Embed Size (px)
Citation preview
Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2019
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi
untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan
yang sifatnya lebih operasional. Renja OPD Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang
disusun berdasarkan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013-2018 telah habis masa berlakunya dan untuk RPJMD yang baru belum
tersusun yang dikarenakan baru saja akan diadakan pemilihan Gubernur dan belum
ditetapkan sehingga RKPD Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, materi
Rakornis Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mendukung RKP
Tahun 2019, berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM
keempat.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian tahun 2019 adalah :
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2019
2
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 No.
126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
d. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 1 September 2006, tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
f. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tanggal 21 Oktober 2010, tentang Pelaksanaan
PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Buku IV) Tahapan dan Tata
Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA);
g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2008 – 2028;
h. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 83);
i. Peraturan Gubernur Sulawesi SelatanNomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Prov.SulSel Tahun 2020;
1.3 MAKSUD
Maksud penyusunan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan
dasar pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandiandalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
1.4 TUJUAN
Adapun tujuan dibuatnya Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
ini adalah:
1. Sebagai pengendali kegiatan di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategis, Kebijakan dan Program yang telah
ditetapkan
2. Tercapaiannya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2019
3
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan indikator
capaian
4. Sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS,
serta RKA tahun 2019.
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD,
memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun
sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan
dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian
mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2019
4
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan
misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM
dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta
Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian proses tentang perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan, rumusan program kegiatan yang baru yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini
diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan
pelaksanaan musrenbang kecamatan
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan
sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program
dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya
Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2019
5
BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat
perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
Rancangan Rencana Kerja (Renja) 2019
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
2.1.1 Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD
Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi
Sulawesi Selatan merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-
2018. Tercapai tidaknya pelaksanaan Program/kegiatan yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra
OPD.
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Pelaksanaan Renja OPD dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian tahun 2013-2018, berdasarkan realisasi
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan realisasi Renstra
mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah ditetapkan Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini disajikan
Rekapitulasi
Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 pada tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 .
10
2.1.2. Implikasi Program Kegiatan terhadap capaian program Renstra
Perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran beserta evaluasi dan
analisis capainnya digambarkan sebagai berikut :
1. Efektifitas Pelayanan dengan capaian indikator kinerja terlaksananya
pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Diskominfo-SP 100
%
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran Sasaran program adalah
Terwujudnya Peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dengan hasil yang
dicapai : Terlaksananya pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada
Diskominfo-SP 100 % melalui Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor
sebanyak 152 unit, Terlaksannnya rapat-rapat koordinasi dalam dan luar
daerah Prov.Sulsel, Terlaksananya administrasi kepegawaian selama 1 (satu)
tahun
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Sasaran program adalah
Peningkatan Meningkatnya kapasitas dan kinerja SKPD dalam pelaksanaan
tugas dengan hasil yang dicapai tersediannya sarana dan prasarana penunjang
SKPD, mengikuti pelatihan, sosiasialisasi dan Bintek.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem
Evaluasi Kinerja SKPD Pada Tahun 2018 Sasaran program adalah
Terwujudnya Pelaksanaan kinerja yang optimal dengan hasil yang
dicapai 100 % : Dokumen perencanaan dan anggaran 5 (lima) Dokumen,
Laporan Realisasi Fisik dan keuangan 12 (dua belas) laporan, laporan
monev Renja 4 (empat) laporan dan pelaksanaan Forum SKPD diikuti
112 Orang.
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi. Sasaran
program adalah Sasaran program adalah Meningkatnya pemanfaatan
teknologi dan sistem informasi (TIK) dalam mendukung pelayanan public
dengan hasil yang dicapai 47 layanan dengan capai kegiatan :
pelaksanaan pameran pembangunan daerah, 1 kali, pembangunan
system monitoring website pada do,aim Sulsel Prov.go.id 1 (satu)
layanan, tersediannya jaringan Internet pada 18 OPD lingkup Kantor
Gubernur, terlaksanany layanan aplikasi dan Website pada 53 OPD,
Penyediaan Jasa Bandwith lingkup kantor Gubernur 180 Mbps,
11
Assement Implementasi TIK Pemerintah Prov.SulSel 1 Dokumen,
Roadmap Pengembangan TIK Pemprov.SulSel 1 Dokume, Focus Group
Discussion (FGD) Pengelolaan TIK 3 Rekomendasi.
