Upload
dophuc
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tuntutan otonomi daerah secara penuh terus dilakukan agar setiap daerah
dapat memainkan peranan dan posisi yang strategis sebagai pemilik sumber daya di
daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonimi daerah juga diharapkan sebagai upaya untuk
mempercayai masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan
mengembangkan potensi daerahnya sendiri.
Terlalu besarnya dominasi negara selama ini yang menjadi alasan penting
bagi masyarakat untuk melakukan perubahan yang mendasar pada pemerintahan
daerah terlebih dalam pemerintahan desa. Proses prencanaan, pengambilan
keputusan dan program pembangunan kerap kali dilakukan dengan sistem dari atas
kebawah ( top-donw). Rencana program-program pembangunan diseragamkan di
buat ditingkat pusar (atas) dan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten,
sedangkan potensi setiap daerah berbeda-beda.
Sistem perencanaan pembangunan top-donw yang bersifat sentralistik ini
menyebabkan mandulnya partisipasi masyarakat. sejauh ini, partisipasi masyarakat
masih terbatas pada keikutsertaan dalam peleksanaan program-program kegiatan
pemerintah, padahal partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada saat
pelaksanaan tetapi juga mulai dari tahap perencanaan bahkan pengambilan
keputusan.
Suatu skema baru otonomi daerah, yang didalamnya termuat semangat
melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan
ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus
Universitas Sumatera Utara
ditunjukan adanya saluran aspirasi masyarakat semenjak dini. ( Alexander
Abe,2005). Disni dapat kita ketahui bahwa sudah seharusnya ide awal proses
pembangunan harus menyertakan masyarakat didalam perumusannya. Maka
perumusan ini merupakan proses perumusan yang umum, yang mana pada rakyat
diberikan kesempatan untuk mengajukan pokok-pokok harapan, dan kepentingan
dasarnya. Artinya skema politik dan sistem perencanaan pembangunan yang lama,
dimana rakyat hanya menerima putusan dari pemerintah (sistem bottom-up) supaya
dapat terlaksana dengan baik. Dalam UU No. 25 Tahun 2004, pemerintah meletakan
komitmen politik untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia Indonesia
mulai dari pemetaan sisitem perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta
profesional masyarakat dan pemerintah daerah dari sejak awal tahap perencanaan
sampai pemanfaatan dan pelestarian.
Untuk mendukung pelaksanaan amanat UU No.25 Tahun 2004 ini, maka
pemerintah atas nama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappena
ssudah mengeluarkan surat edaran tentang sisitem perencanaan pembangunan
Daerah. Dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah diwajibkan menyusun
rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan jangka
menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKP/D) sebagai rencana
tahunan. Setiap proses penyusunan harus mempunyai koordinasi antara instansi
pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui sutu forum yang
disebut sebagai musyawarah perencanaan pembangunan atau yang disebut dengan
Musrenbang.
Penyusunan rencana RKPD dilakukan melalui proses pembahasan antara
Bappeda dengan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melalui
penyelenggaraan musrenbang di daerah. Musrenbang ini dilaksanakan mulai dari
Universitas Sumatera Utara
lingkup yang paling kecil yaitu Desa/ kelurahan, kecamatan, dan kemudian
musrenbang kota. Dalam setiap musrenbang ini diharapkan harus tetap menekankan
partisipasi masyarakat.
Lahirnya Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui
otonomi dan desentralisasi yang diharapkan mampu melahirkan partisipasi aktif
masyarakat dan menumbuhkan kemandirian pemerintah daerah.
Dimana dominasai negara berubah menjadi institusi lokal, untuk itu peran
serta langsung masyarakat sangat diperlukan dan terus diperkuat dan diperluas.
Dengan demikian istilah partisipasi tidak sekedar menjadi retorika semata tetapi
diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan
pembangunan.
Partisipasi dalam pembangunan dipandang sebagai sebuah metodelogi yang
mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah-masalah yang
dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan mencari selusi dari masalah yang
dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan.
Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan
dari pemerintahan desa berhubungan langsung dengan masyarakat. dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab 1 pasal 1 di poin
1 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonessia.
Universitas Sumatera Utara
Dengan demikian desa semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan
kebijakan desa, merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi
dan kondisi. Demikian juga dalam mengembangkan atau menciptakan kondisi yang
kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masayarakat
dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga tercipta desa yang yang
otonom yaitu masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan
yang diperlukan.
Keberhasilan penyelenggaraan otonomi masyarakat desa tidak terlepas dari
partisipasi aktif anggota masyarakat. Di desa telah dibentuk Badan Perwakilan Desa
(BPD) sebagai wujud dari demokrasi yang berfungsi sebagai lembaga legeslatif desa.
