Upload
dinhhanh
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, selanjutnya disebut KPU Kota Bandung,
adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Bandung yang menjalankan tugasnya
secara berkesinambungan serta bersifat tetap dan hierarkis dari KPU Provinsi Jawa Barat
dan KPU (Pusat).
Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kota Bandung adalah selain membantu
KPU (Pusat) dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden serta membantu KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, juga menpunyai tugas dan wewenang
menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung. Sebagai penyelenggara
Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung secara langsung, maka KPU Kota Bandung
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan untuk
menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung, yang tentu saja tidak
boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.
Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya KPU, (a) dalam
hal keuangan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan-perundangan. (b) dalam hal
penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya memberikan laporan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Sementara itu, karena adanya hubungan hirarkis
antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dengan KPU (Pusat). Pertanggungjawaban KPU
Provinsi Jawa Barat adalah kepada KPU (Pusat). Sedangkan pertanggungjawaban KPU
Kota Bandung adalah kepada KPU Provinsi Jawa Barat. Selain menyampaikan laporan
pertanggungjawaban, KPU Kota Bandung secara periodik melaporkan kegiatannya kepada
KPU Provinsi Jawa Barat selanjutnya KPU Provinsi Jawa Barat melaporkan kegiatannya
secara periodik kepada KPU (Pusat).
2
Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan
fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan
anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang
mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
LAKIP KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan
fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan
kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas
pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk
mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.LAKIP ini
memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2015.
Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan PK
(performance agreement) Tahun 2015 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat
keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja
terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil
guna perbaikan dan peningkatan kinerja.
Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung dalam
melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Pemilihan Umum,
baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi, berkewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan
sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada
publik.
Hal tersebut sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, dimana setiap
organisasi publik saat ini dituntut untuk lebih terbuka dan dapat memberikan suatu
3
transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik
diharapkan dapat membuat suatu rencana stratejik (Strategic Plan), Rencana Kinerja
(Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance
Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas
organisasi. Untuk itulah KPU Kota Bandung sebagai organisasi publik wajib membuat
Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).
Laporan Pertanggungjawaban Kinerja organisasi publik dalam bentuk Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 yang disusun ini
merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana stratejik. Rencana Stratejik
sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan
lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan
adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2015 yang telah tersusun
dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus.
1.2. Kedudukan dan Tugas
1. Kedudukan
Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 6 meyebutkan
bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang
bertugas melaksanakan Pemilu.
2. Tugas
Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu, Tugas dan wewenang KPU Kota Bandung adalah selain
membantu KPU (Pusat) dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD
dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta membantu KPU
Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat,
juga menpunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu Walikota dan
Wakil Walikota Bandung. Sebagai penyelenggara Pemilu Walikota dan Wakil
4
Walikota Bandung secara langsung, maka KPU Kota Bandung dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya dapat mengeluarkan peraturan untuk
menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bandung, yang tentu
saja tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Disesuai kan dengan
Visi dan Misi KPU Kota Bandung
VISI KPU KOTA BANDUNG
Visi KPU Kota Bandung adalah “ Terwujudnya KPU Kota Bandung sebagai
penyelenggara Pemilihan Umum di Kota Bandung yang memiliki Integritas,
Profesional, Mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi
Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah
Negara kesatuan Republik Indonesia”.
Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai
komitmen KPU Kota Bandung yang memperjuangkan kepentingan nasional
Khususnya dalam Tugas Pokok dan Fungsinya , yaitu menyelenggarakan Pemilihan
Umum dalam pelaksanaan demokrasi.
MISI KPU KOTA BANDUNG
Dalam upaya mencapai visi tersebut, KPU Kota Bandung telah menetapkan
5 (lima) misi sebagai berikut :
1) Membangun KPU Kota Bandung sebagai penyelenggara pemilihan umum yang
memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan
pemilihan umum;
2) Menyelenggarakan Pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah
secara langsung umum bebas, rahasia, jujur , adil akuntabel, edukatif dan
beradab;
5
3) Meningkatkan kualirtas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien
dan efektif;
4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan
setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam
pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang
demokratis.
Tujuan dan Sasaran Misi
Tujuan Misi KPU Kota Bandung disusun berdasarkan hasil identifikasi
potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi
dan melaksanakan misi.
Tujuan yang ingin dicapai dari misi tersebut yaitu :
1) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pemilihan umum
2) Melaksanakan undang-undang di bidang politik secara murni dan
konsekuen.
3) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang pemilihan umum yang
demokratis.
