Upload
dangtruc
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang Penelitian
Memasuki era globalisasi dewasa ini salah satu tantangan terbesar yang
dihadapi oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah adalah bagaimana
menampilkan aparat yang professional, memiliki etos kerja yang tinggi,
keunggulan kompetitif dan kemampuan dalam menjalankan tugas serta fungsinya
juga memenuhi aspirasi masyarakat serta terbebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme. Tantangan tersebut merupakan hal yang beralasan mengingat secara
empirik masyarakat di daerah menginginkan agar aparat pemerintah dalam
menjalankan tugas-tugasnya dapat bekerja secara optimal yang akhirnya dapat
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Citra buruk mengenai pelayanan publik telah menjadi ‘anekdot’ di dalam
masyarakat, karena pelayanan yang diberikan cenderung tidak memuaskan dan
sangat rumit. Persepsi tersebut muncul, karena para pelayan pada sektor publik
bekerja dalam kerangka institusi dan hukum yang kaku, menghalangi efisiensi dan
kemampuan merespon tuntutan publik, sehingga birokrasi publik bersikap terlalu
formal dan bergantung pada peraturan tertulis.
Faktor lain yang berkontribusi terhadap citra dari birokrat, yaitu sering
berbuat salah dalam mengambil keputusan dan melemparkan tanggungjawab
kepada orang lain dengan bersembunyi dibalik keputusan-keputusan yang tidak
jelas dan menggunakan bahasa yang berbelit-belit serta simbolistis. Dalam
2
mengambil keputusan manajer publik seharusnya dapat membuka diri untuk
menerima kritik dari otoritas internal maupun publik, sehingga tidak merasa
khawatir untuk mengambil keputusan dengan cepat yang sering menjadi opini
negatif. Salah satu upaya untuk mengatasi citra buruk sektor publik tersebut
dilakukan melalui peningkatan kompetensi pada sektor publik dengan cara
melakukan peningkatan profesionalisme birokrasi.
Aparatur yang dibutuhkan saat ini, aparatur yang memiliki karakteristik
kerja yang unggul, mampu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang
menuntut kemampuan diri dan kualitas kerja yang diharapkan untuk
mengembangkan dirinya agar dapat bekerja secara mandiri menuju
profesionalisme birokrasi yang handal dan terpercaya. Berkaitan dengan
profesionalisme birokrasi Harits (2006: 6) menyatakan bahwa:
Profesionalisme birokrasi yang andal dimaksud aparatur atau pegawai yang bekerja pada setiap unit pelayanan pemerintahan dalam berbagai level, memiliki keahlian dan keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya dan memiliki tanggungjawab moral atau etika profesi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan lingkungannya sebagai bagian dari kewajiban kebijakannya.
Pemahaman di atas menunjukkan bahwa birokrasi publik yang andal
mempunyai daya kritis, tepat dan cepat dalam menangani pekerjaan serta
berorientasi pada aturan yang dipakai dalam menangani berbagai masalah dengan
menempatkan orang-orang sesuai dengan keahlian, sehingga setiap posisi penting
dipegang oleh orang-orang yang menganut faham profesionalisme yang berbasis
pada kinerja individu, kelompok dan organisasi untuk menciptakan kinerja
pegawai secara keseluruhan.
3
Kinerja pegawai dimaksud berkaitan dengan hasil kerja yang dicapai oleh
pegawai, baik secara perorangan maupun organisasi sesuai dengan wewenang dan
tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan
tidak melanggar hukum sesuai dengan aturan moral dan etika organisasi.
Pemahaman mengenai kinerja pegawai dikemukakan oleh Sentono dalam Dharma
(1985: 2) sebagai berikut: “Kinerja/performance adalah hasil kerja yang dapat
dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing”. Pelaksanaan suatu
pekerjaan dinilai memenuhi standar yang baku bila mengacu pada hasil pekerjaan
yang telah ditetapkan, sehingga mencapai hasil dan sasaran kerja yang telah
ditargetkan dan dicapai secara maksimal, termasuk kinerja pegawai pada
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan Peraturan Gubernur jawa Barat Nomor 73 Tahun 2009
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas
otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok
tersebut, Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat,
dibantu oleh unit organisasi: Subbagian Perencanaan dan Program, Subbagian
Keuangan serta Subbagian Kepegawaian dan Umum.
4
Merujuk tugas pokok dan fungsi di atas, terlihat bahwa tugas yang
diemban oleh Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
dengan segala permasalahan yang dihadapinya mengalami kesulitan dalam
pelaksanaannya. Proses pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi akan semakin lancar, apabila kinerja pegawai berjalan dengan tepat
sesuai dengan prosedur yang ada. Pada kenyataannya kinerja pegawai pada
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat tidak berjalan
sesuai dengan aturan yang menyebabkan tidak lancarnya pelaksanaan kerja secara
memadai.
Berdasarkan hasil penelitian awal, ditemukan masalah-masalah yang
berkaitan dengan rendahnya kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator
masalah sebagai berikut:
1. Kualitas kerja pegawai rendah. Contohnya: pada Subbagian Perencanaan dan
Program, dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) belum sesuai dengan peraturan KemenPAN-RB
Nomor 3 Tahun 2014, sehingga diperlukan perbaikan berulang kali.
Penyusunan LAKIP selalu mengalami perbaikan hingga 5-6 kali sebelum
disetujui, hal ini mengakibatkan terjadi keterlambatan dalam proses
penyelesaiannya. Keterlambatan ini disebabkan karena ketepatan, ketelitian
dan mutu kerja pegawai masih rendah.
5
2. Keandalan kerja pegawai masih rendah. Contohnya: pada Subbagian
Kepegawaian dan Umum, dalam melaksanakan pengelolaan data kepegawaian
tidak dilakukan dengan rapi dan terorganisir. Hal ini terlihat dalam kondisi di
mana pegawai tidak terampil dalam mengelola data kepegawaian yang
seharusnya disimpan dalam 1 berkas, kenyataannya disimpan dalam 5 berkas
serta dalam format yang berbeda, sehingga data kepegawaian tidak terkelola
dengan baik. Akibatnya ketika data seorang pegawai dibutuhkan memerlukan
waktu yang cukup lama untuk mencarinya.
Tabel 1
Laporan Kinerja Pegawai
No. Jenis Kegiatan Ketentuan Realisasi Keterangan
1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Selesai tanpa perlu banyak perbaikan.
Diperlukan perbaikan berulang hingga 5-6 kali.
Tidak sesuai dengan peraturan KemenPAN-RB. Mutu kerja pegawai masih rendah.
2. Pengelolaan data kepegawaian Dinas.
Disimpan dalam 1 berkas dan format yang sama.
Disimpan dalam 5 dengan format yang berbeda-beda.
Pengelolaan data pegawai tidak efektif. Keterampilan kerja pegawai masih rendah.
Sumber: Hasil penelitian (2015).
Masalah yang teridentifikasi di atas, peneliti menduga terkait dengan
Profesionalisme Birokrasi belum dijalankan secara penuh oleh pimpinan
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Berangkat dari
latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian yang lebih
mendalam dan komprehensif yang akan penulis lakukan dalam bentuk penelitian
6
melalui penulisan tesis dengan merumuskan judul: ANALISIS PENGARUH
PROFESIONALISME BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA
SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
JAWA BARAT.
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti
mengemukakan pernyataan masalah (Problem Statement), yaitu rendahnya
Kinerja Pegawai yang diduga disebabkan oleh belum dilaksanakannya Aspek-
aspek Profesionalisme Birokrasi secara penuh. Selanjutnya berdasarkan
pernyataan masalah tersebut dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:
1. Berapa besar pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai
pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
2. Berapa besar pengaruh Profesionalisme Birokrasi yang ditentukan Aspek-
aspek Profesionalisme Birokrasi: Aspek Pengetahuan; Aspek Keterampilan
dan Aspek Ketaatan Kode Etik terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian
1. Menganalisis besarnya pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja
Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Barat.
2. Mengembangkan konsep teori pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap
Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Barat.
3. Menerapkan secara teoritis Profesionalisme Birokrasi dalam memecahkan
masalah Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat.
1.3.2. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah
keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan
Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan
kepada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
8
BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS
2.1. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan
kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian
yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam
penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang mengkaji aspek dan faktor dari
fungsi administrasi secara luas dikemukakan dalam bahasan di bawah ini.
2.1.1. Hasil Penelitian Agus Hanafiah (2012)
Hanafiah (2012) melakukan penelitian tentang Analisis Dampak
Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Pengembangan Karir
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini didasarkan pada
masalah pokok, yaitu Kinerja Pegawai rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh
belum dijalankannya dimensi-dimensi Kompetensi Pegawai secara menyeluruh
pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa
Barat.
Pendekatan dalam penelitian ini tentang Kompetensi dan Kinerja Pegawai
dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori
induknya untuk mengembangkan khasanah Ilmu Administrasi Publik.
Metode penelitian yang digunakan, metode explanatory survey. Metode ini
digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang dalam hal ini digunakan
9
untuk meneliti pengaruh Kompetensi Pegawai (X) sebagai variabel bebas terhadap
Kinerja Pegawai (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan analisis
kuantitatif melalui penggunaan Metode Analisis Jalur (Path Analysis) yang
dimaksudkan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel Kompetensi Pegawai
terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Jawa Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, pengaruh
Kompetensi (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y) 87,35%. Adapun pengaruh
variabel lain () terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 12,65%.Sedangkan secara
parsial, pengaruh Kompetensi (X) yang terdiri dari lima dimensi Kompetensi yang
meliputi: Dimensi Task Skills (X1) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap
Kinerja Pegawai (Y) sebesar 5,91%, Dimensi Task Management Skills (X2)
berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 17,10%,
Dimensi Contingency Management Skills (X3) berpengaruh secara signifikan
terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 14,13%,Dimensi Job Role Environment
Skills (X4) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y)
sebesar 9,41% dan Dimensi Transfer Skills (X5) berpengaruh secara signifikan
terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 40,8%. Dari ke lima dimensi Kompetensi
yang memberikan pengaruh dominan secara parsial terhadap Kinerja Pegawai,
yaitu Dimensi Transfer Skills (X5) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja
Pegawai (Y) sebesar 40,8%.
10
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kompetensi
berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang
Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Bahwa
secara menyeluruh Kompetensi telah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan
faktor-faktor Kinerja Pegawai.
2.1.2. Hasil Penelitian Eri Kusmara Wardhana (2014)
Wardhana (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh Profesionalisme
Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Penelitian ini didasarkan pada
masalah pokok, yaitu rendahnya Kinerja Pegawai yang diduga disebabkan oleh
belum dijalankannya aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi secara menyeluruh
pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota
Banjar.
Pendekatan dalam penelitian ini tentang Profesionalisme Birokrasi dan
Kinerja Pegawai dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik
sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah Ilmu Administrasi
Publik. Metode penelitian yang digunakan, metode explanatory survey. Metode
ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang dalam hal ini digunakan
untuk meneliti pengaruh Profesionalisme Birokrasi (X) sebagai variabel bebas
terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini
menggunakan analisis kuantitatif melalui penggunaan Metode Analisis Jalur (Path
Analysis) yang dimaksudkan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel
11
Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Cipta Karya,
Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Profesionalisme
Birokrasi (X) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) Dinas Cipta
Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar sebesar
69,13%. Adapun pengaruh variabel lain () terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar
30,87%.
Selanjutnya pengaruh secara parsial Profesionalisme Birokrasi (X) yang
terdiri dari tiga aspek Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai (Y)
yaitu: Aspek Pengetahuan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai
(Y) sebesar 36,47%, Aspek Keterampilan (X2) tidak berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar -6,83% dan Aspek Ketaatan kode etik (X3)
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 39,49% Dari ke tiga
Aspek Profesionalisme Birokrasi yang memberikan pengaruh dominan secara
parsial terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar, yaitu Aspek Ketaatan kode etik (X3)
berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 39,49%.
Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme
Birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas
Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Bahwa
secara menyeluruh Profesionalisme Birokrasi telah dilaksanakan dan dijalankan
sesuai dengan dimensi-dimensi Kinerja Pegawai.
12
2.1.3. Relevansi dengan Hasil Penelitian Terdahulu
Setelah memaparkan hasil penelitian dari Hanafiah (2012) dan Wardhana
(2014), dapat dilihat relevansi keterkaitan antara hasil penelitian di atas dengan
penelitian yang dilakukan peneliti pada tabel berikut ini:
Tabel 2
Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Tesis Peneliti
No. Nama Peneliti/
Judul Teori Penelitian
Terdahulu
Teori yang digunakan
peneliti
Persamaan/ Perbedaan
1. Hanafiah (2012) Analisis Dampak Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
Dimensi-dimensi Kompetensi Pegawai dari Moeheriono (2009: 15).
Faktor-faktor Kinerja Pegawai dari Campbell dalam Mahmudi (2007: 20)
Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi dari Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994: 291).
Faktor-faktor Kinerja Pegawai dari Mangkunegara (2004: 75).
Sama-sama membahas kinerja pegawai.
Teori yang digunakan berbeda.
Variabel bebas berbeda.
Objek penelitian berbeda
2. Wardhana (2014) Pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar
Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi dari Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994: 291).
Faktor-faktor Kinerja Pegawai (Miner dalam Sudarmanto, 2009: 11-12).
Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi dari Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994: 291).
Faktor-faktor Kinerja Pegawai dari Mangkunegara (2004: 75).
Sama-sama membahas profesionalisme birokrasi dan kinerja.
Teori yang digunakan berbeda.
Objek penelitian berbeda
Sumber: Diolah peneliti (2015).
13
Setelah memahami berbagai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan
penelitian peneliti, maka tampak tingkat keaslian penelitian ini, sehingga
penelitian terdahulu menjadi daya dukung dan memberikan inspirasi bagi peneliti
untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan orisinal.
2.1.4. Lingkup Administrasi Publik
Sebelum menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan profesionalisme
birokrasi dan kinerja pegawai terlebih dahulu dikemukakan lingkup administrasi
publik dan implementasi kebijakan publik sebagai konsep yang mengemukakan
pendapat para ahli. Di samping itu untuk memperkuat kajian teoritik yang
berkaitan dengan pemahaman administrasi publik dan implementasi kebijakan
publik sebagai ciri bahwa tulisan ini membahas tentang kajian adminstrasi
publik.
Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke
waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan
masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Menurut
Pfifner (1975: 6) menyatakan bahwa: “Public adminisration is a process
concerned with carrying out public policied, encompassing innumerable skills
an techniques large numbers of people”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa,
administrasi publik adalah suatu proses bersangkutan dengan kebijakan-kebijakan
pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga
jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Kasim
(1994: 8) menyatakan bahwa:
14
Perkembangan administrasi publik di suatu negara banyak dipengaruhi oleh dinamika masyarakatnya, di mana keinginan masyarakat tersalur melalui sistem politik, sehingga administrasi publik dapat merasakan tantangan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang selalu berubah.
Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal di
Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan
disebut administrasi publik, merupakan salah satu aspek dari kegiatan
pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu
administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya
dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu
sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistem politik di suatu negara. Oleh
karena itu Kasim (1994: 8) menyatakan:
Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula terhadap implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh para pembuat kebijakan politik.
Pemahaman di atas, memperlihatkan bahwa administrasi publik
berdampak pada tingkat perumusan kebijakan, juga pada implementasi
kebijakan karena administrasi publik memiliki tujuan program yang ditentukan
oleh para perumus kebijakan negara. Menurut Dimock dalam Suradinata
(1993: 33) bahwa “the administration process is an integral part of political
process of the nation”. Dengan demikian proses administrasi sebagai proses
politik merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa. Hal ini bisa
dipahami. karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi pada
dasarnya administrasi publik itu berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar
15
proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.
Kontek politik, administrasi publik sangat berperan dalam perumusan
kebijakan negara. Hal ini dikemukakan oleh Henry Terjemahan Lontoh (1993:
33) yang menyebutkan bahwa: “For the later of the twentieth century, the
public bureaucracy has been the locus of public policy formulation and the
major determinant of where this county is going”. Pendapat tersebut
menyatakan bahwa pada abad ke 20, birokrasi publik telah menjadi bagian dari
kebijakan publik dan faktor penentu bagi proses peradaban yang sedang maju.
Administrasi publik telah dipandang sebagai bagian yang sama
pentingnya dengan fungsi pelaksanaan kebijakan negara (public policy
implementation). Birokrasi pemerintah telah menjadi wadah perumusan
kebijakan negara dan penentu utama ke mana negara itu akan dituju. Pendapat
tersebut di dukung oleh Gordon dalam Henry terjemahan Lontoh (1988: 21-22)
yang menyatakan:
Birokrasi pemerintah semakin dituntut untuk menerapkan unsur-unsur efisiensi agar penggunaan sumber daya berlangsung secara optimal di sektor publik. Selain itu, dituntut adanya keahlian administratif sehingga dapat diwujudkan pemerintahan yang efisien atau dengan perkataan lain, pejabat dalam administrasi pemerintah dapat ditingkatkan menjadi lebih profesional.
Berdasaskan pendapat di atas, sebaiknya birokrasi pemerintah melakukan
tindakan efisien dalam penggunaan perangkat lunak maupun perangkat keras
dan juga menempatkan orang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Menurut
Gordon dalam Henry terjemahan Lontoh (1988: 6) menyatakan bahwa ciri dari:
16
Administrasi publik tercermin dari definisi dan individu yang bertindak sesuai dengan peranan dan jabatan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan.
Pendapat tersebut secara implisit menganggap bahwa administrasi publik
terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Terminologi tentang kebijakan
publik (public policy) itu sendiri menurut Wahab (1997: 2), bahwa “kebijakan
publik menggunakan istilah yang berbeda-beda, karena memang ada yang
menggunakan terminologi public policy dengan istilah kebijakan publik dan
ada pula yang menggunakan istilah kebijaksanaan publik”. Tetapi
tampaknya para ahli lebih banyak yang menggunakan istilah kebijakan publik.
Istilah kebijakan mengarah kepada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan
publik yang bentuknya bisa berupa peraturan perundangan dan keputusan-
keputusan, sedangkan kebijaksanaan lebih menitik beratkan kepada fleksibilitas
sesuatu kebijakan. Adanya perbedaan pengertian tersebut sebenarnya karena
munculnya dua konteks istilah yang berbeda, baik dalam konteks Indonesia
maupun dalam konteks Inggris, sehingga mengembangkan pengertian dan makna
yang berbeda dipahaminya.
Walaupun mengandung makna yang berbeda antara istilah kebijakan
publik dan kebijaksanaan publik, tetapi hakekat kedua istilah tersebut terkait
dengan hasil rumusan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga kenegaraan sebagai hasil rumusan dari berbagai aspirasi yang diambil
dari berbagai kelompok kepentingan di dalam masyarakat. Selanjutnya produk
keputusan dimaksud dijadikan sebagai produk administrasi publik yang harus
17
dijalankan oleh lembaga-lembaga negara sebagai kebijakan negara yang harus
diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
Gordon dalam Kasim (1994: 12) menyatakan pemahanan mengenai peran
administrasi publik sebagai berikut:
Administrasi publik mempunyai peranan yang lebih besar dan lebih banyak terlibat dalam perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal tersebut telah mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi publik yang ruang lingkupnya mulai mencakup analisis dan perumusan kebijakan (policy analysis and formulation), pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan (policy implementation) serta Pengawasan Melekat dan penilaian hasil kebijakan tersebut (policy evaluation).
Administrasi publik pada dasarnya tercermin dari tindakan individu sesuai
dengan peranan dan jabatan yang diimplementasikan melalui peraturan
perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga negara baik legislatif, eksekutif dan
peradilan negara yang berlaku pada suatu negara yang mengeluarkan peraturan
dan perundangan tersebut. Hakekatnya administrasi publik terlibat dalam seluruh
proses kebijakan publik untuk dijadikan landasan dalam melakukan dan
memberikan pelayanan pada masyarakat sebagai implementasi kebijakan publik.
Menurut Atmosudirdjo (1982: 9) memberikan definisi administrasi publik
sebagai “organisasi dan administrasi dari unit-unit organisasi yang mengejar
tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa
organisasi dan administrasi dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian
tujuan. Sedangkan Kristiadi (1994: 3) menyebutkan:
Tujuan kenegaraan sebagaimana dimaksud adalah upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan berbagai barang-barang publik (public goods) dan memberikan pelayanan publik (public service).
18
Pendapat di atas, tampak bahwa tujuan negara di arahkan pada
kesejahteraan rakyat dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang prima
pada masyarakat. Siagian (1994: 8) memberikan pengertian administrasi sebagai
“keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah
dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.
Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa pendekatan administrasi publik
Indonesia berhubungan dengan peranan birokrasi pemerintah, baik pada tingkat
pusat maupun tingkat daerah. Pengaruh perilaku aparatur dalam
mengimplementasikan berbagai kebijakan publik akan mewarnai budaya
organisasi birokrasi yang pada gilirannya akan berpengaruh pada tingkat kinerja
birokrasi dalam sistem administrasi publik secara keseluruhan.
