Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana tata ruang wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang
pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
(Permen PU No. 16/PRT/M/2009). Rencana tata ruang dibuat karena pada
dasarnya ruang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peraturan
untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan secara
efektif. Produk atau hasil dari perencanaan tata ruang wilayah dituangkan
dalam bentuk dokumen berupa peta rencana tata ruang wilayah.
Dokumen tata ruang sebagai produk hasil dari kegiatan perencanaan
ruang berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang dan mencegah
terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, selain itu
juga bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna ruang dari
bahaya-bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan
fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.
Konsep penyusunan dokumen rencana tata ruang bersifat hierarkis,
tujuannya agar fungsi yang ditetapkan antar dokumen tata ruang tetap
sinergis dan tidak saling bertentangan karena dokumen tata ruang yang
berlaku pada lingkup mikro merupakan penjabaran dan pendetilan dari
rencana tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro.
Dokumen tata ruang yang memiliki tujuan untuk mengatur ruang agar
dapat dimanfaatkan secara efektif dan untuk mencegah terjadinya konflik
antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, serta untuk melindungi
masyarakat sebagai pengguna ruang dari bahaya-bahaya lingkungan, untuk
itu perlu dilakukan evaluasi agar dokumen tata ruang dapat berfungsi sesuai
dengan tujuannya.
Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian antara tujuan dan
hasil dari suatu kegiatan yang didasarkan pada suatu pedoman khusus.
2
Kegiatan evaluasi tata ruang wilayah pada prinsipnya adalah untuk menilai
keselarasan antara tujuan, strategi, dan kebijakan yang termuat dalam
dokumen RTRW. Evaluasi RTRW didasarkan pada masing-masing pedoman
yang disesuaikan dengan masing-masing tujuan kegiatan evaluasi. Tujuan
kegiatan evaluasi secara umum adalah menilai sejauh mana RTRW
Kabupaten telah/dapat dilaksanakan, atau sebagai upaya menilai efektifitas.
Hasil dari evaluasi dapat berupa suatu informasi yang akan dipergunakan
sebagai dasar terbentuknya suatu kebijakan sehubungan dengan kemungkinan
adanya perbaikan/revisi rencana atau penyusunan rencana yang baru.
Evaluasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kawasan
di daerah rawan bencana Merapi agar masyarakat terlindung dari bahaya
lingkungan (bencana).
Fungsi rencana tata ruang pada daerah rawan bencana sejatinya adalah
sebagai instrumen pengurangan risiko bencana, karena perencanaan tata
ruang dilakukan pada saat bencana tidak/belum terjadi. Rencana tata ruang
juga berfungsi sebagai kebijakan pembangunan. Menurut Brody, 2004 dalam
Sagala dan Bisri, 2011, keputusan dalam bentuk kebijakan pembangunan
dapat diarahkan untuk mengurangi komponen pembentuk risiko, baik
menghindari lokasi bahaya, mengeliminasi kerentanan, dan memperkuat
kapasitas.
Tujuan perencanaan ruang pada daerah rawan bencana adalah untuk
mengendalikan pengembangan dan pembangunan di daerah-daerah yang
rawan terhadap bahaya bencana. Dampak positif dari pembatasan
pembangunan pada daerah yang rawan terhadap bencana akan meminimasi
potensi paparan (exposure) dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian
jiwa serta kerusakan harta benda di daerah-daerah rawan bencana.
Pembangunan yang tidak mengindahkan aspek kebencanaan dapat berakibat
pada besarnya risiko bencana yang timbul (Sagala dan Bisri, 2011).
Berdasarkan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
penataan ruang pada konsepnya harus memperhatikan potensi, kondisi,
3
permasalahan sosial dan budaya serta memperhatikan daerah kawasan rawan
bencana sebagai basis dalam pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah.
Kesadaran akan pentingnya peranan perencanaan tata ruang untuk
pengurangan risiko bencana di Indonesia termasuk cukup lambat.
Perencanaan ruang berbasis pengurangan risiko bencana belum mendapatkan
tempat terpenting sebagai salah satu instrumen untuk usaha mengurangi
risiko bencana yang dibuktikan dengan usaha penanggulangan bencana
dilakukan melalui mekanisme koordinasi yang dibentuk ketika bencana
terjadi. Konsep pengurangan risiko bencana yang diterapkan secara umum di
Indonesia pada saat ini yang dilakukan melalui koordinasi yang dibentuk
ketika bencana terjadi merupakan konsep yang kurang efektif untuk
menghadapi bencana, karena risiko yang ditimbulkan kemungkinan akan
lebih besar. Risiko yang terjadi tersebut timbul akibat kurangnya persiapan
yang seharusnya dipersiapkan pada saat bencana tidak/belum terjadi.
Pengurangan risiko bencana yang juga merupakan kegiatan mitigasi bencana
salah satunya dapat diwujudkan dalam perencanaan tata ruang berbasis
pengurangan risiko bencana. Konsep pengurangan risiko bencana melalui
perencanaan tata ruang dilakukan pada saat bencana tidak/belum terjadi,
sehingga risiko yang diperkirakan akan timbul akibat bencana sedapat
mungkin dapat diminimalkan.
Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan pada tahap pra bencana
dan pasca bencana. Pengurangan risiko pada tahap pra bencana dapat
dilakukan dengan usaha mitigasi bencana. Mitigasi bencana dibedakan
menjadi dua berdasarkan kegiatannya yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.
Pada konteks penataan ruang, kegiatan mitigasi bencana yang bertujuan untuk
usaha pengurangan risiko bencana dalam tata ruang dikategorikan pada
kegiatan mitigasi pasif, yaitu melalui pengkajian/analisis risiko bencana.
Kajian/analisis risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk
mengetahui potensi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat
dari terjadinya suatu bencana. Potensi dampak negatif yang ditimbulkan dapat
dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan
4
kerusakan lingkungan. Kajian tentang risiko bencana menjadi sangat penting
dalam kegiatan evaluasi tata ruang berbasis risiko bencana, karena
berdasarkan kajian risiko akan diketahui informasi tentang wilayah-wilayah
yang memiliki tingkat risiko tinggi ataupun rendah.
Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan wilayah yang
memiliki potensi ancaman bencana gunung berapi yang sangat tinggi. Hal ini
diakibatkan karena di wilayah ini terdapat salah satu gunung berapi teraktif di
dunia, yaitu Gunung Merapi. Erupsi Merapi pada tahun 2010 telah
mengakibatkan kerugian harta benda dan jiwa yang cukup besar. Berdasarkan
data hasil penilaian kerusakan dan kerugian yang dikumpulkan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai dengan tanggal 31
Desember 2010, bencana erupsi tersebut telah mengakibatkan kerusakan dan
kerugian sebesar Rp 3,557 triliun.
Tujuan penataan ruang Kabupaten Sleman adalah mewujudkan ruang
kabupaten yang tanggap terhadap bencana dan berwawasan lingkungan dalam
rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis, dan berdaya
saing. Sedangkan permasalahan penting yang sedang dihadapi oleh
Kabupaten Sleman yang dimasukkan dalam agenda riset daerah tahun 2011-
2015 pada point 14 tentang kebencanaan dan masalah lingkungan adalah
“kegiatan penanggulangan bencana masih pada tahapan tanggap darurat dan
rehabilitasi rekonstruksi sehingga belum menjadikan kegiatan pengurangan
risiko bencana sebagai prioritas”. Konsep tujuan penataan ruang tersebut
apabila diintegrasikan dengan permasalahan kebencanaan tentang rendahnya
kegiatan pengurangan risiko bencana maka permasalahan baru yang muncul
adalah RTRW Kabupaten Sleman yang belum mampu mewujudkan tujuan
utamanya yaitu untuk mewujudkan ruang kabupaten yang tanggap terhadap
bencana.
Untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Sleman yaitu ruang
kabupaten yang tanggap bencana dapat diwujudkan melalui penataan
kawasan, khususnya penataan kawasan budidaya karena kawasan budidaya
merupakan kawasan pembangunan dan ruang bagi masyarakat untuk
5
melakukan aktivitas sosial ekonominya sehari-hari. Selain itu upaya yang
dapat dilakukan adalah pembatasan pembangunan di kawasan budidaya.
Penataan kawasan budidaya dapat dilakukan dengan mengevaluasi
RTRW Kabupaten Sleman. Hasil evaluasi RTRW dapat menghasilkan
informasi terkait tingkat risiko pada masing-masing kawasan budidaya
sehingga dapat dilakukan pembatasan pembangunan ataupun relokasi pada
daerah yang memiliki risiko tinggi. Hasil evaluasi RTRW juga dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana tata ruang
yang baru sebagai upaya pengurangan risiko bencana, karena pengurangan
risiko bencana dapat dilakukan salah satunya melalui rencana tata ruang
wilayah.
Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi RTRW Kabupaten Sleman
Berdasarkan Analisis Risiko Bencana Gunung Merapi”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakangnya, maka permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut :
1) bagaimana sebaran tingkat risiko bencana Gunung Merapi secara spasial di
Kabupaten Sleman?,
2) apakah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) peruntukan kawasan
budidaya di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan penataan ruang
berbasis kebencanaan?, dan
3) bagaimana peran aspek kebencanaan dalam penataan ruang di Kabupaten
Sleman?
