Upload
vandan
View
230
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD
1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah disusun
untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi
yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku
Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan
untuk memyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan
perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam
membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban
untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk
kepentingan:
a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang
dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik.
b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas
pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan,
pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
untuk kepentingan masyarakat.
c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d) Keseimbangan Antargenerasi (intergeneration equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada
periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah
2
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran
tersebut.
1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang
berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas
pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyediakan informasi mengenai posisi asset yang dikelola Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah daerah;
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,
dan ekuitas pemerintah daerah;
5. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya
ekonomi;
6. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
7. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnya;
8. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
9. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan
dalam mendanai aktivitasnya.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi
mengenai aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, LRA, belanja, transfer, pembiayaan,
pendapatan LO, beban Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu
entitas pelaporan.
Adapun Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah terdiri
dari:
a) Laporam Realisasi Anggaran
b) Neraca
c) Laporan Operasional
d) Laporan Perubahan Entitas
e) Catatan atas Laporan Keuangan
3
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah
yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan
menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:
a) Pendapatan
b) Belanja
c) Tranfer
d) Surplus/defisit
e) Pembiayaan
f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan
asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi
kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan
mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang
diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu leih
dari 12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas dalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
a) Kas dan setara
b) Investasi jangka pendek
c) Piutang pajak dan bukan pajak
d) Persediaan
e) Investasi jangka panjang
f) Aset tetap
g) Aset Lainnya
h) Kewajiban jangka pendek
i) Kewajiban jangka panjang
j) Ekuitas
4
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan LO dari kegiatan operasional
b) Beban dari kegiatan operasional
c) Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
d) Pos luar biasa
e) Surplus/defisit LO
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos:
a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan
c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari
dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mendasar.
Catatan atas Laporan Keuangan
Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya
dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-
kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target,
Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target
b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan
akuntamsi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya.
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
5
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Tahun 1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomr 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2009 Nomor 96), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/0017608 tanggal 8 November 2017
perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomot 75 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD
Sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
OPD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi/Etintas Pelaporan Keuangan OPD
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
7
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada OPD
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.1.1 Aset
5.1.2 Kewajiban
5.1.3 Ekuitas Dana
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2.1 Pendapatan
5.2.2 Belanja
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.3.1 Pendapatan
5.3.2 Beban
5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan OPD
Bab VII Penutup
8
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1. Ekonomi Makro
Indonesia adalah negara agraris dengan sektor pertanian dan perkebunan menjadi
penyumbang utama dalam Produksi Domestik Bruto (PDB). Pertanian merupakan roda
penggerak ekonomi nasional. Selain bertujuan memenuhi hajat hidup masyarakat, sektor
pertanian juga berguna untuk mendongkrak citra Indonesia di mata dunia. Berdasarkan
catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan II 2017, sektor pertanian terus memberi
kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Menurut BPS, terlihat bahwa besaran
produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp. 3.366,8 triliun. Jika dilihat dari sisi
produksi, pertanian merupakan sektor kedua paling berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi, setelah sektor pengolahan. Posisi sektor pertanian masih di atas sektor lainnya,
seperti perdagangan maupun konstruksi.
Sedangkan subsektor perkebunan juga memegang peranan strategis dalam
perekonomian Indonesia. Subsektor perkebunan mempunyai peran yang signifikan dalam
penyediaan lapangan kerja dengan kontribusi sekitar 17 juta pada tahun 2003. Peran ini
relatif konsisten, baik ketika Indonesia mengalami masa krisis maupun masa booming.
Subsektor perkebunan juga sangat strategis dalam penyediaan pangan, seperti minyak goreng
sawit dan gula, yang merupakan salah satu pilar stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia.
Sejalan dengan dinamika yang terjadi, subsektor perkebunan secara terus menerus
mengalami perubahan lingkungan strategis. Pertama, perubahan lingkungan strategis
tersebut bersumber dari isu globalisasi yang pada dasarnya menuju pada liberalisasi
perdangan dan industri. Hal ini berimplikasi bahwa sektor pertanian Indonesia harus mampu
terus menerus meningkatkan daya saingnya. Kedua, perubahan lingkungan strategis pada
isu-isu lingkungan. Ketiga, sektor pertanian juga mengalami perubahan lingkungan strategis
yang berpangkal dari pelaksanaan otonomi daerah.
Dengan demikian di daerah agraris potensi pertanian dan perkebunan menjadi ruh dan
semangat dalam membangun dan mengembangkan daerah. Kemajuan suatu daerah akan
dinilai berhasil apabila mampu memperdayakan hasil pertanian dan perkebunan serta
meningkatkan taraf hidup masyarakat petani dan masyarakat kebun. Provinsi Jawa Tengah
sebagai provinsi yang menjadi slah satu lumbung pangan nasional memiliki peran penting
dalam pencapaian keberhasilan program pembangunan di bidang pertanian dan perkebunan.
Potensi yang dimiliki tersebut telah menjadi keuntungan dan sekaligus tantangan yang cukup
besar dalam upaya mencapai sasaran pembangunan tersebut. Kemampuan Jawa Tengah
mengelola potensi pertanian dan perkebunan akan menentukan masa depannya, maka jika
gagal, image Jawa Tengah sebagai penghasil produk pertanian dan perkebunan akan
tenggelam seiring dengan perkembangan industrialisasi yang semakin berkembang secara
pesat.
9
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
2.2 Kebijakan Keuangan
a. Pendapatan Daerah
Dalam meningkatkan pendapatan ada beberapa hal yang merupakan kebijakan
khusus di bidang pendapatan:
1) Dalam penentuan harga benih padi, palawija, dan bibit tanaman hortikultura yang
dihasilkan dari Balai Benih dan Kebun Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
ditetapkan sebesar 80% dari harga pasar
2) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar 90% dari harga pasar
3) Besarnya retribusi untuk pengujian di Laboratorium Pemeriksaan dan Pengujian
Tanaman telah ditetapkan di Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
b. Belanja Daerah
Hal sebagai berikut yang merupakan kebijakan khusus untuk Belanja:
1) Setiap kelompok belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus bisa
dirinci menurut jenis, obyek, dan rincian obyek
2) Semua rencana belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus
didukung dengan ketersediaan dana pada struktur pendapatan daerah
3) Belanja dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
batasan tertinggi dari pengeluaran dana. Demikian juda diharapkan bahwa nagka
yang dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas terendah dari suatu
penerimaan daerah
4) Dalam pengelolaan belanja daerah perlu selalu diupayakan untuk terjadinya
efisiensi dan efektivitas belanja dan upaya penghematan penggunaan dana perlu
dilakuakn oleh semua Organisasi Perangkat Daerah
5) Belanja daerah menampung semua pengeluaran untuk program dan kegiatan
Organisasi Perangkat Daerah, termasuk belanja tidak langsung
6) Belanja Daerah juga menampung kegiatan luncuran dari kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang tidak tersediakan.
c. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri atas Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran,
Pembiayaan Daerah diarahkan untuk:
1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 sebagai
sumber penerimaan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada perhitungan
yang cermat dan rasional;
2) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian;
3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan
anggaran;
4) Membentuk dana cadangan
10
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Kebijakan keuangan daerah, baik arah kebijakan pendapatan, pembiayaan, maupun
belanja yang didukung dengan kebijakan keuangan negara, yang tertuang dalam APBD
Provinsi Jawa Tengah maupun APBN adalah untuk mendukung tercapainya target sasaran
perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
11
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD
TAHUN ANGGARAN 2017
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN OPD
Sumber Pendapatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2017 sebesar Rp. 11.584.521.421,- ( Sebelas milyar lima ratus delapan puluh empat juta lima
ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah) atau tercapai sebesar 88,6% dari
target sebesar Rp. 13.075.000.000,- (Tiga belas milyar tujuh puluh lima juta rupiah). Jumlah
tersebut didapat dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan
Bangunan sebesar Rp. 181.948.635,- (Seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat
puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) atau tercapai sebesar 77,31 % dari
target Rp. 235.355.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima rupiah),
kemudian berasal dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu sebesar Rp.