Pendekatan administrasi publik sebagaimana diuraikan di atas, sangat
berhubungan dengan aparatur pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Hal
ini dinyatakan oleh Wahab (1997: 41) yang menyebutkan bahwa:
Pembuat kebijakan publik adalah para pejabat-pejabat publik, termasuk para pegawai senior pemerintah (public bureaucrats) yang tugasnya tidak lain adalah untuk memikirkan dan memberikan pelayanan demi kebaikan umum (public good).
Pemahaman di atas, tampak bahwa pembuat kebijakan publik itu terdiri
dari para pejabat publik yang bertugas menjadi pemikir guna memberikan
pelayanan umum. Selanjutnya Wahab (1997: 48) yang mengutip dari Fisterbuch
membagi kebijakan publik ke dalam lima unsur sebagai berikut:
1. Keamanan (security). 2. Hukum dan ketertiban umum (law and order). 3. Keadilan (justice).
19
4. Kebebasan (liberty). 5. Kesejahteraan (welfare).
Penyelenggaraan berbagai kegiatan di atas, pada dasarnya merupakan
kegiatan administrasi publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah.
Adanya kesejajaran fungsi antara politik dan administrasi dalam praktek
kenegaraan, menjadikan politik mempunyai hubungan yang erat sekali dengan
administrasi telah membantah pendapat yang mendikotomikan antara politik dan
administrasi sebagaimana dinyatakan Goodnow dalam Islamy (1994: 3) bahwa:
Pemerintah mempunyai dua fungsi yang berbeda (two distinct functions of government), yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau perumusan pernyataan keinginan negara (has to do with policies or expressions of the state will), sedangkan fungsi administrasi adalah yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut (has to do with the execution of the policies).
Pendapat yang lain tidak sedikit yang menyatakan bahwa pada
kenyataannya pakar administrasi menyetujui adanya dikotomi antara politik dan
administrasi sebagaimana dikemukakan Goodnow. Karena pada dasarnya peranan
birokrasi pemerintahan bukan saja melaksanakan kebijakan negara. tetapi juga
berperan pula dalam merumuskan kebijakan. Peranan kembar yang dimainkan
oleh birokrasi pemerintah tersebut. memberikan gambaran tentang pentingnya
administrasi publik dalam proses politik.
Konteks di atas, secara praktis menyatakan bahwa tugas birokrasi
pemerintah Indonesia merupakan sebagian saja dari fungsi administrasi publik,
karena lebih banyak sebagai pelaksana (the execution or implementation) atas
kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan-badan politik melalui mekanisme dan
20
proses politik dalam sistem Demokrasi Pancasila yang telah dianut selama kurun
waktu setengah abad. Dalam konteks perumusan kebijakan, maka peran
administrasi publik sebagaimana dikemukakan Presthus dalam Kristiadi (1994:
24) bahwa: “Public administration involves the implementation of public policy
which has been determined by representative political bodies”. Pendapat tersebut
menyatakan bahwa administrasi publik menyangkut implementasi kebijakan
publik yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
Pernyataan Presthus di atas, mengindikasikan bahwa administrasi bukan
sekedar melaksanakan kebijakan negara (public policy) melainkan juga terlibat
dalam proses perumusan kebijakan negara dan penentuan tujuan serta cara-cara
pencapaian tujuan negara tersebut. Dalam konteks ini, maka administrasi publik
tidak hanya berkaitan dengan badan-badan eksekutif melainkan pula seluruh
lembaga-lembaga negara dan gabungan antar lembaga tersebut satu sama lainnya.
Dengan demikian, perumusan kebijakan negara (public policy) yang semula
merupakan fungsi politik telah menjadi fungsi administrasi publik.
Uraian di atas, menunjukkan bahwa administrasi publik yang dalam
tingkat operasional dilakukan oleh birokrasi pemerintah memiliki peranan yang
lebih besar karena banyak terlibat tidak hanya dalam tingkat implementasi
kebijakan (policy implementation), tetapi terlibat pula dalam tingkat perumusan
kebijakan (policy formulation) dan evaluasi kebijakan (public policy evaluation).
Peranan administrasi publik dalam proses politik, menurut Islamy
(1994: 9) “telah semakin dominan, yaitu terlibat dalam proses perumusan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan negara”. Dengan kata lain,
21
administrasi publik tidak hanya memainkan peranan instrumental (instrumental
role) saja melainkan juga aktif dalam peranan politik. Dengan demikian,
perumusan kebijakan negara merupakan hal yang sangat penting dalam
administrasi publik. Menurut White dalam Silalahi (1989: 17) menyebutkan
bahwa: “Public administration consists of all those operations having for their
purpose the fulfill or enforcement of public policy”. Pendapat tersebut
menyatakan bahwa administrasi publik terdiri dari semua kegiatan untuk
mencapai tujuan atau melaksanakan kebijakan.
Administrasi publik mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan,
diantaranya melaksanakan kebijakan publik dengan penuh kesungguhan.
Pandangan yang sama dikemukakan oleh Piftner dan Presthus dalam Silalahi
(1989: 18) yang menyebutkan bahwa: “Public administration may be defined
as the coordination of individuals and group efforts to carry out public policy”.
Pendapat tersebut menyatakan bahwa administrasi publik kiranya dapat
dirumuskan sebagai sarana koordinasi dari individu-individu dan kelompok
dalam melaksanakan kebijakan negara.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa tampak hubungan
antara kebijakan administrasi publik dan kebijakan negara yang pada unsurnya
dapat dilihat dari fungsinya. Menurut Silalahi (1989: 21) tingkat perumusan
haluan negara meliputi:
1. Tingkat kelembagaannya, sedangkan perumusan adalah mencanangkan dan menetapkan lembaga yang berperan sebagai perumusan kebijakan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
22
a. Mempunyai wewenang untuk menetapkan atau menentukan kebijakan yang harus diikuti oleh pemerintah.
b. Mempunyai wewenang untuk menyatakan kehendak publik dalam bentuk hukum.
c. Secara penuh memegang political authority. 2. Tingkat pelaksanaan haluan negara dalam pengertian
administrasi negara mencakup tingkat pelaksanaan haluan negara dan sering disebut sebagai tingkat administrasi.
Berdasarkan pendapat-pendapat di atas sangatlah jelas bahwa terdapat
hubungan antara kebijakan negara dengan administrasi publik dan keduanya
berkaitan dengan politik, karena memang setiap kehendak politik masuk dalam
kebijakan negara yang digariskan. Sedangkan di lain pihak, tingkat pelaksanaan
kebijakan. yaitu birokrasi sebagai bagian dari administrasi publik juga aspirasinya
masuk ke dalam penyusunan kebijakan negara.
Saat ini, para ahli administrasi publik tidak hanya secara tradisional
mengartikan “public administration”, semata-mata hanya bersifat kelembagaan
seperti halnya negara. Tetapi telah meluas dalam kriteria hubungan antara
lembaga dalam arti negara dengan kepentingan publik (public interest). Dengan
demikian dalam konsep demokrasi modern, menurut pemahaman Islamy (1994:
10) dikatakan sebagai berikut:
Kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik (public opinion) juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan (tercermin) dalam kebijakan-kebijakan negara. Oleh karena itulah, maka kebijakan negara harus selalu berorientasi kepada kepentingan publik.
Berdasarkan uraian-uraian di atas, tampak bahwa politik administrasi
publik dan perumusan kebijakan negara masing-masing memiliki peran sendiri,
23
tetapi satu sama lain sangat erat berkaitan dengan masalah-masalah kenegaraan.
Selanjutnya Webster sebagaimana dikutip Wahab dalam Putra (2001: 81)
merumuskan implementasi kebijakan sebagai berikut:
Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).
Implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan melaksanakan keputusan
negara, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan,
perintah presiden maupun dekrit presiden. Pemahaman lebih lanjut tentang
pelaksanaan kebijakan dirumuskan oleh Udodji dalam Putra (2001: 79)
menyatakan bahwa: “The execution of policies is not more important than
policy-making. Policy will remain dreams or blue prints file jackets unless they
are implemented”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan
adalah suatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan
kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang
bagus, yang tersimpan dengan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.
Selanjutnya Anderson dalam Putra (2001: 165) menjelaskan bahwa Implementasi
kebijakan publik merupakan kegiatan pengoprasian program yang mempunyai
tiga pilar kegiatan, antara lain:
1) Organisasi, yaitu penataan sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program tersebut dapat berjalan.
2) Interpretasi, yakni penafsiran program agar menjadi rencana yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan.
3) Penerapan, yaitu pelayanan sesuai dengan tujuan.
24
Implementasi kebijakan publik pada dasarnya melibatkan berbagai pihak
meskipun dengan persepsi dan kepentingan yang berbeda, bahkan sering terjadi
pertentangan kepentingan antar lembaga atau pihak yang terlibat. Van Meter dan
Van Horn dalam Winarno, (2002: 102) membatasi implementasi kebijakan, yaitu
sebagai berikut:
Sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencangkup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
Perlu ditekankan di sini bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan
dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi
oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi
terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai
implementasi kebijakan tersebut.
2.1.5. Lingkup Profesionalisme Birokrasi
Berbicara mengenai profesionalisme birokrasi, secara konseptual
profesionalisme merupakan sebuah konsep dalam Ilmu Administrasi dan
Manajemen khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia.
25
a. Konsep Profesionalisme Birokrasi
Secara estimologi Ndraha (2000) menguraikan pengertian profesionalisme,
sebagai berikut:
Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris professionalism. Asal katanya profess (to lay claim to, pengakuan, pernyataan), kemudian profession (pekerjaan yang ditekuni dan dikuasai benar-benar), dan professional (seorang yang mempunyai profession, menurut cara yang sesuai dengan profession), serta professionalism adalah professional character, spirit, or methods.
Pendapat di atas, menjelaskan bahwa profesionalisme berkaitan dengan
pengalaman tentang sesuatu yang dikuasai sesuai dengan keahlian. Pamudji
(1994: 20-21) lebih lanjut menyatakan bahwa profesionalisme berasal dari akar
kata profesi, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah profession, yang berarti:
A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work; as teaching engineering, writing, etc. Dari kata dasar profession ini kemudian muncul kata jadian professional yang artinya engage in special occupation for pay etc dan professionalism yang artinya professional quality, status etc.
Pemahaman di atas, menunjukkan bahwa profesionalisme berarti keahlian
bersifat spesifik. Sejalan dengan ragam bahasa yang berkembang, istilah profesi,
profesional dan profesionalisme, selanjutnya disebut oleh Pamudji (1994: 22)
sebagai lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki
keahlian tertentu, keahlian mana diperoleh melalui pendidikan dan latihan yang
mendalam. Lebih lanjut Pamudji (1994:22) mengartikan seorang yang profesional
itu digolongkan pada:
26
Seseorang yang tergolong profesional, yang berarti memiliki atau dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatan-kegiatan (pekerjaan) diantaranya pelayanan publik dengan mempergunakan keahliannya itu, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik mutunya, lebih cepat prosesnya, mungkin lebih bervariasi, yang kesemuanya mendatangkan kepuasan pada warga masyarakat.
Penjelasan di atas menunjukkan bahwa profesionalisme sangat terkait
dengan tingkat kemampuan seseorang dalam melaksanakan bidang
pekerjaaannya, bekerja secara cepat dalam memproses suatu pekerjaan secara
tepat, sehingga orang yang membutuhkan keahliannya merasa puas atas pekerjaan
yang diselesaikannya tersebut. Pandangan lain tentang profesionalisme di
ungkapkan oleh Storch dalam Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994:
197) bahwa:
Seorang profesional menganalisis problem atas dasar pengetahuan dalam bidang tertentu, dengan cara yang objektif dan independen dari kepentingan pribadi dan diarahkan pada kepentingan terbaik kliennya. Dalam kenyataan, tugas profesional adalah mengetahui apa yang terbaik bagi kliennya bahkan bila klien itu tidak mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.
Pandangan Storch ini memberi makna bahwa seseorang itu akan disebut
profesional bukan saja karena kemampuan pengetahuan dan keterampilan serta
berperilaku yang baik, namun dituntut mampu memberikan sesuatu tindakan yang
baik guna membantu orang lain. Berbagai alternatif solusi dan kendala yang
dihadapi oleh kliennya dapat disampaikan dengan mudah dan jelas sehingga
memberi rasa kepercayaan dan kepuasan kepada kliennya itu. Selanjutnya pada
bagian lain Nader dalam Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994: 198)
memberi pengertian mengenai profesionalisme ini, sebagai berikut:
27
Profesionalisme merupakan suatu kemampuan dan keahlian untuk menghubungkan badan pengetahuannya dengan badan pengetahuan lain untuk mencapai tujuan bersama; kemampuan untuk membela perbedaan pendapat secara etik, tidak hanya dalam organisasi itu sendiri, melainkan juga perbedaan pendapat dari anggota-anggotanya.
Pandangan Martin dan Schinzinger tersebut di atas, tergambar bahwa
kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi dari suatu badan (instansi pemerintah)
membutuhkan kehadiran orang-orang (pegawai) yang memiliki pengetahuan yang
memadai, memiliki kemampuan dan keahlian untuk membangun organisasi
mencapai tujuan dengan menggunakan etika sebagai landasan dalam menciptakan
sebuah komunikasi yang harmonis, baik secara internal maupun eksternal.
Secara konkrit pengertian profesionalisme dapat merujuk pada pandangan
Pamungkas (1996: 206-207) yang mengemukakan bahwa:
Manusia profesional dianggap sebagai manusia berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keahlian serta berkemampuan mengekspresikan keahliannya itu bagi kepuasan orang lain atau masyarakat dengan memperoleh pujian. Ekspresi keahlian tersebut tampak dalam cara berprilaku, analisa dan keputusan-keputuhannya. Hasil kerja secara profesional selalu memuaskan orang lain dan mempunyai nilai tambah atau moral dan etika yang tinggi. Profesionalisme selalu dikaitkan dengan efisiensi dan keberhasilan, dan menjadi sumber bagi peningkatan produksi, pertumbuhan, kemakmuran dan kesejahteraan, baik dari individu pemilik profesi maupun masyarakat lingkungannya.
Predikat profesionalisme yang disandang oleh seseorang merupakan
tanggungjawab yang berat terutama dalam aktivitasnya memberikan pelayanan
yang terbaik atau prima kepada masyarakat yang membutuhkan bantuannya.
Kinerja yang ditunjukkannya itu senantiasa berorientasi pada rasa kepuasan dan
rasa percaya kepada kliennya (pelanggan). Dengan demikian melihat uraian-
28
uraian di atas, tampak bahwa konsep profesionalisme berkaitan dengan seseorang
yang harus memiliki kemampuan pengetahuan dan kemampuan keahlian yang
didasari pada ilmu pengetahuan tertentu dalam melakukan pekerjaannya, mau
menerima tanggung jawab moral terhadap masyarakat atau lingkungannya sebagai
bagian dari kewajiban profesionalnya.
a. Ciri-ciri Profesionalisme
Profesionalisme dan kemajuan (progress) merupakan dua hal yang saling
berkaitan. Kemajuan suatu lembaga (institusi) atau organisasi ditentukan oleh
keprofesionalan dari pengelolanya. Dengan demikian institusi atau organisasi
yang semakin maju akan menuntut pula peningkatan profesionalisme. Bila tidak,
institusi atau organisasi tersebut akan semakin tertinggal bahkan akan mengalami
kemunduran, seperti dikatakan oleh Sanjaya (1996: 125) bahwa:
Kondisi persaingan saat ini menjadikan profesionalisme sebagai sumber kekuatan. Kunci terbesar untuk meraih keberhasilan pun terletak pada kemampuan meningkatkan profesionalisme, dalam arti melaksanakan aktifitas usaha secara efisien, efektif dan produktif, sehingga kondisi usaha dapat bertahan dan berkembang (survive).
Tuntutan seperti ini tentu tidak terkecuali berlaku juga pada institusi
pemerintahan sebagai penyedia layanan publik. Umumnya profesionalisme
berkaitan erat dengan keterampilan, pengetahuan/keahlian, dan kemampuan yang
diperlukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam mengelola
sebuah institusi, sebagaimana dikemukakan oleh Pamungkas (1996: 206),
profesionalisme pada dasarnya mengandung 3 (tiga) unsur yang terkait dengan
erat satu dengan lainnya, yaitu:
29
1. Kapasitas atau stok keahlian yang bersumber pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Moral atau etika, dan perilaku atau tindak tanduk, baik secara individu maupun kelompok.
3. Pelayanan terhadap orang, masyarakat atau lingkungan.
Setiap kehidupan organisasi apapun bentuknya, kapasitas sumberdaya
manusia yang unggul setidaknya-tidaknya harus memiliki ciri dari ketiga unsur
tersebut di atas, agar memenuhi standar profesionalisme. Pandangan yang hampir
senada dengan itu, dikemukakan oleh Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo
(1994:196) bahwa seorang yang profesional hares memenuhi kriteria umum
sebagai berikut:
1. Mencapai standar prestasi (pengetahuan) dalam pendidikan, kemampuan bekerja, maupun kreatifitas dalam merekayasa yang membedakan mereka dari teknisi dan teknolog kerekayasaan (keahlian).
2. Mau menerima tanggung jawab moral, paling tidak yang paling dasar, terhadap masyarakat, maupun terhadap majikan, klien, kolega, dan bawahan, sebagai bagian dari kewajiban profesional mereka. Kriteria terakhir ini memberikan dimensi moral pada terminologi “profesionalisme” yang konsisten dengan fakta bahwa “perilaku yang tidak profesional” kerap digunakan sebagai sinonim dari “perilaku yang tidak etis”.
Kriteria profesionalitas yang disandang oleh setiap aparatur birokrasi
pemerintah tentunya sangat berbeda dengan profesionalitas yang dimiliki oleh
pegawai yang bekerja pada organisasi swasta atau organisasi profesi lainnya.
Tuntutan profesionalitas yang dimiliki oleh setiap birokrasi aparatur/pemerintah
selain kemampuan pengetahuan dan ketrampilan sesungguhnya lebih pada
kemampuan dedikasi yaitu kemampuan melayani publik sesuai dengan fungsi
utama pemerintahan dalam melayani publik tanpa diskriminasi, bekerja sesuai
30
prinsip-prinsip pelayanan dan berdisiplin, bertangggungjawab serta mentaati etika
dalam memberikan pelayanan yaitu kemampuan melayani masyarakat dengan
memberikan pelayanan yang semakin efisien dan efektif sesuai dengan standar,
pelayanan sehingga kinerja pelayanan pemerintahan menjadi produktif.
Bila merujuk pada pandangan Schein dalam Handoko (1997: 14)
menguraikan karakteristik profesionalisme sebagai berikut:
1. Para profesional membuat keputusan atas dasar prinsip-prinsip umum.
2. Para profesional mendapatkan status mereka karena mencapai standar kerja tertentu, bukan karena favoritisme atau karena suku bangsa atau agamanya dan kriteria politik atau sosial lainnya.
3. Para profesional harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat, dengan disiplin untuk mereka yang menjadi kliennya.
Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu di atas, profesionalitas
seseorang berkaitan erat dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dan
rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Oleh
karena itu seseorang yang dikatakan profesional dapat pula ditunjukkan dari
kemampuan diskresi, yaitu kemampuan melayani masyarakat sesuai dengan
keinginan dan kebutuhannya, bekerja tanpa meminta petunjuk atau instruksi
atasan. Hal itu dilakukan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh
produk layanan pemerintah yang menjadi kebutuhannya.
Seorang profesionalisme juga pada hakikatnya merupakan hasil daya guna
potensi-potensi keterampilan, kemahiran, dan keahlian secara optimal yang
bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh moral atau
etika, di mana segala potensi tersebut dipergunakan untuk melayani masyarakat
31
sebagai partner klien. Profesionalisme tidak memandang perbedaan dan menuntut
perlakuan yang sama bagi setiap masyarakat sebagai partner dan customer.
Setiap aparatur yang profesional harus mempunyai karakteristik seperti
yang diuraikan tersebut dan tercermin dalam perilaku sehari-hari ketika
berhadapan dengan masyarakat (demander) dari berbagai jenis layanan yang
disediakan oleh pemerintah (provider), Seperti yang dikemukakan oleh Levoy
terjemahan Effendi dan Purwandianto (1986: 17) bahwa “seorang
profesionalisme pada umumnya bertindak bukan berdasarkan apa adanya
atau kualitas tersembunyi, tetapi dapat dilihat dari penampilan profesional
itu yang tampak”. Dengan demikian tampak bahwa reaksi orang terhadap
terhadap profesionalisme tergantung dari cara, sikap dan ucapan orang tersebut
dalam bertingkah laku.