5. Program Pengembangan Data dan Informatika Pada Tahun 2018 adalah
Terwujudnya Ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan data dan
informasi publik dengan hasil yang dicapai : sosialisasi implementasi
peraturan perundang-undangan bidang statistic sektoral 178 orang
terdiri dari SKPD Prov.SulSel dan 24 Kab/Kota, Survei pengembangan
data dan Informasi Statistik Sektoral 1 Laporan, penyusunan Kompilasi
data statistic Sektoral 1 laporan, Pengumpulan dan Updating Data
Statistik Sektoral 1 (satu) laporan, Pengolahan dan Analisis Data dan
Iformasi Statistik Sektoral Layanan Statistik Sektoral, , Pelaksanaan
Forum Koordinasi dan Kerjasama statistic sektoral 1(satu) Dokumen,
Survei dan Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral 1 (satu)
Dokumen
6. Program Pengembangan/Pemeliharaan Prasarana dan Pengawasan
Bidang Kominfo, Media Massa, Pos dan Telekomunikasi. Sasaran
program adalah Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem
informasi (TIK) dalam mendukung pelayanan public dengan hasil yang
dicapai : Pengelolaan Opini Publik pada 4 media (TV, Radio, Surat Kabar,
Media On Line), Layanan manajemen data dan Informasi Pemerintah
Provinsi SulSel 1 layanan, pemenuhan dan pengembangan manusia
sandy 250 (Dua ratus lima puluh) orang, pengelolaan informasi 1 (satu)
layanan, pengelolaan integrasi system informasi 1 (satu) laporan,
pelakaanaan Komisi Informasi Prov.SulSel 1 (satu) laporan, Pelaksanaan
dan tata kelola informasi 1 Dokumen, Bintek PPID sebanyak 108
(Seratus Delapan) orang, Layananan Jaringan Komunikasi Sandi 54
OPD, 24 Kab/Kota Prov.SulSel, Diseminasi Informasi melalui media 11
program prioritas, layanan maintenance jaringan komunikasi 1 central
PABX,Repeater,HT,SSB, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Persandian pada OPD dan 24 Kab./Kota
12
2. Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2018
NO INDIKATOR
KINERJA
2017 2018 Ket
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7
1. Cakupan Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 100 100 100 100
2. Cakupan Sarana dan
Prasarana yang tersedia dan Layak
pakai
100 100 100 100 100
3. Penjabaran kegiatan
Restra ke dalam Renja 100 100 100 100 100
4. Persentase
Data/Informasi
statistik Sektoral
Prov.Sulsel
100 100 100 100 100
5 Jumlah Layanan
Pemerintah Provinsi
melalui pemanfaatan teknologi informasi
47 47 47 47 100
Persentase Pengelolaan Informasi Publik
100 100 100 100 100
Persentase
Penyelenggaraan
Komuniasi Publik
100 100 100 100 100
6 Jumlah Pengamanan
Penyelenggaraan Persandian pada OPD
Prov SulSel
61 61 61 61 100
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra
No. Indikator
SPM/
Standar
Nasional
Target
IKK
Target
Renstra
2017
Realisasi
Tahun
2017
Catatan
1 2 3 4 5 6 7
1. Cakupan Pemenuhan
Pelayanan
Administrasi Perkantoran
12 bulan 100 % 100 % 100 %
2. Cakupan Sarana dan Prasarana
yang tersedia dan
Layak pakai
12 bulan 100 % 100 % 100 %
13
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Kajian Atas Indikator Kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan telah
menerapkan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 berupa penyediaan dan penyusunan
dokumen-dokumen perencanaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018, dan RKPD 2018.
