1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah salah satu aspek yang dapat menjadi investasi besar

untuk meningkatkan perekonomian negara. Dewasa ini sektor pariwisata semakin

berkembang dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap

fenomena ini yaitu revolusi teknologi, globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Kemudahan akses teknologi informasi menyebabkan suatu negara

mengetahui tren yang sedang berkembang di dunia internasional, salah satunya

adalah tren baru dari sektor pariwisata yaitu pariwisata halal. Menurut Mohamed

Battour dan Mohd Nazari Ismail, pariwisata halal adalah objek wisata atau

kegiatan apapun yang diperbolehkan menurut ajaran islam untuk digunakan atau

dilakukan oleh umat Islam dalam industri pariwisata. Definisi ini didasari pada

hukum Islam (syariah) sebagai dasar untuk memberikan produk atau jasa kepada

wisatawan muslim seperti resort halal, restoran halal, halal trips.1

Berdasarkan definisi tersebut diklaim bahwa lokasi kegiatan pariwisata

halal tidak terbatas di negara mayoritas penduduk muslim. Namun, dewasa ini

wisata halal dapat dinikmati di negara-negara dengan mayoritas non-muslim.2

Mengacu pada definisi tersebut, menurut para ahli industri perjalanan pariwisata

halal di negara non-muslim jauh lebih baik daripada negara-negara muslim, hal ini

1 Mohamed Battour & Mohd Nazari Ismail, 2015, Halal Tourism : Concepts, Practises, Challenge

and Future, Elsevier Ltd, Vol. 19. 2 Majang Palupi, Rizqi Wahyu Ramadhon, Nur Arifan, 2017, The Importance of Optimization of

Halal Tourism : A Study of Development of Halal Tourism in Indonesia, diakses dalam

https://www.researchgate.net/publication/320015620_The_Importance_of_Optimization_of_Halal

_Tourism_A_Study_of_development_of_Halal_Tourism_in_Indonesia (9/10/2018, 18:14 WIB)

2

disebabkan karena negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim terlalu

nyaman dengan gagasan sebagai “negara muslim” sehingga kurang

memaksimalkan pengembangan sektor pariwisata halal.3

Karena pengembangan wisata halal tidak hanya dapat dilakukan oleh

negara dengan mayoritas muslim, membuat negara dengan mayoritas non-muslim

mulai melirik dan mengembangkan wisata halal misalnya Korea Selatan dan

Jepang.4

Pengembangan pariwisata halal di Korea Selatan muncul setelah

pemerintah Korea Selatan sukses menciptakan citra negara melalui “Hallyu”.

Fenomena hallyu wave atau korean wave dewasa ini dikenal sebagai fenomena

dimana lagu–lagu dan drama Korea mulai diminati oleh masyarakat khususnya

kalangan muda tidak hanya di Asia, Eropa namun juga Timur Tengah.5

Melihat adanya potensi hallyu yang sedang berkembang, menggerakkan

pemerintah Korea Selatan untuk memikirkan strategi untuk mempertahankan

kesejahteraan masyarakatnya di tengah isu ketegangan Korea Utara, Tiongkok

dan Amerika Serikat. Pariwisata halal adalah salah satu alternatif untuk

mengantisipasi penurunan jumlah wisatawan dari Tiongkok, sejak adanya boikot

yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap Korea Selatan sebagai bentuk

3 Qommarria Rostanti & Nidia Zuraya, 2013, Industri Pariwisata Halal Negara Non Muslim

Lebih Maju, diakses dalam https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-

ekonomi/13/12/08/mxh8pq-industri-pariwisata-halal-negara-non-muslim-lebih-maju (9/10/2018,

22:04 WIB) 4 Koran Sindo, 2018, 10 Negara Wisata Ramah Muslim Yang Paling Diincar, diakses dalam

https://international.sindonews.com/read/1321025/45/10-negara-wisata-ramah-muslim-yang-

paling-diincar-1531362562/8 (9/10/2018, 16:39 WIB) 5 Demeiati Nur Kusumaningrum, Dkk, 2017, Trend Pariwisata Halal Korea Selatan, Seminar

Nasional dan Gelar Produk 2

3

penolakan terhadap penempatan misil anti-balistik AS di Korea Selatan yang

dapat mengganggu kepentingan Tiongkok di Asia Timur.6

Sedangkan pengembangan pariwisata halal di Jepang didasari karena

Jepang ingin menciptakan citra negaranya sebagai negara yang safe and secure

country, Jepang bersifat universal dan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan.

Selain itu, Asia Tenggara menjadi kawasan yang banyak menyumbang wisatawan

muslim. Sehingga, pemerintah Jepang mulai berorientasi untuk memenuhi

kebutuhan wisatawan muslim yang berkunjung ke negaranya.7 Menurut Chief

Executive Officer Crescent Rating & Halal Trip, Fazal Bahardeen, tujuan

pengadopsian pariwisata halal untuk meningkatkan jumlah wisatawan muslim

yang berkunjung ke negara tersebut. Selain itu, demi membuat wisatawan muslim

yang berkunjung merasakan kenyamanan dengan fasilitas seperti negara mereka.8

Bagi negara-negara dengan mayoritas penduduk non-muslim terdapat pro

dan kontra atas pengadopsian pariwisata halal tersebut. Di Korea Selatan,

demonstrasi dilakukan oleh kelompok Kristen konservatif di Stasiun Seoul yang

diikuti oleh sekitar seratus demonstran. Aksi tersebut bertujuan untuk menentang

kebijakan ramah muslim yang diberlakukan oleh pemerintah Korea Selatan demi

meningkatkan jumlah wisatawan. Penolakan ini terjadi karena kelompok tersebut

berpikir bahwa dengan kebijakan ramah muslim tersebut akan meningkatkan

6 Ibid.

7 Carina Megarani, 2016, Kebijakan Pariwisata Halal sebagai Instrumen Strategi Nation Branding

Jepang di Asia Tenggara, Skripsi, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah

Mada 8 Wahyu Adityo Prodjo, 2017, Negara – negara Non-OKI Kian Gencar Tarik Wisatawan Muslim,

diakses dalam https://travel.kompas.com/read/2017/05/03/190700727/negara-negara.non-

oki.kian.gencar.tarik.wisatawan.muslim (9/10/2018, 23:41 WIB)

4

pengaruh Islam yang akan berimbas pada konsekuensi yang harus diterima negara

dalam hal ini adalah peningkatan pertumbuhan terorisme.9

Melihat penolakan yang terjadi di beberapa negara tidak menurunkan

antusias negara non-muslim untuk mengembangkan pariwisata halal. Keseriusan

pengembangan pariwisata halal tersebut tertuang dalam konferensi berskala

internasional yang dinamakan World Halal Tourism Summit (WHTS). Konferensi

tersebut diikuti oleh berbagai negara di dunia sejak tahun 2015.10

World Halal

Tourism Summit (WHTS) merupakan salah satu event pariwisata internasional

yang dikhususkan untuk wisata halal.

Dalam KTT tersebut peserta pameran dan pengunjung ditawarkan

bermacam peluang bisnis pariwisata halal. Kegiatan yang dilaksanakan pada 2015

ini diikuti oleh 202 eksibitor. Beberapa diantaranya adalah perwakilan dari

Indonesia, Bosnia, Kenya, United Arab Emirate, Thailand, Sri Lanka, Maroko,

Yordania, Malaysia, Turki, Oman, Palestina, Kroasia, Iran, Mesir, Tanzania,

United Kingdom, Kanada, Maladewa dan Libanon.11

Beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand

yang tengah mengembangkan pariwisata halal telah mengikuti KTT pariwisata

halal tersebut. Indonesia dan Malaysia yang merupakan negara penduduk

mayoritas muslim yang melihat adanya pasar yang menjanjikan atas pariwisata

9 Jung Min-ho, 2016, Muslim Friendly Policies to Boost Tourism Face Christian Backlash, diakses

dalam http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2016/03/116_200737.html (8/10/2018,

22:37 WIB) 10

Abu Dhabi Convention Bureau, 2015, World Halal Travel Summit & Exhibition 2015, diakses

dalam https://visitabudhabi.ae/DataFolder/Files/Case-Studies/Case-Study-WHTS-2015-1.pdf

(9/10/2018, 23:58 WIB) 11

Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, Nuryah Asri Sjafirah, 2018, Strategi Komunikasi dalam

Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung, Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 6, No. 1

5

halal yang akan meningkatkan pemasukan devisa negara. Selain itu pula, karena

penduduk dengan mayoritas muslim maka akan mudah mengaplikasikan

kebijakan ini.

Dalam konteks Asia Tenggara, menurut data dari Crescentrating yaitu

suatu lembaga pengamat industri wisata halal yang berbasis di Singapura. Pada

tahun 2017, Singapura menjadi negara non-OKI dengan destinasi pariwisata halal

terbaik yang kemudian diikuti oleh Thailand.12

Proses penilaian destinasi terbaik

oleh Global Muslim Tourism Index (GMTI) dari Crescentrating didasari oleh

empat kriteria utama yaitu akses, komunikasi, lingkungan dan layanan.

