Bab i n Pembahasan

5/11/2018 Bab i n Pembahasan - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/bab-i-n-pembahasan 1/17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan

pascatambang.

Setelah ditemukan adanya cadangan maka proses eksploitasi (produksi),

angkutan,dan industri penunjang lainnya akan memiliki nilai ekonomis yang

sangat tinggi sehingga akan terbuka persaingan usaha di dalam rangkaian industri

tersebut.

Dengan karakteristik kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

tersebut maka diperlukan kepastian berusaha dan kepastian hukum di dunia

pertambangan mineral dan batubara. Tahun 2009 merupakan babak baru bagi pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan disahkannya Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

Minerba),menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (UU No.11 Tahun 1967).

1.2. Maksud dan Tujuan

Beberapa tujuan penulisan yang berusaha dicapai dalam makalah ini antara

lain:

1) Mengetahui Tentang UU penerapan Minerba no. 4 tahun 2009

2) Mengetahui tahapan perizinan UU penerapan Minerba no. 4 tahun 2009

3) Mengetahui persyaratan pengajuan perizinan dan lama waktu dalam perizinan

4) Mengetahui proses pinjam pakai kawasan hutan Permenhut No. P-

43/MENHUT-II/2008

1



1.3 Batasan Masalah

Makalah ini hanya membahas mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) dimana didalamnya menyangkut dengan tahapan perizinan, persyaratan

pengajuan perizinan dan lama waktu izin. Serta proses pinjam pakai kawasan

hutan Permenhut No. P-43/MENHUT-II/2008.

2



BAB II

PEMBAHASAN

Asas dan Tujuan UU Minerba

1. Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;

b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;

d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2. Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan,

tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha

pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;

b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;

c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku

dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;

d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar

lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;

e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta

menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan

f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha

pertambangan mineral dan batubara.

Lahirnya Undang-Unadng Nomor 4 Tahun 2009 ini dengan sistem

pertambangan yang baru di dalamnya, dengan sendirinya menghapus beberapa

sistem di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Pertambangan seperti Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya,

dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ( PKP2B ) yang

terdapat di dalam substansi undang-undang ini beserta peraturan

3



pelaksanaannya. Sehingga munculnya peraturan baru ini dengan beberapa

sistem pertambangannya yang baru ini memaksa para pengusaha tambang di

Indonesia ini menyesuaikan diri terhadap peraturan yang baru ini.

Selama era otonomi daerah, khususnya sejak tahun 2001 ketika

dikeluarkannya PP 75 tahun 2001, yaitu ketika penegasan tentang pemberian

Kuasa Pertambangan (KP) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang

berdasarkan aturan tersebut diberikan oleh bupati, gubernur atau menteri sesuai

dengan kewenangannya. Dalam prakteknya sebagian besar dari KP yang

dikeluarkan selama otonomi daerah tersebut diterbitkan oleh kabupaten. Hal ini

dapat dimengerti karena untuk perizinan KP yang dikeluarkan oleh propinsi

harus yang berbatasan antara sedikitnya 2 kabupaten, sedangkan yang

dikeluarkan menteri harus yang berbataskan sedikitnya 2 propinsi. Kriteria ini

sangat jarang ditemui dilapangan, baik sengaja atau tidak sengaja.

Saat ini jumlah KP yang dikeluarkan di daerah yang terinventarisir di

Ditjen Mineral, Batubara dan pans Bumi sudah melebihi angka 2500 KP,belum

terhitung yang tidak aktif dan tidak membayar royalti, sehingga bila

dijumlahkandari seluruh propinsi jumlahnya bisa lebih dari 3000 KP. Bila rata-

rata satu KP memilki 5. 000-10.000 Ha bayangkan betapa luasnya wilayah

tambang yang ada untuk KP saat ini. Berdasarkan hasil inspeksi di berbagai

wilayah ditemukan bhwa banyak dari KP-KP ini yang belum secara serius

menerapkan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar. Disamping

supply-demand balance menjadi sangat sulit diketahui pada kondisi ini,

disebabkan rendahnya kesadaran untuk memberikan laporan yang baik dan

benar kepada Pemerintah. Terlebih lagi sebagian besar dari komoditi tambang

tersebut dijual dalam bentuk bahan mentah. Ini adalah salah satu ekses dariotonomi daerah dimana diperlukan pengaturan, komitmen dan kerjasama lebih

lanjut untuk memperbaiki kondisi ini ke-depan. Disinilah peran UU minerba.