Sedangkan indikator yang perlu pemantauan lebih lanjut adalah sebagai berikut :
Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian sasaran strategis dan
hasil pengukuran indikator kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
1 2 3 4 5 6 7
3. Penjabaran
kegiatan Restra ke dalam Renja
12 bulan 100 % 100 % 100 %
Persentase
Data/Informasi
statistik Sektoral
Prov.Sulsel
12 bulan 100 % 100 % 100 %
Jumlah Layanan
Pemerintah Provinsi melalui
pemanfaatan
teknologi informasi
12 bulan 47 47 47
4. Persentase
Pengelolaan Informasi Publik
12 bulan 100 % 100 % 100 %
Persentase Penyelenggaraan
Komuniasi Publik
12 bulan 100 % 100 % 100 %
Jumlah
Pengamanan
Penyelenggaraan Persandian pada
OPD Prov SulSel
12 bulan 61 61 61
14
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kominfo SP Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Sasaran Strategis
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase
2017 2018
Terwujudnya Peningkatan
kelancaran pelaksanaan tugas dengan hasil yang dicapai
cakupan pemenuhan pelayanan
administrasi perkantoran 100 % 100 % 100 %
100 %
Meningkatnya kapasitas dan
kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas
cakupan sarana dan prasarana
yg tersedia dan layak pakai
100 % 100 % 100 % 100 %
Terwujudnya Pelaksanaan kinerja yang optimal
Penjabaran Kegiatan Renstra ke dalam Renja
100 % 100 % 100 % 100 %
Persentase Capaian Kinerja dalam Evaluasi Renja
100 % 100 % 100 % 100 %
Terwujudnya Ketersediaan dan
meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik
Data /informasi Statistik
Sektoral
100 % 100 % 100 % 100 %
Meningkatnya Pemanfaatan TIK
dalam Pelayanan Publik
Jumlah Layanan Pemerintah
Provinsi Melalui Pemanfaatan
Teknologi Informasi
61
Layanan
61
Layanan
61
Layanan
61 Layanan
Persentase Pengelolaan
Informasi Publik
100 % 100 % 100 % 100 %
Persentase Penyelenggaraan
Komunikasi Publik
100% 100% 100% 100%
Jumlah pengamanan
penyelenggaraan persandian
pada OPD Prov Sulsel
47 OPD 47 OPD 47 OPD 47 OPD
2.3 Isu-isu Strategis
Pelaksanaan peran DISKOMINFO sebagai Lembaga teknis daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Komunikasi dan Informatika sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dihadapkan kepada beberapa tantangan dan
permasalahan pokok yang bersumber dari internal lembaga maupun secara eksternal, antara
lain:
1. Maraknya Berita Hoax
2. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Publik
3. Pemanfaatan Teknologi informatika (e-Government) dalam penyelenggaraan
pemerintahan belum optimal.
4. Data antar instansi belum terintegrasi, di mana setiap instansi memiliki program satu data
dengan format berbeda.
15
Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DISKOMINFO
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang
berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, maka
peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi
hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.
Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi
pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:
1. mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi
2. Peningkatan pengelolaan infrastruktur informatika dan sumberdaya pengelola informasi
3. Optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi pada setiap OPD untuk Peningkatan
peranan sehingga terjalinnya kerjasama dan keterpaduan langkah dalam penyediaan
informasi
4. Data antar instansi perlu diintegrasi, di mana setiap instansi memiliki program satu data
dengan format yang sama
2.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo-SP Tahun 2019
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Instansi pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang
penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk
mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian membantu Gubernur menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi
Selatan, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya, Dinas Komunikasi
Informatika Statistik dan Persandian menetapkan indicator kinerja utama untuk
menyelaraskan dalam penetapan indikator kinerja untuk tahun 2019 adalah :
16
Tabel 2.5.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo-SP Tahun 2019
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI PENGUKURAN
Terwujudnya
Peningkatan
kelancaran
pelaksanaan tugas dengan hasil yang
dicapai
Meningkatnya
kapasitas dan
kinerja SKPD
dalam pelaksanaan tugas
Terwujudnya
Pelaksanaan kinerja yang
optimal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan
Jumlah pelayanan yang
direncanakan x100%
Jumlah pelayanan yang dilaksanakan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
cakupan ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia dan layak pakai
Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia x100%
sarana dan prasaranan layak pakai
Program Peningkatan Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi di bidangnya;
2) Persentase Kehadiran Pegawai Jumlah Kehadiran Pegawai x100%
Jumlah Pegawai
Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD
Nilai Lakip OPD berdasar hasil Penilaian inspektorat Prov.SulSel
Meningkatnya
kualitas layanan data
dan informasi publik
Program Pengembangan Data
dan Informasi Statistik
Sektoral
cakupan ketersediaan data statistik
sektoral
Jumlah Data dan Informasi Statitik
Sektoral yang tersedia
x100%
Jumlah Perangkat Daerah
Prov.SulSel
Meningkatnya
Pemanfaatan TIK
dalam pelayanan
Publik
Program Pengembangan dan
Implementasi e-Government
Persentase Penerapan e-Government pada
lingkup Perangkat daerah
Jml Perangkat Daerah yang
menggunakan layanan Elektronik x 100%
Jumlah Perangkat Daerah
Prov.SulSel
Persentase perangkat daerah provinsi yang
memiliki database elektronik yang
terintegrasi
perangkat daerah provinsi yang
memiliki database elektronik yang
terintegrasi
x 100%
Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
pelayanan publik
Program
Pengembangan
Baruga Layanan
Publik
Persentase Pemanfaatan
Baruga Layanan
Masyarakat Secara
Elektronik
Jumlah Baruga Layanan Publik
mengunakan Electronik
Jumlah Layanan Publik
Program Pengelolaan
Komunikasi Publik
Persentase Komunitas
Masyarakat/Mitra Strategis
Pemerintah Daerah
Provinsi yang menyebarkan
informasi dan kebijakan
pemerintah dan pemerintah
provinsi
Jumlah Komunitas
Masyarakat/Mitra Strategis
Pemerintah Daerah
Provinsi yang menyebarkan
informasi dan kebijakan
pemerintah dan pemerintah
provinsi x 100%
Jumlah Komunitas
Masyarakat/Mitra Strategis
Pemerintah Daerah
Provinsi
Persentase Desiminasi dan
Layanan Informasi Publik
yang dilaksanakan sesuai
dengan Strategi komunikasi
(STRAKOM)
Jumlah Desiminasi dan
Layanan Informasi Publik
yang dilaksanakan sesuai
dengan Strategi komunikasi
(STRAKOM)
Jumlah Desiminasi dan
Layanan Informasi Publik
17
2.6 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai berikut indikator kinerja sasaran,dan rencana capainnya yang merupakan
representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Provinsi Sulawesi Selatan, di samping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi
tentang program kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui
dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
Pejabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian dapat dilihat pada table berikut ini:
Tabel 2.3 Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2019
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan
(Output) HASIL PAGU INDIKATIF
1 2 3 4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
100 % 2,203,200,000.00
Penyediaan Jasa Tenaga Non Pns Jumlah Surat yang Terkirim
