Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 1
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Terselenggaranya kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good
Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan
untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita
berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaran
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal
ini merupakan bagian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta
guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik, bersih dan
berwibawa (Good Governance And Clean Government) di Indonesia.
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Instansi Pemerintah, setiap Instansi/
Dinas diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai
wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan
menyampaikan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera
Barat pada setiap akhir tahun kepada Gubernur Sumatera Barat. Maksud
penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan
Perikanan kepada Gubernur atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan
anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2
kepada instansi pemerintah dan kepada public yang diwakili oleh lembaga legislatif
dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas, fungsi di masa
mendatang. Laporan kinerja sebagai sarana untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada pimpinan yaitu Gubernur sebagai Kepala
Daerah Provinsi Sumatera Barat, selain itu fungsi utama Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan
Laporan Kinerja Pemerintah oleh Pemerintah.
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 diharapkan dapat:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat.
2. Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat didalam
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada
peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat di dalam pelaksanaan program/kegiatan
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
1.3. DASAR HUKUM
1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi
Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 3
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera
Barat
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2013
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. III Tahun 2009 tentang tugas
pokok dan fungsi Eselon IV pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat.
1.4. GAMBARAN UMUM
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kelautan dan Perikanan
dan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan
Perikanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 4
Kelautan dan Perikanan, pembinaan dan fasilitasi bidang Kelautan dan Perikanan
lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, pelaksanaan kesekretariatan Dinas,
pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Pulau-pulau Kecil dan Pengawasan,
Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Kelautan dan Perikanan, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelautan
dan Perikanan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 31 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat di atas, Dinas
Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah
Sumatera Barat di bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
mempunyai 5 Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yang mempunyai tugas
khusus dalam pelaksanaan tugas teknis diantaranya:1) UPTD Konservasi dan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2). UPTD Pengujian dan
Penerapan Mutu Hasil Perikanan, 3). UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I,
4).UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II, 4). UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah
III dan 5). Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau. Hal ini sesuai dengan
Peraturan Gubernur No.109 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera
Barat, sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 31 Tahun 2017 tentang
uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera
Barat sebagai berikut :
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 5
1.5.1 Kepala Dinas
Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan
pelaksanaan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan. Rincian tugas kepala
dinas sebagai berikut :
a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas;
b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan
kebijakan Daerah;
c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas
atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan
Perikanan;
d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana Kelautan dan
Perikanan;
e. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah,
swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
Dinas;
f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas
teknis serta evaluasi dan pelaporan;
g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Kelautan dan Perikanan;
h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Kepala Dinas, membawahi :
a. Sekretariat.
b. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan;
c. Bidang Perikanan Tangkap;
d. Bidang Perikanan Budidaya;
e. Bidang Peningkatan Daya Produk Kelautan dan Perikanan;
f. Cabang Dinas
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 6
g. UPTD;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
1.5.2 Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiiatan
adminsitrasi umum, kepegawaain, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol,
penyusunan program dan keuangan
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretariat
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas
b. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
dilingkungan dinas
c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat sebagai berikut :
a. melaksanakan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di
lingkungan Dinas;
c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,
aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan
tatalaksana di lingkungan Dinas;
e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah
dan pengelolaan informasi;
f. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 7
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
c. Sub Bagian Program.
Sub-sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.
1.5.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(1) mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang
Umum dan Kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum
dan Kepegawaian; dan
b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan
pengelolaan Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), meliputi :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan
Kepegawaian;
b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan
kepegawaian di lingkungan Dinas;
c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan,
analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
e. menyiapkan bahan pengelolaan rumahtangga;
f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan
ketatalaksanaan;
i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 8
1.5.2.2 Sub Bagian Keuangan dan Aset
(1) mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan perumusan kebijakan
teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di
bidang keuangan dan aset.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang
keuangan; dan
b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan
pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), meliputi :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan
dan aset;
b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang keuangan dan aset;
c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan dan aset;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang
keuangan dan asset;
g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1.5.2.3 Sub Bagian Program
(1) mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan di BidangKeuangan dan Perencanaan serta pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyusunandan perumusan kebijakan teknis di bidang
program dan perencanaan serta pelaporan; dan
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 9
b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan
program dan perencanaan serta pelaporan di lingkungan Dinas.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), meliputi :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program dan
perencanaan serta pelaporan;
b. menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan
program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
c. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan
dinas;
d. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
e. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban;
f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dukungan teknis di bidang program di lingkungan Dinas
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
1.5.3 Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
pengelolaan, penyiapan penerbitan izin pemanfaatan ruang Laut di luar
minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat
pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya kelautan dan
perikanan sampai dengan 12 mil.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 10
Pulau Kecil;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Konservasi dan Keanekaragaman
Sumberdaya Hayati; dan
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), meliputi :
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan
Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengelolaan Ruang
Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
c. melaksanakan penyiapan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi
kawasan konservasi, penyiapan batas kawasan konservasi dan serta
pengelolaan kawasan konservasi;
d. melaksanakan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil (RPWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan wilayah Pesisir dan
pulau-Pulau Kecil;
e. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin melaksanakan
reklamasi, lokasi perairan pesisir, biofarmakologi laut, bioteknologi laut;
f. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin wisata bahari,
pemanfaatan air laut selain energi
g. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin lokasi dan izin
pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
i. melaksanakan pengawasan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
j. melaksanakan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K);
k. melaksanakan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 11
l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
(4) Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan, membawahi:
a. Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
b. Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan
c. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan.
1.5.3.1 Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(1) mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis,
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP3K),
dan Rencana Aksi Pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-Pulau Kecil,
penyiapan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin
lokasi perairan pesisir, izin pemanfaatan air laut selain energy, izin pengelolaan
produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, serta
pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 12
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi:
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pendayagunaan
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
c. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RSWP3K)
d. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP3K)
e. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pengelolaan Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RPWP3K) dan Rencana Aksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RAPWP3K).
f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin lokasi reklamasi dan izin
pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir serta izin pemanfaatan air
laut selain energi;
g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pengelolaan produksi
garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut,
h. menyiapkan bahan pelaksanaan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan
iklim;
i. menyiapkan bahan pelaksanaanpemberdayaan masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil;
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1.5.3.2 Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan
dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan
batas kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi., izin wisata
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 13
bahari, serta izin lokasi dan izin pengelolaan benda muatan kapal tenggelam
(BMKT).
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Konservasi dan
Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Konservasi dan Keanekaragaman
Sumberdaya Hayati; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi:
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Konservasi dan
Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Konservasi dan
Keanekaragaman Sumberdaya Hayati;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi;
d. menyiapkan bahan penerbitan dokumen, rencana pengelolaan dan zonasi
kawasan konservasi;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan penataan batas kawasan konservasi;
f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin wisata bahari;
g. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin pengelolaan Benda
Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
h. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian
keanekaragaman sumberdaya hayati;
i. menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan dan pengembangan sarana
prasarana konservasi, pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya
ikan serta lingkungannya;
j. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan Sumberdaya Manusia
Kelautan dan Perikanan;
k. menyiapkan bahan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 14
l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang Konservasi dan keanekaragaman Hayati; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.5.3.3 Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan pemanfaatan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan penangkapan ikan,
pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta
penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi:
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
c. menyiapkan bahan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil,
d. menyiapkan bahan pengawasan penangkapan ikan;
e. menyiapkan bahan pengawasan pembudidayaan ikan;
f. menyiapkan bahan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 15
g. menyiapkan bahan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
1.5.4 Bidang Perikanan Tangkap
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi
perumusan dan pelaksanan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil,
penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan
provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan
kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal
perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT) sampai dengan 30
(tiga puluh) GT.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat
Tangkap Ikan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan dan Pengendalian
Sumberdaya Ikan; dan
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perikanan
Tangkap;
b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Tangkap;
c. melaksanakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai
dengan 12 mil;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 16
d. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha
Perikanan (SIUP), Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin
Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT
sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
e. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Pemasangan
Rumpon;
f. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin lokasi
pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
g. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin pengadaan kapal
penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 10
(sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
h. melaksanakan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di atas 10
(sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
i. melaksanakan pembinaan usaha penangkapan ikan;
j. melaksanakan kebijakan kapal penangkapan dan alat tangkap ikan
k. melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan;
l. melaksanakan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) untuk kapal perikanan
10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang Perikanan Tangkap; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
(4) Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
a. Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
b. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
c. Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan.
(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perikanan Tangkap.
1.5.4.1 Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 17
laut sampai dengan 12 mil dan perairan umum daratan baik menyangkut
tentang kapal penangkapan ikan, alat tangkap ikan, teknologi
penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Seksi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kapal
Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat
Tangkap Ikan; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kapal
Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), meliputi:
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kapal
Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kapal
Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
c. menyiapkan bahan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut
sampai dengan 12 mil dan perairan umum daratan;
d. menyiapkan bahan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang
produktif dan ramah lingkungan;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi teknis dan registrasi sarana
berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan penginderaan
jarak jauh, serta penangkapan ikan di wilayah laut dan perairan umum
daratan;
f. menyiapkan bahan fasilitasi, penempatan dan pemanfaatan alat bantu
penangkapan ikan di wilayah laut;
g. menyiapkan bahan penerapan cara penangkapan dan penanganan
ikan yang baik;
h. menyiapkan bahan fasilitasi kapal perikanan dan alat penangkapan
ikan di wilayah laut dan perairan umum daratan;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 18
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
di bidang Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1.5.4.2 Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap,
izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan
pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 (sepuluh) Gross Ton (GT)
sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan
dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan dan Pengendalian
Sumberdaya Ikan; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi:
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan
dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengelolaan dan
Pengendalian Sumberdaya Ikan;
c. menyiapkan bahan rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan
(SIUP untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh)
GT;
d. menyiapkan bahan rekomendasi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
untuk kapal di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
e. menyiapkan bahan rekomendasi Surat Izin Pemasangan rumpon;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 19
f. menyiapkan bahan rekomendasi Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan
dan Kapal Pengangkut Ikan;
g. menyiapkan bahan penerbitan buku kapal perikanan dengan ukuran di
atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkayaan sumberdaya ikan yang
mengalami penurunan populasi dan perencanaan data estimasi stock ikan
di wilayah perairan;
i. menyiapkan bahan pelaksanaan cek fisik kapal penangkapan ikan ukuran
10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
j. menyiapkan bahan pengembangan kapal perikanan ukuran 10 (sepuluh)
GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT dan pembuatan alat tangkap ikan;
k. menyiapkan bahan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) untuk kapal
perikanan 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
l. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi dan analisis terkait
jumlah keragaan kapal dalam rangka pengendalian eksploitasi
sumberdaya ikan;
m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
1.5.4.3 Seksi Kenelayanan dan Kelembagaan
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan izin lokasi pembangunan serta
pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pemberdayaan nelayan dan
penguatan kelembagaan nelayan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Kenelayanan dan Kelembagaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kenelayanan
dan Kelembagaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kenelayanan dan Kelembagaan; dan
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 20
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
Kenelayanan dan Kelembagaan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kenelayanan
dan Kelembagaan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kenelayanan dan
Kelembagaan;
c. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin lokasi pembangunan serta
pengelolaan pelabuhan perikanan;
d. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin lokasi pembangunan serta
pengelolaan pelabuhan perikanan;
e. menyiapkan bahan rekomendasi kenelayanan dan kelembagaan nelayan;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan nelayan;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan kapasitas kelembagaan
nelayan;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan mata pencaharian
alternatif bagi nelayan;
i. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan nelayan;
j. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi teknis Pelabuhan Perikanan
di wilayah laut dan perairan umum;
k. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan pelabuhan;
l. menyiapkan bahan penyusunan tata operasional pelabuhan perikanan dan
koordinasi kesyahbandaran serta jasa-jasa pelabuhan;
m. melaksanakan penyusunan data perikanan tangkap;
n. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang kenelayanan dan kelembagaan; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1.5.5 Bidang Perikanan Budidaya
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 21
pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya, pembenihan dan pakan ikan,
kesehatan ikan dan lingkungan serta penyiapan penerbitan Surat izin Usaha
Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah
kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penyiapan penerbitan Surat
Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT
sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagaimana berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi dan Usaha Budidaya;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Perbenihan dan Pakan; dan
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidan Perikanan
Budidaya;
b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
c. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha
Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan lintas Kabupaten/Kota
dalam satu provinsi;
d. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT
sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
e. melaksanakan pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidaya;
f. melaksanakan pengelolaan Perbenihan dan pakan ikan;
g. melaksanakan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
h. melaksanakan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan pangan
produksi perikanan budidaya;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 22
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
Bidang Perikanan Budidaya; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.
(4) Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
a. Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
b. Seksi Perbenihan dan Pakan; dan
c. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
1.5.5.1 Seksi Produksi dan Usaha Pembudidaya
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya serta
penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan
yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.,
penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan
Ikan ukuran 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) GT;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Produksi dan Usaha Pembudidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Produksi dan
Usaha Pembudidaya;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Produksi dan Usaha Pembudidaya; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Produksi
dan Usaha Pembudidaya.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Produksi dan
Usaha Pembudidaya;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Produksi dan Usaha
Pembudidaya;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 23
c. menyiapkan bahan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang
pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam
1 (satu) daerah provinsi;
d. menyiapkan bahan penerbitan Surat izin Kapal Pengangkut Ikan Hidup
Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga
puluh) GT;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembudidayaan ikan;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan produksi perikanan
budidaya yang meliputi ikan konsumsi dan ikan hias;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan uji coba pengembangan teknologi
budidaya ikan spesifik wilayah;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan pembudidaya;
i. menyiapkan bahan penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB);
j. menyiapkan bahan pelaksanaan aplikasi pengembangan dan
penyebarluasan teknologi perikanan budidaya serta penyusunan bahan
standarisasi dan kelayakan teknis pengembangan perikanan budidaya;
k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang produksi dan usaha budidaya; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
1.5.5.2 Seksi Pembenihan dan Pakan
(1) mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis,
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pengelolaan perbenihan dan pakan ikan;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Perbenihan dan Pakan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perbenihan dan
Pakan Ikan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perbenihan dan Pakan Ikan; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
Perbenihan dan Pakan Ikan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 24
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Perbenihan dan
Pakan Ikan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perbenihan dan
Pakan Ikan;
c. menyiapkan bahan pengelolaan perbenihan ikan;
d. menyiapkan bahan pengembangan pakan ikan;
e. menyiapkan bahan penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
pada unit-unit perbenihan;
f. menyiapkan bahan penerapan cara pembuatan pakan ikan yang baik
(CPPIB);
g. menyiapkan bahan pengelolaan induk dan mutu induk;
h. menyiapkan bahan pengendalian konsistensi mutu pakan ikan yang
beredar;
i. menyiapkan bahan pemberdayaan pembudidaya benih dan pakan;
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang Perbenihan dan Pakan Ikan; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
1.5.5.3 Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Ikan
dan Lingkungan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 25
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Ikan
dan Lingkungan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kesehatan Ikan dan
Lingkungan;
c. menyiapkan bahan pengendalian hama dan penyakit ikan, bahan
pencemar perairan serta penggunaan bahan kimia dalam kegiatan
budidaya ikan
d. menyiapkan bahan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit
ikan serta dampak yang ditimbulkannya;
e. menyiapkan bahan pengelolaan lingkungan sumberdaya, sanitasi dan
higiene lingkungan usaha perikanan budidaya;
f. menyiapkan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan
penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi serta dampak
penggunaannya;
g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan
dan sumberdaya perairan;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang kesehatan ikan dan lingkungan; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
1.5.6 Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan
(1) Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin
Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan, pembinaan mutu dan
diversifikasi produk hasil perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha serta
promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian
Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi
sebagaimana berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 26
Kelautan dan Perikanan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidan Perikanan
Budidaya;
b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang Perikanan Budidaya;
c. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha
Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan;
d. melaksanakan pengelolaan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil
perikanan;
e. melaksanakan upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha;
f. melaksanakan promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
g. melaksanakan pemberdayaan pengolah dan pemasar hasil perikanan;
h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4) Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan, membawahi:
a. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
b. Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
c. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
(5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan.