10.746.161.865,- (Sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh satu
ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau tercapai sebesar 87,65% dari target Rp.
12.259.645.000,- (Dua belas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat
puluh lima ribu rupiah) dan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp.
656.410.921,- (Enam ratus lima puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua
puluh satu rupiah) atau tercapai sebesar 113.17% dari target 580.000.000.- (Lima ratus
delapan puluh juta rupiah).
Dari data di atas terlihat capaian Pendapatan Asli Daerah Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah tidak memenuhi Target Pendapatan yang ditetapkan yaitu
sebesar Rp. 13.075.000.000,- hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 sebagian besar
tanaman padi di kebun dinas mengalami puso sehingga gagal panen, disamping itu salah satu
sumber pendapatan asli daerah Dinas Perkebunan Perovinsi Jawa Tengah dari sertifikasi
mutu bibit tanaman capaiannya rendah, ini disebabkan karena menurunnya minat konsumen
atas bibit bersertifikasi terutama bibit tanaman perkebunan.
Anggaran pos belanja APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
tahun 2017 adalah sebesar Rp. 317.348.784.000,- sedangkan realisasinya mencapai Rp.
293.332.491.824,- atau sebesar (92%). Pos belanja terdiri dari belanja tidak langsung
sebesar Rp. 132.358.974.709,- (99%) dan belanja langsung Rp. 160.973.517.115,- (88%).
Proporsi terbesar realisasi belanja langsung untuk tahun 2017 adalah belanja modal
menyerap 97%, sedangkan belanja barang dan jasa sebesar 88% dan belanja pegawai sebesar
87%.
12
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET
YANG TELAH DITETAPKAN
Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah antara lain:
a) Adanya proses penggabungan tiga dinas menjadi satu yaitu penggabungan Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Sekretariat Badan
Penyuluh menjadi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menyebabkan
proses adaptasi dan penyerapan anggaran agak lambat;
b) Besarnya Anggaran akibat penggabungan tiga dinas dan terbatasnya Sumber Daya
Manusia dalam bidang pengelolaan keuangan sehingga berdampak pada lambatnya
penyerapan anggaran;
c) Adanya proses pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang dan beberapa kegiatan di
OPD yang tidak bisa dilaksanakan maupun diselesaikan sesuai kontrak karena beberapa
faktor;
d) Karena penggabungan tersebut banyak kegiatan yang sama dan tumpang tindih sehingga
tidak dilaksanakan;
e) Pendapatan tidak memenuhi target dikarenakan sebagian tanaman penyumbang
pendapatan yang mengalami gagal panen dan terkena wabah penyakit sehingga
mengalami puso;
f) Sumber daya manusia terutama tenaga teknis tahun 2017 banyak yang purna tugas;
g) Ada kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh kabupaten/kota disebabkan karena iklim dan
kesulitan pemasaran apabila produk tersebut dilaksanakan;
h) Adanya curah hujan yang cukup tinggi sehingga petani memilih menamam komoditas
lain karena khawatir terjadi gagal panen terutama untuk tanaman tembakau;
Untuk meminimalisasi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah akan melakukan langkah-langkah senagai
berikut:
a) Meningkatkan koordinasi horozontal, vertikal dan diagonal baik intern, sektoral, maupun
lintas sektor dalam penyusunan program dan anggaran sehingga tidak ada tumpang
tindih kegiatan;
b) Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang
dilakukan secara proakatif dan intensif;
c) Mengefektifkan kerjasama tim dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait
dengan kegiatan yang telah dijadwalkan;
d) Memperbaikai sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan pendapatan dan
meremajakan tanaman yang sudah tua dengan yang baru
e) Merencanakan inovasi baru untuk pengelolaan Kebun Dinas dan Balai Benih sehingga
dapat meningkatkan pendapatan;
f) Melakukan kerjasama secara terus menerus dengan pihak-pihak terkait;
g) Penguatan sistem kelembagaan Penyuluh, pelaku utama (petani/pekebun), dan pelaku
usaha di bidang pertanian dan perkebunan
13
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
h) Peningkatan kemampuan/ketrampilan teknik budidaya, pengelolaam lahan,
kelembagaan, kemitraan, pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran;
i) Meningkatkan peran dan kapasitas aparatur (staf dan pejabat struktural);
j) Menambah pengetahuan dan ketrampilan Sumber Daya Manusia keuangan dan teknis
dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau
pembinaan secara mandiri.
14
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 Entitas Akuntansi/Entititas Pelaporan Keuangan Daerah OPD
Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas
pelaporan dan entitas akuntasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai
kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit
pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah
adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan
tanggung jawab penuh. Entitas bertanggungjawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di
luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termsuk atas kehilangan atau
kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan
keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Entitas di pemerintah daerah terdiri dari Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi
adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada
entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah OPD dan PPKD.
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD
Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dituangkan dalam Peraturan
Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan uraian sebagai berikut:
a. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan
1) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan,
catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan
bersama-sama
2) Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
3) Catatan atas Laopran Keuangan mengungkapan hal-hal sebagai berikut:
a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan
pencapaian target perda APBF berikut kendala dan hambatan yang dihadapi
dalam pencapaian target;
b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;
c) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-
transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
15
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
4) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah
basis akrual
5) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat
pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
6) Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan,
sedangkan pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada OPD dan BPKAD.
b. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan
2) Setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap
dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta
mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan terhitung dari tanggal perolehan
3) Kas dan setara kas dibagi dalam 3 klasifikasi besar yaitu uang tunai, saldo simpanan
di Bank, dan setara kas
4) Kas dan setara kas diakui pada saat:
a. Memenuhi definisi kas dan/setara kas; dan
b. Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah
5) Kas dan setara kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah
6) Kas dan setara kas disajikab dalam Neraca dan Clak
c. Kebijakan Akuntansi Investasi
1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti
bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan
kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
2) Investasi diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu investasi jangka panjang dan
investasi jangka pendek
3) Pengakuan Investasi:
a. Investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa
yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
dalam jangka waktu 12 bulan atau kurang; dan
(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable)
b. Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
(1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa
yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
(2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur sacara memadai
(reliable)
16
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
4) Pengukuran Investasi
a. Investasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi
diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar
investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar
b. Investasi jangka panjang, metode yang digunakan adalah metode biaya, metode
ekuitas, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
5) Penyajian/Pengungkapan
a. Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan
hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan dsajikan pada
LRA dan LO
b. Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang sifat
non permanen maupun bersifat permanen. Investasi non permanen yang
diragukan tertagih/terealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka non
permanen
c. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12
bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi
non permanen pada aset lancar.
d. Kebijakan Akuntansi Piutang
1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak
Pemerintah yang dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang
sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan
2) Pengakuan piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah
karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar
pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya
3) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai normal yang tercantum dalam surat
ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir
periode pelaporan
4) Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode
pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya
piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan
nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi
nilai piutang bruto. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan
kualitas/umur piutang.
e. Kebijakan Akuntansi Persediaan
1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat
17
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
2) Persediaan merupakan aset yang berupa:
a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah.
b) Bahan atau pelengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi
c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan akan dijual atau diserahkan
kepada masyarakat
d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam
rangka kegiatan pemerintahan
3) Persediaan diakui pada saat:
a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal
b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah
4) Persediaan dicatat menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan
pada saat terjadi penambahan sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan.