1200 Surat 15,000,000.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan Dan Penggandaan
Jumlah jasa pengemudi kendaraan/supir
12 Bulan 201,600,000.00
Penyediaan Makanan Dan Minuman JUmlah Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran
12 Bulan 366,500,000.00
Pelaksanaan Dan Keikutsertaan Pameran
Jumlah Laporan 4 Laporan 57,100,000.00
Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
12 Bulan 18,000,000.00
Program Pengelolaan Informasi Publik
Persentase Layanan Konten Informasi terkait
program dan kebijakan
pemerintah dan pemerintah
provinsi berkualitas baik
Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan
pemerintah disiapkan OPD
Jumlah Perangkat Daerah
Prov.SulSel
Program Pemanfaat
Persandian dan Pengamanan
Informasi
Prosentase Komunikasi daerah yang
memanfaatkan persandian
Jumlah Perangkat Daerah yang
menggunakan Persandian dalam
Komunikasi antar Perangkat Daerah x 100%
Jumlah Perangkat Daerah
Prov.SulSel
18
1 2 3 4
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
100 % 1,073,205,000.00
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor / Asrama
Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara
3 Jenis 265,150,000.00
Pemeliharaan Rutin/berkala Dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/dinas
Jumlah kendaraan Dinas /Operasional yang diadakan/diganti suku cadangnya
0 Unit 60,000,000.00
Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kerja Kantor yang dipelihara
20 Unit 23,006,000.00
Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kerja Kantor yang dipelihara
1 Unit 10,000,000.00
Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi/aplikasi/website
Jumlah Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi/aplikasi/website
20 Unit 405,000,000.00
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA
% Capaian kinerja perangkat daerah yang termuat dalam perjanjian kinerja
100 % 649,735,000.00
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan
12 Laporan 216,500,000.00
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti forum PD
155 Orang 134,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan
5 Dokumen 186,210,000.00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi di bidangnya
100 % 415,050,000.00
% Kehadiran pegawai 100 %
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia
274 Pasang 235,050,000.00
PROGRAM Pengelolaan Informasi
% Informasi publik Pemerintah Daerah yang tersedia
100 %
1.763.100.000 % Sengketa Informasi yang diselesaikan
100 %
Cakupan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah
100 %
Pengelolaan Informasi Publik Jumlah Data Informasi
Publik dari OPD
500 Informasi
Publik 69.000.000
19
1 2 3 4
Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID
Jumlah Peserta 108 Orang 35.800.000
Rumusan Kebijakan Teknis Daerah terkait Layanan yang dikecualikan
Jumlah Rumusan Kebijakan
1 Rumusan Kebijakan
43.500.000
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik
Jumlah Pengelola PPID 47 OPD
Kab/Kota 58.000.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem PPID
Jumlah Infrastruktur Sistem Portal PPID
1 Portal 97.000.000
Sosialisasi Regulasi dan Kualitas Layanan Informasi Publik
Jumlah Peserta 100 Peserta 25.900.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Integrasi Sistem
Jumlah e-aplikasi yang terintegrasi
3 e-aplikasi sistem
122.000.000
Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan
1.180.000.000
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik
131.900.000
Program Pengelolaan Komunikasi Publik
1.713.100.000
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik
Jumlah Kab/Kota yang dinilai
24 Kab/Kota
200,000,000.00
Penyelesaian Sengketa Informasi Persentase Kasus yang Diselesaikan
100 100 1,655,800,000.00
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik
Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik
0 Laporan 50,000,000.00
Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat
Jumlah Layanan Pengelolaan Isu Publik Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat
2 Layanan 218,840,000.00
Literasi Media Sosial Jumlah Peserta Literasi 75 Orang 47,800,000.00
Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat Penyampaian informasi kepada Masyarakat
1 Pertunjukan
204,200,000.00
Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media
Jumlah Kerjasama Media Pengelolaan Opini Publik
2 Media 50,000,000.00
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Kab/Kota Prov Sulsel
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
5 Kab/Kota 79,800,000.00
Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Komunikasi
Tersedianya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Komunikasi