1.5.6.1 Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 27
pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan
perikanan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Bina Mutu dan
Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk
Kelautan dan Perikanan; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bina
Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Mutu dan
Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Mutu dan Diversifikasi
Produk Kelautan dan Perikanan;
c. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan
pelaksanaan kebijakan sistem informasi unit usaha pengolahan perikanan
skala kecil, menengah, eksportir dan fasilitas penunjang pasca panen;
d. menyiapkan bahan pembinaan mutu pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
sesuai Standar cara pengolahan ikan yang baik (GMP) dan Prosedur
Penerapan Teknis Sanitasi dan Higienes (SSOP).
e. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan
pelaksanaan kebijakan kriteria dan prosedur mutu serta pengolahan
berdasarkan skala usaha pengolahan tradisional, skala usaha menengah
dan skala usaha modern;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi teknologi baru/teknologi terapan
diversifikasi produk hasil perikanan, kerjasama dengan instansi/lembaga
penelitian;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya peningkatan pengetahuan dan
keterampilan sumberdaya manusia pengolah hasil perikanan;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 28
h. menyiapkan bahan pembinaan mutu di unit pengolahan, alat transportasi
dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP;
i. menyiapkan bahan peningkatan usaha pengolahan ikan;
j. menyiapkan bahan penerapan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)
pada unit pengolahan ikan (UPI);
k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
1.5.6.2 Seksi Investasi dan Keberlanjutan Usaha
(1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi,
analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan investasi dan Keberlanjutan
Usaha Kelautan dan Perikanan;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Investasi dan Keberlanjutan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Investasi dan
Keberlanjutan Usaha;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Investasi
dan Keberlanjutan Usaha.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Investasi dan
Keberlanjutan Usaha;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Investasi dan
Keberlanjutan Usaha;
c. menyiapkan bahan peningkatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha;
d. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan
(SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan lintas daerah kabupaten/kota
dalam 1 (satu) daerah provinsi;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 29
e. menyiapkan bahan pengembangan fasilitasi perizinan Investasi dan
Keberlanjutan Usaha.
f. menyiapkan bahan fasilitasi kemitraan bidang kelautan dan perikanan;
g. menyiapkan bahan penguatan kelembagaan dan permodalan;
h. melaksanakan pengelolaan data Investasi dan Keberlanjutan Usaha;
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
1.5.6.3 Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
(1) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas
melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Promosi dan
Pemasaran Hasil Perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
dan
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Promosi
dan Pemasaran Hasil Perikanan.
(3) Uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), meliputi :
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Promosi dan
Pemasaran Hasil Perikanan;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang Promosi dan
Pemasaran Hasil Perikanan;
c. menyiapkan bahan Promosi dan Pemasaran hasil perikanan;
d. menyiapkan bahan penerapan cara pemasaran ikan yang baik;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi standar, pedoman, kriteria dan
prosedur pengembangan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 30
f. menyiapkan bahan rekomendasi impor produk hasil perikanan;
g. menyiapkan bahan pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan
pelaksanaan kebijakan manajemen pemasaran hasil perikanan;
h. menyiapkan bahan promosi hasil perikanan melalui pameran, bazaar, expo,
festival, demo dan promosi usaha lainnya;
i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek promosi dan
pemasaran;
j. menyiapkan bahan peningkatan peluang pasar dan konsumsi ikan
masyarakat melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;
k. menyiapkan bahan penguatan promosi dan pemasaran hasil perikanan;
l. menyiapkan bahan pembangunan dan pengelolaan sentra pemasaran
ikan;
m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
bidang Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
1.5.7 Cabang Dinas
(1) Untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Kelautan dan
Perikanan di Kabupaten/Kota dapat dibentuk Cabang Dinas.
(2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala
Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.
Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan
fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja Cabang Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.
1.5.8 Unit Pelaksana Dinas
(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis
penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 40
1.7. Sumber Daya Manuasia (SDM)
Pada tahun 2018 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kelautan dan Perikanan yang didukung dengan jumlah pegawai dengan
rincian sebagai berikut:
1.7.1. Jumlah Pegawai.
Jumlah pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi saat ini adalah 238
orang yang terdiri :
1. PNS : 189 orang
2. PTT : 1 orang
3. Non PNS : 49 orang
1.7.2. Komposisi Kepegawaian
Komposisi kepangkatan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :
1. Golongan IV : 20 orang
1. Golongan III : 121 orang
2. Golongan II : 40 orang
3. Golongan I : 8 orang
4. Non PNS
5. PTT
:
:
49 orang
1 orang
1.7.3. Kualifikasi Pendidikan
Kualifikasi tingkat pendidikan pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :
1. S3 : 1 orang
2. Pasca Sarjana (S2) : 21 orang
3. Sarjana (S1) : 86 orang
4. Diploma III
5. D IV
:
:
7 orang
4 orang
6. SLTA : 62 orang
7. SLTP : 1 orang
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 41
8. SD : 7 orang
1.7.4. Aset / Modal
Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa aset /
modal berupa beberapa bangunan yang dijadikan kantor baik di Dinas
Provinsi maupun di beberapa UPTD. Dalam melaksanakan tugas teknis, Dinas
Kelautan dan Perikanan mempunyai beberapa sarana transportasi berupa
kendaraan dinas operasional baik kendaraan dinas roda empat maupun roda
2 yang digunakan untuk operasional kedinasan, Selain itu Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi juga memiliki kendaraan Dinas diatas air seperti kapal
pengawasan dan speed boat yang digunakan untuk melakukan operasional
pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.
Untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari, Dinas Kelautan dan
Perikanan baik di Provinsi maupun di UPTD memiliki sarana elektronik berupa
komputer, laptop dan printer, sarana komunikasi seperti Telephone dan
Faximile dan Mobiler dan peralatan kantor lainnya seperti meja dan kursi
kantor, lemari arsip dan sarana penunjang lainnya.
Dalam melaksanakan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang
Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 Unit
Pelaksana Teknis daerah (UPTD) yang mempunyai tugas khusus dalam
pelaksanaan tugas teknis diantaranya:1) UPTD Konservasi dan Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2). UPTD Pengujian dan Penerapan
Mutu Hasil Perikanan, 3). UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah I, 4).UPTD
Pelabuhan Perikanan Wilayah II, 4). UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III
dan 5). Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau yang hingga saat ini
masih operasional.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 42
1.8. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, mengisi pembangunan Kelautan
dan Perikanan dengan menyelaraskan dan menjalankan misi – misi yang sesuai
dengan RPJMD Tahun 2016 – 2021 Provinsi Sumatera Barat.
Visi Kepala Daerah adalah:” Terwujudnya Sumatera Barat yang
Madani dan Serjahtera. Dalam mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat,
Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dalam 1 misi yaitu :
Misi 4: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang tangguh,
produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah
Untuk mencapai visi tersebut maka tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan
Perikanan Sumatera Barat terkait dalam pencapaian pada kata sejahtera.
Dimana Sejahtera dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat
yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang
sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan
kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan
berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan
sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata
dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari
dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Tugas Dinas Kelautan dan
Perikanan adalah bagaimana pendapatan masyarakat meningkat dengan misi
diatas. Kondisi dimana mewujudkan ekonomi masyarakat yang tanggung,
produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global merupakan
unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran
masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Hal tersebut diwujudkan
melalui program-program kegiatan yang mengarah kepada peningkatan
produksi perikanan, pengembangan kawasan perikanan, pemberdayaan
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 43
masyarakat perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta
pemasar ikan.
Sumatera Barat, terdiri dari 19 Kab/Kota, memiliki potensi sumberdaya
Kelautan dan Perikanan yang dapat dikembangkan dan menjadi sumber
ekonomi baru dalam menunjang pembangunan dalam peningkatan roda
perekonomian baik di Sumatera Barat maupun Indonesia pada umumnya.
Provinsi Sumatera Barat mempunyai kawasan laut termasuk Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) seluas 51.060,23 km2 dengan panjang garis pantai Sumatera
Barat yaitu 570,55 Km ditambahkan dengan Kep. Mentawai menjadi 1.973,246
Km dan 185 pulau-pulau kecil.
Untuk usaha Perikanan Budidaya air tawar, Sumatera Barat
mempunyai empat danau yaitu Maninjau, Singkarak, Danau Diatas dan Danau
Dibawah dengan luas keseluruhan 27.511 ha. Ditambah dengan lahan yang dapat
dijadikan tambak yang berada di daerah pantai.
1.8.1. Permasalahan Utama (Strategic issud) yang sedang dihadapi
organisasi
Dari inventarisasi dan investigasi berbagai permasalahan yang dihadapi
di bidang kelautan dan perikanan sampai saat ini, beberapa hal strategis yang
dapat dijelaskan antara lain ;
a. Masih terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang
berkualitas yang ada di Sumatera Barat, baik yang ada pada Balai Benih
Ikan .
b. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya
bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas
permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona I pantai
barat Pulau Sumatera, perkembangan sektor lain yang memanfaatkan
zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya,
dihadapkan dengan tidak meningkatkan kuantitas dan kualitas alat
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 44
tangkap yang dimiliki nelayan tradisional. Hal ini tentunya lebih lanjut
berdampak pada tingkat pendapatan/ kesejahteraan nelayan, regenerasi
nelayan dan sebagainya.
c. Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan
hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah areal budidaya, jumlah
armada tangkap, jumlah unit pengolahan dan lain-lain yang diduga
diakibatkan karena kekurang tertarikan pelaku-pelaku pemula atau
pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan
perikanan. Pola budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan dengan tekhnologi yang sederhana.
d. Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 51.060,23 km2
perairan laut Sumatera Barat, sehingga yang sangat mungkin untuk
diawasi hanyalah wilayah zona I di Samudera Indonesia serta tidak
optimalnya pengawasan secara intensif yang dilakukan di wilayah perairan
umum seperti danau maninjau dan singkarak dari aktifitas destructive
fishing.
e. Kompetisi daerah tetangga seperti Riau, Jambi di bidang perikanan
budidaya perlu dianalisa baik dalam hal dukungan Pemerintah
Daerahnya, tingkat partisipasi masyarakatnya maupun efektifitas program
dan kegiatannya, seperti keberadaan wilayah minapolitan patin di Kab.
Kampar Riau dan pemanfaatan optimal dari BBAT Jambi oleh pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Provinsi Jambi menjadi tantangan
potensial bagi Sumatera Barat. Khusus bidang penangkapan, agresifitas
nelayan Sumatera Utara dan Bengkulu menjadi ancaman serius terlebih
kurangnya perhatian Pemerintah untuk melakukan koordinasi dalam
regulasi penangkapan di wilayah pantai barat Pulau Sumatera.
f. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi
tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 45
menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan
yang diinginkan tidak dapat dipenuhi Sumatera Barat.
g. Invasi pelaku luar, baik yang diundang dalam rangka peningkatan
motivasi dan transfer tekhnologi seperti nelayan tuna dari Muara Baru, bali
dan Gorontalo, maupun dugaan praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar
Mentawai akan tetap menjadi kerugian yang cenderung akan semakin
bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi
konkritnya, baik karena bertambahnya kuantitas invasi tersebut pada
suatu sisi dan penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya ikan sisi
lainnya.
h. Akses internasional terbatas dengan tidak adanya penerbangan langsung
baik khusus kargo maupun passanger carrier yang dapat mengangkut
cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas
pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi karena
faktor waktu pengiriman. Hal diatas mengakibatkan rendahnya nilai jual
dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional.
1.9. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA
Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai
pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2017 tersebut
diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun
2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.
Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan
kinerja di masa datang.
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera
Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 46
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat, sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan
Pada bab ini disajikan :
a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi,
tupoksi, Strutur Organisasi, Sumber Daya Manusia
b. Aspek Strategis Organisasi
c. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab II – Perencanaan Kinerja, Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar
perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
a). Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
b). Hasil Pengukuran Kinerja
c). Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organksasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran
kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan capaian kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standard nasional (jika
ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 47
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan
yang menunjang kebderhasilan ataupun kegagalan pencapain
pernyataan kinerja.
d). Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kiinerja
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Lampiran 1) Perjanjian Kinerja Esselon II 2) Perjanjian Kinerja Esselon III dan IV
3) Penghargaan-penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah selama tahun 2018
4) Print out Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018 dari aplikasi e-sakip
5) Lain-lain yang dirasa perlu
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 48
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama
ini merupakan bagian dari pembangunan reginal Sumatera Barat. Perubahan
tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan
pembangunan kelautan dan perikanan agar mampu menyesuaikan dan memenuhi
tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat.
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program supaya mampu eksis
dan unggul dan bersaing semakin ketat, maka perencanaan suatu instansi
pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan
berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.
2.1. RENCANA STRATEGIS
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat disusun
berdasarkan kebutuhan sektor pembangunan Kelautan dan Perikanan 5 (lima)
tahun ke depan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaannya
seperti: a) RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), sesuai
dengan PERPRES Nomor 05 Tahun 2010, tanggal 20 Januari 2010, b) RENSTRA
KKP RI (Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan) sesuai dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tanggal 18
Februari 2010, c) RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Provinsi
Sumatera Barat tahun 2005 - 2025, d) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan
Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan
kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan, dan rencana jangka
pendek setiap tahun.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 49
Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang disusun melalui
suatu proses dengan orientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5
tahun. Secara ringkas Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN a. Tujuan :
1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan
2. Meningkatnya kinerja organisasi
Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberap
Indikator Tujuan yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian tujuan sebagai
berikut :
No. Tujuan Renstra Indikator Tujuan Sasaran Renstra Indikator Sasaran
1 2 3 4 5 1. Meningkatnya taraf
hidup masyarakat kelautan dan perikanan
a. Jumlah Pendapatan Nelayan … Rp/org/th
Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan
- Jumlah Pendapatan Nelayan … Rp/org/th
b. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan … Rp/org/th
- Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan … Rp/org/th
Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan
- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
c. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)
Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan
- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)
- Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)
2. Meningkatnya Kinerja
Organisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
- Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 50
b. Sasaran
Sasaran Pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2021 adalah:
1. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan indikator :
a. Pendapatan Nelayan menjadi sebesar : Rp. 38.400.000 org/thn pada tahun
2021
b. Pendapatan Pembudidaya Ikan sebesar : Rp. 49.800.000 org/th pada
tahun 2021
2. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP)
yang berkelanjutan dengan indikator :
a. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing sebesar 80%
pada tahun 2021
3. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator :
a. Nilai Ekspor Hasil Perikanan sebesar 153,76 milyar ton pada tahun 2021
b. Tingkat Konsumsi Ikan sebesar 39 kg/kapita/tahun pd tahun 2021
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja : A
b. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat
waktu dengan anggaran kas sampai dengan tahun 20121 : sebesar ≥95%
Secara lengkap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan
Perikanan dapat dilihat pada tabel 2.1.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 51
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Satuan Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Meningkatnya taraf hidup
masyarakat kelautan dan perikanan
1. Meningkatnya Pendapatan
Pelaku Usaha Perikanan
1 Jumlah Pendapatan
Nelayan
Rp/org/th 24.000.000 33.600.000 34.800.000 36.000.000 37.200.000 38.400.000
2 Jumlah pendapatan pembudidaya ikan
Rp/org/th 38.400.000 40.800.000 43.200.000 45.000.000 47.400.000 49.800.000
2. Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya
Kealutan dan Perikanan
(SDKP) yang berkelanjutan
1 Persentase kapal nelayan yang tdak
melakukan illegal fishingg
% 52 57 58 70 75 80
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 52
Meningkatnya
Kinerja Organisasi
3. Meningkatnya
Pemasaran Hasil
Perikanan
1 Nilai Ekspor
Hasil Perikanan
Milyar 146,30 147,76 149,24 150,73 152,24 153,76
2 Konsumsi Ikan Kg/kap/th 36,42 36,53 36,63 37,00 38,00 39,00
2. 4. Meningkatnya
Tata Kelola Organisasi
1 Nilai Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Nilai B BB BB BB A A
2 Persentase
capaian
realisasi
keuangan pengelolaan
program/ kegiatan
tepat waktu sesuai dengan
anggaran kas
% ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 52
2.1.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. Strategis
Untuk mencapai visi dan misi tersebut beberapa strategi yang akan
dijalankan adalah:
a. Peningkatan SDM manusia masyarakat kelautan dan perikanan
b. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara efisien dan
berkelanjutan
c. Peningkatan Sarana dan prasarana serta infrastruktur Kelautan dan
Perikanan.
d. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hasil perikanan
e. Penetrasi pasar regional, nasional dan internasional melalui diversifikasi
produk peningkatan industri olahan hasil perikanan
2. Kebijakan a. Memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
b. Meningkatkan penataan dan pengelolaan lingkungan sumberdaya
kelautan dan perikanan secara komprehensif dengan melibatkan peran
serta masyarakat, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
c. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana penangkapan
ikan dan perikanan budidaya
d. Mengoptimalkan potensi budidaya yang belum tergarap serta membuka
lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan
kepastian berusaha.