Berdasarkan pada UU Minerba, KP yang sudah ada sebelum UU

Minerba ini disahkan wajib mengikuti mekanisme yang ada di dalam UU

Minerba dan istilah KP diganti menjadi IUP, dengan penjelasan lebih lanjut

akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah. Seyogyanya dan memang

ketentuannya demikian, setelah UU Minerba disahkan, Pemerintah Daerah

4



sudah menghentikan pemberian KP baru sambil menunggu ketentuan PP yang

mengatur soal ini lebih lanjut. Hal ini karena di dalam mekanisme UU Minerba

tersebut, pemberian IUP tidak dengan pemberian atau penunjukan langsung

seperti sebelumnya tapi harus melalui mekanisme lelang.

Ada yang mengatakan bahwa UU Minerba melanggengkan rejim keruk

habis sumberdaya mineral. Pendapat ini tidak tepat. UU Minerba justru

berkehendak pengaturan yang lebih baik untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat. Sesuai dengan Pasal 102 pada Bab XIII Hak dan Kewajiban, perlu

dipahami bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka

pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan


pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang

(vide Pasal 1 angka 6), di samping itu setiap peningkatan tahap kegiatan tidak

secara langsung diberikan, tetapi akan dilakukan dievaluasi terlebih dahulu,

apabila sudah dianggap layak baru dapat disetujui peningkatan tahap

kegiatannya.

Di samping itu, "Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai

tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan

penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan

batubara". Hal di atas dimaksudkan bahwa pemegang IUP dan IUPK (tahap

Operasi Produksi) tidak diperkenankan untuk menjual bahan tambang

asalan/raw material secara langsung dan wajib melakukan kegiatan pengolahan

dan pemurnian terhadap bahan tambang tersebut sehingga memiliki nilai jual

lebih yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan Negara dari royalty

penjualan bahan tambang. Alasannya cukup jelas, sudah cukup lama Indonesiamenjadi pengekspor bahan mentah (raw material) untuk komoditi tambang,

sementara di saat kita membutuhkan barang yang sudah jadi, kita import

dengan harga yang sudah berlipat ganda. Ini bukanlah pekerjaan mudah tapi

membutuhkan kerjasama dengan semua pihak dan komitmen yang besar untuk

itu

5



2.1. Tahapan IUPK menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

Minerba) :

Dalam UU Minerba perizinan dilakukan dengan lelang untuk mineral logam

dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan perijinan

dilakukan dengan permohonan wilayah. Dalam UU sebelumnya tata cara

perizinan dilakukan dengan permohonan.

pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi


pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegitaan

pascatambang. Berangkat dari definisi itu, kegiatan reklamasi tidak hanya

dilaksanakan pada tahap operasi produksi saja, melainkan juga pada tahap

eksplorasi.

Pemegang IUPK eksplorasi harus mereklamasi lahan terganggu akibat

kegiatan eksplorasi. Reklamasi yang dilakukan meliputi reklamasi lubang

pengeboran, sumur uji, dan/atau parit uji. Meskipun masih pada tahap ekplorasi,

mereka sudah berkewajiban menyediakan jaminan reklamasi.

Pada tahap eksplorasi, pemegang IUPK harus menyiapkan rencana

reklamasi yang akan dilaksanakan pada tahap operasi produksi. Diantaranya de-

ngan membuat tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana

pembukaan lahan, program reklamasi pada lahan bekas tambang dan di luar bekas

tambang, kriteria keberhasilan reklamasi dan rencana biaya reklamasi. Yang

tercakup dalam lahan di luar bekas tambang adalah timbunan tanah penutup,

timbunan bahan baku/produksi, jalan transportasi, instalasi pengolahan, instalasi

pemurnian, kantor dan perumahan, pelabuhan, lahan penimbunan dan pengen-

dapan tailing .