4) Melaksanakan Pemilihan umum secara LUBER dan JURDIL
Sasaran Misi
Secara khusus, sasaran – sasaran strategis KPU Kota Bandung yang
hendak dicapai dari misi tersebut yaitu :
1) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang
pemilihan umum yang demokratis;
2) Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan
tertib;
6
3) Terjaminnya perlakukan yang adil dan setara bagi peserta pemilihan
umum, sesuai dengan undang-undangl;
4) Terwujudnya orhanisasi pelaksana pemilihan umum yang memiliki system
administrasi yang efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional
Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa, Ketua KPU Kota Bandung
menpunyai tugas :
1) Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan;
2) Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Bandung ke luar dan ke dalam;
3) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota
Bandung;
4) Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kota Bandung.
Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU Kota Bandung bertanggung jawab
kepada rapat pleno. Selanjutnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas,
wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para
anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
dan setiap Anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi penanggungjawab 1 (satu) divisi.
Sehubungan dasar tersebut telah dikeluarkan Keputusan KPU Kota Bandung Nomor
08 Tahun 2010 tanggal 8 April 2010 tentang Pembentukan Divisi Komisi Pemilian Umum
Kota Bandung berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota
Bandung Nomor 08/BA/KPU/IV /2010 tentang Pembentukan Divisi Komisi Pemilian Umum
Kota Bandung. Dalam Keputusan dimaksud disebutkan bahwa, pembagian divisi KPU Kota
Bandung terdiri atas :
7
1) Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik.
2) Divisi Teknis Pemilu, Sosialisasi, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
3) Divisi Hukum.
4) Divisi Program dan Data.
Setiap anggota KPU Kota Bandung memegang tanggung jawab satu divisi
dengan uraian tugas sebagai berikut :
1.2.1. Penanggungjawab Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
1) Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan
disusunnya rencana kebutuhan biaya pelaksanaan Pemilu;
2) Supervisi dan memastikan disusunnya program dan kebutuhan
anggaran serta pengadaaan barang dan jasa penyelenggaraan Pemilu;
3) Supervisi dan memastikan dilakukannya kegiatan inventarisasi
kebutuhan anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan
rutin;
4) Supervisi dan memastikan adanya laporan pertanggungjawaban
penggunaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan tata usaha,
kearsipan dan dokumentasi;
6) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan rumah tangga
KPU Kota Bandung;
7) Supervisi dan memastikan adanya persiapan pelaksanaan urusan
persidangan, protokoler dan Media Center;
8) Supervisi dan memastikan dilaksanakannya distribusi logistik Pemilu;
9) Supervisi dan memastikan adanya perencanaan kebutuhan dan
pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Kota
Bandung;
8
10) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan kepegawaian dan
program peningkatan kinerja SDM KPU Kota Bandung;
11) Supervisi dan memastikan adanya peningkatan kinerja;
12) Supervisi dan memastikan adanya pengelolaan urusan keamanan
dalam kantor KPU Kota Bandung;
13) Supervisi dan memastikan terjalinnya hubungan kerja yang kondusif
dalam lembaga KPU Kota Bandung;
14) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk
disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.
1.2.2. Penanggungjawab Divisi Teknis Pemilu, Sosialisasi, dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat
1) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal
Pemilu;
2) Supervisi dan memastikan dibuatnya pedoman dan petunjuk teknis
pendaftaran pemilih dan peserta;
3) Supervisi dalam pemeliharaan daftar pemilih di Kota Bandung;
4) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis
tentang pencalonan dalam Pemilu;
5) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis
pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu;
6) Mengkoordinasi kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di
tingkat KPPS, PPS, PPK, KPU Kota Bandung dan tingkat KPU Provinsi
Jawa Barat;
7) Supervisi dalam pengendalian tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh
PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya masing-masing;
9
8) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Pemilu dengan Partai Politik
Peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden;
9) Supervisi dan memastikan disusunnya pedoman dan petunjuk teknis
verifikasi dan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota
DPRD Kota Bandung;
10) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk
disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.
11) Menjabarkan program dan melakukan supervisi penetapan jadwal
sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilu;
12) Supervisi dan memastikan disusunnya rencana, program, dan jadwal
sosialisasi serta pendidikan pemilih Pemilu di Kota Bandung;
13) Supervisi dan memastikan penyediaan bahan sosialisasi dan pendidikan
pemilih dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan Pemilu;
14) Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat;
15) Menyelenggarakan sosialisasi Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang KPU Kota Bandung kepada segenap stakeholder;
16) Supervisi dan memastikan adanya bahan pemberitaan dan publikasi
hasil Pemilu;
17) Supervisi dalam pelayanan kepada media massa;
18) Supervisi dan memastikan adanya penerbitan jurnal/buletin berbagai
kegiatan KPU Kota Bandung;
19) Kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemantau Pemilu;
20) Supervisi dan memastikan dilakukannya dokumentasi dan kepustakaan;
21) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk
disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.