Masyarakat desa baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan
bagian integral yang sangat penting dari Pemerintahan Desa karena secara prinsip
penyelenggaraan otonomi ditunjukan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di desa
yang bersangkutan. Oleh sebab itu tanggung jawab penyelenggaraan desa tidak saja
ditangan Kepala Desa, BPD dan Aparat Desa tetapi juga ditangan masyarakat desa
itu sendiri.
Masyarakat sebagai obyek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung
atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini perlu masyarakat ikut
dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut,
sebab merekalah yang dianggap lebih tahu tentang kondisi lingkungannya.
Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam
rangka mensinergikan antara keinginan penguasa dengan dengan keinginan rakyat.
Yang mana pada dasarnya partisipasi masyarakat timbul tidaklah semata-mata
dengan sendirinya melainkan ada hal-hal yang mampu mempengaruhinya, sehingga
Universitas Sumatera Utara
masyarakat merasa sadar dan terdorong untuk terlibat lebih jauh dalam segala aspek
kehidupan negara.
Perencanaan pembangunan merupakan sebuah instrumen yang sangat
penting. Sebab perencanaan partisipatif merupakan sala satu dari serangkaian
perjalanan pembangunan dan juga tahap awal yang sangat menentukan bagi
keberhasilan proses pembangunan khususnya di desa. Pada fase ini sudah selayaknya
pembangunan di desa merupakan hasil dari musyawarah yang senantiasa
memperhatikan aspirasi masyarakat secara utuh.
Setelah reformasi, desa mempunyai wewenang untuk membentuk dan
melasanakan kebijakan sesuai parakarsa maupun aspirasi dari masyarakat setempat.
Dengan semangat partisipatif, pembangunan desa dapat dibahas melalui Musyawarah
Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum tahunan
yang dilaksanakan sacara partisipatif oleh semua elemen desa untuk menyepakati
pembangunan tahun berikutnya.
Desa Sekijang merupakan sala satu desa yang ada di Kecatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar Propinsi Riau belum melaksanakan pradigma baru dari
perencanaan pembangunan, dimana dalam perencanaan pembangunan belum
membuka kesempatan kepada seluruh warga untuk berpartisipasi, partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan masih sangat kurang sekali. Keikut sertaan
masayarakat dalam penyusunan agenda pembangunan masih terlihat sesuatu yang
asing bagi masyarakat, sehingga dalam perencanaan pembangunan masyarakat
kecendrungan apatis/ enggan melibatkan diri, masyarakat lebih tertarik kepada
masalah-masalah yang secara langsung terkait dengan kebutuhan sehari-hari seperti
pemenuhan makan, tempat tinggal dan lain-lain, sementara keterlibatan dalam hal-
hal politik dan pemerintahan masih belum terbangun dari masyarakat desa.
Universitas Sumatera Utara
Maka Berdasarkan permasalahan yang diuraiankan diatas peneliti merasa
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ”Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa
di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten kamapar”.
1.2 Perumusan Masalah
Untuk memudahkan peneliti nantinya, dan agar peneliti memiliki arah yang
jelas dalam menginterprestasikan hasil penelitian, maka terlebih dahulu dirumuskan
masalahnya
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang menjadi
perhatian dalam penelitian ini adalah:
Faktor-Faktor Apa Saja Yang dapat Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sekijang Kecamatan Tapung
Hilir Kabupaten kampar.
1.3 Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak
dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya.
Menurut Arikunto (2004: 51) Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang
menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian.
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi
masyarakat dalam Perencanaan pembangunan desa di Desa Sekijang
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
Universitas Sumatera Utara
b. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan
perencanaan pembanguanan di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir
Kabupaten Kampar.
1.4 Manfaat Penelitian
Disamping tujuan yang ingin dicapai maka suatu penelitian harus memilik
manfaat yang jelas. Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian
ini adalah:
a. Secara subjektif, dengan penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan
kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah dan menganalisis masalah
dilapangan.
b. Secara praktis, sebagai masukan/kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat
desa di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan menyumbangkan khasanah
ilmiah dan kepustakaan baru dalam penelitian-penelitian ilmu sosial.
1.5 Kerangka Teori
1.5.1 Desa
Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan
desa, maka dalam pengembangan peran serta masyarakat, pemerintah desa selaku
Pembina, pengayom dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sangat berperan
dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi ( Widjaja,
2001: 42)
Adapun menurut Syarif dalam Purwoko (2004: 60) secara umum tujuan dari
otonomi dan desentarlisasi yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan
rakyat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan kreativitas
Universitas Sumatera Utara
daerah, menciptakan pemerataan pembangunan, memberikan keleluasaan kepada
daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan mewujudkan demokrasi
ditingkat lokal terutama pada tingkat pemerintahan desa.
Pengertian desa secara umum menurut Daldjoeni (2003: 53) adalah
pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya berjiwa agraris,
sedangkan desa dalam artian administaratif menurud Kartohadikusumo dalam
Daldjoeni (2003: 54) yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana
tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Desa adalah : Kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Republik Indonesia.
Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 adalah desa atau
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan
berada dikabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam UU 1945. Landasan
pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul
desa dan kondisi sisial budaya masyarakat setempat, dan pembentukan desa sebagai
mana yang dimaksud harus memenuhi syarat:
a. Jumlah penduduk
Universitas Sumatera Utara
b. Luas wilayah
c. Bagian wilayah kerja
d. Perangkat, dan
e. Serana dan prasarana pemerintahan
Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk
Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang
berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan
dalam penyelengaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala
Desa. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra
kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang
dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawaban disampaikan kepada bupati atau
walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa,
1.5.2 Pemerintahan Desa
Dalam pemerintah daerah Kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang
terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pembentukan,
penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa
masyarakat. Desa di Kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan
statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD
yang ditetapkan dengan perda.
1. Pemerintahan Desa
Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa
terdiri dari Sekdes dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
Universitas Sumatera Utara
Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga negara Republik
Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh perda yang
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh
suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa.
Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan,
hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah.
Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, menurur
Nurcholis (2005: 138) pemerintah mempunyai tugas pokok:
1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,
membangun dan membina masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi:
a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
b. Pelaksanaan tugas di bidang pembanggunan dan pembinaan masyarakat yang
menjadi tanggung jawabnya
c. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa
d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya dan gotong royong
masyarakat
e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
f. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisiahan antar masyarakat
g. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa
h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada desa
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005
bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan. Pertama, urusan pemerintahan yang dimaksud
adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti
pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan
Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Kedua, urusan pembangunan yang
dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana
fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.
Ketiga, urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan
kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat
istiadat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Kepala Desa mempunyai
wewenang :
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD;
b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
e. Membina kehidupan masyarakat desa;
f. Membina perekonomian desa;
g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Universitas Sumatera Utara
2. Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari
penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan
dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun
Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka
masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat
diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Adapun wewenang BPD yaitu Membahas rancangan peraturan desa bersama
kepala desa; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan
peraturan kepala desa; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
Membentuk panitia pemilihan kepala desa; Menggali,menampung, menghimpun,
merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan Menyusun tata tertib BPD
BPD mempunyai hak, meminta keterangan kepada Pemerintah Desa,
menyatakan pendapat.
Anggota BPD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala
peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa; mempertahankan dan memelihara hukum
nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menyerap,
menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; memproses
pemilihan kepala desa; mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan
pribadi, kelompok dan golongan; menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat
Universitas Sumatera Utara
istiadat masyarakat setempat; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
dengan lembaga kemasyarakatan.
1.5.3 Partisipasi Masyarakat
Partisipasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut
mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Menurud Juliantara (2004: 84)
partisipasi diartikan sebagai keterlibatan setiap warga negara yang mempunyai hak
dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi
institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan
kebebasan dan berbicara dan berpartisipasi secara konstruktif.
Partisipasi dapat dipahami dalam dua hal yaitu: pertama, partisiapsi
merupakan sebuah alat, dimana partisipasi dilihat sebagai sebuah teknik untuk
membantu memajukan program desa atau disebut pembangunan partisipasi. Kedua,
partisipasi sebagai sebuah tujuan itu sendiri yang dapat dinyatakan sebagai
pemberdayaan rakyat yang dipandang dari segi prolehan keahlian, pengetahuan dan
pengalaman masyarakat untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar untuk
membangun.
Menurud Adisasmita, (2006:38) Partisipasi masyarakat dapat didefenisikan
sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi
kegiatan dalam prencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan.
Dan juga Adisasmita mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat
merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment)
secara aktif yang berorentasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan
dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif
dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
a. Aspek masukan atau input ( SDM, dana, peralatan/serana, data, rencana, dan
teknologi)
b. Aspek proses (pelaksanaan, menitoring, dan pengawasan)
c. Aspek keluar atau output ( pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi)
Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan
dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau
sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna
meningkatkan, mempelancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha
pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian
”pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama.
Menurud Tjokromidjojo (dalam Safi’i, 2007:104) partisipasi masyarakat
dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu:
a. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, startegi dan
kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah
b. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan
c. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara
berkeadilan
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bagian integral yang
harus ditumbuh kembangkan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa
memiliki(sense of belonging), rasa tanggung jawab (sese of renponbility) dari
masayarakat secara sadar, bergairah dan bertanggung jawab( Tjokroamidjojo,2002)
Partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa demensi, yaitu;
a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan)
b. Sumbangan meteri (dana,barang dan alat)
Universitas Sumatera Utara
c. Sumbangan tenaga (berkerja atau memberi kerja)
d. Memanfaatkan atau melaksanakan pelayanan pembangunan
e. Partisipasi sebagai pemberdayaan, yaitu partisipasi merupakan latihan
pemberdayaan bagi masarakat desa, meskipuin sulit untuk difenisikan akan
tetapi pemberdayaan merupakan upaya untuk mngembangkan keterampilan
dan kemampuan masyarakt desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam
pembanguan.