6



Sejak awal tahap eksplorasi, rencana pascatambang sudah disiapkan.

Meskipun umur tambangnya masih beberapa puluh tahun yang akan datang.

Proses perencanaan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi

kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Isi rencana

pascatambang tersebut harus memuat profit wilayah, deskripsi kegiatan

pertambangan, rona lingkungan akhir lahan pascatambang, program

pascatambang, organisasi, kriteria keberhasilan pascatambang dan rencana biaya

pascatambang. Namun, dalam menyusun rencana pascatambang, pemegang IUPK

harus berkonsultasi dengan instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah

daerah yang membidangi pertambangan mineral dan/atau batubara, instansi

terkait, dan masyarakat. Hal itu dilakukan untuk mengakomodir kepentingan

pemerintah (pusat & daerah) dan masyarakat.

Reklamasi dan pascatambang dinyatakan selesai bila telah berhasil

memenuhi kriteria keberhasilan. Namun, bila reklamasi berada di kawasan hutan,

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka pelaksanaan dan kriteria

keberhasilannya disesuaikan setelah berkoordinasi dengan Instansi terkait sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUPK

wajib melaksanakan:

a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

b. keselamatan operasi pertambangan;

c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan

reklamasi dan pascatambang;

d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam

bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan

sebelum dilepas ke media lingkungan.

IUPK Khusus diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang

diajukan oleh BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta.

7



IUPK diberikan melalui tahapan:

1. Pemberian WIUPK

Menteri harus terlebih dahulu menawarkan kepada BUMN atau BUMD

dengan cara prioritas. Jika peminat lebih dari 1 BUMN/ BUMD, WIUPK

diberikan kepada BUMN/BUMD dengan membayar biaya kompensasi

data informasi. Jika lebih dari 1 BUMN/ BUMD, WIUP diberikan dengan

cara lelang. Pemenang lelang dikenai kewajiban membayar biaya

kompensasi data informasi sesuai dengan nilai lelang.

2. Pemberian IUPK

BUMN/ BUMD yang diberikan WIUPK berdasarkan prioritas atau

pemenang lelang WIUPK mineral logam atau batubara, harus

menyampaikan permohonan IUPK Eksplorasi kepada Menteri dalam

jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan

pengumuman pemenang lelang WIUPK . Permohonan wajib memenuhi

persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan

persyaratan finansial, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan

persyaratan finansial.

2.2. Persyaratan Pengajuan Perizinan dan Lama Waktu Izin

dalam IUPK menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 .

Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha

pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:

a) luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan

mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu)

hektare.

b) luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan

mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh

lima ribu) hektare.

8



c) luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan

batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu)

hektare.

d) luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan

batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu)

hektare.

e) jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat

diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.

f) jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan

paling lama 7 (tujuh) tahun.

g) jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat

diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua)

kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

9



2.3Proses pinjam pakai kawasan hutan “ PERMENHUT No.

10

Untuk mengikuti lelang pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

PersyaratanAdministratif

1.Untuk badan usaha :

• Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

• Akte pendirian yang sudah disahkan yang berwenang yang

• tujuannya bergerak di usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat

yang berwenang; dan

2.Untuk koperasi :

• Mengisi formilir yang sudah disiapkan panitia lelang;

• Profil koperasi;

• Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah

disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Untuk orang perseorangan :

• Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;

• KTP;dan

• NPWP

4. Untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer

• Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang.

• Profil perusahaan..

• Akte pendirian perusahaan firma atau perusahaan komanditer yang sah; dan

• NPWP.

Dalam eksploitasi Izin Usaha Pertambangan Khusus terdapat beberapa persyaratan

yaitu :

a) Luas dan Jangka Waktu IUPK

Eksploitasi :

• Logam Maximal 100.000 ha.

