BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam bidang kesehatan yang

mempunyai peran besar dalam proses pemulihan sehat- sakit atau pun proses peningkatan

kesehatan serta dapat memberikan pelayanan kesehatan langsung baik kepada individu,

keluarga dan masyarakat. Seorang perawat sebagai salah satu tenaga profesional, dalam

menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktek keperawatan dengan mengunakan ilmu

pengetahuan dan teori keperawatan yang dapat dipertanggung jawabkan yaang pada

akhirnya ilmu tersebut dapat diimplementasikan langsung kepada masyarakat.

Kualitas asuhan keperawatan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan kesehatan

dan sehingga sering menjadi salah satu faktor penentu citra sebuah institusi pelayanan di

mata masyarakat. Bentuk implementasi praktek keperawatan adalah dengan memberikan

pelayanan kesehatan oleh seorang perawat yang ditujukan kepada pasien/klien baik

individu, keluarga maupun masyarakat dengn tujuan upaya peningkatan kesehatan dan

kesejahteraan dalam rangka mempertahankan dan memelihara kesehatan penyembuhan

dari keadaan sakit yang dapat kita simpulkan sebagai upaya praktek keperawatan berupa

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dalam melakukan praktek keperawatan, secara otomatis perawat langsung

berhubungan dan berinteraksi kepada penerima jasa pelayanan, dan pada saat interaksi

inilah sering timbul beberapa hal yang tidak diinginkan baik disengaja maupun tidak

disengaja, kondisi demikian inilah sering menimbulkan konflik baik pada diri pelaku dan

penerima praktek keperawatan.

Oleh karena itu profesi keperawatan harus mempunyai standar profesi dan aturan

lainnya yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya, guna memberi

perlindungan kepada masyarakat. Dengan adanya standar praktek profesi keperawatan

inilah dapat dilihat apakah seorang perawat melakukan malpraktek, kelalaian ataupun

bentuk pelanggaran praktek keperawatan lainnya, dan diperkuat lagi telah hadirnya

Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang praktik keperawatan.

Adanya undang-undang tersebut bertujuan menjamin pelindungan terhadap

masyarakat sebagai penerima Pelayanan Keperawatan dan untuk menjamin pelindungan

terhadap Perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan, diperlukan pengaturan

1

mengenai keperawatan secara komprehensif yang diatur dalam undang-undang. Dengan

telah disahkannya undang-undang keperawatan oleh presiden Republik Indonesia pada

tanggal 17 Oktober 2014 lalu, ini memberikan angin segar bagi kalangan perawat dalam

memberikan pelayanan kesehatan yang telah dipayungi dengan hukum sekaligus menjadi

tantangan yang cukup besar bagi perawat dalam mempertanggung jawabkan

keprofesiannya dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Untuk itu dalam makalah ini penulis mencoba untuk membahas tentang penerapan

seorang perawat dalam menjalankan fungsi dan kewajiban sesuai dengan standar profesi,

standar pelayanan, kode etik yang kini lebih dipertegas lagi oleh undang-undang

keperawatan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi undang-undang praktek keperawatan

1.3 Tujuan

Tujuan Umum

Mengetahui implementasi undang-undang tentang praktek keperawatan.

Tujuan Khusus

1. Diketahuinya Pengertian tentang implementasi dan keperawatan

2. Diketahuinya Standar praktik keperawatan

3. Diketahuinya Praktik keperawatan

4. Diketahuinya landasan hukum praktek keperawatan

5. Diketahuinya pokok-pokok praktek keperawatan

6. Diketahuinya implementasi peraturan praktek keperawatan

7. Diketahuinya masalah implementasi peraturan praktek keperawatan.

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian

2.1.1 Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu

sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu,

implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu

kurikulum.

2.1.2 Keperawatan

Menurut Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang praktek keperawatan,

Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok,

atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Keperawatan sebagai profesi di

Indonesia memberi pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam asuhan

keperawatan professional (professional nursing care ) kepada masyarakat dan dituntun

oleh etika profesi (professional ethics) dalam praktik keperawatannya.

