Upload
others
View
35
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam menyelenggarkaan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,
efisien dan efektif, maka kuncinya adalah melakukan evaluasi penilaian dan pelaporan kinerja
pemerintah daerah secara internal yang dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini juga selaras
dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Penetapan Undang
Undang No. 23 Tahun 2014 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkruen antara
pusat dan daerah menjadi 2 yaitu Urusan Pemerintahan Wajib (yang terkait dengan pelayanan
dasar dan non pelayanan dasar) dan Urusan Pemerintahan Pilihan . Penyelenggaraan urusan
pada hakekatnya bagaimana pemerintah melindungi, melayani, memberdayakan dan
mensejahterakan masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 2 urusan yaitu :
- Urusan Pemerintahan Wajib : Pangan/Ketahanan Pangan dan
- Urusan Pemerintahan Pilihan : Pertanian.
Urusan Pangan/Ketahanan pangan merupakan urusan wajib yang tidak terkait dengan
pelayanan dasar, tetapi harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota.
Urusan Pertanian menjadi pilihan prioritas berdasarkan luas kawasan, potensi
penyerapan tenaga kerja dan pemanfatan lahan. Sekaitan dengan itu maka pelaksanaan
otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen
masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan
kinerja pemerintah daerah.
Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 2
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka instansi wajib menyusun Laporan
Kinerja (LKj) di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi
untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian
kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara
target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, LKj menjadi dokumen
laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai
pijakan bagi instansi pemerintah untuk ditegakkan dan diwujudkan.
Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat OPD disampaikan kepada
Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
LKj Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan
kinerja setiap unit organisasi.
Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi
perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Selatan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj,
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 3
menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang
akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja
pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan gabungan dari SKPD Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Ketahanan Pangan Daerah dan Sekretariat
Badan Koordinasi Penyuluhan, yang sejak akhir tahun 2016 dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nonor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
Untuk itu Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Selatan merupakan unsur pendukung tugas Gubernur menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pangan dan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah, dan
Peraturan Gubermur atas unit kerja (UPTD) setingkat eselon III sebanyak 8 unit yang
berkedudukan di Kabupaten Maros (Balai Benih Tanaman Pangan, Balai Pengawasan dan
Sertifikasi Benih TPH, Balai Proteksi TPH), di Kota Makassar (Mekanisasi Pertanian, Bina Usaha
Tani, Balai Informasi Penyuluhan Pertanian dan Otoritas Kompotensi Keamanan Pangan
Daerah), dan Kabupaten Gowa (Balai Benih Tanaman Hortikultura).
Perubahan uraian tupoksi yang terjadi dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian
kemajuan dan tuntutan masyarakat sehingga sebagai organisasi dapat melaksanakan tugas
pelayanan yang lebih efektif. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Peraturan Gubernur No.79 tahun 2016) yaitu :
Kedudukan : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 4
oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Wilayah Daerah.
Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
Ketahanan Pangan, tanaman pangan dan hortikultura yang
menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
Fungsi : a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pangan dan Bidang Pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang
Pangan dan Bidang Pertanian;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan
Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas:
e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur
terkait tugas dan fungsinya.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Bab IV Pasal 5 menyatakan
bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Privinsi Sulawesi Selatan
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang
pertanian. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan tersebut kemudian
dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Panga,
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Sedang Oarganisasi Tata Kerja
UPT pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Selatan diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 s/d 27 Tahun 2017.
Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 5
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, menurut Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan Nomor 79 tahun 2016 diuraikan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Pemerintah Daerah. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang
Pertanian;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan
Bidang Pertanian ;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya
dan.
Uraian tugas pokok Kepala Dinas meliputi:
a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rencana, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
Dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Pangan dan Bidang
Pertanian;
g. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis di Bidang Pangan dan
Bidang Pertanian;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 6
h. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di Bidang Pangan dan
Bidang Pertanian;
i. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan,
umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
j. Menyelenggarakan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian
pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
k. Menyelenggarakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan
lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi
pasokan dan harga pangan;
l. Menyelenggarakan pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga
keseimbangan cadangan pangan provinsi;
m. Menyelenggarakan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang
tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
n. Menyelenggarakan promosi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun
sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media Provinsi;
o. Menyelenggarakan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi
dan Kabupaten/Kota;
p. Menyelenggarakan penanganan kerawanan pangan Provinsi;
q. Menyelanggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan
pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota dala 1 (satu) Daerah Provinsi;
r. Menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar, dan
distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota;
s. Menyelenggarakan penyusunan statistik ketahanan pangan, pertanian khususnya
Bidang Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan alat mesin pertanian;
t. Mengoordinasikan dan memberikan rekomendasi teknis di bidang produksi dan
peredaran benih, serta saranan produksi lainnya;
u. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan dampak bencana
pertanian di Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 7
v. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan
kebijakan teknis di Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;
w. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
x. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan pertauran
perundang-undangan;
y. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan sarang
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan
z. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi
penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam
lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai
fungsi :
a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
d. Pengoordinasian administrasi keuangan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Tugas pokok dan fungsi Sekretaris dirinci sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 8
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnnya;
f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga
terwujud koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan
penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau
yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
penghapusan barang;
n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data
dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
r. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas;
s. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 9
t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
3. Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketersediaan,
distribusi, harga pangan, pasca panen dan pengolahan hasil. Untuk melaksanakan
tugas pokok tersebut, Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen
dan Pengolahan Hasil mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca
Panen Dan Pengolahan Hasil;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan,
Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga
Pangan, Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil;
d. Pelaksanaan administrasi bidang Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan,
Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Tugas pokok dan fungsi Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen
dan Pengolahan Hasil dirinci sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca
Panen Dan Pengolahan Hasil sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 10
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Ketersediaan, Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
Dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis ketersediaan, distribusi, harga
pangan, pasca panen dan pengolahan hasil;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis ketersediaan, distribusi,
harga pangan, pasca panen dan pengolahan hasil;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis ketersediaan, distribusi,
harga pangan, pasca panen dan pengolahan hasil;
i. Melaksanakan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan
pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan
pendukung kemandirian pangan lainnya, distribusi, harga dan cadangan pangan,
serta pasca panen dan pengolahan hasil;
j. Melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan pendukung kemandirian pangan
lainnya, distribusi, harga dan cadangan pangan, serta pasca panen dan
pengolahan hasil;
k. Melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan,
dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan
pendukung kemandirian pangan lainnya, distribusi, harga dan cadangan pangan,
serta pasca panen dan pengolahan hasil dan koordinasi penyediaan infrastruktur
pangan;
l. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan,
penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan,
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 11
dan sumber daya pangan pendukung kemandirian pangan lainnya, distribusi,
harga dan cadangan pangan, serta pasca panen dan pengolahan hasil;
m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pangan pendukung kemandirian pangan
lainnya, distribusi, harga dan cadangan pangan, serta pasca panen dan
pengolahan hasil;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyediaan dan penyaluran pangan pokok
atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan bahan rumusan kebijakan harga minimum
pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pusat;
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi
kebijakan teknis ketersediaan, distribusi, harga pangan, pasca panen dan
pengolahan hasil;
q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
r. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketersediaan,
Distribusi, Harga Pangan, Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
4. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan
Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala
Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan,
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penganekaragaman, konsumsi, dan
keamanan pangan.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 12
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penganekaragaman, Konsumsi,
dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan
Keamanan Pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan
Keamanan Pangan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan
Keamanan Pangan;
d. Pelaksanaan administrasi Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan Keamanan
Pangan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Tugas pokok dan fungsi Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, dan Keamanan
Pangan dirinci sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Konsumsi,
Penganekaragaman Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Pengembangan, Konsumsi, Penganekaragaman Pangan untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
Dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis penganekaragaman, konsumsi,
dan keamanan pangan;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penganekaragaman,
konsumsi, dan keamanan pangan;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penganekaragaman,
konsumsi, dan keamanan pangan;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 13
i. Melaksanakan koordinasi di bidang penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan
pangan;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah di bidang penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan;
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penganekaragaman,
konsumsi, dan keamanan pangan;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan;
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang penganekaragaman,
konsumsi, dan keamanan pangan;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang penganekaragaman, konsumsi, dan keamanan pangan;
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi di bidang penganekaragaman,
konsumsi, dan keamanan pangan, pencapaian target konsumsi pangan per kapita
per tahun sesuai dengan AKG;
p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis Bidang Penganekaragaman, Konsumsi, Dan Keamanan Pangan;
q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
r. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penganekaragaman,
Konsumsi, Dan Keamanan Pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan,
t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
5. Bidang Produksi Tanaman Pangan
Bidang Produksi Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 14
pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis Bidang Produksi Tanaman Pangan. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai
fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Produksi Tanaman Pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Produksi Tanaman Pangan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Produksi Tanaman Pangan;
d. Pelaksanaan administrasi Bidang Produksi Tanaman Pangan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Tugas pokok dan fungsi Bidang Produksi Tanaman Pangan dirinci sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Produksi Tanaman Pangan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Produksi Tanaman Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
Dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang produksi tanaman pangan
meliputi produksi padi, jagung dan serealia lainnya, serta aneka kacang dan umbi;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang produksi tanaman
pangan meliputi produksi padi, jagung dan serealia lainnya, serta aneka kacang
dan umbi;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang produksi
tanaman pangan meliputi produksi padi, jagung dan serealia lainnya, serta aneka
kacang dan umbi;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 15
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan potensi pengembangan
tanaman pangan;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan teknologi dan inovasi
Bidang Produksi Tanaman Pangan;
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan dampak bencana
pertanian di Bidang Produksi Tanaman Pangan;
l. Merumuskan kebijakan teknis terkait perencanaan kebutuhan dan penyediaan
benih, pupuk pestisida, dan sarana pasca panen Bidang Produksi Tanaman
Pangan;
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis budidaya di Bidang
Produksi Tanaman Pangan;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis, fasilitasi bimbingan dan
peningkatan motivasi kepada sumber daya manusia penggerak dan pengembang
di Bidang Produksi Tanaman Pangan;
o. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang
produksi tanaman pangan meliputi produksi padi, jagung dan serealia lainnya,
serta aneka kacang dan umbi;
p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Produksi Tanaman
Pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
6. Bidang Produksi Hortikultura
Bidang Produksi Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 16
pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis Bidang Produksi Hortikultura. Untuk melaksanakan
tugas pokok tersebut, Bidang Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Produksi Hortikultura;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Produksi Hortikultura;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Produksi Hortikultura;
d. Pelaksanaan administrasi Bidang Produksi Hortikultura; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Tugas pokok dan fungsi Bidang Produksi Hortikultura dirinci sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Produksi Hortikultura sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Produksi Hortikultura untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
Dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Produksi Hortikultura;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Produksi
Hortikultura;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Produksi
Hortikultura;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan potensi pengembangan
hortikultura;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan teknologi dan inovasi
bidang produksi hortikultura;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 17
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan dampak bencana
pertanian di bidang produksi hortikultura;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis terkait
perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih, pupuk, pestisida, dan sarana
pasca panen bidang produksi hortikultura;
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis budidaya di bidang
produksi hortikultura;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis fasilitasi bimbingan dan
peningkatan motivasi kepada sumber daya manusia penggerak dan pengembang
di bidang produksi hortikultura;
o. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang
Produksi Hortikultura;
p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Produksi Hortikultura
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
7. Bidang Prasarana dan Sarana
Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan
melaksanakan kebijakan teknis Bidang Prasarana Dan Sarana. Untuk melaksanakan
tugas pokok tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Prasarana Dan Sarana;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Prasarana Dan Sarana;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 18
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Prasarana Dan Sarana;
d. Pelaksanaan administrasi Bidang Prasarana Dan Sarana;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
Tugas pokok dan fungsi Bidang Prasarana dan Sarana dirinci sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana Dan Sarana sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
Bidang Prasarana Dan Sarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
Dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Prasarana Dan Sarana;
g. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Prasarana Dan
Sarana;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Prasarana Dan
Sarana;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan potensi pengembangan
prasarana dan sarana;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan teknologi dan inovasi
bidang prasarana dan sarana;
k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan dampak bencana
pertanian dibidang prasarana dan sarana;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis terkait
perencanaan kebutuhan dan penyediaan pupuk, pestisida pengembangan lahan
dan irigasi, serta peyediaan alat dan mesin pertanian;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 19
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis budidaya di bidang
prasarana dan sarana;
n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis, fasilitasi bimbingan dan
peningkatan motivasi kepada sumber daya manusia penggerak dan pengembang
di bidang prasarana dan sarana;
o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana;
p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
q. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016, pada
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas, yang mempunyai
wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. Selanjutnya organisasi dan tata
kerja UPTD dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu:
1. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
2. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Hortikultura pada Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 20
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan
Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Selatan
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan Pertanian
pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Selatan
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Mekanisasi Pertanian pada Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah pada
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Selatan
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bina Usaha Tani pada Dinas Ketahanan Pangan,
Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, dan 27 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD), maka struktur organisasi UPTD pada Dinas Ketahaan Pangan, Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :
1. UPT Balai Benih Tanaman Pangan (BBTP), terdiri atas:
a. Kepala Balai Benih Tanaman Pangan;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 21
c. Seksi Produksi;
d. Seksi Sarana dan Prasarana.
UPT Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas
dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang produksi benih
tanaman pangan dan sarana prasarana, dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas
pokok tersebut UPT Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman pangan dan sarana
prasarana;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman pangan dan sarana
prasarana;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang produksi benih tanaman pangan dan
sarana prasarana;
d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi UPT Balai Benih Tanaman Pangan dirinci sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
UPT untuk mengetahuiperkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 22
g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman
pangan dan sarana prasarana;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang produksi benih
tanaman pangan dan sarana prasarana;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang produksi benih
tanaman pangan dan sarana prasarana;
j. Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang produksi benih tanaman
pangan dan Instalasi Kebun Benih Padi dan Palawija;
k. Mengembangkan teknologi dan informasi produksi benih tanaman pangan pada
Instalasi Kebun Benih Padi dan Palawija;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman pangan dan sarana prasarana;
m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
2, UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura (BBTH), terdiri atas:
a, Kepala Balai Benih Tanaman Hortikultura;
b, Sub Bagian Tata Usaha;
c, Seksi Produksi;
d, Seksi Sarana dan Prasarana.
UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang produksi
benih tanaman hortikultura dan sarana prasarana.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 23
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura
mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman hortikultura dan
sarana prasarana;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman hortikultura dan
sarana prasarana;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang produksi benih tanaman hortikultura
dan sarana prasarana;
d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi UPT Balai Benih Tanaman Hortikultura dirinci sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman
hortikultura dan sarana prasarana;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang produksi benih
tanaman hortikultura dan sarana prasarana;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang produksi benih
tanaman hortikultura dan sarana prasarana;
j. Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang produksi benih tanaman
hortikultura dan Instalasi Kebun Benih Hortikultura;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 24
k. Mengembangkan teknologi dan informasi produksi benih tanaman hortikultura
pada Instalasi Kebun Benih Hortikultura;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis bidang produksi benih tanaman hortikultura dan sarana
prasarana;
m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
3, UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
(BPSBTPH),
Terdiri atas:
a. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Teknis;
d. Seksi Sarana dan Prasarana.
UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan
melaksanakan kebijakan teknis bidang sertifikasi dan pengawasan mutu benih.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang sertifikasi dan pengawasan mutu benih;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sertifikasi dan pengawasan mutu benih;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 25
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sertifikasi dan pengawasan mutu
benih;
d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura dirinci sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang sertifikasi dan pengawasan
mutu benih;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sertifikasi dan
pengawasan mutu benih;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang sertifikasi dan
pengawasan mutu benih;
j. Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang sertifikasi dan pengawasan
mutu benih;
k. Mengembangkan teknologi dan informasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan
mutu benih;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis bidang sertifikasi dan pengawasan mutu benih;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 26
m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
4. UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), terdiri atas:
a. Kepala Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Teknis;
d. Seksi Sarana dan Prasarana.
UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
teknis bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan
Hortikultura mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang proteksi tanaman pangan dan
hortikultura;
d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dirinci
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 27
a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang proteksi tanaman pangan
dan hortikultura;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang proteksi tanaman
pangan dan hortikultura;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang proteksi tanaman
pangan dan hortikultura;
j. Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang proteksi tanaman pangan
dan hortikultura;
k. Mengembangkan teknologi dan informasi pelayanan bidang proteksi tanaman
pangan dan hortikultura;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis bidang proteksi tanaman pangan dan hortikultura proteksi
tanaman pangan dan hortikultura;
m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 28
bidang tugasnya.
5, UPT Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan Pertanian (BIPPP), terdiri atas:
a, Kepala Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan Pertanian;
b, Sub Bagian Tata Usaha;
c, Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh;
d, Seksi Sarana dan Prasarana.
UPT Balai Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
teknis bidang sistem informasi dan penyuluhan pertanian.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan
Pertanian mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang sistem informasi dan penyuluhan pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sistem informasi dan penyuluhan pertanian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sistem informasi dan penyuluhan
pertanian;
d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi UPT Balai Informasi dan Pusat Penyuluhan Pertanian dirinci
sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 29
f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang sistem informasi dan
penyuluhan pertanian;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sistem informasi
dan penyuluhan pertanian;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang sistem informasi
dan penyuluhan pertanian;
j. Melaksanakan kebijakan dan standar teknis di bidang sistem informasi dan
penyuluhan pertanian;
k. Mengembangkan teknologi dan informasi pelayanan bidang sistem informasi dan
penyuluhan pertanian;
l. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis bidang sistem informasi dan penyuluhan pertanian;
m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
n. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
6. UPT Mekanisasi Pertanian, terdiri atas:
a. Kepala Balai Mekanisasi Pertanian;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Rekayasa Teknologi Mekanisasi;
d. Seksi Sarana dan Prasarana.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 30
UPT Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Mekanisasi Pertanian mempunyai
fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang mekanisasi pertanian;
d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi UPT Mekanisasi Pertanian dirinci sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang mekanisasi
pertanian;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang mekanisasi
pertanian;
j. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan fasilitasi alat
dan mesin;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 31
k. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan fasilitasi alat dan mesin;
l. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi alat dan
mesin;
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis bidang mekanisasi pertanian;
n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
q, Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
7, UPT Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), terdiri atas:
a, Kepala Balai Otoritas Kompoten Keamanan Pangan Daerah;
b, Sub Bagian Tata Usaha;
c, Seksi Mutu OPT OKPD;
d, Seksi Teeknis UPT OKPD.
UPT Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
teknis di bidang sertifikasi sistem jaminan mutu produk pangan segar asal tumbuhan
(PSAT), pendaftaran pangan, pendaftaran PSAT, registrasi packaging house produk
PSAT, rekomendasi ekspor produk PSAT serta pengujian mutu dan keamanan pangan
produk PSAT.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan Daerah mempunyai fungsi:
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 32
a. Perumusan kebijakan teknis sertifikasi sistem jaminan mutu produk pangan segar
asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan, pendaftaran PSAT, registrasi
packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor produk PSAT serta pengujian
mutu dan keamanan pangan produk PSAT;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis sertifikasi sistem jaminan mutu produk pangan
segar asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan, pendaftaran PSAT, registrasi
packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor produk PSAT serta pengujian
mutu dan keamanan pangan produk PSAT;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sertifikasi sistem jaminan mutu produk
pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan, pendaftaran PSAT,
registrasi packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor produk PSAT serta
pengujian mutu dan keamanan pangan produk PSATT;
d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi UPT Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dirinci
sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis sertifikasi sistem jaminan mutu
produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan, pendaftaran
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 33
PSAT, registrasi packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor produk PSAT
serta pengujian mutu dan keamanan pangan produk PSAT;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis sertifikasi sistem jaminan
mutu produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan,
pendaftaran PSAT, registrasi packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor
produk PSAT serta pengujian mutu dan keamanan pangan produk PSAT;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis sertifikasi sistem jaminan
mutu produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT), pendaftaran pangan,
pendaftaran PSAT, registrasi packaging house produk PSAT, rekomendasi ekspor
produk PSAT serta pengujian mutu dan keamanan pangan produk PSAT;
j. Mengoordinasikan pelaksanaan proses sertifikasi system jaminan mutu produk
PSAT;
k. Mengoordinasikan pelaksanaan proses pendaftaran PSAT;
l. Mengoordinasikan pelaksanaan proses registrasi packaging house produk PSAT;
m. Mengoordinasikan pelaksanaan rekomendasi ekspor produk PSAT;
n. Mengoordinasikan pelaksanaan pengujian mutu produk PSAT dan bahan
berbahaya;
o. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan surveilans system jaminan mutu produk
PSAT;
p. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh produk PSAT;
q. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan dokumen system mutu UPT;
r. Mengoordinasikan pelaksanaan system manajemen mutu UPT;
s. Mengoordinasikan dan melaksanakan perumusan kebijakan pengembangan mutu
UPT;
t. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis sertifikasi system jaminan mutu produk PSAT, pendaftaran
pangan, pendaftaran PSAT, registrasi packaging house produk PSAT, rekomendasi
ekspor produk PSAT serta pengujian mutu dan keamanan pangan produk PSAT;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 34
u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
v. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
x. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
8. UPT Bina Usaha Tani, terdiri atas:
a, Kepala Balai Bina Usaha ;
b, Sub Bagian Tata Usaha;
c, Seksi Pengembangan Usaha Agribisnis UPT. Bina Usaha Tani;
d, Seksi Sarana dan Prasarana.
UPT Bina Usaha Tani mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang bina usaha tani.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Bina Usaha Tani mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang bina usaha tani;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina usaha tani;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina usaha tani;
d. Pelaksanaan administrasi UPT; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan
fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi UPT Bina Usaha Tani dirinci sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 35
c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan
UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas;
e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum,
perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
g. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang bina usaha tani;
h. Mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang bina usaha tani;
i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang bina usaha tani;
j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan teknologi dan inovesi
bidang bina usaha tani;
k. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bina usaha tani;
l. Mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan bina usaha tani;
m. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi
kebijakan teknis bidang bina usaha tani;
n. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
o. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
p. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
1.5. ISU STRATEGIS
Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu
ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Selatan
mencakup aspek seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, infrastruktur, sarana
prasarana, lahan dan air, kepemilikan lahan, sumberdaya manusia, akses petani terhadap
permodalan, system perbenihan dan perbibitan, peningkatan produktivitas,
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 36
kelembagaan petani dan penyuluh, nilai tukar petani (NTP), keterpaduan antar sektor,
dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian. Isu-isu strategis tersebut diuraikan sebagai
berikut :
1. Peningkatan produktivitas, mutu dan nilai tambah produk pertanian tanaman
pangan dan hortikultura di beberapa sentra produksi
Kondisi produktivitas komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang
diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi
genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran.
Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul
diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Surplus 2
juta ton beras dan produksi jagung 1,5 juta ton yang telah dicapai, utamanya
dikarenakan penggunaan benih unggul. Peran benih sebagai sarana utama agribisnis
sangat penting.
Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura masih
belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun
ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan
budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip
Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Handling Practices (GHP), serta
mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.
2. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan
Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi
dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut,
serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan
terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang
mencapai 1 derajat Celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan
dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas
lahan yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 3.494,2 Ha terkena
banjir (614,1 Ha di antaranya puso karena banjir) dan 1.788,2 Ha terkena kekeringan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 37
(106 Ha di antaranya puso karena kekeringan).
Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola
dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit
tanaman, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu,
diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan.
Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam
memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga
kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas
lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi,
mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.
3. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air
a. Jaringan Irigasi
Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya
jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat
menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber
daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan
jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam
pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan
irigasi pedesaan, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil
antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan
bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta
pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa, dan air hujan.
b. Jalan Usaha Tani / Jalan Pertanian / Jalan Produksi
Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 38
untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau
mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan.
c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang
komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan
usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan
berpendingin udara untuk komoditi hortikultura, laboratorium uji standar dan
mutu, kebun dan greenhouse untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi
kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar
yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah
bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam
jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan
yang terjangkau.
d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup
tersedianya benih/biibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan
mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya
kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya
usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi.
Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat
dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk
kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan
mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih
sangat kurang.
Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah
bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu,
menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian,
mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 39
organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan
tanaman yang ramah lingkungan.
4. Alih fungsi lahan serta status dan luas kepemilikan lahan
Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi
kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan
pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya
fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan
beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status
penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat
dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bias dijadikan sebagai jaminan untuk
memperoleh modal usaha melalui perbankan.
Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya
menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem,
degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin
sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga
kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan
yang layak baginya.
Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status
penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha
tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan
lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana
melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata
ruang; regulasi atau peraturan; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan
ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta
pengendalian pertumbuhan penduduk.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 40
5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan
Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala
penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya
kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan
investasi. Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses
sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak
mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.
Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani
kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarkat petani
yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha
kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik
masyarakat petani perdesaan.
6. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh
Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar
berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya
diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas
terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi
pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang
sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, serta Perhimpunan
Petani Pemakai Air dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi
kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang
berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.
7. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)
Petani pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil
dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi
ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen,
sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Meskipun hasil survey statistik
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 41
menghasilkan perhitungan NTP di atas 100, dimana artinya penerimaan lebih besar
dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan
bahwa kesejahteraan petani sudah baik.
8. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian serta belum padunya
antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian
Sumber daya manusia aparat pertanian masih kurang memuaskan. Diperlukan
pembenahan internal agar aparat mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara
efisien dan efektif. Pembenahan mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan
wawasan serta kompetensi aparat agar menjadi aparat yang professional, hingga
upaya penataan kelembagaan agar mampu menjawab tutuntutan zaman yang terus
berubah.
Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak bisa berdiri
sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor perlu
lebih sering dilakukan.
9. Perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus
Belum berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga usaha tani masih
dominan di aspek produksi on-farm dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan
belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi,
menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya
tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada
akhirnya kurang menarik minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja dan
berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan
sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu ke depan perlu upaya pemantapan
pengembangan agroindustri di perdesaan. Di samping itu, perlu juga mendorong
pengembangan mekanisasi pertanian (alsin tepat guna) agar bidang pertanian lebih
menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai
tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 42
10. Daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura di pasar global
Karakteristik pertanian adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat
produktivitas dan mutu produk yang rendah dan beragam. Dengan semakin
terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta
ketatnya standar mutu di pasar ekspor yang kerap diberlakukan banyak negara di era
globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya
saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Diperlukan
upaya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu
dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa
dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama
ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antar daerah) maupun
kerjasama regional (antar negara).
11. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang
berbasis pada pangan lokal
Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat
namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih
rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami
peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat
dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan.
Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah : (a) belum
berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan
berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya,
(b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi
melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (c) belum
optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak
usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan
lokal.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 43
12. Pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan
Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain : a) laju
peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertambahan
penduduk lebib besar dari 2% setiap tahunnya; b) belum berkembangnya kapasitas
produksi pangan daerah dengan teknlogi spesifik lokasi karena hambatan
infrastruktur pertanian; c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar),
aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi
dan pasar relatif sangat kurang; d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi
sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan e) lambatnya penerapan teknologi
akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.
Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran
pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering
timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan
sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(a) sistem
cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam
minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan
tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan
masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan
pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi
Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.
Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak
cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli
masyarakat yang terbatas, anomaly iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau
secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil / terisolir.
Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pagan (pra dan pasca kejadian)
belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi
antara isntansi terkait belum optimal.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 44
13. Peningkatan distribusi, harga dan akses pangan
Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a)
infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan
distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e)
keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan
resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h)
adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.
14. Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang
bulan, sehigga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen.
Selain itu, harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan
terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga
pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan
masyarakat.
15. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :
a. Masih ditemukan adanya produk pangan segar asal tumbuhan khususnya sayur
dan buah mengandung residu pestisida yang dilarang.
b. Tingginya penggunaan pestisida ditingkat petani, hal ini tercermin ditemukannya
pangan segar (sayur dan buah) mengandung lebih dari 1 residu pestisida.
c. Masih ditemukan pangan segar yang beredar belum memiliki nomor register dan
sertifikat prima, sehingga diperlukan penanganan dengan melakukan sertifikasi
prima dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan, standar yang menjadi
acuan bagi pelaku usaha (petani) dengan menerapkan sistem jaminan mutu
(GAP/GHP) dan penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 45
d. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan.
Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan
pangan harus dilakukan
e. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap,
pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang
beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
f. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun
produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan,
yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar
maupun olahan.
1.6. STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka didalam Peraruran
Gubernur Nomor 79 tahun 2016, struktur organisasi yang terdiri dari Eselon II (1 orang),
eselon III (10 orang) dan eselon IV (30 orang) yang mengacu kepada asas efisiensi dan
efektivitas sehingga pelaksanaan tupoksi organisasi menjadi lebih baik di masa
mendatang yang terdiri atas:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
b. Sub Bagian Program;
c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri atas :
a. Seksi Padi;
b. Seksi Jagung dan Serelia Lainnya;
c. Seksi Aneka Kacang dan Umbi.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 46
4. Bidang Ketersediaan, Distribusi Harga Pangan, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil,
terdiri atas :
a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
b. Seksi Distribusi Harga, Informasi dan Pemasaran Pangan;
c. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil.
5. Bidang Saranan dan Prasarana, terdiri atas :
a. Seksi Lahan dan Irigasi Pertanian;
b. Seksi Kelembagaan Alat Mesin Pertanian dan Pembiayaan;
c. Seksi Pupuk dan Pestisida.
6. Bidang Produksi Hortikultura, terdiri atas :
a. Seksi Tanaman Buah;
b. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat;
c. Seksi Produksi Tanaman Hias.
7, Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamana Pangan, terdiri atas:
a, Seksi Penganekaragaman Pangan;
b, Seksi Konsumsi Pangan;
c, Seksi Keamanan Pangan.
8, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
9. Jabatan Fungsional
Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 47
Gambar 1.Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan (Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2016)
KOMPOSISI SDM ORGANISASI
Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi sangat menentukan sukses tidaknya
jalannya suatu organisasi. Jika SDM yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan memiliki
kapabilitas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing maka organisasi
tersebut diyakini akan berjalan sesuai yang diharapkan apabila SDM tersebut dikelola dengan
baik dan benar.
Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Sumber Daya Manusia Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 berjumlah 699 orang yang terdiri atas 421 orang laki-
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 48
laki dan 278 orang perempuan.
Tabel 1. Komposisi Jenis Kelamin SDM Dinas Ketahanan Pangan, TPH Prov. Sulsel Tahun 2017
No. Jenis Kelamin
Laki-Laki (Orang) Perempuan (Orang)
1. 421 278 Total = 699
Grafik 1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan
Pendidikan sangat menentukan kualitas pekerjaan yang dilakukan seorang aparatur
pemerintahan, sehingga jika seorang aparatur atau PNS memiliki pendidikan yang sesuai
pekerjaan yang dilakukan maka pekerjaan tersebut akan mudah dikerjakannya dan kualitas
dari perkerjaannya akan lebih bermutu.
Laki-laki
Perempuan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 49
Tabel 2. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan
No Tingkat Pendidikan
Orang Persentase (%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dokter (S3) Pertanian
Pasca Sarjana (S-2)
Sarjana (S-1)
Sarjana Muda
(D-3)
(D-2)
(D-1)
SLTA
SLTP
SD
2
69
323
4
27
39
21
194
12
8
0,003
9,871
46,494
0,572
3,863
5,579
3,004
27,753
1,717
1,144
699
100,00
Grafik 2. Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon
S3
S2
S1
Sarjana Muda
D3
D2
D1
SLTA
SLTP
SD
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 50
Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, TPH Prov. Sulsel Menurut Golongan
Ruang Tahun 2017
No.
Golongan
Ruang
Jumlah A B C D
1 I 0 6 6 0 12
2 II 36 25 92 11 164
3 III 67 102 110 111 390
4 IV 89 36 8 0 133
Jumlah 192 169 216 122 699
Jumlah SDM Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2017 yang menduduki eselon sebanyak 57 PNS yang terdiri atas 1
orang untuk eselon II (Kepala Dinas), 14 orang untuk eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala UPTD), 42 orang untuk eselon IV (Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi).
Tabel 4. Komposisi Jabatan Struktural menurut Jenis Kelamin
No Eselon Laki-Laki (Orang)
Perempuan (Orang)
1 Kepala Dinas (Eselon II) - 1
2 Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
UPTD (Eselon III)
9 5
3 Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
(Eselon IV)
18 24
Total ( Eselon IV – II ) 27 30
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 51
Grafik 3. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural
Selain personil aparatur, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sejumlah aset. Aset yang dimiliki oleh
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
pada tahun 2017 adalah aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan aset
gabungan dari 3 SKPD yaitu yang berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan dan Sekretriat Badan koordinasi Penyuluhan Provinsi Sulawesi Selatan
Rincian asset tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini
Eselon IV-II
Laki-laki
Perempuan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 52
Tabel 5. Aset yang berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
No. Jenis Aset Jumlah Aset Jumlah Harga (Rp)
I TANAH 17.224 m2 57.224.068.000
II PERALATAN DAN MESIN
1 Alat-alat Besar - 0
2 Alat-alat Angkutan 28 Unit 8.999.025.000
3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 111 Unit 48.500.000
4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 794 Unit 8.342.994.404
5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 824 Unit 6.675.096.553
6 Alat-alat Studio dan Komunikasi 36 Unit 339.975.000
7 Alat-alat Ukur - 129.454.250
8 Alat-alat Kedokteran - 30.250
9 Alat-alat Laboratorium 44 Unit 272.452.556
10 Alat-alat Keamanan - 49.700.000
III GEDUNG DAN BANGUNAN 59 Unit 19.596.163.870
IV JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
1 Jalan dan Jembatan 11 Unit 968.646.500
2 Bangunan Air/Irigasi 3 Unit 158.342.000
3 Instalasi 6 Paket 305.855.000
4 Jaringan 1 Unit 25.900.000
V ASET LAINNYA
1 Aset tak terwujud 2 paket 102.450.000
103.238.653.383
Terdapat Instalasi Kebun Benih (IKB) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan. Instalasi Kebun Benih (IKB) tanaman pangan dan
hortikultura merupakan lembaga utama dalam penyediaan benih unggul bermutu yang
akan ditanami, dan sangat menentukan upaya pencapaian produksi. Berdasarkan data
yang ada, maka jumlah Instalasi Kebun Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di
Sulawesi Selatan sebanyak 48 IKB dengan rincian IKB Padi sebanyak 27 instalasi, IKB
Palawija sebanyak 3 instalasi, dan IKB Hortikultura sebanyak 18 instalasi dengan luas
lahan keeluruhannya 287,52 Ha.
Rincian lokasi IKB Tanaman Pangan (Padi dan Palawija) disajikan pada Tabel 6. dan
rincian lokasi IKB Hortikultura disajikan pada Tabel 7.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 53
Tabel 6. Lokasi dan Potensi Kebun Benih Tanaman Pangan Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2017
Kabupaten Instalasi Kebun Benih Luas Lahan ( Ha )
I. IKB PADI 1 M a r o s IKBI. Padi 6,96 2 Pangkep IKB. Padi Bungoro 8,00 3 B a r r u IKB. Padi Jampue 6,15 IKB. Padi Tanete 7,00
4 Pinrang IKB. Padi Leppangeng 6,50 IKB. Padi Awang-Awang 10,85 5 Sidrap IKB. Padi Rappang 4,00 IKB. Padi Sereang 6,65 IKB. Padi Tanru Tedong 7,15 6 L u w u IKB. Padi Seppong 6,00 IKB. Padi Sinangkala 17,50 IKB. Padi Seriti 3,00 IKB. Padi Kappuna 4,00 7 Luwu Utara IKB. Padi Katulungan 4,00 8 W a j o IKB. Padi Bontouse 8,50 IKB. Padi Sakkoli 4,00 9 Soppeng IKB. Padi Mallanroe 5,00 IKB. Padi Panincong 9,85
10 Sinjai IKB. Padi Bikeru 5,70 11 Bulukumba IKBI. Padi Batukaropa 8,00 IKB. Padi Gangking 6,00
12 Bantaeng IKB. Padi Lamalaka 7,60 13 Jeneponto IKB. Padi Pakkaterang 5,00 14 Takalar IKB. Padi Paddinging 4,00 15 G o w a IKB. Padi Punaga 6,00 IKB. Padi Garing 4,50
16 Luwu Timur IKB. Padi Kalaena Kiri 7,00
JUMLAH ( I ) 178,91
II. IKB PALAWIJA 1 Bulukumba IKBI. Palawija Batukaropa 33,00 2 W a j o IKBI. Palawija Canru 11,25 3 Soppeng IKB. Palawija Mallanroe 5,00
JUMLAH ( II ) 49,25
JUMLAH ( I + II ) 228,16
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 54
Tabel 7. Lokasi dan Potensi Kebun Benih Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun
2017
No. Kabupaten Instalasi Kebun Benih Luas Lahan (Ha)
1 G o w a IKBI Bonto-Bonto 7,25 IKB Malino 1,50 IKB Malakaji 10,50 2 Makassar IKB Sudiang 4,30 3 Maros IKB Bantimurung 3,00 6 Sidrap IKB Lajonga 8,30 7 Tator IKB Ulusalu 6,11 IKB Rembon 1,00 IKB Buntuasa 4,00 8 Palopo IKB Latuppa 1,40 9 W a j o IKB Maroanging 1,00
10 Sinjai IKB Bikeru 1,00 IKB Manimpahoi 1,00
11 Bulukumba IKB Batukaropa 5,00 12 Bantaeng IKB Loka 1,00 13 Jeneponto IKB Ti’no 3,00
J U M L A H 59,36
Jumlah asset yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 55
Tabel 8. Aset yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
No Uraian Jumlah / Unit Keterangan
1 Tanah Bangunan Kantor 2.071 M2 Kantor
2 Tanah Bangunan Rumah Dinas 392 M2 Rumah Dinas
3 Tanah Kebun 50 Ha Di Bulukumba
4 Gedung Kantor 1.083 M2 Kantor
5 Gedung Rumah Dinas 185 M2 Rumah Dinas
6 Gedung Pameran 66 M2 Benteng Somba Opu
7 Kendaraan Roda 4 8 unit Kondisi Baik
8 Kendaraan Roda 2 9 unit Cukup Baik
9 Mesin Forocopy 1 unit Baik
10 Alat Keamanan (CCTV) 5 unit Baik
11 Alat-alat Studio/Komunikasi 18 unit Baik
12 Alat-alat kantor, rumah tangga dan
komputer/printer
306 unit Cukup Baik
13 Peralatan Laboratorium 1 unit Cukup Baik
14 LCD Proyektor 2 unit Cukup Baik
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 56
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN
VISI DAN MISI
2.1. Visi dan Misi
Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan untuk
periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi,
tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang
tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD,
termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi
dan misi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Selatan yang tertuang dalam Perubahan RENSTRA tersebut.
Sesuai perubahan lingkungan strategis dan tuntutan/kebutuhan masyarakat
terhadap pangan yang berubah cepat, maka diperlukan manajemen strategi
pembangunan pertanian yang lebih baik. Dalam meningkatkan keberpihakan kepada
petani/masyarakat agribisnis memanfaatkan peluang serta dengan memperhatikan Visi,
RPJP Sulawesi Selatan 2008 – 2020 yaitu “Sulawesi Selatan Menjadi Wilayah
Terkemuka di Indonesia Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan
Keagamaan” dan RPJMD Sulawesi Selatan 2013 – 2018”.
V i s i :
Dalam rangka menentukan hal yang akan dicapai ke depan maka ditetapkan Visi
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2013 sampai dengan 2018, yaitu :
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 57
M i s i :
Merupakan upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
1. Meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka swasembada berkelanjutan
2. Meningkatkan kualitas hasil serta pengamanan produksi tanaman pangan dan
hortikultura unggulan daerah
3. Optimalisasi infrastruktur dengan mendorong optimalisasi penggunaan lahan, air,
dan sarana produksi untuk berproduksi.
4. Mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan agroindustri pangan pokok.
5. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
2.2 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA
Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut: Misi 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka swasembada yang berkelanjutan. Tujuan: 1. Peningkatan produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Misi 2 . Meningkatkan kualitas hasil serta pengamanan produksi tenaman pangan dan hortikultura unggulan daerah Tujuan: 1. Meningkatkan kualitas hasil dan daya saing produk pertanian tanaman pangan da
hortikultura unggulan daerah Misi 3 . Optimalisasi infrastrutur dengan mendorong optimalisasi penggunaan lahan, air dan sarana produksi untuk produksi.
Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Penyedia
Pangan Nasional Berkelanjutan dan Berdaya Saing
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 58
Tujuan: 1. Pemenuhan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan
produktifitas tanaman pangan dan hortikultura Misi 4 . Mendorong berkembangnya system agribisnis dan agroindustri pangan pokok Tujuan: 1. Pengembangan sistim agribisnis dan agroindustri pangan pokok.
Misi 5 . Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Tujuan: 1. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat.