1 Paket 128,860,000.00
Peningkatan Sumber Daya Komunikasi
Jumlah Tenaga Komunikasi yang Terlatih
0 Orang 10,000,000.00
Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik
Penyampaian Informasi melalui Media
2 Media 110,500,000.00
Pengembangan Sumber Daya Informatika
Jumlah Sumber Daya Informatika yang ditingkatkan
13 Orang 80,000,000.00
20
1 2 3 4
Pameran Pembangunan Daerah
Penyebaran Informasi Pelaksanaan Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel
1 Laporan 81,942,739.00
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI E-Government
% perangkat daerah yang menggunakan domain dan Sub Domain resmi
100 % 9.641.502.075
Indeks PeGI Pemda Daerah (Nilai)
1.60
Pengelolaan Konten dan Berita Website Provinsi Sulsel
Jumlah Konten dan Berita yang tersedia
1700 Konten/Berita
229,940,000.00
Pengumpulan dan Pengelolaan Data dan Informasi Secara Digital Prov Sulsel
Jumlah Data dan Informasi yang dikumpulkan dan diolah
77 Objek Data/Informas
i 167,200,000.00
Monitoring Layanan Infrastruktur Jaringan dan Bandwith Pemprov Sulsel
Jumlah Acces Point Jaringan dan Bandwith Yang Termonitor
38 Akses Point
377,000,000.00
Peningkatan Akses Internet Pemprov Sulsel
Jumlah Kapasitas Bandwith Lingkup Kantor Gubernur
180 MBps 1,887,000,000.00
Evaluasi dan Monitoring Implementasi e-Government Pemprov dan Kab/Kota
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring Implementasi e-Government
47 OPD, Kab/Kota
90,000,000.00
Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart Province
Jumlah Command Center Provinsi Sulawesi
1 Command Center
1,949,360,000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN BARUGA LAYANAN PUBLIK
1.016.200.00
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK SEKTORAL
cakupan ketersediaan data statistik sektoral
100 % 461,750,000.00
Pengelolaan Kompilasi Data dan Informasi Statistik Sektoral
Jumlah Data dan Informasi Statistik Sektoral 24 Kab/Kota dan 45 OPD Prov Sulsel yan Dikompilasi
54 Data 127,500,000.00
Pengembangan Data Statistik Sektoral
Jumlah Laporan Pengembangan Data Statistik Sektoral OPD Prov Sulsel
1 Laporan 101,887,500.00
Pengumpulan, Updating dan Desiminasi Data Statistik Sektoral
Jumlah Laporan Data dan Informasi Statistik Sektoral yang dikumpul, di update dan didesiminasi
4 Laporan 67,500,000.00
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Data dan Informasi Statistik Sektoral ( e-data statistik sektoral )
Jumlah Sistem Aplikasi Pengolahan Data dan Informasi Statistik Sektoral
1 Aplikasi 200,000,000.00
21
1 2 3 4
Pengolahan dan Analisis Data dan Informasi Statistik Sektoral
Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Statistik Sektoral OPD Prov Sulsel
2 Laporan 71,200,000.00
Sosialisasi dan Bimtek Bidang Statistik Sektoral
Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi/Bimtek Kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan Bidang Statistik Sektoral
175 Orang 76,712,500.00
Monitoring dan Evaluasi Olahan Data Statistik Sektoral
Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Olahan Data Sektoral Kab/Kota dan OPD Prov Sulsel
2 Laporan 129,200,000.00
Forum Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Statistik Sektoral
Jumlah Kegiatan Forum Koordinasi Pengelola Data dan Informasi Statistik Sektoral Tingkat Pembina, Provinsi, Kab/Kota
2 Forum 51,000,000.00
Pengembangan Kerjasama dan Pengolahan Data dan Informasi Statistik Sektoral
Jumlah Pengembangan Kerjasama Pengolahan Data dan Informasi Statistik Sektoral dengan Kabupaten/Kota
24 Kab/Kota
62,500,000.00
Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Pengelola Statistik Sektoral
Jumlah Aparatur Diskominfo-SP yang mengikuti pengembangan kapasitas dan kompetensi
6 Orang 73,500,000.00
PROGRAM PEMANFAATAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI
% Komunikasi daerah yang memanfaatkan persandian
100 % 294,900,000.00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Jumlah OPD yang Pemerintah Prov Sulsel yang menggunakan Persandian
47 OPD 126,200,000.00
Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi melalui Persandian pada setiap OPD
Jumlah Kab/Kota yang diawasai dan di evaluasi penyelenggaraan Persandian
24 Kab/Kota
52,000,000.00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Rangka Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Jumlah Aparat Sipil Negara yang memahami Persandian
100 orang 182,400,000.00
Pengelolaan Tingkat Kerahasiaan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah Daerah
Jumlah Informasi di kecualikan yang di kelola Persandian
20 Informasi
dikecualikan 37,000,000.00