2.2 Standar Praktik keperawatan

Menurut PPNI (2005) Standar praktik merupakan salah satu perangkat yang

diperlukan oleh setiap tenaga professional. Standar praktik keperawatan adalah

ekpektasi/harapan-harapan minimal dalam membarikan asuhan keperawatan yang aman,

efektif dan etis. Standar praktik keperawatan merupakan komitmen profesi keperawatan

dalam melindungi masyarakat terhadap praktik yang dilakukan oleh anggota profesi.

Dengan demikian standart praktek keperawatan berfokus pada pemberian asuhan

keperawatan dan pelaksanaan aktivitas professional. Standar praktek keperawatan

diterapkan terhadap seluruh perawat yang melaksanakan praktek keperawatan. Standar

praktek keperawatan mempunyai tujuan umum untuk  meningkatkan asuhan atau

3

pelayanan keperawatan dengan cara memfokuskan kegiatan atau proses pada usaha

pelayanan untuk memenuhi kriteria pelayanan yang diharapkan berguna bagi : Perawat

Rumah sakit, Klien dan Profesi Tenaga kesehatan lain

Lingkup Standar Praktik Keperawatan Indonesia meliputi :

1. Standar Praktik Professional

a. Standar I Pengkajian

b. Standar II Diagnosa Keperawatan

c. Standar III Perencanaan

d. Standar IV Pelaksanaan Tindakan (Impelementasi)

e. Standar V Evaluasi

2. Standar Kinerja Professional

a. Standar I Jaminan Mutu

b. Standar II Pendidikan

c. Standar III Penilaian Kerja

d. Standar IV Kesejawatan (collegial)

e. Standar V Etik

f. Standar VI Kolaborasi

g. Standar VII Riset

h. Standar VIII Pemanfaatan sumber-sumber

2.2.3 Kode etik keperawatan

1. Tanggung jawab Perawat, terhadap Masyarakat, keluarga dan penderita

2. Tanggung jawab perawat terhadap tugas

3. Tanggung jawab perawat terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan

lainnya.

4. Tanggung jawab perawat terhadap profesi keperawatan

5. Tanggung jawab perawat terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air

2.3 Landasan hukum/Undang –undang yang mengatur praktek keperawatan

Aspek hukum yang terkait langsung dengan praktik keperawatan diantaranya

adalah :

1. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan,

2. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan,

4

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 2 tahun 2001

tentang jabatan fungsional perawat dan angka kreditnya,

4. Kep.Men.Kes 1239/XI/2001 tentang registrasi dan praktik perawat;

5. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Medik No. Y.M.00.03.2.6.956 tentang

hak dan kewajiban perawat,

6. HK.02.02/MENKES/148/1/2010 yang mengatur tentang Izin dan

Penyelenggaraan Praktik Perawat.

7. Undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan

2.4 Undang-undang Keperawatan

Asuhan keperawatan adalah rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan

diberikan kepada sistem klien di fasilitas kesehatan menggunakan pendekatan ilmiah

keperawatan, kode etik, dan standar praktik keperawatan. Praktik keperawatan

diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang dinamis dan

berkesinambungan meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada klien.

Pokok-Pokok undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan

Ketentuan Umum:

Pasal 1

1. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga,

kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat.

2. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di

dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

3. Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam

bentuk Asuhan keperawatan.

4. Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan

lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian

Klien dalam merawat dirinya.

5. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku

peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi

Keperawatan.

5

6. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Perawat

yang telah lulus Uji Kompetensi untuk melakukan Praktik Keperawatan.

7. Sertifikat Profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik

Keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.

8. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Perawat yang telah memiliki Sertifikat

Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu

lainnya serta telah diakui secara hukum untuk menjalankan Praktik Keperawatan.

9. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang

diberikan oleh Konsil Keperawatan kepada Perawat yang telah diregistrasi.

10. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Perawat sebagai

pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Keperawatan.

Pasal 2

Praktik Keperawatan berasaskan: perikemanusiaan, nilai ilmiah, etika dan profesionalitas,

manfaat, keadilan, pelindungan, kesehatan dan keselamatan Klien.

Jenis Perawat

Jenis Perawat terdiri atas:

a. Perawat profesi : ners dan ners spesialis.

b. Perawat vokasi.