Menurut Tjokrowinoto (1995: 48) arti penting partisipasi masyarakat dalam
pembangunan adalah:
a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi
merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
b. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemauan pribadi untuk dapat
turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
c. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang
sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan
tetap terungkap.
d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat
berada dan dari apa yang mereka miliki.
e. Partisipasi merupakan game zone (kawasan) penerimaan proyek
pembangunan.
f. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh
masyarakat.
g. Partisipasi menopang pembangunan
h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi
potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
Universitas Sumatera Utara
i. Partisipsi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat
untuk mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan has
daerah.
j. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi individu untuk
dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.
1.5.4 Perencanaan Pembangunan
Untuk memahami hakikat dari perencanaan pembangunan maka perlu kita
lihat lebih luas mengenai perencanaan. Para ahli administrasi menetapkan
perencanaan sebagai fungsi utama dari administarsi. Perencanaan merupakan fungsi
dasar, sebelum melaksanakan suatu kegiatan, perencanaan sangat mutlak diperlukan
dimana ditentukan tujuan dan arah yang jelas dari sautu kegiatan.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia (UU. No. 25 Tahun 2004)
Tanpa adanya perencanaan maka suatu kegiatan tidak dapat berjalan secara
efektif dimana akan terjadi kesimpangsiuran yang dapat menimbulkan berbagai hal
seperti ketidak jelasan arah, tumpang tindih, pemboroan tenaga dan biaya.
Perencanaan menurut Sondang P. Sagian (2003 : 88) perencanaan
didefenisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang
tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
Bintoro Tjokroamidjojo (1994: 12) merumuskan arti dan fungsi perencanaan
pembangunan sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
a. Perencanaan dalam arti yang seluas-luasnya adalah suatu proses
mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan tertentu.
b. Suatu cara bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya dengan sumber-
sumber yang ada supaya efektif dan efisien.
Dalam pembangunan suatu negara atau daerah sangat diperlukan perencanaan
sehingga pembangunan dapat dimanajemeni sebaik mungkin melalui sebuah
perencanaan pembangunan yang ideal serta dapat menghasilkan sebuah konsep
pembangunan yang baik. Dimana perencanaan suatu kegiatan dalam pembangunan
yang paling prioritas karena perencanaan tersebut menentukan arah, prioritas dan
startegi pembangunan.
Penyusunan perencanaan dan proses pembangunan merupakan dua hal yang
saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam tahap penyusunan perencanaan, proses
pemebangunan yang nantinya akan terjadi dalam periode perencanaan tersebut
diperkirakan akan sesuai dengan kerangka perencanaan yang telah disusun
sebelumnya. Perencanaan merupakan jawaban sementara atas persoalan-persoalan
pembangunan yang dihadapi masyarakat.
Jadi dalam hal ini perencanaan cendrung menetapkan langkah-langkah yang
hendak dilakukan dengan belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya
untuk mencapai tujuan tertentu. Bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang
terus-menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program
kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi dari pelaksanaannya.
Pembangunan adalah suatu proses perubahan, perbaikan ataupun
pembaharuan kearah yang lebih baik yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara.
Pratikno ( 2002: 119) mengemukakan defenisi pembangunan sebagai suatu jenis
Universitas Sumatera Utara
perubahan sosial untuk meningkatkan penghasilan perkepita serta standar hidup
masyarakat.
Kemudian konsep pembangunan yang agak konseptual dengan pembangunan
di Indonesia dikemukakan oleh Siagian ( 2002 : 147 ) bahwa pembangunan adalah
suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan pemerintah menuju moderenitas dalam
rangka pembinaan bangsa.
Tujuan pembangunan yang hendak dicapai adalah peningkatan taraf hidup
masyarakat dan penggunaan sarana untuk tujuan-tujuan sosial. Berdasarkan defenisi
tersebut diatas terdapat 4 (empat) elemen dasar perencanaan pembangunan sebagai
mana yang dikemukakan oleh Arsyad dalam Robinson ( 2002: 5) yaitu :
a. Merencanakan berarti memilih
b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
c. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
d. Perencanaan adalah berorientasi ke masa depan
Dalam penyusunan perencanaan pembangunan haruslah diperhatikan
sumberdaya yang tersedia atau potensi wilayah yang menyangkut sumber daya
alamnya, potensi sumberdaya aparatur yang mengelolanya serta memperhatikan
kemampuan anggaran untuk membiayai berlangsungnya proses pembangunan
tersebut.