Berdasarkan empat kriteria tersebut, menurut Chief Executive Officer

Crescent Rating & Halal Trip, Fazal Bahardeen, akses menuju Singapura cukup

mudah karena telah banyak akses penerbangan ke Singapura. Selain itu,

Singapura memiliki 3000 outlet tempat makan bersertifikat halal, terdapat 70

masjid yang tersebar di seluruh bagian Singapura, memiliki wisata terkenal seperti

Universal Studios. Tak sampai disitu, Singapura juga menerapkan kebijakan

bebas visa pada 189 negara.13

Terlepas dari Singapura sebagai negara dengan destinasi terbaik bagi

wisatawan muslim, Thailand yang juga merupakan negara dengan mayoritas non-

muslim menempati posisi kedua sebagai destinasi wisata halal terbaik setelah

Singapura. Seperti Singapura kemudahan akses dengan adanya penerbangan

12

Wahyu Adityo Prodjo, 2017, Mengapa Singapura Jadi Destinasi Utama Turis Muslim Dunia ?,

diakses dalam

https://travel.kompas.com/read/2017/05/03/201000327/mengapa.singapura.jadi.destinasi.utama.tur

is.muslim.dunia. (23/04/ 2018, 14:14 WIB) 13

Henley & Partner Passport Index, 2018, Global Ranking, diakses dalam

https://www.henleypassportindex.com/passport-index (10/10/2018, 00:47 WIB)

6

langsung dan kuliner yang dikenal di seluruh dunia dianggap sebagai alasan

Thailand mendapatkan posisi kedua tersebut.14

Jika Singapura memiliki Universal Studios sebagai salah satu daya tarik

wisatawan untuk berkunjung ke negaranya, Thailand memiliki wisata yang

dianggap cukup aneh. Wisata tersebut adalah wisata „layanan konsuler‟, beberapa

tempat yang terkenal menyediakan wisata tersebut yaitu di kawasan Patpong dan

Pattaya. 15

Seperti tidak bisa dipisahkan, dewasa ini Thailand dikenal sebagai

salah satu negara dengan surga wisata „layanan konsuler‟ di dunia.16

Pada 2013, Departemen Pariwisata Thailand mencatat terdapat 26,74 juta

wisatawan berkunjung ke Thailand. Wisatawan tersebut mencakup 907.868 dari

Australia, 906.312 dari Inggris dan 826. 350 dari Amerika Serikat. Berdasarkan

jumlah tersebut, sekitar 60% wisatawan adalah laki-laki dan 70% diantaranya

dianggap oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Thailand datang secara eksplisit

untuk menikmati layanan tersebut.17

Pemerintah Thailand mengakui bahwa sektor pariwisata adalah sektor

utama penyumbang devisa negara.18

Pada tahun 2013, jumlah pendapatan devisa

14

Wahyu Adityo Prodjo, 2016, Ini Alasan Pariwisata Bangkok Lebih Unggul dari Bali, diakses

dalam

https://travel.kompas.com/read/2016/02/05/170500327/Ini.Alasan.Pariwisata.Bangkok.Lebih.Ung

gul.daripada.Bali (10/10/2018, 1:09 WIB) 15

Fabian Januarius Kuwado, 2014, Pengalaman Wisata Nyeleneh Ala Bangkok, diakses dalam

https://travel.kompas.com/read/2014/04/10/1812456/Pengalaman.Wisata.Nyeleneh.ala.Bangkok

(10/10/2018, 22:37 WIB) 16

Moammar Emka, 2015, Jakarta Undercover 4 in 1, Jakarta : GagasMedia, Hal. 4 17

Lisa Lines, 2015, Prostitution in Thailand : Representations in Fiction and Narrative Non-

Fiction, Journal of International Women‟s Studies, Vol. 16, Issue 3, Article 7, Bridgewater State

University 18

Ibid.

7

Thailand yaitu US$ 39 miliar.19

Ditengah potensi wisatawan yang berkunjung ke

Thailand untuk menikmati „layanan konsuler‟, pada 2014 pemerintah Thailand

melalui The Tourism Authority of Thailand mulai mempromosikan masjid-masjid

yang berdiri di Bangkok. Salah satunya adalah masjid Jawa, yang menjadi salah

satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Thailand.20

Ketika pemerintah Thailand mulai mempromosikan masjid-masjid yang

berdiri di Bangkok, disisi lain pemerintah Thailand memiliki hubungan yang

kurang baik dengan muslim yang menjadi minoritas di Negeri Gajah Putih

tersebut. Jumlah penduduk muslim Thailand pada tahun 2018 mencapai 4,9% dan

mayoritas berada di Thailand Selatan.21

Rekaman jejak hubungan yang kurang

baik tersebut terlihat dari adanya kerusuhan yang terjadi salah satunya adalah pada

tahun 2013. Kerusuhan yang terjadi disebabkan oleh kelompok gerilyawan yang

diduga berasal dari tiga provinsi di Thailand Selatan yaitu Pattani, Yala dan

Narathiwat yang telah beroperasi selama bertahun-tahun menentang pemerintah

pusat dan menuntut kemerdekaan.22

Penelitian ini menjadi menarik mengingat pemerintah Thailand melalui

wisata konsuler telah menerima pemasukan negara yang cukup banyak. Namun,

beralih dengan mempromosikan pariwisata halal yang pada dasarnya sangat erat

19

Muhammad Ridha Iswardhana, 2015, Strategi Thailand Dalam Recovery Pariwisata Terhadap

Peningkatan International Tourist Arrivals (ITA) Pasca Kerusuhan Politik Tahun 2010-2013,

Skripsi, Yogyakarta : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, Hal. 3 20

Trevel.kompas, 2014, Thailand Promosikan Pariwisata Muslim, diakses dalam

https://travel.kompas.com/read/2014/04/06/1317418/Thailand.Promosikan.Pariwisata.Muslim

(11/10/2018, 22:49 WIB) 21

Livepopulation, 2018, Population of Thailand (2018), diakses dalam

https://www.livepopulation.com/country/thailand.html (14/10/2018, 22:44 WIB) 22

Ana Lehmann, 2013, Konflik Berdarah di Thailand Selatan, diakses dalam

https://www.dw.com/id/konflik-berdarah-di-thailand-selatan/a-16525816 (11/10/2018, 23:09

WIB)

8

dengan muslim. Padahal, hubungan pemerintah Thailand dan beberapa wilayah di

Thailand Selatan yang merupakan wilayah dengan penduduk mayoritas muslim

tersebut memiliki rekam jejak yang kurang baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis menarik

kesimpulan untuk menarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana pengaruh faktor

eksternal dan faktor internal terhadap pengadopsian kebijakan pariwisata halal

di Thailand?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah

sehingga diadopsinya kebijakan pariwisata halal, apakah yang menjadi tujuan

pengadopsian kebijakan pariwisata halal, serta apakah yang melatarbelakangi atau

yang menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan pariwisata halal oleh pemerintah

Thailand.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan

sumbangan bagi ilmu pengetahuan terkait konsep yang digunakan dalam suatu

penelitian, serta secara khusus untuk menambah kajian tentang mata kuliah Teori

dan Analisa Politik Luar Negeri yang didalamnya membahas tentang proses

9

pengambilan kebijakan luar negeri yang diturunkan dalam skala khusus

menggunakan teori Model Adaptif Politik Luar Negeri untuk mengkaji alasan

pengadopsian kebijakan luar negeri Thailand terkait kebijakan pariwisata halal.

Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi

pembaca tentang pariwisata halal yang menjadi tren baru dalam pariwisata dunia,

mulai dari pengertian, proses hingga pada alasan suatu negara mengadopsi

kebijakan pariwisata halal. Selain itu, diharapkan penelitian mampu menjelaskan

kepada pembaca terkait penggunaan teori dan kajian Hubungan Internasional yang

berkaitan dengan Model Adaptif Politik Luar Negeri yang digunakan oleh negara

untuk menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan khususnya pariwisata

halal yang secara khusus dibahas dalam penelitian adalah Thailand.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan secara praktis dapat menambah wawasan,

informasi, gagasan bagi penulis maupun pembaca dalam memahami dan mengkaji

alasan pemerintah Thailand meningkatkan kunjungan wisatawan melalui

kebijakan pariwisata halal diharapkan menjadi sumber referensi bagi negara-

negara dengan mayoritas non-muslim yang ingin mengembangkan pariwisata

halal.

1.4 Penelitian Terdahulu

Demi menunjang penelitian ini peneliti merangkum beberapa penelitian

yang memiliki kesamaan fenomena dengan apa yang diteliti, peneliti

mengkategorikan penelitian tersebut dalam beberapa kategori diantaranya:

10

penelitian tentang kebijakan pariwisata halal Thailand, kebijakan pariwisata halal

di negara lain dan kebijakan luar negeri Thailand tentang pariwisata.

Penelitian pertama dari kategori kebijakan pariwisata halal Thailand ditulis

oleh Dawud Kusuma Dwijayadi di dalam tulisannya yang berjudul “Business

As Usual atau Business for Political Purpose? Motif Pengembangan Pariwisata

Halal di Thailand”, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengembangan

pariwisata halal Thailand tidak hanya dilatarbelakangi oleh motif ekonomi tetapi

juga motif non-ekonomi. Tujuan motif ekonomi untuk meningkatkan kunjungan

wisatawan, sedangkan motif non-ekonomi yaitu membangun masyarakat yang

inklusif, mencegah konflik agama dan etnis dan berkontribusi pada pilar ketiga

dari cetak biru integrasi ASEAN.23

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian dari penulis terkait

dengan tujuan pengembangan pariwisata halal di Thailand. Perbedaan terletak

pada cara menggambarkan fenomena yang terjadi, dimana peneliti hanya

mendeskripsikan tujuan dari pengembangan pariwisata halal di Thailand dengan

konsep diferensiasi, ekspansi pasar, masyarakat inklusif dan perdamaian.

