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan
rencana program/kegiatan melalui upaya perbaikan dan melaporkannya
secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota Depok melalui Bappeda Kota
Depok;
3. Pada akhir tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Depok berkewajiban
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Dinas Perhubungan Tahun 2019
24
LAMPIRAN
TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019
URAIAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2018
1 Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pemerintahan
dalam Pelayanan Publik
1 Nilai evaluasi SAKIP Nilai B
2
Survey Kepuasan
Masyarakat Secara
Mandiri
Nilai baik
3
Persentase panjang jalan
kota terlayani PJU Persentase 4,31%
4
Persentase kelayakan
pengoperasian kendaraan
umum
Persentase 98%
5
Jumlah terminal
terpelihara secara layak Lokasi 2
2 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana transportasi
1 Kecepatan rata-rata jalan
kota km/jam 22 km/jam
2
Presentase menurunya
tingkat kecelakaan Persentase 4.34%
3
Modal share transportasi
umum Persentase 28.61%