Menurut Bintoro Tjokroamijojo (1994: 57) secara umum unsur-unsur pokok
yang terdapat dalam perencanaan pemebangunan adalah:
a. Kebijakan atau starategi dasar rencana pembangunaan, disebut juga sebagai
arah, tujuan dan prioritas pembangunan, meliputi pula sasaran pembangunan.
Universitas Sumatera Utara
Unsur ini merupakan dasar dari semua rencana yang kemudian dituangkan
kedalam unsur-unsur perencanaan.
b. Perkiraan sumber-sumber pembangunan, yaitu sumber-sumber pembiayaan
pembangunan yang juga sangat penting diketahui dalam penyusunan
perencanaan pembangunan.
c. Adanya kerangka rencana, disebut juga kerangka makro rencana, dalam
kerangka ini dihubungkan berbagai variabl-variabel pembangunan serta
implikasi hubungan tersebut.
d. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisiten, berbagai kegiatan
perlu dirumuskan dan dilaksanakan, dan juga kebijakan-kebijakan
pembangunan tersebut satu sama lain harus serasi dan konsisiten.
Kebijaksanaan dalam hal ini meliputi kejakan fiskal, penganggaran,
kebijakan moneter, serta berbagai kegiatan sektoral lainnya.
e. Program investasi, program ini dilakukan secara sektoral seperti bidang
pertanian, industri, pertambangan, pendidikan dan sebagainya. Program
investasi secara sektoral ini dilakukan bersamaan dengan penyusunan
sasaran-sasaran rencana, dilihat dari pembinaan ekonomi dan pembangunan
diserasikan dengan kemungkinan biaya secara wajar.
f. Administrasi pembangunan, hal ini penting dalam proses perencanaan karena
diperlukan suatu administrasi negara yang mendukung usaha perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan tersebut
Universitas Sumatera Utara
1.5.5 Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
Perencanaan dengan pendekatan partisipasitif merupakan sebagai strategi
pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat bergantung
pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan.
Alexander Abe (2005: 71) suatu perencanaan yang berbasis prakarsa
masyarakat dimana perencanaan yang sepenuhnya mencerminkan kebutuhan
kongkrit masyarakat dan dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan
aspirasi masyarakat setempat dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat dan
mencapai kehidupan baru yang lebih baik dan bermakna melalui langkah-langkah
pembangunan.
Untuk menampung keinginan masyarakat dalam pembangunan ditempuh
dengan sistem perencanaan dari bawah ke atas (bottom up). Inilah yang sebenarnya
merupakan perencanaan partisipatif. Tahap-tahap yang paling bawah dalam rapat
koordinasi pembangunan daerah yang akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi
dan seterusnya, lebih jelasnya dalam uraian berikut ini:
a. Musyawarah Pembangunan (musbang ) Tingkat Desa/Kelurahan
Musbang desa dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah yang dibimbing oleh
Camat dan dibantu oleh Kepala urusan Pembangunan Desa. Musyawarah desa ini
menginventarisasi potensi desa, permasalahan-permasalahan desa serta
menyusun usulan program dan proyek yang dibiayai dari swadaya desa, bantuan
pembangunan desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN
b. Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan
Temu karya dipimpin oleh Camat dan dibimbing oleh Bappeda Kabupaten/Kota
dan dibantu oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kota yang
Universitas Sumatera Utara
bersangkutan. Tujuannya membahas kembali rencana program yang telah
dihasilkan Musbang Desa.
c. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rekorbang) Kabupaten
Rapat ini membahas hasil Temu Karya Pembangunan Tingkat kecamatan yang
dipimpin oleh Ketua Bappeda Kabupaten. Dalam rapat ini usulan-usulan program
dan proyek dilengkapi dengan sumber-sumber dana yang berasal dari APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, Program Bantuan Pembangunan, maupun Bantuan
Luar Negeri dan sumber dana dari Perbankan. Usulan dari Bappeda
Kabupaten?kota disampaikan kepda Gubernur, Ketua Bappenas dan Mendagri
d. Rapat Koordinasi Pembangunan (Rekorbang) Provinsi
Hasil rumusan dari Rakorbang Kabupaten/Kota dan usulan-usulan proyek-proyek
pembangunan dibahas bersama-sama dengan Biro Pembangunan dan Biro Dana
Keuangan, Sekretaris Wilayah dan Provinsi serta Direktorat pembangunan Desa
Provinsi. Ketua Bappeda Provinsi mengkoordinasikan usulan rencana program
dan proyek untuk dibahas dalam Rekorbang Provinsi yang dihadiri oleh lembaga
vertikal dan Bappeda Kabupaten/Kota.
e. Konsultasi Nasional Pembangunan
Hasil Rekorbang Provinsi diusulkan ke pemerintah pusat melalui Forum
Konsultasi Nasional. Forum ini dipimpin oleh Bappenas dan dihadiri oleh wakil-
wakil Bappeda Provinsi serta Wakil Depdagri dan depertemen teknis tertentu.
