Upload
ngongoc
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan taraf kesejahteraan manusia, sebab
Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa,
hal ini dikandung maksud bahwa semakin
berkualitasnya pendidikan maka bangsa semakin maju,
akan tetapi jika pendidikan makin tidak berkualitas
maka suatu bangsa akan semakin ketinggalan.
Para insan pendidik di era globalisasi dewasa ini
berusaha keras untuk mengoptimalkan kualitas
pendidikan nasional, sebab kemajuan suatu bangsa
akan dapat dicapai manakala mutu pendidikan
semakin ditingkatkan.
Sekolah sebagai lembaga pendidikan dapat
memberikan kontribusi dalam perubahan. Pendidikan
merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua,
masyarakat dan pemerintah. Namun pada
kenyataannya hal tersebut belum terlihat secara
optimal, terutama peranserta masyarakat. Pada saat ini
masyarakat mempercayakan pendidikan sepenuhnya
pada pemerintah. Masih rendahnya kesadaran orang
tua dan masyarakat mengenai arti penting keterlibatan
mereka dalam pendidikan anak, rendahnya tingkat
2
pendidikan orang tua, faktor budaya dan sikap orang
tua yang cenderung mempercayakan sepenuhnya
pendidikan anaknya kepada sekolah, hal ini akan
menjadi kendala dalam upaya pelibatan orang tua
dalam pendidikan anaknya disekolah.
Masyarakat adalah komponen pendidikan nasional
yang sangat berpengaruh dalam pengembangan
pendidikan. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang
bermutu harus ada hubungan yang harmonis antara
sekolah dengan masyarakat dan keluarga. Hubungan
harmonis akan terwujud apabila ada saling pengertian
antara sekolah, orang tua dan masyarakat serta
lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat. Setiap
unsur mempunyai peran masing-masing sehingga
membentuk satu kesatuan dalam sebuah sistem
masyarakat. Pihak sekolah, masyarakat, dan
pemerintah mempunyai peran masing-masing yang
saling mendukung satu dengan yang lainnya.
Masyarakat dituntut untuk berpartisipasi aktif agar
dapat lebih memahami, membantu mengontrol proses
pendidikan.
Kualitas pendidikan di Indonesia belum dapat
memenuhi harapan masyarakat. Permasalahannya
adalah rendahnya kualitas pendidikan pada setiap
jenjang dan satuan pendidikan yang ada. Berbagai
upaya telah dilakukan pemerintah untuk
meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Salah
3
3
satunya adalah dengan penerapan kurikulum nasional
dan manajemen pendidikan.
Perubahan manajemen dari sentralistik ke
desentralistik ledbih terbuka, dinamis dan demokratis.
Salah satu wujudnya adalah diterapkannya konsep dan
kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ).
Perkembangan dunia Pendidikan dewasa ini belum
dapat memenuhi harapan. Sementara masyarakat
menunggu kebijakan baru didunia pendidikan,
khususnya dalam rangka peningkatan sumberdaya
manusia terdidik guna menjawab tantangan
perkembangan di era “Masyarakat Ekonomi Asia” Salah
satu permasalahannya adalah rendahnya kualitas
proses dan hasil pendidikan pada setiap jenjang dan
satuan peendidikan yang ada. Berbagai upaya telah
dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas
pendidikan nasional. Salah satunya adalah dengan
penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
sebagaimana dilaksanakannya pada SD Negeri
Pilangrejo 1 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
Perubahan manajemen dari sentralistik ke
desentralistik menuntut proses pengambilan keputusan
yang lebih terbuka, dinamis dan demokratis. Salah
satu wujud dari satuan pendidikan, baik satuan
pendidikan negeri maupun swasta pada pendidikan
4
dasar menengah sembilan tahun diterapkannya konsep
dan kebijakan Manajemen berbasis sekolah ( MBS )
Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan,
pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan
dimana salah satunya adalah melalui Program
Manajemen Berbasis Sekolah. Dalam kerangka inilah
MBS tampil sebagai alternatif paradigma baru
manajemen pendidikan yang ditawarkan. MBS
merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi
pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah
dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan
pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi
keinginan masyarakat setempat serta menjalin
kerjasama yang erat antara sekolah dan pemerintah
(Mulyasa, 2009: 11)
Sebagaimana tersurat dalam sistem pendidikan
nasional bahwa Peran serta masyarakat dalam
pendidikan meliputi peran serta perorangan, kelompok
keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi
kemasyarakatan dalam penyelenggara an dan
pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
Dalam hal ini masyarakat dapat berperan-serta
dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang
meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi
program pendidikan melalui komite sekolah sebagai
lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam
peningkatan mutu pelayanan dan memberikan
5
5
pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana
dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada
tingkat satuan pendidikan.
