Upload
dijhejeje
View
75
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
A. Latar Belakang
Indonesia saat ini mulai memasuki era globalisasi dan persaingan pasar bebas,
untuk itu diperlukan peningkatan mutu dalam segala bidang, salah satunya
peningkatan mutu pelayanan melalui akreditasi Rumah Sakit menuju kualitas
pelayanan Internasional. Dalam menjawab tantangan tersebut peningkatan kualitas
pelayanan sangatlah penting agar rumah sakit mampu berkompetisi baik di tingkat
regional, nasional bahkan Internasional.
Akreditasi rumah sakit adalah suatu proses dimana suatu lembaga independen
baik dari dalam atau pun luar negeri, biasanya non pemerintah, melakukan assesment
terhadap rumah sakit berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Begitu pentingnya
akreditasi Rumah Sakit, karena juga untuk penentuan proses lebih lanjut tentang
perijinannya. Semua yang tergabung di dalam tim akreditasi berjuang keras untuk
memenuhi tuntutan seperti yang diharapkan. Rumah sakit yang telah terakreditasi
akan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah karena telah memenuhi standar
pelayanan dan managemen yang di tetapkan. Sebuah proses akreditasi dirancang
untuk meningkatkan budaya keselamatan dan budaya mutu di rumah sakit, sehingga
Rumah Sakit senantiasa berusaha meningkatkan akan mutu dan juga keamanan dari
pelayanan kesehatan yang diberikannya.
B. Tujuan
Umum :
Terwujudnya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, melalui implementasi
standar akreditasi yang berorientasi kepada pasien
Khusus :
1. Meningkatnya pemahaman para praktisi RS terhadap standar akreditasi pelayanan
berfokus pasien
2. Meningkatnya pemahaman para praktisi RS terhadap standar akreditasi dan elemen
penilaian yang ada di standar akreditasi rumah sakit.
3. Meningkatnya implementasi program keselamatan pasien di rumah sakit
BAB II
A. Definisi
Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) adalah lembaga independen
pelaksana akreditasi rumah sakit yang bersifat fungsional, non struktural dan
bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. KARS tersebut dibentuk pertama
kali pada tahun 1995 dan setiap 3 (tiga) tahun peraturan diperbarui, yang terakhir
diperbarui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 417/Menkes/Per/II/2011
tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dengan tugas dan fungsi melaksanakan
akreditasi di Indonesia. Akreditasi Rumah Sakit pertama kali dilaksanakan pada
tahun 1995, dengan 5 pelayanan, kemudian pada tahun 1998 bertambah menjadi
12 pelayanan dan pada tahun 2001 menjadi 16 pelayanan. Namun sejalan dengan
peningkatan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berfokus kepada
pasien. Maka diperlukan perubahan paradigma akreditasi yang berfokus kepada
provider menjadi akreditasi yang berfokus kepada pasien.
B. Manfaat Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit yang
bersangkutan karena berorientasi pada peningkatan mutu dan keselamatan
pasien.
2. Proses administrasi, biaya serta penggunaan sumber daya akan menjadi lebih
efisien. Menciptakan lingkungan internal RS yang lebih kondusif untuk
penyembuhan, pengobatan dan perawatan pasien.
3. Mendengarkan pasien dan keluarga, serta menghormati hak-hak pasien serta
melibatkan merek adalam proses perawatan. Memberikan jaminan, kepuasan
serta perlindungan kepada masyarakat atas pemberian pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa rumah sakit menitik beratkan
pada keselamatan dan mutu pelayanan.
5. Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien sehingga staf merasa
puas.
6. Mendengarkan pasien dan keluarga mereka, menghormati hak-hak mereka,
dan melibatkan mereka sebagai mitra dalam proses pelayanan.
7. Menciptakan budaya mau belajar dari laporan insiden keselamatan pasien.
8. Meningkatan Komunikasi Antara Staff
9. Meningkatan sistem & prosedur dalam rumah sakit.
10. Menciptakan lingkungan yang lebih aman
11. Kerjasama organisasi yang lebih baik
12. Menurunnya keluhan pasien & staf
13. Meningkatan kesadaran staf akan tanggung jawabny
C. Standar Akreditasi baru tersebut terdiri dari 4 (empat ) kelompok sebagai
berikut :
1. Standar Berfokus Kepada Manajemen (Management-centered Standards)
a. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Standar ini berbicara tentang proses yang digunakan Rumah Sakit untuk
melakukan pengukuran, penilaian dan juga peningkatan dari performa
kerjanya. Rumah Sakit diminta menggambarkan kegiatan-kegiatan
peningkatan mutunya termasuk apabila ada perencanaan jenis layanan
baru, proses pendokumentasian proses klinis dalam catatan medis pasien,
penilaian outcome pelayanan, benchmarking eksternal dan juga proses
pemilihan fokus area untuk peningkatan mutu.
b. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Standar ini berbicara tentang metodologi Rumah Sakit untuk mendesain
dan mengimplementasikan program untuk mengidentifikasi dan
menurunkan risiko bagi staf dan pasien untuk tertular dan menularkan
infeksi. Standar ini juga akan menilai proses pelaporan kejadian infeksi di
Rumah Sakit dan jenis-jenis surveilan yang dilakukan sehubungan dengan
program-program PPI.
c. Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Pengarahan (TKP)
Standar ini akan menilai efektifitas kepemimpinan yang ditinjau dari
proses-proses berikut:
Perencanaan dan desain jenis layanan baru atau modifikasi jenis
layanan yang telah ada
Pengarahan organisasi melalui pengembangan dan pemeliharaan
kebijakan, penyediaan jumlah staf yang memadahi dan menentukan
kualifikasi dan kompetensi dari staf
Integrasi dan koordinasi unit layanan
Peningkatan performa Rumah Sakit
d. Manajemen Fasilitas dan Keamanan (MFK)
Standar ini mengukur bagaimana Rumah Sakit memelihara lingkungan
yang aman, fungsional dan efektif bagi pasien, staf, dan pengunjung lain.
Standar ini juga akan menilai bagaimana kesiapan Rumah Sakit dalam hal
penanganan kondisi darurat, masalah-masalah keamanan, keselamatan,
pengelolaan alat medis, sarana dan prasarana Rumah Sakit, penanganan
B3, dan pengelolaan sampah.
e. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
Standar ini berbicara tentang perencaan sumber daya manusia, khususnya
mengenai program orientasi, pendidikan dan pelatihan staf, pengukuran
kompetensi staf, penanganan perminataan akan staf baru, proses kredensial
dan pengaturan kewenangan klinis dokter dan praktisi kesehatan lainnya.
f. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
Standar ini berbicara tentang seberapa baik Rumah Sakit memperoleh,
mengatur dan menggunakan informasi dalam proses penyediaan,
koordinasi dan integrasi layanannya. Prinsip-prinsip manajemen informasi
yang baik haruslah diaplikasikan dalam semua saluran komunikasinya,
baik elektronik maupun tertulis.
2. Standar Berfokus Pada Pasien (Patient-centered Standards)
a. Akses kepada Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
Standar ini berbicara tentang pemenuhan kebutuhan pelayanan pasien oleh
Rumah Sakit, pengaturan alur pelayanan yang efisien untuk pasien, dan
juga bagaimana memberikan proses perpindahan, rujukan, atau pemulangan
pasien secara tepat.
b. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
Standar ini menjabarkan bagaimana Rumah Sakit berkewajiban untuk
menghormati dan melindungi nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh
pasien sekaligus mengingatkan Rumah Sakit akan kewajibannya untuk
mematuhi peraturan perundangan yang berlaku, dan menginformasikan
kepada pasien tentang tanggung jawab pasien dalam pengambilan
keputusan di dalam proses layanannya. Standar ini juga mengatur mengenai
hak-hak pasien di dalam surat ijin tindakan, penanganan complain dan juga
bagaimana Rumah Sakit melindungi kerahasiaan dan privasi pasien.
c. Asesmen Pasien (AP)
Standar ini mengatur asesmen pasien di seluruh unit layanan Rumah Sakit,
mulai dari proses pengumpulan data pasien, pemeriksaan fisik dan
penunjang, analisa data dan informasi pasien untuk kemudian dapat
mengidentifikasi kebutuhan perawatan pasien dan pembuatan rencana
perawatan lanjutan untuk pasien tersebut. Standar ini juga mengatur
pelayanan radiologi dan laboratorium.
d. Pelayanan Pasien (PP)
Standar ini mengatur aktifitas dasar pelayanan pasien termasuk proses
prerencanaan dan koordinasi pelayanan perawatan, monitoring hasil dan
modifikasi proses perawatan hingga kepada pelayanan lanjutan (follow up).
Standar ini juga mengatur pelayanan di unit risiko tinggi
(ICU/HCU/ICCU), pelayanan gizi, manajemen nyeri dan layanan pasien
terminal (end-of-life care).
e. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
Standar ini mengatur pelayanan sedasi (sedang hingga dalam), pelayanan
anestesi dan pembedahan. Standar ini secara khusus mengatur tentang
persiapan, monitoring, dan perencanaan perawatan pasca
sedasi/anestesi/pembedahan.
f. Manajemen Penggunaan Obat (MPO)
Standar ini mengatur sistem dan proses pemilihan, pengadaan,
penyimpanan, peresepan, penterjemahan, distribusi, penyiapan, penyerahan,
administrasi, dokumentasi dan juga monitoring dari pemberian obat-obatan
kepada pasien.
g. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)
Standar ini mengatur proses edukasi yang efektif kepada pasien dan
keluarga dan juga bagaimana penggunaan metodologi edukasi yang
menunjang proses edukasi tersebut, standar ini juga menilai kesiapan pasien
untuk mendapatkan edukasi melalui penilaian jenis bahasa yang digunakan
dan keinginan pasien untuk menerima edukasi.
3. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
Tujuan dari SKP adalah mempromosikan peningkatan mutu dalam kaitannya
dengan keselamatan pasien. Sasaran di dalamnya menyoroti permasalahan
utama dalam sistem layanan kesehatan dan juga memberikan solusi yang
terbukti secara evidence based dan berdasar consensus internasional untuk
mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan keselamatan pasien.
Sistem layanan Rumah Sakit akan didesain sedemikian rupa sehingga akan
menghasilkan layanan yang aman, berkualitas, dan memberikan juga solusi
untuk keselamatan pasien di seluruh unit layanan Rumah Sakit tanpa
terkecuali.
4. Sasaran Menuju Millenium Development Goal’s(MDGs)
a. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)
Standar ini menilai usaha-usaha Rumah Sakit dalam menurunkan angka
kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, termasuk penyediaan
layanan kegawatdaruratan selama 24 jam, pemberian ASI eksklusif, dan
perawatan bayi metode kangguru pada bayi baru lahir dengan berat badan
rendah.
b. Penanggulangan HIV/AIDS
Standar ini menilai usaha-usaha Rumah Sakit dalam penanggulangan kasus
HIV/AIDS sesuai dengan pedoman rujukan ODHA dengan cara
meningkatkan fungsi pelayanan VCT, pemberian ART, pelayanan PMTCT,
infeksi oportunistik, dan mekanisme pelaporan kasus-kasus baru
HIV/AIDS.
c. Penanggulangan TB
Standar ini sebagai jawaban atas kondisi darurat TB oleh WHO sejak tahun
1993 dan akan menilai pelayanan DOTS sebagai langkah efektif dan
efesien dalam penganggulangan TB.
D. Tahapan Akeditasi
Akreditasi terdiri atas tiga tahap,yaitu:
1. Tahap I yang dinilai adalah 5 pelayanan dasar yang meliputi:
Adm & Manajemen
Pelayanan Medis
Pelayanan Gawat Darurat
Pelayanan Keperawatan
Rekam Medis
2. Tahap II pada tahap ini selain kelima pelayanan dasar di atas, juga meliputi 7
pelayanan lain:
Pelayanan Farmasi
Pelayanan K3
Pelayanan Radiologi
Pelayanan Laboratorium
Pelayanan Kamar Operasi
Pengendalian Infeksi
Pelayanan Perinatal Risiko tinggi
3. Tahap III pada tahap ini keseluruhan yang dinilai ada 16 pelayanan. Selain 12
pelayanan yang telah disebutkan sebelumnya, juga meliputi 4 dari beberapa
pelayanan berikut:
Pelayanan Anestesi & Reanimasi
Pelayanan Rehabilitasi Medis
Pelayanan Gizi
Pelayanan Intensif Pelayanan Sterilisasi Sentral
Pemeliharaan Sarana
Pelayanan Lainnya : Askes, JPKM, Bank Darah, klinik VCT
E. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 417/Menkes/PER/II/2011
Tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit
Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit perlu
menetapkanPeraturan Mentri Kesehatan tentang Komisi Akreditasi Rumah
Sakit.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);Undang-Undang
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 2001 tentang Komite Akreditasi
Nasional;
4.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
147/Menkes/Per/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
BAB I : Ketentuan Umum
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
1. Akreditasi rumah sakit dalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan
oleh lembaga independen yang ditetapkan oleh menteri, setelah dinilai bahwa
rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku.
2. Standar pelayanan rumah sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam
menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain Standar Prosedur Operasional,
standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan .
3. Akreditasi adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen pelaksana
akreditasi rumahs akit untukmengukur pencapaian dan cara penerapan standar
pelayanan.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan peorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan
rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Komisi Akreditasi Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat KARS adlah
lembaga independen pelaksanaan akreditasi rumah sakit yang bersifat fungsional,
non-struktural, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
6. Peraturan Internal Komisi Akreditasi Rumah Sakit adalah peraturan tentang
pengorganisasian Komisi Akreditasi Rumah Sakit termasuk para surveior yang
ditetapkan oleh Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan
7. Mentri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang
kesehatan.