e. Mengembangkan industri pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan
dan memperkuat jejaring serta daya tembus pemasaran produk Hasil
Kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri dalam rangka stabilitas
produksi serta ketahanan pangan
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 53
Sesuai Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor:
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin
dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sebagai berikut:
Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)
Jumlah pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)
Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)
Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/th)
2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Guna mendukung kelancaran dan tercapainya kesinambungan
pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Barat,
maka dilaksanakan program/atau kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis,
dengan kegiatan :
Pengembangan ikan kerapu pada kawasan sentra produksi
Pengembangan ikan nila pada kawasan sentra produksi
Pengembangan kawasan agroekowisata perikanan
2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas, dengan kegiatan:
Peningkatan Produksi Ikan Melalui Budidaya Mina Padi
Pengembangan Daerah Sumber Benih Ikan
Peningkatan dan Penguatan Induk Ikan Unggul
Peningkatan Produksi Ikan Gurami
Pengembangan dan Penerapan Cara Pembenihan Ikan Yang Baik
(CPIB) Pada Unit Pembenihan
Gerakan Pensejahteraaan Petani Terpadu
Peningkatan Produksi Induk Ikan Unggul,Benih Ikan Air tawar, Ikan
Hias dan Teknologi Budidaya Ikan Air tawar
Pengolahan Data dan Informasi Perikanan Budidaya
Pengendalian Hama Penyakit Ikan
Pengembangan Budidaya Ikan di Kawasan TMMN
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 54
Peningkatan Produksi Ikan lele
Peningkatan Produksi Ikan Mas
Penerapan Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)
Peningkatan Produksi benih dan Teknologi Perikanan Budidaya Air
Laut dan Payau
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, dengan kegiatan:
Peningakatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Pembinaan dan
Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Perikanan Budidaya Air
laut dan Payau
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil, dengan kegiatan:
Peningkatan Investasi dan Akses Permodalan
Diversifikasi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
Forum Koordinasi dan Pembinaan Kelompok Perempuan Pesisir dalam
rangka kesejahteraan gender
Pembinaan Mutu dan keamanan Pangan bagi Pengolah di UPI
Sosialisasi Peningkatan Daya Saing dan Temu Usaha Pelaku Pemasaran
Hasil Perikanan
Pameran Promosi Tingkat Provinsi dan Nasional
Sosialisasi Pengembangan Pengolahan Produk Perikanan Non Konsumsi
Gerakan Memasyarakatkan Ikan
Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)
Penyusunan Data dan Informasi Bidang Peningkatan Daya Saing Hasil
Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha Perikanan
Peningkatan Pelayanan Informasi Pasar
5. Program Pengembangan Ekonomi Maritim, dengan kegiatan:
Peningkatan sarana bantu Penangkapan Ikan
Peningkatan Sarana Alat Tangkap Gillnet
Peningkatan Sarana dan Prasarana Alat Tangkap Trammel Net
Peningkatan Sarana kapal Latih Mini Long Line
Pemilihan Putra Putri Maritim
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 55
Percepatan Pengembangan di Kab. Kep. Mentawai
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) Sikakap
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai
(PPP) Carocok
Penyusunan Data dan Informasi Perikanan Tangkap
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
Pengembangan Budidaya Udang Vaname
Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Perairan Umum
Peningkatan Sarana Mesin Long Tail Bagi Nelayan
6. Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kealautan dan Perikanan, dengan kegiatan:
Sosialisasi Penerbitan Perizinan Kapal Perikanan (SIUP,SIPI/SIKPI) dan
Peraturan Perizinan Kapal
Gerakan Bersih Pantai
Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)
Restocking Ikan di Perairan Umum
Koordinasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
Pelayanan Terpadu Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI Kapal Penangkap
Ikan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan dan Peningkatan
Kerjasama Aparat Penegak Hukum
Rehabilitasi Terumbu Karang
Rehabilitasi Mangrove
Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Kelautan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi perairan
Daerah (KKPD)
Sosialisasi Perda Zonasi
Rehabilitasi Vegetasi Pantai
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 56
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM, dengan
kegiatan:
Coaching Clinic Petugas Cek Fisik Kapal Perikanan Provinsi Sumatera
Barat
Diseminasi Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Non
Konsumsi
Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengolah dan Pemasar
(POKLAHSAR)
Peningkatan Kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
Peningkatan Pelayanan dan Kualitas Pengujian Balai laboratorium
Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan
Bimbingan Teknis Penanganan Ikan Pada Pelabuhan PPP dan PPI
Pelatihan Penangkapan Ikan Bagi Nelayan
Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan
Gerakan Pakan Ikan Mandiri
Forum Koordinasi dan Pembinaan Pokmaswas Tingkat Provinsi
Sumatera Barat
Peningkatan Pelayanan Mutu dan SDM Laboratorium Pembinaan dan
Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Pelatihan Penerapan GMP/SSOP dalam Sistem HACCP
Pemberdayaan Wanita Nelayan Pada Pelabuhan Perikanan
Peningkatan SDM Petugas Pembina Mutu Pengolahan Hasil Perikanan
Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap
Peningkatan SDM Aparat Balai Perikanan Budidaya Air laut dan Payau
dan Pelaku Usaha Perikanan
2.4. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima
tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan
tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 57
berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik
pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan
patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap
akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Penetapan Kinerja Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 pada dasarnya adalah
pernyataaan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk
mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu
dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola.
Tabel. 2.2 PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya
Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan
1. Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/Th)
34.800.000,-
2. Jumlah Pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/Th)
43.200.000,-
2. Terwujudnya pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan
1. Persentase Kapal nelayan yang tidak melakukan Illegal Fishing (%)
58 %
3. Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan
1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)
149,24
2. Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)
36,63
4. Meningkatnya Tata
Kelola Organisasi 1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja BB
2. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program /kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas
≥ 95%
No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan
1. Program Pengembangan Ekonomi Maritim
10.051.282.500,- APBD
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 58
2. Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
8.115.275.310,- APBD
3. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas
4.152.823.400,- APBD
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3.755.421.500,- APBD
5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
6.303.256.223,- APBD
6. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
2.858.535.000,- APBD
7. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis
1.471.905.000,- APBD
No. Program / Kegiatan Anggaran (Rp) Keterangan
8. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
750.000.000,- APBN - DK
9. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
429.809.000,- APBN - DK
10. Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
738.105.000,- APBN - DK
11. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
439.298.000,- APBN – DK
12. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
370.600.000,- APBN – DK
13. Program Pengelolaan Ruang Laut 507.500.000,- APBN - DK
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi
perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat,tidak terlepas dari pelaksanaan
pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating dari berbagai piranti perencanaan
yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggung jawaban
pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang
dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diembannya.
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 59
Pada Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 menyajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran
strategis yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini
adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan
kriteria sebagai berikut:
1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kinerjanya
dihitung dengan menggunakan rumus:
Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Target
2. Jika realisasi tinggi menunjukan kinerja yang tidak baik, % capaian kinerja
dihitung dengan menggunakan rumus:
Capaian indikator kinerja = (2 x target) – Realisasi x 100%
Target
Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja dalam
memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala
pengukuran 5 (lima) kategori sebagai berikut :
Tabel 3.1. Klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan Pencapaian Sasaran Startegis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018
No. Klasifikasi Predikat
1. > 100% Memuaskan
2. 85% - 100 % Sangat Baik
3. > 75 % - 85 % Baik
4. > 55% - 75 % Cukup
5. Kurang dari 55 % Kurang Baik
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 60
B. Hasil Pengukuran Kinerja Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2018 dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh)
indikator kinerja secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut:
TABEL. 3.2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
% CAPAIAN
1 2 3
4 5 6
1 Meningkatnya Pendapatan
Pelaku Usaha Perikanan - Jumlah Pendapatan Nelayan …
Rp/org/th 34.800.000 36.500.000 104,89
- Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan … Rp/org/th
43.200.000 43.500.000 100,69
2 Terwujudnya Pemanfaatan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan
- Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
58 69,14 119,21
3 Meningkatnya Pemasaran
Hasil Perikanan - Nilai Ekspor Hasil Perikanan
(milyar) 149,24 203,12 136,10
- Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th) 36,63 42* 114,66
4 Meningkatnya Tata Kelola
Organisasi - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB (71,60) BB (72,80) 101,68
- Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas
≥ 95 95,82 100,86
Angka sementara
C . Capaian Kinerja Organisasi
Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis OPD Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat yang dicerminkan dalam capaian
Indikator Kinerja. Adapun capaian kinerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:
2.1 Tujuan 1 Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan
Keberhasilan tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja tujuan
yaitu 1).Jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th), 2) Jumlah pendapatan
pembudidaya ikan (Rp/org/th), 3) Nilai ekspor hasil perikanan (milyar). Target
indikator kinerja 1 (satu) yaitu jumlah pendapatan nelayan diharapkan dapat
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 61
tercapai pada tahun 2021 sebesar Rp.38.400.000,- org/th 2).Target indikator kinerja 2
(dua) yaitu jumlah pendapatan pembudidaya ikan diharapkan dapat tercapai pada
tahun 2021 adalah sebesar Rp.49.800.000,- org/th, 3). Target indikator kinerja 3 (tiga)
yaitu nilai ekspor hasil perikanan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2021 adalah
sebesar 153,76 milyar.
Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan
No.
Tujuan Indikator Kinerja Target Tahun 2021
Realisasi Tahun 2018
Tingkat Kemajuan
1.
Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan
1. Jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th)
38.400.000 36.500.000 95,05
2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)
49.800.000 43.500.000 87,35
3. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)
153,76 203,12 132,10
Pencapaian tujuan 1 tersebut juga dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja
pada tabel 3.4.
No. Indikator Kinerja Realisasi 2018 2017 1.
2.
3.
Jumlah pendapatan nelayan Rp/org/th Jumlah Pembudidaya Ikan Rp/org/th Nilai Ekspor Hasil Perikanan
36.500.000
43.500.000
203,12
36.316.800
40.800.000
206,58
Dilihat dari realisasi 3 indikator kinerja tujuan diatas dapat diketahui bahwa
pencapaian tujuan 1, dua indikator yang sudah tercapai dan 1 indikator yang belum
tercapai dengan maksimal yaitu indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan hal ini
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 62
disebabkan terjadinya penurunan volume beberapa komoditi ekspor dibandingkan
tahun 2017 seperti ikan tuna segar, daging tuna dan gurita, penurunan volume secara
langsung juga menyebabkan terjadinya penurunan nilai ekspor.
Untuk mencapai tujuan Meningkatnya taraf hidup masyarakat kelautan dan
perikanan telah ditetapkan 3 sasaran dan 5 indikator kinerja. Evaluasi dan analisis
terhadap pencapaian ketiga sasaran stategis tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
2.1.1 Sasaran 1 Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan
Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kedepan akan
dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang
berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan
adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama
antar instansi / lembaga pemerintah lainnya, kemitraan pemerintah dan swasta,
serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mendorong terciptanya
iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan
kelautan.
Dengan potensi yang besar, kelautan dan perikanan mempunyai peranan
yang penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional,
terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan
pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat kelautan dan perikanan
yang meliputi nelayan, pembudidaya ikan dengan pelaku usaha perikanan
lainnya dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian dan ketersediaan
sumberdaya ikan.
Kegiatan perikanan tangkap memberikan konstribusi yang cukup besar
terhadap perekonomian daerah melalui penyediaan peluang kerja dan ekspor
hasil perikanan.
Sumatera Barat juga memiliki potensi untuk pengembangan perikanan
budidaya, baik perikanan air tawar, payau maupun laut. Hal ini didukung oleh
adanya empat danau yang menyebar di Kab/Kota diantaranya Danau Maninjau,
Danau Singkarak, Danau di atas dan Danau di bawah, ditambah dengan kolam,
waduk, embung dan sungai. Selain itu potensi budidaya payau dan laut yang
terbentang dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan.
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 63
Potensi perikanan budidaya di Sumatera Barat yaitu potensi budidaya laut
323.524 Ha, potensi lahan budidaya di kolam 24.300 Ha, potensi budidaya ikan
di sawah seluas 55.140 Ha, potensi lahan budidaya tambak 54.197 Ha, potensi
jaring apung 27.500 Ha dan potensi kolam air deras 3.000 ha yang terdiri dari
komoditi unggulan nila, mas, lele, gurami dan kerapu.
Beberapa tahun terakhir program utama di Sumatera Barat adalah
pengadaan benih unggul dan induk unggul yang dimaksudkan untuk
memperbaiki mutu induk dan benih. Sehingga menghasilkan induk unggul dan
benih bermutu dengan pertumbuhan yang cepat dan tahan terhadap serangan
penyakit.
Teknologi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya
ikan telah berkembang dari waktu ke waktu.
Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan baik melalui APBD
maupun APBN untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan
Perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan
masyarakat kelautan dan perikanan di Sumatera Barat, sehingga mampu
menarik masyarakat Kelautan dan Perikanan dari garis kemiskinan dan
menciptakan masyarakat yang mandiri disektor ekonomi.
Salah satu bentuk nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah
menjadikan salah satu target capaian kinerja baik pada RPJMD 2016 -2021 dan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat
Sasaran 1 yang ditetapkan dalan Revisi Rencana Strategis 2016 - 2021 yaitu “
Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan“ dengan 2 (dua) indikator
kinerja yaitu:
1. Jumlah pendapatan nelayan dengan target : Rp.33.600.000,- org/th
2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan dengan target : Rp. 40.800.000,- org
/thn
2.1.1.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel
3.5. sebagai berikut :
Tabel 3.5 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 64
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian% Kategori
1.
2.
Jumlah pendapatan nelayan Rp/org/th Jumlah Pembudidaya Ikan Rp/org/th
34.800.000
43.200.000
36.500.000
43.500.000
104,89
100,69
Sangat Baik
Sangat Baik
Dari tabel 3.5 diatas terlihat bahwa pada tahun 2018 target dari
indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan sebesar Rp. 34.800.000/org/th
dapat terealisasi sebesar Rp.36.500.000/org/th dengan tingkat capaian sebesar
104,89% capaian ini sangat baik.
Indikator kinerja sasaran I yaitu jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th)
merupakan besarnya jumlah total pendapatan yang diterima oleh nelayan dibagi
dengan jumlah seluruhnya (berdasarkan jumlah nelayan dan pendapatan per
jenis alat tangkap) yang dipengaruhi oleh sistem bagi hasil yang berlaku, jenis alat
tangkap yang dipergunakan dalam operasi penangkapan dan jumlah nelayan
yang terlibat dalam usaha penangkapan, dimana sistem bagi hasil yang berlaku
melembaga dalam kehidupan masyarakat.
Capaian indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan dampak dari
produksi perikanan laut, perairan umum dan peningkatan kapasitas kapal
penangkapan ikan. Dengan produksi perairan laut sebesar 206.597,20 ton dan
perairan umum sebesar 11.486,9 ton dengan total jumlah produksi perikanan
tangkap sebesar 218.084,10 ton. Untuk pendapatan nelayan diambil dari produksi
perikanan laut alat tangkap, maka diperoleh hasil rata – rata harga ikan per kg
dikali total produksi pertahun, maka didapat nilai produksi pertahun dan dibagi
dengan jumlah nelayan maka diperoleh hasil setahun. Dari hasil setahun dihitung
berdasarkan hasil nelayan pemilik 60% dan buruh 40%. Kegiatan ini didukung
melalui pengembangan sarana dan prasarana penangkapan ikan baik yang
berasal dari APBD dan APBN.
Untuk indikator kinerja peningkatan pendapatan pembudidaya dari target
Rp. 43.200.000/org/th terealisasi sebesar Rp. 43.500.000/org/th dengan capaian
100,69% nilai ini diperoleh sangat baik dengan menghitung jumlah pendapatan
pembudidaya perjenis usaha perbulan dibagi jenis usaha yang ada. Jenis usaha
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 65
diperoleh dari jenis produksi, nilai produksi, jumlah pembudidaya dan biaya
produksi menurut jenis usaha kolam, keramba, sawah, jaring apung, KAD,
Tambak, Budidaya Laut dan lain-lain. Adapun jumlah produksi budidaya sebasar
269.783,24 ton pada tahun 2018, jumlah pembudidaya ikan 97.669 orang.
Capaian indikator kinerja pendapatan pembudidaya ikan merupakan dampak
dari pencapaian jumlah produksi budidaya dan luas lahan budidaya diantaranya
melalui program pengembangan perikanan budidaya baik APBD maupun
APBN. Hal ini tentunya mempengaruhi pendapatan pembudidaya ikan, yang
pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidya ikan.