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1) mengetahui sebaran tingkat risiko bencana Gunung Merapi di Kabupaten
Sleman;
6
2) mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) peruntukan kawasan
budidaya di Kabupaten Sleman agar diketahui daerah-daerah kawasan
rencana budidaya yang sesuai dan tidak sesuai dengan perencanaan
kawasan berbasis kebencanaan; dan
3) mengetahui penerapan aspek kebencanaan dalam penataan ruang di
Kabupaten Sleman.
1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan sumbangsih
terhadap :
1. Pemikiran bagi pengembangan khasanah ilmu dan tambahan pustaka yang
berkaitan dengan penataan ruang berbasis mitigasi bencana khususnya
dalam konteks evaluasi tata ruang di kawasan rawan bencana gunungapi,
dan
2. Masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah atau instansi terkait di
Kabupaten Sleman dalam rangka pengambilan keputusan dan pembuatan
kebijakan untuk pengembangan wilayah khususnya di daerah kawasan
rawan bencana agar mempertimbangkan aspek kebencanaan.
1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya
1.5.1 Sifat, Karakteristik dan Bahaya Letusan Gunung Merapi
Kawasan Gunung Merapi memiliki kekhasan ekosistem dan
sosiosistem yang bernuansa volcano. Gunung ini merupakan gunungapi
aktif, bahkan teraktif di dunia karena periodisitas letusannya relatif pendek
(3 sampai 7 tahun). Geofisik Gunung Merapi memiliki tipe khas
stratolandesit dan punya bentuk lereng yang konkaf. Merapi juga
merupakan pertemuan persilangan dua buah sesar transversal yang
membentengi wilayah tengah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi D.I.Y, dan
sesar longitudional yang melewati Pulau Jawa (Habibi dan Buchori, 2013).
Sejak awal sejarah letusan Gunung Merapi sudah tercatat bahwa tipe
letusannya adalah pertumbuhan kubah lava kemudian gugur dan
7
menghasilkan awan panas guguran yang dikenal dengan tipe Merapi
(Merapi Type). Kejadiannya adalah kubah lava yang tumbuh di puncak
dalam suatu waktu karena posisinya tidak stabil atau terdesak oleh magma
dari dalam dan runtuh yang diikuti oleh guguran lava pijar. Dalam volume
besar akan berubah menjadi awanpanas guguran (rock avalance), atau
penduduk sekitar Merapi mengenalnya dengan sebutan wedhus gembel,
berupa campuran material berukuran debu hingga blok bersuhu tinggi
(>700˚ C) dalam terjangan turbulensi meluncur dengan kecepatan tinggi
(100 km/jam) ke dalam lembah. Puncak letusan umumnya berupa
penghancuran kubah yang didahului dengan letusan eksplosif disertai awan
panas guguran akibat hancurnya kubah dan secara bertahap akan terbentuk
kubah lava yang baru.
Bahaya letusan gunungapi terdiri atas bahaya primer dan bahaya
sekunder. Bahaya primer adalah bahaya yang langsung menimpa penduduk
ketika letusan berlangsung, misalnya: awan panas, udara panas (surger)
sebagai akibat samping awan panas, dan lontaran material berukuran balok
(bom) hingga kerikil. Bahaya sekunder adalah bahaya yang terjadi secara
tidak langsung dan umumnya berlangsung purna letusan, misalnya lahar,
kerusakan lahan pertanian/perkebunan atau rumah.
Tingkat bahaya/risiko dari suatu gunung api sangat tergantung dari
kerapatan dari suatu letusan dan kepadatan penduduk yang bermukim di
sekitar gunung api tersebut, untuk mengurangi korban jiwa manusia
Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menerbitkan Peta
Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Peta Kawasan Rawan Bencana
Merapi adalah peta yang berisi informasi pembagian kawasan zona rawan
bahaya bencana erupsi Merapi.
1.5.2 Tata Ruang Berbasis Bencana
Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 pengertian penataan ruang tidak
hanya berdimensi perencanaan pemanfaatan ruang, tetapi juga termasuk
dimensi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang
8
diharapkan dapat membantu mengurangi dampak dari suatu risiko bencana
alam, seperti gempa, tsunami, banjir, letusan gunungapi dan bencana alam
lainnya. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah
dan kota atau kawasan semestinya harus mempertimbangkan faktor bencana
alam, khususnya pada kota dan kawasan yang berlokasi pada wilayah rawan
bencana alam, hal ini bertujuan agar dampak negatif akibat bencana dapat
diminimalkan. Hyogo Framework for Action (HFA Kerangka Aksi Hyogo)
dan UNISDR tahun 2005, juga mengamanatkan peran tata ruang (land use
planning) dalam pengurangan risiko bencana termasuk melakukan
pembatasan pembangunan di kawasan rawan bencana.
Pada konsep HFA, terdapat 5 fokus integrasi perencanaan tata ruang
dengan pengurangan risiko bencana (Sagala dan Bisri, 2011 dalam Muta’ali,
2014), yakni :
a) integrasi kajian risiko bencana ke dalam perencanaan perkotaan,
termasuk di dalamnya perhatian khusus terhadap permukiman yang
rentan terhadap bencana,
b) pengarusutamaan pertimbangan risiko bencana terhadap kegiatan
pembangunan infrastruktur vital,
c) Pengembangan dan penggunaan alat pemantauan untuk mengukur aspek
pengurangan aspek pengurangan risiko yang diperoleh atas suatu
kebijakan perencanaan tata ruang,
d) integrasi kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan
pedesaan, terutama di daerah pegunungan dan pesisir, serta
e) revisi ataupun pengembangan terhadap building code serta praktik
rekonstruksi dan rehabilitasi tingkat nasional dan lokal.
Proses integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam
penyelenggaraan tata ruang juga terlihat dan didukung oleh keterkaitan
antara UU 24/2007 mengenai Penanggulangan Bencana dan UU 26/2007
mengenai Penataan Ruang.
Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang seharusnya dilaksanakan
berdasarkan keberadaan kawasan rawan bencana. Penerapan kawasan
9
bencana dalam rencana tata ruang merupakan konsep yang seharusnya
dilaksanakan, terutama pada kawasan yang memiliki ancaman bencana.
Integrasi aspek kebencanaan dalam penataan ruang harus memuat dua
komponen yaitu aspek tahapan penataan ruang dan tahap manajemen
bencana :
Aspek penataan ruang yang terdiri atas : perencanaan ruang, pemanfataan
ruang dan pengendalian pemanfataan ruang
Aspek manajemen bencana yang terdiri atas : penanganan pra bencaana
(preventif, mitigasi, kesiapsiagaan), penanganan saat bencana (peringatan
dini, tanggap darurat), penanganan pasca bencana (rehabilitasi,
rekonstruksi).
Sagala dan Bisri (2011) dengan mengutip pendapat Godschalk (1991)
menyampaikan bahwa perencanaan tata ruang sangat penting dalam
kegiatan mitigasi risiko bencana seperti perencanaan tata guna lahan,
building codes, pengaturan zonasi sebagaimana disajikan pada tabel 1.1. di
bawah ini. Mileti (1999) menyampaikan “tidak ada pendekatan yang
mewujudkan mitigasi bahaya secara berkelanjutan yang lebih menjanjikan
dibanding peningkatan pemanfaatan dari manajemen penataan ruang yang
tangguh”.
10
Tabel 1.1 Berbagai Jenis Kegiatan Mitigasi dan Tujuan Penggunaannya
Jenis Kegiatan Mitigasi Tujuan Mitigasi
o Perencanaan tata guna lahan
o Building codes
o Pengaturan zonasi
o Pengaturan sub divisi
o Analisis Bahaya/ Pemetaan Resiko
o Sistem informasi bahaya
o Edukasi publik
o Pemantauan/ inspeksi
o Pengambilalihan lahan yang berbahaya
o Relokasi
o Insentif dan disintentif pajak
o Asuransi bencana
o Pengaturan pembangunan
di lokasi yang aman
o Penguatan terhadap tekanan
bahaya
o Pembatasan terhadap
penggunaan area berbahaya
o Penguatan infrastruktur
terhadap bahaya
o Indentifikasi area bahaya
o Peningkatan kesadaran
terhadap risiko
o Peningkatan pengetahuan
mengenai bencana
o Pemantauan implementasi
peraturan
o Pengalihan fungsi menjadi
ruang terbuka/ rekreasi
o Pemindahan kondisi rentan
ke lokasi aman
o Penciptaan motivasi untuk
pindah ke lokasi aman
o Pemberian kompensasi
terhadap kerugian ekonomi
Sumber : Godschalk (1991) dalam Muta’ali (2014)
a. Perencanaan Tata Ruang
Rencana tata ruang yang memuat dua komponen utama yaitu
struktur ruang dan pola ruang yang meletakkan kawasan rawan bencana
menjadi bagian dari kawasan lindung. Dradak (2006 dalam Muta’ali, 2014),
mengidentifikasi beberapa faktor yang perlu dijadikan landasan dalam
penataan ruang kawasan rawan bencana. Faktor-faktor tersebut adalah
sebagai berikut.
Pendekatan kesatuan unit eko-region dalam perencanaan kawasan rawan
bencana, dimana dalam pendekatan ini, suatu wilayah/kawasan dalam
satu eco-region harus dipandang sebagai satu sistem interaksi yang
komplementaer antara ekosistem, tatanan budaya, dan potensi sumber
11
daya alam. Kejadian bencana alam adalah hasil interaksi komponen
ekosistem.