• Batubara Maximal 50.000 ha.



Pinjam pakai kawasan hutan adalah salah satu bentuk ijin yang

diberikan oleh Pemerintah Departemen Kehutanan guna memfasilitasi

kepentingan masyarakat atau Pemerintah sendiri untuk menggunakan

kawasan hutan bagi kepentingan-kepentingan pembangunan, antara lain

untuk pertambagangan, jalan, menara telekomunikasi, jaringan listrik,

pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain.

Secara singkat definisi pinjam-pakai kawasan hutan menurut

Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.43/Menhut-II/2008 adalah

penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah

status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.

Izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan oleh Menteri setelah

dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan :

a. Untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial, pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30 % (tiga puluh

perseratus) dari luas daratan provinsi, pemohon wajib menyediakan

dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2(dua) kali luas kawasan

hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang clear

and clean dan direboisasi.

b. Untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial pada

provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh

perseratus) dari luas daratan provinsi, pemohon wajib menyediakan

dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 1(satu) kali luas kawasan

hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang clear

and clean dan direboisasi.

c. Lahan kompensasi harus dipenuhi oleh pemohon pinjam pakai

kawasan hutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua)

tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan

hutan oleh Menteri.

11



d. Pinjam pakai kawasan hutan dengan membayar PNBP Penggunaan

Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan

Pasal 25 ayat (1) huruf b besarnya dana PNBP tersebut dihitung

berdasarkan rumus sebagai berikut :

PNBP = (L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) Rp/tahun.

e. Tata cara pengenaan, pemungutan dan penggunaan dana PNBP

penggunaan kawasan hutan diatur tersendiri.

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN PINJAM PAKAI

KAWASAN HUTAN

1) Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan selama-lamanya 20

(dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan perizinan

dibidangnya dan dapat dicabut oleh Menteri jika terjadi pelanggaran

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Izin kegiatan survei, izin kegiatan penyelidikan umum dan izin

kegiatan eksplorasi untuk kegiatan di luar kehutanan dalam kawasan

hutan diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai

dengan rencana kerja sektornya dan dapat dicabut oleh KepalaBadan Planologi Kehutanan Menteri jika terjadi pelanggaran

terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3) Perpanjangan izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin kegiatan

survei, izin kegiatan penyelidikan umum dan izin kegiatan

eksplorasi untuk kegiatan di luar kehutanan, diberikan berdasarkan

hasil evaluasi.

4) Jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan

pertahanan negara dan sarana untuk keselamatan lalu lintas

laut/udara serta jalan umum berlaku selama digunakan untuk

kepentingan dimaksud.

Permohonan pinjam pakai kawasan hutan dapat diajukan oleh :

a. Koperasi; e. Instansi Pemerintah

b. Yayasan;

12



c. BUMN/BUMD;

d. BUMS;

Permohonan pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh Pimpinan

Instansi Pemerintah/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi/Pimpinan

Yayasan kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada:

a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;

b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;

c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;

d. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial ;

f. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk penggunaan

kawasan hutan dengan tujuan strategis dan untuk kepentingan umum terbatas.

1. Penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis adalah untuk :

• Kepentingan religi

• Pertahanan dan keamanan;

• Pertambangan;

• Pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi

terbarukan;

• Pembangunan jaringan telekomunikasi; atau

• Pembangunan jaringan instalasi air.

2. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas adalah

untuk :

Jalan umum dan jalan (rel) kereta api;

• Saluran air bersih dan atau air limbah;

• Pengairan;

• Bak penampungan air;

• Fasilitas umum;

• Repeater telekomunikasi;

13



• Stasiun pemancar radio; atau

• Stasiun relay televisi.

Tujuan pinjam pakai kawasan hutan adalah:

a. Membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan

untuk kepentingan umum terbatas atau kepentingan pembangunan

lainnya di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status,fungsi dan

peruntukannya.

b. Menghindari terjadinya enclave di dalam kawasan hutan.