Pendidikan Tinggi Keperawatan

Pasal 5

Pendidikan tinggi Keperawatan terdiri atas:

a. pendidikan vokasi yaitu paling rendah adalah program Diploma Tiga Keperawatan

b. pendidikan akademik yaitu program sarjana Keperawatan, program magister

Keperawatan dan program doktor Keperawatan.

c. pendidikan profesi yaitu program profesi Keperawatan dan program spesialis

Keperawatan.

Pasal 16

1. Mahasiswa Keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus

mengikuti Uji Kompetensi secara nasional yang diselenggarakan oleh perguruan

tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi Perawat, lembaga pelatihan, atau

lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

6

2. Mahasiswa pendidikan vokasi dan profesi Keperawatan yang lulus Uji Kompetensi

diberi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.

Registrasi, Izin Praktik, Dan Registrasi Ulang

Pasal 18

(1) Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki STR.

(2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Konsil Keperawatan

setelah memenuhi persyaratan.

(4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima)

tahun.

Pasal 19

1. Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib memiliki izin.

2. Izin diberikan dalam bentuk SIPP.

3. SIPP diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat

kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Perawat menjalankan

praktiknya.

4. SIPP masih berlaku apabila STR masih berlaku; dan Perawat berpraktik di tempat

sebagaimana tercantum dalam SIPP

Pasal 20

(1) SIPP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik dan diberikan kepada Perawat

paling banyak untuk 2 (dua) tempat.

Pasal 21

Perawat yang menjalankan praktik mandiri harus memasang papan nama Praktik

Keperawatan.

Pasal 22

SIPP tidak berlaku apabila dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan, habis masa berlakunya, atas permintaan Perawat; atau Perawat meninggal

dunia.

Pasal 24

1. Perawat Warga Negara Asing yang akan menjalankan praktik di Indonesia harus

mengikuti evaluasi kompetensi.

2. dan mempunyai surat keterangan telah mengikuti program evaluasi kompetensi dan

mempunyai Sertifikat Kompetensi, harus memiliki STR Sementara dan SIPP.

7

3. STR sementara dan SIPP bagi Perawat Warga Negara Asing berlaku selama 1

(satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 27 ayat 1

1. Perawat warga negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan melakukan Praktik

Keperawatan di Indonesia harus mengikuti proses evaluasi kompetensi.

2. Yang telah lulus Uji Kompetensi dan akan melakukan Praktik Keperawatan di

Indonesia memperoleh STR.

3. STR diberikan oleh Konsil Keperawatan

Praktik Keperawatan

Pasal 28

(1) Praktik Keperawatan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat

lainnya sesuai dengan Klien sasarannya.

(2) Praktik Keperawatan terdiri atas:

a. Praktik Keperawatan mandiri; dan

b. Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(3) Praktik Keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar

profesi, dan standar prosedur operasional.

Hak Dan Kewajiban

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berhak:

a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan

standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

b. memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari Klien dan/atau keluarganya.

c. menerima imbalan jasa atas Pelayanan Keperawatan yang telah diberikan;

d. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik,

standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional, atau ketentuan

Peraturan Perundang-undangan; dan

e. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar

Perawat dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban:

a. melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar

Pelayanan Keperawatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

8

b. memberikan Pelayanan Keperawatan sesuai dengan kode etik, standar Pelayanan

Keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

c. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani kepada Perawat atau tenaga kesehatan

lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;

d. mendokumentasikan Asuhan Keperawatan sesuai dengan standar;

e. memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti

mengenai tindakan Keperawatan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai dengan

batas kewenangannya;

f. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang

sesuai dengan kompetensi Perawat.

g. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Organisasi Profesi Perawat

Pasal 41

(1) Organisasi Profesi Perawat dibentuk sebagai satu wadah yang menghimpun

Perawat secara nasional dan berbadan hukum.

Pasal 42

Organisasi Profesi Perawat berfungsi sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan

pengawas Keperawatan di Indonesia.

Kolegium Keperawatan

Pasal 44

(1) Kolegium Keperawatan merupakan badan otonom di dalam Organisasi Profesi

Perawat.

(2) Kolegium Keperawatan bertanggung jawab kepada Organisasi Profesi Perawat.