2.1.1.2 Perbandingan antar Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun
ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya
Capaian Indikator sasaran 1 ini jika dibandingkan dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2018 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel 3.6 berikut:
Tabel 3.6. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2016 – 2018
Jika dilihat dari indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan (Rp/org/th)
dan jumlah pendapatan pembudidaya (Rp/org/th). Capaian kinerja tahun 2016
tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 karena target tahun 2016 – 2021
awalnya tidak ada sasaran meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan
yang terdiri dari 2 indikator kinerja, karena terjadinya revisi sasaran dan indikator
kinerja dari tahun 2016. Tetapi walaupun tidak ada data targetnya, Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai data tentang
jumlah pendapatan nelayan dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan.
Capaian tahun 2018 dapat dibandingkan dengan tahun 2017. Dimana Jumlah
pendapatan nelayan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami
peningkatan, dimana realisasi jumlah pendapatan nelayan tahun 2018 telah
terealisasi sebasar 36.500.000,- (Rp/org/th), mengalami peningkatan
No. Indikator Kinerja 2016 2017 2018
Target Realisasi Capaian% Target Realisasi Capaian % Target Realisasi Capaian (%)
1.
2.
Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th) Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)
- -
24.000.000,-
38.400.000
- -
33.600.000
40.800.000
36.316.800
40.800.000
108,09
100
34.800.000
43.200.000
36.500.000
43.500.000
104,89
100,69
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 66
dibandingkan tahun 2017 terealisasi 36.316.800,- (Rp/org/th) dan tahun 2016
terealisasi sebesar 24.000.000,- (Rp/org/th). Jumlah pendapatan pembudidaya
ikan tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dimana tahun 2018
teralisasi sebesar 43.500.000,- (Rp/org/th), tahun 2017 terealisasi sebesar
40.800.000,- (Rp/org/th), tahun 2016 terealisasi sebesar 38.400.000,- (Rp/org/th).
2.1.1.3 Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah
Tabel 3.7. Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra
No. Indikator Kinerja Realisasi
Target Akhir
Renstra 2021
Capaian s/d 2018
terhadap 2021
1.
2.
Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th) Jumlah Pendapatan pembudidaya Ikan (Rp/org/th)
36.500.000
43.500.000
38.400.000
49.800.000
95,05
87,34
Jumlah pendapatan nelayan tahun 2018 sebesar Rp.36.500.000,- org/th dengan
capaian sebesar 95,05% dari target akhir Renstra tahun 2021. Sedangkan Jumlah
Pendapatan Pembudidaya Ikan tahun 2018 sebesar Rp.43.500.000,- org/thn
dengan capaian 87,34% dari target akhir Renstra tahun 2021
2.1.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional
Tabel 3.8. Perbandingan capaian kinerja dengan Capaian Nasional
No. Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2018
Realisasi Nasional
Capaian (%)
1.
2.
Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th) Jumlah Pendapatan pembudidaya Ikan (Rp/org/th)
36.500.000
43.500.000
29.203.596
40.631.400
124,98
107,06
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 67
Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, capaian kinerja
Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat turut
berkontribusi positif pada capaian nasional.
2.1.1.5 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah
pendapatan nelayan sebesar Rp. 36.500.000,- org/th dengan tingkat capaian
104,89% dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan yaitu sebesar
Rp.43.500.000,- org/th dengan capaian 100,69% hal ini adalah karena berbagai
upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat antara lain: melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada
nelayan dan pembudidaya ikan, melakukan koordinasi dengan Kab/Kota dan
Meningkatkan kemampuan SDM masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
2.1.1.6 Analisis Efiensi Penggunaan Sumber Daya.
Pencapaian indikator kinerja yaitu Jumlah pendapatan nelayan
(Rp/org/th) dan jumlah pendapatan pembudidaya ikan (Rp/org/th) yang
mendukung sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan
perikanan dicapai dengan adanya beberapa faktor sumberdaya yang berperan
penting dan didukung oleh 5 program yaitu 1) Program Pengembangan Ekonomi
Maritim, 2) Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas, 3) Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana, 4) Program Pengembangan Kawasan Sentra
Produksi dan Agribisnis serta 5) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
dan SDM dengan uraian tabel.3.9 dibawah ini:
Indikator Kinerja Program/Kegiatan yang
mendukung Alokasi Realisasi (%)
1. Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)
2. Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)
Program Pengembangan Ekonomi Maritim
1. Peningkatan Sarana Bantu Penangkapan Ikan
2. Peningkatan Sarana Alat
Tangkap Gillnet
3. Peningkatan Sarana Alat Tangkap Trammel Net
4. Peningkatan Sarana kapal
10.051.282.500
337.280.000
750.825.000
216.625.000
116.012.500
9.539.561.891
336.267.600
750.624.200
216.390.000
108.668.134
97,25
99,70
99,97
99,89
93,67
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 68
Latih Mini Long Line
5. Pemilihan Putra Putri Maritim
6. Percepatan
Pengembangan di Kab.Kep. Mentawai
7. Prasarana Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Sikakap
8. Peningkatan sarana dan
Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok Tarusan
9. Penyusunan Data dan
Informasi Perikanan Tangkap
10. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pelabuhan Perikanan
11. Pengembangan Budidaya
Udang Vaname
12. Peningkatan Sarana Penangkpan Ikan Bagi Nelayan Perairan Umum
13. Peningkatan Sarana Mesin
Long Tail Bagi Nelayan
247.770.000
1.377.300.000
1.682.300.000
3.414.253.000
69.050.000
494.091.000
575.180.000
360.696.000
409.700.000
244.906.400
1.372.301.000
1.677.972.000
2.956.239.660
63.582.000
490.016.607
564.524.500
357.366.000
400.703.790
98,84
99,64
99,74
86,59
92.08
99,18
98,15
99,02
97,80
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas
1. Peningkatan produksi ikan
melalui budidaya mina padi
2. Pengembangan daerah sumber benih ikan
3. Peningkatan dan
penguatan induk ikan unggul
4. Peningkatan produksi ikan
gurami
5. Pengembangan dan penerapan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) pada unit perbenih
6. Gerakan Pensejahteraan
4.152.823.400
193.538.000
289.005.000
384.359.000
158.299.000
100.000.000
193.024.000
4.092.538.876
192.654.780
285.600.129
382.224.621
157.032.300
96.717.170
189.087.245
98,2
99,54
98,82
99,44
99,2
96,72
97,96
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 69
Petani Terpadu
7. Peningkatan produksi induk ikan unggul, benih ikan air tawar, ikan hias dan teknologi budidaya ikan air tawar
8. Pengolahan data dan
informasi perikanan budidaya
9. Pengendalian hama
penyakit ikan
10. Pengembangan budidaya ikan di kawasan TMMN
11. Peningkatan produksi ikan
lele
12. Peningkatan produksi ikan mas
13. Penerapan cara budidaya
ikan yang baik (CBIB)
14. Peningkatan Produksi benih dan teknologi perikanan budidaya air laut dan payau
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1. Pengembangan sarana
dan prasarana balai perikanan budidaya air laut dan payau
447.140.500
68.850.000
70.330.500
72.110.000
194.104.000
706.455.000
76.251.000
1.199.356.000
3.441.679.500
3.441.679.500
444.830.500
64.624.000
69.501.500
70.597.134
191.465.600
700.315.000
74.287.000
1.173.601.897
3.049.752.050
3.049.752.050
99,48
93,86
98,82
97,9
98,64
99,13
97,42
97,85
88,61
88,61
Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis
1. Pengembangan Ikan
Kerapu pada kawasan sentra produksi
2. Pengembangan Ikan Nila pada Kawasan Sentra Produksi
3. Pengembangan Kawasan
Agroekowisata Perikanan
1.471.905.000
485.885.000
986.405.000
75.000.000
1.463.845.172
774.283.600
980.487.000
74.200.700
99,43
98,17
99,40
98,93
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
1. Peningkatan pelayanan
pelabuhan perikanan
4.870.093.000
3.497.066.000
4.496.294.777
3.365.600.099
92,32
96,24
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 70
2. Bimbingan teknis penanganan ikan pada pelabuhanan PPP dan PPI
3. Pelatihan penangkapan
ikan bagi nelayan
4. sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan
5. Gerakan pekan ikan
mandiri
6. Pemberdayaan wanita nelayan pada pelabuhan perikanan
7. Peningkatan pelayanan
pelabuhan perikanan pantai (PPP) sikakap
8. Peningkatan SDM aparat
balai perikanan budidaya air laut dan payau dan pelaku usaha perikanan
48.680.000
99.744.000
76.260.00
145.649.000
47.260.000
815.749.000
139.685.000
45.655.000
88.672.000
75.890.000
141.443.094
45.013.900
601.236.040
132.784.644
93,79
88,9
99,51
97.11
95,25
73,7
95.06
Total 23.987.783.400 22.641.992.766 94,39
Sesuai dengan tabel di atas program yang mendukung sasaran 1 (satu)
Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan terdiri dari 5 program yaitu
1). Program ; Pengembangan ekonomi maritim dengan jumlah dana sebesar Rp.
10.051.282.500,- , realisasi keuangan sebesar Rp. 9.539.561.891,- (97,25%), 2).
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan dukungan dana sebesar
Rp. 4.152.823.400,- realisasi keuangan sebesar Rp. 4.092.538.876,- (98,20), 3).
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan dukungan dana sebesar Rp.
3.441.679.500,- realisasi keuangan sebesar Rp.3.049.752.050,- (88,61), 4). Program
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis dengan dukungan dana
sebesar Rp. 1.471.905.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.463.845.172,-
(99,43%) dan 5). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dengan
dukungan dana sebesar Rp. 4.870.093.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.
4.496.294.777,- (92,32%)
Dampak yang dilihat dari pencapaian sasaran 1 (Satu) ini adalah
meningkatnya kesadaran, kesejahteraan dan kepedulian masyarakat dan aparat
pemerintah terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan.
Tabel 3.10 Effisiensi Penggunaan Sumberdaya
Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Persentase % Tingkat
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 71
Kinerja Penyerapan Anggaran
Efisiensi
Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan
- Jumlah Pendapatan Nelayan (Rp/org/th)
104,89 94,07 111,50
- Jumlah Pendapatan Pembudidaya Ikan (Rp/org/th)
100,69 94,92 106,08
Dari tabel di atas realisasi program/kegiatan yang mendukung sasaran 1
(satu) yaitu meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan dengan capaian
indikator kinerja jumlah pendapatan nelayan (Rp/org./th) sebesar 104,89% dan
persentase penyerapan anggaran sebesar 94,07 telah mengefisiensi penggunaan
sumberdaya sebesar 111,50%. Indikator kinerja jumlah pendapatan pembudidaya
ikan (Rp/org/th) dengan capaian kinerja 100,69% dan persentase penyerapan
anggaran sebesar 94,92% telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar
106,08%.
2.1.2 Sasaran 2 Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan
Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja
yaitu persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%) dengan
target 58%.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 terjadi perubahan Kewenangan dimana Kewenangan Pengelolaan Wilayah
Laut 0 - 4 mil yang semula merupakan Kewenangan Kab/Kota, berdasarkan
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengelolaan wilayah laut dan
pengawasan 0 - 12 mil menjadi Kewenangan Provinsi, sehingga seluruh
pengelolaan wilayah laut di perairan Provinsi Sumatera Barat menjadi
Kewenangan Provinsi dalam hal ini menjadi tanggung jawab Dinas Kelautan dan
Perikanan.
2.1.2.1 Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 72
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam Tabel
3.11 sebagai berikut :
Tabel 3.11 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
% Kategori
1.
Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
58
69,14 119,2 Sangat Baik
Indikator kinerja sasaran 2 yaitu persentase kapal nelayan yang tidak
melakukan illegal fishing (%) dari target 58 % terealisasi sebesar 69,14% dengan
tingkat capaian kinerja sebesar 119,21% nilai ini diperoleh sangat baik. Capaian
kinerja diatas diperoleh dari jumlah kapal yang diperiksa melalui kegiatan
operasional pengawasan baik di laut maupun perairan umum.
Realisasi indikator kinerja persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal
fishing pada tahun 2018 dihitung sebagai berikut :
Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
=
=
=
Realisasi Target
69,14
58
119,21 %
x 100
x 100
Selama Tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaaan terhadap pelanggaran
tindak pidana perikanan di Perairan Sumatera Barat dan Pantai Barat Sumatera
Barat, dimana jumlah kapal yang diperiksa sebanyak 713 kapal baik yang
diperiksa dilaut maupun diperairan umum. Pelanggaran yang dilihat adalah
tidak memiliki dokumen atau terdaftar (didominasi oleh kapal-kapal izin
daerah), pelanggaran terhadap ketidak sesuaian izin dan daerah penangkapan,
serta pelanggaran administrasi dimana yang dilihat adalah kelengkapan surat-
surat yang di perlukan. Terhadap kapal-kapl yang belum laik operasi (belum
memiliki dokumen lengkap) diberikan rekomendasi tindakan perbaikan
(Corrective Action) untuk melengkapi kekurangan dokumen. Pengawasan
dilakukan diwilayah perairan Sumatera Barat bebas illegal fishing dan kegiatan
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 73
yang merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pengawasan ini dilakukan
di wilayah perairan laut Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan
menggunakan KP. Tenggiri, KP Todak, KP Baracuda dengan mengawasi wilayah
laut 7 Kab/Kota wilayah pesisir. Dari 713 kapal yang diperiksa, diperoleh 493 kapal
yang mempunyai dokumen lengkap dan yang melakukan pelanggaran
administrasi yaitu dokumen yang dimiliki tidak lengkap sebanyak 239 kapal.
Dengan demikian persentase nelayan yang tidak melakukan illegal fishing yaitu
kapal yang mempunyai dokumen lengkap sebanyak 493 dibagi dengan jumlah
kapal yang diperiksa secara keseluruhan sebanyak 713 kapal (69,14%) dengan
capaian 119,21%.
2.1.2.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun
ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya
Capaian Indikator sasaran 2 ini jika dibandingkan dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2018 akan memperlihatkan hasil sebagaimana tabel berikut :
Tabel 3.13. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2016 -2018
No. Indikator Kinerja
2016 2017 2018
Target Realisasi Capaian% Target Realisasi Capaian % Target Realisasi Capaian % 1.
Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
52
54,41
104,63
57
63,80
111,93
58 69,14 119,21
Untuk indikator kinerja persentase kapal nelayan yang tidak melakukan
illegal fishing capaian yang sangat bagus terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar
Tabel 3.12. Data kapal yang di periksa tahun 2018
No. Triwulan Jumlah Kapal Yang di Periksa
Dokumen lengkap
Yang tidak memiliki dokumen
lengkap 1. Triwulan I 129 kapal 80 kapal 49 kapal 2. Triwulan II 154 kapal 121 kapal 33 kapal 3. Triwulan III 182 kapal 128 kapal 54 kapal 4. Triwulan IV 248 kapal 164 kapal 103 kapal Jumlah 713 kapal 439 kapal 239 kapal
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 74
119,21%, dari sasaran yang telah ditargetkan, sementara realisasi capaian tahun
2016 dan 2017 rendah. Dilihat dari target dan realisasi dari tahun 2016 s/d 2018
bahwa persentase kapal yang tidak melakukan illegal fishing dengan capian
sangat baik. Dapat dilihat pada grafik 3.4. berikut:
Perbandingan ini dapat dilihat pada grafik 3.1 dibawah ini:
2.1.2.3 Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah
Tabel 3.14. Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra
No. Indikator Kinerja Realisasi Target Akhir Renstra 2021
Capaian s/d 2018 terhadap 2021
1.
Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing %
69,14%
80%
86,43
Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing tahun 2018
sebesar 69,14% dengan capaian sebesar 86,43% dari target akhir Renstra tahun
2021. Capain ini masih termasuk yang sangat baik.
2.1.2.4 Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 75
Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator persentase kapal nelayan
yang tidak melakukan illegal fishing yaitu sebesar 119,21% hal ini adalah karena
upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat yaitu:
a. Pembinaan kepada nelayan
b. Melakukan sosialisasi aturan perundang-undangan di bidang perikanan yaitu
sosialisasi UU 31 Tahun 2014 tentang peraturan perubahan UU 45 dan Permen
PP No.22/men/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penumpukan alat
penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di wilayah NKRI
c. Pengawasan di perairan umum dan laut
d. Melakukan Sosialisasi Perizinan penangkapan ikan dan koordinasi tentang
perizinan usaha perikanan dengan Kab/kota
e. Meningkatnya SDM masyarakat kelompok pangan
Pelaksanaan konkrit dilapangan adalah dengan Program Rehabilitasi,
Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan. Dimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui
kegiatan APBD seperti: 1). Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
dengan melakukan operasional pengawasan dilaut dan perairan umum secara
terpadu dengan Instansi terkait . Dengan adanya operasional ini maka
berkurangnya kegiatan penangkapan yang menggunakan bahan dan alat yang
dilarang sehingga persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing
(%) sebanyak 119,21% dengan katagori sangat baik, hal ini menggambarkan
meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan
Perikanan serta kesadaran nelayan dalam melengkapi surat-surat izin
penangkapan (SIUP,SIPI,SIKPI) hal ini disebabkan oleh tindakan yang kita
berikan pada nelayan yang melanggar aturan.