Menurut Wirawan (2011:17) mengungkapkan
bahwa semua program perlu dievaluasi untuk
menentukan apakah layanan atau intervensinya telah
mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian pula
dengan komite sekolah yang belum pernah mengalami
dievaluasi dalam kurun waktu tertentu, maka sekolah
dalam menjalankan manajemen berbasis sekolah
khususnya peranserta masyarakat yang dalam hal ini
dilakukan oleh komite sekolah seharusnya dievaluasi
kinerjanya guna mengetahui dan mengukur program
kerjanya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan
sekolah dan masyarakat.
Penelitian tentang Partisipasi komite sekolah
dalam dunia pendidikan juga dilaksanakan diberbagai
sekolah, baik tingkat dasar maupun menengah, seperti
halnya yang telah dilakukan oleh Tri Astuti Rahayu
(2015) dalam penelitiannya yang dilakukan di SD
Negeri 2 Purbosari Temanggung Jawa Tengah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dari segi Konteks
Partisipasi masyarakat melalui komite sekolah sangat
dibutuhkan SD Negeri 2 Purbosari Temanggung, Dari
program partisipasi masyarakat melalui komite sekolah
telah terbentuk kepengurusan Komite Sekolah,
6
penyusunan program kerja komite sekolah, penyediaan
sarpras dan dana untuk pelaksanaan program serta
mekanisme kerja yang kesemuanya sudah memadahi
untuk memenuhi kebutuhan sekolah, dari segi proses
program partisipasi masyarakat melalui komite sekolah
sangat baik, ketercapaian program masing-masing
bidang menunjukkan bahwa rata-rata ketercapaiannya
sebesar 88,12%,hambatannya karena komite sekolah
mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa fokus di
sekolah. Dari segi produk pelaksanaan program
partisipasi masyarakat sesuai dengan program kerja
yang telah disusun. Hasil tersebut diantaranya
kebijakan dalam pembuatan program kerja, AD/ART,
sumbangan dari wali murid, pembangunan mushola,
kamar kecil, perpustakaan, rehab gedung, penentuan
SKL. Hal ini hampir sama yang terjadi di SD Negeri
Pilangrejo 1, yang memang belum memiliki kantor
komite sekolah, pengurus komite juga belum bisa
memenuhi harapan, karena alasan pekerjaan mereka
yang beragam mengakibatkan setiap pertemuan atau
rapat hanya bisa dihadiri oleh 30 sampai 50 persen,
kecuali rapat pleno kadang bisa mencapai 80 persen.
Temuan di atas berbeda dengan hasil penelitian
Padmaratnawati di SMP Negeri 26 Semarang. yang
menunjukkan bahwa walaupun dari segi konteks peran
serta komite sekolah di SMP Negeri 26 Semarang
sangat diperlukan, karena perannya sebagai
7
7
pendukung, pemberi masukan, dan pengawas semua
kegiatan sekolah serta sebagai jembatan penghubung
antara sekolah dengan orang tua siswa serta sebaliknya
juga fungsinya melaksanakan semua kegiatan yang
dapat meningkatkan mutu pendidikan SMP Negeri 26
Semarang. namun dari segi input Komite Sekolah di
SMP Negeri 26 tidak memiliki program secara khusus
tentang kegiatan Komite Sekolah, Komite Sekolah juga
tidak memiliki gedung atau kantor tersendiri, sehingga
untuk melaksanakan kegiatan masih meminjam
ruangan kepala sekolah atau ruang kelas, selain itu
Komite Sekolah juga tidak memiliki sarana prasarana
yang lain tersendiri yang khusus digunakan pada
kegiatan Komite Sekolah. Dari segi proses Komite
melaksanakan fungsi sebagai lembaga pertimbangan,
dengan cara selalu memberi saran dan masukan
kepada sekolah tentang program sekolah yang sudah
direncanakan. Sedang fungsi Komite sebagai lembaga
pendukung dan sebagai lembaga pengontrol dalam
rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan komite
SMP Negeri 26 Semarang belum sepenuhnya
dilaksanakan. Komite Sekolah hanya mengontrol
keuangan atau dana yang dapat langsung dari orang
tua siswa saja. Untuk fungsinya sebagai lembaga
8
penghubung, komite sudah melaksanakan dengan cara
menggalang dana masyarakat.