Konsil Keperawatan

Pasal 47

(1) Untuk meningkatkan mutu Praktik Keperawatan dan untuk memberikan

pelindungan serta kepastian hukum kepada Perawat dan masyarakat, dibentuk

Konsil Keperawatan.

(2) Konsil Keperawatan merupakan bagian dari Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Pengembangan, Pembinaan, Dan Pengawasan

Pasal 53

9

(1) Pengembangan Praktik Keperawatan dilakukan melalui pendidikan formal dan

pendidikan nonformal atau pendidikan berkelanjutan.

Pasal 55

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Konsil Keperawatan, dan Organisasi Profesi

membina dan mengawasi Praktik Keperawatan sesuai dengan fungsi dan tugas

masing-masing untuk :

a. meningkatkan mutu Pelayanan Keperawatan;

b. melindungi masyarakat atas tindakan Perawat yang tidak sesuai dengan standar.

c. memberikan kepastian hukum bagi Perawat dan masyarakat.

Sanksi Administratif

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 24 ayat

(1), dan Pasal 27 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. teguran lisan

b. peringatan tertulis

c. denda administratif; dan/atau

d. pencabutan izin.

2.5 Implementasi

Berbicara tentang sebuah implementasi dalam praktek keperawatan erat kaitannya

dengan peraturan-peraturan, undang-undang, standar dan kode etik keperawatan. Seorang

perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas harus mengacu kepada

standar dan kode etik keperawatan. Praktik keperawatan diselenggarakan dengan

menggunakan pendekatan proses keperawatan yang dinamis dan berkesinambungan

meliputi pengkajian, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada klien.

Tertuang dalam undang-undang keperawatan bahwa Pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh Perawat didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu

keperawatan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien, perkembangan ilmu

pengetahuan, dan tuntutan globalisasi, termasuk Pelayanan Keperawatan yang dilakukan

secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh Perawat yang telah

mendapatkan registrasi dan izin praktik. Praktik keperawatan sebagai wujud nyata dari

Pelayanan Keperawatan dilaksanakan secara mandiri dengan berdasarkan pelimpahan

10

wewenang, penugasan dalam keadaan keterbatasan tertentu, penugasan dalam keadaan

darurat, ataupun kolaborasi.

Dalam sebuah penelitian yang telah dilakukan di beberapa Puskesmas rawat inap di

Cilacap pada tahun 2010, salah satu hasil didapat mengenai Penerapan Standar Proses

Keperawatan. Standar proses keperawatan pada tahap pengkajian, diagnosis, perencanaan

evaluasi, dokumentasi serta proses keperawatan seluruhnya rata-rata dibawah 50% ini

artinya Tidak baik. Sedangkan penerapan standar proses keperawatan pada tahap

implementasi rata-rata sudah diatas 50% dinilai kurang baik Pada tahap implementasi ini

perawat puskesmas sedikit banyak telah memenuhi beberapa standar yang sudah ada,

tetapi masih banyak standar yang kurang diperhatikan misalnya perawat kurang dalam

memperhatikan respon pasien, terkadang tidak melakukan follow up dan pengawasan

pasca pemberian tindakan. Pemberian tindakan yang bersifat invasif, perawat cukup

memperhatikan teknik septik dan aseptik menggunakan peralatan yang seadanya karena

keterbatasan alat. Tindakan yang dilakukan kadang sering tidak dicatat dengan ringkas dan

jelas.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Presidentiyas Bimo T tentang evaluasi

penerapan model praktik keperawatan primer di ruang maranata I rumah sakit mardi

rahayu kudus pada tahun 2007. Metode model praktik keperawatan primer ini sangat

menekankan kualitas kinerja tenaga keperawatan yang berfokus pada profesionalisme

keperawatan antara lain melalui penerapan standar asuhan keperawatan.

Dari hasil penelitian tentang dampak penerapan Model penerapan keperawatan

primer di ruang Maranata I sebagai ruang yang menerapkan model ini, penerapan standar

asuhan keperawatan dari 38 responden diperoleh hasil 35 (92,1%) sudah baik dan 3 (7,9%)

dengan hasil sedang. Untuk tingkat kepuasan pasien, masih 47,4%, disini responden masih

tidak puas dengan pelayanan keperawatan yang diberikan.