Hasil dari forum ini dibahasBappenas sebagai masukan untuk menyusun proyek-
proyek yang dibiayai oleh APBN. Daftar proyek yang telah dipadukan antara
kebijakan sektoral dan keinginan daerah disusun dalam buku Satuan Tiga untuk
disampaikan kepada DPR sebagai lampiran nota keuangan.
Universitas Sumatera Utara
Perencanaan dengan pendekatan partispatif sebagai startegi pembangunan
dan proses penentuan keputusan publik sangat tergantung pada kesadaran masyarakat
untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan. Namum demikian perlu
diketahui mengapa masyarakat begitu esensial dalam penentuan keputusan publik itu
senduri.
Hal ini sangat terkait erat dengan posisi negara dan masyarakat dalam
kelangsungan unsur-unsur publik yang ahirnya juga terkait dengan kelangsungan
negara berikut tatanan bermasyarakat yang ada didalamnya. Masyarakat sebagai
elemen terbesar dalam suatu sistem publik atau sistem kehidupan dalam suatu negara
seringkali terbentur ketika berhapan dengan pemerintah yang dianggap sebagai
perwujudan negara itu sendiri.
Slamet (2003: 11) menegaskan bahwa usaha pembangunan pedesaan melalui
proses perencanaan partisipatif perlu didekatkan dengan berbagai cara yaitu: (1)
pengendalian potensi-potensi yang dapat dibangun oleh masyarakat setempat, (2)
penggunaan teknologi tepat guna yang meliputi penciptaan, pengembangan,
penyebaran sampai digukannya teknologi itu oleh masyarakat pedesaan. (3)
pembinaan organisasi usaha utau unit pelaksana yang melaksanakan penerapan
berbagai teknologi tepat gunan untuk mencapai tujuan pembangunan. (4) pembinaan
organisasi Pembina/pendukung, yang menyambungkan usaha pembangunan yang
dilakukan oleh individu-individu masyarakat pedesaan dengan lembaga lain atau
tingkat yang lebih tinggi (kecamata, kabupaten, provinsi, nasional) (5) pembinaan
kebijakan pendukung, yaitu yang mencakup input, biaya, kredit, pasaran, dan lain-
lain yang memberi iklim yang serasi untuk pembangunan.
Ndraha (1990 : 104) menyatakan bahwa, dalam menggerakkan perbaikan
kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, maka perencanaan partisipasi harus
Universitas Sumatera Utara
dilakukan dengan usaha : (1) perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat yang nyata (2) dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi
mendorong timbulnya jawaban dan (3) dijadikan motivasi terhadap masyarakat, yang
berfungsi membangkitkan tingkah laku Dalam perencanaan yang partisipatif
(participatory planning), masyarakat dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang
turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi
rencana, karena walau bagaimanapun masyarakat merupakan stakeholder terbesar
dalam penyusunan sebuah produk rencana.
Suatu upaya menumbuhkan/mengembangkan partisipasi masyarakat
membutuhkan dua langkah sekaligus yaitu:
1. Penguatan Kapasitas Kritis Masyarakat (Desa) Dan Keterampilan Politik
Upaya yang melandaskan diri pada suatu keyakinan dan kepercayaan, bahwa
masyarakat pada dasarnya sudah memiliki suatu kesadaran yang kuat mengenai
pentingnya partisipasi atau pentingnya keterlibatan masyarakat.
Dibutuhkan langkah-langkah yang memungkinkan masyarakat untuk kembali
memperkuat pemahaman, pengetahuan dan teknik-teknik yang dimiliki,
khususnya untuk bisa ikut mengambil bagian secara produktif dan demokratis
dalam proses politik dalam hal ini pengambilan kebijakan ditingkat desa. Untuk
mencapai maksud ini dapat dikembangkan melalui berbagai program penguatan
yaitu
a. Pendidikan Politik
Hal ini dimaksud untuk memungkinkan masyarakat baik sebagai individu
ataupun kelompok dapat memahami dengan “utuh” proses politik ( proses
pemerintahan) dan proses sosial, budaya dan ekonomi yang ada. Pemahaman
yang utuh tidak dalam arti penguasaan suatu pengetahuan, melainkan adanya
Universitas Sumatera Utara
kemampuan dan kemauman masyarakat untuk terus menerus memeriksa
rialitas sosial yang ada, mengembangkan refleksi daripadanya dan berani
mengambil sikap atas konisi-kondisi yang ada.
b. Pengembangan Area-Area Pengambilan Kebijakan
Pengalaman masa lalu menunjukan bahwa hampir semua arena pengambilan
kebijakan tersentralisasi pada figur Kepala Desa, kondisi ini tentu tidak
mendukung suatu proses demokrasi. Maka itu, dibutuhkan arena baru yang
lebih partisipatif, ditandai dengan pembentukan yang telepas dari intervensi
kekuasaan dan memungkinkan masyarakat sendiri yang mengelola dan
membentuk aturan main dalam arena tersebut. Arena arus bawah ini akan
memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran alternatif dan kritis.