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Birokrasi
Profesionalisme birokrasi bukanlah suatu produk yang tercipta secara
seketika, melainkan produk dari suatu proses yang dicapai melalui berbagai tahap
dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk meningkatkan profesionalisme
birokrasi, memerlukan pemikiran yang tangguh dan kebijakan yang mantap dalam
berbagai kegiatan bagi pengembangan aparat. Siagian (1990: 211),
mengemukakan bahwa profesionalisme mencakup hal-hal berikut:
1. Perencanaan tenaga kerja (manpower planning). 2. Pengembangan sumber daya insani. 3. Citra pengetahuan dan ketrampilan (skills profile). 4. Jabatan struktural dan fungsional. 5. Pendidikan dan latihan.
32
Guna memberdayakan organisasi pemerintah dalam memberikan
pelayanan yang prima kepada masyarakat, maka sedini mungkin proses
perencanaan sumberdaya manusia tenaga aparatur perintahan perlu di lakukan
melalui proses rekruitmen yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan satuan unit
pelayanan. Demikian pula dalam proses penempatan pada jabatan struktural atau
jabatan fungsional perlu memperhatikan kualitas kepribadiannya yang berkaitan
dengan pengetahuan, pengalaman dan penguasaan teknologi, sehingga diperoleh
orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat pula. Di samping itu, untuk
meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, maka diperlukan berbagai
pendidikan pelatihan atau kursus keahlian bila dibandingkan dengan mengadakan
pendidikan penjenjangan. Hal ini dikarenakan pembentukan kapasitas sumber
daya manusia perlu disertai dengan berbagai pendidikan dan pelatihan teknis,
sehingga ke depan sumberdaya manusia sebagai aparatus pemerintahan itu
memiliki kemampuan atau kualitas dalam memberikan pelayanan prima kepada
masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut di atas dikemukakan oleh Pamudji (1994:
23) bahwa:
Untuk menciptakan Profesionalisme Birokrasi negara dalam konteks makro terkait kepada pengembangan sumber daya manusia, sedangkan dalam konteks mikro terkait dengan pengembangan karier. Kedua hal ini saling mengisi, dengan demikian profesionalisme akan dicapai melalui pendidikan dan latihan serta diperkaya dengan pengalaman praktek.
Pembentukkan kualitas sumberdaya manusia aparatus pemerintahan dalam
jangka waktu pendek, keberadaannya perlu dilakukan secara konsisten dan
berkelanjutan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan teknis. Kurangnya
33
pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis kepada setiap aparatus pemerintah yang
memiliki tugas dan tangungjawab dalam melayani masyarakat terutama pada
posisi front line seperti aparat yang bertugas di kelurahan dan kecamatan maupun
dinas yang secara teknis operasional berhubungan langsung dengan masyarakat
telah menyebabkan pelayanan pemerintahan menjadi kurang berkualitas di mata
masyarakat. Oleh karena itu, cukup wajar bila Sanjaya (1996: 125)
mengemukakan bahwa:
Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi lebih profesional. Tentunya hanya dapat terlaksana apabila penguasaannya didasarkan pada skill, knowledge dan pendidikan yang menunjang, di samping motivasi dan orientasi attitude yang prima yang didasarkan pada loyalitas terhadap pekerjaan, jujur, objektif, memiliki dedikasi dan keinginan yang kuat untuk maju dan mengembangkan diri.
Pendidikan dan pelatihan teknis tentunya diselenggarakan dalam upaya
membentuk sikap dan perilaku yang tanggap bagi setiap aparatur pemerintahan
untuk bekerja melayani masyarakat sesuai dengan fungsi organisasi atau unit
pelayanan pemerintahan.
Pola-pola manajemen dan organisasi kepegawaian dalam proses
pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatus pemerintahan
selama ini memang telah dilaksanakan dengan baik, namun demikian rangkaian
instrumen sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa
dipisahkan dan bersifat mekanik, sehingga manakala salah satu instrumen tidak
berfungsi dapat menyebabkan instrumen lainnya menjadi tidak efektif.
34
Pola pengembangan profesionalitas pegawai itu dapat merujuk pada
pandangan Rasyid (1997: 73) bahwa untuk menciptakan Profesionalisme
Birokrasi terdapat beberapa segi yang perlu menjadi perhatian untuk dibenahi,
yaitu: “(1) pola rekruitmen; (2) pemahaman atas komitmen profesional; (3)
promosi karier; (4) kesejahteraan; (5) etika birokrasi”. Dengan demikian
pembentukan aparat yang profesional harus dimulai sejak dari perekruitan sampai
dengan perhatian terhadap kesejahteraan dari aparat itu sendiri, sehingga faktor-
faktor tersebut akan senantiasa berkaitan satu dengan yang lain dalam
pembentukan aparat yang profesional.
2.1.6. Lingkup Kinerja Pegawai
Kinerja mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah
produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha
untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Dengan
kata lain kinerja diartikan sebagai pencapaian penugasan kawajiban dan outcome
yang dihasilkan pada fungsi jabatan atau aktivitas jabatan atau aktivitas selama
periode waktu tertentu. Kinerja bukan hanya menyangkut kuantitas atau sejumlah
hasil yang bisa dihitung, tetapi juga termasuk kualitas atau mutu pekerjaan.
Menurut Moeheriono (2009: 60), menyatakan bahwa kinerja didefinisikan sebagai
berikut:
Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.
35
Pendapat di atas, dapat ditafsirkan bahwa kinerja dapat diketahui dan
diukur jika individu atau sekelompok pegawai telah mempunyai kriteria atau
standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. Menurut Widodo
(2005: 78) menyatakan bahwa: “kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan
menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti
yang diharapkan”. Pengertian mengenai kinerja tersebut, dapat diasumsikan
bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas
kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Selanjutnya Sedarmayanti
(2001: 50) mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut:
Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi.
Pendapat tersebut menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil atau
keluaran dari suatu proses, maksudnya kinerja mempunyai hubungan yang erat
dengan produktivitas kerja, karena merupakan indikator dalam menentukan usaha
untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mengadakan pengukuran atau
penilaian terhadap kinerja disuatu organisasi merupakan hal yang sangat penting.
Jamari dalam Rivai (2009: 633), mengemukakan pengertian kinerja
pegawai sebagai: “perwujudan wewenang, tugas dan tanggungjawab yang
dibebankan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan oleh
organisasi”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa kinerja pegawai dapat
36
diartikan sebagai pencapaian penugasan kawajiban dan outcome yang dihasilkan
pada fungsi jabatan atau aktivitas jabatan atau aktivitas selama periode waktu
tertentu.
Ungkapan tersebut menyatakan bahwa standar kinerja perlu dirumuskan
guna dijadikan tolok ukur dalam mengadakan perbandingan antara apa yang telah
dilakukan dengan apa yang diharapkan, kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan
yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar dimaksud dapat pula dijadikan
sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah
dilakukan. Faktor-faktor yang dijadikan ukuran kinerja menurut pendapat Mitchell
dalam Sedarmayanti (2001: 51) adalah: “faktor kemampuan (ability) dan faktor
motivasi (motivation) yang dirumuskan sebagai berikut: Human performance
= Ability + Motivation”. Kedua faktor ini merupakan prasayarat dari ukuran
kinerja seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sebagai tanggungjawab
terhadap tugas-tugasnya. Selanjutnya Mitchell dalam Sedarmayanti (2001: 51)
mengemukakan mengenai pengukuran kinerja berdasarkan pada aspek-aspek
kinerja sebagai berikut:
1. Kualitas kerja. 2. Ketepatan waktu. 3. Inisiatif. 4. Kemampuan. 5. Komunikasi.
Keempat aspek di atas, merupakan standar umum mengukur kinerja
pegawai pada berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Menurut
Moeheriono (2009: 61) melalui model mitra-lawyer, mengukur kinerja pegawai
(individu) dipengaruhi oleh 7 faktor sebagai berikut:
37
1. Harapan mengenai imbalan. 2. Dorongan. 3. Kemampuan. 4. Kebutuhan dan sifat. 5. Persepsi terhadap tugas. 6. Imbalan internal dan eksternal. 7. Persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja.
Ketujuh faktor tersebut merupakan standar pengukuran kinerja seseorang
atau sekelompok orang di dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif, sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggungjawab pegawai yang
bersangkutan. Adapun tujuan pengukuran kinerja menurut Mahmudi (2007: 14)
dikemukakan sebagai berikut:
1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. 2. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai. 3. Memperbaiki kinerja periode berikutnya. 4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan
keputusan pemberian reward dan punishment. 5. Memotivasi pegawai. 6. Menciptakan akuntabilitas publik.
Rumusan tujuan pengukuran kinerja tersebut merupakan tolak ukur
pengukuran kinerja pada sektor publik untuk menentukan tingkat ketercapaian
organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai keberhasilan suatu
organisasi menurut Moeheriono (2009: 74) harus melihat critical success factor
(CSF), yaitu area yang mengidentifikasikan kesuksesas kinerja pada unit kerja
organisasi. Untuk lebih jelasnya dilihat pada tabel sebagai berikut.
38
Tabel 3
Critical Success Factor (CSF)
No. Keberhasilan Utama
Organisasi (CSF) Tujuan Strategik Indikator Kinerja
1. Layanan berkualitas tinggi dan tepat waktu.
Memantau dan mengendalikan pada pelayanan setiap waktu.
Pelayanan yang tepat waktu.
2. Karyawan yang berkualitas tinggi.
Memantau proses penerimaan dan seleksi karyawan untuk menghasilkan karyawan yang berkualitas.
Tingkat keterampilan karyawan sesuai dengan tugas pekerjaan.
3. Sistem keuangan yang baik dan teratur.
Menciptakan sistem keuangan yang efektif dan efisien.
Efektivitas sistem pelaporan keuangan.
4. Hasil produk yang berkualitas.
Membuat produk yang berkualitas dan dapat diterima pasar.
Jumlah omset penjualan.
Sumber: Moeheriono (2009: 75).
CSF merupakan area yang menggambarkan preferensi manajerial dengan
memperhatikan variabel kunci yang dapat dipergunakan sebagai indikator kinerja
atau sebagai masukan dalam menentukan indikator kinerja. Mahmudi (2007: 16-
18) mengemukakan tentang tahapan kinerja sektor publik sebagai berikut:
1. Tahap perencanaan kinerja. Semua kegiatan harus didahului dengan adanya perencanaan, karena masa depan penuh dengan ketidakpastian dan kebolehjadian.
2. Tahap pelaksanaan kinerja. Setelah kontrak kerja disepakati, tahap berikutnya adalah implementasi, dalam hal ini manajer bertanggungjawab untuk melakukan pengorganisasian, pengkoordinasian, pengendalian, pendelegasian dan pengarahan kepada bawahannya.
3. Tahap penilaian kinerja. Kinerja dinilai untuk menentukan kesuksesan atau kegagalan. Penilaian kinerja digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan organisasi.
4. Tahap review/telaah kinerja. Manajer dan bawahan melakukan pertemuan untuk mengkaji kinerja membahas hasil yang telah dicapai dan faktor-faktor kinerja yang mendukung pencapaian prestasi.
39
5. Tahap pembaharuan dan pengontrakan ulang. Tahap untuk revisi tahap pertama, yaitu menetapkan kembali akuntabilitas kinerja yang harus dipenuhi organisasi.
Kelima tahap kinerja sektor publik tersebut dalam pelaksanaannya harus
berjalan melalui proses sistematis. Untuk itu, perlu dibuat desain sistem
manajemen kinerja yang tepat untuk mencapai kinerja optimal. Mahmudi (2007:
20) mengemukakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi kinerja sebagai
berikut:
1. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (skill), kemampuan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
2. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
4. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi.
5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.
Berdasarkan sistem penilaian kinerja tradisional, kinerja hanya dikaitkan
dengan faktor personal, tetapi kenyataannya kinerja sering diakibatkan oleh
faktor-faktor lain di luar faktor personal seperti sistem, situasi, kepemimpinan
atau kerja tim. Lebih lanjut Miner dalam Sudarmanto (2009: 12) mengemukakan
4 dimensi kinerja pegawai yang menjadi standar penilaian hasil kerja sebagai
berikut:
1. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan dan kecermatan dalam bekerja.
2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan atau keluaran.
40
3. Penggunaan waktu, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan dan keefektipan kerja.
4. Kerjasama, yaitu kemampuan bekerjasama dengan orang lain, saling memahami dan pengertian.
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor
kinerja pegawai itu berkaitan dengan kualitas, kuantitas, penggunaan waktu dan
kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas keorganisasian. Penilaian kinerja itu
perlu dilakukan di dalam setiap organisasi. Begitu pula dalam organisasi
pemerintahan, penilaian kinerja sangat penting perannya, karena dari hasil
penilaian kinerja tersebut akan dapat dijadikan landasan ataupun dasar untuk
peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat secara terus menerus. Di
lain pihak, ukuran kinerja juga membantu masyarakat untuk mengevaluasi apakah
tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk
pelayanan-pelayanan tersebut. Pengukuran kinerja yang lebih diarahkan pada
masalah tertentu, yaitu bahwa penilaian kinerja adalah suatu sasaran dan proses
sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk
menentukan efisiensi dan efektivitas tugas-tugas organisasi dalam pencapaian
sasaran.
2.2. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir yang akan diuraikan pada bagian ini difokuskan dalam
menentukan tujuan dan arah penelitian serta untuk memilih referensi yang relevan
dengan variabel yang akan diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan
mengemukakan teori utama sebagai basis pemikiran untuk menjelaskan struktur
41
hubungan antara aspek-aspek yang terlibat dalam kontelasi masalah
Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai.
Sobandi (2002: 64) mengemukakan konsep profesionalisme sebagai:
“suatu tingkah laku, atau suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang
menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi”. Pemahaman tersebut
menunjukkan bahwa profesionalisme merupakan tingkah laku yang disertai
kualitas keahlian dari seseorang yang menyandang profesi tertentu. Adapun
profesionalisme birokrasi dikemukakan Siagian (2000: 163) sebagai berikut:
Profesionalisme birokrasi adalah keandalan pegawai dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas tersebut terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh para klientele.
Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa profesionalisme birokrasi
berkaitan dengan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang disertai
dengan kualitas, ketepatan dan kecermatan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan organisasi. Menurut Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo
(1994: 192) mengemukakan aspek-aspek profesionalisme birokrasi sebagai
berikut:
1. Aspek Pengetahuan, berkaitan dengan pemahaman dan penguasaan secara baik dan jelas mengenai peraturan pelayanan, pemahaman bidang kerja dan kemampuan memberikan penjelasan.
2. Aspek Keterampilan, berkaitan dengan kehandalan menggunakan peralatan kantor, menguasai sistem operasional dan prosedur serta memahami kebutuhan atau keinginan publik.
3. Aspek Ketaatan Kode Etik, berkaitan dengan rasa tanggungjawab dan penampilan perilaku administrator untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku,
42
seperti taat kepada kode etik, sikap dan perilaku melayani dan selalu menjaga citra organisasi.
Berdasarkan aspek-aspek profesionalisme birokrasi di atas, dapat
dinyatakan bahwa setiap aparatur birokrasi dalam menjalankan tugasnya harus
profesional yang memiliki aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek kode
etik yang dapat memberi pengaruh terhadap kinerja pegawai. Adapun pemahaman
kinerja pegawai, antara lain dikemukakan Mangkunegara (2004: 75) bahwa:
“Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
Pengertian di atas dapat dipahami bahwa kinerja pegawai merupakan
penampilan kerja atau hasil kerja dari seorang atau sekelompok orang pegawai
dalam melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerja secara optimal sebagai suatu
proses pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Lebih lanjut
Mangkunegara (2004: 75) menyatakan 4 (empat) faktor Kinerja Pegawai yang
menjadi standar penilaian hasil kerja sebagai berikut:
1. Kualitas Kerja yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan dan kebersihan.
2. Kuantitas Kerja meliputi output rutin dan non rutin atau ekstra.
3. Keandalan atau dapat tidaknya seorang pegawai diandalkan, yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan, inisiatif, kehati-hatian serta kerajinan.
4. Sikap yang meliputi sikap pegawai lain, pekerjaan serta kerjasama terhadap organisasi.
43
Berdasarkan pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor
kinerja pegawai itu berkaitan dengan kualitas, kuantitas, keandalan dan sikap
pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas keorganisasian. Setelah dijelaskan
kerangka berpikir variabel Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai
menurut ahli, selanjutnya dikemukakan keterkaitan antara kedua variabel yang
dikemukakan oleh Harits (2006: 15) sebagai berikut:
untuk meningkatkan kinerja pegawai yang efektif perlu dibangun profesionalisme birokrasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan memiliki sikap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati.
Pandangan di atas, tampak bahwa kinerja organisasi yang efektif akan
tercipta dengan adanya profesionalisme birokrasi yang memiliki keterampilan,
kecakapan dan memiliki sikap konsisten di dalam melaksanakan tugas sebagai
pelayan publik. Untuk melihat hubungan keterkaitan variabel Profesionalisme
Birokrasi dan Kinerja Pegawai dapat dilihat pada gambar berikut ini:
44
Gambar 1
Paradigma Berpikir tentang
Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai
2.3. Hipotesis
Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka berpikir di atas, penulis
mengajukan hipotesis utama sebagai berikut:
1. Besarnya Profesionalisme Birokrasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai
pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
45
2. Besarnya Profesionalisme Birokrasi yang ditentukan oleh: Aspek
Pengetahuan; Aspek Keterampilan dan Aspek Ketaatan Kode Etik
berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
46
BAB III
OBYEK DAN METODE PENELITIAN
3.1. Obyek Penelitian
Obyek penelitian merupakan wilayah atau daerah penelitian di mana
peneliti melakukan penelitian. Objek penelitian dilakukan pada Sekretariat Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Uraian mengenai objek
penelitian ini dibahas dalam paragraf di bawah ini.
3.1.1. Gambaran Umum tentang Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
merupakan salah satu bagian unit organisasi dari Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2009, tugas pokok Sekretariat Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yaitu, menyelenggarakan
koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan
program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Dalam melaksanakan
tugas pokok tersebut di atas, Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas.
b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat.
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
47
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membawahkan unit organisasi sebagai
berikut:
1. Subbagian Perencanaan dan Program
Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas pokok
melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program. Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Subbagian Perencanaan dan
Program mempunyai fungsi:
1) Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program kerja Sekretariat
dan Subbagian Perencanaan dan Program.
2) Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan
program Dinas yang meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan
perfilman, pemasaran.
3) Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program
Dinas yang meliputi kepariwisataan, kebudayaan, kesenian dan perfilman,
pemasaran.
4) Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan program UPTD.
2. Subbagian Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
administrasi keuangan di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
1) Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan
tidak langsung Dinas.
48
2) Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan
Dinas.
3) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD.
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum
Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan
perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud,
Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi:
1) Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan
karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi
kepegawaian lainnya.
2) Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan rumah tangga.
3) Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan,
kearsipan dan perpustakaan.
4) Pelaksanaan tugas kehumasan Dinas.
5) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Dinas.
3.1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan
memiliki Struktur organisasi yang menggambarkan seluruh bagian dari unit-unit
kerja antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Untuk melihat struktur
49
organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat secara utuh
dikemukakan sebagai berikut:
Sumber: Perda Jabar No.21 Tahun 2008.
Gambar 2
Struktur Organisasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
merupakan bagian unit kerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Barat. Selanjutnya struktur organisasi Sekretariat Dinas Pariwisata dan
50
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat beserta unit kerja yang diawahinya dapat dilihat
pada bagan struktur berikut ini:
Sumber: Perda Jabar No.21 Tahun 2008.