Pengelolaan Peralatan Sandi dan Jaring Komunikasi yang digunakan Pemerintah Daerah
Jumlah Peralatan Sandi dan Jaring Komunikasi yang digunakan Pemprov Sulsel
27 Palsan JKS
65,000,000.00
22
1 2 3 4
Pengelolaan Alat Pendukung Utama Persandian yang digunakan Pemerintah Daerah
Jumlah Alat Pendukung Utama Persandian yang digunakan Pemprov Sulsel
15 APU 187,400,000.00
Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Milik Pemerintah Daerah
Jumlah Sistem Perlindungan Informasi Milik Pemerintah
1 sistem 55,000,000.00
Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Publik yang dikecualikan milik Pemerintah Daerah
Jumlah Informasi Publik yang dikecualikan yang dilindungi
10 informasi
publik 55,000,000.00
Pengelolaan dan Perlindungan Informasi terbuka milik Pemerintah
Jumlah Informasi Terbuka milik Pemerintah yang dilindungi
2000 Informasi
terbuka 40,000,000.00
23
BAB III
TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Arah Kebijakan Nasional Bidang Komunikasi dan Informatika Arah kebijakan
umum nasional bidang komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam
dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tahun 2015 – 2019 sebagai
berikut :
Tujuan Sasaran Strategis
2 3
Menjadikan bidang komunikasi dan
informatika sebagai pendorong
pertumbuhan ekonomi dengan
menciptakan sektor TIK nasional beserta
ekosistemnya yang tangguh, efisien dan
berdaya saing internasional sehingga
tercipta peningkatan kesempatan kerja,
penurunan kemiskinan dan pengurangan
kesenjangan antar-wilayah dengan tetap
menjaga martabat, keamanan nasional,
kedaulatan dan kemandirian bangsa
1) Tersedianya Infrastruktur TIK* serta
pengembangan ekosistem TIK yang
merata dan efisien di seluruh wilayah
Indonesia
2) Tersedianya akses dan kualitas
informasi publik terkait kebijakan dan
program prioritas pemerintah yang
baik, cepat, tepat dan obyektif kepada
seluruh lapisan masyarakat Indonesia
3) Terwujudnya tata kelola Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang
bersih, efisiendan efektif
Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan
menyesuaikan atau mensinkronisasikan dalam tujuan sasaran yaitu :
24
Tujuan Sasaran Strategis
1 2
Meningkatkan Pengelolaan
Informasi dan Komunikasi
Publik
1. Meningkatkan Pengelolaan Informasi Publik Pemda
2. Terselenlenggaranya komunikasi public pemda
Meningkatkan Pengelolaan
domain
1. Menjamin Kedaulatan Informasi Pemda
2. Meningkatkan Efektifitas dan Efesiensi
Penyelenggaraan Pemda Melalui Pemanfaatan TIK
3. Meningkatkan Kualitas Layanan public Pemda
melalui pemanfaatan TIK
Menyediakan Data Statistik
Sektoral
1. Terlaksannaya Survey
2. Terselenggaranya Kompilasi Produk Admnistrasi
Meningkatkan Pengamanan
Informasi Pemda melalui
Persandian
1. Menjamin Pengamanan Informasi
2. Terlaksanannya OPD mengunakan Komunikasi
sandi dalam mengamankan informasi
3.2 Program dan kegiatan
Program/Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 terdiri dari 6 (enam) program dan 84 (Delapan Puluh Empat) Kegiatan,
dengan jumlah anggaran pokok Belanja Langsung Rp. 28.085.600.000,00 sebagai berikut :
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan Dan Penggandaan
3. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman
4. Kegiatan Pelaksanaan Dan Keikutsertaan Pameran
5. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
25
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama
2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan
Jabatan/Dinas
3. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website
3. PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
EVALUASI
1. Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
2. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Perangkat Daerah
3. Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
4. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
5. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI e-GOVERNMENT
(Prioritas)
1. Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Command Centre
2. Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optic (FO) Prov. Sulsel
3. Kegiatan Peningkatan Akses Internet Bandwith
4. Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Perangkat Keras
5. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
6. Kegiatan Monitoring Layanan Infrastruktur Jaringan dan Bandwith Prov. Sulsel
7. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya e-Government
8. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Aplikasi
6. PROGRAM PENGEMBANGAN BARUGA LAYANAN PUBLIK
1. Kegiatan Pengembangan Baruga Layanan Publik
2. Pengelolaan Konten Dan Berita Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
7. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