Sehingga akan memperkaya gagasan dan memperluas keterlibatan
masyarakat. maka dibutuhkan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai arena
partisipasi masyarakat.
2. Penguatan Kelembagaan Desa
Bermakna ke dalam penguatan kelembagaan internal, yakni yang mengurus
persoalan-persoalan internal desa, dapat pula bermakna sebagai penguatan
eksternal melalui pengembangan wahana “konsolidasi” kelembagaan desa untuk
memperkuat kelembagaan itu sendiri. adanya BPD pada dasarnya memungkinkan
untuk mendorong suatu proses baru yang berbasis arus bawah.
Adapun menurut Juliantara (2004: 85) pengembangan partisipasi masyarakat
dalam proses pembangunan mempunyai beberapa maksud yaitu:
a. Partisipasi akan memungkinkan masyarakat secara mendiri (otonom)
mengoganisasi diri dan dengan demikian akan memudahkan
Universitas Sumatera Utara
rakyat/masyarakat menghadapi situasi-situasi sulit serta mampu menolak
berbagai kecendrungan pembangunan yang merugikan
b. Partisipasi tidak saja menjadi cermin kongkrit peluang ekspresi aspirasi dan
jalan untuk memperjuangkanya tetapi yang lebih penting lagi bahwa
partisipasi menjadi semcam garansi bagi tidak diabaikan kepentingan rakyat
c. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan
adanya partisipasi masyarakat, prinsip ini sekaligus menjadi titik pijak suatu
kepercayaan kepada rakyat bahwa rakyat tidak perlu dimaknai sebagai
kebodohan melainkan sebagai objek pembangunan yang mempunyai
kemampuan
d. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan
dan ada sikap yang terbuka dari penyelenggara pemerintahan tentu saja akan
menjadi basis bagi suatu “kepercayaan sosial politik” yang dengan demikan
akan meningkatkan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang
demokrasi.
Wrihatnolo dan Nugroho (2006: 57) mengemukakan bahwa ada tiga asumsi
agar perencanaan pembangunan dapat berlangsung dengan baik, yaitu:
1. kepemimpinan pembangunan.
Kepemimpinan merupakan faktor penentu munculnya penganbilan keputusan
yang baik. Pengambilan keputusan yang baik akan menentukan mutu
perencanaan pembangunan, sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan tujuan
perencanaan.
2. Manajemen sumber daya pembangunan.
Sumber daya pembangunan merupakan merupakan aspek pertama yang
menentukan perencanaan pembangunan agar asumsi perencanaan dapat
Universitas Sumatera Utara
terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan manajemen sumber daya pembangunan
yang meliputi segenap upaya manajemen dalam mengelola fungsi sumber daya
untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
3. Prosedur perencanaan.
Presedur perencanaan merupakan langkah-langkah terstruktur yang dimulai dari
langkah pengumpulan data, penyusunan informasi, perumusan kebutuhan,
penilaian anggaran, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan,
pengendalian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hasil.
Sedangkan Menurut Tjokromidjojo dalam Syaiful Arif ( 2006: 148-149) ada
tiga elemen yang mendapat perhatian dalam partisipasi pembangunan, yaitu:
1. Masalah Kepemimpinan.
Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan diperlukan
pemimpin-pemimpin formal yang mempunyai legalitas dan pemimpin-pemimpin
informal yang memiliki legitimasi.
2. Masalah Komunikasi.
Gagasan-gagasan mengenai kebijakan dan rencana hanya akan dapat
dukungan,bila diketahui dan dimengerti. Sebab hal tersebut mencerminkan
sebagai atau seluruh kepentingan dan aspirasi masyarakat. kemudian diterima
dengan pengertian masyarakat, bahwa hasil dari kebijakan rencana itu akan betul-
betul sebagian atau seluruhnya dipetik masyarakat.
3. Masalah Pendidikan.
Kesadaran dan kemampuan untuk tumbuh sendiri dari masyarakat tergantung
sekali pada tersedianya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, baik
formal maupun informal.
Universitas Sumatera Utara
Pola perencanaan pembangunan yang mendorong terjadinya partisiapsi aktif
masyarakat yang dikenal dengan istilah pembangunan partisipatif atau bisa juga
disebut dengan istilah perencanaan partisipatif. Partisipasi adalah keterlibatan dan
pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam
perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program-program pembangunan yang
dikerjakan oleh masyarakat lokal ( R. Adisasmita, 2006: 35)
Untuk dapat mewujudkan keterlibatan partisipasi masyarakat agar dapat
berdaya, sangat dibutuhkan kebebasan, kesempatan, dan ruang gerak yang tersusun
dalam empat tingkatan, sebagai mana yang diungkapkan oleh Kremer dalam Saiful
Arif ( 2006: 150-151), sebagai berikut:
1. Partisipasi akan mendukung arti keterlibatan dalam proses pengambilan
keputusan kebijakan pembangunan
2. Partisipasi hendaknya mengarah pada pembangunan program penduduk yang
yang ditempatkan sebagai konsumen utama dari program-progaram
imfrastruktur fisik daerah. Oleh sebab itu kepentingan-kepentingan dan saran-
saran mereka harus didengar oleh mereka yang bertanggung jawab
memberikan pelayanan-pelayanan pembangunan daerah.