Indikator kinerja dan target kinerja Tahun 2017 untuk masing-masing tujuan strategis
berdasarkan renstra Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 diuraikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9. Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tan. Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 59
TUJUAN INDIKATOR SATUAN KONDISI
AWAL
TARGET AKHIR
RENSTRA Tujuan 1 : Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
Produksi Padi meningkat 6% per tahun
Ton
5.035.831
6,739.078
Produktivitas padi meningkat 2% per tahun
Kw/ha
51,22
56,56
Produksi Jagung meningkat 6,5% per tahun
Ton
1.250.203
1,712.886
Produktivitas jagung meningkat 1,5% per tahun
Kw/ha
42,62
50,43
Produksi Kedelai meningkat 5% per tahun
Ton
45.693
58.317
Produktivitas kedelei meningkat 1,5% per tahun
Kw/ha
14,77
15,91
Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun
Ton
28,125
29,560
Produktivitas kacang tanah meningkat 0,25% per tahun
Kw/ha
11,76
11,91
Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun
Ton
23,526
24,726
Produktivitas kacang hijau meningkat 0,25% per tahun
Kw/ha
13,23
13,40
Produksi Ubikayu meningkat 1,5% per tahun
Ton
584,177
629,325
Produktivitas ubi kayu meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
218,23
223,74
Produksi Ubijalar meningkat 1,5% per tahun
Ton
75,204
81,016
Produktivitas ubi jalar meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
140,16
143,70
Produksi Cabai Besar meningkat 1 % pertahun
Ton
22,806
23,969
Produktivitas Cabai Besar meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
57,96
59,42
Produksi Cabai Rawit meningkat 1 % pertahun
Ton
20,880
21,945
Produktivitas Cabai Rawit meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
40,10
49,31
Produksi Bawang Merah meningkat 1 % pertahun
Ton
41,650
43,775
Produktivitas bawang merah meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
91,73
94,05
Produksi Kentang meningkat 1 % pertahun
Ton
23,678
24,886
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 60
Produktivitas kentang meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
129,74
133,01
Produksi Tomat meningkat 1 % pertahun
Ton
47,022
49,420
Produktivitas tomat meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
102,58
105,16
Produksi Mangga meningkat 1 % pertahun
Ton
159,586
167,727
Produktivitas mangga meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
95,68
98,08
Produksi Jeruk Manis meningkat 1 % pertahun
Ton
14,738
15,489
Produktivitas jeruk manis meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
46,45
47,62
Produksi Jeruk Besar meningkat 1 % pertahun
Ton
31,777
33,398
Produktivitas jeruk besar meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
153,46
157,32
Produksi pisang meningkat 1 % pertahun
Ton
150,552
158,231
Produktivitas pisang meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
48,28
49,50
Produksi markisa meningkat 1 % pertahun
Ton
12,286
12,912
Produktivitas markisa meningkat 0,5% per tahun
Kw/ha
28,68
29,35
Tujuan 2 Mengkatkan kwalitas hasil dan daya saing produkpertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah
Tingkat kehilangan hasil padi pada saat panen turun 0,25% per tahun
Ton 9,96 8,71
Tingkat kehilangan hasil jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun
Ton 7,00 5,75
Persentase serangan OPT turun 0,2% per tahun
Ha 5,20 4,20
Persentase penggunaan benih padi bermutu meningkat 0,25% per tahun
Ton 63,18 70,68
Tujuan 3 Pemenuhan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
Fasilitasi ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun
Ha 70.699 90.232
Fasilitasi ketersediaan jalan tani meningkat 5% per tahun
Unit 19 Kab/Kota 24 Kab/Kota
Fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun
Unit 229.159 265.658
Fasilitasi ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun
Ton 467.800 542.308
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 61
2.3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau
dihasilkan adalah sebagai berikut:
Tujuan 1
Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
Sasaran :
1. Peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan dan
hortikultura yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubikayu, dan Ubijalar,
abai besar, cabai rawit, Bawang merah, Kentang, Tomat, Mangga, Jeruk manis, Jeruk Besar,
Pisang, dan Markisa.
Tujuan 2
Meningkatnya kwalitas hasil dan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan
hortikultura unggulan daerah.
Tujuan 4 Pengembangan sistim agribisnis dan agroindustri Pangan pokok
Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun
Ton 900.238 1.557.574
Pemberdayaan kelembagaan UPJA Orang 359 489
Sekolah lapang pengembangan usaha agribisnis (SL PUA)
Uniti 8 30
Pasilitasi Permodalan bagi Petani Kelompok MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
Tujuan 5 Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
Skor pola pangan harapan (PPH) Persen 80,90 85,03
Pengembangan kawasan rumah pangan lertari/KRPL
Kolompol 0 50
Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar
Persen 80 80
Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan
Unit 1 1
Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan
Persen 90 100
Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan didaerah
Persen 85 100
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 62
Sasaran :
1, Penurunan Tingkat Kehilangan hasil pada saat panen.
2, Penurunan persentase serangan OPT.
3, Persentase penggunaan benih bermutu meningkat
Tujuan 3
Pemenuhan prasarana dan sarana dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan
produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
Sasaran :
1. Ketersediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani
2. Ketersediaan alat dan mesin pertanian
3. Ketersediaan pupuk.
Tujuan 4
Pengembangan sistim agribisnis dan agroindustry pangan pokok
Sasaran :
1. Pemasaran beras antar pulau
2. Peningkatan profesionalisme kelembagaan tani dan pendukung usaha tani
3. Kelempok tani yang menjalangkan usaha agribisnis yang efektif
4. Fasilitasi aspek permodalan bagi petani dan pelaku usaha lainnya
Tujuan 5
Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
Sasaran :
1. Peningkatan konsumsi pangan yang sehat dan aman, dan keragaman pangan
2. Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 63
Tabel 10. Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan TPH Prov. Sulsel Tahun 2017
esi
TUJUAN INDIKATOR SATUAN KONDISI
AWAL TARGET AKHIR
RENSTRA Sasaran 1 : Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
Produksi Padi meningkat 6% per tahun
Ton
5.035.831
6,739.078
Produksi Jagung meningkat 6,5% per tahun
Ton
1.250.203
1,712.886
Produksi Kedelai meningkat 5% per tahun
Ton
45.693
58.317
Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun
Ton
28,125
29,560
Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun
Ton
23,526
24,726
Produksi Ubi kayu meningkat 1,5% per tahun
Ton
584,177
629,325
Produksi Ubi jalar meningkat 1,5% per tahun
Ton
75,204
81,016
Produksi Cabe Besar meningkat 1% per tahun
Ton
22,806
23,969
Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun
Ton
20,880
21,945
Produksi Bawang Merah meningkat 1% per tahun
Ton
41,650
43,775
Produksi Kentang meningkat 1% per tahun
Ton
23,678
24,886
Produksi Tomat meningkat 1% per tahun
Ton
47,022
49,420
Produksi Mangga meningkat 1% per tahun
Ton
159,586
167,727
Produksi Jeruk Manis meningkat 1% per tahun
Ton
14,738
15,489
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 64
Produksi Jeruk Besar meningkat 1% per tahun
Ton
31,777
33,398
Produksi Pisang meningkat 1% per tahun
Ton
150,552
158,231
Produksi Markisa meningkat 1% per tahun
Ton
12,286
12,912
Sasaran 2 : Meningkatnya kwalitas hasil dan daya sain produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah.
Indikator 1 Tingkat kehilangan padi pada saat panen turun 0,25% per tahun
Persentase 9,96 8,71
Indikator 2 Tingkat kehilangan jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun
Persentase 7,00 5,75
Indikator 3 Persentase serangan OPT turun 0,25% per tahun
Persentase 5,20 4,20
Indikator 4 Persentase penggunaan benih padi bermutu
Persentase 64,18 70,68
Sasaran 3 : Pemenuhan prasaranan dan saranan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
Indikator 1 Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun
Ha
70,699
90,232
Indikator 2 Fasilitasi Ketersediaan jalan tani 5% per tahun
Kab./Kota. 19 Kab/Kota 24 Kab/Kota
Indikator 3 Fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun
Unit 329.159 265.658
Indikator 4 Fasilitasi Ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun
Ton
467,800
542,308
Sasaran 4 : Pengembangan sistim agribisnis
Indikator 1 Pemasaran beras antar pulau
Ton
900.238 1.557.574
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 65
dan Agroindustri pangan pokok
meningkat 10% per tahun Indikator 2 Pebangan Kelembagaan UPJA
Orang 359 489
Indikator 3 Sekolah Lapang Pengembangan usaha Agribisnis (SL PUA)
Unit 8 30
Indikator 4 Fasilitasi aspek permodalan bagi petani
Kelompo MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
Sasaran 5 : Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat
Indikator 1 Skor pola pangan harapan (PPH)
Persen 80,90 85,03
Indikator 2 Pengenbangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelompok/Klp.)
Kelompok 0 50
Indikator 3 Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar(% dari BMR)
Persen 80 80
Indikator 4 Peta ketahanan Pangan dan ketentraman pangan
Unit 1 1
Indikatos 5 Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan
Persen 90 100
Indikator 6 Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah
Persen 85 100
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 66
2.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan
dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian
Kinerjan antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Gubernur Sulawesi Selatan selaku atasan langsung
seperti di bawah ini :
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 67
Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta
program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2017 dilakukan dengan
mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2017, IKU dan APBD. Dinas Ketahanan
Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan
Perjanjian Kinerja (PK) sebagai berikut:
Tabel 11. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017
TUJUAN INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN
2017 Sasaran 1 : Peningkatan Kapasitas produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura yaitu: Padi, Jagung, Kedelei, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi jalar, Cabai Besar, Cabai Rawit, Bawang merah, Kentang,Tomat, Mangga, Jeruk Manis, Jeruk Besar, Pisang, dan Markisa
Produksi Padi meningkat 6% per tahun (ton)
Ton 6.357.621
Produksi Jagung meningkat 6,5% per tahun (ton)
Ton 1.608.344
Produksi Kedelai meningkat 5% per tahun (ton)
Ton 55.540
Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun (ton)
Ton 29.267
Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun (ton)
Ton 24.481
Produksi Ubi kayu meningkat 1,5% per tahun (ton)
Ton 620.024
Produksi Ubi jalar meningkat 1,5% per tahun (ton)
Ton 79.819
Produksi Cabe Besar meningkat 1% per tahun
Ton 23.732
Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun
Ton 21.945
Produksi Bawang Merah meningkat 1% per tahun
Ton 43.342
Produksi Kentang meningkat 1% per tahun
Ton 24.640
Produksi Tomat meningkat 1 % pertahun
Ton 48.931
Produksi Mangga meningkat 1 % pertahun
Ton
166.066
Produksi Jeruk Manis meningkat 1 % pertahun
Ton
15.336
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 68
Produksi Jeruk Besar meningkat 1 % pertahun
Ton
33.067
Produksi Pisang meningkat 1 % pertahun
Ton
156.665
Produksi Markisa meningkat 1 % pertahun
Ton
17.784
Sasaran 2 : Meningkatnya kwalitas hasil dan daya sain produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah yaitu : Tingkat Kehilangan padi, Tingkat Kehilangan Jagung, Serangan OPT, dan Benih padi bermutu.
Tingkat kehilangan padi pada saat panen turun 0,25% per tahun
Persentase 8,96
Tingkat kehilangan jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun
Persentase 6,00
Persentase serangan OPT turun 0,25% per tahun
Persentase 4,40
Persentase penggunaan benih padi bermutu
Persentase 69,18
Sasaran 3 : Pemenuhan prasaranan dan saranan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Yaitu : Jaringan Irigasi, Jalan Tani, Alat dan Mesin Pertanian, dan Pupuk.
Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun
Ha
85.935
Fasilitasi Ketersediaan jalan tani 5% per tahun
Kab./Kota. 24
Fasilitasi Ketersediaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun
Unit
257.920
Fasilitasi Ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun
Ton 526.513
Sasaran 4 : Pengembangan sistim agribisnis dan Agroindustri pangan pokok
Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun
Ton
1.415.976
Pemberdayaan Kelembagaan UPJA Orang 463
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 69
2.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam
mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai
penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan IKU sebagai berikut:
Tabel 12. IKU Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
Yaitu : Beras antar pulau, Kelembagaan UPJA.
Sekolah Lapang Pengembangan usaha Agribisnis (SL PUA)
Unit 25
Fasilitasi permodalan bagi petani Kelompo MoU dengan pihak perbangkan
Sasaran 5 : Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat Yaitu : PPH, KRPL, Pangan segar, Peta ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan, dan Informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.
Skor pola pangan harapan (PPH) Persen 84,18
Pengenbangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelompok/Klp.)
Kelompok 50
Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar(% dari BMR)
Persen 80
Peta ketahanan Pangan dan ketentraman pangan
Unit 1
Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan
Persen 100
Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah
Persen 100
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA UTAMA SATUAN
FORMULASI
PENGUKURAN
SUMBER
DATA
Sasaran 1 : Peningkatan Kapasitas produksi dan produktivitas komoditas utama tanaman pangan
- Produksi Padi 6.357.621
- Produksi Jagung
Ton
Ton
- Produksi padi meningkat 6 % pertahun
- Produksi jagung
Dinas Ketahanan Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 70
dan hortikultura yaitu: Padi, Jagung, Kedelei, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi jalar, Cabai Besar, Cabai Rawit, Bawang merah, Kentang,Tomat, Mangga, Jeruk Manis, Jeruk Besar, Pisang, dan Markisa
1.608.344 - Produksi Kedelai 55.540 - Produksi Kac. Tanah
29.267 - Produksi Hijau 24.481 - Produksi Ubi Kayu
620.024 - Produksi Ubi Jalar
79.819
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
meningkat 6,5 % pertahun
- Produksi kedelai
meningkat 5 % pertahun
- Produksi kacang
tanah meningkat 1 % pertahun
- Produksi kacang
hijau meningkat 1 % pertahun
- Produksi ubi kayu
meningkat 1,5 % pertahun
- Produksi ubi jalar
meningkat 1,5 % pertahun
Selatan
- Produksi Cabe Besar 23.732
- Produksi Cabe Rawit 21.728
- Produksi Bawang Merah 43.342
- Produksi Kentang
24.640 - Produksi Tomat 48.931 - Produksi Mangga
166.066 - Produksi Jeruk Manis
15.336 - Produksi Jeruk Besar
33.067
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
- Produksi cabe besar meningkat 1 % pertahun
- Produksi Cabe Rawit meningkat 1 % pertahun
- Produksi bawang merah meningkat 1 % pertahun
- Produksi kentang
meningkat 1 % pertahun
- Produksi tomat meningkat 1 % pertahun
- Produksi Mangga meningkat 1 % pertahun
- Produksi jeruk manis meningkat 1 % pertahun
- Produksi jeruk besar meningkat 1% pertahun
- Produksi pisang
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 71
- Pisang Pisang 156.665
- Produksi Markisa
12.784
Ton
meningkat 1 % pertahun
- Produksi markisa meningkat 1 % pertahun.
Sasaran 2 : Meningkatnya kwalitas hasil dan daya sain produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah yaitu : Tingkat Kehilangan padi, Tingkat Kehilangan Jagung, Serangan OPT, dan Benih padi bermutu.