Kegiatan pengawasan di atas dilakukan untuk meningkatkan kesadaran
pelaku usaha perikanan baik nelayan maupun pengusaha perikanan akan
pentingnya pengurusan dokumen-dokumen kapal dalam melakukan operasional
penangkapan ikan dan pentingnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Wilayah pesisir pantai Sumatera Barat merupakan wilayah yang sangat
rawan dengan bencana baik gempa bumi, tsunami, mapun akibat degradasi
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 76
pantai yang kerap terjadi karena ulah manusia sendiri, maka peningkatan
kesiapsiagaaan dalam menghadapi bencana sangat diperlukan.
Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran
ini maka dampak yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat
untuk mengurus izin penangkapan sehingga makin tertibnya administrasi nelayan
dalam menangkap ikan sehingga Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di
Sumatera Barat tetap terjaga dari kegiatan-kegiatan yang merusak, Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu
juga dirasakan adanya peningkatan kesadaran kelompok masyarakat dalam
pengawasan dan pengendalian SDKP
2.1.2.5 Analisis Efiensi Penggunaan Sumber Daya.
Pencapaian indikator kinerja persentase kapal nelayan yang tidak
melakukan illegal fishing yang mendukung sasaran 2 ini dicapai dengan adanya
beberapa faktor sumberdaya yang berperan penting di dukung oleh 2 program
dan beberapa kegiatan APBD dengan pagu anggaran Rp.7.328.345.000,- dan
realisasi anggaran mencapai 94,30% atau sebesar Rp.6.910.581.608,- dengan tabel
3.15. dibawah ini:
Tabel 3.15. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Indikator Kinerja Program/Kegiatan yang
mendukung Alokasi Realisasi (%)
1. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%)
Program Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
1. Sosialisasi Penerbitan Perizinan Kapal Perikanan (SIUP,SIPI/SIKPI) dan Peraturan Perizinan Kapal
2. Gerakan Bersih Pantai
3. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)
4. Restocking Ikan di Perairan
8.115.275.310
111.440.000
144.760.000
1.529.828.000
241.578.000
7.832.206.148
107.157.000
143.564.960
1.495.580.004
240.828.000
97,58
96,16
99,17
97,76
99,69
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 77
Umum
5. Koordinasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
6. Pelayanan Terpadu
Penerbitan SIUP,SIPI dan SIKPI Kapal Penangkap Ikan
7. Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
8. Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
9. Forum Koordinasi Tindak
Pidana Perikanan dan Peningkatan Kerjasama Aparat Penegak Hukum
10. Rehabilitasi Terumbu
Karang
11. Rehabilitasi mangrove
12. Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Kelautan
13. Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)
14. Sosialisasi Perda Zonasi
15. Rehabilitasi Vegetasi
Pantai
75.620.000
273.292.500
3.557.866.840
58.742.500
89.938.802
121.260.000
231.440.000
46.839.168
1.077.295.500
362.314.000
193.060.000
73.497.500
273.292.500
3.371.800.510
57.687.026
89.401.302
116.533.332
224.441.400
44.971.668
1.057.830.974
344.547.168
191.072.804
97,19
100,00
94,77
98,20
99,40
96,10
96,98
96,01
98,19
95,10
98,97
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM 1. Coaching Clinic Petugas
Cek Fisik Kapal Perikanan Provinsi Sumatera Barat
2. Forum koordinasi dan Pembinaan Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Barat
186.197.823
47.460.000
138.737.823
181.788.823
47.002.000
134.786.823
97,63
99,03
97,15
Total 8.301.473.133 8.013.994.971 96,54
Sesuai dengan tabel di atas program yang mendukung sasaran 2
(Terwujudnya Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang
berkelanjutan terdiri dari 2 program yaitu 1). Program Rehabilitasi, Konservasi,
Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 78
jumlah dana sebesar Rp. 8.115.275.310,- realisasi keuangan sebesar
Rp.7.832.206.148,- (97,58%) dan 2). Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
dan SDM dengan jumlah dana sebesar Rp. 186,197.823,-realisasi keuangan sebesar
Rp. 181.788.823,- (97,63%).
Dampak yang dilihat dari pencapaian sasaran 2 ini adalah meningkatnya
kesadaran dan kepedulian masyarakat dan aparat pemerintah dalam
mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sehingga
sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan serta
kesadaran nelayan dalam melengkapi surat-surat izin penangkapan
(SIUP,SIPI,SIKPI) hal ini disebabkan oleh tindakan yang kita berikan pada
nelayan yang melanggar aturan dapat terwujud.
Hal ini juga dapat dilihat dari tabel 3.16. effisiensi penggunaan sumberdaya:
Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja
Persentase Penyerapan Anggaran
% Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) yang berkelanjutan
- Persentase kapal nelayan yang tidak melekukan ilegal fishing (%)
119,21 96,54 123,48
Dari tabel di atas realisasi program/kegiatan yang mendukung sasaran 2
(dua) yaitu Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(SDKP) yang berkelanjutan tergolong baik dengan persentase capaian kinerja
yaitu persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing 119,21% dan
persentase penyerapan anggaran 96,54% dengan tingkat efisiensi sebesar 112,46%,
dari indikator ini tampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada upaya
pencapaian sasaran 2 .
2.1.3 Sasaran 3 Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan
Arah kebijakan pembangunan perikanan mengacu pada pendekatan market
based theory atau pasar yang menjadi acuan kebijakan (market driven),
sehingga ketersediaan produk yang dapat diterima dan diminati oleh konsumen
menjadi core competency dalam strategic routing yang akan dilaksanakan.
Untuk itu, valuable creative activities perlu dirumuskan agar sumberdaya yang
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 79
kita miliki (tangible, intangible, human resources) dapat menghasilkan produk
yang dapat berkompetisi baik di dalam maupun luar negeri. Sehubungan
dengan hal tersebut, produk yang akan dipasarkan harus merupakan produk
perikanan prima, yaitu produk yang memiliki sifat high quality; safe, traceable,
high value content dan competitive.
Pemasaran produk perikanan dapat menjadi penghela bagi pengembangan
sub sistem produksi baik dari hulu sampai hilir. Peningkatan pemasaran akan
mampu mendorong terjadinya peningkatan produksi di sisi hulu maupun
peningkatan produksi pengolahan di sisi hilir yang pada akhirnya mampu
menyerap tenaga kerja sektor perikanan yang cukup besar. Sebagai penyedia
lapangan kerja, perikanan telah berkontribusi terhadap penciptaan dan
pengembangan industri rumah tangga, usaha mikro kecil menengah dan industri
besar berskala ekspor. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dari
kontribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat pengolah dan pemasar hasil
perikanan.
Sasaran 3 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016 – 2021 yaitu “
Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator kinerja yaitu :
1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan dengan target 147,76 milyar
2. Tingkat Konsumsi Ikan sebesar 36,53 kg/kapita/th
2.1.3.1. Perbandingan antara Target dengan realisasi Kinerja
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam tabel
3.17 sebagai berikut :
Tabel 3.17 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja
Kategori
1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar)
2. Tingkat Konsumsi Ikan
(kg/kapita/th)
149,24
37
203,12
42
136,10
113,51
Sangat Baik
Sangat Baik
Grafik. 3.2.
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 80
Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran 3 pada tabel dan grafik diatas,
terlihat bahwa semua capaian indikator melampaui target yang telah
ditetapkan. Semua capaian termasuk dalam kategori sangat baik. Uraian
capaian indikator kinerja tersebut adalah : Nilai Ekspor hasil perikanan (milyar)
tingkat capaiannya 136,10% dengan kategori sangat baik. Tingkat konsumsi ikan
(kg/kapita/th) tingkat capaiannya 110,13% dengan kategori sangat baik.
2.1.3.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya
Capaian Indikator sasaran 3 ini jika dibandingkan dari tahun 2016 sampai
dengan tahun 2018 memperlihatkan hasil sebagaimana tabel 3.18 berikut :
Tabel 3.18. Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2016 - 2018
No Indikator Kinerja 2016 2017 2018 Target Realisasi Capaian % Target Realisasi Capaian % Target Realisasi Capaian %
1.
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)
146,3 206,16 140,92 147,76 206,58 139,80 149,24 203,12 136,10
2. Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th)
36.42 36,42 100.00 36,53 40,34 110,42 37 42 113,51
Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja dari
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) antara tahun 2016 dengan tahun 2017
melebihi target yaitu diatas 100%, dimana capaian tahun 2016 sebesar 140,92%
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 139,80 dan tahun 2018 yaitu
sebesar 136,10%.
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 81
Nilai ekspor hasil perikanan dari tahun 2016 s/d 2018 dapat dilhat pada
grafik 3.3 dibawah ini :
Grafik 3.3 Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar) Tahun 2016 – 2018
Dan untuk tingkat konsumsi ikan bahwa setiap tahun dari 2016 s/d 2018
bahwa tingkat konsumsi ikan perkapita terus meningkat. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa program-program peningkatan konsumsi ikan yang
dilaksanakan berhasil meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Untuk
mendukung peningkatan konsumsi ikan, telah diinisiasi berbagai
program/kegiatan pembangunan yang dititikberatkan pada 3 (tiga) aspek
utama, yaitu menjamin dan mendukung penguatan ketersediaan (supply) hasil
perikanan, mendukung kemudahan masyarakat dalam menjangkau
(accessibility) hasil perikanan, serta mendorong peningkatan (consumption) hasil
perikanan. Dilihat dari indikator kinerja pada sasaran meningkatnya pemasaran
hasil perikanan dimana peningkatan kinerja dari tahun – ketahun diperoleh
capaian yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada grafik 3.4. berikut:
Grafik 3.4 Realisasi Tingkat Konsumsi Ikan Sumatera Barat Tahun 2016 – 2018
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 82
2.2.1.3.Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah
Tabel 3.19. Perbandingan capaian kinerja dengan target akhir Renstra
No. Indikator Kinerja Realisasi
Target Akhir
Renstra 2021
Capaian s/d 2018
terhadap 2021
1.
2.
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/th)
203,12
42
153,76
39
132,10
107,69
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (milyar) pada tahun 2018 sebesar 203,12 milyar
telah mencapai 132,10% dari target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 153,76 milyar.
Sedangkan Tingkat Konsumsi Ikan pada tahun 2018 sebesar 42 kg/kapita/th telah
mencapai 107,69% dari target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 39 kg/kapita/th.
Capain ini masih termasuk sangat baik. Nilai ekspor hasil perikanan diambil dari
jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin maupun olahan.
2.1.3.4. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Keberhasilan dari pencapaian sasaran ini adalah dengan adanya program-
program pemerintah yang dilaksanakan untuk meningkatkan produksi, mutu
hasil perikanan budidaya dan kesejahteraan pembudidaya, baik dari dana
APBD, APBN maupun dana-dana lainnya. Program - program yang
dilaksanakan antara lain adalah :
1. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 83
Program peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil ini capaian
kinerjanya sangat baik, hal ini bisa dilihat dari realisasi capaian target indikator
sasaran 3 melalui capaian indikator kinerja, uraian capaian indikator kinerja
yang secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:
a. Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan (ton).
Faktor utama pada pemasaran ikan segar adalah informasi yang tepat dan
cepat antara daerah produsen dan pusat konsumen, karena harga ikan di
beberapa daerah tertentu/produsen dari waktu ke waktu sangat bervariasi.
Sering terjadi ikan menumpuk di suatu daerah dengan harga yang sangat
rendah padahal di daerah lain dengan waktu yang relatif sama kekurangan ikan,
sehingga harga ikan sangat mahal.
Upaya pengolahan dan pengawetan produk perikanan mutlak diperlukan
guna menjaga agar produk yang dihasilkan pembudidaya ikan/nelayan dapat
sampai ditangan konsumen dalam keadaan baik dan layak dimakan
(Consumable). Hal ini mengingat bahwa ikan adalah komoditi pangan yang
sangat mudah membusuk (Highly perishable).
Dalam kerangka tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan akan berperan
dalam pengembangan industri pengolahan, perbaikan mutu hasil perikanan dan
memperkuat jejaring serta jangkauan pemasaran produk hasil perikanan dalam
rangka menjaga stabilitas produksi serta ketahanan pangan. Berdasarkan
Rencana Strategis Tahun 2016 -2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Dinas
Kelautan dan Perikanan, sasaran ke 3 yang akan diwujudkan yaitu “
Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan’
Dari indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan (milyar) dengan target
149,24 milyar terealisasi 203,12 milyar dengan tingkat capaian kinerja sebesar
136,10% dengan nilai sangat baik. Negara tujuan ekspor pada Tahun 2018 yaitu
Singapura, Hongkong, Malaysia, Taiwan, Thailand, Jepang, China, Amerika dan
Vietnam. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan
nilai ekspor hasil perikanan antara lain standarisasi produk ekspor hasil perikanan
dan sosialisasi dan peningkatan sarana pasar ikan serta peningkatan investasi dan
akses permodalan.
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 84
Data tabel ekspor dapat dilihat pada tabel 3.20 dibawah ini:
DATA EKSPOR PERIKANAN
BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2018
No Jenis Bulan TOTAL
(KG) HARGA TOTAL HARGA
Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des RATA-
RATA / KG (Rp.)
1 Tuna Segar (Karantina)
25.417
836
2.230
3.524
936
6.111
2.186 46.615
24.282
112.137
170.000
19.063.290.000
2 Tuna Segar (Bungus)
3.335
2.359
3.260 5.311
2.813
2.098
4.935
2.383
6.146
4.851
4.088
2.943
44.522
121.000 5.387.162.000
3 Tuna Olahan (Bungus)
34.335
33.573 21.818
40.701
32.261 14.819
26.365
31.804
33.056
48.123 38.439
25.774
381.068
40.000
15.242.720.000
4 Daging Tuna
21.214
19.264
40.478
175.000
7.083.650.000
5 Teripang
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400 400
400
4.800
150.000
720.000.000
6 Ikan Hias Laut
41.744
12.204
47.870
5.190
61.502
23.998
9.655
13.086
51.024 33.702
25.847
325.822
47.000 15.313.634.000
7 Ikan Gobi
3.680
3.680
10.000
36.800.000
8 Ikan Garing
839
67 1.818
2.655
1.105
280
281
202
150.000
233
157.480
5.000
787.400.000
9 Kerapu
60.000
60.000
100.000
6.000.000.000
10 Ikan Betutu
200
200
75.000
15.000.000
11 Ikan Cupang
200
66
1.256
73 166
400
719
60.000
1.276
64.156
875.000
56.136.500.000
12 Kepiting
401
156
281
45 89
140
140
299
153
1.704
220.000 374.880.000
13 Frozen Tuna
21.157
20.680
25.569
600.000
667.406
50.000
33.370.300.000
14 Lobster Air Tawar
5.400
600
23.500
2.290
19.750
20.480
19.400
28.600
35.600
39.000
13.500
208.120
30.000
6.243.600.000
15 Tanaman Laut
175
225
70
470
15.000 7.050.000
16 Lobster Segar
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
48.000
250.000
12.000.000.000
17 Ikan Gabus
30 1.818
1.848
140.000 258.720.000
18 Gurita (Awi)
1.042
859
540
806
1.216 1.272
1.269
3.228
3.680
6.318 8.419
6.300
34.949
80.000
2.795.920.000
19 Cakalang (Awi)
3.071
4.269
24.024
26.708 16.432
1.924
15.947
2.997
95.372
20.000
1.907.440.000
20 Syafrican (ikan Segar)
3.244
3.244
3.244
3.244
3.244
3.244
3.244
3.244
3.244
3.244 3.244
3.244
38.928
22.000 856.416.000
[LAPORAN KINERJA] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 85
21 Andre (ikan segar)
50.000
50.000
22.000
1.100.000.000
22 Eka (Ikan Hias)
84.000
84.000
20.000
1.680.000.000
23 Pendi (ikan segar)
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
24.000
200.000
35.000
7.000.000.000
24 Miss Ho (Kepiting)
150
150
150
150
150 150
150
150
150
150 150
150
1.800
220.000
396.000.000 27 Tenggiri (Pelabuhan
Air Bangis)
265.385
265.385
35.000
9.288.475.000
28 Bawal (Pelabuhan Air Bangis)
522
522
35.000 18.270.000
29 Kakap (Pelabuhan Air Bangis)
250
250
50.000 12.500.000
30 Kerapu (Pelabuhan Air Bangis)
850
850
25.000 21.250.000
TOTAL
139.578
74.544
132.629
346.751
188.483
104.564
173.226
132.505
82.623
198.777
1.004.057
533.109
2.893.947 203.116.977.000
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 80
b. Capaian Indikator Kinerja Tingkat Konsumsi Ikan
Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang
menggambarkan fungsi dari dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan
untuk konsumsi.Ikan mencakup ikan segar dan olahan dengan ketentuan dari
BPS.