10
1.2.3. Penanggungjawab Divisi Hukum
1) Pengawasan dan supervisi publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu;
2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;
3) Supervisi pengelolaan komunikasi dengan seluruh publik eksternal KPU
Kota Bandung;
4) Menjabarkan program dan melakukan supervisi serta memastikan
adanya keputusan dan atau peraturan Pemilu;
5) Supervisi dan memastikan disusunnya dokumen dan informasi produk
hukum;
6) Supervisi dan memastikan disusunnya rancangan keputusan dan atau
peraturan KPU Kota Bandung;
7) Melakukan pengkajian peraturan dan perundang-undangan yang
berkaitan dengan kepemiluan;
8) Melakukan permintaan dan memastikan adanya bantuan dan
penyelesaian hukum gugatan dan sengketa Pemilu;
9) Menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran Pemilu;
10) Memberikan dan memastikan adanya advokasi hukum kepada PPK,
PPS, dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilu;
11) Supervisi dan memastikan adanya pelayanan produk hukum Pemilu di
Kota Bandung;
12) Verifikasi administrasi dan faktual Partai Politik dan calon
perseorangan peserta Pemilu;
13) Supervisi dan memastikan adanya laporan keuangan/dana kampanye
partai politik peserta pemilu di Kota Bandung;
14) Supervisi dan memastikan adanya bahan dan kegiatan sosialisasi
peraturan perundang-undangan Pemilu;
11
15) Menyusun laporan secara tertulis tentang kinerja Divisi untuk
disampaikan kepada Rapat Pleno melalui Ketua KPU Kota Bandung.
1.2.4. Penanggung Jawab Divisi Program dan Data
1) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana
anggaran Pemilu;
2) Supervisi penyusunan dan pengelolaan perencanaan anggaran Pemilu;
3) Supervisi pengelolaan dan penyusunan data pemilih;
4) Supervisi pengumpulan dan penyiapkan bahan penyusunan kerjasama
dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
5) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan kerjasama
dengan lembaga non pemerintahan;
6) Supervisi terhadap survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan
Pemilu;
7) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan kebutuhan pemilu;
8) Supervisi pengumpulan dan pengolahan bahan hasil monitoring
penyelenggara Pemilu;
9) Supervisi penyelenggara Pemilu;
10) Supervisi penyusunan dan perencanaan kebutuhan anggaran proses
rekrutmen Anggota KPU Kabupaten/ Kota;
11) Supervisi penyusunan dan perencanaan anggaran proses Penggantian
Antar Waktu Anggota KPU;
Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya, KPU
dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-
masing dibantu oleh sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat KPU
Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
12
1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota;
3) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota;
4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU
Kabupaten/Kota;
5) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta
memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota;
6) Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan
masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota;
7) Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota;
8) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di
Kabupaten/Kota;
9) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota;
10) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.
Selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
disebutkan bahwa, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU
Kabupaten/Kota dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 181 peraturan
dimaksud, disebutkan bahwa susunan organisasi sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri
atas Subbagian Program dan Data; Subbagian Hukum; Subbagian Teknis Pemilu dan
Hubungan Partispasi Masyarakat, dan Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Untuk
menjalankan fungsinya, Sekretariat KPU Kota Bandung menpunyai tugas sebagai berikut:
13
A. Sekretaris
1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2) Memberikan dukungan teknis administratif;
3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan
Pemilu;
4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU
Kabupaten/Kota;
6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan
pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
B. Kepala Subbagian Program dan Data.
Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah
bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.
C. Kepala Subbagian Hukum.
Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian,
dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan
Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan ,
dan dana kampanye .
14
D. Kepala Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas
mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses
administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota,
pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan
dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan
Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama
antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
E. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan
dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan
pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan,
keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan
Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta
dokumentasi.