Gambar 2
Struktur Organisasi
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
3.1.3. Kondisi Umum Pegawai Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Gambaran umum mengenai keadaan pegawai pada Sekretariat Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan responden
pada penelitian ini, secara ringkas dikemukakan pada tabel berikut:
51
Tabel 3
Keadaan Pegawai berdasarkan Golongan dan Jabatan
No. Nama NIP Gol. Jabatan
1. H. Agus E. Hanafiah, S.Sos.,M.A.P
19720207 199202 1 002 IV/a Sekretaris
2. Drs. H. Rohana, MM. 19640914 198603 1 016 IV/a Kasubbag Kepegawaian & Umum
3. Nurwiyoto, S.Sos., M.Si 19671128 199003 1 003 IV/a Pelaksana 4. Dra. Diah Purnamawati 19650318 199303 2 003 III/d Pelaksana 5. Hj. Rita Mutiawati, S.A.P 19620921 198803 2 003 III/d Pelaksana 6. Sujoko, S.Sos 19681203 198903 1 008 III/d Pelaksana 7. Agus Sutikno, S.Sn. 19671123 200003 1 003 III/d Pelaksana 8. Tapip Wahyu N., S.Pd. 19660608 199403 1 009 III/d Pelaksana 9. Rusmadi 19671208 199003 1 006 III/b Pelaksana 10. Cecep Darmawan 19621023 199203 1 002 III/b Pelaksana 11. Memi Sumiarsih 19670929 199203 2 008 III/b Pelaksana 12. Misja 19650120 199308 1 001 III/b Pelaksana 13. Suciningrum 19610420 199103 2 003 III/b Pelaksana 14. Silfian Anggraeni, S.Sos. 19800405 201001 2 004 III/b Pelaksana 15. Irwan Setiawan, S.S. 19831029 201001 1 002 III/b Pelaksana 16. Ecep Sulaeman, A.Md. 19741202 199602 1 001 III/a Pelaksana 17. Ace Supriatna, A.Md. 19801122 200901 1 001 II/d Pelaksana 18. Wawan Winardi B. 1962060 2198103 1 006 II/d Pelaksana 19. Martodjo 19580610 199103 1 003 II/c Pelaksana 20. Ruhiman 19750206 200701 1 005 II/c Pelaksana 21. Kadarisman 19690508 200701 1 018 II/c Pelaksana 22. Asep Sulaeman 19660708 200901 1 001 II/b Pelaksana 23. Yuli Purnomo 19740708 200901 1 001 II/b Pelaksana 24. Rani Jaelani 19791221 200901 1 001 II/b Pelaksana 25. Erna Ratna Mutiara 19760721 201001 2 001 II/b Pelaksana 26. Caca 19690709 200701 1 011 II/b Pelaksana 27. Sukaeri 19600407 198503 1 007 II/a Pelaksana 28. Abdurohim 19640927 200701 1 002 II/a Pelaksana 29. Silvy Saptia 19860215 201412 2 002 II/a Pelaksana 30. Ason Soegiarto 19600406 200604 1 001 I/c Pelaksana 31. Ujang Rustandi 19780602 200901 1 002 I/c Pelaksana 32. Nunung Jubaedah, SE.Ak.
M.Si. 19681213 199803 2 005 IV/a Kasubbag
Keuangan 33. Nani Partini, SE. 19670522 198903 2 006 III/d Pelaksana
52
No. Nama NIP Gol. Jabatan
34. Hj. Euis Nurhayati, S.Pd. 19600924 199012 2 001 III/d Pelaksana 35. Ernita, S.Sos 19690103 199003 2 005 III/d Pelaksana 36. Tika Sartika, S.Pd 19661104 199303 2 006 III/d Pelaksana 37. Eva Purnamawati, BA. 19610320 198603 2 005 III/c Pelaksana 38. Siti Komalasari 19681030 198903 2 004 III/c Pelaksana 39. Erliah 19581116 198102 2 001 III/b Pelaksana 40. Tintin Sumartini 19600116 198203 2 002 III/b Pelaksana 41. Sri Setyaningsih 19581224 198303 2 005 III/b Pelaksana 42. Rully Siti Fatia 19630115 198803 2 007 III/b Pelaksana 43. Asep Wahyu 19610915 198708 1 001 III/b Pelaksana 44. Isuy Suryati 19611116 198903 2 003 III/b Pelaksana 45. Mohamad Taofik 19640719 198903 1 004 III/b Pelaksana 46. Siti Aminah 19660917 199003 2 005 III/b Pelaksana 47. Dedeh Mardhiyah 19680801 199103 2 005 III/b Pelaksana 48. Rusfandi, SE. 19820106 201001 1 002 III/b Pelaksana 49. Acep Tedi Kustedi 19600927 198503 1 008 III/b Pelaksana 50. Heri Wibowo, SST 19750629 200701 1 005 III/a Pelaksana 51. Soleh 19651019 198810 1 001 III/a Pelaksana 52. Andi Rahman I., A.Md. 19770523 201101 1 001 II/d Pelaksana 53. Saeful Anwar 19830519 200901 1 001 II/b Pelaksana 54. Iwan Darmawan, SH. 19621218 198703 1 006 III/d Kasubbag Perenc.
& Program 55. Dra. Heni Fajria R.,
M.Hum. 19640613 199103 2 004 IV/a Pelaksana
56. Dra. Al Kustiati 19640315 199103 2 005 III/d Pelaksana 57. Asep M., S.Sos., MM. 19671216 199303 1 003 III/b Pelaksana 58. Soni I., S.Pd.,MM 19790812 201001 1 004 III/b Pelaksana 59. M. Hardirat M., S. Sos. 19820711 201101 1 002 III/b Pelaksana 60. Oktiani Pratiwi, S.I.Kom. 19841023 201101 2 004 III/b Pelaksana 61. R. Fajar Anggadiputra, SE 19890620 201101 1 001 III/a Pelaksana 62. Nasim 19600212 199001 1 001 II/d Pelaksana Sumber: Sekretariat Disparbud Provinsi Jawa Barat (2015).
Karakteristik di atas, menjelaskan tentang identitas pegawai yang terkait
dengan NIP, golongan dan jabatan sebagai kelengkapan dari data untuk
menggambarkan karakteristik dari pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
53
3.1.4. Gambaran Umum Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Gambaran umum mengenai kinerja Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dijabarkan ke dalam pelaksanaan beberapa
kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2014 yang dikemukakan
sebagai berikut:
1. Kegiatan penyelenggaraan administrasi perkantoran pada Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.2.370.449.000 realisasi anggarannya sebesar Rp.2.175.119.776 atau
91,76% dan fisik 100%. Output – terpenuhinya kebutuhan dasar administrasi
perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melalui:
honorarium tim pengadaan barang dan jasa 1 kegiatan, lembur PNS 12 bulan,
pengadaan ATK, cetakan dan alat teknik 12 bulan, benda pos berupa materai
dan prangko selama 12 bulan, belanja berlangganan telepon, listrik, air, surat
kabar, internet, TV kabel selama 12 bulan. Outcome – terselenggaranya
administrasi perkantoran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Barat.
2. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.603.800.000 realisasi anggarannya sebesar Rp.598.849.999 atau 99,18%
dan fisik 100%. Output – terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana
kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, melalui:
penataan gedung gallery, ruang sekretaris, halaman parkir, pemasangan
54
canopy, pengadaan sepeda, AC, komputer, laptop, printer, dispenser, kamera,
handycam, infokus, penguat sinyal. Outcome – terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor, pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung
kegiatan kerumahtanggaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Barat administrasi perkantoran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat.
3. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar
Rp.3.919.440.800 realisasi anggarannya sebesar Rp.3.820.544.917 atau
97,48% dan fisik 100%. Output – perpeliharanya sarana dan prasarana
perkantoran pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat,
melalui: honorarium tim pengadaan barang dan jasa 6 OK, belanja BBM 12
bulan, pajak bumi dan bangunan 1 tahun, perawatan kendaraan bermotor roda
empat 13 unit, perawatan kendaraan bermotor roda dua 10 unit, STNK roda
empat 13 unit, STNK roda dua 13 unit. Outcome – terpenuhinya pemeliharaan
sarana dan prasarana kantor pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Barat.
4. Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD serta pelaporan capaian
kinerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp.90.000.000 realisasi anggarannya
sebesar Rp.90.000.000 atau 100% dan fisik 100%. Output – tersedianya
dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan SKPD serta pelaporan capaian
kinerja berupa: RKA/DPA SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Draft
Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja Bulanan, Laporan Kinerja Triwulan,
55
Draft Laporan Kinerja Semester, Draft Laporan Kinerja Tahunan, Draft
LAKIP Disparbud Jabar, Draft LKPJ Disparbud Jabar, Draft LPPD, Draft
Perubahan RKA/DPA, Draft LKPJ Gubernur, Renstra OPD, pengadaan berkas
pendukung, pengadaan laporan pertanggungjawaban, pengadaan laporan
realisasi anggaran triwulan, pengadaan laporan keuangan interim semester I
s.d. IV, pengadaan laporan keuangan tahunan. Outcome – meningkatnya
kinerja Dinas melalui penyediaan dokumen perencanaan dan pelaporan
capaian kinerja serta keuangan kegiatan dalam rangka mewujudkan
akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
3.2. Metode dan Desain Penelitian
3.2.1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory
survey. Pemilihan metode ini didasarkan pertimbangan bahwa metode ini tidak
hanya menjelaskan atau menggambarkan fakta empiris di lapangan tetapi juga
akan menjelaskan analisis pengaruh, hal ini didasarkan pada pendapat
Singarimbun (1982: 4) yang menyatakan bahwa “penelitian explanatory
(penjelasan) atau confirmatory riset menyoroti hubungan antara variabel-variabel
penelitian dan menguji hipotesis atau testing research yang telah dirumuskan
sebelumnya”.
56
Berdasarkan pendapat di atas, maka metode explanatory survey metode
yang berkaitan dengan menyoroti hubungan atau pengaruh variabel-variabel
penelitian dengan menguji hipotesis yang telah dikemukakan pada uraian
sebelumnya. Dengan demikian selain menggambarkan potret terhadap obyek yang
dikaji, juga menjelaskan hubungan-hubungan dari beberapa variabel, menguji
hipotesis-hipotesis, membuat prediksi maupun implikasi.
Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode explanatory survey, yaitu penelitian yang
menyoroti hubungan atau pengaruh antara variabel penelitian dengan menguji
hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.
3.2.2. Desain Penelitian
Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematik
dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode tertentu. Penerapan metode
tersebut dalam praktek penelitian diperlukan desain penelitian yang sesuai dengan
kondisi dan situasi penelitian. Menurut Nazir (2011: 84) “Desain penelitian adalah
semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.
Dengan demikian jelas terlihat bahwa proses penelitian terdiri dari perencanaan
penelitian dan pelaksanaan penelitian atau proses operasional penelitian.
Perencanaan penelitian, desainnya dimulai dengan mengadakan
penyelidikan dan evaluasi terhadap penelitian yang sudah dikerjakan dan
diketahui dalam memecahkan masalah. Sedangkan pelaksanaan penelitian
meliputi proses membuat percobaan atau pengamatan serta memilih pengukuran-
57
pengukuran variabel, memilih prosedur dan teknik sampling, alat-alat untuk
mengumpulkan data kemudian membuat coding, editing dan memproses data
yang dikumpulkan.
3.3. Variabel dan Operasional Variabel Penelitian
3.3.1. Variabel Penelitian
Penelitian ini meliputi dua variabel, yaitu Profesionalisme Birokrasi
sebagai Variabel Bebas (X) yang meliputi 3 aspek, yaitu: Pengetahuan;
Keterampilan dan Ketaatan Kode Etik. Adapun Kinerja Pegawai sebagai Variabel
Terikat (Y) yang meliputi 4 faktor, yaitu: Kualitas Kerja, Kuantitas Kerja,
Keandalan dan Sikap.
3.3.2. Operasional Variabel Penelitian
Operasional variabel penelitian dirumuskan untuk mendukung pemahaman
operasional dari variabel-variabel yang digunakan, variabel-variabel tersebut
dirumuskan sebagai berikut:
1. Variabel Profesionalisme Birokrasi (X), yaitu keandalan pegawai dalam
pelaksanaan tugas, agar tugas tersebut terlaksana dengan mutu yang tinggi,
waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami pada
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
2. Variabel Kinerja Pegawai (Y), yaitu hasil kerja yang dicapai oleh pegawai di
lingkungan kerjanya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam
rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan
58
sesuai dengan moral ataupun etika pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya secara keseluruhan variabel yang akan dioperasionalkan
dalam penelitian ini selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4
Operasional Variabel Profesionalisme Birokrasi
Variabel Aspek-aspek Indikator No. Item
Profesionalisme Birokrasi
(X)
1. Pengetahuan. 1. Memahami peraturan kerja.
2. Memahami bidang kerja.
3. Mampu memberikan penjelasan.
1
2
3
2. Keterampilan. 1. Terampil menggunakan peralatan.
2. Mengerti prosedur kerja.
3. Memenuhi keinginan publik sesuai.
4
5
6
3. Ketaatan kode etik. 1. Memiliki rasa tanggungjawab.
2. Bekerja sesuai aturan.
3. Menjaga citra organisasi.
7
8
9
Sumber: Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994: 291), diolah oleh peneliti 2015.
Setelah dikemukakan tabel operasional variabel Profesionalisme Birokrasi
yang telah ditafsir dan diolah peneliti dari teori Martin dan Schinzinger
terjemahan Widodo (1994: 291), selanjutnya dikemukakan operasional variabel
penelitian kinerja pegawai dari Mangkunegara (2004: 75) yang telah ditafsir dan
diolah peneliti sebagai berikut:
59
Tabel 5
Operasional Variabel Kinerja Pegawai
Variabel Faktor-faktor Indikator No. Item
Kinerja Pegawai
(Y)
1. Kualitas Kerja. 1. Ketepatan Kerja. 2. Ketelitian Kerja. 3. Mutu Kerja.
10 11 12
2. Kuantitas Kerja. 1. Jumlah Hasil Kerja. 2. Waktu Penyelesaian. 3. Target yang Dicapai.
13 14 15
3. Keandalan. 1. Dapat Dipercaya. 2. Keterampilan Kerja. 3. Inisiatif Kerja.
16 17 18
4. Sikap. 1. Kemampuan Komunikasi. 2. Pribadi yang Menarik. 3. Pandai Bergaul.
19 20 21
Sumber: Mangkunegara (2004: 75), diolah oleh peneliti 2015.
3.4. Populasi Penelitian
Populasi dalam penelitian ini Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah responden 60 orang pegawai
pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
menggunakan teknik sensus. Adapun rincian jumlah responden dikemukakan pada
tabel sebagai berikut:
60
Tabel 6
Populasi Sasaran (Responden) N = 60
No Unit Kerja Jumlah (Orang)
1. Subbagian Perencanaan dan Program 7
2. Subbagian Keuangan 21
3. Subbagian Kepegawaian dan Umum 32
Jumlah 60 Sumber: Hasil Penelitian (2014).
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian
ini sebagai berikut:
1. Studi kepustakaan, yaitu studi dengan mempelajari buku-buku atau bahan-
bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang
dilakukan.
2. Studi lapangan, yaitu studi pengumpulan data yang langsung terjun ke
lapangan dengan cara sebagai berikut:
a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengadakan pengamatan langsung ke lapangan serta mencatat fenomena
penting yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.
b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya-
jawab dengan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Barat.
61
c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
menyebarkan daftar pernyataan secara tertulis kepada responden yang
menjadi sampel, dalam hal ini pegawai Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Angket yang digunakan dalam
penelitian ini bersifat tertutup, artinya setiap alternatif jawaban sudah
ditentukan terlebih dahulu dan responden tinggal memilih mana yang
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
Penjaringan jawaban responden menggunakan kuesioner dengan teknik
Rating Scale, yaitu melalui pengukuran pada tingkat skala ordinal atau berjenjang
dengan kategori pada tabel sebagai berikut:
Tabel 7
Bobot Nilai Pernyataan
No Pernyataan Bobot Nilai
Positif Negatif
1.
2.
3.
4.
5.
Sangat Setuju (SS).
Setuju (S).
Netral (N)
Tidak Setuju (TS).
Sangat Tidak Setuju (STS).
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
Sumber: Likert dalam Al-Rasid (1994).
3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas
Sebelum angket digunakan untuk pengumpulan data, maka terlebih dahulu
diuji validitas melalui Construc Validity dan reabilitas melalui Internal
Consistency-test.
62
Suatu alat ukur yang tinggi validitasnya akan memiliki error pengukuran
yang kecil, artinya skor setiap subyek yang diperoleh oleh alat ukur tersebut tidak
jauh berbeda dari skor yang sesungguhnya. Dengan demikian secara keseluruhan
alat tes yang bersangkutan akan menghasilkan varian error yang kecil pula.
Ukuran dari validitas ditentukan oleh tingkat hubungan atau tingkat keeratan
(korelasi) antara item-item yang ada dengan jumlah skornya. Secara operasional
uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor untuk setiap item
dengan skor total. Adapun alat pengujian yang dipakai adalah rumus korelasi
Product Moment Pearson (Soepono dalam Iskandar, 2004: 65) sebagai berikut:
1. Penentuan nilai korelasi (r)
Untuk menentukan nilai korelasi, digunakan rumus sebagai berikut:
)1(
2
11
22
11
2
111
n
hjh
n
hjh
n
hih
n
hih
n
hjh
n
hih
n
hjhih
yx
YYnXXN
YXYXNr
Keterangan:
ryx : Koefisien validitas yang dicari.
X : Skor yang diperoleh subyek dalam setiap item.
Y : Skor yang diperoleh subyek dari seluruh item.
N : Jumlah Subyek.
2. Kaidah Keputusan
Nilai rhitung kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel dengan tingkat α
tertentu dan derajat bebas sebesar n-2. Kaidah keputusan sebagai berikut:
63
a. Jika rhitung> rtabel maka alat ukur yang digunakan valid.
b. Jika rhitung< rtabel maka alat ukur yang digunakan tidak valid.
Untuk menguji validitas setiap item, skor-skor yang ada pada item yang
dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor item dipandang sebagai nilai X
dan skor total dipandang sebagai Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap
item dapat diketahui dengan pasti item-item manakah yang tidak memenuhi syarat
ditinjau dari validitasnya. Berdasarkan informasi tersebut peneliti dapat mengganti
ataupun merevisi item-item dimaksud.
Pengujian reliabilitas bertujuan mengetahui keandalan alat ukur yang
digunakan. Keandalan ini menunjukkan ketepatan dan homogenitas angket yang
digunakan sebagai alat ukur. Metoda yang digunakan untuk menguji reliabilitas
(keandalan) alat ukur pada penelitian ini digunakan interval consistency dengan
teknik belah dua (split half) dengan model matematisnya sebagai berikut:
r , di mana: ri = reliabilitas dan rb = korelasi antara belahan ganjil dan
belahan genap. Selanjutnya untuk menghitung koefisien reliabilitas, Cronbach
dalam Soehartono (2000: 86) menyarankan penggunaan koefisien alpha.
Koefisien alpha ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
11
∑…… . . 2
Dimana: α = Reliabilitas Instrument
k = Banya butir pernyataan
σt2 = Varians total
Σσb2 = Jumlah varians butir
64
Selanjutnya untuk mengetahui tingkat reliabilitas suatu instrument
ditentukan berdasarkan pedoman interpretasi nilai berdasarkan koefisien
reliabilitas sebagai berikut:
+0,90 - +1,00 : luar biasa bagus/luar biasa reliabel
+0,85 - +0,88 : sangat bagus/sangat reliabel
+0,80 - +0,84 : bagus/reliabel
+0,70 - +0,79 : cukup reliabel
Kurang dari 0,70 : kurang reliabel
3.7. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan melalui uji statistik, setelah data dikumpulkan
melalui angket penelitian. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan analisis
jalur (Path Analysis), yaitu untuk mengukur pengaruh langsung dan tidak
langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
Analisis data yang dipergunakan berdasarkan pedoman tabulasi data
dengan standar sebagai berikut:
1. Nilai Indeks Minimum, yaitu skor minimum dikali jumlah pernyataan dikali
jumlah responden.
2. Nilai Indeks Maksimum, yaitu skor maksimum dikali jumlah pernyataan dikali
jumlah responden.
3. Jenjang Range, yaitu jenjang Range yang diinginkan untuk katagori yang
diberikan terdiri dari tingkat: sangat rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.
65
Range, ialah selisih antara nilai indeks maksimum dikurangi nilai indeks
minimum.
Selanjutnya sesuai hipotesis yang diajukan, maka diagram jalurnya dapat
dikemukakan sebagai berikut:
Gambar 2
Diagram Jalur Pengaruh Simultan Variabel X terhadap Y
Keterangan:
X = Profesionalisme Birokrasi
Y = Kinerja Pegawai
ε = Epsilon
Pyx = Pengaruh X terhadap Y
Py = Koefisien Jalur residu ke Y
Gambar di atas, merupakan diagram simultan dari analisis jalur. Sementara
itu diagram parsialnya dikemukakan sebagai berikut:
66
Gambar 3
Diagram Jalur Pengaruh Parsial
Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y
Keterangan:
X1 = Pengetahuan.
X2 = Keterampilan.
X3 = Ketaatan kode etik.
Y = Kinerja Pegawai.
rX1X2 = Koefisien Korelasi X1X2.
rX1X3 = Koefisien Korelasi X1X3.
rX2X3 = Koefisien Korelasi X2X3.
Pyx1 = Pengetahuan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Pyx2 = Keterampilan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Pyx3 = Ketaatan kode etik berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Py = Koefisien Jalur residu ke Y
67
= Variabel residu yang terdiri dari 4 (empat) komponen terdiri dari:
1. Semua Variabel yang berpengaruh pada Y (di luar X) yang sudah
diidentifikasi.
2. Semua Variabel yang berpengaruh pada Y (di luar X) yang belum
diidentifikasi.
3. Kekeliruan Pengukuran.
4. Komponen yang sifatnya tidak bisa diramalkan.
Berdasarkan gambar korelasi antara variabel X ke Y dapat dilihat besarnya
koefisien jalur antara variabel bebas dengan variabel terikat X1, X2 dan X3 ke Y.
Menurut data yang sudah tersusun, tahap selanjutnya menentukan total skor untuk
masing-masing variabel, karena skor merupakan data yang terbentuk ordinal.