-‘ Kehilangan padi pada saat panen 8,98%
Persentase - Tingkat kehilangan padi pada saat panen turun 0,25% per tahun
‘- Kehilangan jagung pada saat panen 6,00%
Persentase - Tingkat kehilangan jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun
‘- Persentase serangan OPT 4,40%
Persentase - Persentase serangan OPT turun 0,25% per tahun
‘- Persentase penggunaan benih padi bermutu 69,18%
Persentase - Persentase penggunaan benih padi bermutu meningka 0,02% per tahun
Sasaran 3 : Pemenuhan prasaranan dan saranan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Yaitu : Jaringan Irigasi, Jalan Tani, Alat dan Mesin Pertanian, dan Pupuk.
- Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi 85.935
Ha
- Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun
- Fasilitasi Ketersediaan jalan tani 24
Kab./Kota. - Fasilitasi Ketersediaan jalan tani meningkat 5% per tahun
- Fasilitasi Ketersediaan alat dan mesin pertanian 257.920
Unit - Fasilitasi Ketersediaan alat dan mesin pertanian
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 72
meningkat 3% per tahun
- Fasilitasi Ketersediaan pupuk 526.513
Ton - Fasilitasi Ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun
Sasaran 4 : Pengembangan sistim agribisnis dan Agroindustri pangan pokok Yaitu : Beras antar pulau, Kelembagaan UPJA, Sekolah Lapan, dan Fasilitasi Permodalan Petani.
- Pemasaran beras antar pulau 1.415.976
Ton
- Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun
- Pemberdayaan Kelembagaan UPJA 463
Orang - Pemberdayaan Kelembagaan UPJA meningkat 5,6% per tahun
- Sekolah Lapang Pengembangan usaha Agribisnis (SL PUA) 25
Unit - Sekolah Lapang Pengembangan usaha Agribisnis meningkat (SL PUA) 20% per tahun
- Fasilitasi permodalan bagi petani dan pelaku usaha lainnya MoU dengan pihak perbangkan
Kelompo - Fasilitasi permodalan bagi petani dan pelaku usaha lainnya MoU dengan pihak perbangkan
Sasaran 5 : Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat Yaitu : PPH, KRPL, Pangan segar, Peta ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan, dan Informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.
- Skor pola pangan harapan (PPH) 84,18
Persen - Skor pola pangan harapan (PPH) 0,01% per tahun
- Pengenbangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelompok/Klp.) 50
Kelompok - Pengenbangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelompok/Klp.) 0% per tahun
- Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar(% dari BMR) 80
Persen - Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 73
2.6 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan maka jumlah pendanaan yang
dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.
186.706.260.863 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 13. Rencana Belanja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan TA 2017
No Uraian Rencana (Rp) %
1 Belanja Tidak Langsung 63.559.459.910,70 32,36
2 Belanja Langsung 132.847.732.775,00 67,64
Jumlah 196.407.192.685,70 100,00
pangan segar(% dari BMR) 0% per tahun
- Peta ketahanan Pangan dan ketentraman pangan
Unit - Peta ketahanan Pangan dan ketentraman pangan 0% per tahun
- Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan 100
Persen - Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan 0% per tahun
- Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah 100
Persen - Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah 0% per tahun
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 74
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang
digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah
memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa
dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan
berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah
daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada
pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan
program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis
kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber
daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level
keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan
pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan
akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan
kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran
kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah,
menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 75
Tabel 14. Skala Nilai Peringkat Kinerja
NO. INTERVAL NILAI
REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI
KINERJA KODE
1. 91 < Sangat Tinggi ST
2. 76 < 90 Tinggi T
3. 66 < 75 Sedang S
4. 51 < 65 Rendah R
5. < 50 Sangat Rendah SR
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2017
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang
diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun
2017. Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:
Tabel 15. Tabel Pencapaian Indikator Tahun 2017
No Indikator Kinerja Kondisi
Awal
2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target
Realisasi
% Reali-sasi
1 Produksi Padi meningkat 6% per tahun (ton)
5.035.831 6.357.621 6.055.279 95,24
6,739.078 89,85
2 Produksi Jagung meningkat 6,5 % per tahun (ton)
1.250.203
1,608.344
2.341.337 145,59
1,712.886 136,69
3 Produksi Kedelai meningkat 5 % per tahun (ton)
45.693 55.540 16.101 28,99
58.317 27,61
4 Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun (ton)
28,125 29.267 16.169 55,25
29,560 54,70
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 76
5 Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun (ton)
23,526 24,481 20.476 83,64
24,726 82,81
6 Produksi Ubi kayu meningkat 1,5% per tahun (ton)
584,177 620.024 368.436 59,42
629,325 58,54
7 Produksi Ubi jalar meningkat 1,5% per tahun (ton)
75,204 79.819 52.214 65,42
81,016 64,45
8 Produksi Cabe Besar meningkat 1% per tahun (Ton)
22,806 23.732 27,151 144,41
23,969 113,28
9 Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun (Ton)
20,880 21.728 42,393 195,11
21,945 193,18
10 Produksi Bawang Merah meningkat 1% per tahun (Ton)
41,650 43.342 129,179 298,05
43,775 295,10
11 Produksi Kentang meningkat 1% per tahun (Ton)
23,678 24.640 53,816 218,41
24,886 216,25
12 Produksi Tomat meningkat 1% per tahun (Ton)
47,022 48.931 88,901 181,69
49,420 179,89
13 Produksi Mangga meningkat 1% per tahun (Ton)
159,586 166.066 76,238 45,91
167,727 45,45
14 Produksi Jeruk Manis meningkat 1% per tahun (Ton)
14,738 15.336 0 0
15,489 0
15 Produksi Jeruk Besar meningkat 1% per tahun (Ton)
31,777 33.067 78,518 237,45
33,398 235,10
16 Produksi Pisang meningkat 1% per tahun (Ton)
150,552 156.665 150,178 95,86
158,231 94,91
17 Produksi Markisa meningkat 1% per tahun (Ton)
12,286 12.784 5,505 43,06 12,912 42,63
18 Produktivitas Padi meningkat 2 % per tahun (kw/ha) 51.22 55.45 50,93 93,29
56,56 89,68
19 Produktivitas Jagung meningkat 1,5% per tahun (kw/ha) 45,62 49.68 56,83 115,04
50,43 111,66
20 Produktivitas Kedelai meningkat1,5% per tahun (kw/ha) 14,77 15.68 13,82 86,46
15.91 83,91
21 Produktivitas Kacang Tanah meningkat 0,25% per tahun (kw/ha)
11,76 11.88 14,13 122,19
11.91 121,58
22 Produktivitas Kacang Hijau meningkat 0,25% per tahun (kw/ha) 11,23 13.37 14,33 82,45
13.40 82,02
23 Produktivitas Ubi kayu meningkat 0,5% per tahun (kw/ha) 218,23 222.62 262,57 116,75
223.74 115,59
24 Produktivitas Ubi jalar meningkat 0,5% per tahun (kw/ha) 140,16 142.98 181,74 113,19
143.70 112,07
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 77
25 - Produktivitas cabe besar meningkat 0,5 % pertahun
- Produksi Cabe Rawit meningkat 1 % pertahun
- Produksi bawang merah meningkat 1 % pertahun
- Produksi kentang meningkat 1
% pertahun - Produksi tomat meningkat 1
% pertahun - Produksi Mangga meningkat 1
% pertahun - Produksi jeruk manis
meningkat 1 % pertahun
- Produksi jeruk besar meningkat 1% pertahun
- Produksi pisang meningkat 1
% pertahun - Produksi markisa meningkat 1
% pertahun.
57,96 59,13 - - 59,42 -
26 - Produktivitas cabe rawit meningkat 0,5 % pertahun
48,10 49,07 - - 49,31 -
27 - Produktivitas bawang merah meningkat 0,5 % pertahun
- Produksi Cabe Rawit meningkat 1 % pertahun
- Produksi bawang merah meningkat 1 % pertahun
- Produksi kentang meningkat 1
% pertahun - Produksi tomat meningkat 1
% pertahun - Produksi Mangga meningkat 1
% pertahun - Produksi jeruk manis
meningkat 1 % pertahun
- Produksi jeruk besar meningkat 1% pertahun
- Produksi pisang meningkat 1
% pertahun - Produksi markisa meningkat 1
% pertahun.
91,73 93,58 - - 94,05 -
28 - Produktivitas kentang meningkat 0,5 % pertahun
129,74 132,35 - - 133,01 -
29 - Produktivitas tomat meningkat 0,5 % pertahun
102,58 104,64 - - 105,16 -
30 - Produktivitas mangga meningkat 0,5 % pertahun
95,68 97,60 - - 98,08 -
31 - Produktivitas jeruk manis meningkat 0,5 % pertahun
46,45 47,38 - - 47,62 -
32 - Produktivitas jeruk besar meningkat 0,5 % pertahun
153,46 156,64 - - 157,32 -
33 - Produktivitas pisang meningkat 0,5 % pertahun
48,28 49,25 - - 49,50 -
34 - Produktivitas markisa meningkat 0,5 % pertahun
- Produksi pisang meningkat 1
% pertahun - Produksi markisa meningkat 1
% pertahun.
28,63 29,20 - - 29,35 -
35 Tingkat kehilangan hasil Padi pada saat panen turun 0,25% per tahun 9,96 8,96% 8,94% 99,78 8.71% 102,64
36 Tingkat kehilangan hasil Jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun 7,00 6.00% 5,9% 98,33 5.75% 102,61
37 Persentase serangan OPT turun 0,2% per tahun 5,20 4.40% - - 4.20% -
38 Persentase penggunaan benih padi bermutu 63,18 69,18% - 98,99 70.68% -
39 Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun 70.699 85,935 85,935 100 90,232 95,24
Fasilitasi ketersediaan jalan tani 19 Kab/Kota 24 Kab/Kota - - 24 Kab/Kota -
40 Fasilitasi Ketersediaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun
229.159 257,920 4,008 265,658
41 Fasilitasi ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun 467.800 526,513 572,889 108,81 542,308 105,66
42 Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun 900.238 1,415.976 945,614 66,78 1,557,574 60,71
43 Pemberdayaan kelembagaan UPJA 359 463 98,40 489 87,94
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 78
44 Sekolah lapang pengembangan Usaha agribinis (SL PUA) 8 25 - - 30 -
45
Fasilitasi permodalan bagi petani MoU
dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
46 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 80,90 84,18 83,13 98,75 85,00 97,8
47 Pengembangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelempok/KLP)
0 50 112 224,00 50 224,00
48 Penurunan kasus ketidak amanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar (% dari BMR) 80 80 - - 80 -
49 Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan
1 1 1 100 1 100
50 Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan (%)
90 100 100 100 100 100
51 Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah (%) 85 100 100 100 100 100
Catatan : - Data Ketahanan Pangan (Angka sementara 2017) - Data Tan. Pangan (Angka Sementera 2017)
- Data Hortikultura (Angka Sementara 2017)
Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun
2017 ada sebanyak 17, maka ada 12 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih dan
ada 5 indikator yang capaiannya di bawah 100 %. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan
pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras
seluruh aparat terkait serta stakeholder dalam mencapaian sejumlah indikator tersebut.
Untuk sejumlah target IKU Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Selatan yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun
2017, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan
pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi.
Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 tahun 2010 terdapat 13 indikator menunjukkan capaian sangat tinggi, 1 indikator
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 79
menunjukkan capaian yang tinggi, 2 indikator dengan capaian sedang dan 1 indikator
lainnya yang capaiannya masih rendah.
Tingkat capaian IKU tahun 2017
Grafik 4. Persentase Pencapaian IKU Tahun 2017
3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2016, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini. Tabel 16. Sasaran dan indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan
No Sasaran Indikator Kinerja
Satuan
Perbandingan
Capaian 2017
Capaian 2016
Capaian 2017
Banding 2016
Target (RENSTRA
)
Capaian 2017
Banding RENSTRA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Peningkatan
Kapasitas produksi dan produktivitas komoditas
Produksi Padi meningkat 6% per tahun Ton 6.055.279 5.727.081 105,73
6,739.078 89,85
Produksi Jagung meningkat 6,5% per tahun Ton 2.341.337 2.065.123 113,38
1,712.886 136,69
0
2
4
6
8
10
12
14
IKU DINASKETAHANANPANGAN TPH
SULSEL
Sangat Tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat Rendah
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 80
utama tanaman pangan dan hortikultura yaitu: Padi, Jagung, Kedelei, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi jalar, Cabai Besar, Cabai Rawit, Bawang merah, Kentang,Tomat, Mangga, Jeruk Manis, Jeruk Besar, Pisang, dan Markisa
Produksi Kedelai meningkat 5% per tahun
Ton 16.101 62.054 25,95
58.317 27,61
Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun
Ton 16.169 29.404 54,99
29,560 54,70
Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun Ton 20.476 33.461 61,19
24,726 82,81
Produksi Ubikayu meningkat 1,5% per tahun Ton 368.436 416.553 88,45
629,325 58,54
Produksi Ubijalar meningkat 1,5% per tahun
Ton 52.214 71.398 73,13
81,016 64,45
Produksi Cabe Besar meningkat 1% per tahun
Ton 27,151 27.638 98,24
23,969 113,28
Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun Ton 42,393 27.543 153,94
21,945 193,18
Produksi Bawang Merah meningkat 1% per tahun
Ton 129,179 96.256 134,20
43,775 295,10
Produksi Kentang meningkat 1% per tahun
Ton 53,816 49.895 107,86
24,886 216,25
Produksi Tomat meningkat 1 % pertahun Ton 88,901 49.292 180,36
49,420 179,89
Produksi Mangga meningkat 1 % pertahun Ton 76,238 86.081 88,57
167,727 45,45
Produksi Jeruk Manis meningkat 1 % pertahun
Ton 0 10.688 0
15,489 0
Produksi Jeruk Besar meningkat 1 % pertahun
Ton 78,518 44.463 176,59
33,398 235,10
Produksi Pisang meningkat 1 % pertahun Ton 150,178 159.788 93,99
158,231 94,91
Produksi Markisa meningkat 1 % pertahun
Ton 5,505 13.383 41,13
12,912 42,63
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 81
2.