Sedangkan penulis menggunakan metode analisa dengan teori Model Adaptif

Politik Luar Negeri.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang ditulis oleh Piangpis Sriprasert,

Oraphan Chainin dan Hamzah Abd Rahman di dalam tulisannya yang

berjudul “Understanding Behavior and Need of Halal Tourism in Andaman

Gulf of Thailand : A Case of Asian Muslim”. Penelitian ini membahas perilaku

23

DK Dwiijayadi, 2017, Business As Usual atau Business for Political Purpose? Motif

Pengembangan Pariwisata Halal di Thailand, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas

Airlangga

11

dan kebutuhan wisatawan muslim yang difokuskan pada wisatawan muslim Asia

terkait pariwisata halal khususnya di Andaman Gulf Thailand.24

Menurut data

yang ditulis perilaku wisatawan muslim Asia yang berkunjung ke Andaman dari

segi penginapan, lebih nyaman untuk menginap di hotel baru diikuti oleh resort,

homestay, guest house.

Sedangkan dari segi kuliner wisatawan muslim Asia makanan tradisional

Thailand menjadi terfavorit. Berjalan-jalan keliling kota adalah aktivitas yang

disukai oleh wisatawan muslim Asia. Sehingga otoritas wisata terkait harus

menjaga kebersihan serta memberi papan penunjuk jalan serta penerangan yang

memadai. Sedangkan untuk kebutuhan wisatawan dibagi dalam tiga kategori yaitu

hotel, restoran dan area publik.

Wisatawan menyatakan bahwa kebutuhan utama mereka ketika mencari

hotel adalah pada penempatan stiker kiblat atau arah kiblat yang merujuk ke arah

kota Mekkah. Selain itu, pada ketersediaan makanan halal, penyediaan Al-qur‟an,

serta terdapat jadwal shalat di kamar hotel. Pada area publik, kebutuhan

wisatawan juga menjadi perhatian antara lain ketersediaan masjid, pengeras suara

adzan, serta ketersediaan kamar ibadah di beberapa lokasi seperti tempat wisata,

bandara dan tempat umum lainnya.25

Penelitian ini menjelaskan bagaimana perilaku dan kebutuhan dari

wisatawan muslim yang berkunjung ke Thailand melalui kuisioner yang

dibagikan kepada wisatawan muslim. Penelitian ini menjadi referensi bagi penulis

24

Piangpis Sriprasert Oraphan Chainin and Hamzah Abd Rahman, 2014, Understanding Behavior

and Need of Halal Tourism in Andaman Gulf of Thailand : A Case of Asian Muslim, Journal of

Advanced Management Science, Vol. 2, No. 3 25

Ibid.

12

untuk melihat bagaimana perkembangan pariwisata halal melalui kebutuhan dan

perilaku dari wisatawan muslim yang berkunjung khususnya di Thailand Selatan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah

pada upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk memenuhi

kebutuhan wisatawan muslim dimana hal tersebut tidak dijelaskan oleh peneliti.

Penelitian ketiga merupakan tulisan dari Oraphan Chanin, Piangpis

Sriprasert, Hamzah Abd Rahman dan Mohd Sobdi Don dalam tulisannya

berjudul “Guidelines on Halal Tourism Management in the Andaman Sea

Coast of Thailand” penelitian ini membahas cara pengelolaan pariwisata halal di

tempat wisata seperti pesisir Andaman.26

Dalam penelitian tersebut dijelaskan

bahwa untuk mengelola wisata di Andaman peneliti menemukan beberapa fakta

bahwa: 1) wisatawan negara muslim tertarik untuk mengeksplor pantai dan pulau.

2) Mengenai fasilitas wisatawan muslim berharap ruang shalat disediakan

khususnya bagi wisatawan muslim perempuan. 3) Untuk transportasi, wisatawan

muslim berharap agar pihak yang berwenang menyediakan bus umum reguler

yang nyaman dengan tarif yang masuk akal. 4) Untuk keamanan, wisatawan

muslim berharap agar petugas atau penjaga keamanan juga berjaga di malam hari

sehingga bagi perempuan terutama yang membawa anak dapat berjalan-jalan

dengan aman. 5) Untuk fasilitas, hanya terdapat pariwisata yang hanya dapat

dilakukan di dalam air. 6) Untuk persyaratan makan dan minum, agar restoran

halal disediakan di tempat wisata dengan logo halal yang telah bersertifikat.27

26

Oraphan Chanin, Piangpis Sriprasert, dkk, 2015, Guidelines on Halal Tourism Management in

the Andaman Sea Coast of Thailand, Journal of Economics, Business and Management, Vol. 3, No.

8. 27

Ibid.

13

Penelitian yang berfokus pada bagaimana pengelolaan pariwisata halal di

Andaman ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis terkait dengan

bagaimana pengembangan pariwisata halal di Andaman yang berada di selatan

Thailand. Dalam penelitian ini, peneliti fokus menjabarkan bagaimana hasil data

kuisionernya dapat menjadi referensi bagi pemerintah setempat untuk mengelola

pariwisata halal. Sedangkan penulis meneliti alasan pemerintah Thailand

mengembangkan kebijakan tersebut.

Penelitian keempat merupakan tulisan dari Sureerat Chookaew,

Oraphan Chanin, Jirapa Charatarawat, Pingpis Sriprasert, dan Sudarat

Nimpaya dalam tulisannya “Increasing Halal Tourism Potential at Andaman

Gulf in Thailand For Muslim Country”. Beberapa rencana pemasaran yang

dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi pariwisata halal antara lain: 1)

Memberikan semua informasi kepada para wisatawan terkait dengan potensi

wisata di Andaman, Thailand melalui internet. 2) Kesan utama bagi para

wisatawan menjadi salah satu yang dapat meningkatkan word of mouth. 3)

Penting untuk menyediakan ukuran konservasi pantai yang bertujuan untuk

menjaga pantai agar tetap bersih dan indah. 4) Mendukung semua restoran untuk

mendapatkan standar sertifikasi halal dan menerapkannya sehingga dapat

meningkatkan jumlah restoran halal. 5) Kamar hotel harus memiliki tanda arah

kiblat karena sangat diperlukan bagi turis dari negara-negara muslim. 6) Bisnis

14

layanan spa harus memisahkan layanan kamar antara laki-laki dan perempuan. 7)

Harus ada tanda arah ke masjid dalam bahasa Inggris dan Arab. 28

Seperti beberapa penelitian sebelumnya peneliti menggunakan metode

kuisioner dalam memahami bagimana meningkatkan potensi pariwisata halal di

Andaman agar bisa memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Penelitian ini

memiliki relevansi dengan tulisan penulis terkait dengan bagaimana

pengembangan pariwisata halal yang ada di selatan Thailand, terkait dengan

potensi meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Thailand. Jika

peneliti fokus pada meningkatkan potensi pariwisata halal, sedangkan penulis

fokus pada alasan pemerintah mengembangkan potensi tersebut.

Penelitian kelima merupakan tulisan dari Shirzad Mansouri dalam

tulisannya berjudul “Role of Halal Tourism Ideology in Destination

Competitiveness : A Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand” mengenai

bagaimana peran ideologi pariwisata halal sebagai pedoman wisatawan muslim

untuk memilih hotel di Bangkok, Thailand. Peneliti melihat dalam memilih hotel

di Bangkok, hal terpenting yang utama untuk diperhatikan bagi wisatawan muslim

adalah fasilitas hotel tersebut seperti lantai, spa, tempat gym, kamar tamu serta

fungsi beberapa ruang harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu

tempat tidur dan toilet tidak boleh ditempatkan ke arah Mekkah.

Para wisatawan muslim yang berkunjung ke Bangkok untuk berbagai

tujuan menerapkan prinsip sharia-compliant demi mendapatkan kenyamanan dan

merasa lebih aman untuk menginap di hotel yang akan mereka tempati. Selain itu,

28

Sureerat Chookaew, Oraphan Chanin, dkk, 2015, Increasing Halal Tourism Potential at

Andaman Gulf in Thailand For Muslim Country, Journal of Economics, Business and

Management, Vol. 3, No. 7

15

banyaknya wisatawan dari Timur Tengah yang terbiasa akan prinsip pariwisata

halal menjadi payung utama dalam memilih hotel yang friendly bagi mereka

terlebih bagi wisatawan yang membawa serta anak-anak mereka. 29

Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan pentingnya prinsip sharia-

compliant dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Penelitian ini memiliki

relevansi dengan penelitian penulis terkait pariwisata halal di Thailand.

Perbedaannya adalah pada fokus penelitian, jika peneliti fokus pada peran

ideologi pariwisata halal dengan fokus pemilihan hotel di Bangkok oleh

wisatawan muslim, penulis fokus pada alasan pemerintah Thailand

mengembangkan pariwisata halal.

Penelitian keenam merupakan tulisan dari Piyachat Puangniyom,

Nantawan Swangcheng, and Tosaporn Mahamud dalam tulisannya berjudul

“Halal Tourism Strategy to Promote Sustainable Cultural Tourism in

Thailand”. Menurut penelitian tersebut faktor-faktor yang perlu diperhatikan

dalam mempromosikan pariwisata halal yaitu 1) motivasi, dimana penyediaan

pariwisata halal ini sejalan dengan apa yang di kebutuhan wisatawan dan tidak

bertentangan dengan ajaran agama. 2) Memperhatikan penyediaan tempat wisata

yang menganut prinsip Islam seperti penyediaan fasilitas masjid atau tempat

ibadah, pengumuman waktu sholat dan arah kiblat. 3) Evaluasi pasca-layanan

dimulai dari review wisatawan berupa nilai persepsi, kepuasan dan sikap dalam

melayani.