Untuk keperluan perhitungan selanjutnya data tesebut perlu ditransformasikan ke
dalam bentuk data interval dengan menggunakan Method of Succesive Interval.
Setelah itu nilai-nilai skor untuk variabel diakumulasikan dan tahap akhir
dilakukan perhitungan dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis).
Pengaruh variabel penyebab Pyx1X1, Pyx2X2 dan Pyx3X3 terhadap Y
diperlihatkan oleh besar parameter strukturnya (PyxiXi). Besarnya pengaruh
variabel Pyx1X1, Pyx2X2 dan Pyx3X3 terhadap Y ditentukan dengan modifikasi
dari persamaan fungsi (1).
Untuk menentukan nilai koefiesien Pyxi, menurut Al Rasjid (1994: 23)
dapat dipergunaakan persamaan fungsi sebagai berikut:
)3(CR I i
ii1
iryxPyx
Keterangan:
CRii : Unsur pada baris ke-i dan kolom ke-i dari matriks invers korelasi ryxi.
68
Pengaruh variabel lainnya dapat ditentukan melalui rumus (Al-Rasjid,
1994: 23) sebagai berikut:
)4(R - I 12
1 yxPxy
dalam hal ini:
)5(ryx Pyx 1i12 yxR
Berdasarkan pengaruh langsung setiap variabel bebas diperlihatkan oleh
besarnya koefisien jalur.
3.8. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu
secara simultan dan parsial. Pengujian secara simultan dilakukan berdasarkan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Tentukan hipotesis statistik yang akan diuji:
H0 : ρyx1 …. ρyxk = 0
H1 : sekurang-kurangnya ada sebuah ρyx1 ≠ 0,1 = 1,2,..k
2. Tentukan statistik uji yang akan digunakan:
1 ∑
1 ∑…… 6
atau
11
…… 7
69
3. Adapun kriteria ujinya adalah sebagai berikut:
Statistik uji di atas mengikuti distribusi F-Snedecor dengan derajat bebas v1=k
dan v2=n-k-1. Kriteria uji, ditolak jika F > F α(kjn-k-1) diperoleh dari tabel
distribusi F dengan α = 5%, derajat bebasnya, db1 = k, dan db2 = n-k-1.
Sedangkan pengujian secara parsial dilakukan melalui langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Tentukan hipotesis statistik yang akan diuji:
H0 ρyx1 = 0 melawan H1 ρyx1 = 0
2. Tentukan statistik uji yang akan digunakan:
ρ
; 1,2, … …… 8
3. Adapun kriteria ujinya adalah:
Jika nilai ti> tα/2(n-k-1) dimana tα/2(n-k-1) adalah nilai t kritis tabel, maka uji
hipotesis H0 tersebut ditolak atau uji tersebut adalah signifikan atau koefisien
jalur tersebut signifikan.
4. Membuat kesimpulan.
3.9. Lokasi dan Jadual Penelitian
Penelitian dilakukan pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat di Jalan RE. Martadinata No. 209 Bandung, pelaksanaan
penelitian direncanakan selama 6 (enam) bulan dengan rincian jadual sebagai
berikut:
70
No
Thn 2015 2016
Kegiatan Bln Juli Agst. Sept. Okt. Nov. D. J. Feb.
Mgg 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Usulan Penelitian:
a. Penyusunan Usulan Penelitian
b. Penyusunan Pedoman Observasi
c. Penyusunan Pedoman Wawancara
d. Penyusunan Angket
2. Bimbingan
3. Seminar Usulan Penelitian
4. Pengumpulan Data:
a. Observasi
b. Wawancara
c. Penyebaran dan Penarikan Angket
5. Pengolahan Data
6. Analisis Data
7. Penyelesaian Draft Akhir
8. Sidang Tesis
9. Perbaikan Tesis
Gambar 5
Jadual Penelitian
71
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini merupakan data penelitian yang diolah secara faktual
dari responden melalui angket penelitian sebagai sumber data yang langsung
didapatkan dari anggota populasi.
4.1.1. Identitas Responden
Sebagaimana telah dicantumkan dalam Bab III tabel 6 Populasi Sasaran
atau Responden, yaitu para pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak
60 orang.
Jumlah responden tersebut dianalisis melalui perhitungan persentase dan
koefisien korelasi untuk melihat hubungan antar aspek dari variabel-variabel yang
telah dijadikan teori utama dalam kerangka pemikiran dan juga untuk menguji
hipotesis yang telah dirumuskan di muka. Selanjutnya setelah dibahas hubungan
antar langkah pada setiap variabel yang dimulai dari X1 sampai dengan X3,
dilanjutkan dengan pembahasan pengaruh Variabel X1 sampai dengan X3 (X)
terhadap (Y).
4.1.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas dan reliabilitas sangat penting dalam pengujian instrumen
sebagai alat dalam penelitian ini. Uji validitas dilakukan untuk menilai
72
sejauhmana instrumen penelitian yang digunakan telah sahih untuk mengukur
variabel. Adapun uji reliabilitas digunakan untuk menilai sejauhmana tingkat
kehandalan suatu instrumen penelitian.
4.1.2.1. Uji Validitas
Angket penelitian disusun dalam dua kelompok sesuai dengn banyaknya
variabel penelitian. Jumlah item keseluruhan adalah 21 item pernyataan. Angket
yang digunakan dalam mengukur variabel, terdiri dari variabel Profesionalisme
Birokrasi (X) dan variabel Kinerja Pegawai (Y). Variabel Profesionalisme
Birokrasi (X) dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek Pengetahuan (X1), aspek
Keterampilan (X2) dan aspek Ketaatan Kode Etik (X3). Variabel Kinerja Pegawai
(Y) yang terbagi ke dalam empat faktor, yaitu faktor Kualitas Kerja (Y1), faktor
Kuantitas Kerja (Y2), faktor Keandalan (Y3) dan faktor Sikap (Y4). Semua
pernyataan angket diukur dalam skala ordinal dan disusun dalam bentuk skala
Likert.
Pengujian instrumen penelitian sangat penting dilakukan sebelum
penelitian dilaksanakan, karena pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah
instrumen telah memenuhi persyaratan, baik ditinjau dari segi
kesahihan/validitasnya maupun dari segi keterandalannya. Menurut Sugiono
(1999: 109) “sebuah instrumen penelitian dapat dikatakan valid jika instrumen
penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya
diukur”.
73
Sebuah instrumen dapat dikatakan sahih apabila dapat mengukur apa yang
diukur. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen penelitian mampu mengukur
variabel Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauhmana data yang
terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud
(Arikunto, 11808: 153). Adapun alat pengujian yang dipakai pada penelitian
adalah rumus korelasi Product Moment Pearson seperti yang telah dikemukakan
pada Bab III persamaan (1).
Untuk menguji validitas setiap item, skor-skor yang ada pada item yang
dimaksud dikorelasikan dengan skor total. Skor item dipandang sebagai nilai X
dan skor total dipandang sebagai Y. Dengan diperolehnya indeks validitas setiap
item dapat diketahui dengan pasti item-item manakah yang tidak memenuhi syarat
ditinjau dari validitasnya. Berdasarkan informasi tersebut peneliti dapat mengganti
ataupun merevisi item-item dimaksud. Pengujian terhadap item dapat dilakukan
dengan mengkorelasikan item dengan skor total pada faktor. Hasil uji validitas
terhadap variabel Profesionalisme Birokrasi (X) adalah sebagai berikut:
74
Tabel 7
Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme Birokrasi (X)
Item R Rtabel Keputusan
1 0,4650 0,1946 Valid 2 0,7257 0,1946 Valid 3 0,8329 0,1946 Valid 4 0,6736 0,1946 Valid 5 0,7900 0,1946 Valid 6 0,7592 0,1946 Valid 7 0,9005 0,1946 Valid 8 0,4902 0,1946 Valid 9 0,8043 0,1946 Valid
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015.
Uji validitas untuk variabel Y (Kinerja Pegawai) yang terdiri dari 12 item
pernyataan menyatakan bahwa semua item pernyataan valid. Hasil perhitungan
dijelaskan pada tabel berikut ini:
Tabel 8
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai (Y)
Item R Rtabel Keputusan
10 0,7309 0,1946 Valid 11 0,4540 0,1946 Valid 12 0,5206 0,1946 Valid 13 0,6127 0,1946 Valid 14 0,2085 0,1946 Valid 15 0,7038 0,1946 Valid 16 0,6995 0,1946 Valid 17 0,5845 0,1946 Valid 18 0,2920 0,1946 Valid 19 0,5727 0,1946 Valid 20 0,2910 0,1946 Valid 21 0,7052 0,1946 Valid
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015.
75
Suatu item dikatakan valid apabila nilai r atau nilai korelasi antara skors
item dengan totalnya menunjukkan koefisien yang signifikan, dikatakan
signifikan apabila nilai rtabel dari item lebih kecil dari nilai rhitung, dengan
menggunakan tabel r untuk korelasi product moment dan mengambil α = 0,05 dan
n = 60. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai rtabel 0,1946, apabila
terdapat pernyataan item yang tidak valid maka data yang didapatkan tidak bisa
digunakan untuk analisis selanjutnya.
4.1.2.2. Uji Reliabilitas Kuesioner
Hasil penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan
instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian instrumen pada
penelitian ini adalah kuesioner, sehingga data yang diperoleh dan responden akan
di uji kualitas datanya dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.
Uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil
pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Jadi
dengan kata lain bahwa reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana
suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, bila alat pengukur
tersebut digunakan dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama, dan
hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten. Setiap instrumen seharusnya
memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten,
sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali
pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif
sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah.
Untuk menghitung koefisien reliabilitas, Cronbach (1951) dalam Soehartono
76
(2000: 86) menyarankan penggunaan koefisien alpha: “suatu koefisien reliabilitas
yang diseut koefisien alpha. Koefisien alpha ini dihitung dengan menggunakan
rumus yang dikemukakan pada Bab III persamaan (2).
Berdasarkan hasil perhitungan data dengan menggunakan rumus tersebut,
maka diperoleh keputusan koefisien reliabilitas dari masing-masing variabel
sebagai berikut:
Tabel 9
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian
No. Resp Total Skor Pernyataan
Nomor Ganjil Total Skor Pernyataan
Nomor Genap 1 45 40 2 46 36 3 45 35 4 45 35 5 48 39 6 52 40 7 53 40 8 44 38 9 47 37 10 52 38 11 52 38 12 40 34 13 38 37 14 38 37 15 45 37 16 45 37 17 38 37 18 47 35 19 38 37 20 55 50 21 46 41 22 42 32 23 48 40 24 46 32 25 45 40
77
No. Resp Total Skor Pernyataan
Nomor Ganjil Total Skor Pernyataan
Nomor Genap 26 46 36 27 45 35 28 45 35 29 48 39 30 52 40 31 53 44 32 44 38 33 47 37 34 52 38 35 52 38 36 40 34 37 38 37 38 38 37 39 45 37 40 45 37 41 38 37 42 47 35 43 38 37 44 55 50 45 46 41 46 42 32 47 48 39 48 46 37 49 53 40 50 44 38 51 47 37 52 52 38 53 52 38 54 40 34 55 38 37 56 38 37 57 45 37 58 45 37 59 38 37 60 47 37
Korelasi 0,5521 Angka Reliabilitas 0,7115 Kesimpulan Cukup reliabel Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015.
78
Balian (3608) dalam Soehartono (2004: 85) mengemukakan pedoman
interpretasi nilai berdasarkan koefisien reliabilitas, yaitu sebagai berikut:
+0,90 - +1,00 : luar biasa bagus/luar biasa reliabel
+0,85 - +0,88 : sangat bagus/sangat reliabel
+0,80 - +0,84 : bagus/reliabel
+0,70 - +0,79 : cukup reliabel
Kurang dari 0,70 : kurang reliabel
Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian mempunyai
nilai reliabilitas yang reliabel. Keputusan reliabel ini menunjukkan bahwa seluruh
instrumen yang digunakan untuk mengukur seluruh item dari variabel
Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai sebagaimana telah
dioperasionalkan pada operasionalisasi variabel dapat diterima keterandalannya
atau kekonsistenannya.
4.1.3. Penetapan Koefisien Korelasi
Setelah diketahui dan didapatkan data hasil penelitian dari para responden
dengan cara menghitungnya. Kemudian dijelaskan berdasarkan aspek-aspek yang
dibahas dalam aspek-aspek penelitian dan dilakukan pembahasan berdasarkan
Gambar pada Bab III yang telah dibahas di muka dengan menetapkan koefisien:
X1 = Aspek Pengetahuan.
X2 = Aspek Keterampilan.
X3 = Aspek Ketaatan Kode Etik.
79
rX = Koefisien Korelasi.
Pyx = Pengaruh X terhadap Y
Py = Koefisien Jalur residu ke Y
Kemudian dengan menggunakan persamaan (1), diperoleh matrik
korelasi, antara X1, X2 dan X3.
2
11
22
11
2
111
n
hjh
n
hih
n
hih
n
hih
n
hjh
n
hih
n
hjhih
yx
YYnXXN
YXYXNr
Selanjutnya berdasarkan rumusan di atas dapat dijelaskan matriks korelasi
dalam bentuk tabel berikut ini:
Tabel 10
Matrik Korelasi X1, hingga X3
X1 X2 X3
X1 1,000 0,717 0,358 X2 0,717 1,000 0,520 X3 0,358 0,520 1,000
Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Selanjutnya diperlihatkan matriks invers korelasi, setelah dihitung
sedemikian rupa dengan menggunakan rumus korelasi diperoleh hasil hitungan
seperti terlihat pada tabel berikut ini:
80
Tabel 11
Invers Matrik Korelasi X1 hingga X3
X1 X2 X3
X1 2,982 -1,580 0,243
X2 -1,580 2,418 -0,646
X3 0,243 -0,646 1,389
Sumber: Hasil Penelitian (2015).
4.1.4. Deskripsi Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi (X)
Gambaran mengenai Profesionalisme Birokrasi tercermin dari hasil
jawaban responden yang diukur melalui tiga aspek, sebagaimana telah ditetapkan
dalam kerangka pikir yang dikemukakan di muka sesuai pendapat ahli.
Selanjutnya masing-masing aspek dari Profesionalisme Birokrasi tersebut
memiliki indikator-indikator yang akan dinilai oleh responden dalam bentuk
jawaban terhadap pernyataan angket yang berkaitan dengan ke tiga aspek
Profesionalisme Birokrasi tersebut.
Pernyataan yang harus dijawab responden mengenai Profesionalisme
Birokrasi terdiri dari 9 item, yaitu setiap aspek Profesionalisme Birokrasi terdiri
dari 3 item pernyataan. Hasil pengolahan data variabel Profesionalisme Birokrasi
tersebut disajikan dalam bentuk tabel frekuensi pada masing-masing item
pernyataan berikut penjelasannya.
a. Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Pengetahuan (X1)
Aspek Pengetahuan menjelaskan bahwa Profesionalisme Birokrasi pada
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat harus
dilakukan melalui indikator: Memahami peraturan kerja, Memahami bidang kerja
81
dan Mampu memberikan penjelasan. Untuk melihat hasil penelitian dari
komponen ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 12
Frekuensi Aspek Pengetahuan
No Pernyataan Responden
Memahami peraturan kerja
Memahami bidang kerja
Mampu memberikan penjelasan
Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
%
1. Sangat Setuju 19 31,67 0 0,00 15 25,00 2. Setuju 38 63,33 2 3,33 24 40,00 3. Netral 3 5,00 4 6,67 21 35,00 4. Tidak Setuju 0 0,00 45 75,00 0 0,00 5. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 9 15,00 0 0,00
Jumlah 60 100,00 60 100,00 60 100,00 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Profesionalisme Birokrasi
harus mengacu pada Aspek Pengetahuan (X1) dengan indikator meliputi:
Memahami peraturan kerja, Memahami bidang kerja dan Mampu memberikan
penjelasan. Masing-masing indikator dijelaskan berdasarkan hasil penelitian
sebagai berikut.
Indikator Memahami peraturan kerja memperlihatkan pernyataan setuju
dan sangat setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan
setuju menunjukkan besaran angka 63,33% dan pernyataan sangat setuju
menunjukkan besaran angka 31,67%. Sedangkan sisanya menunjukkan angka
yang lebih kecil, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Memahami peraturan kerja
telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Pengetahuan.
82
Indikator Memahami bidang kerja memperlihatkan pernyataan tidak setuju
berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan tidak setuju
menunjukkan besaran angka 75,00%. Sedangkan sisanya memilih jawaban yang
lebih bervariasi, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Memahami bidang kerja
telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Pengetahuan.
Indikator Mampu memberikan penjelasan memperlihatkan pernyataan
setuju dan netral berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan
setuju menunjukkan besaran angka 40,00% dan pernyataan netral menunjukkan
besaran angka 35,00%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi jawabannya, hal ini
menunjukkan bahwa Indikator Mampu memberikan penjelasan telah dilaksanakan
sesuai dengan Aspek Pengetahuan.
Tabel 13
Skor Aspek Pengetahuan
No. Pernyataan
FiXi Fi xXi Fi.Xi
SS S N TS STS
1 19 38 3 0 0 5 4 3 2 1 95 152 9 0 0 256 2 0 2 4 45 9 1 2 3 4 5 0 4 12 180 45 241 3 15 24 21 0 0 5 4 3 2 1 75 96 63 0 0 234
Jumlah 731 Kriteria Tinggi Menuju Sangat Tinggi
Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Perhitungan secara keseluruhan dari Aspek Pengetahuan, dengan jumlah
responden 60 orang, maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang
berjumlah 3 dengan kriteria sebagai berikut:
83
Sangat Tinggi (ST) 60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T) 60 Responden x 3 item x 4 720
Sedang 60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R) 60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180
Garis Kontinum (kuartil) Aspek Pengetahuan (X1) dapat digambarkan
sebagai berikut:
180 360 540 720 900
731
SangatRendah Rendah Sedang Tinggi
SangatTinggi
Skor Minimum Skor Maksimum
Gambar 12
Tahapan Kuartil Aspek Pengetahuan
Penilaian terhadap Aspek Pengetahuan menghasilkan skor sebesar 731 dan
terletak pada interval Tinggi menuju Sangat Tinggi. Jadi Aspek Pengetahuan pada
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menurut
responden berada pada posisi tinggi menuju sangat tinggi.
b. Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Keterampilan (X2)
Aspek Keterampilan menjelaskan bahwa Profesionalisme Birokrasi pada
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat harus
dilakukan melalui indikator: Terampil menggunakan peralatan, Mengerti prosedur
84
kerja dan Memenuhi keinginan publik. Untuk melihat hasil penelitian dari
komponen ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 14
Frekuensi Aspek Keterampilan
No Pernyataan Responden
Terampil menggunakan
peralatan
Mengerti prosedur kerja
Memenuhi keinginan
public Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
%
1. Sangat Setuju 8 13,33 0 0,00 9 15,00 2. Setuju 36 60,00 3 5,00 35 58,33 3. Netral 5 8,33 2 3,33 16 26,67 4. Tidak Setuju 11 18,33 45 75,00 0 0,00 5. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 10 16,67 0 0,00
Jumlah 60 100 60 100 60 100 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Profesionalisme Birokrasi
harus mengacu pada Aspek Keterampilan (X2) dengan indikator meliputi:
Terampil menggunakan peralatan, Mengerti prosedur kerja dan Memenuhi
keinginan publik. Masing-masing indikator dijelaskan berdasarkan hasil penelitian
sebagai berikut.
Indikator Terampil menggunakan peralatan memperlihatkan pernyataan
setuju dan tidak setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan
pernyataan setuju menunjukkan besaran angka 60,00% dan pernyataan tidak
setuju menunjukkan besaran angka 18,33%. Sedangkan sisanya menunjukkan
besaran angka yang lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Terampil
menggunakan peralatan telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Keterampilan.
85
Indikator Mengerti prosedur kerja memperlihatkan pernyataan tidak
setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan tidak
setuju menunjukkan besaran angka 75,00%. Sedangkan sisanya menunjukkan
besaran angka bervariasi dan lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator
Mengerti prosedur kerja telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Keterampilan.
Indikator Memenuhi keinginan publik memperlihatkan pernyataan setuju
berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju
menunjukkan besaran angka 58,33%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi dan
menunjukan besaran yang lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator
Memenuhi keinginan publik telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek
Keterampilan.