Meningkatnya kwalitas hasil dan daya sain produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah yaitu : Tingkat Kehilangan padi, Tingkat Kehilangan Jagung, Serangan OPT, dan Benih padi bermutu.
Tingkat kehilangan padi pada saat panen turun 0,25% per tahun
Persentase
8,94% 9,29% 96,23 8,71 102,64
Tingkat kehilangan jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun
Persentase
5,9% 5,20%2, 113,46 5,75 102,61
Persentase serangan OPT turun 0,25% per tahun
Persen
tase
- 2,6% - 4,20 -
Persentase penggunaan benih padi bermutu
Persen
tase
- 67,00% - 70,68 -
3 Pemenuhan prasaranan dan saranan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Yaitu : Jaringan Irigasi, Jalan Tani, Alat dan Mesin Pertanian, dan Pupuk.
Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun
Ha
85,935 34,071 253,22 90,232 95,24
Fasilitasi Ketersediaan jalan tani 5% per tahun
Kab./K
ota.
- - 24 Kab/Kota -
Fasilitasi Ketersediaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun
Unit
4,008 234,716 265,658
Fasilitasi Ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun
Ton
572,889 522,623 109,62 542,308 105,64
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 82
4 Pengembangan sistim agribisnis dan Agroindustri pangan pokok Yaitu : Beras antar pulau, Kelembagaan UPJA.
Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun
Ton
945,614 934,885 101,15 1,557,574 60,71
Pemberdayaan Kelembagaan UPJA
Orang
430 489
Sekolah Lapang Pengembangan usaha Agribisnis (SL PUA)
Unit
- - - 30 -
Fasilitasi permodalan bagi petani
Kelompo
MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
5 Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat Yaitu : PPH, KRPL, Pangan segar, Peta ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan, dan Informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.
Skor pola pangan harapan (PPH)
Persen
83,13 - - 85,00 97,80
Pengenbangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelompok/Klp.)
Kelompok
112 - - 50 224,00
Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar(% dari BMR)
Persen
- - - 80 -
Peta ketahanan Pangan dan ketentraman pangan
Unit
1 - - 1 100
Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan
Persen
100 - - 100 100
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 83
Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah
Persen
100 - - 100 100
3.4 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Sasaran 1 Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura merupakan
salah satu sasaran yang paling diprioritaskan karena menyangkut pangan pokok/utama
manusia yang sangat dibutuhkan sehingga sangat strategis karena terkait dengan stabilitas
sosial, politik dan keamanan. Sebagai salah lumbung pangan nasional, Sulawesi Selatan
memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sesuai dengan
kebutuhan peningkatan jumlah penduduk. Sulawesi Selatan menyediakan pangan bukan hanya
untuk wilayahnya saja tetapi juga banyak didistribusikan di sebagian besar wilayah tanah air
sehingga sasaran peningkatan produksi dan produktivitas diutamakan untuk tanaman pangan
dan hortikultura.
Capaian masing-masing indikator sasaran, ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 17. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1. Peningkatan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Komoditas Utama Tanaman Pangan dan Hortikultura
No Indikator Kinerja Kondisi
Awal
2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Reali-sasi
Tanaman Pangan
1 Produksi Padi meningkat 6% per tahun (ton)
5.035.831 6.357.621 6,055,279 95,24
6,739.078 89,85
2 Produktivitas Padi meningkat 2 % per tahun (kw/ha) 51.22 55.45 50,93 91,85 56,56 90,01
3 Produksi Jagung meningkat 6,5 % per tahun (ton)
1.250.203
1,608.344
2,341,337 145,57
1,712.886 136,69
4 Produktivitas Jagung meningkat 1,5% per tahun (kw/ha) 45,62 49.68 56.83 114,39 50,43 112,69
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 84
5 Produksi Kedelai meningkat 5 % per tahun (ton)
45.693 55.540 16,101 28,99
58.317 27,61
6 Produktivitas Kedelai meningkat1,5% per tahun (kw/ha)
14,77 15.68 13.82 88.14 15,91 86,86
7 Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun (ton)
28,125 29.267 16,168
55,24 55,24
29,560 54,70
8 Produktivitas Kacang Tanah meningkat 0,25% per tahun (kw/ha)
11,76 11.88 14.13 118.94 11,91 118,64
9 Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun (ton)
23,526 24,481 20,476 83,64
24,726 82,81
10 Produktivitas Kacang Hijau meningkat 0,25% per tahun (kw/ha) 11,23 13.37 14.53 108,68 13,40 108,43
11 Produksi Ubi kayu meningkat 1,5% per tahun (ton)
584,177 620.024 368.436
59,42 59,42
629,325 58,54
12 Produktivitas Ubi kayu meningkat 0,5% per tahun (kw/ha) 218,23 222.62 262.57 117,95 223,74 117,35
13 Produksi Ubi jalar meningkat 1,5% per tahun (ton)
75,204 79.819 52.214 65,42
81,016 64,45
14 Produktivitas Ubi jalar meningkat 0,5% per tahun (kw/ha)
140,16 142.98 181.74 127,109 143,70 126,47
Tanaman Hortikultura
15 Produksi Cabe Besar meningkat 1% per tahun (Ton)
22,806 23.732 27,151 114,41 23.969 113,28
16 - Produktivitas cabe besar meningkat 0,5 % pertahun
57,96 59,13 - - 59,42 -
17 Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun (Ton)
20,880 21.728 42,392 195,10 21.945 193,17
18 - Produktivitas cabe rawit meningkat 0,5 % pertahun
48,10 49,07 - - 49,31 -
19 Produksi Bawang Merah meningkat 1% per tahun (Ton)
41,650 43.342 129,179 298,05 43.775 295,10
20 - Produktivitas bawang merah meningkat 0,5 % pertahun
- Produksi Cabe Rawit meningkat 1 % pertahun
Prod
91,73 93,58 - - 94,05 -
21 Produksi Kentang meningkat 1% per tahun (Ton)
23,678 24.640 53,816 218,41 24.886 216,25
22 - Produktivitas kentang meningkat 0,5 % pertahun
129,74 132,35 - - 133,01 -
23 Produksi Tomat meningkat 1% per tahun (Ton)
47,022 48.931 88,901 181,69 49.420 179,89
24 - Produktivitas tomat meningkat 0,5 % pertahun
102,58 104,64 - - 105,16 -
25 Produksi Mangga menurun 1% per tahun (Ton)
159,586 166.066 76,238 45,91 167.727 45,45
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 85
26 - Produktivitas mangga meningkat 0,5 % pertahun
Produksi Cabe Rawit menin 95,68 97,60 - - 98,08 -
27 Produksi Jeruk Manis meningkat 1% per tahun (Ton)
14,738 15.336 - - 15.489 -
28 - Produktivitas jeruk manis meningkat 0,5 % pertahun
46,45 47,38 - - 47,62 -
29 Produksi Jeruk Besar meningkat 1% per tahun (Ton)
31,777 33.067 78,518 237,45 33.398 235,10
30 - Produktivitas jeruk besar meningkat 0,5 % pertahun
153,46 156,64 - - 157,32 -
31 Produksi Pisang meningkat 1% per tahun (Ton)
150,552 156.665 150,178 95,86 158.231 94,91
32 - Produktivitas pisang meningkat 0,5 % pertahun
48,28 49,25 - - 49,50 -
33 Produksi Markisa meningkat 1% per tahun (Ton)
12,286 12.784 5,505 43,06 12.912 42,63
34 - Produktivitas markisa meningkat 0,5 % pertahun
Produksi Cabe Rawit meningkat 28,63 29,20 - - 29,35 -
Capaian kinerja produksi dan prodiktivitas tanaman pangan dan hortikultura tahun
2017 berdasarkan target yang ditetapkan di RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018
untuk komoditas tanaman pangan antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan kacang
hijau menunjukkan kinerja yang sedang, kecuali Padi dan jagung. Untuk komoditas kedelai,
kacang tanah dan kacang hijau capaiannya kinerjanya di bawah 100 % belum mencapai target
tahun 2017 . Untuk padi dan Jagung kinerjanya masing-masing 95,24 % dan 145,57 %,
meskipun padi masih di bawah 100 % tetapi masih masih dalam kriteria sangat tinggi yaitu
95.24 %. Untuk melihat sejauh mana capaian kinerja terhadap target akhir renstra di tahun
2018, maka ada 1 komoditas yang telah mencapai target bahkan melampaui yaitu komoditas
jagung 136,69%, sedang 6 komoditas lainnya yaitu padi 89,85%, kedelai 22,61 %, Kacang Tanah
54,70%, kacang hijau 82,81%, %, ubi kayu 58,54 % dan ubi jalar 64,45 % belum mencapai
target .
Tanaman Hortikultura Kelompok sayuran terdiri dari Cabe besar, cabe rawit, bawang
merah, kentang dan tomat capaian kinerjanya di atas 100% bahkan melampaui target tahun
2017, Masing-masing cabe besar 114,41%, cabe rawit 195,10%, bawang merah 298,05%,
Kentang 218,41%, tomat 181,69%. Untuk Kelompok Buah-buahan antara lain mangga, Jeruk
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 86
manis, jeruk besar, pisang, dan markisa capaian kinerjanya di bawah 100% belum mencapai
target masing-masing mangga 45,91%, kecuali jeruk besar capaian kinerjanya tinggi 237,45%
diatas 100% melampaui target, pisang 95,86% Kinerjanya cukup tinggi, dan markisa 43,06%
Kinerjanya rendah.
Jika kita membandingkan capaian kinerja Tahun 2017 dengan tahun sebelumnya
(2016), maka produksi komoditas padi meningkat sebanyak 328,198 ton atau sebesar 5,73 %.
Demikian juga untuk jagung produksinya meningkat sangat drastis yaitu sebanyak 276,214 ton
atau sebesar 13,37 %. Komoditas kacang2an menurun produksinya antara lain kedelei
menurun sebanyak 45,95 ton (-74,05%), Kacang tanah turun 13,235 ton (-45,01%), Kacang
hijau turun 12985 ton (-38,81%), ubi kayu turun 48,117 (-11,55%), dan ubi jalar turun 19,184
ton (-26,87%). Ke 5 komoditas tersebut justeru menurun produksinya di tahun 2017. Tanaman
Hortikultura Komoditas sayuran produksinya meningkat sangat drastis yaitu cabe rawit naik
14,850 ton (53,73%), Bawang merah naik 32,923 Ton (34,20%), Kentang naik 3,921 ton
(7,86%), tomat naik 39,609 ton (80,34%) kecuali cabe besar menuru 487 ton (-1.76). Sebaliknya
komoditas buah2an rata2 menurun yaitu manga turun 9.843 ton (-11,43%), pisang turun
9.610 ton (-6,01%), Markisa turun 7,878 ton (-58,87%), kecuali jeruk besar naik 34,055 ton
(76,59%). Mencermati capaian kinerja yang belum mencapai target khususnya untuk
komoditas padi yang baru mencapai 89,85 %, mengingat pengaruh iklim sangat besar
pengaruhnya terhadap produksi tanaman.
Kondisi iklim tahun 2017 merupakan iklim La Nina yang ditandai dengan sebagian besar
wilayah Indonesia termasuk Sulawesi Selatan mengalami kemarau basah, yaitu hujan hampir
turun sepanjang tahun. Kondisi tersebut sangat berbeda yang terjadi pada tahun 2016 yaitu
iklim El Nino yaitu musim kering yang berkepanjangan mulai bulan Juni sampai dengan
Nopember 2016 tidak turun hujan (kemarau). Kondisi iklim La Nina berpengaruh positif dan
negatif terhadap produksi padi. Pengaruh positifnya karena menambah luas tanam dan luas
panen, sedangkan pengaruh negatifnya, kondisi banyaknya hujan turun menyebabkan
menurunnya produktifitas karena proses fotosintesis sedikit terhambat sehingga pengisian
bulir juga akan terganggu. Dibanding tahun sebelumnya Luas Tanam 2017 Sulawesi Selatan
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 87
meningkat 304.186 ha, demikian juga luas panen meningkat 59,758 ha. Hal sebaliknya terjadi
pada produktifitas padi yaitu naik sebesar 9,21 kw/ha atau 18,16 % dari produktiftas 50,72
kw/ha (2016) menjadi 50,93 kw/ha (2017). Untuk komoditas ubi kayu belum mencapai target
karena harga produksi ubi kayu kurang menjanjikan sehingga petani lebih memilih menanam
komoditas lain seperti jagung.
Selain karena dukungan dengan iklim yang baik untuk pertumbuhan tanaman, maka
program-program pembangunan tanaman pangan juga sangat membantu dalam peningkatan
produksi. Program-program yang mendukung pencapaian sasaran adalah
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dimana kegiatan-kegiatannya antara lain :
Perbanyakan Benih dan Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Pangan,
Peningkatan Produksi dan Pengembangan Padi, Peningkatan Produksi dan Pengembangan
Jagung dan Serealia Lainnya, Peningkatan Produksi dan Pengembangan Kacang-Kacangan dan
Umbi-umbian Lainnya. Program dan kegiatan ini membantu pengembangan produksi tanaman
pangan antara lain membentu menyediakan benih yang baik yaitu benih yang unggul yang
memiliki produktifitas yang tinggi, serta memiliki keunggulan-keunggulan lain seperti tahan
terhadap penyakit-penyakit tertentu, memiliki umur yang lebih pendek sehingga tidak
memerlukan banyak air dan sebagainya.
Permasalahan:
Permasalahan yang dihadapi tahun 2017 ini yaitu terbatasnya benih unggul terutama
untuk komoditas kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Kondisi ini semakin diperparah oleh
minimnya dukungan anggaran untuk komoditas ini karena tidak masuk dalam kelompok
komoditas yang diprioritaskan baik untuk program di daerah maupun pada level nasional
sehingga alokasi anggaran sangat minim.
Solusi:
Alokasi anggaran untuk pengembangan kacang tanah dan ubi jalar yang berasal dari
APBN tentu kita tidak berharap banyak karena bukan komoditas prioritas sehingga dukungan
dari APBD tentu lebih diharapkan khususnya untuk penyediaan sarana produksi terutama
benih unggul. Apalagi di Sulawesi Selatan potensi kacang tanah dan ubi jalar masih sangat
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 88
besar baik di lahan kering maupun di lahan sawah.