Berdasarkan perhitungan neraca lingkungan sebagai dasar alokasi
pemanfaatan sumberdaya untuk mengurangi dampak negative terhadap
lingkungan;
Berdasarkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Rencana kawasan rawan bencana tidak sampai melampaui batas-batas
kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung
aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan;
Alokasi ruang yang sesuai antara jenis kegiatan dan karakteristik
ruang/lokasi, dimana kawasan rawan bencana berada di kawasan lindung.
Pada kawasan-kawasan yang secara fisik harus dilindungi atau
memberikan perlindungan terhadap bagian wilayah lain harus ditetapkan
sebagai kawasan lindung. Sebaliknya kegiatan-kegiatan yang bersifat
intensif harus diletakkan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana
seperti tanah longsor, banjir, tsunami, dan sebagainya;
Penyusunan rencana detail tata ruang untuk operasionalisasi rencana
umum. Pada kawasan-kawasan rawan bencana perlu disusun rencana
detail tata ruang yang didasarkan pada pertimbangan penyelamatan
lingkungan dari ancaman bencana seperti zoning regulation. Dimana
arahan pengembangan kegiatan budidaya betul-betul disesuaikan dengan
karakteristik kawasan. Selain itu, rencana detail tata ruang juga memuat
arahan pembangunan infrastruktur pengendali bencana;
Konsistensi antar tingkat rencana, mulai dari Nasional-Regional-Lokal-
detail. Terkait dengan pengelolaan kawasan rawan bencana, rencana tata
ruang di semua tingkatan harus memuat aturan yang konsisten yang
terkait kriteria dan penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan
kawasan rawan bencana. Konsistensi rencana tata ruang juga perlu
dilakukan lintas wilayah, karena umumnya kawasan rawan bencana tidak
mengikuti batas-batas administrasi;
12
Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan tata ruang.
Menjadikan rencana tata ruang sebagai dokumen kesepakatan antar
pemangku kepentingan sehingga manajemen kawasan rawan bencana
mudah dan efektif untuk dilakukan.
Produk kerja perencanaan tata ruang lebih banyak berada pada
domain tahap pra bencana. Hal ini memang benar dalam konteks bahwa
perangkat seperti perencanaan tata guna lahan, pengaturan building codes,
peraturan zonasi, kajian risiko, dan sebagainya dapat dikerjakan pada saat
tidak terjadi bencana.
b. Pemanfataan Ruang
Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan kawasan
rawan bencana sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiyaannya. Beberapa hal penting dalam
perlindungan kawasan rawan bencana diantaranya : (a) Peningkatan
kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan, (b) Penerapan
rekayasa (sipil-teknis) perlindungan kawasan dari ancaman bencana, dan (d)
Rehabilitasi lingkungan hidup.
c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana
yang telah ditetapkan merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan
ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi,
perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan
ruang.
1.5.3 Hubungan Penataan Ruang dan Risiko Bencana
a. Pola Ruang dan Risiko Bencana
Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budidaya, sedangkan risiko bencana adalah
potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan
13
kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan
harta, dan gangguan kegiatan mayarakat. Hubungan antara pola ruang dan
risiko bencana adalah seberapa jauh dampak dan kerugian serta risiko suatu
bencana terjadi menurut pola peruntukan ruang yang telah direncanakan.
Risiko secara umum dapat diprediksikan menurut pola peruntukan ruang.
Model hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.
14
Tabel 1.2. Prediksi Tingkat Risiko Bencana Pada Masing-Masing Tipe
Bencana dan Pola Ruang (Peruntukan Kawasan)
Pola Ruang (Peruntukan Kawasan)
Risiko Bencana
H V C R
nH H
Kawasan Lindung
1. Hutan Lindung A - o + R
2. Perlindungan setempat
(sempadan sungai, laut, danau,
mata air)
A - o + R
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) A - + R
4. Suaka Alam/ Margasatwa/
Cagar Alam
A - o + R
5. Cagar Budaya dan Ilmu
Pengetahuan
A - o + R
6. Taman Nasional A - o + R
7. Kawasan Bencana Alam
(longsor, banjir, gelombang
pasang)
A
8. Lindung Geologi A - o + R
9. Rawan Bencana Alam Geologi
(Gunungapi, Gempa, Patahan
Aktif, Tsunami, Abrasi, Gas
Beracun)
A
10. Perlindungan air tanah A - o + R
11. Lindung lainnya A - o + R
Kawasan Budidaya
1. Hutan (Produksi) A
2. Pertanian A
a. Pertanian lahan basah A - -1 + S
b. Pertanian lahan kering A - -1 + R
c. Perkebunan A - -1 + S
d. Peternakan A - -1 + S
e. Perikanan (darat dan pesisir) A - -1 + S
3. Pertambangan A - -1 + S
4. Industri A - -1 + T
5. Permukiman A - -1 + ST
6. Pariwisata A - -1 + ST
7. Bisnis dan Perdagangan Jasa A - -1 + ST
8. Budidaya Lainnya A - -1 -
Sumber : Muta’ali, 2014
15
Keterangan :
H = Hazard (Ancaman Bahaya), nH = non Hazard. V = Vulnarability
(Kerentanan) C = Capacity (Kapasitas), dan R = Risk (Risiko)
A = Aman, o = netral, r = Rendah, S = Sedang, T = Tinggi, ST = Sangat
Tinggi
Berdasarkan Tabel 1.2 tipe ancaman dapat terjadi disemua tipe
kawasan baik kawasan lindung maupun budidaya. Kawasan yang tidak ada
ancaman bahaya tergolong aman untuk dikembangkan. Sedangkan kawasan
yang memiliki ancaman bencana dalam pengembangannya harus
memperhatikan pengurangan risiko bencana. Dengan asumsi bahwa
ancaman terjadi dengan intensitas dan kekuatan merata di semua kawasan,
maka kerentanan menjadi komponen penentu besar kecilnya risiko bencana
menurut pola ruang. Kawasan yang dicirikan dengan pemusatan paparan
penduduk, aset ekonomi masyarakat, dan infrastruktur, seperti kawasan
permukiman, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa akan memiliki
tingkat kerentanan (fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang tinggi,
sehingga jika kapasitas pemerintah dan masyarakat relatif sama, maka
tingkat risiko bencana tinggi sampai sangat tinggi, sebaliknya kawasan yang
intesitas budidaya rendah seperti kegiatan kawasan pertanian tergolong
sedang, bahkan untuk kawasan lindung yang terbatas pembangunannya,
maka risiko bencana rendah.
b. Kawasan Rawan Bencana dan Risiko Bencana
Kawasan rawan bencana bukan sebuah kawasan yang steril dan
bersih dari berbagai macam kegiatan manusia termasuk peruntukannya.
Banyak dijumpai kasus, areal yang ditetapkan sebagai kawasan rawan
banjir, namun dipergunakan untuk permukiman, industri dan pertanian.
Kawasan rawan bencana gunungapi dimanfaatkan untuk pertanian dan
permukiman serta pariwisata, bahkan di zona patahan aktif berkonsterasi
penduduk dan perkotaan. Terkait dengan prediksi tingkat risiko bencana di
masing-masing kawasan rawan bencana jika peruntukan ruang (khususnya
16
kawasan budidaya) untuk kegiatan lain, maka dapat dikelompokkan
beberapa tipe risiko yang akan dihadapi yaitu :
1. Risiko tinggi, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang
alokasi peruntukan ruangnya untuk kegiatan-kegiatan industri,
permukiman, pariwisata, dan perdagangan jasa. Pada lokasi tersebut
terdapat konsentrasi elemen terdampak bencana seperti penduduk, aset
masyarakat, infrastruktur, dan lain-lain. Lokasi ini memiliki tingkat
kerentanan tinggi;
2. Risiko sedang, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang
alokasi peruntukan ruangnya untk kegiatan-kegiatan pertanian, seperti
pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan, peternakan dan
pertambangan. Lokasi tersebut dicirikan dengan kepadatan penduduk
yang sedang dan jumlha aset serta infrastruktur yang lebih rendah
dibandingkan dengan peruntukan permukiman, industri dan perdagangan
jasa. Lokasi ini memiliki tingkat kerentanan bencana yang relatif
menengah (sedang);
3. Risiko rendah, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang
alokasi peruntukan ruangnya untuk kegiatan pertanian, khusunya
pertanian lahan kering yang umumnya dicirikan dengan kepadatan
rendah dan produktivitas lahan yang rendah pula, sehingga tingkat
kerentanan bahaya juga rendah. Pada wilayah tipe ini tingkat ancaman
yang paling tinggi adalah bahaya kekeringan;
4. Risiko sangat rendah, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana
yang alokasi perutukan ruangnya untuk kegiatan hutan produksi, dimana
pada areal hutan umumnya tidak berpenghuni atau sangat rendah jumlah
penduduk didalamnya. Jika terdapat penduduk umumnya di areal sekitar
hutan yang jumlahnya sedikit dan terpencar. Selain itu aset produksi
hutan tidak rusak akibat bencana atau masih dapat dimanfaatkan, kecuali
jika yang terjadi adalah bencana kebakaran hutan. Dengan kata lain di
luar bencana kebakaran hutan, tingkat risiko bencana (lainnya) pada
lokasi ini dapat digolongkan tingkat sangat rendah.