Tabel 15
Skor Aspek Keterampilan
No. Pernyataan
FiXi Fi xXi Fi.Xi
SS S N TS STS
4 8 36 5 11 0 5 4 3 2 1 40 144 15 22 0 221 5 0 3 2 45 10 1 2 3 4 5 0 6 6 180 50 242 6 9 35 16 0 0 5 4 3 2 1 45 140 48 0 0 233
Jumlah 696
Kriteria Antara Sedang menuju Tinggi Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Penilaian untuk Aspek Keterampilan, dengan jumlah responden 60 orang,
maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3 dengan
kriteria sebagai berikut:
Sangat Tinggi (ST) 60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T) 60 Responden x 3 item x 4 720
86
Sedang 60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R) 60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180
Garis Kontinum (kuartil) Penilaian Aspek Keterampilan (X2) dapat
digambarkan sebagai berikut:
180 360 540 720 900
696
SangatRendah Rendah Sedang Tinggi
SangatTinggi
Skor Minimum Skor Maksimum
Gambar 13
Tahapan Kuartil Aspek Keterampilan
Penilaian terhadap Aspek Keterampilan menghasilkan skor sebesar 696
dan terletak pada interval sedang menuju tinggi. Jadi Aspek Keterampilan di
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menurut
responden sedang menuju tinggi.
c. Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Ketaatan Kode Etik (X3)
Aspek Ketaatan Kode Etik menjelaskan bahwa Profesionalisme Birokrasi
pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat harus
dilakukan melalui indikator: Memiliki rasa tanggungjawab, Bekerja sesuai aturan
dan Menjaga citra organisasi. Untuk melihat hasil penelitian dari komponen ini
dapat dilihat pada tabel berikut:
87
Tabel 16
Frekuensi Aspek Ketaatan Kode Etik
No Pernyataan Responden
Memiliki rasa tanggungjawab
Bekerja sesuai aturan
Menjaga citra organisasi
Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
%
1. Sangat Setuju 37 61,67 8 13,33 37 61,67 2. Setuju 21 35,00 13 21,67 23 38,33 3. Netral 2 3,33 6 10,00 0 0,00 4. Tidak Setuju 0 0,00 28 46,67 0 0,00 5. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 5 8,33 0 0,00
Jumlah 60 100 60 100 60 100 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Profesionalisme Birokrasi
harus mengacu pada Aspek Ketaatan Kode Etik (X3) dengan indikator meliputi:
Memiliki rasa tanggungjawab, Bekerja sesuai aturan dan Menjaga citra organisasi.
Masing-masing indikator dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.
Indikator Memiliki rasa tanggungjawab memperlihatkan pernyataan sangat
setuju dan setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan
sangat setuju menunjukkan besaran angka 61,67% dan pernyataan setuju
menunjukkan besaran angka 35,00%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi dan
lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Memiliki rasa tanggungjawab
telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Ketaatan Kode Etik.
Indikator Bekerja sesuai aturan memperlihatkan pernyataan tidak setuju
berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan tidak setuju
menunjukkan besaran angka 46,67%. Sedangkan sisanya memilih jawaban yang
88
lebih bervariasi dan lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Bekerja
sesuai aturan telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Ketaatan Kode Etik.
Indikator Menjaga citra organisasi memperlihatkan pernyataan sangat
setuju berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan sangat
setuju menunjukkan besaran angka 61,67%. Sedangkan sisanya menunjukkan
besaran angka bervariasi dan lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator
Menjaga citra organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan Aspek Ketaatan Kode
Etik.
Tabel 17
Skor Aspek Ketaatan Kode Etik
No. Pernyataan
FiXi Fi xXi Fi.Xi
SS S N TS STS
7 37 21 2 0 0 5 4 3 2 1 185 84 6 0 0 275 8 8 13 6 28 5 1 2 3 4 5 8 26 18 112 25 189 9 37 23 0 0 0 5 4 3 2 1 185 92 0 0 0 277
Jumlah 741
Kriteria Tinggi menuju Sangat Tinggi Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Penilaian untuk Aspek Ketaatan Kode Etik, dengan jumlah responden 60
orang, maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3
dengan kriteria sebagai berikut:
Sangat Tinggi (ST) 60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T) 60 Responden x 3 item x 4 720
Sedang 60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R) 60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180
89
Garis Kontinum (kuartil) Aspek Ketaatan Kode Etik (X3) dapat
digambarkan sebagai berikut:
180 360 540 720 900
741
SangatRendah Rendah Sedang Tinggi
SangatTinggi
Skor Minimum Skor Maksimum
Gambar 13
Tahapan Kuartil Aspek Ketaatan Kode Etik
Penilaian terhadap Aspek Ketaatan Kode Etik menghasilkan skor sebesar
741 dan terletak pada interval tinggi menuju sangat tinggi. Jadi Aspek Ketaatan
Kode Etik di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
menurut responden tinggi menuju sangat tinggi.
4.1.5. Deskripsi Faktor-faktor Kinerja Pegawai (Y)
Gambaran mengenai Kinerja Pegawai tercermin dari hasil jawaban
responden yang diukur melalui empat faktor. Masing-masing faktor memiliki
indikator-indikator yang akan dinilai oleh responden dalam bentuk jawaban dari
pernyataan yang berkaitan dengan ke empat faktor penilaian Kinerja Pegawai
tersebut.
Pernyataan yang harus dijawab responden mengenai Kinerja Pegawai
terdiri 12 item, yaitu setiap faktor penilaian terdiri dari 3 item pernyataan. Hasil
pengolahan data Kinerja Pegawai tersebut disajikan dalam tabel frekuensi masing-
masing item pernyataan berikut dengan penjelasannya.
90
a. Kinerja Pegawai Mengacu pada Faktor Kualitas Kerja (Y1)
Faktor Kualitas Kerja menjelaskan bahwa Kinerja Pegawai pada
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat harus
dilakukan melalui indikator: Ketepatan kerja, Ketelitian kerja dan Mutu kerja.
Untuk melihat hasil penelitian dari faktor ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 18
Frekuensi Faktor Kualitas Kerja
No Pernyataan Responden
Ketepatan kerja Ketelitian kerja Mutu kerja Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
%
1. Sangat Setuju 16 26,67 0 0,00 14 23,33 2. Setuju 31 51,67 24 40,00 44 73,33 3. Netral 11 18,33 3 5,00 2 3,33 4. Tidak Setuju 2 3,33 28 46,67 0 0,00 5. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 5 8,33 0 0,00
Jumlah 60 100 60 100 60 100 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kinerja Pegawai harus
mengacu pada Faktor Kualitas Kerja (Y1) dengan indikator meliputi: Ketepatan
kerja, Ketelitian kerja dan Mutu kerja. Masing-masing indikator dijelaskan
berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.
Indikator Ketepatan kerja memperlihatkan pernyataan setuju berada pada
posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran
angka 51,67%. Sedangkan sisanya bervariasi dengan angka yang lebih rendah, hal
ini menunjukkan bahwa Indikator Ketepatan kerja telah dilaksanakan sesuai
dengan Faktor Kualitas Kerja.
91
Indikator Ketelitian kerja memperlihatkan pernyataan tidak setuju berada
pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan tidak setuju
menunjukkan besaran angka 46,67%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi dengan
besaran angka yang lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Ketelitian
kerja telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Kualitas Kerja.
Indikator Mutu kerja memperlihatkan pernyataan setuju berada pada posisi
tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran angka
73,33%. Sedangkan sisanya bervariasi dan menunjukkan besaran angka rendah,
hal ini menunjukkan bahwa Indikator Mutu kerja telah dilaksanakan sepenuhnya
sesuai dengan Faktor Kualitas Kerja.
Tabel 19
Skor Faktor Kualitas Kerja
No. Pernyataan
FiXi Fi xXi Fi.Xi
SS S N TS STS
10 16 31 11 2 0 5 4 3 2 1 80 124 33 4 0 241 11 0 24 3 28 5 1 2 3 4 5 0 48 9 112 25 194 12 14 44 2 0 0 5 4 3 2 1 70 176 6 0 0 252
Jumlah 687
Kriteria Antara Sedang menuju Tinggi Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Penilaian untuk Faktor Kualitas Kerja, dengan jumlah responden 60 orang,
maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3 dengan
kriteria sebagai berikut:
Sangat Tinggi (ST) 60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T) 60 Responden x 3 item x 4 720
92
Sedang 60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R) 60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180
Garis Kontinum (kuartil) Penilaian Faktor Kualitas Kerja (Y1) dapat
digambarkan sebagai berikut:
180 360 540 720 900
687
SangatRendah Rendah Sedang Tinggi
SangatTinggi
Skor Minimum Skor Maksimum
Gambar 14
Tahapan Kuartil Faktor Kualitas Kerja
Penilaian terhadap Faktor Kualitas Kerja menghasilkan skor sebesar 687
dan terletak pada interval sedang menuju tinggi. Jadi Faktor Kualitas Kerja di
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menurut
responden sedang menuju tinggi.
b. Kinerja Pegawai Mengacu pada Faktor Kuantitas Kerja (Y2) Faktor Kuantitas Kerja menjelaskan bahwa Kinerja Pegawai pada
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat harus
dilakukan melalui indikator: Jumlah hasil kerja, Waktu penyelesaian dan Target
yang dicapai. Untuk melihat hasil penelitian dari faktor ini dapat dilihat pada tabel
berikut:
93
Tabel 20
Frekuensi Faktor Kuantitas Kerja
No Pernyataan Responden
Jumlah hasil kerja
Waktu penyelesaian
Target yang dicapai
Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
%
1. Sangat Setuju 24 40,00 9 15,00 30 50,00 2. Setuju 18 30,00 20 33,33 27 45,00 3. Netral 18 30,00 16 26,67 3 5,00 4. Tidak Setuju 0 0,00 15 25,00 0 0,00 5. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Jumlah 60 100 60 100 60 100
Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kinerja Pegawai harus
mengacu pada Faktor Kuantitas Kerja (Y2) dengan indikator meliputi: Jumlah
hasil kerja, Waktu penyelesaian dan Target yang dicapai. Masing-masing
indikator dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.
Indikator Jumlah hasil kerja memperlihatkan pernyataan sangat setuju
berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan sangat setuju
menunjukkan besaran angka 40,00%. Sedangkan sisanya bervariasi dan
menunjukkan besaran angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Jumlah
hasil kerja sudah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Kuantitas Kerja.
Indikator Waktu penyelesaian memperlihatkan pernyataan setuju berada
pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan
besaran angka 33,33%. Sedangkan sisanya bervariasi dengan besaran angka yang
94
lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Waktu penyelesaian telah
dilaksanakan sesuai dengan Faktor Kuantitas Kerja.
Indikator Target yang dicapai memperlihatkan pernyataan sangat setuju
berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan sangat setuju
menunjukkan besaran angka 50,00%. Sedangkan sisanya memilih yang lain dengn
nilai yang lebih rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Target yang dicapai
telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Kuantitas Kerja.
Tabel 21
Skor Faktor Kuantitas Kerja
No. Pernyataan
FiXi Fi xXi Fi.Xi
SS S N TS STS
13 24 18 18 0 0 5 4 3 2 1 120 72 54 0 0 246 14 9 20 16 15 0 5 4 3 2 1 45 80 48 30 0 203 15 30 27 3 0 0 5 4 3 2 1 150 108 9 0 0 267
Jumlah 716
Kriteria Antara Sedang menuju Tinggi Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Penilaian untuk Faktor Kuantitas Kerja, dengan jumlah responden 60
orang, maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3
dengan kriteria sebagai berikut:
Sangat Tinggi (ST) 60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T) 60 Responden x 3 item x 4 720
Sedang 60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R) 60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180
95
Garis Kontinum (kuartil) Penilaian Faktor Kuantitas Kerja (Y2) dapat
digambarkan sebagai berikut:
180 360 540 720 900
716
SangatRendah Rendah Sedang Tinggi
SangatTinggi
Skor Minimum Skor Maksimum
Gambar 15
Tahapan Kuartil Faktor Kuantitas Kerja
Penilaian terhadap Faktor Kuantitas Kerja menghasilkan skor sebesar 716
dan terletak pada interval sedang menuju tinggi. Jadi Faktor Kuantitas Kerja di
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menurut
responden sedang menuju tinggi.
c. Kinerja Pegawai Mengacu pada Faktor Keandalan (Y3)
Faktor Keandalan menjelaskan bahwa Kinerja Pegawai pada Sekretariat
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat harus dilakukan melalui
indikator: Dapat dipercaya, Keterampilan kerja dan Inisiatif kerja. Untuk melihat
hasil penelitian dari aspek ini dapat dilihat pada tabel berikut:
96
Tabel 22
Frekuensi Faktor Keandalan
No Pernyataan Responden
Dapat dipercaya
Keterampilan kerja
Inisiatif kerja
Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
%
1. Sangat Setuju 24 40,00 21 35,00 0 0,00 2. Setuju 33 55,00 22 36,67 11 18,33 3. Netral 3 5,00 17 28,33 2 3,33 4. Tidak Setuju 0 0,00 0 0,00 45 75,00 5. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 0 0,00 2 3,33
Jumlah 60 100 60 100 60 100
Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kinerja Pegawai harus
mengacu pada Faktor Keandalan (Y3) dengan indikator meliputi: Dapat dipercaya,
Keterampilan kerja dan Inisiatif kerja. Masing-masing indikator dijelaskan
berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.
Indikator Dapat dipercaya memperlihatkan pernyataan setuju berada pada
posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran
angka 55,00%. Sedangkan sisanya bervariasi dan menunjukkan besaran angka
rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Dapat dipercaya telah dilaksanakan
sesuai dengan Faktor Keandalan.
Indikator Keterampilan kerja memperlihatkan pernyataan setuju berada
pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan
besaran angka 36,67%. Sedangkan sisanya bervariasi dan menunjukkan besaran
angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Keterampilan kerja telah
dilaksanakan sesuai dengan Faktor Keandalan.
97
Indikator Inisiatif kerja memperlihatkan pernyataan tidak setuju berada
pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan tidak setuju
menunjukkan besaran angka 75,00%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi dengan
besaran angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Inisiatif kerja telah
dilaksanakan sesuai dengan Faktor Keandalan.
Tabel 23
Skor Faktor Keandalan
No. Pernyataan
Fi Xi Fi xXi Fi.Xi
SS S N TS STS
16 24 33 3 0 0 5 4 3 2 1 120 132 9 0 0 261 17 21 22 17 0 0 5 4 3 2 1 105 88 51 0 0 244 18 0 11 2 45 2 1 2 3 4 5 0 22 6 180 10 218
Jumlah 723
Kriteria Tinggi menuju Sangat Tinggi
Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Penilaian untuk Faktor Keandalan, dengan jumlah responden 60 orang,
maka jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3 dengan
kriteria sebagai berikut:
Sangat Tinggi (ST) 60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T) 60 Responden x 3 item x 4 720
Sedang 60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R) 60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180
98
Garis Kontinum (kuartil) Penilaian Faktor Keandalan (Y3) dapat
digambarkan sebagai berikut:
180 360 540 720 900
723
SangatRendah Rendah Sedang Tinggi
SangatTinggi
Skor Minimum Skor Maksimum
Gambar 16
Tahapan Kuartil Faktor Keandalan
Penilaian terhadap Faktor Keandalan menghasilkan skor sebesar 723 dan
terletak pada interval tinggi menuju sangat tinggi. Jadi Faktor Keandalan di
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menurut
responden tinggi menuju sangat tinggi.
d. Kinerja Pegawai Mengacu pada Faktor Sikap (Y4)
Faktor Sikap menjelaskan bahwa Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat harus dilakukan melalui
indikator: Kemampuan komunikasi, Pribadi yang menarik dan Pandai bergaul.
Untuk melihat hasil penelitian dari aspek ini dapat dilihat pada tabel berikut:
99
Tabel 24
Frekuensi Faktor Sikap
No Pernyataan Responden
Kemampuan komunikasi
Pribadi yang menarik
Pandai bergaul
Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
% Frek. Jwbn
%
1. Sangat Setuju 13 21,67 6 10,00 20 33,33 2. Setuju 44 73,33 27 45,00 24 40,00 3. Netral 3 5,00 7 11,67 16 26,67 4. Tidak Setuju 0 0,00 14 23,33 0 0,00 5. Sangat Tidak Setuju 0 0,00 6 10,00 0 0,00
Jumlah 60 100 60 100 60 100 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kinerja Pegawai harus
mengacu pada Faktor Sikap (Y4) dengan indikator meliputi: Kemampuan
komunikasi, Pribadi yang menarik dan Pandai bergaul. Masing-masing indikator
dijelaskan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut.
Indikator Kemampuan komunikasi memperlihatkan pernyataan setuju
berada pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju
menunjukkan besaran angka 73,33%. Sedangkan sisanya bervariasi dan
menunjukkan besaran angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator
Kemampuan komunikasi telah dilaksanakan sesuai dengan Faktor Sikap.
Indikator Pribadi yang menarik memperlihatkan pernyataan setuju berada
pada posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan
besaran angka 45,00%. Sedangkan sisanya bervariasi dan menunjukkan besaran
angka rendah, hal ini menunjukkan bahwa Indikator Pribadi yang menarik telah
dilaksanakan sesuai dengan Faktor Sikap.
100
Indikator Pandai bergaul memperlihatkan pernyataan setuju berada pada
posisi tinggi, jawaban responden dengan pernyataan setuju menunjukkan besaran
angka 40,00%. Sedangkan sisanya lebih bervariasi dengan besaran angka rendah,
hal ini menunjukkan bahwa Indikator Pandai bergaul telah dilaksanakan sesuai
dengan Faktor Sikap.
Tabel 25
Skor Faktor Sikap
No. Pernyataan
FiXi Fi xXi Fi.Xi
SS S N TS STS
19 13 44 3 0 0 5 4 3 2 1 65 176 9 0 0 250 20 6 27 7 14 6 5 4 3 2 1 30 108 21 28 6 193 21 20 24 16 0 0 5 4 3 2 1 100 96 48 0 0 244
Jumlah 687
Kriteria Antara Sedang menuju Tinggi Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Penilaian untuk Faktor Sikap, dengan jumlah responden 60 orang, maka
jumlah nilai ideal untuk seluruh item pernyataan yang berjumlah 3 dengan kriteria
sebagai berikut:
Sangat Tinggi (ST) 60 Responden x 3 item x 5 900
Tinggi (T) 60 Responden x 3 item x 4 720
Sedang 60 Responden x 3 item x 3 540
Rendah (R) 60 Responden x 3 item x 2 360
Sangat Rendah (SR) 60 Responden x 3 item x 1 180
Garis Kontinum (kuartil) Penilaian Faktor Sikap (Y4) dapat digambarkan
sebagai berikut:
101
180 360 540 720 900
687
SangatRendah Rendah Sedang Tinggi
SangatTinggi
Skor Minimum Skor Maksimum
Gambar 17
Tahapan Kuartil Faktor Sikap
Penilaian terhadap Faktor Sikap menghasilkan skor sebesar 687 dan
terletak pada interval sedang menuju tinggi. Jadi Faktor Sikap di Sekretariat Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menurut responden sedang
menuju tinggi.
4.1.6. Penetapan Koefisien Jalur Variabel X terhadap Y dan Koefisien Jalur Variabel X1 sampai X3 terhadap Y
1. Penetapan Koefisien Jalur Variabel X terhadap Y
Berdasarkan hasil penghitungan statistik, maka dapat ditetapkan hasil
hitungan struktur koefisien X terhadap Y. Untuk mengetahui hasil struktur
koefisien X terhadap Y digunakan rumus persamaan di bawah ini:
k
iYXYXXYX rpR k
11
2
11 , maka dapat diperoleh hasil sebesar 0,510. Kemudian untuk
mengetahui struktur koefisien pengaruh lain di luar pengaruh X terhadap Y
ditentukan melalui rumus dan hasil hitungan sebagai berikut:
Py= 1 – R2= 1- 0,510 = 0,490
102
Sebelum menjelaskan koefisien jalur X1 sampai dengan X3 terhadap Y
dikemukakan terlebih dahulu koefisien X terhadap Y variabel X terhadap Y yang
diperlihatkan pada gambar sebagai berikut:
Gambar 18
Diagram Koefisien Jalur Variabel X terhadap Y
Gambar di atas memperlihatkan bahwa koefisien Jalur X terhadap Y
sebesar 0,510, sementara koefisien jalur variabel luar () terhadap Y sebesar
0,490.
2. Pengaruh Koefisien Jalur Variabel X1 sampai X3 terhadap Y
Setelah diketahui struktur koefisien jalur X terhadap Y, selanjutnya
ditetapkan koefisien jalur X1 sampai dengan X3 yang diperlihatkan melalui rumus
nilai dan koefisien jalur yang ditentukan melalui persamaan berikut ini:
kirCRPk
jyxjijYX ,...2,1
11
,
sehingga diperoleh nilai koefisien jalur untuk masing-masing variabel
sebagaimana diperlihatkan dalam tabel sebagai berikut:
103
Tabel 26
Koefisien Jalur PYX1 sampai dengan PYX3
Koefisien Jalur Nilai
PYX1 0,653
PYX2 -0,041
PYX3 0,293 Sumber: Hasil Penelitian (2015).