29

Shirzad Mansouri, 2014, Role of Halal Tourism Ideology in Destination Competitiveness : A

Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand, International Conference on Law, Education and

Humanities (ICLEH‟14) Jan. 30-31, Pattaya Thailand

16

Peneliti juga memberikan saran manajemen mutu pelayanan dalam

promosi industri pariwisata dengan pemenuhan kebutuhan wisatawan yang sesuai

dengan prinsip Islam. Seperti memperhatikan hotel dimana harus ada menu

makanan halal, penyediaan pengumuman waktu shalat dan doa selama

penerbangan, persiapan Al-qur‟an. Memanfaatkan media informasi untuk

menunjukan bagaimana pariwisata halal yang ada di negara tersebut.30

Penelitian tentang bagaimana strategi pariwisata halal yang dijadikan

sebagai bentuk promosi untuk menjadikan budaya pariwisata yang menjanjikan

bagi Thailand ini, memiliki tema yang sama dengan penulis yaitu tentang

pariwisata halal, perbedaannya adalah peneliti memfokuskan penelitian pada

penggunaan pariwisata halal untuk meningkatkan wisatawan yang berkunjung ke

Thailand, sedangkan penulis fokus pada alasan pemerintah mengadopsi kebijakan

tersebut.

Penelitian ketujuh merupakan penelitian dari Nugrah Novita Nurarbani

dalam penelitiannya berjudul “Upaya Thailand Menggunakan Halal Food

Sebagai Soft Power Negara”. Dalam penelitian yang menggunakan metode

deskriptif-kualitatif dan konsep soft power tersebut, peneliti menemukan bahwa

halal food digunakan oleh Thailand sebagai alternatif baru dalam meningkatkan

industri pariwisata, bahkan meningkatkan nilai ekspor ke berbagai negara muslim.

Makanan halal tidak hanya bertujuan untuk mengutamakan wisatawan

muslim. Namun, juga bertujuan memberikan dan melayani semua wisatawan

dengan hidangan yang memiliki standarisasi terhadap keamanan makanan. Selain

30

Piyachat Puangniyom, Nantawan Swangcheng, and Tasaporn Mahamud , 2017, Halal Tourism

Strategy to Promote Sustainable Cultural Tourism in Thailand, Cebu International Conference on

Studies in Arts, Social Sciences and Humanities (SASSH-17)

17

itu, kepentingan nasional Thailand dalam halal food ini adalah untuk memperluas

pasar khususnya di negara–negara muslim serta menjalin kerjasama bilateral.

Thailand yang juga bergabung sebagai negara pengamat dalam Organisasi

Kerjasama Islam (OKI) sejak tahun 1998, bertujuan melancarkan kepentingan

ekonomi negaranya. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Thailand

berkomitmen penuh terhadap keseriusannya menjadi negara yang memiliki

kapasitas dalam menghasilkan berbagai produk halal nomor satu di ASEAN

bahkan di dunia.31

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan halal food sebagai soft power

Thailand. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini memiliki persamaan dengan

penelitian penulis tentang alasan pengembangan pariwisata halal, dimana halal

food merupakan salah satu instrumen kebijakan pariwisata halal yang

dikembangkan oleh pemerintah Thailand. Perbedaan dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis adalah peneliti menspesifikasikan pada salah satu

instrumen kebijakan pariwisata halal, sedangkan penulis mespesifikasikan pada

sudut pandang pemerintah dalam mengembangkan kebijakan tersebut.

Penelitian kedelapan merupakan penelitian dari Havidz Ageng Prakoso

dalam penelitiannya yang berjudul “Incentive Pariwisata Indonesia Dalam

Integrasi Pariwisata ASEAN Melalui ASEAN Tourism Forum (ATF)”. Dalam

penelitian yang menggunakan teori Efektivitas Rezim Internasional, teori

Compliance dan konsep Logic of Consequences. Melalui penelitian ini, ditemukan

31

Nugrah Novita Nurarbani, Upaya Thailand Menggunakan Halal Food Sebagai Soft Power

Negara, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

18

bahwa dengan ASEAN Tourism Forum (ATF) yaitu sebagai rezim internasional

yang dapat meningkatkan potensi pariwisata negara-negara ASEAN.

Melihat dari kacamata teori Compliance, potensi pariwisata yang dimiliki

oleh Indonesia seperti wisata alam, wisata sejarah hingga wisata budaya, dengan

mematuhi aturan dari ATF dapat terpublikasi secara lebih luas. Selain itu, bagi

Indonesia ATF mempunyai arti strategis dalam pengembangan sektor pariwisata

Indonesia.

Arti strategis tersebut adalah pertama, ATF sebagai media pemulihan citra

pariwisata nasional, alat promosi pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya

alam. Terkait dengan pemulihan citra pariwisata nasional yang maksud adalah

Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan pengembangan terorisme yang

tinggi. Kedua, ATF sebagai wadah untuk menunjukan bahwa pariwisata mampu

memajukan perekonomian domestik. Disisi lain, ATF mampu memberikan

keuntungan sosial dan ekonomi bagi bangsa indonesia. Antara lain terbukanya

lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi

pariwisata yang berimbas pada kurangnya tingkat kemiskinan.

Sedangkan berdasarkan konsep Logic of Consequences yang melihat

untung dan rugi menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia untuk patuh

terhadap aturan ATF. Berdasarkan tindakan dari pemerintah Indonesia peneliti

menemukan bahwa dengan mengikuti kesepakatan dalam wujud kepatuhan. Maka,

menyerahkan sedikit kedaulatan melalui visa bersama intra negara ASEAN

menjadikan pendorong bagi Indonesia untuk memudahkan arus lalu-lintas

wisatawan yang berujung pada meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung

19

ke Indonesia.32

Fokus penelitian ini pada pengembangan pariwisata di Indonesia

melalui beberapa strategi negara seperti ikut terlibat dalam ASEAN Tourism

Forum. Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis bagaimana

strategi suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya melalui berbagai

kesempatan. Perbedaannya adalah penelitian ini memfokuskan pada suatu rezim

pariwisata dalam ATF dengan berbagai aturan yang berlaku yang harus diikuti

oleh suatu negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, sedangkan penelitian

dari penulis fokus pada bagaimana suatu fenomena atau trend pariwisata halal

dapat dijadikan suatu peluang bagi pemerintah Thailand untuk mencapai

kepentingan nasionalnya.

Penelitian kesembilan merupakan penelitian dari Kurniawan Gilang

Widagdyo dalam tulisannya berjudul “Analisis Pasar Pariwisata Halal

Indonesia”. peneliti memfokuskan penelitian pada bagaimana potensi pariwisata

halal di Indonesia dengan fokus penelitian pada wisatawan asal Timur Tengah.

Hasilnya adalah wisatawan asal Timur Tengah merasa nyaman bila berkunjung ke

Indonesia dimana 90% penduduknya adalah Muslim.

Oleh karena itu hampir di setiap wilayah memiliki tempat ibadah serta

banyak terdapat hotel yang memiliki fasilitas tempat shalat dengan makanan yang

terjamin higienitas dan kehalalannya. Selain itu, karena promosi harga dan paket

liburan oleh perusahaan penerbangan serta pemulihan ekonomi yang kuat

menjadikan faktor utama yang mempengaruhi tingginya jumlah wisatawan dari

32

Havidz Ageng Prakoso, 2013, Incentive Pariwisata Indonesia Dalam Integrasi Pariwisata

ASEAN Melalui ASEAN Tourism Forum (ATF), Tesis, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas

Gadjah Mada

20

Timur Tengah.33

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian oleh

penulis terkait dengan pariwisata halal dimana peneliti menganalisa pariwisata

halal yang dikhususkan di Indonesia dengan kunjungan dispesifikasikan pada

wisatawan dari Timur Tengah. Sedangkan penulis memfokuskan pada

menganalisa pariwisata halal dengan fokus negara Thailand.

Penelitian kesepuluh merupakan penelitian dari Carina Megarani dalam

tulisannya berjudul “Kebijakan Pariwisata Halal sebagai Instrumen Strategi

Nation Branding Jepang di Asia Tenggara”. Penelitian ini menemukan bahwa

upaya Jepang dalam mengeluarkan kebijakan pariwisata halal disebabkan agar

Jepang dikenal sebagai safe and secure country, dalam hal ini adalah negara yang

aman bagi semua wisatawan khususnya untuk wisatawan muslim.

Tujuan Jepang mengeluarkan kebijakan pariwisata halal adalah demi

memperkuat kepentingan ekonomi dan politik di Asia Tenggara, selanjutnya

Jepang telah memberlakukan pembebasan visa bagi Malaysia dan Thailand serta

telah menambah ruang ibadah bagi umat muslim di Bandara Narita serta

mengintruksi pihak bandara untuk tidak menyajikan makanan yang mengandung

daging babi.34

Dengan fokus penelitian yang sama-sama ditujukan pada pariwisata

halal menjadikan penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang

dilakukan oleh penulis. Namun, penulis memfokuskan pengembangan kebijakan

pariwisata halal yang dilakukan oleh pemerintah Thailand, sedangkan penelitian

ini difokuskan pada pemerintah Jepang.

33

Kurniawan Gilang Widagdyo, 2015, Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia, The Journal of

Tauhidinomics Vol. 1, No. 1 : 73-80 34

Carina Megarani, Loc. Cit.

21

Penelitian kesebelas merupakan merupakan penelitian dari Demeiati Nur

Kusumaningrum, Aulia Mawaddah Fairuz, Erima Puspita Putri, Erdina

Putri Amalia dalam tulisannya berjudul “Trend Pariwisata Halal Korea

Selatan”. Penelitian ini menjelaskan pemerintah Korea Selatan yang menerapkan

kebijakan pariwisata halal di tengah protes kalangan gereja. Tujuan penerapan

kebijakan pariwisata halal karena beberapa faktor.

Pertama, untuk mempertahankannya kesejahteraan masyarakat di tengah

isu ketegangan Korea Utara, Tiongkok dan Amerika Serikat. Pemerintah Korea

Selatan harus mencari alternatif untuk mengantisipasi penurunan jumlah

wisatawan dari Tiongkok. Faktor kedua adalah untuk memperkuat kerjasama

dengan mitra perdagangan non-tradisional untuk mengimbangi ketergantungan

ekonomi terhadap negara-negara besar seperti Tiongkok dan AS.