Metoda penghitungan angka konsumsi ikan menggunakan raw data
Susenas berdasarkan pendekatan konsumsi dan pengeluaran pangan dalam
rumah tangga karena metoda tersebut paling mendekati dalam
penghitungannya sebab dilaksanakan secara reguler oleh BPS serta menyediakan
data konsumsi pangan di dalam rumah tangga atau makan diluar rumah oleh
seluruh anggota keluarga sehingga digunakan untuk menduga kuantitas yang
sesungguhnya dikonsumsi.
Penghitungan konsumsi ikan dengan formula sebagai berikut:
AKI = A+B+C
c. AKI : Angka konsumsi ikan
d. A : Konsumsi rumah tangga (KIDRT)
e. B : Konsumsi luar rumah tangga (%B*A)
f. C : Konsumsi tidak tercatat (%C* (A+B))
Selanjutnya penentuan besarnya angka koreksi B (prosentase konsumsi
diluar rumah) dan C (Prosentase konsusmi tidak tercatat) dapat dilakukan
dengan: melakukan koordinasi dan meminta masukan dari Instansi terkait
seperti: BPS, BKD (Badan Ketahanan Pangan Daerah), Bappeda, akademi dan
pihak-pihak terkait.
Data angka konsumsi ikan (AKI) Tingkat Nasional dan Provinsi
dikeluarkan/diterbitkan oleh Susenas sehingga untuk capaian angka konsumsi
ikan tahun 2018 masih merupakan angka sementara, karena sedang dalam
pengumpulan data oleh pihak-pihak terkait ditingkat Pusat. Data angka
konsumsi ikan baik secara Nasional maupun Provinsi akan diperoleh pada bulan
Oktober Tahun 2019.
Pada tahun 2018 target indikator tingkat konsumsi ikan adalah sebesar 37
(Kg/kapita/th) dan terealisasi sebesar 42 kg/kapita/tahun dengan tingkat capaian
kinerja sebesar 113,51 kg/kapita/th (Sangat Baik).
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 81
Dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan.
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat juga melakukan upaya
seperti kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) melalui
lomba masak serba ikan tingkat provinsi menu keluarga dengan hasil Juara I dari
Kab. Pasaman, Juara II Kab. Padang Pariaman, Juara III Kota Payakumbuh.
Pemenang Menu Balita dengan hasil Juara I dari Kab. Dharmasraya, Juara II Kab.
Solok Selatan, Juara III Kab. Pesisr Selatan. Pemenang Menu Kudapan dengan
hasil Juara I dari Kota padang, juara II Kab. Agam, Juara III Kab. Mentawai.
Sedangkan Lomba jingle SLTA dimenangkan oleh Juara 1 SMA 2 Kab. Agam,
Juara II SMA 1 Kota Padang, Juara III SMA 5 Kab. Solok Selatan.
Lomba inovasi masakan berbahan baku menu keluarga dengan hasil Juara I Kab.
Pasaman Barat, Juara II Kab. Solok Selatan, Juara III Kab. Pesisir Selatan sedang
menu kudapan dengan hasil Juara I Kota Sawahlunto, Juara II kab. Pesisir Selatan,
Juara III Kab. Pasaman Barat. Lomba masak Tk. Nasional Tahun 2018 diwakili
oleh Kota Padang, Kota Sawahlunto dan Kab. Tanah datar dan belum mendapat
juara. Lomba inovasi Tk. Nasional tahun 2018 diwakili oleh Kota Sawahlunto dan
Kab. 50 Kota dan belum mendapatkan juara.
Dengan adanya kegiatan penyebarluasan gerakan makan ikan di Provinsi
merangsang Kab/Kota untuk melaksanakan kegiatan yang sama di tingkat
Kab/Kota, sehingga meningkatkan produk-produk olahan bernilai tambah dan
bervariatif seperti rendang lele, nuget ikan, crispy, belut dan lain-lain yang
tentunya meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat yang merupakan
salah satu target kinerja, serta dilaksanakan kegiatan Forum Peningkatan
Konsumsi Ikan ( Forikan) melalui berbagai lomba antara lain:
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi terutama
dikalangan anak-anak sekolah usia dini, keluarga dll dari hasil penilian
diperoleh hasil :Juara 1 : PAUD Islam Excellent Kota Bukittinggi, Juara 2 : TK
Pembina Kec. Kubung Kab. Solok dan Juara 3 : TK Islam Bhakti Kab. Sijunjung.
Meningkatnya peran aktiv FORIKAN Kab/Kota dalam mendukung upaya
peningkatan konsumsi ikan masyarakat di daerah masing-masing, dari hasil
penilaian diperoleh hasil : Juara 1 : FORIKAN Kab. Agam, Juara 2 : FORIKAN
Kab. Sijunjung dan Juara 3 : FORIKAN Kota Sawahlunto.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 82
Meningkatnya pengetahuan UMKM tentang inovasi olahan yang dapat dibuat
dari bahan baku sala lauak lomba ini dimenangkan oleh Juara I Gustina dari
Kota Padang, Juara II Riri dari Kota Pariaman dan Juara III Nensi S. Dewi dari
Kota Padang
2.1.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
Keberhasilan capaian indikator Sasaran 3 ini didukung oleh beberapa
faktor yang cukup berperan penting dalam pencapaian realisasi masing – masing
indikator kinerja sasaran diantaranya 1). Dukungan alokasi dana APBD oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pusat. Pada Tahun 2018, Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan
anggaran APBD dan APBN Adapun program/kegiatan yang mendukung
sasaran 3 sebagai tabel berikut:
Tabel. 3.21. Program / Kegiatan yang Mendukung Sasaran 3
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Alokasi Realisasi (%)
capaian 1 2 3 4 5
1. Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)
2. Tingkat Konsumsi
Ikan (kg/kapita/th)
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
1. Peningkatan Investasi dan Akses Permodalan
2. Diversifikasi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
3. Forum Koordinasi dan
Pembinaan Kelompok Perempuan Pesisir dalam rangka kesetaraan gender
4. Pembinaan Mutu dan
Keamanan pangan bagi pengolah di UPI
5. Sosialisasi Peningkatan
Daya Saing dan Temu Usaha Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan
6. Pameran promosi tingkat
Provinsi dan Nasional
7. Sosialisasi Pengembangan Pengolahan Produk Perikanan Non Konsumsi
8. Gerakan Memasyarakatkan
Makan Ikan
2.858.535.000
152.843.000
490.427.100
88.208.500
148.468.000
90.300.000
564.948.400
107.260.000
318.800.000
2.788.086.974
151.234.000
481.129.361
86.742.250
135.055.665
86.861.000
554.626.000
100.025.500
312.944.000
97,04
98,95
98,10
98,34
90,97
96,19
98,17
93,26
98,16
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 83
9. Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan)
10. Penyusunan Data dan
Informasi Bidang Peningkatan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Peningkatan Akses
Permodalan bagi Pelaku Usaha Perikanan
12. Peningkatan Pelayanan
Informasi Pasar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM
1. Diseminasi Pengolahan
Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Non Konsumsi
2. Penguatan Kelembagaan
Kelompok Pengolah dan Pemasaran (POKLAHSAR)
3. Peningkatan kapasitas
Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
4. Peningkatan Pelayanan
dan Kualitas Pengujian Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
5. Peningkatan Pelayanan
Mutu dan SDM Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
6. Pelatihan Penerapan
GMP/SSOP dalam Sistem HACCP
7. Peningkatan SDM Petugas
Pembina Mutu Pengolahan Hasil Perikanan
540050000
70.000.000
143.570.000
143.660.000
313.742.000
313.742.000
1.246.965.400
123.335.000
94.764.000
136.610.000
324.086.000
283.402.500
180.828.400
103.939.500
526.689.080
67.112.800
142.983.318
142.684.000
309.799.660
309.799.660
1.225.282.228
119.018.020
93.365.280
133.304.500
315.557.651
281.610.822
180.823.400
101.602.555
97,53
95,88
99,59
99,32
98,74
98,74
98,26
96,50
98,51
97,58
97,37
99,37
100,00
97,75
Dilihat dari tabel di atas, terlihat jelas program dan kegiatan yang telah
dilakukan sangat mendukung keberhasilan kinerja sasaran 3
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 84
Tabel.3.22 Efisiensi Sumberdaya Sasaran 3
Sasaran Indikator Kinerja % Capaian Kinerja
Persentase Penyerapan
Anggaran
% Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan
- Nilai Ekspor Hasil Perikanan (Milyar)
136,10 98,36 138,37
- Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)
114,66 97,04 118,16
Pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemasaran hasil perikanan
yaitu indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan (Milyar) dengan capaian
kinerja sebesar 136,10% dan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,36%
telah mengefisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 138,37%. Indikator kinerja
tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th) dengan capaian kinerja sebesar 114,66%
dan persentase penyerapan anggaran sebesar 97,04% telah mengefisiensi
penggunaan sumberdaya sebesar 118,16%.
2.2 Tujuan 2 Meigkatnya Kinerja Organisasi
Keberhasilan tujuan ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1)
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (BB). 2) Persentase capaian realisasi keuangan
pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas. Target
indicator kinerja 1 (satu) yaitu nilai evaluasi akuntabilitas kinerja diharapkan dapat
tercapai pada tahun 2021 adalah sebesar A, 2). Target indikator kinerja 4 (empat)
yaitu Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat
waktu sesuai dengan anggaran kas.
Perkembangan capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagaimana tabel berikut:
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 85
Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Tujuan
No. Tujuan
Indikator Kinerja Target Tahun 2021
Realisasi Tahun 2018
Capaian%
1.
Meningkatnya Kinerja Organisasi
1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
A BB (72,80) 91
2. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas
≥ 95 95,82 100,86
2.2.1 Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi
Sasaran 4 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Organisasi terdiri dari 2 Indikator
Kinerja yaitu :
1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target BB
2. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan
tepat waktu sesuai dengan anggaran kas
1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Akip adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur
yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah. Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada
instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi,
yang berorientasi pada penerapan outcome dan dan upaya untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik.
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada
indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kemen PAN RB yaitu:
a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35%
b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%
c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%
d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 86
e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20%
Pada tahun 2018 Nilai Evaluasi Akuntabiliats Kinerja Dinas Kelautan dan
Perikanan ditargetkan BB (71,60%). Penilaian AKIP ini dilakukan oleh
Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
2. Adapun Indikator kinerja Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan
program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas ≥ 95% terealisasi
sebesar 95,82% dengan capaian 100,86%
Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat
waktu sesuai dengan anggaran kas adalah proses menghasilkan suatu capaian
kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data
realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.
Target nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2018 nilai BB
(71,60%),berdasarkan hasil penilaian Tim Inspektorat nilai AKIP Dinas Kelautan
dan Perikanan dengan realiasi sebesar 72,80% dengan capaian sebesar 101,68%
(Sangat Baik), Sedangkan persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan
program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas dengan target BB
(≥95%) dengan realisasi 95,82% dengan capaian 100,86 (Sangat Baik)
Tabel 3.24 Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja
Kategori
1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
2. Persentase Capaian Realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran ka
BB (71,60)
≥ 95
BB (72,80)
95,82
101,68
100,86
Sangat Baik
Sangat Baik
Di lihat dari tabel diatas bahwa capaian indikator kinerja yaitu nilai AKIP
dan Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat
waktu sesuai dengan anggaran sudah tercapai.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 87
D. REALISASI ANGGARAN
1. Realisasi Anggaran APBD
Program Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat
pada Tahun Anggaran 2018 untuk kegiatan APBD telah dialokasikan anggaran
Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung setelah Anggaran Perubahan
sebesar Rp. 62.860.816.002,- dengan rincian sebagaimana tabel 3.25 berikut:
Tabel. 3.25. Analisis Akuntabilitas Keuangan / Realisasi Anggaran
N
No Jenis Belanja Jumlah Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) % %
Fisik Sisa
1.
Belanja Tidak Langsung
16.445.799.348
16.173.760.614
98,35
100
272.038.734
2.