26
1. Kegiatan Komisi Informasi Prov Sulsel
2. Kegiatan Sosialisasi Regulasi dan Kualitas Layanan Informasi Publik
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelola Informasi Publik
4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas PPID
5. Kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik
6. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik
7. Kegiatan Rumusan Kebijakan Teknis Daerah Terkait Layanan yang Dikecualikan
8. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID
9. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana PPID
8. PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
1. Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Komunikasi
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Komunikasi Publik
3. Kegiatan Pelaksanaan Kemitraan Lembaga Media
4. Kegiatan Literasi Media Sosial
5. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik
6. Kegiatan Gelar Aksi Pertunjukan Rakyat
7. Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
Kab/Kota Prov Sulsel
8. Kegiatan Pengelolaan Isu Publik, Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat
9. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK
SEKTORAL
1. Kegiatan Penyusunan Validasi Data Output dan Interpretasi Output Data Statistik
2. Kegiatan Pembangunan Sistem Satu Data Statistik
3. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Statistik
4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
5. Kegiatan Bimbingan Teknis
6. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan
7. Kegiatan Manajemen Produk Diseminasi
8. Kegiatan Sinkronisasi antara Data dengan Metadata
9. Kegiatan Pengelolaan Hasil Analisis Data
10. Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Data melalui Forum Satu Data
11. Kegiatan Membangun Implementasi Rancangan Pengumpulan Data
12. Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data OPD
13. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengumpulan Data Statistik Sektoral
14. Kegiatan Integrasi Data, Klasifikasi Data, Penginputan Data dan Agreagat Data
Statistik Sektoral
27
15. Kegiatan Pengelolaan Hasil Pengolahan Data
10. PROGRAM PEMANFAATAN PERSANDIAN DAN PENGAMANAN INFORMASI
1. Kegiatan Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Resiko Aset Informasi atau Sistem
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Kegiatan Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Insiden Keamanan Informasi
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
3. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Keamanan Informasi di
Bidang Penanggulangan dan Pemulihan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
4. Kegiatan Pembentukan Computer Security Incident Respons Team (CSIRT) di
Lingkungan Pemerintah Daerah
5. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Intra Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Implementasi dan Pengelolaan Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi
7. Kegiatan Penyusunan Peraturan tentang tata Kelola/Manajemen dan Prosedur Teknis
Operasional Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi
8. Kegiatan Pengelolaan Alat Pendukung Utama Persandian yang Digunakan
Pemerintah Daerah
28
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
tahun 2019, menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan
perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan
dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2019 yang tidak terlepas dari dokumen
Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD. Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi
acuan dalam dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang
oleh para pimpinan manajemen dan seluruh Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik
dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja
dimasa datang.
29
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-
Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian Tahun 2019.
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi
Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rancangan Rencana Kerja ini merupakan
gambaran arah dan tujuan awal dari proses pelaksanaan program dan kegiatan
dalam mencapai tujuan pelayanan publik Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan
Persandian Tahun 2019.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi
masukan dalam rangka perbaikan terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas
Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2019.
Makassar,
Kepala Dinas,
Ir. H.Andi Hasdullah,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196104 198603 1 022
30