Dan yang terakhir adalah dengan kebijakan ini diharapkan Korea Selatan

dapat melindungi masyarakat dan keamanan nasional dari terorisme.35

Penelitian

ini memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait

pariwisata halal, dengan berbagai problematik yang terjadi di Korea Selatan.

Sedangkan penelitian oleh penulis difokuskan pada bagaimana trend pariwisata

halal yang mulai di kembangkan oleh pemerintah Thailand sebagai problem

solving negaranya.

Penelitian keduabelas yaitu penelitian dari Dwi Putri Fajryani dalam

tulisannya berjudul “Kebijakan Pemerintah Thailand berpartisipasi di ASEAN

Tourism Forum (ATF) dalam Meningkatkan Industri Pariwisata tahun 2011-

35

Demeiati Nur Kusumaningrum , Loc. Cit

22

2015”. Peneliti menggunakan teori pengambilan keputusan luar negeri. Menurut

Richard Snyder, proses pembuatan keputusan luar negeri yaitu untuk mengetahui

keputusan tersebut dapat mempengaruhi hasil atau tidak.

Hasilnya penelitiannya yaitu Thailand mengusulkan adanya ASEAN

Single Visa yang kemudian disetujui pada ASEAN Tourism Forum 2011 di

Phnom Penh, Kamboja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas

kawasan intra-ASEAN bahkan secara luas dapat meningkatkan kedatangan

wisatawan.36

Dalam penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kebijakan

pemerintah Thailand untuk berpartisipasi dalam ATF dalam meningkatkan

industri pariwisata memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu bagaimana

kebijakan pemerintah Thailand untuk meningkatkan industri pariwisata dengan

titik perbedaan yaitu peneliti membahas kebijakan untuk meningkatan pariwisata

secara umum sedangkan penulis menspesifikkan pada pariwisata halal.

Dan yang terakhir adalah penelitian dari penulis sendiri yaitu “Alasan

Pemerintah Thailand Mengadopsi Kebijakan Pariwisata Halal” dengan metode

eksplanatif-kualitatif menggunakan teori model adaptif politik luar negeri dari

James N. Rosenau. Mengaplikasikannya dengan teori model adaptif politik luar

negeri oleh James N. Rosenau, bahwa pengambilan kebijakan luar negeri didasari

oleh adanya tuntutan eksternal dan tekanan internal serta perubahan

kepemimpinan dari suatu negara.

Penulis menemukan bahwa alasan pemerintah Thailand didasari oleh

tuntutan eksternal yaitu berasal dari adanya pandangan negatif dimana Thailand

36

Dwi Putri Fajryani, 2015, Kebijakan Pemerintah Thailand Berpartisipasi di ASEAN Tourism

Forum (ATF) Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Tahun 2011-2015, Universitas Riau

23

dikenal sebagai negara dengan „layanan konsuler‟. Selain itu, meningkatnya

wisatawan muslim yang berkunjung ke Thailand, menjadikan kebijakan

pariwisata halal sebagai cara untuk menggeser citra negara sebagai negara wisata

“layanan konsuler” serta menjadi cara untuk memenuhi kebetuhan wisatawan

muslim yang berkunjung ke Thailand. Sedangkan tekanan internal yang berasal

dari adanya gangguan stabilitas politik atau tindakan separatis yang terjadi di

Thailand Selatan, kelompok separatis menuntut agar mendapatkan kemerdekaan

dari pemerintah Thailand.

Selain itu, adanya sisi leadership atau aspek kepemimpinan yaitu

perubahan kepemimpinan dari perdana menteri Yingluck Shinawatra menjadi Gen

Prayuth Chan-o-cha. Perubahan kepemimpinan Gen Prayuth Chan-o-cha

membawa ide baru untuk mengatasi tekanan internal di Thailand Selatan dengan

pendekatan yang lebih “soft” yaitu melalui pariwisata halal. Prayuth Chan-o-cha

kemudian menyeimbangkan tuntutan eksternal serta tekanan internal dengan

memanfaatkan trend pariwisata halal yang mulai banyak diadopsi oleh negara–

negara dengan mayoritas penduduk non-muslim.

Perubahan kepemimpinan dari Perdana Menteri Yingluck Shinawatra

menjadi Gen Prayuth Chan-o-cha terjadi pada tahun 2014. Pada 2014 pemerintah

Thailand mulai gencar mempromosikan masjid-masjid yang berdiri di Bangkok,

tak hanya itu pada tahun 2014 pula telah diadakan konferensi pertama yang

24

dirancang untuk membantu meningkatkan standar produk dan jasa Thailand guna

memenuhi kebutuhan pasar Islam yang berkembang pesat.37

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penulis adalah penelitian

terdahulu memfokuskan pada bagaimana pengembangan pariwisata halal dengan

memahami kebutuhan dari wisatawan muslim, bagaimana pengembangan

pariwisata halal di beberapa negara serta bagaimana kebijakan pemerintah negara

lain terkait pariwisata. Sedangkan penulis memfokuskan pada apakah yang

menjadi alasan pengadopsian kebijakan pariwisata halal oleh pemerintah Thailand

padahal pengembangan pariwisata sebelum pariwisata halal cukup menambah

pemasukan negara.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No. Nama & Judul

Penelitian

Metode & Alat

Analisa Hasil Penelitian

1. Dawud Kusuma

Dwijayadi (2017)

Business As Usual

atau Business for

Political Purpose?

Motif

Pengembangan

Pariwisata Halal di

Thailand

Metode:

Deskriptif

Alat analisa:

- Konsep

Diferensiasi

- Ekspansi Pasar

- Masyarakat

Inklusif

- Perdamaian

- Pariwisata halal Thailand

tidak hanya

dilatarbelakangi oleh

motif ekonomi tetapi

juga motif non-ekonomi.

- Motif ekonomi memiliki

tujuan untuk

meningkatkan kunjungan

wisatawan, sedangkan

- motif non-ekonomi yaitu

membangun masyarakat

yang inklusif, mencegah

konflik agama dan etnis

dan berkontribusi pada

pilar ketiga dari cetak

biru integrasi ASEAN.

2. Piangpis Sriprasert,

Oraphan Chainin

dan Hamzah Abd

Metode:

Wawancara dan

Kuisioner

- Peneliti membagi

kebutuhan wisatawan

dalam tiga kategori yaitu

37

Halal Accreditation Council, 2014, Thailand Halal Assembly 2014, diakses dalam

http://www.hac.lk/node/3785 (18/10/2018, 13:46 WIB)

25

Rahman (2014)

Understanding

Behavior and Need

of Halal Tourism in

Andaman Gulf of

Thailand: A Case of

Asian Muslim

Alat analisa:

- Halal Tourism

Concept

- Tourist

Behavior Concept

hotel, restoran dan area

publik.

- Para wisatawan yang

berkunjung ke Bangkok

untuk berbagai tujuan

menerapkan prinsip

sharia-compliant demi

mendapatkan

kenyamanan dan merasa

lebih aman untuk

menginap di hotel yang

akan mereka tempati.

- Kebutuhan utama mereka

ketika mencari hotel

adalah pada penempatan

stiker kiblat atau arah

kiblat yang merujuk ke

arah kota Mekkah. Selain

itu juga pada

ketersediaan makanan

halal, penyediaan Al-

qur‟an, serta terdapat

jadwal sholat di kamar

hotel.

- Pada area publik,

kebutuhan wisatawan

juga menjadi perhatian

antara lain ketersediaan

masjid, pengeras suara

adzan, serta ketersediaan

kamar ibadah di beberapa

lokasi seperti tempat

wisata, bandara dan

tempat umum lainnya.

3. Oraphan Chanin,

Piangpis Sriprasert,

Hamzah Abd

Rahman dan Mohd

Sobdi Don

Guidelines on Halal

Tourism

Management in the

Andaman Sea Coast

of Thailand

Metode:

Kuisioner,

Observasi dan

Focus group

discussion

Alat analisa:

- Konsep

Manajemen

Pariwisata Halal

- Panduan manajemen

pariwisata halal di Laut

Andaman yaitu : 1)

sumber daya alam di

tempat wisata harus

dilestarikan dan bersih.

2) lebih banyak kegiatan

yang tidak bertentangan

dengan ajaran Islam.

3) ketersediaan tempat

ibadah serta petunjuk

arah ke masjid lokal baik

26

menggunakan bahasa

Inggris maupun Arab.

4) Toilet terpisah untuk

laki-laki dan perempuan

yang terjaga

kebersihannya.

5) Ketersediaan restoran

halal di tempat wisata.

6) petunjuk arah ke

tempat wisata dalam

bahasa Inggris.

7) Keamanan perlu

ditingkatkan terlebih di

malam hari.

8) pemandu wisata harus

menjaga disiplin dan

menghormati kewajiban

Islam.

9) Tanda selamat datang

dalam bahasa Arab agar

mengesankan wisatawan

muslim.

4. Sureerat Chookaew,

Oraphan Chanin,

Jirapa Charatarawat,

Pingpis Sriprasert,

dan Sudarat

Nimpaya (2015)

Increasing Halal

Tourism Potential at

Andaman Gulf in

Thailand For

Muslim Country

Metode:

kuisioner,

observasi dan

focus group

discussion

Alat analisa:

- Halal Tourism

Business Concept

- Fokus pada pariwisata

halal yang mengatur

tentang restoran halal,

hotel berbasis syariah

dan spa halal. Demi

meningkatkan potensi

pariwisata halal di

Andaman Gulf, maka

Pemerintah harus

melakukan rencana

pemasaran antara lain :

1) Memberikan semua

informasi kepada para

wisatawan terkait dengan

potensi wisata di Andaman,

Thailand melalui internet.