Metode penilaian persediaan menggunakan harga perolehan terakhir
5) Persediaan disajikan sebesar:
a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan
persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan,
dan biaya lainnya yang secara tak langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan: potongan harga
dan rabat dan lainnya yang serupa.
b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
c) Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya
f. Kebijakan akuntansi Aset Tetap
1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum
2) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta konstruksi
dalam pengerjaan (KDP)
3) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya
dapat dikukur dengan andal. Kriteria untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah:
a) Berwujud
b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
4) Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya
perperolehansuatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai
Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan
18
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
5) Komponen biaya perolehan aset terdiri dari:
a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi
dengan diskon dan rabat
b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan
aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:
a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama dengan atau
lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari
Rp. 20.000.000,- dua puluh juta rupiah)
c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran
untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi
perpustakaan dan barang bercorak kesenian
7) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasikan
pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas,
kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki
b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset
lainnya
8) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan yang
digunakan adalah metode garis lurus yaitu dengan rumus nilai yang dapat disusutkan
dibagi masa manfaat. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan
aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu)
9) Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan
pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru
diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari
10) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang
akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi
dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK
11) Penilaian kembali atau reevaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan
karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran
12) Penyajian aset tetap berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi
akumulasi penyusutan
13) Perlakuan khusus, penyajian aset bersejarah tidak harus di neraca tetapi diungkapkan
dalam CaLK. Contoh aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen,
tempat-tempat purbakala seperti candi dan karya seni
g. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
1) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran
19
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
2) Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana
cadangan
3) Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke
dana cadangan
4) Dana cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok aset non lancar. Rinciannya
dijelaskan dan diungkapkan dalam CaLK.
h. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap dan dana cadangan
2) Aset lainnya antara lain:
a) Aset tak berwujud
(1) Aset tak berwujuf didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Jenis aset tak berwujud
antara lain: goodwill, hak paten, hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil
kajian penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak
berwujud lainnya dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
(2) Aset tak berwujud diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
(a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang
diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud
tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas dan
(b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan anda
b) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah
(1) Tagihan tuntutan ganti rugi daerah adalah hak tagih pemerintah daerah atas
kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau
kelalaian seseorang
(2) TTGR diakui pada saat terbitnya surat keterangan tanggungjawab mutlak atau
surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara
(3) TTGR diukur sebesar nominal yang tercantum dalam surat keterangan
tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan penggantian
kerugian sementara
c) Aset kemitraan dengan pihak ketiga
(1) Aset kerjasama/kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan
untuk menyelenggarakan kerjasama/kemitraan
(2) Aset kerjasama/kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian
kerjasama/kemitraan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap
menjadi aset kerjasama/kemitraan
d) Aset lain-lain
(1) Aset lain-lain digunakan untuk mencatatn aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan
perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga
(2) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah
dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain
20
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
(3) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya.
i. Kewajiban Akuntansi Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliaran dana keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban
diklasifikasikan menjadi:
1) Kewajiban jangka pendek
a) Kewajiban jangka pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintahan dan masa pembayaran/pelunasan diharapkan dalam waktu 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan
b) Kewajiban jangka pendek terdiri dari uang perhitungan pihak ketiga , utang
bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatamn diterima dimuka, utang
beban dan utang jangka pendekm lainnya
c) Pengakuan kewajiban diakui jika besar kenungkinan bahwa pengeluaran sumber
daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai
dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut
mempunyai nilai pelesaian yang dapat diukur dengan andal
d) Kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan dalam
CaLK
2) Kewajiban jangka panjang
a) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah
dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
b) Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka
panjang lainnya
c) Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran
sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada
sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai
penyelesaian yang dapat diukur dengan andal
d) Kewajiban jangka panjang dicatat sebesar nilai nominal dan harus diungkapkan
dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal.
j. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara set tetap dan
kewajiban pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos
ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan Ekuitas.
k. Kebijakan Akuntansi Pendapat
1) Pendapatan LO
a) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai pendapatan LO apabila
21
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah
terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk
sumber daya ekonomi.
b) Pendapatan LO dilaksanakan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran
c) Entitas pemerintah menyaijkan pedapatan LO yang diklasifikasikan menurut
sumber pendapatan, disajikan dalam mata uang rupiah dan harus diungkapkan
sedemikian rupa pada CaLK.
2) Pendapatan LRA
a) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali
b) Pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di
rekening kas umum daerah kecuali pendapatan BLUD dan disajikan dalam LRA
dan LAK.
l. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja dan Transfer
1) Beban
a) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi
pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tesebut dalam
periode pelaporan yang berdampak apada penurunan ekuitas, baik berupa
pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
b) Pengakuan dan pengukuran beban
(1) Beban Operasi
i. Beban Pegawai, jika pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui
ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran
sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS
diakui pada saat SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah.
ii. Beban Barang dan Jasa
Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan yaitu pada
saat barang telah diterima
Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai
nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan
persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk
dibayarkan
Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk
memberikan subsidi telah timbul.
Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang
tertera dalam nota perjanjian hibah.
22
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam
dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau
dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga
Beban Penyusutan diakui pada saat akhit tahun berdasarkan metode
penyusutan yang telah ditetapkan
Beban amortisasi diakui pada akhir tahun berdasarkan metode
amortisasi yang telah ditetapkan
Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat
timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah.
2) Belanja
a) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahuj anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
b) Belanja diakui pada saat terjadinyya pengeluaran dari rekening Kas Umum
Daerah. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan
tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan
azas bruto.
c) Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:
(1) LRA sebagai pengeluaran daerah
(2) LAK masuk kategori aktivitas operasi
(3) LAK masuk kategori aktivitas investasi
(4) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi
3) Transfer
a) Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain,
antara lain Bagi hasil Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya serta Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.
b) Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas
Umum Daerah. Pengukuran transfer keluar didasarkan pada nilai nominal yang
tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari
Kas Daerah (SP2D). Terhadap pengeluaran transfer yang terdapat potongan
maka pengakuan nilai transfer diakui sebesar nilai bruto.
m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (Penerimaan Pengeluaran)
1) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Jenis pembiayaan ada 2 (dua) yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.
2) Pemerintah pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum
Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara
Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan
dari Rekening Kas Umum Daerah.
23
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
3) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal dan
dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,
dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
n. Kebijakan Akuntansi Koreksi dan Pengembalian
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji
dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan
kesalahan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan seharusnya
yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokan dalam 2 (dua) jenis yaitu:
1) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi
kembali terdiri atas; kesalahan tidak berulang yang terjadi periode berjalan dan
kesalahan tidak berulan yang terjadi periode sebelumnya.