[
1.3. Struktur Organisasi dan Pegawai
A. Struktur Organisasi
Berdasarkan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota adalah sebagaimana bagan berikut :
15
BAGAN 1
STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
Ket :
Garis Koordinasi : Garis Tanggung Jawab :
B. Pegawai
1. Jumlah Pegawai
Jumlah Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung seluruhnya berjumlah 38
(Tiga Puluh Delapan) orang terdiri dari :
A. Ketua dan Anggota KPU Kota Bandung :
-Ketua/Anggota = 1 Orang
-Anggota = 4 Orang
B. Pejabat Struktural :
-Sekretaris = 1 Orang
-Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik = 1 Orang
-Kasubag Program dan Data = 1 Orang
-Kasubag Teknis dan HUPMAS = 1 Orang
-Kasubag Hukum = 1 Orang
C. Pelaksana PNS dan Non PNS :
-Tenaga Honorer = 9 Orang
-Golongan II = 9 Orang
-Golongan III = 10 Orang
KETUA
SEKRETARIS
SUBAG TEKNIS DAN HUPMAS
ANGGOTA-ANGGOTA
TENAGA
PROFESIONAL
SUBAG. HUKUM SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
SUBAG PROGRAM DAN DATA
16
2. Keadaan Pegawai Sekarang
No. Nama NIP Pangkat/ Golongan
Keterangan/ Jabatan
1. Rifqi Alimubarok,
S.Ag., M.Si. - - Ketua/Anggota
2. Apipudin, S.Si - - Anggota
3. Budi tresnayadi,
SH.,MH. - - Anggota
4. Akhmad Rozikin , M.Ag
- - Anggota
5. Suharti - - Anggota
6. Slamet Agus Priono, SH.,M.Si
19640819 199703 1
001 Pembina Tingkat
I, IV/b Sekretaris
7. Drs. H. Ridwan Effendi,M.H.
19591105 198603 1
002 Pembina/IVa Kepala Subag. Hukum
8. Anwar Effendi,
SE.
19591111 198003 1
003 Penata Tingkat I,
III/d
Kepala Subag. Program dan
Data
9. H.Dadang Hidayat, SH.
19610908 198711 1
002 Penata Tingkat I,
III/d
Kepala Subag. Teknis Pemilu dan Hipmas
10. Drs. H. Anwar Hidayat, M.Si
19600721 198203 1
001 PembinaI/IVa
Kepala Subag.
Keuangan, Umum dan Logistik
11. Dra. Rita Ermi
Sosiawati 19650509 199403 2
005
Penata Tk. I,
III/d
Bendahara APBN
B.A 076
12. Dra. Nunung Sariningsih
19650115 199403 2 005
Penata Tk. I, III/d
Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
13. Neneng Rianti 19630727 198501 2 004
Penata Muda Tk. I, III/b
Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
14. Aris Krismanto, SE.
19771225 201012 1 002
Penata Muda Tk.1, III/b
Pelaksana PNS
Subag.
Keuangan
Umum dan
Logistik
15. Lisma Nadia Ismatina, S.Sos
19800926 201012 2 002
Penata Muda
Tk.1, III/b
Pelaksana Non
PNS Subag.
Teknis Pemilu
dan Hupmas
16. Inike Kusumadewi SE.
19810724 201012 2 002
Penata Muda
Tk.1, III/b
Pelaksana PNS
Subag.
Keuangan
Umum dan
Logistik
17. Tigor Samuael,
S.Kom 19811203 201012 1
003
Penata Muda
Tk.1, III/b
Pelaksana PNS
Subag. Program
dan Data
18. Yusti Rahayu, 19851106 201012 2 Penata Muda Pelaksana PNS
17
SH. 001 Tk.1, III/b Subag. Hukum
19. Ilah Islahiah,
S.Kom. 19820624 200902 2
007
Penata Muda,
III/a
Pelaksana PNS
Subag. Program
dan Data
20.
Wulan
Rahmafurry, Amd
19830830 200902 2 006
Pengatur Tk.1/ IId
Pelaksana PNS
Subag.
Keuangan
Umum dan
Logistik
21. Rifqi Rahman,
Amd 19851013 201012 1
006
Pengatur Tk.1/
IId
Pelaksana PNS
Subag.