3. Partisipasi yang menempatkan masyarakat sebagai konsumen perlu
memproleh stimulan dan dukungan sebagai reaksi terhadap birokrasi
pembangunan yang kurang memiliki kepekaan terhadapkepentingan
masyarakat.
4. Pertisipasi diadakan dalam rangka nilai keadilan sosial dan dalam rangka
tersedianya kelonggaran memproleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh
lapisan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
1.6. Defenisi Konsep
Menurut Masri Singarimbun (1995:37) konsep adalah istilah atau defenisi
yang digunakan untuk mengambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok
atau individu yang menjadi pusat ilmu sosial.
Untuk memberikan batasan-batasan yang lebih jelas dari masing-masing
konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka defenisi beberapa konsep
yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan kerangka teoritis yang telah
dikemukakan diatas maka konsep operasional tersebut adalah sebagai berikut:
1.2.1 Desa
Desa adalah : Kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik
Indonesia.
1.2.2 Partisipasi Masyarakat
Partisipasi Masyarakat Adalah keterlibatan mental dan emosional
individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberikan
sumbangan terhadap tujuan kelompok serta mambagi tanggung jawab
bersama.
1.6.3 Pembangunan Desa
Pembangunan Desa Adalah sebagai upaya untuk menumbuhkan keadaan
dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik
berdasarkan aspirasi, partisipasi, adat istiadat masyarakat setempat.
Universitas Sumatera Utara
1.6.4 Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa Adalah
keterlibatan atau keikutsertaan anggota masyarakat untuk secara aktif
dalam kegiatan pembangunan desa yang meliputi kegiatan prencanaan,
pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.
1.7. Defenisi Operasional
Dalam defenisi operasional ini disajikan para meter atau indikator dari
variabel yang diteliti dengan tujuan untuk memudahkan membaca fenomena-
fenomena yang diteliti. Kemungkinan lainnya adalah defenisi operesional merupakan
spesifikasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel.
Agar penelitian ini dapat dijawab secara rinci maka penulis mengambil
indikotor-indikator seperti tercantum dibawah ini:
Faktor-Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanan
pembangunan desa. Yaitu, Yang dilihat dari:
1. Masalah Kepemimpinan.
Bahwa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan,
kepemimpinan merupakan faktor penentu munculnya penganbilan keputusan
yang baik. Pengambilan keputusan yang baik akan menentukan mutu
perencanaan pembangunan, sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan tujuan
perencanaan. Pemimpin selaku Pembina, pengayom dan pemberian pelayanan
kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat
digerakkan untuk berpartisipasi.
a. Adanya pemerintah melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam
menentukan prioritas pembangunan
Universitas Sumatera Utara
b. Adanya masyarakat dilibatkan oleh pemerintah dalam perencanaan
pembangunan.
c. Adanya masyarakat diberi kesempatan dan kebebasan untuk mengemukakan
pendapatnya
2. Masalah Pendidikan.
Kesadaran dan kemampuan untuk tumbuh sendiri dari masyarakat tergantung
sekali pada tersedianya kualitas pendidikan dari masyarakat itu sendiri, sehingga
masyarakat bisa.
a. Paham tentang perencanaan pembangunan desa, seperti pemahaman tentang
konsep perencanaan pembangunan.
b. Paham tentang program pembangunan desa serta pemahaman tentang tujuan
program-progaram pembangunan desa tersebut.
4. Peran BPD sebagai lembaga legislatif desa
Kemampuan anggota BPD dalam melaksanakan perannya dan fungsinya dalam
menjaring aspirasi masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
1.8. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Definisi Konsep,
Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan
BAB II : METODE PENELITIAN
Pada bab ini ini terdiri dari Bentuk Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi
dan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data.
BAB III : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN
Dalam bab ini berisikan karakteristik objek penelitian yang relevan
dengan topik penelitian
BAB IV : PENYAJIAN DATA
Berisikan hasil data yang diproleh dari lapangan dan atau berupa
dokumen-dokumen yang akan dianalisis
BAB V : ANALISA DATA
Bab ini berisikan analisa data yang diproleh dari penelitian dan
memberikan interpretasi atas permasalahan yang ditetliti
BAB VI : PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang
membangun bagi objek penelitian.
DAFTAR PUSTAKA
Universitas Sumatera Utara