BAB II : Kedudukan, Fungsi dan Tugas
Pasal 2
KARS berkedudukan di ibu Kota Negara
Pasal 3
(1) KARS mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan,
pembimbingan dan pelatian serta monitoring dan evaluasi dalam bidang
akreditasi rumah sakit di Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan akreditasi rumah sakit secara internasional.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KARS
mempunyai tugas :
a. Merumuskan kebijakan dan tata laksana akreditasi
b. Menyusun rencana strategis akreditasi rumah sakit
c. Menyusun peraturan internal KARS
d. Menyusun standar akreditasi
e. Menetapkan status akreditasi rumah sakit
f. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan serta
pengembangan di bidang akreditasi dan mutu layanan rumah sakit;
g. Mengangkat dan memberhentikan tenaga surveior
h. Membina kerja sama dengan institusi di dalam maupun luar negeri yang
berkaitan dengan bidang akreditasi dan peningkatan mutu layanan rumah
sakit;
i. Melakukan sosialisasi da promosi kegiatan akreditasi
j. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam bidang akreditasi rumah sakit; dan
k. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan akreditasi rumah sakit.
(3) KARS dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Perhimpunan
Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan Komite Akreditasi Nasional dalam
melakukan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit pasca akreditasi dan
untuk membina rumah sakit dalam upaya meningkatkan mutu layanannya.
(4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja rumah sakit pasca akreditasi
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) Perhipunan Rumah Sakit Seluruh
Indonesia mengikutsertakan asosiasi perumahsakitan lainnya.
F. Daftar Rumah Sakit Akreditasi Versi 2012
No. Nama RS Kepemilikan Provins
i
Tanggal
Survei
Lulus Masa
Berlaku
1. RSUPN. Dr.
Ciptomangunku
sumo, Jakarta
PemerintahDKI
Jakarta
16 Juli
2012
LULUS
PARIPURNA
16 Juli
2015
2
RS. Premier
Bintaro,
Tangerang
Swasta Banten16 Juli
2012
LULUS
PARIPURNA
16 Juli
2015
3RS. Royal
Progress, JakartaSwasta
DKI
Jakarta
23 Agustus
2012
LULUS
PARIPURNA
23
Agustus
2015
4
RS. Premier
Jatinegara,
Jakarta
SwastaDKI
Jakarta
23 Agustus
2012
LULUS
PARIPURNA
23
Agustus
2015
5RS.
EKA,TangerangSwasta Banten
1
November
2012
LULUS
PARIPURNA
1
November
2015
6
RS. Puri Indah
Pondok Indah,
Jakarta
SwastaDKI
Jakarta
21
November
2012
LULUS
PARIPURNA
21
November
2015
7
RS. Santa
Maria,
Pekanbaru
Swasta Riau
11
Desember
2012
LULUS
PARIPURNA
11
Desember
2015
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Akreditasi rumah sakit merupakan suatu proses dimana suatu lembaga, yang
independen, melakukan asesmen terhadap rumah sakit. Tujuannya adalah
menentukan apakah rumah sakit tersebut memenuhi standar yang dirancang untuk
memperbaiki keselamatan dan mutu pelayanan. Standar akreditasi sifatnya berupa
suatu persyaratan yang optimal dan dapat dicapai. Akreditasi menunjukkan
komitmen nyata sebuah rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan dan
kualitas asuhan pasien, memastikan bahwa lingkungan pelayanannya aman dan
rumah sakit senantiasa berupaya mengurangi risiko bagi para pasien dan staf
rumah sakit. Dengan demikian akreditasi diperlukan sebagai cara efektif untuk
mengevaluasi mutu suatu rumah sakit, yang sekaligus berperan sebagai sarana
manajemen.
B. Saran
Rumah Sakit yang belum terakreditasi diharapkan untuk merencanakan rumah
sakitnya dilakukan akreditasi terutama akreditasi KARS. Dalam hal ini rumah
sakit yang sudah terakreditasi KARS sudah terbukti bahwa pelayanannya lebih
prima, adanya peningkatan mutu sumber daya manusia ketenagaan, administrasi
dan komunikasi serta peralatan medis, hingga fasilitas penunjang lainnya yang
lebih bermutu. Tentunya Rumah Sakit yang sudah terakreditasi KARS harus tetap
mempertahankan mutu yang sesuai dengan standart KARS agar tingkat layanan
yang di harapkan akan makin meningkat dan citra Rumah Sakit pada akhirnya pun
ikut meningkat.
DAFTAR PUSTAKA
http://buk.depkes.go.id/index.
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id
http://www.kars.or.id
http://www.rspondokindah.co.id
Paper Akreditasi Rumah Sakit KARS 2012
Disusun Untuk memenuhi Tugas Mata Kuliah Manajemen Keperawatan
Koordinator : Agus Santoso S.Kp,.M.Kep
Disusun Oleh :
Jhefrin Indara N. 22020110141077
JURUSAN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
2013