Sasaran 2. Penurunan Tingkat Kehilangan Hasil Pada Saat Panen, Penurunan Persentase OPT, dan Persentase Penggunaan Benih Bermutu Meningkat.
Penurunan tingkat kehilangan hasil padi dan jagung pada saat panen, pengendalian
tingkat serangan OPT, dan peningkatan penggunaan benih padi dan jagung bermutu adalah
untuk meningkatkan kualitas hasil dan daya saing produk pertanian tanaman pangan dan
hortikultura unggulan daerah. Olehkarena itu merupakan komponen penting yang perlu
ditingkatkan apabila ingin mendapatkan produksi yang lebih besar. Peningkatan kualitas dan
daya saing produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura sangat besar apabila
komoditas tanaman pangan ataupun hortikultura berada di areal yang luas.
Penekanan tingkat kehilangan hasil padi dan jagung pada saat panen, Pengendalian
tingkat serangan OPT, dan penggunaan benih padi dan jagung bermutu tahun 201 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini :
Tabel 18. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2. Penurunan tingkat kehilangan hasil pada saat panen, Penurunan Persentase seranagan OPT, dan persentase penggunaan benih bermutu meningkat
No Indikator Kinerja Kondisi
Awal
2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Reali-sasi
1 Tingkat kehilangan hasil Padi pada saat panen turun 0,25% per tahun
9,96 8,96 8,94% 99,78 8,71 102,64
2 Tingkat kehilangan hasil Jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun
7,00 6.00 5,9% 98,33 5,75 102,61
3 Persentase serangan OPT turun 0,2% per tahun 5,20 4.40 - - 4,20 -
4 Persentase penggunaan benih padi bermutu meningkat pertahuh (%) 63,18 69,18 - - 70,68 -
Capaian Penurunan Tingkat kehilangan hasil pada saat panen untuk komoditas padi
dan jagung, Penurunan serangan OPT, dan Peningkatan penggunaan benih padi bermutu di
atas 100 % dan masuk kategori tinggi. Untuk komoditas padi dan jagung capaiannya di 100 %,
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 89
tapi masih dalam kategori tinggi. Khusus untuk serangan OPT kedelai dan kacang hijau masih di
bawah 100 % dan dalam kategori tinggi. Sementara kehilangan untuk padi pada saat panen
capaiannya di atas 100 % (kategori sangat tinggi) dan persentase penggunaan benih bermutu
capaiannya cukup tinggi. Sementara untuk indikator kehilangan hasil jagung capaiannya diatas
100%, masih dalam kategori cukup tinggi dan serangan OPT masih sangat rendah.
Meskipun penggunaan benih padi bermutu meningkat pada tahun 2017 yang diberikan
kepada petani , namun capaian penggunaan benih padi bermutu tidak mencapai 100 % oleh
karena tahun 2017, iklim di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan terdampak dengan Iklim La
Nina yang ditandai dengan banyaknya curah hujan yang turun hampir sepanjang tahun.
Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada fotosintesis tanaman padi khususnya pada saat
pengisian bulir padi. Selain itu Penggunaan benih padi bermutu meningkat namum belum
mencapai atrget ini juga disebabkan oleh tambahan lahan-lahan sawah yang baru di cetak di
Sulawesi Selatan. Tahun 2017 sawah yang dicetak seluas 9.400 ha, dimana penggunaan benih
padi bermutu pada sawah baru tentunya mempengarui jumlah kebutuhan penggunaan benih
padi bermutu meningkat.
Sasaran 3. Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani, Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian dan
Ketersediaan Pupuk
Prasarana dan sarana Pertanian mutlak diperlukan jika kita ingin mendukung
peningkatkan produksi dan produktivitas, produksi serta mutu dari tanaman pangan maupun
hortikultura. Ketersediaan jaringan irigasi terutama komoditas tanaman pangan akan
meningkatkan intensitas pertanaman atau luas tanam. Lahan atau sawah yang sebelumnya
hanya ditanami sekali dan hanya mengandalkan curah hujan dapat meningkatkan intensitas
pertanamannya menjadi dua kali karena ketersediaan irigasi dan bahkan bisa menjadi tiga kali
tanam. Sedangkan jalan usaha tani memperlancar transportasi pengangkutan baik saranan
produksi maupun hasil panen petani begitu juga alat dan mesin pertanian. Demikian halnya
dengan ketersediaan alat mesin pertanian, ketersediaan pupuk, akan mendukung peningkatan
produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, mempermudah pengelolaan
usahatani dan menghemat waktu. Ketersediaan pupuk akan meningkatkan produksi dan
produktivitas sehingga sarana produksi ini sangat penting artinya bagi pertanaman karena
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 90
merupakan nutrisi dalam proses pertumbuhan vegetatif dan generatif. Berikut ini adalah tabel
pencapaian sasaran 3 menyangkut Ketersediaan Jaringan Irigasi dan jalan usaha tani,
Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian dan Ketersediaan Pupuk.
Tabel 19. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3. Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Jalan Usaha Tani,Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian dan Ketersediaan Pupuk
No Indikator Kinerja Kondisi
Awal
2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Reali-sasi
1 Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun
70.699 85,935 85,935 100 90,232 95,24
2. Fasilitasi ketersediaan jalan tani
19 Kab/Kota 24 Kab/Kota - 24 Kab/Kota
3 Fasilitasi Keterse diaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun 229.159 257,920 4,008 93,73 265,658 88,35
4 Fasilitasi ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun 467.800 526,513 572,889 108,81 542,308 105,64
Capaian Indikator kinerja untuk Fasilitasi ketersedian jaringan irigasi dan jalan tani
capaiyannya dibawah 100% dan ini merupakan kategori yang cukup tinggi, namum indikator
kinerja fasilitasi ketersediaan alat dan mesin pertanian juga belum mencapai 100% tetapi
masih kategori sangant tinggi. Demikian juga untu indikator kinerja Fasilitasi ketersediaan
pupuk telah mencapai diatas 100 % dan masuk kateri sangat tinggi. Pada infrastruktur ini
sangat dibutuhkan untuk peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi. Namun
harus dimaklumi bahwa untuk memperbaiki jaringan irigasi yang rusak apalagi membangun
irigasi yang baru butuh biaya yang sangat besar. Sementara negara kita kondisi ekonominya
belum mampu mendukung ketersediaan jaringan irigasi secara massif.
Meskipun dengan alokasi dana yang terbatas, berbagai dukungan program kegiatan
terhadap pencapaian sasaran ini berasal dari pelaksanaaan program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dengan dukungan kegiatan antara lain
Peningkatan Pengelolaan Lahan dan Air. Sedangkan untuk mendukung pencapaian sasaran
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 91
untuk indikator lainnya yaitu masih sangat diperlukan Peningkatan Kapasitas Alat dan Mesin
Pertanian, serta Pengelolaan Kebutuhan Pupuk dan Pestisida.
Sasaran 4. Pemasaran Beras antar Pulau, Pemberdayaan kelembagaan UPJA, Sekolah Lapan Pengembangan Usaha Agribisnis (SL PUA) dan Fasilitasi permodalan bagi petani. Kegiatan pemasaran beras antar pulau merupakan suatu indikator bahwa beras yang
diproduksi di Sulawesi Selatan sudah melebihi dari kebutuhan lokal. Sulawesi Selatan beberapa
tahun terakhir sudah surplus beras lebih dari 2 juta ton dimana produksi beras saat ini diatas 3
juta ton, sementara yang dibutuhkan untuk masyarakat Sulsel sekitar 1 juta ton sehingga ada
kelebihan 2 juta ton . Kelembagaan yang terbentuk dan Sekolah Lapang Pengembangan Usaha
Agribisnis dalam pertanian akan menguatkan sistem usahatani yang dijalankan oleh petani
bahkan tahun ini belum direalisasi. Adanya kelembagaan pertanian dan Sekolah Lapang
Pengembangan Usaha Agribisnis akan meningkatkan posisi tawar petani baik pada saat
menjalankan sistem budidaya/on farm maupun pada saat hasil produksinya dipasarkan.
Berikut ini tabel salah satu indikator dari,Pemasaran beras antar pulau, Pemberdayaan
Kelembagaan UPJA, Sekolah Lpang Pengembangan Usaha Agribisnis (SL PUA) dan Fasilitasi
Permodalan bagi petani dan Pelaku Usaha Tani Lainnya
Tabel 20. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4. Pemasaran Beras antar Pulau, Pemberdayaan Kelembagaan UPJA, Sekolah Lapan Pengembangan Usaha Agriisnis (SL PUA), dan Fasilitasi Permodalan Bagi Petani dan Pelaku Usaha Lainnya
No Indikator Kinerja Kondisi
Awal
2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Reali-sasi
1 Pemasaran beras antar pulau meningkat 10% per tahun 900.238 1.415.976 945,614 66,78 1,557,574 60,71
2 Pemberdayaan kelembagaan UPJA 359 463 441 95,25 489 90,18
3 Sekolah lapang pengembangan Usaha agribinis (SL PUA)
8 25 - - 30 -
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 92
4 Fasilitasi permodalan bagi petani
MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
MoU denganpihak perbangkan
MoU Dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbang
Indikator di atas menunjukkan masih dalam kategori capaian sangat rendah yaitu di bawa
100%. Dan UPJA Capaian kinerjanya tercapai 90,18%. Ini menunjukkan kinerja cukup tinggi.
Hal ini juga sangat bergantung pada tingkat harga yang berlaku sesuai mekanisme pasar. Jika
harga tinggi tentunya beras yang dikirim keluar provinsi tidak sesuai target. Pencapaian
sasaran ini didukung oleh Pemberdayaan kelembagaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan untuk
menunjang produksi khususnya komoditas tanaman pangan sangat dibutuhkan oleh karena
UPJA dapat mempercepat serta menghemat biaya produksi. Semakin banyak UPJA maka
semakin banyak petani yang akan merasakan efisiensi biaya produksi yang mereka lakukan.
Sasaran 5. Skor Pola Pangan Harapan, Pengembangan kawasan rumah pangan lesteari/KRPL, Penurunan Kasus Ketidak amanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar, Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan, Informasi Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, dan Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah. Skor Pola Pangan Harapan merupakan suatu indikator peranannya sangat menentukan
kualitas konsumsi pangan. Bila dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) nasional masih
rendah sedangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan indikator untuk memenuhi
kebutuhan pangan dan gizi secara lestari menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera dan
penurunan kasus ketidak amanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan
segar merupakan indikator yang meliputi aspek kebijaksanaan, standarisasi pengendalian
mutu untuk mengurangi kerusakanhasil produksi dan peta ketahanan pangan dan kerentanan
pangan suatu indikator untuk menjelaskan pengertian ketahanan pangan berdasarkan 3 di
mensi (keterseiaan, akses dan manfaat pangan) dalam semua kendisi bukan hanya situasi pada
kerawanan pangan saja dan informasi Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan
merupakan indikator dapat meminimalisasi pengurangan penduduk rawan pangan,
peningkatan akses pangan masyarakat, ketersediaan pangan dengan jumlah yangcukup,
tercapainya konsumsi pangan penduduk dengan pola pangan harapan, terbentuknya desa
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 93
mandiri pangan, tersedianya cadangan pangan daerah dan tersedianyan peta rawan pangan
kabupaten dan harga dan akses pangan daerah merupakan indikator yanga dapat mengetahui
perbandingan harga akses pangan di daerah. Berikut ini adalah tabel pencapaian sasaran 5.
Skor pola Pangan Harapan, Pengembangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL, Penurunan
Kasus Ketidak amanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar, Peta
Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan, Informasi Ketersediaan pangan dan kerawanan
pangan, dan Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.
Tabel 21. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5. Skor pola Pangan Harapan, Pengembangan kawasan rumah pangan lesteari/KRPL, Penurunan Kasus Ketidak amanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar, Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan, Informasi Ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, dan Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.
No Indikator Kinerja Kondisi Awal
2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Reali-sasi
1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 80,90 84,18 83,13 98,75 85,03 95,41
Pengembangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelempok/KLP)
0 50 112 224,00 50 224,00
Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar (% dari BMR) 80 80 - - 80 -
Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan 1 1 1 100 1 100
Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan (%) 90 100 100 100 100 100
Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah (%)
85 100 100 100 100 100
Indikator di atas ada yang mencapai 100 % bahkan KRPL diatas 100%, Kecuali PPH tetapi
masih menunjukkan kategori capaian sangat tinggi. Skor Pola Pangan Harapan merupakan
komposisi kolompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 94
dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakian tingginya Skor PPH, maka konsumsi pangan
semakin beragam, bergizi dan berimbang. Untuk mencapai target skor PPH perlu ditunjang 1)
pengembangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL yaitu sebuah kosep lingkungan
perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangannya secara
intensif untuk di manfaatkan menjadi sumber pangan secara berkelanjutan dengan
memperhatikan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat dengan Pelaku
utama kelompok KRPL yaitu kelompok wanita sebagai penerima manfaat dan pelaksana
kegiatan dan 2) dukungan Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis,
kimia dan fisik pada pangan segar melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan yang
dilengkapi dengan perangkat peraturan perundang-undangan dibidang mutu dan keamanan
pangan dan 3) dukungan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan untuk mengetahui
titik pemantapan ketersediaan pangan beragam, bergizi dan berimbang, dan pangan rawan
beragan, bergizi dan berimbag dan, 4) dukungan Informasi ketersediaan pangan dan
kerawanan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan
penduduk dari segi kuantitas,kualitas, keragaman gizi berimbang dan keamanannya dan 5)
dukungan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan untuk mengetahui ketersediaan dan
ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu
tertentu dan takkalah pentingnnya 6) dukungan ketersediaan informasi distribusi, harga, dan
akses pangan di daerah merupakan salah satu indikator yang bisa menjelaskan kondisi
ketahanan pangan di suatu wilayah pengamatan terhadap kondisi ketersediaan informasi
distribusi, dan harga berguna untuk mengetahui berbagai hal seperti ketersediaan pasokan,
permintaan, kelancaran distribusi pangan, daya beli masyarakat dan akses pangan beragam,
bergisi dan berimbanga di daerah.