17
Prediksi tingkat risiko bencana pada masing-masing tipe kawasan
rawan bencana yang dimanfaatkan untuk kepentingan kawasan budidaya
dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.3. Prediksi Tingkat Risiko Pemanfaatan Ruang di masing-masing
Kawasan Rawan Bencana
Kawasan Rawan
Bencana (KRB)
Peruntukan Ruang Kawasan Budidaya
Ht Plb Plk Pk Pt Pr Ptb In Prk Pw Pj
1. Banjir SR S R S S S S T T T T
2. Longsor dan
Banjir
Bandang
SR S R S S S S T T T T
3. Gelombang
Pasang
SR S R S S S S T T T T
4. Kekeringan SR S T S S S S T T T T
5. Angin Badai SR S R S S S S T T T T
6. Gunungapi SR S R S S S S T T T T
7. Gempa SR S R S S S S T T T T
8. Zona
Patahan
Aktif
SR S R S S S S T T T T
9. Tsunami SR S R S S S S T T T T
10. Abrasi SR S R S S S S T T T T
11. Gas Beracun SR S R S S S S T T T T
12. Kebakaran
Hutan
T S R S S S S T T T T
13. Endemi
Penyakit
SR S R S S S S T T T T
14. Konflik
Sosial
SR S R S S S S T T T T
Sumber : Muta’ali, 2014
Keterangan : Kawasan Budidaya : Ht = Hutan (Produksi), Plb = Pertanian
lahan basah, Plk = Pertanian lahan Kering, Pk = Perkebunan,
Pt = Peternakan, Pr = Perikanan (darat dan pesisir), Ptb =
Pertambangan, In = Industri, Prk = Permukiman, Pw =
Pariwisata, Pj = Bisnis Perdagangan dan Jasa. Tingkat
Risiko: SR = Sangat Rendah, R = Rendah, S = Sedang, T =
Tinggi.
18
Berdasarkan tabel 1.3 dan jika digunakan sebagai bahan prediksi
untuk menyusun arahan pemanfaatan ruang yang baru (bukan existing),
maka dibuat tiga kelompok, yaitu :
1. Diperbolehkan pemanfaatannya, jika risiko rendah sampai sangat rendah,
seperti pemanfaatan kawasan rawan bencana untuk kegiatan di areal
hutan produksi dan pertanian lahan kering.
2. Diperbolehkan terbatas, jika risiko bencana sedang, seperti kawasan
rawan bencana untuk kegiatan-kegiatan pertanian lahan basah,
perkebunan, peternakan, perkikanan, dan pertambangan.
3. Dilarang, jika risiko bencana tinggi, khususnya pemanfaatan kawasan
rawan bencana untuk kegiatan-kegiatan permukiman, industri,
pariwisata, perdagangan dan jasa.
Prediksi arahan pemanfaatan ruang tersebut bersifat sangat umum dan
sebagai langkah awal dan kehati-hatian dalam memanfaatkan kawasan
rawan bencana khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang baru akan
dilakukan supaya tidak meningkatkan risiko bencana. Arahan pemanfaatan
kawasan rawan bencana dapat berubah jika disertai dengan manajemen
kebencanaan yang baik.
c. Hubungan Struktur Ruang dengan Pengurangan Resiko Bencana
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegitan
sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional. Struktur ruang terdiri dari elemen hirarki (demografis dan sosial
ekonomi), fungsi (pusat-pinggiran), keterkaitan, dan infrastruktur.
Semakin tinggi hirarki wilayah ditandai dengan pemusatan
penduduk dan fasilitas pelayanan sosial ekonomi, memiliki fungsi sebagai
pusat kegiatan dengan cakupan luas pengaruh yang luas, keterkaitan
wilayah yang kuat dan infrastruktur yang lengkap. Jika dikaitkan dengan
analisis risiko bencana, maka apabila ancaman bencana terjadi pada wilayah
dengan tingkat hirarki tinggi, maka tingkat risiko semakin besar
dikarenakan kerentanan (sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan) yang
19
tinggi, namun kapasitas yang tidak berbeda jauh dengan wilayah hirarki
lainnya. Sebaliknya jika ancaman terjadi pada hirarki rendah, maka risiko
bencana juga relatif lebih rendah. Tabel di bawah ini memberikan ilustrasi
hubungan struktur ruang dengan risiko bencana dalam penataan ruang.
Tabel 1.4. Hubungan Struktur Ruang dan Risiko Bencana Dalam Penataan
Ruang
Risiko
Bencana Zona
Struktur Ruang Wilayah
PKN PKW PKL PPK PPL
Ancaman Kawasan
Rawan
Bencana
- - - -
Non
Kawasan
Rawan
Bencana
Zona Aman
Kerentanan -4 -3 -2 -1 -
Kapasitas +4 +3 +2 +1 Zona
Aman
Risiko Tinggi Sedang Rendah Sangat
rendah
Sangat
rendah
Sumber : Muta’ali, 2014
Arahan pengembangan wilayah berdasarkan tingkat hirarki dan
risiko bencana dapat direncanakan dengan baik jika telah dilakukan analisis
risiko dengan menyusun tingkat risiko bencana (tinggi-sedang dan rendah)
yaitu dengan menyusun tipologi atau crosstab antara hirarki dengan risiko
bencana untuk menentukan skala prioritas pengembangan wilayah
khususnya pada wilayah dengan risiko bencana rendah hirarki tinggi,
sebagaimana diilustrasikan pada tabel berikut.
Tabel 1.5. Penentuan Prioritas Pengembangan Wilayah Berdasarkan Hirarki
Struktur Ruang dan Tingkat Risiko Bencana
Risiko
Bencana
Hirarki Struktur Ruang (Perkembangan Wilayah)
I II III IV
Risiko Tinggi nP(a) nP(b) nP(c) nP(d)
Risiko Sedang P2 P4 P6 P8
Risiko Rendah P1 P3 P5 P7
Sumber : Muta’ali, 2014
20
Keterangan :
nP = non Prioritas (bukan prioritas), dihindari untu dikembangkan.
Pn = urutan prioritas, misalnya P1 (Prioritas pertama)
Berdasarkan tabel 1.6 diatas, maka berlaku hukum berkebalikan
antara prioritas pengembangan wilayah dan prioritas penanganan bencana.
Prioritas pengembangan wilayah yang mempertimbangkan tingkat risiko
bencana terdapat pada P1 dan P2, yaitu wilayah hirarki tinggi (I) namun
tingkat risiko rendah sampai sedang. Demikian seterusnya tingkat risiko
bencana menjadi dasar pengembangan wilayah. Sebaliknya, wilayah yang
memiliki risiko tinggi, apalagi pada hirarki I dan II, yaitu nP(a) dan nP(b)
maka sebaliknya wilayah tersebut diprioritaskan pada aspek kebencanaan
dengan sistem manajeman bencana dan mitigasi yang menyeluruh, sehingga
jika terpaksa dikembangkan maka risikonya bisa dikurangi.
1.5.4 Analisis Risiko
a. Tahap Analisis Risiko
Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa
kematian, ancaman, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan
kegiatan masyarakat (Muta’ali, 2014). Risiko dapat dinilai secara kuantitatif
dan merupakan probabilitas dari dampak atau konsekuensi suatu bahaya.
Indikator risiko merupakan komposit (gabungan) dari indikator ancaman,
kerentanan, dam kapasitas sesuai dengan formula risiko bencana.
International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) memberikan
pengertian analisis risiko bencana sebagai metodologi dalam menentukan
risiko melalui suatu analisis ancaman bencana dan evaluasi terhadap kondisi
eksisting. Beberapa tahap yang dilakukan dalam analisis risiko bencana
antara lain :
1. Konsepsi Risiko
Langkah awal dalam analisis risiko adalah menetapkan konsep dan
formula risiko yang digunakan. Terdapat banyak formula perhitungan risiko
21
bencana, namun dalam bagian ini konsep risiko yang ditulis adalah konsep
risiko yang digunakan dalam Peraturan Kepala BNBP Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Perencanaan Mitigasi Risiko Bencana yaitu :
R = H x V / C
Keterangan : R = Disaster Risk (Risiko Bencana)
H = Hazard Threat (Ancaman)
V = Vulnerability (Kerentanan)
C = Capacity (Kapasitas)
2. Penentuan Objek Kedetilan
Objek analisis risiko terdiri dari wilayah, kawasan, komunitas, rumah
tangga dan personal :
1) Wilayah, khususnya wilayah administratif (daerah), mulai dari tingkat
nasional, regional, lokal. Misalnya unit analisis Propinsi, Kabupaten,
Kecamatan, desa Padukuhan.
2) Kawasan, adalah wilayah fungsional yang berbasis keterkaitan
fungsional baik keterkaitan fisik maupun lingkungan. Batas kawasan
dapat berada pada satu wilayah administrasi ataupun lebih dari satu.
Sebagai contoh, analisis risiko bencana pada kawasan perkotaan, daerah
aliran sungai, dan sebagainya.
3) Komunitas, adalah kelompok masyarakat yang mendasarkan pada
karakteristik sosial ekonomi. Misalnya analisis risiko bencana pada
masyarakat adat, kelompok pekerjaan, dan sebagainya.
4) Rumah tangga, adalah bagian dari masyarakat yang terdiri dari kumpulan
keluarga yang umumnya terdiri dari orangtua dan anak. Unit rumah
tangga yang menjadi objek analisis risiko biasanya diwakili oleh kepala
rumah tangga.
5) Personal, bagian dari masyarakat yang mewakili masing-masing
individu.