Izin pinjam pakai dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut

Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Isinya antara lain memuat

kewajiban dan syarat lain yang harus dipenuhi pihak kedua (pemohon)

seperti:

a. Membayar ganti rugi nilai tegakan pohon/vegetasi lainnya yang

ditebang.

b. Setiap tahun mereklamasi, menanam dan menyuburkan kembali

kawasan pinjam pakai yang telah selesai dieksploitasi.

c. Menjaga keamanan hutan, menghindari timbulnya bahaya

kebakaran, kerusakan hutan, erosi dan tanah longsor di dalam dan di

sekitar kawasan hutan yang dipinjam.

d. Dilarang melakukan kegiatan pada daerah yang ditetapkan sebagai

kawasan perlindungan setempat, seperti sempadan sungai, pantai,

kawasan sekitar danau atau waduk dan sekitar mata air.

Perjanjian izin pinjam pakai ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan bila salah satu

syarat yang ditentukan tidak dipenuhi serta memiliki jangka waktu selama lima

tahun, dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya setelah diadakan evaluasi.

Persyaratan Permohonan ijin pinjam-pakai kawasan hutan sebagaimana

Peraturan Menteri Kehutanan (Pasal 9 ayat 4) yakni :

• Rencana kerja, peta & citra satelit

• Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

• Rekommendasi Gubernur atau Rekomendasi Bupati

14



• Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan biaya

• Pertimbangan Teknis Perum Perhutani (khusus Jawa)

• Izin atau perjanjian disektor non kehutanan (KK/KP/SIPD/lainnya)

• Untuk kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Propinsi/Kabupaten,

diperlukan pertimbangan dari ESDM

BAB III

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan makalah ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pelaksanaan menurut UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan

mineral dan batu bara tidak ada pembedaan antara penanaman modal

dalam negeri dan penanaman modal asing yakni dengan sistem perizinan

melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan

Khusus (IUPK).

2. IUPK diberikan melalui tahapan:

a. pemberian WIUPK; dan

b. pemberian IUPK.

15



3. Keuntungan yang dapat diperoleh dari diberlakukannya UU No.4 tahun

2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sehubungan dengan

investasi di Indonesia adalah sebagai berikut :

- Bahwa pengutamaan BUMN dan badan usaha milik swasta untuk

memperoleh IUPK merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam

rangka kemandirian energi dengan mengusahakan pertambangan

dikerjakan sendiri oleh tenaga,otak, dan uang sendiri.

4. Tahun 2009 merupakan babak baru bagi pertambangan mineral dan

batubara di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU

Minerba),menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

Ketentuanketentuan Pokok Pertambangan (UU No.11 Tahun 1967).

5. pemegang IUPK harus menyiapkan rencana reklamasi yang akan

dilaksanakan pada tahap operasi produksi. Diantaranya dengan membuat

tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang, rencana pembukaan

lahan, program reklamasi pada lahan bekas tambang dan di luar bekas

tambang, kriteria keberhasilan reklamasi dan rencana biaya reklamasi.

6. Dalam UU Minerba perizinan dilakukan dengan lelang untuk mineral

logam dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan

perijinan dilakukan dengan permohonan wilayah. Dalam UU sebelumnya

tata cara perizinan dilakukan dengan permohonan.

7. Secara singkat definisi pinjam-pakai kawasan hutan menurut Peraturan

Menteri Kehutanan nomor P.43/Menhut-II/2008 adalah penggunaan atas

sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status,

peruntukan dan fungsi kawasan tersebut.

8. Prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk Wilayah Izin Usaha

pertambangan Khusus bersifat netral dengan tujuannya untuk menjamin

manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan hidup. Prioritas kepada BUMN dan BUMD

dalam pemberian WIUPK dilakukan dengan alasan untuk memudahkan

16



kontrol dan karena wilayah pertambangan yang dimaksud mempunyai

kondisi khusus, antara lain wilayah dengan jumlah cadangan yang kurang

menguntungkan, wilayah yang harus dilestarikan.

17

Documents

Bab i n Pembahasan