2) Kesan utama bagi para

wisatawan menjadi salah

satu yang dapat

meningkatkan word of

mouth.

3) Penting untuk

menyediakan ukuran

konservasi pantai yang

27

bertujuan untuk menjaga

pantai agar tetap bersih dan

indah.

4) Mendukung semua

restoran untuk mendapatkan

standar sertifikasi halal dan

menerapkannya sehingga

dapat meningkatkan jumlah

restoran halal.

5) Kamar hotel harus

memiliki tanda arah kiblat

karena sangat diperlukan

bagi turis dari negara-negara

muslim.

6) Bisnis layanan spa harus

memisahkan layanan kamar

antara laki-laki dan

perempuan.

7) Harus ada tanda arah ke

masjid dalam bahasa Inggris

dan Arab.

5. Shirzad Mansouri

(2014)

Role of Halal

Tourism Ideology in

Destination

Competitiveness: A

Study on Selected

Hotels in Bangkok,

Thailand

Metode:

Deskriptif-

kualitatif

Alat analisa:

- Konsep

Pariwisata Halal

- Dalam memilih hotel di

Bangkok hal terpenting

yang utama untuk

diperhatikan bagi

wisatawan muslim

adalah fasilitas hotel

tersebut seperti lantai,

spa, tempat gym, kamar

tamu serta fungsi

beberapa ruang harus

terpisah antara laki-laki

dan perempuan.

- Selain itu tempat tidur

dan toilet tidak boleh

ditempatkan ke arah

Mekkah.

6. Piyachat

Puangniyom,

Nantawan

Swangcheng, and

Tasaporn Mahamud

(2017)

Halal Tourism

Strategy to Promote

Metode:

Deskriptif

Alat analisa:

- Sustainable

Tourism

Development

Concept

- Strategi pemerintah

Thailand dalam

mempromosikan

pariwisata halal yaitu

melalui acara berjudul

Travel Thailand Mart

Plus.

- Dalam kesempatan

tersebut pemerintah

28

Sustainable Cultural

Tourism in Thailand

mengajak 113 delegasi

dari media Iran, Mesir,

Kuwait, Tunisia,

Indonesia, Brunei

Darussalam, Oman,

UAE, Turki,India dan

Singapura untuk

menyoroti restoran halal.

- Strategi lain demi

menarik wisatawan

muslim yaitu pada

penekanan pariwisata

halal di setiap promosi

baik media cetak atau

elektronik.

7. Nugrah Novita

Nurarbani

Upaya Thailand

Menggunakan Halal

Food Sebagai Soft

Power Negara

Metode:

Deskriptif –

Kualitatif

Alat analisa:

- Soft Power

- Multi Track

Diplomasi

- Halal food menjadi

alternatif baru Thailand

dalam meningkatkan

industri pariwisata,

- Halal food tidak hanya

bertujuan untuk

menganak emaskan

wisatawan muslim.

Namun, untuk

memberikan dan

melayani semua

wisatawan dengan

makanan dan minuman

dengan standarisasi dan

keamanan makanan yang

dikonsumsi,

- Thailand bertujuan untuk

memperluas pasar halal

ke berbagai negara Asia

dan meningkatkan

kerjasama bilateral.

8. Havidz Ageng

Prakoso (2013)

Incentive Pariwisata

Indonesia Dalam

Integrasi Pariwisata

ASEAN Melalui

ASEAN Tourism

Metode:

Explanatif –

Kualitatif

Alat analisa:

- Efektivitas

Rezim

Internasional

- Teori

Compliance,

- ASEAN Tourism Forum

(ATF) dapat dikatakan

sebagai suatu rezim

pariwisata ASEAN

karena melibatkan

institusi formal negara

ASEAN dan Negara

mitra yaitu Tiongkok,

Jepang, Korea Selatan

dan Australia. ATF juga

29

Forum (ATF)

Logic of

Consequences

melahirkan kesepakatan-

kesepakatan yang

diantaranya ASEAN

Tourism Strategic Plan

(ATSP), ASEAN

Framework Agreement

for Visa Exemption, dan

lain-lain.

- Dengan potensi

pariwisata yang

melimpah di Indonesia

menjadikan Indonesia

memanfaatkan ATF

untuk memiliki ranah

yang lebih luas untuk

mempromosikan

pariwisata, pemulihan

citra pariwisata nasional,

peningkatan kualitas

sumber daya manusia

serta sebagai wadah

untuk menunjukan

bahwa pariwisata mampu

memajukan

perekonomian domestik.

- Dengan menyerahkan

sedikit kedaulatan

dengan patuh akan aturan

yang disepakati dalam

ATF akan memudahkan

jalur lalu-lintas

wisatawan sehingga

menyebabkan

meningkatkan jumlah

wisatawan yang

berkunjung ke Indonesia.

9. Kurniawan Gilang

Widagdyo (2015)

Analisis Pasar

Pariwisata Halal

Indonesia

Metode:

Deskriptif-

Kualitatif, Focus

Group Discussion

Alat analisa:

- Konsep Wisata

Syariah

- Wisatawan asal Timur

Tengah akan merasa

nyaman bila berkunjung

ke Indonesia yang 90%

penduduknya adalah

muslim karena hampir di

setiap wilayah memiliki

tempat ibadah serta

banyak hotel yang

memiliki fasilitas tempat

30

shalat serta makanan

yang terjamin higienitas

dan kehalalannya

sehingga Indonesia

menjadi pasar potensial

bagi pariwisata halal di

dunia.

10. Carina Megarani,

(2016)

Kebijakan Pariwisata

Halal sebagai

Instrumen Strategi

Nation Branding

Jepang di Asia

Tenggara

Metode:

Eksplanatif-

kualitatif

Alat analisa:

- Konsep

Nation

Branding

- Konsep

Gaiatsu

- Konsep Soft

Power

- Nation Branding

difokuskan kepada: 1)

penciptaan branding

Jepang sebagai safe dan

secure country. 2)

Branding sebagai tourism

nation yang dikhususkan

pada muslim friendly

dimana Jepang sebagai

negara yang bersifat

universal dalam

mengakomodir

kebutuhan wisatawan.

- Konsep Gaiatsu

berkaitan dengan

tindakan Jepang

melakukan pembebasan

visa terhadap Malaysia

dan Thailand dan

penambahan tempat

ibadah di Bandara Narita

- Soft power digunakan

untuk memperkuat

kepentingan ekonomi

dan politik di Asia

Tenggara.

11. Demeiati Nur

Kusumaningrum,

Aulia Mawaddah

Fairuz, Erima

Puspita Putri, Erdina

Putri Amalia (2017)

Trend Pariwisata

Halal Korea Selatan

Metode:

Kualitatif –

Deduktif

Alat analisa:

- Pendekatan

Politik

Ekonomi

Internasional

- Konsep Soft

Power

Kepentingan Korea Selatan

membangun citra negara

ramah muslim dengan

mempertimbangkan :

1) Peningkatan pendapatan

masyarakat dan investasi,

2) mencari alternatif

pengembangan pasar

domestik agar tidak

bergantung pada Tiongkok

sebagai tujuan ekspor,

3) memperkuat kerjasama

dan hubungan diplomatik

31

dengan negara-negara non-

tradisional.

12. Dwi Putri Fajryani

(2015)

Kebijakan

Pemerintah Thailand

berpartisipasi di

ASEAN Tourism

Forum (ATF) dalam

Meningkatkan

Industri Wisata

tahun 2011-2015

Metode:

Kualitatif

Alat analisa:

Teori

Pengambilan

Keputusan Luar

Negeri

- Thailand mengusungkan

ASEAN Single visa

dengan harapan dapat

meningkatkan

konektivitas intra-

ASEAN bahkan secara

luas dapat meningkatkan

kedatangan wisatawan.

- Kepentingan Thailand

ikut berpartisipasi dalam

ATF dapat dilihat pada

lingkup domestik dan

internasional.

- Lingkup internasional

yaitu selain

meningkatkan hubungan

antar negara dan

kerjasama di berbagai

bidang, Thailand ingin

menambah pengaruhnya

terhadap negara lain

terutama di sektor

pariwisata

- Lingkup domestik yaitu

Thailand berharap

negaranya menjadi

gerbang utama atau pusat

bagi kedatangan

wisatawan di ASEAN.

13. Alda Henidar

Yuristia

Alasan Pemerintah

Thailand

Mengadopsi

Kebijakan Pariwisata

Halal

Metode:

Eksplanatif-

Kualitatif

Alat analisa :

Teori Model

Adaptif Politik

Luar Negeri

- Alasan pemerintah

Thailand mengadopsi

kebijakan pariwisata

halal didasari oleh

tuntutan eksternal dan

tekanan internal serta

aspek kepemimpinan.

- Tuntutan eksternal

berkaitan dengan adanya

citra negatif Thailand

yang dikenal sebagai

negara dengan wisata

„layanan konsuler‟nya.

Selain itu melihat potensi

wisatawan Muslim yang

32

semakin meningkat

sehingga dapat

meningkatkan

pemasukan negara.

- Tekanan internal

berkaitan dengan adanya

gangguan stablitas politik

yang sering terjadi di

Thailand Selatan.

- Aspek kepemimpinan

yaitu perubahan perdana

menteri Thailand yang

membawa ide baru untuk

menyikapi tuntutan

eksternal dan tekanan

internal, salah satunya

melalui Thailand Halal

Assembly yang pertama

kali dikembangkan pada

2014 dan ditandai

sebagai tahun dimana

Perdana Menteri Gen

Prayuth Chan-o-cha

mulai menjabat.