3. Penentuan Indikator
Penentuan indikator risiko bencana terdiri dari indikator ancaman
(hazard), indikator kerentanan, dan indikator kapasitas. Masing-masing
22
indikator memiliki variabel atau alat ukur yang memiliki asumsi yang jelas
tentang kontribusinya terhadap pengurangan risiko bencana. Penentuan
indikator yang digunakan tergantung pada objek atau unit penelitian dan
ketersediaan data, khususnya yang menggunakan data sekunder. Semakin
sempit daerah kajian, semakin detil indikator yang digunakan.
b. Penyusunan Peta Risiko Bencana
Semua data yang memiliki referensi geografi dapat dilakukan
pemetaan. Analisis risiko bencana dengan menggunakan unit analisis
wilayah atau kawasan dapat dilakukan pemetaan terhadap hasil-hasil
klasifikasi yang telah dianalisis sebelumnya. SIG dapat membantu pemetaan
agar proses dilakukan dengan mudah. Pemetaan dapat dilakukan terhadap
unsur risiko, seperti peta bahaya, peta kerantanan, dan peta kapasitas, dan
peta komposit yaitu peta risiko bencana. Gambar di bawah ini menunjukkan
proses penyusunan peta risiko bencana, yang merupakan hasil
penggabungan (komposit) serta overlay dari peta bahaya, kerentanan dan
kapasitas yang disusun oleh Muta’ali, 2014.
Gambar 1.1 Tahapan Pemetaan Risiko Bencana
1.5.5 Peraturan-Peraturan Terkait Sebagai Acuan Normatif dalam
Penyelengaraan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana
a. UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
INDEKS ANCAMAN
KEMUNGKINAN TERJADI VS BESARAN DAMPAK TERCATAT
INDEKS KERUGIAN
KOMPONEN EKONOMI, FISIK DAN LINGKUNGAN
INDEKS KAPASITAS
KOMPONEN KELEMBAGAAN PERINGATAN DINI, PENDIDIKAN,
MITIGASI, KESIAPSIAGAAN
PETA
ANCAMAN
PETA
KAPASITAS
PETA
KERENTANAN
PETA RISIKO
BENCANA INDEKS PENDUDUK TERPAPAR
KOMPONEN SOSIAL BUDAYA
23
Undang-Undang ini membuat terobosan sangat mendasar
dengan menyatakan dalam konsideran “menimbang” bahwa penataan
ruang seharusnya berbasis mitigasi bencana (Linda Tandobala, 2011).
Amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
menekankan bahwa secara garis besar dalam penyelenggaraan
penataan ruang diharapkan :
Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan
berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan
hidup yang berkelanjutan;
Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang;
Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
Dengan demikian tentunya penataan ruang dalam mempertimbangkan
potensi, kondisi, permasalahan, prospek suatu daearah dan berbagai
tantangan yang dihadapi termasuk pula memperhatikan daerah rawan
bencana sebagai basis dalam mengembangkan dan mengelola suatu
daerah.
b. UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana memuat definisi bencana yang lebih komprehensif, selain itu
juga diatur pengelolaan dan kelembagaan di tingkat pusat sampai
daerah beserta pembagian tanggung jawabnya. Termasuk dalam
komponen utama di dalam rencana aksi dalam Undang-Undang
Penanggulangan Bencana yaitu, melakukan identifikasi, asesmen, dan
pemantauan terhadap risiko bencana dan pemantauan terhadap
berbagai risiko bencana dan meningkatkan kemampuan deteksi dini.
Salah satu fokus dalam penanggulangan bencana yang
dicantumkan dalam undang-undang ini adalah penguatan Penataan
Ruang, dalam hal ini berarti domain pengelolaan dampak bencana
sesungguhnya tidak hanya bergerak pada segi penanggulangan saja,
melainkan harus pula memasukkan segi antisipasi.
24
c. Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Gunung
Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung
Berapi dan Kawasan Gempa Bumi disusun dalam rangka melengkapi
norma, standar, prosedur dan manual bidang penataan ruang yang
telah ada. Disamping untuk melengkapi pedoman bidang penataan
ruang yang telah ada, pedoman ini juga ditujukan untuk memberi
acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam
melaksankan penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi
dan kawasan gempa bumi.
Berdasarkan acuan pada pedoman ini diharapkan dapat
meminimalkan kerugian yang terjadi akibat letusan gunung berapi dan
gempa bumi, baik korban jiwa maupun materi, yang dilakukan
melalui penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan
kawasan rawan gempa bumi sehingga dapat dipertahankan konsistensi
kesesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan rencana tata
ruang kawasan yang dimaksud.
Ruang lingkup pedoman ini mencakup : (1) perencanaan tata ruang
kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa
bumi, (2) pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi
dan kawasan rawan gempa bumi, (3) pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa
bumi, dan (4) penatalaksanaan penataan ruang kawasan rawan letusan
gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi.
1.5.6 Sistem Informasi Geografis (SIG)
a. Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG)
Menurut Aronoff, 1989 SIG adalah sistem informasi yang
didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola,
memanipulasi dan menganalisa data serta memberi uraian. Secara
umum pengertian SIG adalah suatu komponen yang terdiri dari
25
perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumberdaya
manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan,
menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi,
mengintegrasikan, menganalisa dan menampilkan data dalam suatu
informasi berbasis geografis.
b. Data Spasial
Sebagian besar data yang ditangani dalam SIG merupakan
data spasial, yaitu data yang bereferensi dan berorientasi geografi,
memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan
mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data
lain, yaitu informasi lokasi (spasial) dan informasi deskriptif
(attribute) yang dijelaskan sebagai berikut :
1. Informasi lokasi (spasial), berkaitan dengan suatu koordinat baik
koordinat geografi (lintang dan bujur) dan koordinat x,y,z,
termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi.
2. Informasi deskriptif (attribute) atau informasi non spasial, suatu
lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan
dengannya, misalnya jenis vegetasi, penduduk, luas wilayah, dan
lain sebagainya.
SIG memiliki dua format data spasial. Format data spasial
adalah bentuk dan kode penyimpanan data. Format data spasial dalam
SIG dapat dibedakan menjadi :
1. Data Raster
Data raster (atau disebut juga dengan sel grid) adalah data yang
dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, obyek
geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut
dengan pixel (picture element).
Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pixel-nya.
Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran
sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada
citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang
26
direpresentasikan oleh satu sel, maka semakin tinggi resolusinya.
Data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang
berubah secara gradual, seperti data jenis tanah, kelembaban tanah,
vegetasi, dan lain sebagainya. Keterbatasan dari data raster adalah
besarnya ukuran file; semakin tinggi ukuran resolusi gridnya maka
semakin pula ukuran filenya dan ini sangat berpengaruh pada
kapasitas penyimpanan perangkat keras yang tersedia.
2. Data Vektor
Data vektor merupakan representasi bentuk permukaan bumi yang
disajikan dalam bentuk kumpulan garis, area (daerah yang dibatasi
oleh garis yang berawal dan berakgir pada titik yang sama), titik
dan nodes (merupakan titik perpotongan antara dua buah garis).
Keuntungan dari format data vektor adalah ketepatan dalam
merepresentasikan fitur titik, batasan dan garis lurus. Hal ini sangat
berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi,
misalnya pada basis data batas-batas kadaster. Kelemahan data
vektor adalah ketidakmampuannya dalam mengakomodasi
perubahan gradual.
Salah satu syarat untuk melakukan pengolahan dalam SIG
adalah harus menggunakan data spasial. Data spasial dapat diperoleh
dari beberapa sumber antara lain peta analog, data penginderaan jauh,
data hasil pengukuran terestrial, dan data GPS (Global Positioning
System).
c. Keunggulan SIG
Kemampuan utama yang dimiliki oleh SIG jika dibandingkan
dengan sistem informasi lainnya adalah mampu untuk
menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di permukaan
bumi, menggabungkannya, menganalisa dan akhirnya memetakan
hasilnya serta dapat melakukan analisis keruangan. SIG juga dapat
menciptakan protokol pengambilan keputusan untuk manajemen lahan
dengan mengembangkan model hubungan antara environmental
27
values (termasuk komponen pembentuk kerentanan) dengan berbagai
data layer pada suatu wilayah perencanaan.
Analisis keruangan dalam SIG terdiri dari beberapa jenis
antara lain adalah overlay, union, merge, intersect, clip, buffer,
dissolve, dan lain-lain. Masing-masing analisis keruangan memiliki
fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, fungsi analisis
SIG tergantung tujuan pada analisis yang akan dilakukan. Analisis
keruangan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari overlay,
intersect, dan dissolve. Disamping dapat melakukan analisis
keruangan, SIG juga dapat dilakukan untuk analisis visual (biasanya
untuk studi sosial ekonomi), analisis tematikal/topical, dan analisis
temporal.
Teknologi SIG dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang
keilmuan, antara lain bidang sumberdaya, perencanaan, lingkungan,
kesehatan, militer, pariwisata, ekonomi, perpajakan, kelautan, geologi,
pertambangan, perminyakan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian
ini SIG diaplikasikan untuk keperluan evaluasi, yaitu mengevaluasi
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Salah satu alasan
penggunaan teknologi SIG adalah karena SIG memiliki kemampuan
untuk memvisualkan data spasial beserta atributnya.
Konsep penyajian data dalam SIG ada empat yaitu deksripsi,
tabular, diagram, dan peta. Konsep penyajian data yang dilakukan
pada penelitian ini adalah berupa peta, karena peta dapat menunjukkan
pola penyebaran secara spasial. Konsep penyajian data yang bersifat
spasial memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu data mengenai
pola penyebaran secara keruangan lebih mudah untuk dipahami dan
data ilimiah yang mempunyai komponen spasial mudah untuk
dianalisis.