2) Kesalahan berulan dan sistematik adalah kesalahan yang disebabkan sifat
alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan
terjadi berulang-ulang. Kesalahan berulang dan sistematik tidak memerlukan
koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA
maupun pendapatan LO yang bersangkutan.
Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap
posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.
24
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang
diterima selama TA. 2017 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
Penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu tetapi sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetorkan ke Rekening Kas
Umum Daerah tidak ikut diperhitungkan dalam penerimaan pendapatan Tahun Anggaran
2017
5.1.1.1. Pendapatan Daerah
Total realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 11.584.521.421 atau 89 % dari target Rp.
13.075.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 Pendapatan Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Hortikultura sebesar Rp. 15. 891.706.461,- dengan rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Pendapatan Asli daerah 13.075.000.000 11.584.521.421 89 15.891.706.461
Pendapatan Transfer -
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah -
Jumlah 13.075.000.000 11.584.521.421 89 15.891.706.461
Dinas Pertanian dan Perkebunan merupakan gabungan dari tiga dinas yaitu Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Sekretariat Badan
Penyuluh. Pendapatan untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun
2016 yaitu sebesar Rp. 15.891.706.461 (189,17%) dari target Rp. 8.400.700.000,-
sedangkan Pendapatan dari Dinas Perkebunan untuk tahun 2016 realisasi sebesar Rp.
2.670.431.037 (71,21%) dari target Rp. 3.750.000.000,-. Untuk Sekretariat Badan Penyuluh
tidak mempunyai target pendapatan.
5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 11.584.521.421 atau 89% dari target
13.075.000.000 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.891.706.461,- dengan
rincian sebagai berikut :
25
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah 13.075.000.000 11.584.521.421 89 15.891.706.461
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Jumlah 13.075.000.000 11.584.521.421 89 15.891.706.461
Data yang digunakan untuk membuat laporan pertanggungjawaban ini menggunakan data-
data realisasi tahun 2016 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan data dari
Dinas Perkebunan sebagai penunjang laporan pertanggungjawaban. Realisasi Pendapatan
Retribusi daerah Dinas Perkebunan tahun 2016 sebesar Rp. 2.670.431.037 (71,21%) dari
target sebesar Rp. 3.750.000.000,-
5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 11.584.421.421,- atau 89 % dari target Rp.
13.075.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.891.706.461,- dengan
rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha 13.075.000.000 11.584.521.421 89 15.891.706.461
Retribusi Perizinan Tertentu
Jumlah 13.075.000.000 11.584.521.421 89 15.891.706.461
Data di atas untuk tahun 2016 menggunakan realisasi pendapatan retribusi daerah dari
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, untuk Dinas Perkebunan realisasi
pendapatan retribusi daerah tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 2.670.431.037,-
5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 11.584.521.421,- atau 89 % dari target Rp.
13.075.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 15.891.706.461,- dengan
rincian sebagai berikut :
26
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan
Tanah dan Bangunan 235.355.000 181.948.635 77,31 6.275.092.411
Retribusi Tempat Pelelangan
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
12.259.645.000
580.000.000
10.746.161.865
656.410.921
87,65
113,17
9.616.614.050
Jumlah 13.075.000.000 11.584.521.421 89 15.891.706.461
Untuk data Pendapatan Retribusi Jasa Usaha tahun 2016 menggunakan realisasi dari Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, untuk pendapatan tahun 2016 Dinas
Perkebunan realisasinya sebagai berikut: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah realisasi
sebesar Rp.. 192.598.437,- (79,34 %) dari target sebesar Rp. 242.755.000,-, Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp. 2.477.832.600,- (71,21%) dari target
sebesar Rp. 3.507.245.000,- sehingga total Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dari Dinas
Perkebunan yaitu sebesar Rp. 2.670.431.037,- (71,21%)
5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA
Belanja yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja
berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017.
5.1.2.1. BELANJA OPERASI
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 285.331.998.804,- atau 92,30 % dari anggaran Rp.
309.138.955.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 77.529.855.655,- dengan
rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai 161.448.283.000 155.673.470.553 96,42 128.471.124.167
Belanja Barang & Jasa 147.690.672.000 129.658.528.251 87,79 36.917.971.277
Jumlah 309.138.955.000 285.331.998.804 92,30 165.389.095.444
Data yang digunakan untuk realisasi tahun 2016 adalah dari Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura, untuk realisasi tahun 2016 Dinas Perkebunan Belanja Operasional sebesar Rp.
77.529.855.655,- (83,17%)
27
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
5.1.2.1.1. Belanja Pegawai
.Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 155.673.470.553,- atau 96,42 % dari
anggaran Rp. 161.448.283.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.
128.471.124.167,- dengan rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Pegawai Tidak Langsung 134.164.908.000 132.330.203.289 98,63 119.629.289.167
Belanja Pegawai langsung 27.283.375.000 23.343.267.264 85,56 8.841.835.000
Jumlah 161.448.283.000 155.673.470.553 96,42 128.471.124.167
Untuk tahun 2016 menggunakan data realisasi dari Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura. Realisasi tahun 2016 dari Dinas Perkebunan yaitu Belanja Pegawai Tidak
Langsung sebesar Rp. 26.117.628.755,- (98,01%) dari target sebesar Rp. 26.648.383.000,-
dan Belanja Pegawai Langsung sebesar Rp. 6.071.522.800,- (94,24%) dari target sebesar
Rp. 6.442.445.000,-
5.1.2.1.2. Belanja Barang
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 129.658.528.251,- atau 87,79 % dari anggaran
Rp. 147.690.672.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 36.917.971.227,-
dengan rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis 5.673.130.000 5.034.753.398 89 1.951.261.317
Belanja Bahan/Material 46.807.925.000 42.393.596.680 91 7.988.468.870
Belanja Jasa Kantor 9.243.764.000 7.888.206.500 85 3.042.031.105
Belanja Premi Asuransi 353.729.000 306.885.050 87 96.033.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 518.469.000 446.724.055 86 742.397.657
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.618.976.000 1.467.680.941 91 457.316.050
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir 2.964.450.000 2.573.046.000 87 291.250.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 569.400.000 529.240.909 93 255.945.460
Belanja Sewa Alat Berat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 393.000.000 285.816.000 73 224.580.000
Belanja Makanan dan Minuman 7.242.910.000 6.819.311.350 94 1.884.678.750
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 199.000.000
Belanja Pakaian Kerja 177.750.000 177.750.000 100 105.900.000
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
28
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas 16.554.568.000 14.542.650.918 88 5.623.733.718
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis PNS 15.000.000 11.000.000 73 63.605.000
Belanja Pemeliharaan 6.823.976.000 6.556.075.700 96 13.830.550.300
Belanja Jasa Konsultasi
Belanja Hadiah Barang 18.900.000 16.800.000 89 48.720.000
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada
Pihak Ketiga/ Masyarakat 48.195.725.000 40.116.990.750 83
Uang untuk dihibahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat 519.000.000 492.000.000 95 112.500.000
Jumlah 147.690.672.000 129.658.528.251 88 36.917.971.227
Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2016 menggunakan realisasi dari Dinas Pertanian
dan Hortilkultura, untuk realisasi belanja barang dan jasa dari Dinas Perkebunan tahun 2016
sebesar Rp. 45.340.704.100,-
5.1.2.1.3. Belanja Modal
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 7.971.721.600,- atau 97 % dari anggaran Rp.