Dari hasil penelitian diatas dapat memberikan informasi bagi kita bahwa memang

implementasi dari pada standar praktik keperawatan belum dapat diterapkan sepenuhnya

dengan baik. Ini dapat saja disebabkan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap

seseorang dalam membuat keputusan etis antara lain faktor agama dan adat istiadat, sosial,

ilmu pengetahuan/teknologi, legalisasi/keputusan juridis, dana/keuangan, pekerjaan/posisi

pasien maupun perawat, kode etik keperawatan dan hak-hak pasien. Termasuk juga ketika

seorang perawat belum menjalankan proses keperawatan dengan maksimal juga

11

dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasana serta pengetahuan yang masih terbatas

serta dukungan lainnya.

Kembali kita lihat lagi dalam sebuah contoh kasus, Seorang perawat laki-laki

bernama M adalah lulusan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK), telah cukup lama bekerja di

sebuah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di suatu kabupaten dimana ia tinggal.

Perawat M juga mempunyai klinik di rumahnya dan warga sekitar banyak datang berobat

ke kliniknya. Selain itu, perawat M juga melakukan kunjungan rumah ( Home care) hingga

pelosok pedalaman, dan daerah terpencil yang tidak pernah terjangkau petugas kesehatan.

Oleh sebab itu, perawat M memberikan pengobatan kepada masyarakat yang

membutuhkan pertolongannya. Bila ada ibu yang ingin melahirkan perawat M juga

menolongnya, melakukan menjahit luka warga masyarakat apabila ada yang terluka seperti

gigitan binatang, memberikan infus, serta memberikan resep atau obat.

Kajian dari aspek hukum keperawatan terhadap contoh kasus diatas :

Tidak jarang seorang perawat berhadapan dengan masalah dilemma etika,

mengenai benar dan salah dalam praktik keperawatannya dan apa yang harus dilakukannya

jika tidak ada jawaban benar atau salah. Dalam persoalan di atas, tindakan perawat M tidak

dikatakan benar ataupun salah dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagai seorang lulusan

SPK perawat M dianggap tidak berkompeten untuk memberikan asuhan keperawatan

karena dalam UU 38/2014 pasal 6 tentang pendidikan keperawatan adalah diploma.

Namun disisi lain langkanya tenaga kesehatan yang profesional di daerah terpencil,

membuat perawat M tergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan. Karena telah cukup

lama perawat M bekerja memberikan pelayanan, membuat warga di daerah terpencil

tersebut percaya akan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki perawat M, sehingga

banyak warga yang banyak datang untuk berobat. Oleh Karena itu, pada kondisi seperti

ini, diperbolehkan perawat M memberikan pelayanan kesehatan berupa pemberian obat,

maupun lainnya berdasarkan Peratuan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No.148 2010

tentang Praktik Keperawatan pada pasal 10 yaitu dalam keadaan darurat, sedangkan untuk

perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana yang

dimaksud di pasal 8.

Bila ditinjau dari segi hukum, kami berpendapat bahwa perawat M sebenarnya

telah melanggar Undang-undang kesehatan dan undang-undang keperawatan. Merujuk

Pada Undang-undang No. 36 tahun 2009, pasal 1 ayat 6 “ Tenaga kesehatan adalah setiap

12

orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Pada kasus di atas jika

dikaitkan dengan keperawatan sebagai profesi, Menurut UU No.36 Tahun 2009 pasal 22

ayat 1 tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum, pada UU no.38 tahun 2014

pada pasal 19 ayat 1 dan 2 yaitu “Perawat yang menjalankan Praktik Keperawatan wajib

memiliki izin dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIPP.

Menanggapi kasus di atas, perawat M memang memiliki pengetahuan di bidang

kesehatan, akan tetapi belum memiliki Surat Izin Praktik Perawat (SIPP). Surat Izin

Praktik Perawat (SIPP) merupakan bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk

melaksanakan praktik keperawatan secara perorangan maupun kelompok. Selanjutnya

dalam UU nomor 38 tahun 2014 pasal 21 dimana Perawat yang menjalankan praktik

mandiri harus memasang papan nama Praktik Keperawatan sedangkan pada kasus M tidak

melakukan hal itu. Oleh karena itu, perawat M telah melanggar peraturan yang tercantum

pada UU No.36 Tahun 2009

Pada kasus ini, kami juga berpendapat yang bertanggung jawab adalah pemerintah,

sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2009, BAB IV mengenai tanggung jawab

pemerintah, pasal 15 “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan,

tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupunsosial bagi masyarakat untuk mencapai