Adapun nilai koefisien jalur melalui X1 sampai dengan X3 diperlihatkan
pada tabel di atas, selanjutnya untuk melihat struktur koefisien jalur Pyx1 sampai
dengan Pyx3 diperlihatkan pada gambar di berikut ini:
Gambar 19
Diagram Koefisien Jalur Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y
Gambar di atas memperlihatkan hasil perhitungan Struktur Koefisien Jalur
Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y. Untuk melihat hasil keseluruhan
struktur kofisien jalur X1 dan X3, dan koefisien determinasi multipel serta
koefisien determinasi pengaruh variabel lain () terhadap Y diperlihatkan melalui
tabel koefisien jalur sebagai berikut:
104
Tabel 27
Hasil Koefisien Jalur
Koefisien Jalur Nilai
Koefisien jalur pengaruh X1 terhadap Y Pyx1 0,653
Koefisien jalur pengaruh X2 terhadap Y Pyx2 -0,041
Koefisien jalur pengaruh X3 terhadap Y Pyx3 0,293
Koefisien determinasi multiple R2yx1, x2, …, x10 0,510
Koefisien determinasi pengaruh variabel lain () terhadap Y
P2y 0,490
Sumber: Hasil Penelitian (2015).
4.1.7. Penetapan Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y dan Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 sampai X3 terhadap Y
1. Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y
Berdasarkan nilai koefisien jalur tersebut, selanjutnya dapat dihitung
pengaruh langsung variabel X terhadap Y yang diperilihatkan pada gambar di
bawah ini:
Gambar 20
Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y
105
Gambar di atas memperlihatkan bahwa Pengaruh Langsung Variabel X
terhadap Y sebesar 59,99%, sementara Pengaruh Langsung Variabel Lain ()
terhadap Y sebesar 40,01%.
2. Uji Statistik Pengaruh Langsung Variabel X Terhadap Y.
Statistik uji yang digunakan adalah Statistik F-Snedechor dengan tahapan
pengujian secara bersama yang langkahnya dilakukan sebagai berikut:
1) Pernyataan hipotesis statistik yang akan diuji
H0 : Pyx1 = Pyx2 . . .Pyxi = 0
HA : Pyxi ≠ 0
2) Statistik Uji F digunakan untuk mengukur pengaruh secara keseluruhan dan
hasilnya adalah:
60,46510,0)510,01(3
1360
x
F
3) Kriteria pengujian
Tolak H0 jika F hitung > F tabel. Nilai F tabel diperoleh dari tabel distribusi F,
dengan dk = 2 dan 56. taraf kekeliruan = 5% maka nilai F tabel = 2,31
4) Keputusan
Nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka hipotesis nol ditolak
(signifikan), yang berarti bahwa sedikitnya ada satu koefisien jalur yang
berpengaruh secara signifikan.
106
3. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel X1 sampai X3 terhadap Y.
Berdasarkan perhitungan pengaruh langsung di atas maka selanjutnya
dapat dilakukan perhitungan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X1
sampai X3 terhadap Y yang diperlihatkan sebagai berikut:
Pengaruh langsung X1 → Y = 0,4264
Pengaruh tidak langsung X1 → Y melalui X2 = -0,0192
Pengaruh tidak langsung X1 → Y melalui X3 = 0,0685 +
Pengaruh X1 → Y = 0,4757
= 47,57%
Pengaruh langsung X2 → Y = 0,0017
Pengaruh tidak langsung X2 → Y melalui X1 = -0,0192
Pengaruh tidak langsung X2 → Y melalui X3 = -0,0062+
Pengaruh X2 → Y = -0,0238
= -2,38%
Pengaruh langsung X3 → Y = 0,0858
Pengaruh tidak langsung X3 → Y melalui X1 = 0,0685
Pengaruh tidak langsung X3 → Y melalui X2 = -0,0062 +
Pengaruh X3 → Y = 0,1481
= 14,81%
Sedangkan jika dibuat dalam bentuk gambar akan dihasilkan sebagai
berikut ini:
107
Gambar 21
Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y
Gambar di atas menunjukkan bahwa pengaruh langsung dan tidak
langsung variabel X1 terhadap Y sebesar 47,57%, pengaruh langsung dan tidak
langsung variabel X2 terhadap Y sebesar -2,38%, pengaruh langsung dan tidak
langsung variabel X3 terhadap Y sebesar 14,81%, dan sementara pengaruh
variabel lain () terhadap Y sebesar 40,01%.
4. Uji Statistik Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 sampai X3 terhadap Variabel Y.
Pengujian secara individual dilakukan dengan menggunakan statistik t-
student. Tahapan pengujian secara individu ini dilakukan sebagai berikut:
1) Pengaruh Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Pengetahuan (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y). H0 : Pyx1 = 0
HA : Pyx1 ≠ 0
t hitung = 5,291
t tabel = 1,671
108
Kriteria Pengujian
H0 ditolak jika t hitung > t tabel.
Kesimpulan
H0 ditolak, maka X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y.
2) Pengaruh Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Keterampilan (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y). H0 : Pyx2 = 0
HA : Pyx2 ≠ 0
t hitung = -0,369
t tabel = 1,671
Kriteria Pengujian
H0 ditolak jika t hitung > t tabel.
Kesimpulan
H0 diterima, maka X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y.
3) Pengaruh Profesionalisme Birokrasi Mengacu pada Aspek Ketaatan Kode Etik (X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y). H0 : Pyx3 = 0
HA : Pyx3 ≠ 0
t hitung = 3,479
t tabel = 1,671
Kriteria Pengujian
H0 ditolak jika t hitung > t tabel.
Kesimpulan
H0 ditolak, maka X3 berpengaruh secara signifikan terhadap Y.
109
Kesimpulan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel X1 sampai
dengan X3 sebagai Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi terhadap variabel Y
Kinerja Pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 28
Kesimpulan Analisis Statistik
Variabel Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai
Aspek Profesionalisme Birokrasi (Xi)
t hitung t tabel Kesimpulan Keterangan
X1 5,291 1,671 HO Ditolak Signifikan
X2 -0,369 1,671 HO Diterima Tidak Signifikan
X3 3,479 1,671 HO Ditolak Signifikan Sumber: Hasil Analisis Penelitian 2015.
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh bahwa ada dua aspek
Profesionalisme Birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja
Pegawai, yaitu: Pengetahuan dan Ketaatan Kode Etik. Sedangkan aspek
Keterampilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai.
Bagian ini merupakan pembahasan interpretasi dari Pyx1 sampai dengan
Pyx43 yang menurut perhitungan sebelumnya dinyatakan ada pengaruh yang
signifikan. Hal itu secara tegas dapat dilengkapi dengan melihat tabel-tabel dan
gambar struktur yang disediakan oleh peneliti. Kemudian untuk pembahasan lebih
lanjut dilakukan pembahasan analisis pengaruh masing-masing aspek
Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai.
110
4.2. Pembahasan
Pembahasan pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja
Pegawai dimaksud untuk mengungkapkan dan menjelaskan serta menganalisis
hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di
samping itu dibahas pula hasil pengujian hipotesis dengan mengungkapkan
temuan-temuan hasil penelitian, baik pembahasan secara simultan maupun
pembahasan secara parsial pada paragraf berikut ini.
4.2.1. Pembahasan Pengaruh Simultan Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Profesionalisme
Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai 59,99%, artinya pengaruh Profesionalisme
Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai ini menunjukkan pengaruh yang positif. Nilai
tersebut menujukkan bahwa Profesionalisme Birokrasi telah dilaksanakan
Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, sehingga
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Dalam hal ini Sekretaris Dinas telah
melaksanakan Profesionalisme Birokrasi dengan penuh kesungguhan, sehingga
para pegawai telah bekerja dengan andal dan melaksanakan tugas dengan
memuaskan sehingga tugas-tugas terlaksana dengan mutu yang tinggi dan selesai
dengan waktu yang tepat sesuai dengan prosedur dan mudah dipahami para
pegawai. Dengan demikian variabel Profesionalisme Birokrasi telah mengubah
pola berpikir dan tindakan yang cukup positif dari para pegawai bagi peningkatan
111
Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Barat.
Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa Sekretaris Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat telah menginstruksikan kepada pegawai
untuk bekerja profesional sebagai birokrat dengan memberi pelayanan yang tepat
guna mengubah pola berpikir pegawai, yaitu dari pola berpikir tradisional ke pola
berpikir rasional dan global dengan lebih transparansional serta memegang teguh
aturan dan prosedur kerja yang berlaku di Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Hasil penelitian telah menunjukkan tingkat perubahan pola pikir dan
tindakan, di mana para pegawai telah melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan
misi Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang
tertuang dalam visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Barat. Visinya yaitu: Mewujudkan Jawa Barat sebagai Pusat Budaya dan
Destinasi Wisata Berkelas Dunia. Sedangkan misinya: (1) Meningkatkan
Pembangunan Perekonomian berbasis Potensi Lokal. (2) Melestarikan Aset
Budaya Lokal. (3) Mengefektifkan Seni dan Budaya sebagai Asset Daerah yang
mendukung Kepada Pengembangan Kepariwisataan Jawa Barat dalam Bingkai
Kearifan Lokal. (4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang
Kebudayaan dan Kepariwisataan.
Sesuai dengan visi dan misi yang diemban, maka sasaran yang mampu
dicapainya antara lain: (1) Meningkatnya daya tarik wisata. (2) Meningkatnya
apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah, serta aspek
112
kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permuseuman dan kepurbakalaan bagi
pengembangan budaya daerah. (3) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap
seni dan perfilman daerah. (4) Peningkatan kompetensi SDM bidang kebudayaan
dan kepariwisataan.
Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa dengan adanya pencitraan sikap
profesionalisme birokrasi telah menunjukkan bahwa profesionalisme birokrasi
memiliki peran penting bagi peningkatan kinerja pegawai. Keberhasilan
pencitraan profesionalisme telah memberi pengaruh besar bagi keberhasilan
organisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
secara bertanggungjawab. Dengan demikian, secara simultan pengaruh
profesionalisme birokrasi terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil yang valid
dan potensial untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
4.2.2. Pengaruh Variabel Lain di luar Variabel yang Dikaji
Selain variabel yang dikaji di muka, banyak variabel lain yang
berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai untuk dipelajari dan dibahas lebih lanjut di
kemudian hari untuk memperkuat dan memperkokoh teori-teori yang telah
dibahas dan dikembangkan dalam penelitian ini, pengaruh variabel lain tersebut
sebesar 40,10%. Variabel lain tersebut seperti: pengawasan, kepemimpinan,
kompetensi, koordinasi, evaluasi dan lainnya.
113
Variabel lain yang berpengaruh ini mengingatkan bahwa variabel luar
sama pentingnya dengan variabel yang telah dibahas dalam penelitian ini. Untuk
itu variabel luar ini dapat dijadikan studi lanjutan dalam penelitian mendatang
agar dapat menemukan hasil penelitian lebih luas dan bermanfaat dilihat dari
berbagai variabel yang multivarian. Untuk pengembangan lebih luas hasil
penelitian di Bidang Administrasi Publik.
4.2.3. Pembahasan Pengaruh Parsial Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Secara parsial pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja
Pegawai yang terdiri dari 3 aspek profesionalisme birokrasi, yaitu aspek
pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek ketaatan pada kode etik yang dibahas
pada masing-masing paragraf berikut ini.
1. Pembahasan Pengaruh Parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Pengetahuan (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y)
Pengaruh parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Pengetahuan
terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang positif berdasarkan
hitungan statistik dengan besaran angka 47,57%. Hal ini menunjukkan bahwa
Aspek Pengetahuan telah memberikan makna cukup penting pada peningkatan
kinerja pegawai Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Barat. Tingginya pengaruh Aspek Pengetahuan terhadap Kinerja Pegawai ini
ditunjukkan oleh adanya pemahaman dan penguasaan para pegawai terhadap
tugasnya dan memahami peraturan pelayanan yang harus dilakukan para pegawai
terhadap masyarakat. Melihat hasil penelitian di atas, tampak bahwa Aspek
114
Pengetahuan untuk Profesionalisme Birokrasi telah berpengaruh secara positif
pada peningkatan kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Aspek Pengetahuan terhadap
kinerja pegawai dapat dianalisis melalui masisng-masing indikator yang terdiri
dari indikator: Memahami peraturan kerja, Memahami bidang kerja dan Mampu
memberikan penjelasan. Pengaruh Aspek Pengetahuan terhadap kinerja pegawai
melalui indikator Memahami peraturan kerja, telah dijalankan dengan
sepenuhnya, karena para pegawai telah memahami peraturan kerja, terutama yang
berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat. Melalui indikator Memahami
bidang kerja, telah dijalankan sepenuhnya, karena para pegawai telah memahami
bidang kerja yang harus dijalankan, sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
Melalui indikator Mampu memberikan penjelasan, telah dijalankan sepenuhnya,
karena para pegawai telah mampu memberikan penjelasan tentang tugas dan
pekerjaannya yang perlu diberikan kepada masyarakat.
Analisis di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat dinyatakan bahwa: Pertama,
indikator Memahami peraturan kerja, secara keseluruhan para pegawai telah
mamahami peraturan kerja sesuai dengan tugasnya. Kedua, indikator Memahami
bidang kerja, para pegawai telah memahami bidang kerja dengan sepenuhnya
yang menjadi bidang tugasnya. Ketiga, indikator Mampu memberikan penjelasan,
para pegawai secara umum telah mampu memberikan penjelasan tentang aturan
dan tugasnya kepada yang membutuhkan.
115
Hasil wawancara di atas telah sesuai dengan pendapat responden yang
menunjukkan bahwa Aspek Pengetahuan telah dimiliki oleh para pegawai yang
meliputi indikator memahami peraturan kerja, memahami bidang kerja dan
mampu memberikan penjelasan dengan baik.
2. Pembahasan Pengaruh Parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Keterampilan Menggunakan Peralatan (X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y)
Pengaruh parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Keterampilan
terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang negatif berdasarkan
hitungan statistik dengan besaran angka -2,38%. Hal ini menunjukkan bahwa
Aspek Keterampilan belum memberi makna penting pada Kinerja Pegawai di
Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Rendahnya
pengaruh Aspek Keterampilan terhadap Kinerja Pegawai ini berkaitan dengan
belum handalnya para pegawai dalam menggunakan peralatan kantor, menguasai
sistem dan prosedur serta memahami kebutuhan publik yang berkaitan dengan
pelayanan kesekretariatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Melihat hasil penelitian di atas, tampak bahwa Aspek Keterampilan untuk
Profesionalisme Birokrasi belum dimiliki sepenuhnya oleh pegawai, karena para
pegawai belum memiliki kehandalan bekerja, menguasai sistem dan prosedur
kerja untuk kebutuhan pelayanan pada masyarakat, sehingga belum mendukung
terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
116
Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Aspek Keterampilan terhadap
kinerja pegawai dapat dianalisis melalui masing-masing indikator yang terdiri dari
indikator: Terampil menggunakan peralatan, Mengerti prosedur kerja dan
Memenuhi keinginan publik. Pengaruh Aspek Keterampilan terhadap kinerja
pegawai melalui indikator Terampil menggunakan peralatan, umumnya para
pegawai belum memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan peralatan
kantor terutama yang berkaitan dengan mesin teknologi, seperti komputer dan
lain-lain. Melalui indikator Mengerti prosedur kerja, para pegawai secara umum
belum memahami prosedur kerja yang ada, sehingga perlu penjelasan untuk
memahami prosedur kerja dari pimpinan. Melalui indikator Memenuhi keinginan
publik, para pegawai belum sepenuhnya bekerja sesuai dengan tuntutan publik
dalam melaksanakan tugas, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan
dan kewenangan.
Analisis di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari indikator
Terampil menggunakan peralatan, Mengerti prosedur kerja dan Memenuhi
keinginan publik, dapat dinyatakan bahwa: Pertama, indikator Terampil
menggunakan peralatan, para pegawai belum sepenuhnya memiliki keterampilan
dalam menggunakan peralatan, mengingat keterbatasan yang dimiliki. Kedua,
indikator Mengerti prosedur kerja, para pegawai belum sepenuhnya memahami
dengan sesungguhnya prosedur kerja, mengingat keterbatasan kemampuan dan
keterbatasan wawasan. Ketiga, indikator Memenuhi keinginan publik, para
117
pegawai belum sepenuhnya bekerja sesuai dengan keinginan publik, karena
keterbatasan wewenang yang diberikan.
Hasil wawancara di atas telah sesuai dengan pendapat responden yang
menunjukkan bahwa Aspek Keterampilan yang meliputi terampil menggunakan
peralatan, mengerti prosedur kerja dan memenuhi keinginan publik belum
sepenuhnya dimiliki oleh para pegawai, meliputi indikator terampil menggunakan
peralatan, mengerti prosedur kerja dan memenuhi keinginan publik.
3. Pembahasan Pengaruh Parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Ketaatan Kode Etik (X3) terhadap Kinerja Pegawai (Y)
Pengaruh parsial Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Ketaatan kode
etik terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang positif berdasarkan
hitungan statistik dengan besaran angka 14,81%. Hal ini menunjukkan bahwa
Aspek Ketaatan kode etik telah memberikan makna penting terhadap Kinerja
Pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Tingginya pengaruh Aspek Ketaatan kode etik terhadap Kinerja Pegawai telah
ditunjukkan oleh sikap pegawai melalui tanggungjawabnya dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan kemampuan didukung dengan pemahaman terhadap berbagai
aturan yang berlaku. Melihat hasil penelitian di atas, tampak bahwa Aspek
Ketaatan kode etik untuk Profesionalisme Birokrasi telah berpengaruh secara
positif pada peningkatan kinerja pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
118
Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Aspek Ketaatan kode etik terhadap
kinerja pegawai dapat dianalisis melalui masing-masing indikator yang terdiri dari
indikator: Memiliki rasa tanggungjawab, Bekerja sesuai aturan serta Menjaga citra
organisasi. Pengaruh Aspek Ketaatan kode etik terhadap kinerja pegawai melalui
indikator Memiliki rasa tanggungjawab, para pegawai telah menunjukkan diri
dengan sikap tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang menjadi
tugasnya. Melalui indikator Bekerja sesuai aturan, para pegawai telah
melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dengan melaksanakan
tugas yang dibebankan kepadanya. Melalui indikator Menjaga citra organisasi,
para pegawai telah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan tepat
waktu dan mutu yang tinggi untuk menjaga citra organisasi.
Analisis di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari indikator
Memiliki rasa tanggungjawab, Bekerja sesuai aturan serta Menjaga citra
organisasi, dapat dinyatakan bahwa: Pertama, indikator Memiliki rasa
tanggungjawab, secara umum para pegawai telah memiliki rasa tanggungjawab
yang tinggi yang ditunjukkan dengan dedikasi kerja yang baik. Kedua, indikator
Bekerja sesuai aturan, para pegawai telah bekerja sesuai dengan aturan yang
berlaku dan tidak melanggar aturan. Ketiga, indikator Menjaga citra organisasi,
secara umum pegawai telah menjaga citra organisasi dari masyarakat dengan cara
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.
Hasil wawancara di atas telah sesuai dengan pendapat responden yang
menunjukkan bahwa Aspek Ketaatan kode etik telah dijalankan dengan penuh
119
rasa tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditunjukkan dengan
cara memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan tugas
dan fungsi yang dimiliki pegawai.
120
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Setelah dilakukan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang
pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya dapat
disimpulkan hasil-hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian tersebut sebagai
berikut:
1. Secara simultan Profesionalisme Birokrasi telah berpengaruh positif terhadap
Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Barat. Dalam hal ini Profesionalisme Birokrasi ini merupakan aspek
yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai dan dalam
memecahkan berbagai masalah yang dihadapai pada Sekretariat Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Di samping itu hasil
penelitian menyimpulkan bahwa masih ada variabel lain yang cukup
berpengaruh untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
2. Secara parsial Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi yang terdiri dari aspek
Pengetahuan, aspek Keterampilan dan aspek Ketaatan kode etik berpengaruh
terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat. Namun hasil penelitian menunjukkan adanya variasi nilai
yang tidak sama diantara aspek-aspek tersebut. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ada satu aspek Profesionalisme Birokrasi yang menunjukkan pengaruh
121
tidak positif terhadap Kinerja Pegawai, yaitu aspek Keterampilan. Aspek ini
belum memberikan makna positif bagi peningkatan Kinerja Pegawai, karena
terbatasnya keterampilan yang dimiliki pegawai yang berkaitan dengan
kehandalan menggunakan peralatan kantor, menguasai sistem operasional dan
prosedur serta memahami kebutuhan atau keinginan publik. Sedangkan dua
aspek lainnya, yaitu aspek Pengetahuan dan aspek Ketaatan kode etik telah
menunjukkan pengaruh positif, karena para pegawai telah memiliki
pemahaman dan penguasaan secara baik dan jelas mengenai peraturan
pelayanan dan memiliki kode etik sesuai dengan tradisi yang ada di
lingkungan kerja.
5.2. Saran-saran
Setelah disimpulkan hasil penelitian ini, selanjutnya disampaikan saran-
saran peneliti sebagai kontribusi hasil penelitinan untuk meningkatkan Kinerja
Pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Saran-saran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Saran bagi Pengembangan Ilmu:
a. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu
administrasi publik yang berkaitan dengan Profesionalisme Birokrasi dan
Kinerja Pegawai, terutama yang terkait dengan variabel-variabel di luar
variabel Profesionalisme Birokrasi.
b. Penelitian lanjutan diharapkan dapat mendukung hasil-hasil penelitian ini
untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik
di masa mendatang.