8.209.829.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 6.097.425.272,- dengan
rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Tanah 0 0 0 0
Belanja Peralatan dan Mesin 3.813.946.000 3.663.792.00 96,06 1.024.713.272
Belanja Gedung dan Bangunan 355.000.000 351.000.000 99,13 2.649.553.000
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan 3.938.299.000 3.854.276.600 97,87 2.240.151.000
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Tak Berwujud
62.584.000
40.000.000
62.245.000
39.500.000
99,46
98,75
183.008.00
Jumlah 8.209.829.000 7.971.721.600 97,00 6.097.425.272
Realisasi Belanja Modal tahun 2016 menggunakan realisasi dari Dinas Pertanian dan
Hortilkultura, untuk realisasi Belanja Modal dari Dinas Perkebunan tahun 2016 sebesar Rp.
5.915.763.800,-
29
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 0,- atau 0 % dari anggaran Rp. 0,- dan untuk
Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 0,-
5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 3.663.792.000 atau 96,06 % dari anggaran Rp.
3.813.946.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5.915.763.600,- dengan
rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Alat-alat Berat 0 0 0 50.000.000
Belanja Alat-alat Angkut 500.000.000 478.866.000 95,77 25.655.000
Belanja Alat-alat Bengkel 10.000.000 10.000.000 100 6.500.000
Belanja Alat-alat Pertanian 1.653.600.000 1.566.390.500 94,73 1.316.837.300
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga 1.502.346.000 1.467.335.500 97,67 1.562.206.000
Belanja Alat-alat Studio 148.000.000 141.200.000 95,41 0
Belanja Alat-alat Kedokteran 0 0 0 0
Belanja Alat-alat Laboratorium 0 0 0 0
Belanja Alat-alat Keamanan 3.800.000 0 0 0
Jumlah 3.813.946.000 3.663.792.000 96,06 3.122.461.300
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 menggunakan realisasi dari Dinas
Pertanian dan Hortilkultura, untuk realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Dinas
Perkebunan tahun 2016 sebesar Rp. 1.024.713.272,-
5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 351.908.000,- atau 99,13 % dari anggaran Rp.
355.000.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.018.628.000,- dengan rincian
sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Gedung 355.000.000 315.908.000,- 99,13 1.018.628.000
Belanja Monumen
Jumlah 355.000.000 315.908.000 99,13 1.018.628.000
30
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Data realisasi untuk tahun anggaran 2016 menggunakan realisasi dari Dinas Pertanian dan
Hortikultura, sedangkan realisasi tahun 2016 dari Dinas Perkebunan yaitu sebesar Rp.
2.649.553.000,-
5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar 3.854.276.000,- atau 97,87 % dari anggaran Rp.
3.938.299.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.770.299.000,- dengan
rincian sebagai berikut :
2017
% Realisasi 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Jalan dan Jembatan 769.200.000 749.153.000 97,39 0
Belanja Bangunan Air (Irigasi) 3.169.099.000 3.105.123.600 97,98 1.770.299.000
Belanja Instalansi dan Jaringan
Jumlah 3.938.299.000 3.854.276.600 97,87 1.770.299.000
Realisasi Tahun Anggaran 2016 menggunakan data dari Dinas Pertanian dan Hortikultura,
untuk relalisasi Tahun Anggaran 2016 Dinas Pertanian yaitu sebesar Rp. 2.240.151.000,-
5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 62.245.000,- atau 99,46 % dari anggaran Rp.
62.584.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.375.500,- dengan rincian
sebagai berikut :
2017
% 2016
Anggaran Realisasi
Belanja Buku Perpustakaan 5.584.000 5.520.000 98,85 4.375.500,-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 57.000.000 56.725.000 99,52 0
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman 0 0 0 0
Jumlah 62.584.000 62.245.000 99,46 4.375.000
Realisasi Tahun 2016 menggunakan data dari Dinas Pertanian dan Hortikultura, untuk
realisasi tahun 2016 dari Dinas Perkebunan yaitu Rp. 183.008.000,-
5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)
SiLPA Tahun Anggaran 2017sebesar Rp. 281.719.198.983,- sedangkan Tahun 2016
sebesar Rp. 155.413.152.733,-
31
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA
5.2.1. Aset
Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 963.944.946.813,19 naik/turun sebesar
Rp.356.310.454.465,- atau 36,96 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
607.634.492.348,07,-
5.2.1.1. Aset Lancar
Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 662.376.297,33 naik/turun sebesar Rp.
362.900.782,67 atau 35,40 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
1.025.277.080,-
5.2.1.1.1. Kas
Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.087,-naik/turun sebesar Rp. 2.087,- atau 0 %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.087,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran 2.087 0
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas BLUD
Jumlah 2.087 0
5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor
Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan
pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum
disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2017.
NO URAIAN 2017 2016
1 Kas di Bendahara Pengeluaran 2.087 0
2
Jumlah 2.087 0
32
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 Kas di Bendahara Pengeluaran 1.487 1.487
2 Kas di Bendahra Pengeluaran 600 600
Jumlah
b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)
Kas di BendaharaPenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan
31 Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Daerah.
NO URAIAN 2017 2016
1 Nihil
2
Jumlah
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 Nihil
2
Jumlah
c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain
Kas di Bendahara Pengeluaran (Non Silpa) merupakan saldo kas pada Bendahara
Pengeluaran di SKPD per 31 Desember 2017 yang akan dipergunakan untuk
membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Belanja atas kegiatan yang bersangkutan
sudah di SPJ kan dan sudah dimasukan dalam LRA Tahun Anggaran 2017.
33
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
NO URAIAN 2017 2016
1 Nihil
2
Jumlah
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 Nihil
2
Jumlah
5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan
a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD
Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan
SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun brankas) yang berasal dari pendapatan
retribusi, lain-lain PAD yang sah dan jasa giro bendahara yang belum disetor ke
rekening kas umum daerah per 31 Desember 2017.
NO URAIAN 2017 2016
1 Nihil
2
Jumlah
34
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 Nihil
2
Jumlah
b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)
Kas di BendaharaPenerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan
31 Desember 2017 belum disetor ke Rekening Kas Daerah
NO URAIAN 2017 2016
1 Nihil
2
Jumlah
Saldo Kas tersebut tahun 2017 telah disetor ke rekening kas daerah dengan rincian :
NO URAIAN Nilai Penyetoran
1 Nihil
2
Jumlah
5.2.1.1.2. Piutang
Piutang per 31 Desember 2017 adalah nihil dibandingkan saldo per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 0,-
5.2.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka
Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk
membayar pada Tahun 2017 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2017
35
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa
Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per
31 Desember 2017 sebesar Rp. 208.931.688,33 naik/turun sebesar Rp. 128.904.188,33
atau 261 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 80.027.500,- dengan
rincian sebagai berikut :
2017 2016
Asuransi BMD 208.931.688,33 80.027.500
Asuransi Pegawai Non PNS
Sewa
Jumlah 208.931.688,33 80.027.500
5.2.1.1.4 Persediaan
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk
dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan
diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2017, dikalikan dengan harga
pembelian terakhir.Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 453.442.552,-
naik/turun sebesar Rp. 491.007.058,- atau 51,99 % dibandingkan saldo per 31 Desember
2016 sebesar Rp. 944.449.580,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Persediaan Bahan Pakai Habis 39.870.200 30.124.580
Persediaan Bahan/Material 411.652.322 913.125.000
Persediaan Cetak 1.920.000 1.200.000
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja
Persediaan Makanan dan Minuman
Persediaan Hibah
Jumlah 453.442.552 944.449.580
5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang
Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,-
atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-.