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Selanjutnya,pasal 16 “Pemerintah bertanggung

jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatanyang adil dan merata bagi seluruh

masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”. Pada pasal 17

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan aksesterhadap informasi, edukasi, dan

fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan danmemelihara derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya”. Pada kasus di atas jika dikaitkan dengan keperawatan sebagai profesi,

Menurut UU No.36 Tahun 2009 pasal 22 ayat 1 tenaga kesehatan harus memiliki

kualifikasi minimum. Oleh karena itu, perawat M telah melanggar peraturan yang

tercantum pada UU No.36 Tahun 2009. Selanjutnya, dalam etika pelayanan kesehatan,

seorang perawat yang memberikan pelayanan kesehatan hanyamempertimbangkan

keinginannya untuk membantu klien, namun juga harus memperhatikanrisiko atau bahaya

yang mungkin timbul dari tindakan yang dilakukannya. Pada prinsip moral, seorang

perawat harus memiliki akuntabilitas yang berarti perawatharus mempertanggungjawabkan

setiap tindakan yang dilakukan pada dirinya dan orang lain.Secara legal, perawat M tidak

13

diperbolehkan memberikan pengobatan, tetapi jika dilihat dariprinsip moral apa yang

dilakukan oleh perawat M diperbolehkan karena tidak ada tenagakesehatan yang

professional yang berkompeten melebihi dirinya. Semua perawat harusbertanggung gugat

atas tindakan yanvg telah dilakukannya, termasuk juga perawat M. Padaumumnya ada tiga

teori moral, yaitu teori berdasarkan konsekuensi, teori berdasarkan prinsip,dan teori

berdasarkan hubungan (Kozier et all, 2004). Pada kasus di atas termasuk ke dalamkonsep

teori berdasarkan konsekuensi. Teori ini melihat konsekuensi dari perilaku

untukmenentukan perilaku tersebut benar atau salah. Menurut Peratuan Menteri Kesehatan

(PERMENKES) No.148 2010 tentang PraktikKeperawatan, Bab I Pasal 1 yaitu perawat

adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat didalam maupun diluar negeri

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya Surat Izin Praktik

Perawat (SIPP) merupakan bukti tertulis yang diberikan kepadaperawat untuk

melaksanakan praktik keperawatan secara perorangan maupun kelompok. PadaBab III,

pasal 8 mengenai penyelenggaraan praktik juga disebutkan bahwa asuhan

keperawatanmencakup pelaksanaan asuhan keperawatan, pelaksanaan upaya promotif,

preventif, pemulihan,dan pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan tindakan

kekeperawatan komplementer.

30. Namun pada kasus di atas, perawat M belum memiliki secara legal pemberian

pelayanan asuhankeperawatan kepada masyarakat di desa tersebut, karena

pendidikan yang paling minimal yaitupendidikan Diploma III(D III) Keperawatan.

Pada kenyataannya, kasus ini terlihat dengan keadaan lingkungan masyarakat yang

kurangmemungkinkan, karena tidak adanya tenaga kesehatan yang melebihi

perawat M. Oleh karenaitu, kasus ini bisa ditolerir seperti yang tercantum pada

Peratuan Menteri Kesehatan(PERMENKES) No.148 2010 tentang Praktik

Keperawatan pada pasal 10 yaitu dalam keadaan darurat, untuk perawat dapat

melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimanayang dimaksud di

pasal 8. Dilihat dari segi aspek legal keperawatan, ada persyaratan registrasi,

sebagaimana yangtercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor161/MENKES/PER/I/2010 tentang registrasi tenaga kesehatan. Pada Bab 1

dijelaskan bahwaSurat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan

oleh pemerintah kepada tenagakesehatan yang diregistrasi setelah memiliki

sertifikat kompetensi. Jika hal ini dikaitkan dengankasus perawat M, maka kami

dapat menyimpulkan perawat M seharusnya belum mendirikansebuah klinik,

14

karena belum memiliki sertifikat kompetensi. Berdasarkan ketentuan pasal 86 UU

no 23 tahun 1992 tentang kesehatan, barang siapadengan sengaja : 6) Melakukan

upaya kesehatan tanpa izi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 1 5)

Dipidana denda paling banyak Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ). Secara

keseluruhan, kasus yang terjadi pada perawat M dapat diselesaikan dengan

disahkannya RUU Keperawatan yang mengatur segala praktik keperawatan. Hal ini

untuk meminimalisasi kasus-kasus yang terjadi di daerah terpencil, terlebih dengan

tidak adanya tenaga kesehatan di sana.