Dari kedua peneliti tersebut diatas tampak bahwa
walaupun sama-sama menggunakan evaluasi program
model CIPP, namun kedua penelitian di atas
menghasilkan temuan yang berbeda.
Penelitian model CIPP dirasa sangat tepat bagi
penulis dalam penelitian ini, karena penelitian akan
lebih lengkap cakupannya sesuai dengan sistem
Manajemen berbasis sekolah, dimana dalam MBS
mengenal adanya perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan yang sejalan dengan
model CIPP yang berorientasi konteks program,
input/masukan, proses dan produk. Adapun hasilnya
akan menjadi rujukan bagi sekolah untuk melakukan
evaluasi diri sekolah dan direkomendasi untuk
melakukan program tindak-lanjut. Namun evaliasi yang
dilakukan dengan model CIPP ini dimaksudkan untuk
mengukur sejauhmana tingkat keberhasilan program
komite sekolah dalam menjalankan peran dan
fungsinya sebagai mitra sekolah dalam memajukan
sekolah.
Sejak tahun 2008 di SD Negeri Pilangrejo 1
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sudah
melaksanakan MBS, walaupun demikian pelaksana- an
MBS dapat berjalan karena keberadaan komite sekolah
selaku stakeholder selalu mendampingi, mengontrol
9
9
dan mendukung program sekolah dalam rangka
peningkatan mutu pendidikan.
Peningkatan mutu pendidikan melalui
kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan
memberdayakan segala potensi yang ada senantiasa
diimbangi dengan meningkatnya kepedulian Komite
sekolah dalam mengambil keputusan bersama. Namun
disisi lain program Komite sekolah yang bisa
memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas
di SD Pilangrejo1 selama kurun waktu tiga periode
kepengurusan program komite sekolah belum pernah
dievaluasi sejak tahun: 2004-2008; 2008-2011; dan
2011-2014, maka perlu dilakukan pengkajian lebih
mendalam terutama tentang program yang dibuat
komite sekolah, untuk itulah peneliti tertarik untuk
mengevaluasi, sejauh mana program dan kinerja
komite sebagai stakeholder yang benar-benar menjadi
mitra kerja. Untuk mengetahui bagaimanakah program
Komite sekolah di SD Negeri Pilangrejo 1 khususnya
pada bidang peran serta masyarakat, maka dalam hal
ini peneliti mencoba mencari data yang dapat
menggambarkannya. Apakah programnya masih
diperlukan, dan program apa saja yang perlu dibenahi,
agar komite sekolah benar-benar menjadi stakeholder
yang mampu berperan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
10
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut
diatas dan untuk membatasi ruang lingkup penelitian
ini, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut
:
1. Bagaimana konteks Program Komite Sekolah
Tahun 2014 di SD Negeri Pilangrejo1?
2. Bagaimana input Program Komite Sekolah
Tahun 2014 di SD Negeri Pilangrejo1?
3. Bagaimana proses pelaksanaan Program Komite
Sekolah Tahun 2014 di SD Negeri Pilangrejo1?
4. Bagaimana produk Program Komite Sekolah
Tahun 2014 di SD Negeri Pilangrejo1?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Mengevaluasi Konteks Program Komite Sekolah
Tahun 2014 di SD Negeri Pilangrejo1
2. Mengevaluasi Input Program Komite Sekolah
Tahun 2014 di SD Negeri Pilangrejo1
3. Mengevaluasi Proses pelaksanaan Program Komite
Sekolah Tahun 2014 di SD Negeri Pilangrejo1
4. Mengevaluasi Produk Program Komite Sekolah
Tahun 2014 di SD Negeri Pilangrejo1
Hasil evaluasi Contect, Input, Proccess, Product dan
Output tersebut diatas akan digunakan sebagai
11
11
masukan bagi sekolah dan komite SD Negeri Pilangrejo
1 Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dalam
rangka memberikan rekomendasi terhadap kebijakan
sekolah sebagai tindaklanjut yang belum terprogram
maupun terlaksana.
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi
manfaat secara teotitis maupun praktis bagi pemerhati
pendidikan:
1. Manfaat Teoritis:
Dalam penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya teori-teori manajemen pendidikan
dalam kaitannya dengan Manajemen Berbasis
Sekolah khususnya tentang program partisipasi
masyarakat melalui Komite Sekolah.
2. Manfaat Praktis:
a. Bagi Kepala Sekolah
Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk
membuat suatu perencanaan pendidikan guna
meningkatkan mutu pendidikan melalui
peranserta komite sekolah dan juga sebagai
masukan bagi sekolah untuk lebih
meningkatkan peran komite sekolah.