Belanja Langsung
46.415.016.654
44.058.128.175
94,92
99,75
2.356.888.479
Total belanja langsung dan tdk langsung
62.860.816.002 60.231.888.789 95,82 99,81 2.628.927.213
Adapun pagu dan realisasi keuangan termasuk anggaran perubahan
sebesar Rp.62.860.816.002,- terealisasi sebesar Rp. 60.231.888.789,- (95,82) fisik
99,81% tidak terlaksananya fisik 100% karena adanya 1 kegiatan yaitu
Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap (pengadaan
cetakan es balok gulvanis) karena terletak diperubahan, juga disebabkan adanya
sisa belanja kegiatan, sisa kontrak dari kegiatan DAK. Pagu dan realisasi
keuangan tahun 2018 dapat dilihat dari rincian sebagai berikut:
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 88
Tabel. 3.26. Analisis Akuntabilitas Rincian Keuangan / Realisasi Anggaran
LAPORAN BULANAN APBD SAMPAI BULAN DESEMBER 2018 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
No. Program/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Sisa Anggaran
Fisik Keuangan % (Rp). % (Rp.) (%) 1 2 3 5 6 7 8 9
BELANJA LANGSUNG POKOK 9.706.517.721 100,00 9.078.981.576 93,53 627.536.145 6,47
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.994.136.471 100,00 4.534.144.723 90,79 459.991.748 9,21
1 Penyediaan Jasa surat Meyurat 17.448.000 100,00 16.161.500 92,63 1.286.500 7,37
2 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan listrik
1.667.820.000 100,00 1.277.357.432 76,59 390.462.568 23,41
3 Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengaman dan Sopir kantor
1.743.563.346 100,00 1.714.688.579 98,34 28.874.767 1,66
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.389.725 100,00 87.140.460 99,71 249.265 0,29
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
88.800.000 100,00 88.593.100 99,77 206.900 0,23
6 Penyediaan komponen intalasi listrik / penerangan bangunan kantor
40.000.000 100,00 29.757.900 74,39 10.242.100 25,61
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 89
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
35.000.000 100,00 34.981.500 99,95 18.500 0,05
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
914.361.400 100,00 888.415.132 97,16 25.946.268 2,84
9 Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
38.000.000 100,00 38.000.000 100,00 0 0,00
10 Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan mental Aparatur
194.154.000 100,00 191.938.000 98,86 2.216.000 1,14
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 67.600.000 100,00 67.562.000 99,94 38.000 0,06
12 Pengelolaan dan penataan dokumen/arsip 100.000.000 100,00 99.549.120 99,55 450.880 0,45
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.345.924.250 100,00 3.207.889.518 95,87 138.034.732 4,13
1 Pengadaan Meubeleur 954.492.000 100,00 949.853.250 99,51 4.638.750 0,49
2 Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
138.247.500 100,00 138.189.000 99,96 58.500 0,04
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000 100,00 19.860.000 99,30 140.000 0,70
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
621.104.750 100,00 542.053.600 87,27 79.051.150 12,73
5 pemiliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor
50.000.000 100,00 32.935.000 65,87 17.065.000 34,13
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 90
6 Pengelolaan,Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD
248.848.000 100,00 243.890.443 98,01 4.957.557 1,99
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
15.000.000 100,00 8.232.150 54,88 6.767.850 45,12
8 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 425.000.000 100,00 413.990.000 97,41 11.010.000 2,59
9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan rumah jabatan/dinas/mess
14.000.000 100,00 10.907.063 77,91 3.092.937 22,09
10 Pembangunan gedung kantor 211.315.000 100,00 205.077.955 97,05 6.237.045 2,95
11 Pengadaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor
647.917.000 100,00 642.901.057 99,23 5.015.943 0,77
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
156.000.000 100,00 156.000.000 100,00 -
0,00
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya
156.000.000 100,00 156.000.000 100,00 0 0,00
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
119.692.000 100,00 116.514.000 97,34 3.178.000 2,66
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
119.692.000 100,00 116.514.000 97,34 3.178.000 2,66
V. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KERJA DAN KEUANGAN
1.090.765.000 100,00 1.064.433.335 97,59 26.331.665 2,41
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 91
1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
117.680.000 100,00 113.980.540 96,86 3.699.460 3,14
2 Penatausahaan Keuangan SKPD 649.820.000 100,00 639.395.215 98,40 10.424.785 1,60
3 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
162.725.000 100,00 156.618.800 96,25 6.106.200 3,75
4 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
160.540.000 100,00 154.438.780 96,20 6.101.220 3,80
BELANJA LANGSUNG URUSAN KELAUTAN PERIKANAN
36.708.498.933 99,68 34.979.146.599 95,29 1.729.352.334 4,71
I Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis
1.471.905.000 100,00 1.463.845.172 99,45 8.059.828
0,55
1. Pengembangan Ikan Kerapu Pada Kawasan Sentra Produksi
485.885.000 100,00 484.495.800 99,71 1.389.200 0,29
2 Pengembangan Ikan Nila Pada Kawasan Sentra Produksi
911.020.000 100,00 904.919.692 99,33 6.100.308 0,67
3 Pengembangan Kawasan Agroekowisata Perikanan
75.000.000 100,00 74.429.680 99,24 570.320 0,76
II Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas
4.152.823.400 100,00 4.092.538.876 98,55 60.284.524 1,45
1 Peningkatan Produksi Ikan Melalui Budidaya Mina Padi
193.538.000 100,00 192.654.780 99,54 883.220 0,46
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 92
2 Pengembangan Daerah Sumber Benih Ikan 289.005.000 100,00 285.600.129 98,82 3.404.871 1,18
3 Peningkatan dan Penguatan Induk Ikan Unggul
384.359.000 100,00 382.224.621 99,44 2.134.379 0,56
4 Peningkatan Produksi Ikan Gurami 158.299.000 100,00 157.032.300 99,20 1.266.700 0,80
5 Pengembangan dan Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik(CPIB) Pada Unit Pembenihan
100.000.000 100,00 96.717.170 96,72 3.282.830 3,28
6 Gerakan Pensejahteraan Petani Terpadu 193.024.000 100,00 189.087.245 97,96 3.936.755 2,04
7 Peningkatan produksi induk ikan unggul, benih ikan air tawar, ikan hias dan teknologi budidaya ikan air tawar
447.140.500 100,00 444.830.500 99,48 2.310.000 0,52
8 Pengolahan data dan informasi perikanan budidaya
68.850.000 100,00 64.624.000 93,86 4.226.000 6,14
9 Pengendalian hama penyakit ikan 70.330.500 100,00 69.501.500 98,82 829.000 1,18
10 pengembangan budidaya ikan di kawasan TMMN
72.110.000 100,00 70.597.134 97,90 1.512.866 2,10
11 peningkatan produksi ikan lele 194.104.000 100,00 191.465.600 98,64 2.638.400 1,36
12 Peningkatan Produksi Ikan mas 706.455.000 100,00 700.315.000 99,13 6.140.000 0,87
13 Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
76.251.500 100,00 74.287.000 97,42 1.964.500 2,58
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 93
14 Peningkatan Produksi Benih dan Teknologi Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau
1.199.356.900 100,00 1.173.601.897 97,85 25.755.003 2,15
III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3.755.421.500 100,00 3.359.551.710 89,46 395.869.790 10,54
1 Peningkatan sarana dan Prasarana Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu hasil Perikanan
313.742.000 100,00 309.799.660 98,74 3.942.340 1,26
2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau
3.441.679.500 100,00 3.049.752.050 88,61 391.927.450 11,39
IV Program Pengolahan dan Pemasaran hasil 2.858.535.000 100,00 2.788.086.974 97,54 70.448.026 2,46
1 Peningkatan Investasi dan Akses Permodalan 152.843.000 100,00 151.234.000 98,95 1.609.000 1,05
2 Diversifikasi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
490.427.100 100,00 481.129.361 98,10 9.297.739 1,90
3 Forum Koordinasi dan Pembinaan Kelompok perempuan Pesisir dalam rangka kasetaraan gender
88.208.500 100,00 86.742.250 98,34 1.466.250 1,66
4 Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Pengolah di UPI
148.468.000 100,00 135.055.665 90,97 13.412.335 9,03
5 Sosialisasi Peningkatan Daya saing dan Temu Usaha Pelaku Pemasaran Hasil Perikanan
90.300.000 100,00 86.861.000 96,19 3.439.000 3,81
6 Pameran Promosi tingkat Provinsi dan Nasional
564.948.400 100,00 554.626.000 98,17 10.322.400 1,83
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 94
7 Sosialisasi Pengembangan Pengolahan Produk Perikanan Non Konsumsi
107.260.000 100,00 100.025.500 93,26 7.234.500 6,74
8 Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 318.800.000 100,00 312.944.000 98,16 5.856.000 1,84
9 Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (forikan) 540.050.000 100,00 526.689.080 97,53 13.360.920 2,47
10 Penyusunan data dan Informasi Bidang peningkatan Daya Saing Hasil Kelautan dan Perikanan
70.000.000 100,00 67.112.800 95,88 2.887.200 4,12
11 Peningkatan Akses Permodalan Bagi Pelaku Usaha Perikanan
143.570.000 100,00 142.983.318 99,59 586.682 0,41
12 Peningkatan Pelayanan Informasi Pasar 143.660.000 100,00 142.684.000 99,32 976.000 0,68
V Program Pengembangan Ekonomi Maritim 10.051.282.500 100,00 9.539.561.891 94,91 511.720.609 5,09
1 Peningkatan sarana Bantu Penangkapan Ikan 337.280.000 100,00 336.267.600 99,70 1.012.400 0,30
2 Peningkatan sarana Alat tangkap Gillnet 750.825.000 100,00 750.624.200 99,97 200.800 0,03
3 Peningkatan sarana Alat Tangkap Trammel Net
216.625.000 100,00 216.390.000 99,89 235.000 0,11
4 Peningkatan Sarana Kapal Latih Mini Long Line
116.012.500 100,00 108.668.134 93,67 7.344.366 6,33
5 Pemilihan Putra Putri Maritim 247.770.000 100,00 244.906.400 98,84 2.863.600 1,16
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 95
6 Percepatan Pengembangan di kab. Kep. Mentawai
1.377.300.000 100,00 1.372.301.000 99,64 4.999.000 0,36
7 Peningkatan sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap
1.682.300.000 100,00 1.677.972.000 99,74 4.328.000 0,26
8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Carocok
3.414.253.000 100,00 2.956.239.660 86,59 458.013.340 13,41
9 Penyusunan Data dan Informasi Perikanan Tangkap
69.050.000 100,00 63.582.000 92,08 5.468.000 7,92
10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
494.091.000 100,00 490.016.607 99,18 4.074.393 0,82
11 Pengembangan Budidaya Udang vaname 575.180.000 100,00 564.524.500 98,15 10.655.500 1,85
12 Peningkatan sarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Perairan Umum
360.896.000 100,00 357.366.000 99,02 3.530.000 0,98
13 Peningkatan sarana Mesin Long Tail Bagi Nelayan
409.700.000 100,00 400.703.790 97,80 8.996.210 2,20
VI Program Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
8.115.275.310 100,00 7.832.206.148 96,51 283.069.162 3,49
1 Sosialisasi Penerbitan perizinan Kapal perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI) dan peraturan Perizinan Kapal
111.440.000 100,00 107.157.000 96,16 4.283.000 3,84
2 Gerakan Bersih Pantai 144.760.000 100,00 143.564.960 99,17 1.195.040 0,83
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 96
3 Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan daerah (KKPD)
1.529.828.000 100,00 1.495.580.004 97,76 34.247.996 2,24
4 Restocking Ikan di Perairan Umum 241.578.000 100,00 240.828.000 99,69 750.000 0,31
5 Koordinasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap
75.620.000 100,00 73.497.500 97,19 2.122.500 2,81
6 Pelayanan Terpadu Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI Kapal Penangkap Ikan
273.292.500 100,00 273.292.500 100,00 0 0,00
7 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3.557.866.840 100,00 3.371.800.510 94,77 186.066.330 5,23
8 Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
58.742.500 100,00 57.687.026 98,20 1.055.474 1,80
9 Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan dan Peningkatan Kerjasama Aparat Penegak Hukum
89.938.802 100,00 89.401.302 99,40 537.500 0,60
10 Rehabilitasi Terumbu karang 121.260.000 100,00 116.533.332 96,10 4.726.668 3,90
11 Rehabilitasi Mangrove 231.440.000 100,00 224.441.400 96,98 6.998.600 3,02
12 Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Kelautan
46.839.168 100,00 44.971.668 96,01 1.867.500 3,99
13 Penyediaan sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)
1.077.295.500 100,00 1.057.830.974 98,19 19.464.526 1,81
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 97
14 Sosialisasi Perda Zonasi 362.314.000 100,00 344.547.168 95,10 17.766.832 4,90
15 Rehabilitasi Vegetasi Pantai 193.060.000 100,00 191.072.804 98,97 1.987.196 1,03
VII Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SDM
6.303.256.223 98,12 5.903.355.828 93,66 399.900.395 6,34
1 Coaching Clinic Petugas Cek Fisik Kapal Perikanan Provinsi Sumatera Barat
47.460.000 100,00 47.002.000 99,03 458.000 0,97
2 Desiminasi Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Non Konsumsi
123.335.000 100,00 119.018.020 96,50 4.316.980 3,50
3 Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengolah dan Pemasaran (POKLAHSAR)
94.764.000 100,00 93.355.280 98,51 1.408.720 1,49
4 Peningkatan Kapasitas Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
136.610.000 100,00 133.304.500 97,58 3.305.500 2,42
5
Peningkatan pelayanan dan Kualitas Pengujian Balai Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
324.086.000 100,00 315.557.651 97,37 8.528.349 2,63
6 Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan 3.497.066.000 100,00 3.365.600.099 96,24 131.465.901 3,76
7 Bimbingan Teknis Penanganan Ikan Pada Pelabuhan PPP dan PPI
48.680.000 100,00 45.655.000 93,79 3.025.000 6,21
8 Pelatihan Penangkapan Ikan bagi Nelayan 99.744.000 100,00 88.672.000 88,90 11.072.000 11,10
9 Sosialisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan 76.260.000 100,00 75.890.000 99,51 370.000 0,49
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 98
10 Gerakan Pakan Ikan Mandiri 145.649.000 100,00 141.443.094 97,11 4.205.906 2,89
11 Forum Koordinasi dan Pembinaan Pokmaswas Tingkat Provinsi Sumatera Barat
138.737.823 100,00 134.786.823 97,15 3.951.000 2,85
12 Peningkatan Pelayanan Mutu dan SDM Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
283.402.500 100,00 281.610.822 99,37 1.791.678 0,63
13 Pelatihan Penerapan GMP/SSOP dalam Sistem HACCP
180.828.400 100,00 180.823.400 100,00 5.000 0,00
14 Pemberdayaan Wanita Nelayan Pada Pelabuhan Perikanan
47.260.000 100,00 45.013.900 95,25 2.246.100 4,75
15 peningkatan SDM Petugas Pembina Mutu Pengolahan Hasil Perikanan
103.939.500 100,00 101.602.555 97,75 2.336.945 2,25
16 Peningkatan Pelayanan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sikakap
815.749.000 85,50 601.236.040 73,70 214.512.960 26,30
17 Peningkatan SDM aparat balai perikanan budidaya air laut dan payau dan pelaku usaha perikanan
139.685.000 100,00 132.784.644 95,06 6.900.356 4,94
JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG 46.415.016.654 99,75 44.058.128.175 94,92 2.356.888.479 5,08
BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.445.799.348 100,00 16.173.760.614 98,35 272.038.734 1,65
I. Belanja Pegawai 16.445.799.348 100,00 16.173.760.614 98,35 272.038.734 1,65
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 99
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 11.795.067.583 100,00 11.624.543.008 98,55 170.524.575 1,45
2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.617.483.545 100,00 4.519.059.191 97,87 98.424.354 2,13
3 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 33.248.220 100,00 30.158.415 90,71 3.089.805 9,29
JUMLAH TOTALBELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
62.860.816.002 99,81 60.231.888.789 95,82 2.628.927.213 4,18
2. Realisasi Anggaran APBN
Pada kegiatan yang di danai dari APBN Murni dari jumlah anggaran sebesar Rp.3.235.312.000,- telah direalisasikan
sebesar Rp.3.149.762.747,- atau sebesar 97,36% dengan realisasi fisik 99,81%, kegiatan ini tidak terlaksana 100% karena adanya
kegiatan Sosialisasi peraturan pemanfaatan kawasan konservasi dimana sewa ruang pertemuan tidak dilaksanakan karena
pertemuan dilaksakanan dikantor.kegiatan koordinasi forum jejaring dan kemitraaan kawasan konservasi peraturan yang
tidak dilaksanakan yaitu adopsi telur penyu dengan rincian sebagaimana tabel 3.27.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 100
Tabel. 3.27. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
BERDASARKAN ALIRAN KAS SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2018
NO
Program/Kegiatan/Output
VOLUME SATUAN PAGU ANGGARAN/DANA (Rp.) REALISASI RUPIAH MURNI
SISA DANA Rp KET. Kode MAK Dekonsentrasi Jumlah Fisik Keuangan
Rp Rp (%) Rp (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Sekretaris Jenderal 080007(Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP)
750.000.000 750.000.000 99,90 717.705.451 95,69 32.294.549
(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (01) 080007
2324 Pengelolaan Keuangan KKP 138.740.000 138.740.000 100,00 130.300.754 93,92 8.439.246
2324.955 Layanan Manajemen Keuangan 3 Layanan 138.740.000 138.740.000 100,00 130.300.754 93,92 8.439.246
2325 Pengelolaan Perencanaan,Penganggaran Kinerja dan Pelaporan KKP
531.650.000 531.650.000 100,00 509.029.697 95,75 22.620.303
2325.952 Layanan Perencanaan 6 Layanan 531.650.000 531.650.000 100,00 509.029.697 95,75 22.620.303
2329 Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP 79.610.000 79.610.000 99,05 78.375.000 98,45 1.235.000
2329.963 Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 79.610.000 79.610.000 99,05 78.375.000 98,45 1.235.000
2. Ditjen Perikanan Tangkap (Program Pengelolaan Perikanan Tangkap) 429.809.000 429.809.000 100,00 427.973.899 99,57 1.835.101
(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (03) 089000
2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan 116.135.000 116.135.000 100,00 115.855.700 99,76 279.300
2338.103 Pelabuhan perikanan yang dikelola Provinsi yang dilakukan pembinaan
1 Provinsi 116.135.000 116.135.000 100,00 115.855.700 99,76 279.300
2339 Pengendalian Penangkapan Ikan 167.050.000 167.050.000 100,00 166.533.500 99,69 516.500
2339.038 Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi 1 provinsi 47.000.000 47.000.000 100,00 47.000.000 100,00 -
2339.045 Nelayan yang terlindungi 108 orang 37.250.000 37.250.000 100,00 37.050.000 99,46 200.000
2339.047 Rumah tangga perikanan yang melakukan verifikasi usaha
1 unit 24.700.000 24.700.000 100,00 24.533.500 99,33 166.500
2339.048 Fasilitasi Sertifikasi tanah nelayan yang dilaksanakan fasilitasnya
8 Bidang tanah
46.800.000 46.800.000 100,00 46.725.000 99,84 75.000
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 101
2339.049 Kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya menjadi koperasi
2 Koperasi 11.300.000 11.300.000 100,00 11.225.000 99,34 75.000