1.5 Kerangka Teori/Konsep

1.5.1 Teori Model Adaptif Politik Luar Negeri

Menurut James N. Rosenau politik luar negeri pada hakikatnya merupakan

suatu mekanisme untuk negara-bangsa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan

di lingkungannya. Untuk itu, upaya pemerintah dalam bertahan hidup dan

mencapai kepentingan nasionalnya harus menyeimbangkan tekanan internal

dengan tuntutan eksternal. Proses penyeimbangan ini mempunyai risiko dan

bahkan kemungkinan terjadinya disintegrasi.

Menurut model ini, politik luar negeri merupakan konsekuensi dari

perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan lingkungan internal

33

(perubahan struktural). Artinya adalah pengambilan keputusan politik luar negeri

suatu negara pada suatu waktu tertentu merupakan penjumlahan dua variabel

independen yaitu perubahan eksternal dan perubahan struktural (internal).38

Secara umum, model adaptif politik luar negeri dapat digambarkan sebagai

berikut :

Bagan 1.1 : Model Adaptif Politik Luar Negeri39

Berdasarkan bagan diatas dapat dimaknai bahwa politik luar negeri

merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi baik di lingkungan eksternal

maupun internal. Sehingga tindakan politik luar negeri suatu negara pada waktu

tertentu merupakan kalkulasi dari perubahan eksternal dan internal. Jika pada

awalnya politik luar negeri hanya didasarkan pada perubahan yang terjadi pada

lingkungan eksternal dan internalnya. Maka, dalam perkembangannya terdapat

aspek kepemimpinan dari elit politik suatu negara yang dapat menyeimbangkan

38

Yanyan Mochamad Yani Drs., MAIR., Ph.D, 2010, Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri :

Teori dan Praksis, diakses dalam http://pustaka.unpad.ac.id/wp-

content/uploads/2010/06/perspektif_perspektif_politik_luar_negeri.pdf (13/10/2018, 20:34 WIB) 39

James N. Rosenau, 1974, Comparing Foreign Policy : Theories, Findings, and Methods, New

York: Sage Publications, Hal. 47

External change

Structural/Internal

Change

Leadership

Foreign policy

34

perubahan dari lingkungan eksternal maupun internal tersebut melalui suatu

kebijakan luar negeri. 40

Pt = Politik luar negeri pada suatu waktu tertentu

Et = Perubahan eksternal

St = Perubahan Struktural (Internal)

Dalam perkembangannya berubah menjadi :

Lt = Merupakan aspek kepemimpinan (leadership) dari elit politik suatu negara

dalam waktu tertentu.

Perspektif ini memandang bahwa semua negara-bangsa dapat dilihat

sebagai suatu entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya.

Maka dari itu, analisis perspektif adaptif ini fokus pada proses tindakan adaptasi

suatu negara sebagai suatu respon terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan

eksternal maupun internalnya.41

Perubahan-perubahan di dalam politik luar negeri

sering terjadi ketika perkembangan-perkembangan di lingkungan internal akan

berpengaruh terhadap meningkatnya tuntutan pada kondisi eksternal, atau ketika

perkembangan di lingkungan eksternal dianggap mempunyai potensi ancaman

bagi keberadaan negara-bangsa tersebut.

40

Ibid. 41

Rahmat M Rizki, 2016, Konsepsi Dynamic Equilibrium Sebagai Artikulasi Politik Luar Negeri

Indonesia di Asia Pasifik, Tesis, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, Hal. 11

Pt = Et + St

Pt = Lt + Et + St

35

Akhirnya, kondisi tekanan dari kedua lingkungan tersebut diproses dalam

benak pembuat keputusan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko dan

memaksimalkan peluang-peluang yang didasarkan pada persepsi para pembuat

keputusan mengenai kondisi lingkungan sekitar mereka.42

Berangkat dari teori

kebijakan luar negeri adaptif yang dikemukakan oleh James N. Rosenau, alasan

pemerintah Thailand dalam mengadopsi kebijakan pariwisata halal adalah untuk

mencapai kepentingan nasionalnya yaitu demi meningkatkan kunjungan

wisatawan muslim serta menjadi negara non-OKI terbaik serta ramah terhadap

wisatawan muslim.

Untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional tersebut, pemerintah

Thailand harus menyeimbangkan tuntutan eksternal dan tekanan internal yang

terjadi di negaranya. Dimana apabila dikaitkan dengan penelitian ini, maka

diagram dari James N. Rosenau tentang kebijakan luar negeri Thailand terkait

pariwisata halal adalah sebagai berikut :

Bagan 1.2 Kerangka Berpikir

42

Op. Cit.

Perubahan eksternal :

Citra negara sebagai wisata “layanan

konsuler & Adanya potensi

peningkatan wisatawan Muslim di

dunia

Perubahan Internal :

Gangguan stabilitas

politik di Thailand Selatan

Leadership :

Perubahan Kepemimpinan dari

Yingluck Shinawatra menjadi

Gen Prayuth Chan-o-cha

Kebijakan

Pariwisata Halal

36

Tuntutan dari eksternal berasal dari adanya citra negara yang dikenal

buruk oleh negara lain. Salah satunya adalah pernyataan dari Menteri Pariwisata

Gambia, Hamat Bah. Dalam pernyataannya Hamat Bah menyebutkan Thailand

sebagai negara wisata seks, hal ini kemudian menimbulkan reaksi keras dari

masyarakat hingga pemerintah Thailand.

Selain itu, karena Thailand menjadi salah satu negara dengan kunjungan

wisatawan terbanyak, mengakibatkan pemerintah Thailand melihat adanya

peluang terhadap peningkatan jumlah wisatawan khususnya wisatawan muslim.

Sehingga kebijakan ini bertujuan demi memenuhi kebutuhan wisatawan muslim

yang lebih spesifik seperti, adanya makanan berlogo halal, hotel dengan tanda

kiblat atau adanya mushola di dalam hotel dan lain-lain.

Sedangkan tekanan internal tersebut berasal dari adanya tindakan separatis

atau terjadinya gangguan stabilitas politik yang terjadi di Thailand Selatan,

dimana Thailand Selatan sebagai wilayah dengan penduduk mayoritas muslim

berusaha untuk memisahkan diri dari Thailand. Pada aspek leadership atau

kepemimpinan dimana terjadi perubahan kepemimpinan dari perdana menteri

Thailand yaitu dari Yingluck Shinawatra yang kemudian digantikan oleh Gen

Prayuth Chan-o-cha pada tahun 2014.

Tahun 2014 merupakan tahun dimulainya promosi masjid–masjid yang

berdiri di Bangkok, hal ini kemudian menandai awal dari kebijakan pariwisata

halal Thailand. Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha menandai

dukungannya terhadap kebijakan pariwisata halal, salah satunya adalah dengan

37

adanya Thailand Halal Assembly yang juga mulai diadakan pertama kali pada

tahun 2014 tepatnya pada tanggal 28 desember – 30 desember 2014.43

Thailand Halal Assembly sendiri merupakan acara yang bertujuan untuk

membantu meningkatkan standar produk dan jasa halal yang dibuat di Thailand

untuk melayani Islamic market yang berkembang pesat. Pada acara Thailand

Halal Assembly tahun 2014, Perdana menteri Gen Prayuth Chan-o-cha turut hadir

untuk memberikan sambutan dan secara resmi meluncurkan Thailand Diamond

Halal yaitu sebuah konsep merk dari semua produk dan jasa halal yang berasal

dari Thailand untuk di ekspor ke berbagai negara di dunia.44

Untuk mencapai

kepentingan nasional dengan menyeimbangkan tekanan internal maupun tuntutan

eksternal tersebut, maka pemerintah Thailand mengadopsi kebijakan pariwisata

halal yang diharapkan dapat memenuhi tekanan dan tuntutan tersebut.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti pada dasarnya memiliki

tujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu fenomena yang hendak

diteliti. Penjelasan dan pendeskripsian dari peneliti tentunya harus didasarkan

pada ketelitian tingkat analisa. Maka dari itu setiap peneliti harus memiliki

cakupan fenomena yang hendak diteliti, menetapkan batasan penelitian, serta

43

Horizon Thailand, 2014, Bangkok to Host The First Thailand Halal Assembly 2014, diakses

dalam http://www.thailandhorizon.com/2017/index.php/en/tradewinds/262-bangkok-to-host-the-

first-thailand-halal-assembly-2014 (17/10/2018, 23:30 WIB) 44

Pacific Asia Travel Association, 2014, First Thailand Halal Assembly to Help Boost Trade

Travel with Islamic World,diakses dalam https://www.pata.org/first-thailand-halal-assembly-to-

help-boost-trade-travel-with-islamic-world/ (18/10/2018, 1:02 WIB)

38

menentukan tingkat analisa pada penelitian tersebut.45

Inilah yang merupakan

istilah yang dikenal sebagai tingkat analisa atau level of analysis.

Tingkat analisa memiliki tujuan untuk memberikan batasan dan fokus

penelitian dan menjadi faktor atau analisa mana yang harus ditekankan. Hal ini

dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa fenomena serta

mempertahan hasilnya. Adapun dalam menentukan tingkat analisa, terdapat dua

jenis variabel, yaitu dependen (unit analisa) dan variabel independen (unit

eksplanasi).46

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menetapkan unit analisa (variabel

dependen) adalah alasan pemerintah Thailand mengadopsi kebijakan pariwisata

halal (level negara-bangsa). Sedangkan unit eksplanasi (variabel independen)

adalah faktor eksternal dan faktor internal pengadopsian kebijakan pariwisata

halal. Berdasarkan hasil unit eksplanasi dan unit analisa yang telah ditetapkan,

maka penelitian ini masuk dalam tingkat analisa korelasionis karena unit

eksplanasi bersifat sejajar dengan unit analisanya serta yang menjadi unit analisa

dan unit eksplanasinya adalah negara-bangsa.