28
1.5.7 Penelitian Sebelumnya
Tabel 1.6 Penelitian Sebelumnya
No. Nama
Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil
1. Danang
Dwi
Wahyujati
Rencana Tata
Ruang Kawasan
Terdampak Erupsi
Gunung Merapi
2010 Di Kabupaten
Sleman
1. Membuat peta dasar yang terdiri dari peta peta
kerawanan, peta kerentanan, peta mitigasi, peta
potensi risiko bencana, dan peta zonasi potensi
bencana, untuk kajian perencanaan tata ruang
kawasan rawan bencana Merapi di Kabupaten
Sleman.
2. Melakukan tinjauan pembangunan kawasan rawan
bencana Gunung Merapi di kabupaten Sleman.
3. Perencanaan tata ruang kawasan rawan bencana
letusan gunungapi beserta rekomendasi untuk
pemanfaatan dan pengendalian ruang.
Pengharkatan (skoring) dan
tumpang susun (overlay). Metode
pengharkatan (skoring) dilakukan
pada penyusunan peta
kerentanan, sedangkan metode
tumpang susun (overlay)
dilakukan untuk pembuatan peta
kapasitas dan peta risiko.
1. Hasil penelitian berupa peta kerawanan,
peta kerentanan, peta mitigasi, peta potensi
risiko bencana, dan peta klasifikasi zona
potensi bencana Gunung Merapi
Kabupaten Sleman.
2. Daerah yang memiliki tingkat risiko tinggi
adalah Kecamatan Cangkringan, Kalasan,
Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Tempel, dan
Turi. Wilayah dengan tingkat risiko
bencana tinggi diarahkan untuk kawasan
lindung dan budidaya terbatas, sedang
wilayah dengan risiko sedang dan rendah
dapat dimanfaatkan sebagai kawasan
budidaya dan permukiman dengan
persyaratan tertentu.
2. Yoga
Toyibulah
Evaluasi Rencana
Tata Ruang
Wilayah
Berdasarkan Indeks
Potensi Lahan
Melalui Sistem
Informasi Geografis
Di Kabupaten
Sreagen
Mengaplikasikan SIG untuk indeks potensi lahan
dengan mengetahui kesesuaian Rencana Tata
Ruang Wilayah terhadap indeks potensi lahan di
Kabupaten Sragen.
Pengharkatan (skoring) dan
tumpang susun (overlay). Metode
tumpang susun (overlay)
dilakukan untuk mengetahui
kesesuaian Rencana Tata Ruang
Wilayah terhadap indeks potensi
lahan.
1. Klasifikasi indeks potensi lahan di
Kabupaten Sragen terdiri dari klasifikasi
sangat tinggi (13,84km2), tinggi
(399,79km2), sedang (364,62km2), dan
rendah (197,06 km2)
2. Kesesuaian RTRW tata guna lahan tahun
2010-2030 terhadap indeks potensi lahan
menunjukkan lokasi sesuai seluas
786,27km2 (83,50%) dan lokasi tidak sesuai seluas 155,28km2 (16,49%)
3. Teresita
Oktavia
Rosari
Evaluasi RTRW
Kabupaten Sleman
Berdasarkan
Analisis Risiko
Bencana Gunung
Merapi
1. Mengetahui sebaran tingkat risiko bencana
Gunung Merapi di Kabupaten Sleman.
2. Mengevaluasi RTRW Kabupaten Sleman agar
diketahui daerah-daerah kawasan perencanaan
yang sesuai dan tidak sesuai dengan perencanaan
kawasan berbasis kebencanaan.
3. Mengetahui penerapan aspek kebencanaan dalam
penataan ruang di Kabupaten Sleman.
Pengharkatan (skoring) dan
tumpang susun (overlay).Metode
pengharkatan (skoring) untuk
menghasilkan peta kerentanan
bencana. Metode tumpang susun
(overlay) untuk menghasilkan
peta risiko bencana dan peta
kesesuaian kawasan.
1. Peta sebaran tingkat ancaman, peta sebaran
tingkat kerentanan sosial, dan peta sebaran
tingkat risiko bencana Gunung Merapi di
Kabupaten Sleman.
2. Evaluasi kesesuaian perencanaan kawasan
budidaya di Kabupaten Sleman berdasarkan analisis risiko bencana.
29
1.6 Kerangka Penelitian
Gunung Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di Indonesia,
bahkan di dunia, karena memiliki periodisitas erupsi pendek yaitu 4 sampai 5
tahun. Karakteristik letusan Merapi adalah lelehan yang dimulai dengan
pertumbuhan kubah lava, kemudian gugur dan menghasilkan awan panas.
Letusan Merapi membawa ancaman primer dan sekunder bagi
masyarakat sekitar lereng Gunung Merapi maupun bagi masyarakat yang
tidak berada pada sekitar lereng Merapi. Ancaman primer seperti awan panas,
aliran lava, aliran piroklastik, guguran batu, lontaran batu (pijar), dan lahar
letusan terjadi pada wilayah sekitar lereng Merapi khususnya pada kawasan
rawan bencana zone III dan II. Ancaman sekunder seperti banjir lahar dan
kemungkinan dapat terjadi perluasan awan panas dan aliran lava terjadi pada
kawasan rawan bencana zone I, sedangkan pada kawasan non rawan bencana
umumnya dapat terjadi hujan abu vulkanik tipis, seperti bencana erupsi
Merapi tahun 2010. Dampak yang ditimbulkan akibat bencana erupsi Gunung
Merapi adalah gangguan kegiatan masyarakat, kerugian harta benda dan
korban jiwa.
Penataan ruang merupakan salah satu alat atau instrumen pengurangan
risiko bencana. Penataan ruang yang mempertimbangkan aspek kebencanaan
bertujuan untuk mengurangi dampak atau risiko yang ditimbulkan oleh
kejadian bencana, dalam penelitian ini yaitu bencana erupsi Gunung Merapi.
Pengurangan risiko bencana yang juga disebut dengan kegiatan mitigasi
bencana adalah kegiatan yang dilakukan pada saat sebelum bencana terjadi,
yang salah satunya dapat diwujudkan dalam rencana tata ruang wilayah.
Upaya pengurangan risiko bencana yang diwujudkan melalui tata ruang
wilayah dilakukan dengan perencanaan kawasan, khususnya kawasan
budidaya, karena aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dilakukan pada
kawasan tersebut. Pengurangan risiko bencana melalui penataan ruang
dilaksanakan dengan cara pengintegrasian komponen bencana dengan
rencana tata ruang di Kabupaten Sleman.
30
Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah yang memiliki
ancaman terhadap bahaya erupsi Gunung Merapi. Rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Sleman diharapkan dapat membantu dalam upaya pengurangan
risiko bencana Gunung Merapi, oleh karena itu evaluasi tata ruang diperlukan
dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan
mengetahui peran aspek kebencanaan dalam rencana tata ruang wilayah di
Kabupaten Sleman.
Peran aspek kebencanaan dalam rencana tata ruang dan kesesuaian
rencana tata ruang diketahui melalui analisis risiko bencana. Analisis risiko
bencana menghasilkan peta sebaran tingkat risiko yang dijadikan sebagai
acuan untuk mengevaluasi rencana tata ruang Kabupaten Sleman.
Sebaran tingkat risiko bencana Gunung Merapi dalam penelitian ini
dianalisis dengan menggunakan dua komponen bencana yaitu komponen
ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Masing-masing komponen
bencana memiliki indikator yang dijadikan sebagai variabel pembentuk
komponen tingkat risiko. Komponen ancaman dibentuk dari indikator
kawasan rawan bencana Merapi. Komponen kerentanan sosial dibentuk dari
indikator kepadatan penduduk dan jumlah penduduk usia rentan (anak-anak
dan usia lanjut).
Informasi mengenai sebaran tingkat risiko bencana Gunung Merapi di
Kabupaten Sleman dalam penelitian ini merupakan acuan untuk
mengevaluasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman. Evaluasi
rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman memiliki tujuan untuk
mengetahui kesesuaian rencana kawasan budidaya. Kesesuaian rencana
kawasan budidaya diketahui melalui overlay peta sebaran tingkat risiko
bencana Merapi di Kabupaten Sleman dengan peta rencana kawasan budidaya
sehingga didapatkan informasi tentang kawasan perencanaan budidaya yang
sesuai dan tidak sesuai. Informasi mengenai kesesuaian rencana budidaya
kemudian dianalisis untuk mengetahui penerapan aspek kebencanaan dalam
penataan ruang di Kabupaten Sleman.
31
Gambar 1.2 Kerangka Penelitian
1.7 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif
berjenjang dengan teknik pengharkatan/skoring. Pengharkatan/skoring
dilakukan pada setiap indikator pada tiap komponen yang mempengaruhi
tingkat risiko bencana. Proses yang digunakan untuk memperoleh peta tingkat
risiko bencana Merapi adalah dengan proses analisis data sekunder berupa
overlay atau penggabungan peta-peta tematik yang menjadi komponen dalam
penentuan tingkat risiko bencana, yaitu peta kerentanan dan peta ancaman.
Peta tingkat risiko bencana yang menyajikan informasi mengenai sebaran
tingkat risiko bencana Merapi di Kabupaten Sleman digunakan sebagai acuan
untuk mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Semua
proses dilakukan dengan bantuan software berbasis Sistem Informasi
Geografis (SIG) yaitu ArcGIS 9.3.