5.2.1.3. Aset Tetap
Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.073.770.955.213 naik/turun sebesar Rp.
4.189.288.618,- atau 0,69 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
683.606.250.023,- dengan rincian sebagai berikut :
36
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :
Saldo Awal Rp. 683.606.250.023
Penambahan
Belanja Modal Rp 7.932.221.600
Belanja Barang/Jasa Rp 0
Hibah Rp 0
Mutasi Masuk Rp 397.366.782.826
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp
Koreksi Rp
Jumlah Rp. 1.088.905.254.449
Berkurang
Ekstrakontable Rp. 200.593.840
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp
Mutasi Keluar Rp. 14.933.460.396
Koreksi Rp 245.000
Jumlah Rp. 15.134.299.236
Grand Total Rp. 1.073.770.953.213
Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :
Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2017.
Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai
Aset Tetap selama Tahun 2017 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah selama Tahun 2017.
Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian
jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
37
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena
penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.
Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :
Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset
tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan
Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian
jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena
dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah selama Tahun 2017.
Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.
5.2.1.3.1. Tanah
Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 830.100.041.363,- naik/turun sebesar Rp.
323.471.816.500,- atau 38,97 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
506.628.224.863,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Tanah 830.100.041.363 323.471.816.500 0 506.628.224.863
Jumlah 830.100.041.363 323.471.816.500 0 506.628.224.863
Rincian mutasi tanah terdiri dari :
Saldo Awal Rp. 506.628.224.863
Penambahan
Belanja Modal Rp. 0
Belanja Barang/Jasa Rp 0
Hibah Rp 0
Mutasi Masuk Rp. 323.471.816.500
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp 0
38
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp 0
Koreksi Rp 0
Jumlah Rp. 830.100.041.363
Berkurang
Ekstrakontable Rp 0
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp 0
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp 0
Mutasi Keluar Rp 0
Koreksi Rp 0
Jumlah Rp 0
Grand Total Rp. 830.100.041.363
Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :
Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2017.
Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai
Aset Tetap selama Tahun 2017 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang
Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah selama Tahun 2017.
Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian
jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena
penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.
Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :
Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset
tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan
Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
39
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian
jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena
dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah selama Tahun 2017.
Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.
5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 83.753.293.288,- naik/turun
sebesar Rp. 32.139.068.441,- atau 38,37 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 51.614.224.847,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Alat Berat 4.678.360.526 1.496.875.295 7.684.000 3.189.169.231
Alat Angkut 9.119.457.342 4.105.731.441 287.755.000 5.301.480.901
Alat Bengkel dan Ukur 2.975.005.300 2.472.435.300 154.935.000 657.505.000
Alat Pertanian dan Peternakan 27.073.178.898 3.326.964.935 358.369.915 24.104.583.878
Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.653.100.948 10.076.734.386 2.151.551.425 13.727.917.987
Alat Studio dan Komunikasi 3.745.020.710 2.135.688.509 176.450.000 1.785.782.201
Alat Kedokteran 7.100.000 7.100.000
Alat Laboratorium 14.502.069.564 11.941.919.415 287.635.500 2.847.785.649
Alat Keamanan
Jumlah 83.753.293.288 35.563.449.281 3.424.380.840 51.614.224.847
Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :
Saldo Awal Rp. 51.614.224.847
Penambahan
Belanja Modal Rp. 3.663.792.000
Belanja Barang/Jasa Rp
Hibah Rp
Mutasi Masuk Rp. 31.899.657.281
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp
40
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp
Koreksi Rp
Jumlah Rp. 35.563.449.281
Berkurang
Ekstrakontable Rp. 200.593.840
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp
Mutasi Keluar Rp. 3.223.787.000
Koreksi Rp
Jumlah Rp. 3.424.380.840
Grand Total Rp. 83.753.293.288
5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 139.578.755.726,- naik/turun
sebesar Rp. 29.019.757.064,- atau 20,79 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 101.558.998.662,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Gedung 127.129.063.914 31.903.133.735 9.798.243.321 105.024.173.500
Monumen 12.449.691.812 6.799.272.000 270.584.950 5.921.004.762
Jumlah 139.578.755.726 38.702.405.735 10.068.828.271 110.945.178.262
Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :
Saldo Awal Rp. 110.945.178.262
Penambahan
Belanja Modal Rp. 351.908.000
Belanja Barang/Jasa Rp
Hibah Rp
Mutasi Masuk Rp. 38.350.497.735
41
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp
Koreksi Rp
Jumlah Rp. 149.647.583.997
Berkurang
Ekstrakontable Rp.
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp
Mutasi Keluar Rp. 10.068.828.271
Koreksi Rp
Jumlah Rp. 10.068.828,271
Grand Total Rp. 139.578.755.726
5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 19.983.648.330,- naik/turun
sebesar Rp. 5.836.281.828,- atau 29,21 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 14.147.366.502,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Jalan dan Jembatan 4.357.656.500 1.520.933.500 1.102.200.000 3.938.923.000
Bangunan Air/Irigasi 14.163.344.744 4.395.196.600 155.416.000 9.923.564.144
Instalasi 224.022.086 176.345.000 106.057.143 153.734.229
Jaringan 1.238.625.000 1.215.725.000 108.245.129 131.145.129
Jumlah 19.983.648.330 7.308.200.000 1.471.918.272 14.147.366.502
Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :
Saldo Awal Rp. 14.147.366.502
Penambahan
Belanja Modal Rp. 3.854.276.600
42
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Belanja Barang/Jasa Rp
Hibah Rp
Mutasi Masuk Rp. 3.453.923.500
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp
Koreksi Rp
Jumlah Rp. 21.455.566.602
Berkurang
Ekstrakontable Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp
Mutasi Keluar Rp. 1.471.918.272
Koreksi Rp
Jumlah Rp. 1.471.918.272
Grand Total Rp. 19.983.648.330
5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 355.216.506,- naik/turun sebesar
Rp. 83.960.957,- atau 23,64 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
271.255.549,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 Bertambah Berkurang 2016
Buku Perpustakaan 171.050.031 119.457.810 115.291.853 166.884.074
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 113.216.475 62.725.000 53.880.000 104.371.475
Hewan, Ternak dan Tanaman 70.950.000 70.950.000 -
Jumlah 355.216.506 253.132.810 169.171.853 271.255.549
43
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :
Saldo Awal Rp. 271.255.549
Penambahan
Belanja Modal Rp. 62.245.000
Belanja Barang/Jasa Rp
Hibah Rp
Mutasi Masuk Rp. 190.887.810
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya Rp
Koreksi Rp
Jumlah Rp. 524.388.359
Berkurang
Ekstrakontable Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya Rp
Mutasi Keluar Rp. 168.926.853
Koreksi Rp. 245.000
Jumlah Rp. 169.171.853
Grand Total Rp. 355.216.506
5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam Pengerjaanper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp.