122
2. Saran bagi Kegunaan Praktis:
a. Sebaiknya dilakukan usaha-usaha pemecahan masalah untuk
meningkatkan aspek yang rendah, yaitu aspek Keterampilan. Aspek
keterampilan terkait dengan keterampilan pegawai dalam menggunakan
peralatan kerja, pemahaman pegawai terhadap prosedur dan kemampuan
pegawal dalam memenuhi keinginan publik.
b. Diusahakan dilakukan upaya-upaya perbaikan peningkatan
Profesionalisme Birokrasi bagi peningkatan pengetahuan, keterampilan
dan ketaatan kode etik para pegawai dalam upaya meningkatkan kinerja
pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa
Barat.
3. Saran bagi Kebijakan:
Guna pencapaian hasil kerja yang maksimal, sebaiknya Sekretariat Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat membuat kebijakan berupa
pedoman kerja tersendiri yang berkaitan dengan teknis dan metode penerapan
Profesionalisme Birokrasi di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Barat bagi peningkatan kinerja pegawai.
123
DAFTAR PUSTAKA
Al-Rasid, Harun. 1994. Analisis Jalur (Path Analysis) Sebagai Sarana Statistika Dalam Analisis Kausal. Bandung: LP3ES Fakultas Ekonomi UNPAD.
Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Handayaningrat, Soewarno. 1995. Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
Handoko, T. Hani. 1997. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
Harits, Benyamin. 2002. Paradigma Baru Dimensi-dimensi Prima Administrator Publik. Bandung: Insani Press.
________________. 2006. Profesionalisme dan Akuntabilitas Birokrasi Publik Berbasis Kinerja dalam Rangka Mewujudkan Good Governance. Bandung: Universitas Pasundan.
Henry, Nicholas. 1988. Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
Iskandar. 2001. Metode Penelitian Survey. Jakarta: Gramedia.
Islamy, M. Irfan. 1994. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta.
Kasim, M. 1994. Analisis Kebijakan Negara. Jakarta: Erlangga.
Kristiadi, J.R. 1994. Administrasi Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia.
Levoy, Robert P. 1986. Praktek Profesioanl yang Sukses. Terjemahan: Effendi Perangin dan Agus Purwandianto. Jakarta: Rajawali.
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
124
Mahsun, Mohammad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Mangkunegara, Anwar. 2004. Manajemen Sumber Daya Perusahaan. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Martin, Mike W. dan Schinzinger, Roland. 1994. Etika Rekayasa Edisi II. Terjemahan: Prihminto Widodo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Moeheriono. 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nazir, Mohammad. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Ndraha, Taliziduhu. 2000. Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
Pamudji, S. 1994. Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkakan Pelayanan Publik. Jakarta: IIP.
Pamungkas, Sri Bintang. 1996. Pokok-pokok Pikiran tentang Demokrasi Ekonomi dan Pembangunan. Jakarta: Yayasan Daulat Rakyat.
Putra, Fadillah. 2001. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Perubahan dan Inovasi Kebijakan dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. Surabaya: Pustaka Pelajar.
Rasyid, M. Ryaas. 1997. Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru. Jakarta: IIP.
Sanjaya, Soemarsono. 1996. Prefesionalisme Sebagai Sasaran Akhir Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II Volume A. Jakarta: Yayasan Generasi Muda Indonesia (Germainti).
Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas. Bandung: Mandar Maju.
Siagian, Sondang P. 1990. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
125
___________________. 1994. Pengembangan Sumber Daya Insani. Jakarta: Gunung Agung.
___________________. 2000. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Silalahi. 1989. Sistem Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Bina Aksara.
Sobandi, Baban. 2002. Etika Kebijakan Publik. Jakarta: Mutiara Ilmu.
Sugiono. 1992. Metoda Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Suradinata, Ernmaya. 1993. Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan. Bandung: Mandar Maju.
Wahab, Abdul Solihin. 1997. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo, Joko. 2005. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Bayu Media Publishing.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: MedPress.
Dokumentasi
Hanafiah, Agus. 2012. Analisis Dampak Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Tesis. Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
Wardhana, Eri Kusmara. 2014. Pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota Banjar. Tesis. Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.
126
Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.
Peraturan Gubernur jawa Barat Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
1
Lampiran 1 Pengantar Angket
Kepada: Yth. Bapak/Ibu pegawai Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
Dengan hormat,
Dalam rangka Penelitian dengan judul: “Analisis Profesionalisme
Birokrasi Organisasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat” sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan
Bandung, maka dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan
membantu mengisi angket sebagai instrumen dalam penelitian.
Jawaban yang diberikan oleh Bapak/Ibu sangat kami harapkan sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, kerahasian identitas dan jawaban
Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan pengisian angket ini hanya akan digunakan
sebatas kepentingan akademis pada Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan
Bandung.
Demikian permohonan kami ini agar Bapak/ibu menjadi maklum, atas
perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Bandung, September 2015
Ttd.
Dilla Anindia Kabella
Lampiran 2 Angket Penelitian
ANGKET PENELITIAN
Beri tanda ( ) atau ( X ) pada kolom pernyataan yang dianggap oleh
Ibu/Bapak/Saudara tepat.
Keterangan:
SS : Sangat Setuju.
S : Setuju.
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
No Pernyataan Alternatif Jawaban
SS S N TS STS
1. Saya sebagai pegawai memahami peraturan kerja yang ada.
2. Saya sebagai pegawai tidak memahami bidang kerja saya.
3. Saya sebagai pegawai mampu memberikan penjelasan setiap tugas bawahan.
4. Saya sebagai pegawai terampil menggunakan peralatan yang ada.
5. Saya sebagai pegawai tidak mengerti prosedur kerja yang ada.
6. Saya sebagai pegawai mampu bekerja untuk memenuhi keinginan publik.
7. Saya sebagai pegawai memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
8. Saya sebagai pegawai tidak selamanya bekerja sesuai aturan.
9. Saya sebagai pegawai memiliki tanggungjawab untuk menjaga citra organisasi.
No Pernyataan Alternatif Jawaban
SS S N TS STS
10. Kualitas kerja pegawai diperlihatkan oleh ketepatan kerjanya.
11. Kualitas kerja pegawai tidak ditentukan oleh ketelitian kerjanya.
12. Mutu kerja pegawai memberi kontribusi pada kualitas kerja.
13. Jumlah hasil kerja merupakan ciri dari kualitas kerja pegawai .
14. Waktu penyelesaian kerja bukan ukuran kuantitas kerja pegawai.
15. Target yang dicapai dari hasil kerja sebagai tanda keberhasilan pegawai.
16. Pegawai yang andal dapat dipercaya dalam menjalankan tugas sehari-hari.
17. Keterampilan dalam bekerja merupakan tanda pegawai yang mahir bekerja.
18. Memiliki inisiatif dalam tugas bukan pegawai yang andal bekerja.
19. Kemampuan berkomunikasi merupakan sikap cermat dalam bekerja.
20. Pribadi yang menarik bukan bagian penting dari sikap pegawai.
21. Pandai bergaul tanda merupakan pekerja yang berkepribadian.
Lampiran 3 Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA
1. Apakah Bapak melihat profesionalisme birokrasi didasarkan pada
pengetahuan pegawai dengan menentukan indikator: memahami peraturan
kerja, memahami bidang kerja dan mampu memberikan pelayanan kepada
publik?
2. Apakah Bapak mengukur profesionalisme birokrasi didasarkan pada
keterampilan pegawai dengan indikator: handal menggunakan peralatan,
mengerti prosedur kerja dan sesuai dengan keinginan publik?
3. Apakah Bapak memandang profesionalisme birokrasi ditandai pada ketaatan
kode etik dengan indikator: memiliki rasa tanggungjawab, bekerja sesuai
aturan dan mampu menjaga citra organisasi?
4. Apakah Bapak dalam menilai kinerja pegawai didasarkan pada kualitas kerja
pegawai dengan melihat ketepatan kerja, ketelitian kerja dan mutu kerja?
5. Apakah Bapak dalam menilai kinerja pegawai didasarkan pada kuantitas kerja
dengan melihat jumlah hasil kerja, waktu penyelesaian kerja dan target yang
dicapai?
6. Apakah Bapak dalam menilai kinerja pegawai didasarkan pada keandalan
kerja pegawai dengan melihat pegawai dapat dipercaya, keterampilan kerjanya
dan inisiatif kerjanya?
7. Apakah Bapak dalam menilai kinerja pegawai didasarkan pada sikap kerja
pegawai dengan melihat kemampuan komunikasinya, pribadi yang menarik
dan pandai bergaul?
ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT
TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Guna Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P.) pada
Konsentrasi Kebijakan Publik Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Pasundan
Oleh:
DILLA ANINDIA KABELLA NPM: 148010004
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG 2016
ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT
TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Syarat Kelulusan Guna Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (M.A.P.) pada
Konsentrasi Kebijakan Publik Program Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Pasundan
Oleh:
DILLA ANINDIA KABELLA NPM: 148010004
Bandung, Februari 2016
Pembimbing,
Prof. Dr. H. Benyamin Harits, M.S. K e t u a
Dr. H. Uyat Suyatna, M.Si. A n g g o t a
i
ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada masalah pokok, yaitu Kinerja Pegawai rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh belum dijalankannya aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi secara menyeluruh pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Pendekatan dalam penelitian ini tentang Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai dilihat dari konteks kebijakan publik dan administrasi publik sebagai teori induknya untuk mengembangkan khasanah Ilmu Administrasi Publik.
Metode penelitian yang digunakan, metode explanatory survey. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang dalam hal ini digunakan untuk meneliti pengaruh Profesionalisme Birokrasi (X) sebagai variabel bebas terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif melalui penggunaan Metode Analisis Jalur (Path Analysis) yang dimaksudkan untuk mengetahui besaran pengaruh variabel Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, Profesionalisme Birokrasi (X) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 59,99%. Adapun pengaruh variabel lain () terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 40,01%. Sedangkan secara parsial, pengaruh Profesionalisme Birokrasi (X) yang terdiri dari tiga aspek Profesionalisme Birokrasi yang meliputi: Aspek Pengetahuan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 47,57%, Aspek Keterampilan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar -2,38% dan Aspek Ketaatan kode etik (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 14,81% Dari ke tiga Aspek Profesionalisme Birokrasi yang memberikan pengaruh dominan secara parsial terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, yaitu Aspek Pengetahuan (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 47,57%.
Selanjutnya penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme Birokrasi berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Bahwa secara menyeluruh Profesionalisme Birokrasi telah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan dimensi-dimensi Kinerja Pegawai.
ii
ABSTRACT
This research based on main problem, that is the low Employee Performance. This condition is predicted because of has not implemented of Bureaucratic Profesionalism aspects at Secretariat Agency of Tourism and Culture of West Java Province.
The approach in this research about Bureaucratic Profesionalism and Employee Performance from public policy and public administration as master theory to develop science area of public administration.
Research method is explanatory survey. This method used to explain social phenomenon which in this case used to check influence of Bureaucratic Profesionalism (X) as independent variable to Employee Performance (Y) as dependent variable. This research use quantitative analysis usage Path Analysis Method meant to know value of influence Bureaucratic Profesionalism variable to Employee Performance at Secretariat Agency of Tourism and Culture of West Java Province, either through simultan and also by parsial.
Result of research indicate that by simultan, Bureaucratic Profesionalism (X) have a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 59,99%. As for influence of other variable () to Employee Performance (Y) equal to 40,01%. While by partial, influence of Bureaucratic Profesionalism (X) which consist of three Bureaucratic Profesionalism aspects covering: aspect of Knowledge (X1) have a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 47,57%, aspect of Skills (X2) have a non significance effect to Employee Performance (Y) equal to -2,38% and aspect of Obedience code of ethics (X3) a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 14,81%. From to three Bureaucratic Profesionalism aspects that giving dominant influence by parsial to employee performace at Bureau of Law and Human Rights Regional Secretariat of West Java Province is aspect of Knowledge (X1) have a significance effect to Employee Performance (Y) equal to 47,57%.
Hereinafter this inferential research that Bureaucratic Profesionalism influentialy in significance to Employee Performance at Secretariat Agency of Tourism and Culture of West Java Province. That accross the board Bureaucratic Profesionalism has been executed and implemented as according to Employee Performance dimensions.
iii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim,
Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat
yang telah diberikan sehingga Tesis yang berjudul: ANALISIS PENGARUH
PROFESIONALISME BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI
PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini dilakukan
untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
(M.A.P.) pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
Peneliti menyadari akan kemampuan dan keterbatasan pengalaman
maupun ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyusunan tesis ini, sehingga
apabila didalamnya dijumpai kekurangan yang berkaitan dengan kedalaman
materi yang dibahas serta penyusunan tata bahasa yang digunakan. Peneliti sangat
terbuka untuk mendapat kritik dan saran dari semua pihak serta masukan bagi
perbaikan dan kelengkapan isi tesis ini. Pada kesempatan ini, peneliti ingin
menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas bimbingan dan
arahan yang tiada terhitung nilainya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H.
Benyamin Harits, M.S. sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Bapak Dr. H.
Uyat Suyatna, M.Si., sebagai Anggota Komisi Pembimbing. Semoga semua
arahan dan bimbingan yang telah diberikan pada peneliti memberi manfaat bagi
peneliti dalam mengembangkan diri terkait dengan kemampuan dan sikap
iv
intelektual menghadapi lingkungan, baik yang bersifat akademis maupun non
akademis.
Selanjutnya pada kesempatan ini pula, peneliti menyampaikan ucapan
terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:
1. Prof. Dr. H. Eddy Yusuf Sp. M.Si. M.Kom., selaku Rektor Universitas
Pasundan Bandung.
2. Prof. Dr. H. M. Didi Turmudzi, M.Si., selaku Direktur Fakultas Pascasarjana
Universitas Pasundan Bandung.
3. Dr. H. Thomas Bustomi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu
Administrasi Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
4. Dr. Yaya M. Abd. Aziz, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu
Administrasi Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung.
5. Para penguji Bapak Dr. H. Asep Kusdiman Jauhari, M.Si. dan Bapak Dr.
Achdiat, M.Si.
6. Yessi Esmiralda, SH. MH., selaku Sekretaris Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
7. Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat yang sudah
memperkenankan peneliti melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas
Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung angkatan-28.
9. Ibu Kokom Komalasari, selaku teman seperjuangan di kelas (MIA-28) yang
sudah membantu melancarkan penyelesaian tesis ini.
v
10. Bapak Farid, selaku teman se-angkatan (MIA-28) yang sudah peneliti anggap
sebagai orang tua yang selalu memberikan dukungan dan nasehat.
Secara khusus, terimakasih disampaikan kepada Orang Tua tercinta dan
tersayang (Mama & Papa) yang selalu mendukung dalam segala hal, suasana,
kondisi serta doa sampai terselesaikannya tesisi ini. Terimaksih juga pada Adik
tercinta dan tersayang Alfi Arafah Firdausi yang sama-sama sedang berjuang
menyusun Skripsinya. Tak lupa terimakasih untuk Kesayangan Yeffri Fazri yang
selalu ada, mendukung dan hadir dalam setiap langkah sampai saat ini.
Akhirnya peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas
segala bantuannya, sehingga tesis ini bisa diselesaikan. Semoga amal baiknya
mendapat imbalan dari Allah SWT. Amien.
Wassalamua’alaikum Wr. Wb.
Bandung, Februari 2016
Peneliti,
vi
DAFTAR ISI
Halaman ABSTRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
ABSTRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii
KATA PENGANTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii
DAFTAR ISI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
DAFTAR TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix
DAFTAR GAMBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
BAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Latar Belakang Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Identifikasi Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1. Tujuan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Kegunaan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
6
7
7
7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Kajian Pustaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Hasil Penelitian Agus Hanafiah (2012) . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Hasil Penelitian Eri Kusmara Wardhana (2014) . . . . .
2.1.3. Relevansi dengan Penelitian Terdahulu . . . . . . . . . . .
2.1.4. Lingkup Administrasi Publik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5. Lingkup Profesionalisme Birokrasi . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.6. Lingkup Kinerja Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Kerangka Berpikir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Hipotesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
10
12
13
24
34
40
44
vii
BAB III OBYEK DAN METODE PENELITIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Obyek Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1. Gambaran Umum tentang Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat . . . . . . . . . . . . .
3.1.2. Struktur Organisasi Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3. Kondisi Umum Pegawai Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat . . . . . . . . . . . . .
3.1.4. Gambaran Umum Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Metode dan Desain Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1. Metode Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2. Desain Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Variabel dan Operasional Variabel Penelitian . . . . . . . . . . . . .
3.3.1. Variabel Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3.2. Operasional Variabel Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Populasi Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. Teknik Pengumpulan Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Uji Validitas dan Reliabilias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.7. Teknik Analisis Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.8. Uji Hipotesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.9. Lokasi dan Jadual Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
46
48
50
53
55
55
56
57
57
57
59
60
61
64
68
69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Obyek Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1. Identitas Responden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas . . . . . . . . . . . . . . .
71
71
71
71
viii
4.1.3. Penetapan Koefisien Korelasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.4. Deskripsi Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi (X)
4.1.5. Deskripsi Dimensi-dimensi Kinerja Pegawai (Y) . . . .
4.1.6. Penetapan Koefisien Jalur Variabel X terhadap Y dan Koefisien Jalur Variabel X1 sampai X3 terhadap Y . . .
4.1.7. Penetapan Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y dan Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 sampai X3 terhadap Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Pembahasan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1. Pembahasan Pengaruh Simultan Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
4.2.2. Pengaruh Variabel Lain di luar Variabel yang Dikaji ..
4.2.3. Pembahasan Pengaruh Parsial Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai di Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
78
80
89
101
104
110
110
112
113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Kesimpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Saran-saran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
120
121
DAFTAR PUSTAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
LAMPIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
ix
DAFTAR TABEL
Halaman Tabel 1 Laporan Kinerja Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tabel 2 Relevansi Hasil Penelitian Terdahulu dengan Tesis Peneliti . . 12
Tabel 3 Critical Success Factor (CSF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tabel 4 Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan . . . . . . 51
Tabel 5 Operasional Variabel Profesionalisme Birokrasi . . . . . . . . . . . 58
Tabel 6 Operasionalisasi Variabel Kinerja Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . 59
Tabel 7 Populasi Sasaran (Responden) N = 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tabel 8 Bobot Nilai Pernyataan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Tabel 9 Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme Birokrasi (X) . . 74
Tabel 10 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai (Y) . . . . . . . . . . 74
Tabel 11 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tabel 12 Matrik Korelasi X1 hingga X3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Tabel 13 Invers Matrik Korelasi X1 hingga X3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Tabel 14 Frekuensi Aspek Pengetahuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Tabel 15 Skor Aspek Pengetahuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Tabel 16 Frekuensi Aspek Keterampilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Tabel 17 Skor Aspek Keterampilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Tabel 18 Frekuensi Aspek Ketaatan kode etik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Tabel 19 Skor Aspek Ketaatan kode etik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Tabel 20 Frekuensi Faktor Kualitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Tabel 21 Skor Faktor Kualitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Tabel 22 Frekuensi Faktor Kuantitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
x
Tabel 23 Skor Faktor Kuantitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Tabel 24 Frekuensi Faktor Keandalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Tabel 25 Skor Faktor Keandalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Tabel 26 Frekuensi Faktor Sikap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Tabel 27 Skor Faktor Sikap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tabel 28 Koefisien Jalur PYX1 sampai dengan PYX3 . . . . . . . . . . . . . . . 103
Tabel 29 Hasil Koefisien Jalur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Tabel 30 Kesimpulan Analisis Statistik Variabel Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1 Paradigma Berpikir tentang Profesionalisme Birokrasi dan
Kinerja Pegawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Gambar 3 Struktur Organisasi Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Gambar 4 Diagram Jalur Pengaruh Simultan Variabel X terhadap Y . . 65
Gambar 5 Diagram Jalur Pengaruh Parsial Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Gambar 6 Jadual Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Gambar 7 Tahapan Kuartil Aspek Pengetahuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Gambar 8 Tahapan Kuartil Aspek Keterampilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Gambar 9 Tahapan Kuartil Aspek Ketaatan kode etik . . . . . . . . . . . . . . 89
Gambar 10 Tahapan Kuartil Faktor Kualitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Gambar 11 Tahapan Kuartil Faktor Kuantitas Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Gambar 12 Tahapan Kuartil Faktor Keandalan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Gambar 13 Tahapan Kuartil Faktor Sikap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Gambar 14 Diagram Koefisien Jalur Variabel X terhadap Y . . . . . . . . . 102
Gambar 15 Diagram Koefisien Jalur Variabel X1 sampai dengan X3 terhadap Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Gambar 16 Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y . . . . . . . . . . . . 104
Gambar 17 Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 sampai dengan X3
terhadap Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107