1.7.1 Alat dan Bahan
a. Alat
Seperangkat komputer
Software ArcGIS 9.3
RTRW
GUNUNG MERAPI
DAMPAK ERUPSI :
Gangguan Kegiatan Masyarakat
Kerusakan/ Kerugian Harta
Benda
Korban Jiwa
ANALISIS RISIKO BENCANA
EVALUASI RTRW
(Rencana Kawasan Budidaya)
MENGETAHUI KESESUAIAN RTRW KAB. SLEMAN
MENGETAHUI PERANAN ASPEK KEBENCANAAN
DALAM RTRW KAB. SLEMAN
32
Printer
b. Bahan
Data shapefile Administrasi Kabupaten Sleman
Data shapefile Kawasan Rawan Bencana Merapi di Kabupaten
Sleman
Data shapefile Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman
Tahun 2011-2031 (Kawasan Rencana Budidaya)
Data Statistik Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk dan Kepadatan
Penduduk per Km2 Menurut Kecamatan di Kabupaten Sleman
Tahun 2010
Data Statistik Banyaknya Jumlah Penduduk Menurut Kelompok
Umur per Kecamatan Tahun 2010
1.7.2 Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data
Tahap persiapan dilakukan dengan mencari literatur dan studi
pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu penataan ruang
berbasis pengurangan risiko bencana. Tahap persiapan penelitian juga
meliputi penetapan metode penelitian yang akan digunakan dalam proses
penelitian serta penentuan dan pengumpulan data-data yang akan
digunakan untuk kebutuhan penelitian.
Data yang digunakan adalah data sekunder yang berkaitan
dengan komponen yang mempengaruhi tingkat risiko bencana Merapi
dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman (Kawasan
Rencana Budidaya). Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data
shapefile dan data statistik. Data statistik terdiri dari data jumlah
penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan jumlah penduduk
menurut kelompok umur per kecamatan, sedangkan data shapefile yang
digunakan terdiri dari data shapefile kawasan rawan bencana Merapi,
data shapefile administrasi Kabupaten Sleman, dan data shapefile
rencana kawasan budidaya Kabupaten Sleman. Semua data yang
33
digunakan merupakan data sekunder dan diperoleh dari beberapa instansi
terkait di lingkungan pemerintahan yaitu Bappeda Kabupaten Sleman
dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi D.I. Yogyakarta.
1.7.3 Tahap Pengolahan Data
Tahap pengolahan merupakan tahap lanjutan dari sebuah
penelitian. Dalam penelitian ini pengolahan data terdiri dari beberapa
tahapan, tahap dasar yaitu meliputi pembuatan peta ancaman bencana
Merapi dan peta kerentanan bencana Merapi. Kedua peta tersebut
digunakan untuk menghasilkan peta sebaran tingkat risiko bencana
Merapi di Kabupaten Sleman.
Pembuatan peta tingkat risiko bencana erupsi Merapi bertujuan
untuk mengetahui sebaran tingkat risiko bencana erupsi Merapi di
Kabupaten Sleman sehingga diketahui informasi tingkat risiko pada
masing-masing wilayah di Kabupaten Sleman. Peta risiko bencana
Merapi diolah dengan cara tumpang susun (overlay) peta-peta komponen
penentu risiko bencana. Komponen penentu risiko bencana terdiri dari
komponen ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability).
Proses pengolahan peta ancaman bencana dilakukan dengan
menggunakan satu indikator yaitu didasarkan pada kawasan rawan
bencana Merapi. Indikator komponen ancaman bencana Merapi
diturunkan dari Peta Kawasan Rawan Bencana Merapi yang diterbitkan
oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Peta
Kawasan Rawan Bencana Merapi berisi informasi mengenai pembagian
zona kawasan rawan bencana Merapi. Pembagian zona kawasan rawan
bencana Merapi tersebut didasarkan pada beberapa karakteristik wilayah
yang juga umumnya digunakan untuk mengetahui tingkat ancaman, yaitu
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, dan
sosial.
Menurut Muta’ali (2014), ancaman merupakan kondisi atau
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis,
sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk
34
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk mencegah,
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Basis analisa atau cara
analisa yang digunakan untuk mendalami ancaman bencana yaitu sumber
penyebab terjadinya ancaman, kekuatan ancaman, kecepatan ancaman,
intensitas bencana, durasi/ lama kejadian, dan luas cakupan wilayah.
Peta Kawasan Rawan Bencana Merapi menyajikan informasi
yang berkaitan dengan basis analisa untuk mengetahui ancaman bencana.
Basis analisa yang dapat diperoleh dari informasi Peta Kerawanan
Bencana Merapi yaitu sumber penyebab terjadinya ancaman, kekuatan
bencana, dan luas cakupan wilayah. Sumber penyebab terjadinya
ancaman dapat dilihat dari keberadaan objek Gunung Merapi. Kekuatan
bencana dapat diketahui melalui batas zona kawasan rawan bencana
Gunung merapi. Zona III dan zona II adalah kawasan yang memiliki
kekuatan bencana sangat tinggi karena jaraknya yang dekat dengan
sumber bencana dan material hasil erupsi yang dikeluarkan pada kawasan
zone III dan II sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa. Luas cakupan
wilayah dapat diketahui dari sebaran zona kawasan rawan bencana
Gunung Merapi. Beberapa informasi yang terdapat dalam Peta Kawasan
Rawan Bencana Merapi dapat dijadikan sebagai basis analisa ancaman,
maka penulis menggunakan indikator kawasan rawan bencana Merapi
untuk membuat peta ancaman bencana Merapi.
Peta ancaman bencana Merapi diharkatkan sesuai dengan tingkat
bahaya bencana yang terjadi. Tingkat bahaya bencana yang terjadi
disesuaikan dengan zona kawasan rawan bencana yang terdapat pada
Peta Kawasan Rawan Bencana Merapi.
Kabupaten Sleman terdiri dari satu kawasan non rawan bencana
dan tiga kawasan rawan bencana Gunung Merapi, yaitu kawasan rawan
bencana zona I, kawasan rawan bencana zona II, dan kawasan rawan
bencana zona III. Harkat tingkat ancaman bencana didasarkan pada
besarnya pengaruh ancaman di suatu kawasan rawan bencana. Semakin
35
tinggi ancaman bencana pada suatu kawasan rawan bencana maka harkat
yang diberikan juga tinggi pula, sebaliknya semakin rendah ancaman
bencana maka harkat yang diberikan pada kawasan tersebut juga rendah.
Kawasan rawan bencana zona III memiliki ancaman bencana
yang sangat tinggi. Kawasan ini terletak dengan sumber bahaya yang
sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu pijar
dan hujan abu lebat, karena kawasan rawan bencana zona III memiliki
ancaman bencana tinggi maka kawasan rawan bencana zona III diberi
harkat 3. Kawasan rawan bencana zona II memiliki ancaman bencana
sedang, kawasan ini berpotensi terlanda aliran massa berupa awan panas,
aliran lava dan lahar, sehingga kawasan rawan bencana zone II diberikan
harkat 2. Kawasan rawan bencana zona I memiliki ancaman bencana
rendah, pada kawasan rawan bencana zona I hanya berpotensi terlanda
banjir lahar, dan kemungkinan aliran lava serta awan panas, pada
kawasan rawan bencana zona I diberi harkat 1. Kawasan non rawan
bencana adalah kawasan yang tidak memiliki ancaman bencana, adapun
ancaman bencana yang terdapat pada kawasan ini sangat rendah yaitu
hujan abu vulkanis tipis yang dapat mengganggu kesehatan pernafasan
masyarakat. Pembagian harkat ancaman bencana pada tiap zona kawasan
rawan bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.7 Harkat Kawasan Rawan Bencana Merapi
Sumber : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)
Kawasan Rawan Bencana Keterangan Harkat
Kawasan Non Rawan Bencana
Ancaman
Bencana Sangat
Rendah
0
Kawasan Rawan Bencana Zona I Ancaman
Bencana Rendah 1
Kawasan Rawan Bencana Zona II Ancaman
Bencana Sedang 2
Kawasan Rawan Bencana Zona III Ancaman
Bencana Tinggi 3
36
Komponen kerentanan untuk membuat peta kerentanan bencana
terdiri dari dua indikator, yaitu kepadatan penduduk dan jumlah
penduduk usia rentan. Indikator jumlah penduduk usia rentan dihitung
dari jumlah penduduk yang memiliki usia 0-14 tahun dan penduduk usia
65 tahun keatas. Komponen kerentanan bencana diukur melalui indikator
kerentanan sosial, karena penduduk adalah objek sangat rentan yang
dapat terluka bahkan meninggal akibat kejadian bencana.
Indikator kepadatan penduduk dan jumlah penduduk usia rentan
selanjutnya diharkatkan untuk menghasilkan peta kerentanan bencana
sosial. Pemberian harkat pada masing-masing indikator kerentanan
disesesuaikan dengan tingkat pengaruh masing-masing indikator
terhadap kerentanan bencana.
Indikator kepadatan penduduk diklasifikasikan menjadi 3 kelas
sesuai dengan klasifikasi kepadatan penduduk yang bersumber dari
Bappeda. Pengharkatan indikator kepadatan penduduk disesuaikan
dengan pengaruh tingkat kepadatan penduduk terhadap kerentanan suatu
bencana. Kepadatan penduduk tinggi diberi harkat 3, karena wilayah
dengan kepadatan penduduk tinggi sangat rentan terhadap kejadian
bencana. Hal ini diakibatkan karena semakin tinggi kepadatan penduduk
di suatu wilayah maka semakin tinggi pula jumlah penduduk dan
aktivitas penduduk yang terjadi pada wilayah tersebut, sehingga
menyebabkan semakin tingginya kerentanan bencana di wilayah tersebut
karena apabila bencana terjadi di wilayah tersebut akan semakin banyak
mengakibatkan korban jiwa. Kepadatan penduduk sedang yaitu dengan
rentang 2.130-3.659 jiwa/km2 diberi harkat 2. Sedangkan kepadatan
penduduk rendah yaitu dengan jumlah 600-2.129 jiwa/km2 diberi harkat
1, karena wilayah dengan kepadatan penduduk rendah memiliki jumlah
penduduk yang tidak banyak sehingga memiliki kerentanan terhadap
bencana rendah karena kemungkinan korban jiwa yang ditimbulkan
akibat bencana juga rendah. Pengharkatan indikator kepadatan penduduk
selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
37
Tabel 1.8 Harkat Kepadatan Penduduk
Sumber : Bappeda Kabupaten Sleman, 2010
Indikator jumlah penduduk rentan diambil dari jumlah penduduk
yang berusia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun keatas. Penetapan
usia rentan tersebut disesuaikan dengan data yang diperoleh dari BPS
Provinsi D.I. Yogyakarta. Penduduk yang berusia 0-14 tahun dan usia
lebih dari 65 tahun dianggap rentan terhadap bencana karena mereka
tergolong dalam penduduk yang belom mampu (anak-anak) dan tidak
mampu (lansia) untuk menyelamatkan diri saat kemungkinan bencana
sewaktu-waktu dapat terjadi.
Pembagian harkat indikator penduduk usia rentan dilakukan
dengan membagi jumlah usia rentan kedalam tiga kelas. Penetapan
rentang nilai untuk masing-masing kelas pada indikator usia rentan
dilakukan berdasarkan rumus :
Hasil dari perhitungan rumus tersebut kemudian mendapatkan
rentang nilai untuk masing-masing kelas pada indikator usia rentan.
Harkat 3 diberikan pada kelas tingkat kerentanan tinggi, yaitu pada
wilayah yang memiliki jumlah penduduk usia rentan yang jumlahnya
paling banyak, karena semakin banyak jumlah penduduk usia rentan
semakin tinggi pula kerentanan di wilayah tersebut. Hal ini diakibatkan
karena semakin tinggi jumlah penduduk usia rentan di suatu wilayah
maka semakin menambah jumlah penduduk yang tidak dapat
menyelamatkan diri sehingga kemungkinan risiko terhadap jatuhnya
korban jiwa di wilayah tersebut tinggi. Harkat 2 diberikan pada kelas
kerentanan sedang, dan harkat 1 diberikan pada kelas dengan kerentanan
Kepadatan Penduduk Keterangan Harkat
Rendah (600-2.129 jiwa/km2) Kerentanan Rendah 1
Sedang (2.130-3.659 jiwa/km2) Kerentana Sedang 2
Tinggi (>= 3.660 jiwa/km2) Kerentanan Tinggi 3
38
rendah. Pembagian harkat dan rentang masing-masing kelas indikator
penduduk usia rentan selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.9 Harkat Penduduk Usia Rentan
Jumlah Penduduk Usia Rentan Keterangan Harkat
9.622 – 18.200 jiwa Kerentanan Rendah 1
18.201 – 26.778 jiwa Kerentanan Sedang 2
26.779 – 35.377 jiwa Kerentanan Tinggi 3
Sumber : Pengolahan Data
Peta kerentanan yang dibuat pada penelitian ini tidak hanya berlaku
untuk untuk bencana Merapi, tetapi juga dapat digunakan untuk bencana
lainnya karena tingkat kerentanan hanya dinilai dari faktor kependudukan
tanpa memperhatikan kekuatan ancaman bencana Merapi. Kekuatan
(magnitude) bencana dianggap sama pada semua wilayah.
Setelah pengharkatan untuk masing-masing komponen bencana
dilaksanakan maka akan dihasilkan dua peta yaitu, peta sebaran tingkat
ancaman bencana Merapi di Kabupaten Sleman, yang dihasilkan dari
komponen ancaman dan peta tingkat kerentanan bencana Merapi di
Kabupaten Sleman, yang dihasilkan dari komponen kerentanan. Dua peta
komponen bencana tersebut kemudian dioverlay untuk menghasilkan
peta sebaran tingkat risiko bencana.
Peta sebaran tingkat risiko bencana dihasilkan dari proses overlay
dan perkalian harkat ancaman dan kerentanan. Perkalian harkat ancaman
dan kerentanan bertujuan untuk mendapatkan nilai skor total risiko.
Untuk mendapatkan nilai skor total risiko didasarkan pada rumus risiko
yaitu
Tingkat risiko bencana dibagi menjadi empat kelas yaitu, risiko
sangat rendah, risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Pembagian
rentang nilai untuk tiap kelas risiko bencana didasarkan pada nilai skor
total hasil overlay peta ancaman dan peta kerentanan.
39
Rentang nilai untuk tiap kelas risiko bencana adalah sebagai berikut :
Kelas 1 (Risiko Sangat Rendah) = 0
Kelas 2 (Risiko Rendah) = 1 – 2
Kelas 3 (Risiko Sedang) = 3 – 4
Kelas 4 (Risiko Tinggi) = 5 – 6
Evaluasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman dilakukan
dengan cara menganalisis peta kesesuaian kawasan perencanaan
budidaya. Peta kesesuaian perencanaan kawasan budidaya adalah hasil
overlay peta tingkat risiko bencana Merapi dengan peta rencana tata
ruang wilayah untuk kawasan perencanaan budidaya di Kabupaten
Sleman. Hasil overlay peta akan menunjukkan informasi mengenai
kesesuaian perencanaan kawasan budidaya, sehingga diketahui kawasan
budidaya mana saja yang masuk dalam kategori sesuai (berada pada area
berisiko sangat rendah) dan tidak sesuai (berada pada area berisiko
tinggi). Informasi mengenai kategori kesesuaian daerah kawasan
perencanaan budidaya tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui
daerah kawasan perencanaan budidaya mana saja yang sudah ataupun
belum didasarkan pada aspek kebencanaan sehingga dapat diberikan
masukan terhadap masing-masing kawasan tersebut yang berkaitan
dengan tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana.
Peranan aspek kebencanaan dalam rencana tata ruang wilayah
Kabupaten Sleman diketahui melalui hasil evaluasi rencana tata ruang
wilayah untuk perencanaan kawasan budidaya di Kabupaten Sleman.
Hasil evaluasi kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara
keseluruhan untuk mengetahui sejauh mana aspek kebencanaan telah
diterapkan dalam rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Sleman.
40
1.7.4 Analisis
Analisis dilakukan melalui pembahasan proses yang telah
dilakukan terhadap masing-masing parameter. Metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
pendekatan kuantitatif. Hasil pengolahan data dianalisis berdasarkan
nilai-nilai atau angka yang diperoleh secara matematis melalui hasil
skoring dan overlay peta-peta parameter penelitian.
1.7.5 Diagram Alir Penelitian
Keterangan :
= Input
= Proses
= Output
Gambar 1.3 Diagram Alir Penelitian
Data shapefile
Administrasi
Kabupaten Sleman
Peta Tingkat Risiko
Bencana Merapi Di
Kab. Sleman
Data shapefile Peta
Rencana Tata Ruang Kab.
Sleman Tahun 2011-2031
Peta Kesesuaian Perencanaan Kawasan
Budidaya di Kabupaten Sleman
Overlay
Data shapefile Kawasan Rawan
Bencana Merapi
Peta Tingkat
Ancaman Merapi Di
Kab. Sleman
Pengharkatan
Overlay
Data Kepadatan
Penduduk Kab. Sleman
Peta Tingkat Kerentanan
Bencana Merapi Di Kab. Sleman
Data Jumlah Penduduk
Usia Rentan Kab. Sleman
Overlay
Penambahan
Informasi data
Attribut
Peta Tingkat Jumlah
Penduduk Usia Rentan
Di Kab. Sleman
Peta Tingkat
Kepadatan Penduduk
Di Kab. Sleman
Pengharkatan Pengharkatan
42
1.8 Batasan Operasional
1. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletys, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor (Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi
dan Kawasan Rawan Gempa Bumi).
2. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang (UU No. 26 Tahun
2007).
3. Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU No. 26 Tahun 2007).
4. Strukur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial
ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional (UU
No. 26 Tahun 2007).
5. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang
meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk
fungsi budidaya (UU No. 26 Tahun 2007).
6. Mitigasi Bencana adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko
bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan yang rawan terhadap
bencana (Lutfi Muta’ali, 2014).
7. Ancaman/Bahaya Bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis,
geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi masyarakat di suatu
wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapsiagaan, dan mengurangi kemampuan
untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (Lutfi Muta’ali, 2014).
8. Kerentanan Bencana adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau
masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam
menghadapi ancaman bencana (Lutfi Muta’ali, 2014).
9. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana
pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,
43
luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mangungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (Lutfi Muta’ali, 2014).
10. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi adalah kawasan yang
sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi
(Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan
Kawasan Rawan Gempa Bumi).
11. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (UU No. 26 Tahun 2007).
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap
unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan/atau aspek fungsional (Pedoman Penataan Ruang Kawasan
Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi).
13. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem berbasis komputer yang
memberikan empat bagian kemampuan untuk menangani data bereferensi
geografi yang meliputi (1) input, (2) menejemen data termasuk penyimpanan
dan pemanggilan kembali, (3) manipulasi dan analisis serta (4) output
(Aronoff, 1989)