2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan 63.389.000 63.389.000 100,00 63.388.999 100,00 1
2341.040 Perairan yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumber daya ikannya
1 WPP 10.000.000 10.000.000 100,00 9.999.999 100,00 1
2341.043 Laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola Sumberdaya Ikannya
13.500.000 13.500.000 100,00 13.500.000 100,00 -
2341.049 Kapal perikanan yang menerapkan Logbook penangkapan ikan
10 unit 9.889.000 9.889.000 100,00 9.889.000 100,00 -
2341.054 Kelembagaan pengelolaan wuilayah pengelolaan perikanan WPP yang terbentuk
1 WPP 30.000.000 30.000.000 100,00 30.000.000 100,00 -
2342 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
83.235.000 83.235.000 100,00 82.195.700 98,75 1.039.300
2342.950 Layanan dukungan manajemen Eselon I 83.235.000 83.235.000 100,00 82.195.700 98,75 1.039.300
3. Ditjen Perikanan Budidaya 738.105.000 738.105.000 100,00 719.502.214 97,48 18.602.786
(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (04)
Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya (Dana Dekonsentrasi 089003)
2344 Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan 86.400.000 86.400.000 100,00 85.307.100 98,74 1.092.900
2344,009 Unit Pembenihan Yang Bersertifikat CPIB 29 unit 86.400.000 86.400.000 100,00 85.307.100 98,74 1.092.900
2345 Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan 95.800.000 95.800.000 100,00 93.348.155 97,44 2.451.845
2345.017 Lokasi Budidaya Yang dilakukan Survailan dan/Monitoring Penyakit Ikannya
3 Kab/Kota 95.800.000 95.800.000 100,00 93.348.155 97,44 2.451.845
2346 Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan 86.400.000 86.400.000 100,00 85.307.100 98,74 1.092.900
2346.005 Unit Pembudidayaan Ikan Bersertifikat CBIB 86.400.000 86.400.000 100,00 85.307.100 98,74 1.092.900
2348 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
469.505.000 469.505.000 100,00 455.539.859 97,03 13.965.141
2348.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 469.505.000 469.505.000 100,00 455.539.859 97,03 13.965.141
4. Ditjen PSDKP (Program Pengawasan Pengelolaan sumber Daya Kelautan dan Perikanan) 089004
439.298.000 439.298.000 100,00 432.492.424 98,45 6.805.576
(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (05)
2350 Pemantauan Operasi Armada 299.334.000 299.334.000 100,00 299.132.900 99,93 201.100
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 102
2350.006 Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
50 Hari Operasi
254.400.000 254.400.000 100,00 254.398.900 100,00 1.100
2350.010 Kelompok masyarakat Pengawas yang berperan aktif dalam membantu Pengawasan SDKP
44.934.000 44.934.000 100,00 44.734.000 99,55 200.000
2352 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 40.000.000 40.000.000 100,00 38.896.500 97,24 1.103.500
2352.001 Kawasan konservasi yang diawasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
40.000.000 40.000.000 100,00 38.896.500 97,24 1.103.500
2355 Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen PSDKP
99.964.000 99.964.000 100,00 94.463.024 94,50 5.500.976
2355.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 99.964.000 99.964.000 100,00 94.463.024 94,50 5.500.976
5. Ditjen PDSKP (Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan) 089005
370.600.000 370.600.000 100,00 361.848.700 97,64 8.751.300
(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (06)
2356 Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan 77.500.000 77.500.000 100,00 71.248.000 91,93 6.252.000
2356.001 Pemetaan dan Pemantauan Logistik Ikan 1 Dokumen 77.500.000 77.500.000 100,00 71.248.000 91,93 6.252.000
2357 Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan 50.100.000 50.100.000 100,00 49.439.200 98,68 660.800
2357.003 Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan
1 Mitra 50.100.000 50.100.000 100,00 49.439.200 98,68 660.800
2358 Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
68.000.000 68.000.000 100,00 67.643.500 99,48 356.500
2358.002 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi unit Pengolahan Ikan
12 Sertifikat 68.000.000 68.000.000 100,00 67.643.500 99,48 356.500
2360 Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan
140.000.000 140.000.000 100,00 138.518.000 98,94 1.482.000
2360.003 Usaha Sektor KP yang mendapat layanan pembiayaan Bank dan Non Bank
1 Unit Usaha
100.000.000 100.000.000 100,00 99.828.000 99,83 172.000
2360.009 Profil potensi usaha dan peluang investasi yang disusun 1 Dokumen 40.000.000 40.000.000 100,00 38.690.000 96,73 1.310.000
2361 Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Petugas Teknis lainnya DJPDSKP
35.000.000 35.000.000 100,00 35.000.000 100,00 -
2361.001 Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Petugas Teknis lainnya DJPDSKP pada Satker Daerah
35.000.000 35.000.000 100,00 35.000.000 100,00 -
6. Ditjen KP3K (Program Pengelolaan Ruang Laut) 089006 507.500.000 507.500.000 98,94 490.240.059 96,60 17.259.941
(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumatera Barat (07)
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 103
2362 Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
400.000.000 400.000.000 98,66 389.897.934 97,47 10.102.066
2362.011 Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif
100 ha 200.000.000 200.000.000 100,00 197.188.300 98,59 2.811.700
2362.012 Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan 1 Kawasan 100.000.000 100.000.000 95,50 95.510.634 95,51 4.489.366
2362.014 Kemitraan yang mendukung pengelolaan efektif konservasi tingkat
1 Kelompok 100.000.000 100.000.000 99,13 97.199.000 97,20 2.801.000
2367 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut
mone 107.500.000 107.500.000 100,00 100.342.125 93,34 7.157.875
2367.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 107.500.000 107.500.000 100,00 100.342.125 93,34 7.157.875
JUMLAH TOTAL 3.235.312.000 3.235.312.000 99,81 3.149.762.747 97,36 85.549.253
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 104
3. Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018 dapat dilihat pada tabel 3.28 berikut ini :
Tabel 3.28. Capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018
No. Nama BBI-BBI Target Realisasi %
I. Retribusi Pemakain Kekayaan Daerah
1. Laboratorium di UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan 18.000.000 54.630.000 303,50
2. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah III 30.000.000 21.213.000 70,71
3. UPTD BBI Sicincin
a. Sewa Mess 3.000.000 13.200.000 440,00
b. Sewa Aula 1.300.000 4.500.000 346,15
4. Sewa Rumah 6.101.238
Jumlah I 52.300.000 99.644.238 190,52
II. Pelayanan Jasa ke Pelabuhan
1. PPI Kambang Pessel 200.000.000 220.145.000 110,07
2. PPI Air Bangis dan Sasak Pasbar dan Tiku 350.000.000 583.560.000 166,73
- PPI Air Bangis dan Sasak Pasbar 77.210.000
- Pelabuhan Tiku Agam 506.350.000
3. Pelabuhan Perikanan Wilayah I 20.000.000 30.394.000 151,97
4. Konservasi dan Penagawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
74.000.000 93.800.000 126,76
5. Pelabuhan Wilayah III / Sikakap 52.149.000
Jumlah II 644.000.000 980.048.000 152,18
III. Penjualan Produksi Usaha Daerah
1. BBI Beringin Rao 4.840.000 5.650.000 116,74
2. BBI Padang Tinggi 7.134.000 14.519.500 203,53
3. UPTD Balai Budidaya Air laut dan Payau 250.000.000 255.400.000 102,16
4. UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah II 150.000.000 104.630.000 69,75
Jumlah III 411.974.000 380.199.500 92,29
IV. Penerimaan Lain-lain
PPI Kambang Pessel 17.010.000
Temuan Inspektorat 2018 & BPK 73.035.388
BPBALP Sungai Nipah 500.000
Denda 203.904.797
Keterlanjuran tunjangan keluarga 2017 4.284.000
Jumlah IV 298.734.185
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 105
Jumlah Semua 1.108.274.000 1.758.625.923 158,68
Dilihat dari tabel 3.28 di atas, capaian PAD Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 melebihi target yang telah di tetapkan sebesar
158,68% dimana target Tahun 2018 sebesar Rp. 1.108.274.000 dengan realisasi sebesar
Rp. 1.758.625.923,- (158,68%). Capaian ini diperoleh dari Retribusi pemakaian
kekayaan daerah, pelayanan jasa ke pelabuhan, penjulan produksi usaha
perikanan dan penerimaan lain-lain.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 106
BAB.IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun
2018 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2016 – 2021
yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran
yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.
Dalam mendukung pelaksanaan capaian target sasaran strategis tersebut Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi dana APBD
sebesar Rp.62.860.816.002,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.60.231.88.789,-
(95,82%) dan realisasi fisik sebesar 99,81%.
Secara umum capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat pada Tahun 2018 yang terdiri dari atas 7 Indikator Kinerja, Ketujuh
indikator kinerja menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian rata – rata
100,00%. Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan
yang dapat diambil sebagai berikut:
1. Meningkatnya pendapatan pelaku usaha perikanan yang terdiri dari 2 indikator
kinerja yaitu jumlah pendapatan nelayan dan jumlah pendapatan pembudidaya
ikan dengan jumlah pendapatan nelayan dari target 34.800.000 Rp/org/th
terealisasi 36.500.000 Rp/org/th dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104,89%
dengan nilai sangat baik. Sedangkan untuk Indikator kinerja jumlah pendapatan
pembudidaya ikan dari target 43.200.000 rp/org/th terealisasi sebesar 43.500.000
Rp/org/th dengan tingkat capaian kinerja sebesar 108,69% memperoleh nilai
sangat baik.
2. Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing (%) dengan target
58% terealisasi sebesar 69,14% dengan tingkat capaian 119,21% memperoleh nilai
sangat baik.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 107
3. Dari indikator kinerja nilai ekspor hasil perikanan (milyar) dengan target 149,24
milyar terealisasi 203,12 milyar dengan tingkat capaian kinerja sebesar 136,10%
dengan nilai sangat baik. Negara tujuan ekspor 2018 yaitu Singapura, Hongkong,
Malaysia, Taiwan, Thailand, Jepang, China, Amerika dan Vietnam.
4. Untuk tingkat konsumsi ikan di Sumatera Barat tingkat capaian 114,66 % dengan
nilai sangat baik. Dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan
memasyarakatkan makan ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi juga
melakukan upaya seperti kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) dan lomba
–lomba masak serba ikan yang bersifat persuasive (mengajak masyarakat untuk
makan ikan).
Secara umum sasaran-sasaran yang telah disusun dan rangka pencapaian
target Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat telah
tercapai dengan persentasi capaian sangat baik, hal ini tentunya didukung dengan
program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Barat, baik melalui dukungan APBD maupun APBN juga dukungan dari
kegiatan APBD Kab/Kota.
Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas
Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat masih ditemui sejumlah
kendala/permasalahan-permasalahan sebagai berikut :
1. Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil.
2. Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten.
3. Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan ikan kurang optimal
4. Masih terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolah / pemasaran produk hasil perikanan
5. Masih terbatasnya ketersediaan jumlah induk unggul di Sumatera Barat, sehingga masih harus mendatangkan induk unggul dari luar Sumatera Barat, diantaranya pulau Jawa.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 108
6. Tingginya harga pakan yang menjadi salah satu masalah utama bagi pembudidaya ikan. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan pakan ikan diberikan makanan tambahan alami, hal ini tentunya berpengaruh terhadap laju pertumbuhan, daya tahan dan perkembangan ikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap kualitas ikan yang dihasilkan.
7. Masih belum optimalnya SDM pembudidaya ikan dalam penerapan Cara budidaya ikan yang baik dan cara membuat formulasi pakan ikan yang tepat untuk mengatasi tingginya permasalahan pakan ikan.
8. Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konservasi dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidaya
9. Masih terbatatasnya sarana dan tenaga pengawasan
10. Masih rendahnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi era pasar bebas hasil perikanan
11. Masih belum optimalnya pengolah paska panen dan diversifikasi olahan
12. Masih adanya kemiskinan di wilayah pesisir
13. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan.
Dalam mengantisipasi permasalahan tersebut maka solusi dan upaya yang dilakukan
Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :
1. Melakukan pemberdayaan nelayan terhadap nelayan tangkap dalam upaya peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan melalui fasilitasi sarana penangkapan ikan seperti alat tangkap dan mesin.
2. Meningkatkan SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan melalui bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan dan nelayan serta bimbingan pengolah pemasar hasil perikanan
3. Menarik peluang-peluang akses permodalan untuk pengembangan usaha bagi nelayan/pembudidaya ikan dan pengolah/pemasaran hasil perikanan berupa bantuan modal usaha yang melibatkan lembaga keuangan baik perbaikan maupun non bank.
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 109
4. Mendorong peningkatan kualitas produk hasil perikanan pasca panen yang bernilai tambah dan berdaya saing sesuai standar Internasional yang mampu bersaing di pasar global.
5. Meningkatkan ketersediaan benih ikan bermutu di Sumatera Barat melalui fasilitasi penyediaan induk unggul, pembinaan kepada BBI dan Unit pembenihan Rakyat (UPR) sehingga mampu memproduksi Benih yang berkualitas tinggi.
6. Berupaya menfasilitasi kelompok pembudidaya ikan dengan mesin pembuat pakan ikan baik melalui anggaran Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota dan melakukan pelatihan dalam pembuatan formulasi pakan ikan, sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan pakan ikan bagi kelompok dan pembudidaya ikan.
7. Meningkatkan SDM pembudidaya ikan dengan melakukan bimbingan teknis budidaya ikan dan mendorong para pembudidaya menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan mendorong Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat yang ada di daerah untuk meningkatkan kualitas sehingga mampu menciptakan benih – benih yang bermutu melalui penerapan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan
9. Meningkatkan produksi induk unggul dan benih bermutu melalui peningkatan mutu BBI dan UPR untuk menciptakan BBI dan UPR yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) serta unit pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)
10. Meningkatkan pengolahan produk hasil perikanan yang bernilai tambah, berkualitas dan berdaya saing tinggi melalui peningkatan sarana dan prasarana pengolah/peningkatan hasil perikanan.
11. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan melalui program terpadu dan terintegrasi dengan SKPD terkait dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Sumatera Barat.
12. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaat wilayah pesisir, pulau-pulau kecil di Perairan Umum secara berkelanjutan melalui rehabilitasi sumberdaya lingkungan (seperti terumbu karang, mangrove, penanaman pohon pelindung pantai dan restocking perairan umum).
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 110
13. Memperkuat dan meningkatkan sentra pengawasan dalam pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan meningkatkan operasional pengawasan dan penerapan sanksi bagi nelayan yang melakukan illegal fishing dan pengrusakan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
14. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan Kab/Kota dan Instansi terkait dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat Dari kegiatan yang dilaksanakan maka hasil yang dicapai Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Tahun 2018 dari pelaksanaan kegiatan
APBD dan APBN adalah :
1. Dicapainya Produksi
Produksi Tahun 2017 Tahun 2018* % Kenaikan Perikanan Tangkap Budidaya
222.604,4 ton 266.991,30 ton
218.084,10 ton 269.783,24 ton
- 2,03 1,05
Angka Tahun 2018 merupakan angka sementara 2. Tingkat Pendapatan Petani/Nelayan :
Pendapatan (Rp/bln) Tahun 2017 Tahun 2018* % Kenaikan Pendapatan Nelayan Pembudidaya Ikan
3.026.400
3.400.000
3.041.667
3.625.000
0,50
6,62
Angka Tahun 2018 merupakan angka sementara 3. Produksi Benih
Produksi Benih Tahun 2017 Tahun 2018* % Kenaikan
BBI UPR
15.315.571 ekor 1.530.206.454 ekor
15.942.496 ekor 1.587.040.569 ekor
4,09 3,71
Angka Tahun 2018 merupakan angka sementara 4. Ketersediaan Ikan untuk di Konsumsi
Konsumsi Tahun 2017 Tahun 2018* % Kenaikan
Tingkat Konsumsi Ikan 40,34 kg/kapita/th 42 kg/kapita/th 4,12
Angka Tahun 2018 merupakan angka sementara
[LAPORAN KINERJA ] TAHUN 2018
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT 111
5. Ekspor Komoditas Perikanan
Ekspor Tahun 2017 Tahun 2018* % Kenaikan
Volume Ekspor Komoditas Perikanan
2.954.848 2.893.947 kg -2,06
Angka Tahun 2018 merupakan angka sementara 6. PAD Provinsi Sumatera Barat
PAD Tahun 2017 Tahun 2018 % Kenaikan
PAD 1.148.125.609 1.758.625.923 53,17%
Angka Tahun 2018
Keberhasilan lainnya yang dicapai dalam Bidang Perikanan sebagai
bentuk nyata pelaksanaan program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di
Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 diantaranya :
1. Terpilihnya 3 orang utusan Putra Putri Maritim Sumatera Barat sebagai Juara
Lomba Pemilihan Putra-Putri Maritim Tingkat Nasional Tahun 2018 yaitu:
a. Novita sebagai Runner Up II
b. Oktara Roberto sebagai Putera Maritim Lingkungan
c. Dea Ayu Lestari sebagai Putri Maritim Favorit
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat mendapat juara 3
stand terbaik pada kegiatan Sumbar Ekspo di Makasar
3. Pemecahan Rekor Muri sajian sala lauk 50.000 porsi Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat
Dari hasil yang dicapai, masih banyak hal-hal yang harus dilaksanakan oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan berupa peningkatan sarana dan prasarana produksi
bagi Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar Ikan, Peningkatan SDM
Aparatur maupun Masyarakat Perikanan, Peningkatan Koordinasi dengan Instansi
terkait dan Lain-lain.
Demikian Laporan Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang dapat disajikan sebagai
pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah di capai
berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan
perundang-undangan yang berlaku.