1.6.2 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga alur dalam

menganalisa data kualitatif yaitu mencakup : 1) Reduksi data, yang berarti bahwa

dilakukannya suatu kegiatan untuk merangkum atau meringkas dan

45

Mohtar Mas‟oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta :

LP3ES, Hal. 35 46

Iva Rachmawati, 2012, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta :

Aswaja Pressindo, Hal. 10

39

menyederhanakan data–data yang diperlukan dan mengabaikan data yang tidak

diperlukan. 2) Penyajian data, tahapan ini merupakan tahap dimana penulis

menyajikan suatu uraian singkat dari sekumpulan informasi yang pada akhirnya

akan memberi kemungkinan penulis untuk menarik kesimpulan. Dan, 3)

penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan tahap akhir dimana penulis mulai

mencari arti benda-benda atau hubungan sebab akibat dari suatu fenomena.47

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini didasarkan pada kajian pustaka, dimana segala data yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer melalui penelitian

langsung yaitu peneliti melakukan kunjungan ke Bangkok, Thailand.

Menggunakan metode wawancara dengan sekretaris I Fungsi Penerangan Sosial

dan Budaya, staf lokal Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya serta home staff

Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya. Wawancara tersebut dilakukan pada bulan

Desember 2018 ketika peneliti melakukan internship selama satu bulan di

Kedutaan Besar Republik Indonesia-Bangkok, Thailand. Peneliti juga

mengunjungi event halal tahunan terbesar di Thailand yaitu Thailand Halal

Assembly 2018.

Kemudian peneliti juga menggunakan data sekunder dari berbagai sumber

terpercaya seperti buku, jurnal karya ilmiah dan berbagai data yang dianggap

mampu menunjang penelitian ini. Sehingga data sekunder yang diperoleh dapat

memenuhi kebutuhan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Untuk menghindari adanya pengulangan penelitian maka studi pustaka ini juga

47

Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung : Refika Aditama, Hal. 339-341

40

berfungsi untuk mencari penelitian terdahulu sehingga bisa meyakinkan dalam

memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Waktu

Demi memfokuskan penelitian ini, penulis menggunakan data dari tahun

2014-2018. Mengingat penulis ingin mengkaji Alasan Pemerintah Thailand

Mengadopsi Kebijakan Pariwisata Halal dengan teori Model Kebijakan Luar

Negeri Adaptif. Maka hal yang mendasari pemerintah Thailand untuk mengadopsi

kebijakan pariwisata halal merupakan aspek terpenting dalam penelitian ini.

Rentangan waktu tersebut (2014-2018), 2014 merupakan waktu dimana

pemerintah mulai melakukan promosi wisata halal seperti promosi akan

banyaknya masjid yang mudah di temukan di Thailand hingga pada tahun 2018

pemerintah Thailand mengeluarkan pernyataan untuk menolak „layanan konsuler‟.

1.6.4.2 Batasan Materi

Batasan materi membantu peneliti menentukan fokus dan arah

pembahasan yang tepat dalam penelitian ini sehingga aspek-aspek yang diteliti

tidak melebar. Penelitian ini dibatasi hanya pada apa yang mendasari pemerintah

Thailand dalam mengadopsi kebijakan pariwisata halal, faktor apa sajakah yang

menjadi pertimbangan dikeluarkannya kebijakan tersebut dan bagaimana sejarah

pariwisata halal di Thailand.

41

1.7 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan teori model

adaptif politik luar negeri yang dijabarkan oleh Rosenau, bahwa politik luar negeri

suatu negara dikeluarkan sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi di

lingkungan eksternal (tuntutan eksternal) maupun perubahan internal (tekanan

internal). Pada perkembangannya terdapat peran dari pembuat keputusan yang

berusaha menyeimbangkan tuntutan eksternal dan tekanan internal dengan

mengeluarkan suatu kebijakan untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan

peluang-peluang yang didasarkan pada persepsi pembuat keputusan.

Tuntutan eksternal berasal dari citra Thailand sebagai negara wisata

„layanan konsuler‟ atau wisata seks, serta adanya peluang peningkatan kunjungan

wisatawan muslim ke Thailand sejak beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017,

terdapat 1,5 miliar wisatawan muslim di dunia menjadikan kebijakan ini sangat

menjanjikan bagi pemasukan devisa negara.48

Menurut Kobkarn Wattanavrangkul

selaku Menteri Pariwisata Thailand yang ditemui di sela-sela acara ASEAN

Tourism Forum 2017, di Singapura, sektor pariwisata merupakan sektor utama

bagi pemasukan ekonomi Thailand.49

Sedangkan tekanan internal berasal dari adanya gangguan stabilitas politik

yang terjadi di Thailand Selatan. Adanya kelompok pemberontak yang berusaha

untuk mendapatkan kemerdekaan dari Thailand, menjadikan kebijakan ini

48

Ardita Mustafa, 2017, Thailand Mulai Berlari Sambut Kedatangan Wisatawan Muslim, diakses

dalam https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170320170124-269-201499/thailand-mulai-

berlari-sambut-kedatangan-wisatawan-muslim (12/10/2018, 19:20 WIB) 49

Wahyu Adityo Prodjo, 2017, Thailand Dikunjungi 32 Juta Wisatawan Tahun 2016, diakses

dalam

https://travel.kompas.com/read/2017/01/22/201908527/thailand.dikunjungi.32.juta.wisatawan.tahu

n.2016 (11/10/2018, 13:36 WIB)

42

diharapkan dapat menghentikan usaha kelompok tersebut. Adanya tuntutan

eksternal dan tekanan internal kemudian diproses dalam pembuat keputusan

dalam hal ini adalah Perdana Menteri Gen Prayuth Chan-o-cha yang

menggantikan Yingluck Shinawatra pada tahun 2014.

Adanya aspek kepemimpinan oleh Perdana Menteri Gen Prayuth Chan-o-

cha kemudian membawa ide baru untuk menyeimbangkan tekanan internal dan

tuntutan eksternal yaitu menggeser citra negara yang dikenal sebagai wisata

„layanan konsuler‟ dan meminimalkan risiko ancaman dari tindakan yang

dilakukan oleh kelompok separatis Thailand Selatan, dengan memanfaatkan tren

pariwisata halal yang sedang berkembang serta memaksimalkan peluang

kunjungan wisatawan muslim yang terus mengalami peningkatan untuk

memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang berkunjung ke Thailand.

Indikasi pariwisata halal Thailand ditandai dengan adanya promosi masjid-

masjid yang berdiri di kota Bangkok serta adanya event Thailand Halal Assembly

yang pertama kali diadakan pada tahun 2014. 2014 menjadi tahun pertama

Perdana Menteri Gen Prayuth Chan-o-cha menjabat. Acara tersebut dirancang

untuk membantu meningkatkan standar produk dan jasa halal yang dibuat di

Thailand.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I

Dalam bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan latar belakang

penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian

terdahulu, kerangka konseptual yaitu teori Model Adaptif Politik Luar Negeri,

43

metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, teknik analisa data, teknik

pengumpulan data, ruang lingkup penelitian, hipotesa serta sistematika penulisan.

BAB II

Dalam bab ini, penulis menjelaskan sejarah dan implementasi pariwisata

halal, yang terdiri dari perkembangan pariwisata halal di Thailand, tujuan

pengembangan pariwisata halal di Thailand, implementasi pariwisata halal yang

dilakukan oleh pemerintah Thailand melalui promosi masjid, Thailand Diamond

Halal, promosi restoran halal dan hotel halal serta fasilitas prayer room di area

publik. Penulis juga membahas bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam

mempromosikan pariwisata halal melalui aplikasi Thailand Muslim Friendly

Destination, buku panduan “Halal Check-in Thailand” dan brosur “Citarasa Halal

di Thailand”.

BAB III

Pada bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan faktor eksternal

pengadopsian kebijakan pariwisata halal yaitu adanya citra negara sebagai negara

wisata „layanan konsuler‟ serta adanya potensi kunjungan wisatawan muslim ke

Thailand yang kemudian dikerangkai dengan teori Model Adaptif Politik Luar

Negeri. Penulis juga membahas bagaimana sejarah Thailand dikenal sebagai

negara wisata „layanan konsuler‟, faktor apa saja yang mempengaruhi

berkembangnya wisata „layanan konsuler‟, serta bagaimana pandangan negara

lain terkait citra Thailand sebagai negara wisata „layanan konsuler‟. Selain itu,

penulis juga membahas trend pariwisata halal dan potensi wisatawan muslim yang

berkunjung ke Thailand yang berimbas pada permintaan terhadap fasilitas halal.

44

BAB IV

Pada bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan faktor intenal

pengadopsian kebijakan pariwisata halal yaitu adanya gangguan stabilitas politik

yang terjadi di Thailand Selatan serta adanya perubahan kepemimpinan di

Thailand yang kemudian dikerangkai dengan teori Model Adaptif Politik Luar

Negeri. Penulis memulai dari sejarah pemberontakan Thailand Selatan, bagaimana

upaya penyelesaikan konflik di Thailand Selatan, pengembangan pariwisata halal

di Thailand Selatan serta bagaimana pariwisata halal sebagai pemersatu Thailand.

Selain itu, penulis juga membahas dinamika politik di Thailand, perubahan

kepemimpinan di Thailand yaitu dari Yingluck Shinawatra menjadi Prayuth Chan

o cha dan bagaimana kebijakan Prayuth Chan o cha terkait pariwisata halal.

BAB V

Pada bab ini, penulis menjelaskan dan menguraikan kesimpulan dari

penelitian ini yang berjudul Alasan Pemerintah Thailand Mengadopsi Kebijakan

Pariwisata Halal, yang kemudian dilanjutkan dengan saran, daftar pustaka dan

lampiran.