0 atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0 dengan rincian
sebagai berikut :
44
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Uraian pembangunan 2017 Bertambah Berkurang 2016
Jumlah
5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 111.004.080.030,47 naik/turun
sebesar Rp. 34.007.045.275,54 atau 30,64 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 76.997.034.754,93 dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Alat Besar 3.712.638.183,50 2.863.937.356,00
Alat Angkut 5.619.375.654,50 2.934.094.025,89
Alat Bengkel 1.890.220.300,00 508.640.000,00
Alat Pertanian 23.219.947.953,00 19.696.984.438,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.876.621.302,40 10.837.982.375,00
Alat Studio dan Komunikasi 3.005.693.988,40 1.526.348.201,00
Alat Kedokteran 7.100.000,00
Alat Laboratorium 10.041.319.820,73 2.193.552.523,75
Alat Keamanan
Gedung 39.825.934.821,39 31.935.363.762,18
Monumen 1.645.510.810,80 551.808.830,10
Jalan dan Jembatan 1.860.086.976,16 2.145.644.500,00
Bangunan Air dan Irigasi 2.167.613.588,75 1.752.838.334,09
Instalasi 55.916.214,16 21.828.588,22
Jaringan 76.100.416,68 28.011.820,70
Jumlah 111.004.080.030,47 76.997.034.754,93
5.2.1.5. Aset Lainnya
Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar 515.695.333,33,- naik/turun sebesar Rp.
515,695.333,33 atau 100 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0
dengan rincian sebagai berikut :
45
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
2017 2016
Aset Dikerjasamakan
2017 2016
Aset Tak Berwujud 39.500.000 0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (7.900.000) 0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto 31.600.000 0
2017 2016
Barang Rusak Berat 2.998.806.502
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (2.514.711.168,67)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto 484.095.333,33
Jumlah Aset Lainnya 515.695.333,33
5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan
Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau 0 %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0.
5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud
Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 39.500.000,- naik/turun sebesar
Rp. 39.500.000,- atau 100 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud
Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 7.900.000,- naik/turun
sebesar Rp. 7.900.000,- atau 100 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp. 0,-.
5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat
Barang Rusak Berat per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.998.806.502,00 naik/turun
sebesar Rp. 1.099.640.000,- atau 36,67 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 1.899.166.502,- merupakan barang rusak dan tidak digunakan untuk aktifitas
operasional SKPD serta dalam proses penghapusan dengan rincian sebagai berikut :
46
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
2017 2016
Alat Besar 22.813.169 22.813.169
Alat Angkut 1.017.884.413 1.017.884.413
Alat Bengkel
Alat Pertanian 659.265.424 659.265.424
Alat Kantor dan Rumah Tangga 319.936.396 181.676.396
Alat Studio dan Komunikasi 200.000 200.000
Alat Kedokteran
Alat Laboratorium 480.357.100 1.327.100
Alat Keamanan
Gedung 16.000.000 16.000.000
Monumen
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air dan Irigasi
Instalasi
Jaringan
Buku Perpustakaan
Barang Bercork Kebudyaan
Hewan dan Tumbuhan 482.350.000
Jumlah 2.998.806.502 1.899.166.502
5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat
Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 2.514.711.168,67
naik/turun sebesar Rp. 615.544.666,67 atau 24,48 % dibandingkan saldo per 31 Desember
2016 sebesar Rp. 1.899.166.502,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Alat Besar 22.813.169 22.813.169
Alat Angkut 1.017.884.413 1.017.884.413
Alat Bengkel
Alat Pertanian 659.265.424 659.265.424
Alat Kantor dan Rumah Tangga 319.936.396 181.676.396
Alat Studio dan Komunikasi 200.000 200.000
Alat Kedokteran
Alat Laboratorium 478.611.766,67 1.327.100
47
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
2017 2016
Alat Keamanan
Gedung 16.000.000 16.000.000
Monumen
Jalan dan Jembatan
Bangunan Air dan Irigasi
Instalasi
Jaringan
Jumlah 2.514.711.168,67 1.899.166.502
5.2.2. KEWAJIBAN
Total Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0 naik/turun sebesar Rp. 0 atau 0 %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0
5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp.
0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Pihak ketiga per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun
sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 sebesar
Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 0,-
5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp.
0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- merupakan
penerimaan yang sesungguhnya belum menjadi hak SKPD pada periode bersangkutan,
tetapi pembayarannya telah terlebih dahulu diterima oleh SKPD pada Tahun 2017
5.1.1.1.4. Utang Belanja
Utang Belanjaper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0 %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
48
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang Jangka Pendek Lainnyaper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar
Rp. 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)
Utang Bagi Hasil Pajakper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,-
atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
5.2.3. EKUITAS
Total Ekuitasper 31 Desember 2017 sebesar Rp. 682.225.747.830,19 naik/turun sebesar
Rp. 230.004.408.215,12 atau 33,71 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar
Rp. 452.221.339.615,07
5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
5.3.1. PENDAPATAN-LO
Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah
timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2017.Pendapatan-LOper 31 Desember
2017 sebesar Rp. 11.584.521.421,- naik/turun sebesar Rp. 8.011.525.040,- atau 69,16 %
dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 19.596.046.461,- dengan rincian
sebagai berikut :
2017 2016
Pendapatan Asli daerah 11.584.521.421 15.891.706.461
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 3.704.340.000
Jumlah 11.594.521.421 19.596.046.461
5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 11.584.521.421,-
naik/turun sebesar Rp. 4.307.185.040,- atau 37,18 % dibandingkan saldo per 31 Desember
2016 sebesar Rp. 15.891.706.461,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Pendapatan Pajak Daerah 0 0
Pendapatan Retribusi Daerah 11.584.521.421 15.891.706.461
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 0 0
Jumlah 11.584.521.421 15.891.706.461
49
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 11.584.521.421
naik/turun sebesar Rp. 4.307.185.040,- atau 37,18 % dibandingkan saldo per 31 Desember
2016 sebesar Rp. 15.891.706.461,- dengan rincian sebagai berikut :
2017 2016
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha 11.584.521.421 15.891.706.461
Retribusi Perizinan Tertentu
Jumlah 11.584.521.421 15.891.706.461
5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp.
0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- dengan rincian
sebagai berikut :
2017 2016
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 0,00 0,00
Pendapatan Bunga 0,00 0,00
Tuntutan Ganti Rugi 0,00 0,00
Pendapatan Denda keterlambatan 0,00 0,00
Pendapatan Denda Pajak 0,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi 0,00 0.00
Pendapatan dari Pengembalian 0,00 0,00
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 0,00 0,00
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00
Penerimaan dari BLUD 0,00 0,00
Penerimaan Lain-Lain 0,00 0,00
Jumlah 0,00 0,00
5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Lain-Lain Pendapatan yang Sah -LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun
sebesar Rp, 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,- akun
ini merupakan hibah barang aset tetap dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah
kabupaten/kota.
50
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
5.3.2. BEBAN
Belanja yang dimasukan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan
dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima.
Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 320.363.525.119,14 naik/turun sebesar Rp.
145.991.855.517,25 atau 45,57 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
174.371.669.601,89
5.3.2.1. Beban Operasional
Beban Operasional per 31 Desember 2017 sebesar Rp.320.363.525.119,14 naik/turun
sebesar Rp. 145.991.855.517,25 atau 45,57 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 174.371.669.601,89
2017 2016
Beban Pegawai 155.673.470.553,00 128.471.124.167,00
Beban Barang & Jasa 130.020.631.120,67 35.692.139.322,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi 34.669.423.445,47 10.208.406.112,89
Beban Lainnya
Jumlah 320.363.525.119,14 174.371.669.601,89
5.3.2.1.1. Beban Pegawai
Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 155.673.470.553,- naik/turun sebesar
Rp. 27.202.346.386,- atau 17,47 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.