➢ Beberapa tabel data yang disajikan terlihat masih kosong karena datanya belum tersedia
pada saat penyusunan laporan kinerja.
3.5 REALISASI ANGGARAN
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 129.508.835.606
(97,49 %) dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran,
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 95
penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran 3 yaitu Ketersediaan
Jaringan Irigasi (ha), Jalan Tani (Unit), Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (unit) dan
Ketersediaan Pupuk peringkat 1 sebesar Rp. 35.206.756.300 (96,57 %). Sedangkan
penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran 4 yaitu Pemasaran Beras antar Pulau,
Pemberdayaan Kelembagaan UPJA, Sekolah Lapan Pengembangan Usaha Agribisnis (SL PUA),
dan Fasilitasi Permodalan bagi petani yaitu sebesar Rp. 4.088.992.300 (92,92 %).
Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan
telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi
jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya
akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan
untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.
Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2017 secara umum menunjukkan tingkat
efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran
menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna
bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang
efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil
daripada realisasi capaian kinerjanya.
Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi
anggarannya, seperti pada sasaran 4., yang realisasi anggarannya mencapai 92,92% namun
realisasi kinerjanya baru mencapai 72,63%. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih
jauh faktor apa saja yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik
koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi.
Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih
baik.
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk
membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel
berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 96
Tabel 22. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
No Sasaran/ Indikator
Kinerja Anggaran (Rp)
Target Realisas %
Realisas
Target Realisasi %
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Peningkatan produksi dan Produktivitas komoditas tanaman pangan dan Hortikultura yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubikayu, dan Ubijalar, Cabe (ton) Besar, Cabe rawit, Bawang Merah, Kentang
Tomat, Mangga, Jeruk Manis, Jeruk Besar, Pisang dan Manggis.
9,321,387 9.435.038 101,22
5,989,709,000.00
5,741,145,571,00
95,85
Produksi Padi meningkat 6% per tahun (ton) 6.357.621 6,055,279 95,24
3.105.160.000,00 2.929.926.750,00 94,36
Produktivitas Padi meningkat 2 % per tahun (kw/ha) 55.45 50,93 91,85
Produksi Jagung meningkat 6,5 % per tahun (ton)
1,608.344
2,341,337 145,57
612.199.000,00 608.341.700,00 99,38
Produktivitas Jagung meningkat 1,5% per tahun (kw/ha) 49.68 56.83 114,39
Peningkatan Produksi Dan Pengembangan Kacang2an dan Umbi2 an lainnya.
342,050,000.00 336,781,400.00 98.46
Produksi Kedelai meningkat 5 % per tahun (ton) 55.540 16,101 28,99
Produktivitas Kedelai meningkat1,5% per tahun (kw/ha) 15.68 13.82 88.14
Produksi Kacang Tanah meningkat 1% per tahun (ton) 29.267 16,168
55,24
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 97
Produktivitas Kacang Tanah meningkat 0,25% per tahun (kw/ha) 11.88 14.13 118.94
Produksi Kacang Hijau meningkat 1% per tahun (ton)
24,481 20,476 83,64
Produktivitas Kacang Hijau meningkat 0,25% per tahun (kw/ha) 13.37 14.53 108,68
Produksi Ubi kayu meningkat 1,5% per tahun (ton) 620.024 368.436
59,42
Produktivitas Ubi kayu meningkat 0,5% per tahun (kw/ha) 222.62 262.57 117,95
Produksi Ubi jalar meningkat 1,5% per tahun (ton) 79.819 52.214 65,42
Produktivitas Ubi jalar meningkat 0,5% per tahun (kw/ha) 142.98 181.74 127,109
Peningkatan Produksi dan mutu Serta Pengembang an Sayuran dan Biofarmatika
1,102,500,000,00 1,042,546,200,00 95.56
Produksi Cabe Besar meningkat 1% per tahun (Ton) 23.732 27.638 117,62
- Produktivitas cabe besar meningkat 0,5 % pertahun
59,13
Produksi Cabe Rawit meningkat 1% per tahun (Ton) 21.728 27.543 128,03
- Produktivitas cabe rawit meningkat 0,5 % pertahun
49,07
Produksi Bawang Merah meningkat 1% per tahun (Ton) 43.342 96.256 227,04
- Produktivitas bawang merah meningkat 0,5 % pertahun
- Produksi Cabe Rawit meningkat 1 % pertahun
Prod
93,58
Produksi Kentang meningkat 1% per tahun (Ton) 24.640 49.895 204,52
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 98
- Produktivitas kentang meningkat 0,5 % pertahun
132,35
Produksi Tomat meningkat 1% per tahun (Ton) 48.931 49.292 101,75
- Produktivitas tomat meningkat 0,5 % pertahun
104,64
Peningkatan Produksi dan mutu Serta Pengembang an Tanaman Buah2 an
827,800,000,00 823,549,521,00 99,49
Produksi Mangga meningkat 1% per tahun (Ton) 166.066 86.081 52,35
- Produktivitas mangga meningkat 0,5 % pertahun
Produksi Cabe Rawit menin 97,60
Produksi Jeruk Manis meningkat 1% per tahun (Ton)
15.336 10.688 70,39
- Produktivitas jeruk manis meningkat 0,5 % pertahun
47,38
Produksi Jeruk Besar meningkat 1% per tahun (Ton)
33.067 44.463 135,81
- Produktivitas jeruk besar meningkat 0,5 % pertahun
156,64
Produksi Pisang meningkat 1% per tahun (Ton) 156.665 159.788 103,01
- Produktivitas pisang meningkat 0,5 % pertahun
49,25
Produksi Markisa meningkat 1% per tahun (Ton)
12.784 13.383 105,74
- Produktivitas markisa meningkat 0,5 % pertahun
29,20
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 99
2 Meningkatnya kwalitas hasil dan daya sain produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah yaitu : Tingkat Kehilangan padi, Tingkat Kehilangan Jagung, Serangan OPT, dan Benih padi bermutu.
6,480,600,000,00 6,462,158,450,00 99,72
Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura (Tingkat kehilangan Hasil Padi dan Jagung)
19,37 14,84 76,61
5,312,600,000,00
5,303,528,750,00
99,83
Tingkat kehilangan hasil Padi pada saat panen turun 0,25% per tahun
8,96 8,94% 99,78
Tingkat kehilangan hasil Jagung pada saat panen turun 0,25% per tahun
6.00 5,9% 98,33
Persentase serangan OPT turun 0,2% per tahun (Peramalan dan Pengendalian Serangan Tanaman dan Analisa dampak Perubahan IKlim ) 4.40 - -
3,261,600,000,00 3,256,546,264,00 99,85
Persentase penggunaan benih padi bermutu meningkat pertahuh (%) (Pengembangan Pengawasan dan Pela yanan Sertifikasi Benih TPH 69,18 - -
2,051,000,000,00 2,046,982,486.00 99,80
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 100
3 Pemenuhan prasaranan dan saranan dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura Yaitu : Jaringan Irigasi, Jalan Tani, Alat dan Mesin Pertanian, dan Pupuk.
870,392
662,832
76,15
36,268,229,500,00
35,206,756,300,00
97,07
Fasilitasi Ketersediaan jaringan irigasi meningkat 5% per tahun 85,935 85,935 100
6,889,599,500,00
6,880,962,000,00
99,87
Fasilitasi ketersediaan jalan tani 24 Kab/Kota -
11,349,580,000,00 11,336,270,000,00 99,88
Fasilitasi Keterse diaan alat dan mesin pertanian meningkat 3% per tahun 257,920 4,008 93,73
7,653,800,000,00
6,645,007,800,00
86,82
Fasilitasi ketersediaan pupuk meningkat 3% per tahun 526,513 572,889 108,81
10,375,250,000,00
10,344,516,500,00
99,70
4 Pengembangan sistim agribisnis dan Agroindustri pangan pokok Yaitu : Beras antar pulau, Kelembagaan UPJA, Sekolah Lapang Pengembangan Usaha Agribisnis dan Fasilitasi Permodalan bagi petani.
1,416,464
946,055
66,79
4,784,473,000,00
4,775,057,092,00
99,80
Pemasaran beras antar Pulau meningkat 10% per tahun. (Pengem bangan serta penyebaran informasi tanaman pangan dan Hortikultura. 1.415.976 945,614 66,78
2,828,300,000,00 2,822,184,700,00 99,78
Pemberdayaan kelembagaan UPJA (Peningkatan Kapasitas Alat dan Mesin Perta nian 463 441 95,25
1,631,173,000,00 1,628,063,892,00 99,81
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 101
Sekolah lapang pengembangan Usaha agribinis (SL PUA) (Pengembangan SDM Usaha Agribisnisn dan pembiayaan usaha tani 25 - -
325,000,000,00 324,809,000,00 99,94
Fasilitasi permodalan bagi petani
MoU dengan pihak perbangkan
MoU denganpihak perbangkan
MoU Dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
MoU dengan pihak perbangkan
-
5 Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat Yaitu : PPH, KRPL, Pangan segar, Peta ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan, dan Informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah.
315,18
396.13
125,67
1,563,525,000,00
1,552,670,300,00
99,31
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Analisis Perkem bangan Kosumsi Pang an dengan pendekatan PPH. 84,18 83,13 98,75
267,675,000,00
261,098,300,00
97,54
Pengembangan kawasan rumah pangan lestari/KRPL (Kelempok/KLP)(Apresiasi bagi aparat/KWT Penerima Mamfaat KRPL
50 112 224,00
942,500,000,00
942,060,800,00
99,95
Penurunan kasus ketidakamanan pangan dan cemaran biologis, kimia dan fisik pada pangan segar (% dari BMR) 80 - -
- -
Peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (Penyusunan Peta
1 1 100
174,400,000,00
171,849,200,00
98,54
Informasi ketersediaan pangan dan kerawanan pangan (%)
100 100 100
- -
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 102
Ketersediaan informasi distribusi, harga dan akses pangan di daerah (%) (Pengembangan Dan Pengelelaan Infor masi Harga Pangan Stra tegis melalui media cetak dan elektronik)
100 100 100
178,950,000,00
177,662,000,00
99,28
Analisis Efisiensi
Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran
yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa 2 sasaran dari 5
sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sasaran 1 dan 5,
sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran 1, telah
mencapai kinerja sebanyak 101,22% dimana realisasi anggaran hanya sebanyak 95,85 % dari
total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran 5,
dengan pencapaian kinerja sebanyak 125,67%, namun dengan realisasi anggaran hanya
sebanyak 99,31 %.
Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa
efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan
dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip
pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang
efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 103
Tabel 23. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja (>100%)
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6
1 Peningkatan kapasitas produksi komoditas utama tanaman pangan yaitu Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubikayu, dan Ubijalar (ton)
- Produksi padi meningkat 6 % pertahun
- Produksi jagung meningkat 6,5 % pertahun
- Produksi kedelai meningkat 5 % pertahun
- Produksi kacang tanah meningkat 1 % pertahun
- Produksi kacang hijau meningkat 1 % pertahun
- Produksi ubi kayu meningkat 1,5 % pertahun
- Produksi ubi jalar meningkat 1,5 % pertahun
101,22%
95,85% 4,15 %
2 Meningkatnya kapasitas produksi komoditas utama hortikultura
- Produksi cabe meningkat 1 % pertahun
- Produksi Cabe Rawit meningkat 1 % pertahun
- Produksi bawang merah meningkat 1 % pertahun
- Produksi kentang meningkat 1 % pertahun
- Produksi tomat meningkat 1 % pertahun
- Produksi Mangga meningkat 1 % pertahun
- Produksi jeruk manis meningkat 1 % pertahun
- Produksi jeruk besar meningkat 1% pertahun
- Produksi pisang meningkat 1 % pertahun
- Produksi markisa meningkat 1 % pertahun.
125,67 %
99,31 %
0,69 %
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 104
BAB IV
PENUTUP
Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik,
setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi
dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah,
LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.
Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan
publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang
baik.
Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Sulawesi Selatan juga memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan
fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan.
Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang
mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2017, namun juga melihat tren
pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir
RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan
dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2017 adalah sangat baik, karena
terdapat 3 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 2 indikator memenuhi kriteria tinggi.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam
bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan pencapaian kinerja
sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan
penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis
maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2017, yang
mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan
hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga
pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 105
Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja
Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan ke
depan. Bagi instansi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan
pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari
penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di
lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi
Selatan pada tahun 2017 untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di
tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan
menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada
rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan
pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem
monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan
layanan publik yang semakin baik.
Laporan Kinerja Tahun 2017
Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Selatan 106
Lampiran-lampiran :
Penghargaan atau Prestasi yang diterima pada tahun 2017 :
1. Penghargaan sebagai terbaik I Kategori SKPD Se Sulawesi Selatan Acara Pameran
Pembangunan Sul-Sel Expo 2017 pada tanggal 28 Agustus 2017 di Makassar Prov. Sul-
Sel.
2. Penghargaan Gabungan Kelompok Tani berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017 An.
Gapoktan Abbulosibatang Kab. Bulukumba Prov. Sul-Sel pada tanggal 14 Agustus 2017.
3. Penghargaan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2017 An. BPP. Marioriwawo Kab. Soppeng Prov. Sul-Sel pada tanggal 14 Agustus
2017.
4. Penghargaan sebagai Juara Favorit pada Lomba Karnaval/Parade dalam rangkaian
Pameran Pembangunan Sulsel Expo 2017 tanggal, 28 Agustus 2017.
5. Penghargaan Stand Terbaik dalam rangka Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXVII
Tahun 2017 di Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat tanggal 22 Oktober 2017.
6. Penghargaan Stand Terbaik 2 pada Batam Agrobusines Expo 2017 di Batam Provinsi Riau
tanggal 20 Nopember 2017.
7. Penghargaan Pelayanan Abditani Tahun 2017 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)
Berprestasi pada UKPP OKKPD Prov. Sulsel pada tanggal 23 Pebruari 2018.
8. Penghargaan Pelayanan Abditani Tahun 2017 Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)
Berprestasi pada UKPP BPSB TPH Prov. Sulsel pada tanggal 23 Pebruari 2018.