Dari kasus diatas dapat memberikan informasi bagi kita bahwa memang

implementasi dari pada standar praktik keperawatan yang juga tertuang dalam undang-

undang praktek keperawatan belum dapat dilaksanakan sepunuhnya dengan baik. Ini hanya

beberapa institusi pelayanan kesehatan yang telah memberikan informasi bagi kita,

sementara bagaimana dengan institusi lainnya? Mungkin ini pertanyaan yang harus

dijawab dengan mengupayakan institusi lain untuk dapat menerapkan praktik keperawatan

dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi

dari yang telah tercantum dalam kode etik dan standar praktik keperawatan yang kini telah

terangkum dalam undang-undang keperawatan.

15

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Keperawatan merupakan salah satu profesi dalam bidang kesehatan yang

mempunyai peran besar dalam proses pemulihan sehat- sakit. Dalam melakukan praktek

keperawatan, secara otomatis perawat langsung berhubungan dan berinteraksi kepada

penerima jasa pelayanan.

Oleh karena itu profesi keperawatan harus mempunyai standar profesi dan aturan

lainnya yang didasari oleh ilmu pengetahuan yang dimilikinya, guna memberi

perlindungan kepada masyarakat. Aturan tersebut merupakan panduan seorang perawat

dalam menjalankan fungsi dan kewajiban sesuai dengan standar profesi, standar

pelayanan, kode etik yang kini lebih dipertegas lagi oleh undang-undang keperawatan.

Namun pada kenyataannya peraturan belum dapat dijalannya dan

dimplementasikan dengan maksimal sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum dalam

peraturan dan hukum tersebut, ini dikarena keterbatasan dan kelemahan baik bagi perawat

maupun oleh pemerintah sendiri sebagai pengambil kebijakan, terutama kelemahan dalam

hal kwajiban administrasi seorang perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan dan

kurangnya pengawasan serta lambatnya tanggapan pemerintah terhadap situasi yang tidak

mendukung.

3.2 Saran

16

1. Karena keterbatasan tenaga kesehatan khususnya keperawatan maka perlu

penambahan tenaga perawat.

2. Pemerintah dan profesi hendaknya cepat tanggap dan tegas dalam menanggapai

masalah ketidakpatuhan tenaga kesehatan dalam pemenuhan kewajibannya untuk

memiliki surat izin praktek.

3. Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap perawat dalam pemberian

pelayanan kesehatan yang berkualitas baik terhadap klien maupun terhadap tugas

dan tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

Rachmat Susanto dkk, Volume 5, No.2, Juli 2010. Penerapan Standar Proses Keperawatan

Di Puskesmas Rawat Inap Cilacap, Jurnal Keperawatan Soedirman (The

Soedirman Journal of Nursing).

Diwa Agus Sudrajat, Aspek Hukum Praktik Keperawatan, Jurnal Kesehatan Kartika Stikes

A. Yani,

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan

Praktik Keperawatan.

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka

Kreditnya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Presidentiyas Bimo T, 2009. Evaluasi Penerapan Model Praktik Keperawatan Primer Di

Ruang Maranata I Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus.

Rosita Saragih, Profesionalisme Keperawatan Dalam Lingkup Keperawatan Medikal

Bedah yang Diselenggarakan Di Rumah Sakit,

Standar Praktik Keperawatan Indonesia Tahun 2005 Persatuan Perawat Nasional Indonesia

(PPNI).

Sri Siswanti, 2013. Etika dan hukum kesehatan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mindya Rina,  Standar Profesional dalam Praktik Keperawatan, 12 May 2011,

www.inna-ppni.or.id/... praktek /79- keperawatan -di-indonesia , diakses pada tanggal 18

Desember 2014.

17