Keuangan
Umum dan
Logistik
22. Hj. Sri Nurhayat 19621117 200604 2 001 Pengatur / IIc
Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
23. Heri Santosa 19700126 200701 1 002 Pengatur / IIc
Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
24. Dede Sopian 19821229 200701 1 002 Pengatur II/c
Pelaksana PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
25. Nurdin Susalit 19680726 200701 1 003 Pengatur II/c
Pelaksana PNS Subag. Hukum
26. Aa Terjana 19620430 198603 1
010
Pengatur Muda
Tk. I, II/b
Pelaksana PNS Subag. Teknis
Pemilu dan Hupmas
27. Suwarna 19691114 200701 1
003 Pengatur II/c Pelaksana PNS Subag. Program
dan Data
28. Asep Sutisna Ismail
19740812 200701 1 004
Pengatur Muda Tk.1/ IIb
Pelaksana PNS Subag. Program dan Data
29. Zarmisna Yanti - Kontrak Kerja
KPU
Pelaksana Non
PNS Subag. Keuangan Umum dan Logistik
30. Helmy Rismansyah A.
- Kontrak Kerja
KPU
Pelaksana Non
PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
31. Slamet Karyanto - Kontrak Kerja
KPU
Pelaksana Non
PNS Subag. Teknis Pemilu
dan Hupmas
32. Kurnia - Kontrak Kerja
KPU
Pelaksana Non
PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
33. Soni Ridwan - Kontrak Kerja
KPU
Pelaksana Non
PNS Subag.
18
Keuangan Umum
dan Logistik
34. Ahmad Safrilah - Kontrak Kerja
KPU
Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
35. Ujang Mulyadi - Kontrak Kerja
KPU
Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
36. Karimin - Kontrak Kerja
KPU
Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
37.
Bambang hermanto,S.Psi.
Kontrak Kerja
KPU
Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
38. Kurnia
Kontrak Kerja
KPU
Pelaksana Non PNS Subag. Keuangan Umum
dan Logistik
3. Keadaaan Jabatan Struktural Sekarang
Jumlah Jenis
Kelamin Pangkat/Golongan Tingkat Pendidikan
Pegawai L P I II III IV SD SLTP SLTA D3 S1 S2 S3
Negeri 14 10 - 9 12 3 - - 8 2 11 3 -
Tenaga Kontrak 9 1 - - - - - - 8 - 2 - -
Jumlah 23 11 - 9 12 3 - - 16 2 13 3 -
19
1.3. SISTEMATIKA
Sistematika
Sistematika penulisan LAKIP Setjen KPU adalah sebagai berikut:
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan
laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini
disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang
dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk
didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif
yang akan diambil.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan
kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan
masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.
LAMPIRAN :
1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015
20
BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS
A. Sasaran RPJMN 2015-2019
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 8 Januari
2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019
.Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, yakni sasaran pembangunan di
bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan
nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara: (1) melanjutkan
konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; (2) membangun
transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;dan (3) penyempurnaan dan
peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional. Adapun arah kebijakan dan
strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih
kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh
dengan strategi: (1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis
termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan
pemilu yang partisipatif; (2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi
melalui sanksi yang lebih keras; (3) Penyelenggaraan
Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (4) Peningkatan
kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (5) Fasilitasi peningkatan peran
parpol; (6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk
keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (7) Penguatan
koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (8)
Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil,masyarakat ekonomi,
dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (9) Pembentukan lembaga
riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat
21
melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan
partisipatif, dan fasilitasi dialog; Memperbaiki perundang-undangan bidang
politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (1) Perubahan UU Pemilu
yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan
pemilu; (2) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik
dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan
partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk
membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (3) Pelaksanaan
pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan
sistem presidensial.
2. membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi
pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang
akan ditempuh melalui strategi antara lain: penguatan kebijakan sistem
pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja
pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan
daerah.
b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan
dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi
yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-
government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem
dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;
penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta
pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan
berbasis TIK.
c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan
akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap
22
penyeleng-garaan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya
ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan
kesadaran masyarakat tentang keter-bukaan informasi publik; publikasi
semua proses peren-canaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke
dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik
dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik;
pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat
diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan
publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan
penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan
sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain
kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan
kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup
evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan,
penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan
penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang
ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata
kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan
kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan
RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi
pelaksanaan RBN.
c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi
antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat
selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan
23
sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis
teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas
penyelenggaran diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif,
dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja
pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara
lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara
konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas
pengawasan pelayanan publik.
B. RENSTRA 2015- 2019
1. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum
Visi Komisi Pemilihan Umum adalah:
Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan
Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL Pernyataan visi
diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk
menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri
serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh
pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional
sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen
penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber
daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi
pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas
nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas
24
sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya
Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi
penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi
terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.
Misi Komisi Pemilihan Umum
Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan
yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka
misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:
1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara
Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,
progesif, dan partisipatifn Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya
untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilih yang berkelanjutan; Memperkuat Kedudukan Organisasi
dalam Ketatanegaraan. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan
memberikan pemahamansecara intensif dan komprehensif khusunya
mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel, serta aksesable.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
- Tujuan Komisi Pemilihan Umum
Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang
hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:
1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas,
dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
25
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan
aksesabel.
- Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum
Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak
dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi
yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya
indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;
indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan
membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat
akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).Berdasarkan sasaran pokok
pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran
strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun
kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran
strategis sebagai berikut :
a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak
pilihnya;
d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan
penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
tepat jumlah dan kualitas.
26
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran
strategis sebagai berikut :
a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
d. Opini BPK atas LHP;
e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran
strategis sebagai berikut :
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.
C. Penetapan Kinerja Tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
A 1 Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan
100%
2 Ketepatan Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran
100%
3
Peningkatan kapasitas pengetahuan / pemahaman para pejabat perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan
100%
4
Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan , gaji dan tunjangan PNS
100%
b 1 Tingkat ketepatan pengelolaan
informasi kebutuhan pemilu 90%
2 Tingkat ketepatan pengadaan
dan distribusi logistik pemilu 100%
27
3 Tingkat ketepatan dalam pelaksanaan pendistribusian logistik pemilu sesuai SOP
95%
4 Tingkat keberhasilan
pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu
77.50%
c 1 Prosentase kesesuaian antara
Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L
77.50%
2 Prosentase Fasilitas
kerjasama KPU Kota Bandung dengan Lembaga Lain
77.50%
3 Prosentase Laporan
Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
77.50%
4 Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU Kota Bandung
100%
5 Frekuensi pemuktahiran data
pemilih di tingkat kelurahan seluruh Indonesia
100%
6 Tersusunnya rencana
penerapan e-Government yang konkrit dan terukur
100%
d
1 Tingkat ketepatan pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian
100%
2 Tingkat pelanggaran disiplin
pegawai yang dikenai sanksi 90%
3 Prosentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM
100%
4 Prosentase CPNS yang
diangkat melalui seleksi umum sesuai kebutuhan KPU
90%
5 Jumlah dokumen nominatif
kepegawain yang termutakhirkan setiap bulan
90%
6 Jumlah rancangan peraturan
KPU tentang kepegawain 90%
e
Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Bandung
1 Prosentase pengadministrasian barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat
90%
2 Prosentase pelaporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu
90%
3 tingkat ketepatan dan tertib
administrasi pelaksanaan 75%
28
evaluasi tindak lanjut
4 tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan
100%
5 Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU
75%
6 Jumlahlaporan Penyelenggaaan / penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU
75%
7 Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik
100%
8 Prosentase pengadaan barang dengan menggunakan e-procurement
100%
9 Prosentase hasil notulensi rapat yang disampaikan dalam waktu 3 hari
100%
10 jumlah kejadian gangguan keamanan dalam di lingkungan KPU
100%
f
Terselenggaranya Laporan Pemeriksaan di lingkungan KPU
1 Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan kepegawaian dari barang milik negara
100%
2 Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
3 Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti
100%
4 Prosentase KPU yang mendapatkan nilai akuntabilitas kerja minimal CC
100%
5 Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
100%
6 Prosentase penganggaran KPU
yang efektif dan efisien. 100%
2
a
1 Jumlah rancangan Peraturan KPU yang disusun berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan
85%
2 Prosentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU
85%
29
3 Tingkat ketepatan waktub dan tertib administrasi pelayanan kepemiluan terhadap Parpol , DPD dan dana kampanye
90%
4 Jenis Publikasi , dokumentasi
dan informasi produk hukum 90%
5 Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada
90%
b 1 Keikutsertaan dalam Bimtek
Pilkada 77.50%
2 Prosentase pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu
77.50%
3 Pembentukan PPID 85%
4 Penataan dan pengisian Anggota DPRD
85%
5 Penataan dapil pasca Pemilu
2014 100%
6 Jumlah data serta dokumen pemilu , pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada
80%
7 Jumlah Pusat pendidikan
pemilih 5
8 Penyampaian informasi dan
publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan Pemilukada
80%
9 Jumlah kegiatan pendidikan
pemilih bagi perempuan 10
10 Jumlah kader parpol
perempuan yang mendapat pendidikan politik
50
11 Prosentase unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan
100%
12 Prosentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan
100%
13 Prosentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pangaduan yang efektif
100%
14 Tersususnnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik
100%
15 Terlaksananya rencana peningkatan kualitas pelayanan publiksesuai batas waktu yang ditetapkan
100%
30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja
Kinerja KPU Kota Bandung Tahun 2015, pada hakikatnya merupakan bagian dari
suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015-2019. Dengan
demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2015 merupakan bagian dari
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan cara ini, maka penilaian
satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh,
TABEL SKALA PENGUKURAN KINERJA Skala nilai (%)
Skala nilai (%)
Rentang Capaian Kategori Capaian
85 – 100 Sangat Berhasil
70 – 84,99 Berhasil
55 – 69,99 Cukup Berhasil
< 54,99 Tidak Berhasil
Sumber : Teknik Pengukuran Pencapaian Kinerja, JFP Bappenas 2008
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1 2 3 4
5
6
1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
A 1
Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan
100% 100% 100%
2
Ketepatan Penyampaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran
100% 100% 100%
3
Peningkatan kapasitas pengetahuan / pemahaman para pejabat perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan
100% 80% 80%
4
Ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan , gaji dan tunjangan PNS
100% 100% 100%
31
b
Terselenggaranya Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu
1
Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan pra sarana pemilu
77.50% 75% 75%
c
1 Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA K/L
77.50%
77.50%
100%
2 Prosentase Fasilitas kerjasama KPU Kota Bandung dengan Lembaga Lain
77.50%
77.50%
100%
3 Prosentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
77.50%
77.50%
100%
d
1 Tingkat ketepatan pengajuan berkas persyaratan administrasi kepegawaian
100% 100% 100%
2 Prosentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM
100% 25% 25%
3 Jumlah dokumen nominatif kepegawain yang termutakhirkan setiap bulan
90% 100% 100%
e
Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Bandung
1
Prosentase pengadministrasian barang milik negara dalam aplikasi SIMAK BMN dengan baik dan akurat
90% 100% 100%
2 Prosentase pelaporan persediaan kotak dan bilik suara berdasarkan stock opname tepat waktu
90% 80% 80%
3 tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
75% 90% 90%
32
4 tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan
100% 100% 100%
5 Jumlah draft pedoman pengelolaan arsip dalam rangka mendukung tertib administrasi kearsipan di lingkungan KPU
75% 70% 70%
6 Jumlahlaporan Penyelenggaaan / penerapan sistem kearsipan elektronik di lingkungan KPU
75% 30% 30%
7 Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi dengan baik
100% 100% 100%
9 Prosentase hasil notulensi rapat yang disampaikan dalam waktu 3 hari
100% 90% 90%
1 Penyelesaian rekomendasi BPK dan BPKP yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
F
Terselenggaranya kegiatan pemeriksaan di lingkungan KPU Kota Bandung
2 Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP 100% 100% 100%
3 Prosentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien.
100% 100% 100%
2
A
1 Prosentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU
85% 100% 85%
2 Jenis Publikasi , dokumentasi dan informasi produk hukum
90% 100% 90%
3 Penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada
90% 100% 90%
33
B 1 Keikutsertaan dalam
Bimtek Pilkada 77.50% 77.50% 100%
2 Prosentase pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka PAW anggota DPR, DPD, DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan akuntabel dan tepat waktu
77.50% 77.50% 100%
3 Pembentukan PPID 85% 85% 100%
4 Jumlah data serta dokumen pemilu , pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada
80%
100%
100%
5 Jumlah Pusat
pendidikan pemilih 5 1 1
6 Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan Pemilukada
80%
100%
100%
7 Prosentase unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan
100% 100% 100%
8 Prosentase unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pangaduan yang efektif
100% 100% 100%
9 Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik
100% 100% 100%
10 Terlaksananya rencana peningkatan kualitas
pelayanan publiksesuai batas waktu yang ditetapkan
100% 100% 100%
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU pada Tahun 2015 sebesar 90 %, yakni
lebih dari 85% skala nilai ordinal tertinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa
KPU Kota Bandung dikategorikan “ Sangat berhasil” dalam menempuh sasaran
strategis Indikator kinerja.
34
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
KPU Kota Bandung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah
ditetapkan pada tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kota Bandung
Tahun 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di
lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandung
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi
keuangan yang transfaran dan akuntabel. Adapun capaian indicator kinerja
sasaran tersebut diatas selama tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Presentase tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di KPU
Kota Bandung dengan nilai rata-rata sebesar 95%, perbandingan dengan tahun
sebelumnya sebagai beriut :
Tahun Target Realisasi
2014 100% 80%
2015 100% 95 %
Dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 15% dari indikator peningkatan
kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, khususnya
35
tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan disbanding tahun sebelumnya, itu
semua disebabkan tingkat pemahaman dan bimbingan teknis yang dilakukan
kepada bagian pengelola keuangan lebih bagus dibanding tahun sebelumnya.
2. Pengelolaan data dokumentasi,pengadaan, distribusi dan
pendistribusian dan Inventarisasi sarana dan prasarana pemilu
Outcame pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada indikator kegiatan pengelolaan data, dokumentasi ,pengadaan,
pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu mengalami
penurunan menjadi 75%, dibanding tahun sebelumnya 80%.