128.471.124.167,-
2017 2016
Beban Pegawai Tidak langsung 132.330.203.289 119.629.289.167
Beban Pegawai Langsung 23.343.267.264 8.841.835.000
Jumlah 155.673.470.553 128.471.124.167
5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 130.020.631.120,67 naik/turun
sebesar Rp. 94.328.491,67 atau 72,55 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2016
sebesar Rp. 35.692.139.322,-
2017 2016
Beban Persediaan 96.517.890.177,00 14.576.749.907,00
Beban Jasa 11.454.290.270,67 3.876.286.640,00
Beban Pemeliharaan 7.002.799.755,00 11.439.264.057,00
51
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
2017 2016
Beban Perjalanan Dinas 14.542.650.918,00 5.623.733.718,00
Beban Barang & Jasa Lainnya 503.000.000,00 176.105.000,00
Jumlah 130.020.631.120,67 35.692.139.322,00
5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset
Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 34.669.423.445,47
naik/turun sebesar Rp. 24.461.017.332,58 atau 70,56 % dibandingkan saldo per 31
Desember 2016 sebesar Rp. 10.208.406.112,89
2017 2016
Beban Penyusutan Aset Tetap 34.045.978.778,80 10.208.406.112,89
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud 7.900.000,00
Beban Penyusutan Aset tetap lainnya 615.544.666,67
Jumlah 34.669.423.445,47 10.208.406.112,89
5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain
Beban Lain-Lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 0,- naik/turun sebesar Rp. 0,- atau 0
% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp. 0,-
2017 2016
Beban Penyisihan Piutang
Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen
Beban Hibah Aset Tetap
Jumlah
5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos
ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.
52
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN
6.1 GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI
JAWA TENGAH
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah gabungan dari tiga dinas
yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah, Dinas
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Badan Penyuluh sejak tanggal 1 Januari
2017.
6.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah
Tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 76 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Untuk Struktur Organisasi UPT
berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan
6.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sebagai
berikut :
a. Tugas Pokok
Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
b. Fungsi
1. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman
pangan,hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina
usaha;
4. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya;
53
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
6.2.2. Uraian Tugas
Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi
Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura,
Bidang Perkebunan, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha, UPT Dinas dan
Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian tugas sebagai berikut :
Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Dinas.
Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi :
a. Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di
lingkungan Dinas;
c. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtangaan, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
d. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di
lingkungan Dinas;
e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah
(SPIP) dan pengelolaan informasi;
f. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya
Bidang Sarana dan Prasarana
Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di
bidang lahan, irigasi, dan pupuk dan pembiayaan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang lahan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang irigasi;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan; dan;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
54
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Bidang Tanaman Pangan
Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di
bidang padi, jagung dan serealia lainnya dan aneka kacang dan umbi.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Budidaya Tanaman Pangan mempunyai
fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang padi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan serealia lainnya;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Hortikultura
Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman
sayuran, tanaman buah serta tanaman hias dan tanaman obat.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.
Bidang Perkebunan
Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman
semusim, tanaman tahunan, rempah dan penyegar.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman rempah dan penyegar; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
55
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaankebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen dan pengolahan;
c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Perkebunan
Balai Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
tugas teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang
pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan
Perkebunan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pelatihan dan bimbingan teknis dan
penyebaran informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pelatihan dan bimbingan
teknis dan penyebaran informasi sumber daya manusai pertanian dan perkebunan;
c. Evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan dan bimbingan teknis dan penyebaran
informasi sumber daya manusia pertanian dan perkebunan ;
d. Pengelolaan ketatausahaan ;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas
dan fungsinya
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Balai pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis
operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengawasan dan
sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi
benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
56
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
c. Evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan;
d. Pengelolaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah
Semarang dan Wilayah Surakarta.
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas, Wilayah
Semarang dan Wilayah Surakarta mempunyai tugas teknis operasional dan / atau kegiatan
teknis penunjang tertentu Dinas di bidang tanaman pangan dan hortikultura
Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah
Banyumas, Wilayah Semarang dan Wilayah Surakarta melaksanakan fungsi:
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih tanaman pangan dan benih
hortikultura;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang benih tanaman pangan dan
benih hortikultura ;
c. Evaluasi dan pelaporan dibidang benih tanaman pangan dan benih hortikultura
d. Pengelolaan ketatausahaan ;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.
Balai Benih Tanaman Perkebunan
Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perbanyakan benih tanaman perkebunan,
percontohan kebun produksi dan pemanfaatan aset di kebun dinas.
Untuk melaksanakan tugas, Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman
perkebunan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman
perkebunan;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan kebun produksi tanaman perkebunan;
d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
e. Pelaksaaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas
melaksanakan tugas operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang
perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
57
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Untuk melaksanakan tugas, Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pangan, dan
perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasioanal dibidang perlindungan tanaman
pangan, dan perlindungan tanaman perkebunan dan hortikultura ;
c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pangan, perlindungan
tanaman perkebunan dan hortikultura ;
d. Pengelolaan ketatausahaan ;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan
Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang mutu hasil pertanian dan
perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas, Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang mutu hasil tanaman pangan dan
hortikultura, dan mutu hasil tanaman perkebunan;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang mutu hasil tanaman pangan
dan hortikultura, dan mutu hasil tanaman perkebunan;
c. Evaluasi dan pelaporan bidang mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura, dan mutu
hasil tanaman perkebunan;
d. Pengelolaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya
Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan
Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang alat mesin pertanian dan
perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas, Balai Alat Mesin Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang alat mesin pra panen dan alat mesin
pasca panen;
b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang alat mesin pertanian dan
perkebunan;
c. Evaluasi dan pelaporan bidang alat mesin pra panen dan alat mesin pasca panen;
d. Pengelolaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan
fungsinya.
58
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.3 Sumber Daya Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah maka diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang memadai.
Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana,
serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan
minimal. Kondisi ketersediaan sumberdaya manusia dan sarana pendukung dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah,
sebagai berikut :
6.3.1 Organisasi dan Kepegawaian
a. Organisasi Dinas
Pejabat struktural dalam struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah sebanyak 61 jabatan, terdiri dari : seorang Pejabat Eselon II.a (Kepala
Dinas), Pejabat Eselon III.a (Sekretaris, Kepala Bidang) sebanyak 6 orang, Pejabat Eselon
II.b (Kepala Balai) sebanyak 9 organg Pejabat Eselon IV.a (Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi) sebanyak 45 orang. Selain itu juga terdapat pejabat fungsional tertentu yang tergabung
dalam Kelompok Jabatan Fungsional
b. Kepegawaian
Kondisi pegawai/karyawan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
terhitung Maret 2018 sebanyak 907 orang . Data kepegawaian Dinas Pertanian dan
Perkebunan dapat dilihat pada di bawah ini:
Tabel 6.1 Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Golongan Kepegawaian ( Bulan Maret Tahun 2018)
No Golongan Jumlah (Orang)
1 a. Golongan I 32
2 b. Golongan II 212
3 c. Golongan III 568
4 d. Golongan IV 95
Jumlah 907
Sumber: Distanbun 2017
59
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dinas Pertanian dan Perkebunan TA. 2017
BAB VII
PENUTUP
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2017. Catatan atas
Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas
Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders)
serta memenuhi prinsip-prinsiptransportasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ungaran, Januari 2018