Tahun Target Realisasi
2014 100% 80%
2015 77.50% 75%
dengan demikian ada penurunan realisasi antara tahun 2014 dan 2015
begitu pun target nya di tahun 2014 dan 2015, itu semua disebabkan pada tahun
2015, tidak ada kegiatan Pilkada di kota Bandung, hanya kegiatan yang bersipat
rutin.
36
3. Dokumen Manajemen Perencanaan dan Data
Pencapaian presentase pada Manajemen Perencanaan dan Data pada Tahun 2015
sebesar 100% , meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 80%, mengalami
peningkatan 20%, pada indikator kegiatan ini diantara hanya terjadi satu kali
revisi anggaran pada ditjen perbendaharaan negara Provinsi Jawa Barat.
Tahun Target Realisasi
2014 100% 80%
2015 77.50% 100%
4. Pembinaan Sumber Data Manusia, pelayanan dan administrasi
kepegawaian
37
Presentase pada peningkatan pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan
administrasi kepegawaian pada tahun 2015 sebesar 75 %, ini mengalami
penurunan, sebesar 5 % dibanding tahun sebelumnya 80 % , ini dikarenakan
anggaran yang ada pada tahun 2015, hanya sedikit sekali untuk pembinaan SDM
sehingga tidak semua pegawai bias ikut serta dalam bimbingan teknis lainnya.
Tahun Target Realisasi
2014 100% 80%
2015 96% 75%
5. Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sehari-hari KPU
Kota Bandung
38
Presentasi dukungan operasional perkantoran Pemeliharaan perkantoran pada tahun
anggaran 2015 mencapai 82.5 %. Dimana pada tahun ini telah dilakukan pencatatan
pada Barang Milik Negara, juga telah melakukan kegiatan pengarsipan dokumen,mulai
dari penyelenggaraan Pemilukada, Pileg dan Pilres 2014.
6. Terselenggaranya pemeriksaan di lingkungan KPU Kota Bandung
Pada Kegiatan Review / pemeriksaan dilingkungan KPU Kota Bandung, telah
dllakukan pemeriksaan terkait anggaran Pemilu 2014. dan telah ditindak lanjuti ,
sehingga persentase capaian pada tahun 2015 ini sebesar 100 %.
7. Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan rancangan peraturan KPU, Advokasi
Hukum dan Penyuluhan
Tahun Target Realisasi
2014 100 % 80 %
2015 96,6 % 82.5 %
39
8. Bimbingan teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan
pendidikan Pemilih
Tahun Target Realisasi
2014 100 % 100 %
2015 96,6 % 96,6 %
Tahun Target Realisasi
2014 100 % 80 %
2015 96,6 % 82.5 %
40
3.3. Akuntabilitas keuangan
KPU Kota Bandung mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1781.107.000, tingkat
pencapaian realisasi anggaran Tahun 2015 sebesar 95.41% , atau sebesar Rp.
1.698.607.751 . tingkat capaian tersebut menunjukan upaya sungguh-sungguh, kerja
keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun
2015. Laporan Akuntabilitas KPU Kota Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini :
No Program Pagu Realisasi
1 Program Dukungan
Manajemen dan
pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya KPU
1.726.182.000 1.665.778.151
2 Program penguatan
kelembagaan
Demokrasi dan
Perbaikan Proses
Politik
54.925.000 32.829.600
TOTAL 1.781.107.000 1.698.607.751
Anggaran Tahun 2015, di KPU Kota Bandung tidak ada /tidak terselenggaranya pemilu
,hanya kegiatan-kegiatan rutin , dan masih terdapat efesiensi sebesar Rp.82.499.249
diakibatkan alokasi anggaran yang memang tidak terpakai , karena kegiatan tersebut
tidak ada, seperti Penggantian Antar Waktu (PAW), Diklat SDM, dan anggaran untuk
Tuntutan Ganti Rugi, sehingga anggaran tersebut tidak dapat terserap.
41
Bab IV
PENUTUP
Lakip KPU Kota Bandung Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas Kinerja KPU
dalam menjalankan tugas nya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program
dan kegiatannya, KPU Kota Bandung berpegangan pada tujuan, sasaran dan program
kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN)
Tahun 2015 -2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-2019.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi KPU Kota Bandung Tahun 2015 menyajikan
berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukan oleh KPU Tahun Anggaran
2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indicator kinerja
utama maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.Meskipun demikian keberhasilan
dalam tahun anggaran 2015, tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan dukungan aktif
dari berbagai pihak.
42
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
B. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
C. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG