Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
Dasar hukum pelaporan program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018
adalah :
1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
2
B. Bagan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Bagan Struktur Organisasi
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
KEPALA BIRO UMUM
HENDRA,S.Sos
KELOMPOK JAFUNG
1. Sulasmi
2. Mira Mardiana, A.Md
3. Irma Wahyuni, S. Sos
KEPALA BAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN SETDA
Drs. ADE SYUKRI, M.Si
KEPALA SUBBAG RENCANA KERJA DAN MONEV KEUANGAN SETDA
THERESIA GIDA LOVRIDA, SE, MM
KEPALA SUBBAG LAPORAN KEUANGAN SETDA
STEPANUS JECSON BUTAR BUTAR, SE,ME
KEPALA SUBBAG ADMINISTRASI KEUANGAN SETDA
ADRIAN AGUSTIAN, SE, ME
Plt. KEPALA BAGIAN TATA USAHA UMUM DAN PIMPINAN
ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME
KEPALA SUBBAG TATA USAHA UMUM DAN TATA USAHA BIRO
ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME
KEPALA SUBBAG TATA USAHA GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR
FABIANUS FEBIYAN FAMILI
KEPALA SUBBAG TATA USAHA SEKRETARIS DAERAH
DWI UTAMININGSIH
KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN URUSAN DALAM
WIKE YOLANDA, ST,MT
KEPALA SUBBAG TATA USAHA ASISTEN ADMINISTRASI DAN
UMUM DAN STAF AHLI
HARDY DJOHAN, SE
KEPALA SUBBAG URUSAN DALAM
ASMADI, SE
KEPALA SUBBAG RUMAH TANGGA
SRI UMIATY, S.STP, M.PA
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
3
C. Gambaran Umum SKPD
1. Tupoksi
Untuk menuju dan mewujudkan suatu Kepemerintahan yang baik dan
kuat atau yang lebih dikenal dengan istilah Good Governance, dewasa ini
telah banyak kebijakan dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Pemerintahan
Orde Baru maupun hingga sekarang. Salah satunya adalah adanya Otonomi
Daerah yang dijalankan dan berdampak baik dari segi efektifitas dan kontrol
terhadap kinerja kepemerintahan.
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, tercantum
juga dalam Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1106. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24. Undang - Undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438. Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah
Otonom, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952. Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741.
Berdasarkan dengan Perundang-Undangan di atas tersebut, maka
disusunlah Organisasi Perangkat Daerah yang dinamakan Biro Umum
Sekretariat Daerah.
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
4
Dengan memperhatikan perkembangan dan kebutuhan dalam rangka
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu
melakukan perubahan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat
yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6).
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, maka
ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2017
Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai
tugas menyelenggarakan rencana kerja dan pengelolaan keuangan
Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, rumah tangga dan
urusan dalam.
2. Fungsi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah:
a. Penyusunan program kerja di bidang umum;
b. Pengkoordinasian rencana kerja dan pengelolaan keuangan Sekretariat
Daerah, tata usaha umum dan pimpinan, serta urusan rumah tangga dan
urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang
rencana kerja pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah, tata usaha umum
dan pimpinan serta urusan rumah tangga dan urusan dalam sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Pelaksanaan koordinasi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan
Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah
tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
5
e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan Sekretariat
Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah tangga dan
urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja dan pengelolaan keuangan
Sekretariat Daerah, tata usaha umum dan pimpinan serta urusan rumah
tangga dan urusan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g. Pelaksanaan tugas lain di bidang umum yang diserahkan oleh Gubernur
atau Sekretaris Daerah.
Di dalam Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat terdapat 3 (tiga) Bagian, dimana masing-masing Bagian
dipimpin oleh Kepala Bagian, dan masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga)
Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yaitu :
a. Kepala Biro Umum;
Kepala Biro mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan,
memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan
mengendalikan kegiatan di bidang umum.
b. Bagian Rencana Kerja dan Keuangan Sekretariat Daerah membawahi;
➢ Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi Keuangan
Sekretariat Daerah.
Mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan bahan
kebijakan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kerja, rencana
strategis, monitoring dan evaluasi keuangan di lingkungan Sekretariat
Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan
fungsi.
➢ Sub Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah
Mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan
Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas dan fungsinya.
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
6
➢ Sub Bagian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah
Mempunyai tugas pengelolaan laporan keuangan di lingkungan
Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas dan fungsinya.
c. Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan membawahi;
➢ Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Biro
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan ketatausahaan
umum, ketatausahaan Biro dan pelayanan pengiriman surat di
lingkungan Sekretariat Daerah serta mengendalikan pelaksanaan
kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
➢ Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur
Mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan
Gubernur dan Wakil Gubernur, peminjaman ruang praja I dan ruang
rapat Wakil Gubernur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan
sesuai tugas dan fungsinya.
➢ Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah
Mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan
Sekretaris Daerah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai
tugas dan fungsinya.
d. Bagian Rumah Tangga dan Urusan Dalam membawahi;
➢ Sub Bagian Rumah Tangga
Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan
kebijakan, serta pelaksanaan pelayanan rumah tangga pimpinan serta
mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
➢ Sub Bagian Urusan Dalam
Mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan
kebijakan, serta pelaksanaan urusan dalam di lingkungan Sekretariat
Daerah dan rumah jabatan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan
sesuai tugas dan fungsinya.
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
7
➢ Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli;
Mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan ketatausahaan
Asisten Administrasi dan Umum dan Staf Ahli serta mengendalikan
pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional.
Berdasarkan data kepegawaian s/d bulan Desember 2018, diketahui bahwa
jumlah pegawai yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat sebanyak 57 orang. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional dapat dilihat
dalam tabel-tabel berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
8
Tabel 1.1
JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018
GOLONGAN
ESELON FUNG. TERTENTU
FUNG. UMUM
TOTAL TOTAL
PERGOLONGAN I/b II/a II/b III/a III/b IV/a IV/b
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
GOLONGAN IV/e
0
GOLONGAN IV/d
2 1 3
GOLONGAN IV/c 1 1 2
GOLONGAN IV/b 1 1 1 3
GOLONGAN IV/a 1 1 2
JUMLAH GOLONGAN IV
1
2 2 1 1 1 1 1 10
GOLONGAN III/d 2 3 1 1 1 8
GOLONGAN III/c 4 1 1 6
GOLONGAN III/b 10 8 18
GOLONGAN III/a 6 1 7
JUMLAH GOLONGAN III
6 3 2 17 11 39
GOLONGAN II/d 1 1 1 3
GOLONGAN II/c 3 1 4
GOLONGAN II/b 1 1
GOLONGAN II/a
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
9
JUMLAH GOLONGAN II
1 5 2
8
GOLONGAN I/d 0
GOLONGAN I/c 0
GOLONGAN I/b 0
GOLONGAN I/a 0
JUMLAH GOLONGAN I
0
TOTAL 1 2 2 1 1 1 6 3 3 23 14 57
Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Biro Umum Tahun 2018
*LK = Laki-laki *PR = Perempuan
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
10
Tabel 1.2 JUMLAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PER TINGKAT PENDIDIKAN
BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018
GOLONGAN
ESELON TOTAL
SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
GOLONGAN IV/e
GOLONGAN IV/d 2 1
GOLONGAN IV/c 1 1
GOLONGAN IV/b 1 2
GOLONGAN IV/a 2
JUMLAH GOLONGAN IV 1 4 4 1 6 4
GOLONGAN III/d 1 1 1 1 2 2
GOLONGAN III/c 1 1 2 1 1
GOLONGAN III/b 7 7 1 2 1
GOLONGAN III/a 2 4 1
JUMLAH GOLONGAN III 10 9 1 1 4 1 5 3 3 2 23 16
GOLONGAN II/d 1 2
GOLONGAN II/c 1 3
GOLONGAN II/b 1
GOLONGAN II/a
JUMLAH GOLONGAN II 1 5 2 5 3
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
11
GOLONGAN I/d
GOLONGAN I/c
GOLONGAN I/b
GOLONGAN I/a
JUMLAH GOLONGAN I
T O T A L 1 15 9 1 1 2 4 1 6 3 7 6 1 34 23
Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Biro Umum Tahun 2018
*LK = Laki-laki
*PR = Perempuan
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
12
Tabel 1.3
DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN, PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN
NO NAMA / NIP PANGKAT /
GOL. RUANG JABATAN PENDIDIKAN
DIKLAT STRUKTURAL/ FUNGSIONAL
JENIS KELAMIN KET
L P
1 Dr. SYARIF KAMARUZAMAN, M.Si 19660921 198603 1 004
IV/c Pj. Sekretaris Daerah S-3 L
2 Drs. MUHAMMAD AMINUDDIN, M.Si 19601113 198503 1 015
IV/d Staf Ahli Gubernur Bidang
Hukum, Politik dan Pemerintahan
S-2 L
3 Ir. H. SYAWAL BONDEROSO, MM 19600420 198812 1 001
IV/d Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Sumber Daya
Manusia S-2 L
4 Ir. ANNA VERIDIANA IMAN KALIS, MP 19620719 198909 2 001
IV/d Staf Ahli Bidang
Pembangunan dan Ekonomi
S-2
P
5 Dra. MARLYNA, M.Si 19670115 198603 2 008
IV/c Asisten Administrasi dan
Umum S-2
P
6 JOHANNES NUMSUAN MADSUN, S.IP. MT 19640221 199803 1 002
IV/b
Pengadministrasi Umum Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha
Biro pada Setda
S-2 L
7 HENDRA, S.Sos 19680925 198908 1 001
IV/b Kepala Birom Umum
pada Setda Prov. Kalbar S-1 L
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
13
8 Drs. ADE SYUKRI, M.Si 19660708 198603 1 007
IV/b Kabag Rencana Kerja dan Keuangan Setda
S-2 L
9 WIKE YOLANDA, ST, MT 19770804 200212 2 006
IV/a Kabag RT dan URDAL S-2 P
10 Dra. ASRILIYANTI, MM 19670419 199402 2 001
III/d
Pengadministrasian Umum (Dipekerjakan pada KPU Provinsi
Kalbar)
S-2
P
11 THERESIA GIDA LOVRIDA, SE, MM 19750911 200604 2 004
III/d Kasubbag Renja dan
Monev Keu Setda S-2
P
12 SRI UMIATY, S.STP, M.PA 19830528 200112 2 003
III/d Kasubbag Rumah
Tangga S-2
P
13 ISMEP HARDINATA, S.Pi, ME 19741104 200604 1 009
III/d Kasubbag Tata Usaha
Umum dan Tata Usaha Biro
S-2 L
14 ADRIAN AGUSTIAN, SE, ME 19710821 200604 1 008
III/d Kasubbag Adm. Keuangan Setda
S-2 L
15 STEPANUS J. BUTAR BUTAR, SE, ME 19850903 200803 1 001
III/c Kasubbag Laporan Keuangan Setda
S-2 L
16 ASMADI, SE 19701130 199403 1 003
III/c Kasubbag Urusan Dalam S-1 L
17 HARDY DJOHAN, SE 19700917 199212 1 001
III/c Kasubbag Tata Usaha Asisten Administrasi Umum dan Staf Ahli
S-1 L
18 DWI UTAMININGSIH 19610404 198903 2 007
III/d Kasubbag Tata Usaha
Sekretaris Daerah D-1
P
19 FABIANUS FABIYAN FAMILI 19710220 199212 1 00
III/c Kasubbag TU Gub dan
Wagub SMU L
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
14
20 SITI AKBAR, S.Sos 19710509 199010 2 001
III/d Pengadministrasian Umum (TU SEKDA)
S-1
P
21 TONI HM, SE 19730819 199403 1 004
III/d PengadministrasianUmu
m (Adm. Peng.Keuangan) S-1 L
22 IRMA WAHYUNI, S. sos 19700110 199203 2 012
III/c PengadministrasiUmum (diperbantukanpada TK
Pertiwi – Dharma Wanita
S-1 P
23 DARMEN, SE 19690125 198903 1 006
III/b Pengadministrasian Umum (Adm. Peng.
Keuangan)
S-1 L
24 SRI WARDANI, SE 19820929 200604 2 015
III/b Pengadministrasian
Umum (Renja Monev Keu. Sekda)
S-1
P
25 BHAYU GUNAWAN, S.IP 19911202 201406 1 002
III/b
Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
S-1 L
26
RYAN ALMUTAHAR, S.STP 19930123 201507 1 002
III/a Ajudan Sekretaris Daerah
Provinsi Kalbar D4 L
27 RIYAN TRIHADI, S.IP 19910217 201502 1 002
III/a
Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
D4 L
28 FARIZ PAHLAWAN ARYANSYAH, S.STP 19931109 201609 1 001
III/a
Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
D4 L
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
15
29 IRAWAN SYAHPUTRA, S.STP 19950111 201609 1 001
III/a
Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
D4 L
30 MARSYA RAHMI UTAMI, S.IP 19930222 201708 2 001
III/a
Ajudan Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
D4 P
31 YULIUS SUNARKO, A.Md 19800501 200604 1 013
III/b Pengadministrasian
Umum (Laporan Keuangan)
D-III L
32 ERA JULIANA BR TARIGAN, A.Md 19830727 201101 2 008
II/d Pengadminitrasian Umum
(RumahTangga) D-III
P
33 MIRA MARDIANA, A.Md II/d Arsiparis Pelaksana D-III
P
34 SULASMI 19620203 198503 2 008
III/d Arsiparis Penyelia SMU
P
35 SUMARNI 19671008 198702 2 003
III/c
Pengadministrasian Umum (Diperbantukan
pada TK Pertiwi - Dharma Wanita)
SMU
P
36 NORMAL 19640315 199001 1 003
III/b
Pengadministrasian Umum (Pada TU Asisten Administrasi Umum dan
Staf Ahli)
SMU L
37 NYEMAS AGUSMINI 19620819 198503 2 005
III/b Pengadministrasian
Umum (Adm. Keuangan Setda)
SMU
P
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
16
38 SALAM 19610517 198503 1 008
III/b
Pengadministrasian Umum (TU Ass III)
SMU L
39 SILVIA MARIA 19650520 198603 2 017
III/b Pengadministrasian Umum (TU Wagub)
SMU
P
40 KRISNAWATI 19650210 198603 2 019
III/b Pengadimintrasian Umum (Diperbantukan pada TP-
PKK Provinsi)
SMU
P
41 RUSTINAH 19640104 198902 2 002
III/b Pengadministrasian Umum (Adm. Peng.
Keuangan)
SMU
P
42 SAPARIAH 19640204 198703 2 011
III/b Pengadministrasian
Umum (Tu Biro) SMU
P
43 SABLI 19630914 198902 1 005
III/b Pengadministrasian Umum (Adm. Peng.
Keuangan)
SMU L
44 SARTIYAH 19640717 198603 2 022
III/b Pengadministrasian Umum (Adm. Peng.
Keuangan)
SMU
P
45 SURYA DARMA 19700906 199203 1 006
III/b Pengadministrasian
Umum (Staf Ahli) SMU L
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
17
46 SY. AHMAD 19640510 199303 1 006
III/b
Pengadministrasian Umum (Urusan Dalam)
SMU L
47 M. SALEH 19620619 198101 1 001
III/b Pengadministrasian Umum (Adm. Peng.
Keuangan)
SMU L
48 H. IRIANDRI AMARULLAH III/b Pengadministrasian
Umum (TU Biro) SMU L
49 SRI APRIASTUTI 19740424 199603 2 003
III/a Pengadministrasian
Umum (Tu Biro) SMU
P
50 TURMAN 19650507 198503 1 009
III/a Pengadministrasian
Umum (Urusan Dalam) PAKET C L
51 HABUDIN 19711012 200212 1 008
II/d
Pengemudi Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
SMA L
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
18
52 SUPANDI 19750601 200312 1 005
II/d
Pengemudi Sub Bagian Tata Usaha Gubernur dan Wakil Gubernur, Bag. TU Umum dan Pimpinan Biro
Umum Pada Setda
SMA L
53 SUTRISNO 19700328 200701 1 017
II/c Sopir/Pengemudi SEKDA SMA L
54 AGUSTIARDI 19700615 200801 1 017
II/c Pengadministrasian Umum (TU SEKDA)
SMU L
55 SURAHMAN 19680424 200801 1 011
II/c Pengadministrasian
Umum (TU Gub) SMU L
56 DANIL ISOMI 19830824 201101 1 002
II/b Pengadministrasian
Umum (Laporan Keuangan)
SMK L
57 TATI SUGIARTI 19651015 198603 2 017
II/c Pengadministrasian
Umum (TU Umum dan Biro Umum)
SMP
P
Sumber data : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Biro Umum Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
20
E. Kondisi Sarana dan Prasarana
Tabel 1.4
Kondisi Sarana dan Prasarana
No Uraian Jumlah Rp.
KIB A (Tanah) 1.244.000,00
1 Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I 1.244.000,00
2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
KIB B (Peralatan dan Mesin) 31.496.353.545,00
1 Alat-alat Bantu 73.764.116,00
2 Alat Angkutan Darat Bermotor 779.876.209,00
3 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 4.808.477,00
4 Alat Angkutan Apung Bermotor Penumpang 0,00
5 Alat kantor 2.215.095.119,00
6 Alat Rumah Tangga 22.400.786.454,00
7 Komputer 4.481.533.833,00
8 Meja dan Kursi kerja Rapat Pejabat 719.512.123,00
9 Alat Studio 221.663.338,00
10 Alat Komunikasi 1.700.000,00
11 Peralatan Pemancar 7.656.450,00
12 Alat Kedokteran 22.690.000,00
13 Alat Kesehatan 52.826.426,00
14 Senjata Api 192.500.000,00
15 Persenjataan Non Senjata Api 294.800,00
16 Alat Keamanan dan Perlindungan 321.646.200,00
KIB C (Gedung dan Bangunan) 14.499.384.608,00
1 Bangunan Gedung Tempat kerja
2 Bangunan gedung Tempat Tinggal 14.499.384.608.00
KIB D (Jalan,Jembatan, Irigasi dan Jaringan) Nihil
1 Nihil
KIB E (Aset Tetap Lainya) 267.386.902,00
1 Buku dan Kepustakaan 0
2 Barang Bercorak Kesenian Budaya 267.386.902,00
KIB F (Konstruksi Dalam Pekerjaan) Nihil
1 Nihil
Jumlah Total 46.264.369.055,00
Sumber : Kartu Inventaris Barang (KIB) Biro Umum Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
21
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
A. VISI DAN MISI SKPD
1. VISI BIRO UMUM
Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang
diinginkan, Biro Umum Provinsi Kalimantan Barat secara terus menerus
mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan
senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan.
Salah satu perubahan yang sangat berpengaruh adalah pelaksanaan
otonomi daerah yang diikuti dengan Reformasi Birokrasi yang mengarah
pada bentuk pelayanan prima .
Untuk memenuhi harapan di atas serta untuk menjabarkan visi dan
misi Kepala Daerah Kalimantan Barat, maka Visi Biro Umum adalah :
2. MISI BIRO UMUM
Misi merupakan suatu langkah sistematis yang akan dilaksanakan oleh
Biro Umum Sekretariat Daerah dalam rangka mencapai visi yang telah
digariskan yang dijabarkan dalam suatu tujuan organisasi, sehingga
pelaksanaan visi Biro Umum yang telah ditetapkan dapat terwujud atau
tercapai.
UNGGUL DALAM PELAYANAN UMUM
DAN PELAYANAN TERHADAP PIMPINAN
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
22
Adapun Misi Biro Umum adalah : be
be
B. TUJUAN dan SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
1. TUJUAN
a. Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efisien, efektif dan
berkualitas untuk kepentingan umum dan pimpinan.
b. Meningkatkan kemampuan dan mutu sumberdaya manusia dalam
pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pimpinan.
c. Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja
dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan.
2. SASARAN
a. Terwujudnya administrasi pelayanan umum dan pimpinan yang
berkualitas.
b. Terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas dalam rangka
peningkatan kinerja.
c. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka
menunjang pelayanan umum dan pimpinan.
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan kepada Instansi
Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu – tamu Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat , dan Masyarakat secara luas serta
pimpinan.
2. Mengoptimalkan tugas dan fungsi personil dengan terus
meningkatkan kemampuan yang dimiliki.
3. Memanfaatkan Sarana dan Biaya secara efisien dan efektif
untuk kepentingan pelayanan umum dan Pimpinan.
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
23
Penetapan tujuan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi kalimantan Barat
pada umumnya berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi, tujuan menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan mengarahkan
perumusan sasaran, program serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SKPD
Dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat harus dipilih strategi yang tepat agar dapat
meningkatkan kinerja yang diarahkan sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan mengoptimalkan potensi
sumber daya yang tersedia, memanfaatkan peluang yang ada, berusaha
mengatasi tantangan dan menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam
pembangunan daerah. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup
penetapan kebijakan dan program operasional.
Strategi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan
pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah
yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud untuk mencapai hasil yang
konsisten dengan visi-misi-tujuan-sasaran yang telah ditetapkan.
Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang
ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan
petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai
kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan
visi Sekretariat Darah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan dapat berupa
regulatif seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti sumber
daya, dana dan waktu.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai :
1. Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting
dalam menyusun program dan kegiatan.
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
24
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun
masyarakat)
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan
visi.
Seiring dengan berkembangnya organisasi, pemerintah dituntut untuk
memberikan pelayanan yang prima, demikian juga halnya dengan Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituntut untuk memberikan
pelayanan yang terbaik terhadap pimpinan, lingkungan internal maupun
lingkungan eksternal sehingga perlu disusun tahapan perencanaan yang
konsisten dan berkelanjutan dimana salah satu instrumen intinya melalui
penyusunan Rencana Strategis.
Dalam menyusun Rencana Strategis Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-
2018. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan revisi
atas Renstra nya yang diimplementasikan dalam setiap penyusunan program
dan kegiatannya sampai tahun 2018.
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
25
Renstra Biro Umum tahun 2013-2018 memuat Strategi dan arah kebijakan
yaitu:
1. Strategi :
Meningkatkan citra pelayanan yang cepat, tepat, efesien, efektif dan
berkulitas untuk kepentingan umum dan pimpinan
Kebijakan yang di tempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu :
a. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum dan
Kepegawaian
Kebijakan tersebut dengan melakukan perbaikan pelayanan dan sistem
pengelolaan administrasi umum serta kepegawaian sehingga tertib dan
tertatanya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Kebijakan Peningkatan Kualitas Penyusunan Rencana Kerja dan
Pengendalian Program
Kebijakan tersebut dengan meningkatkan kemampuan penyusunan
program dan pengendalian sehingga program yang direncanakan dapat
dilaksanakan secara konsisten baik dalam hal perencanaan,
penganggaran maupun pelaksanaannya berdasarkan prioritas
kebutuhan riil yang dilaksanakan secara strategis, efesien, efektif, tepat
sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi
Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Kebijakan dilakukan dengan memperbaiki/menata manajemen
pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan
daerah sehingga pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan serta
tertib administrasi keuangannya.
d. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Urusan Rumah Tangga Pimpinan
dan Urusan Dalam
Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan pelayanan serta
memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat Daerah
maupun kegiatan-kegiatan pimpinan yang didukung dengan peralatan
dan perlengkapan yang memadai serta dikelola dengan baik guna
optimalisasi pemanfaatannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
26
e. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala daerah
Kebijakan dilaksanakan dengan memfasilitasi seluruh kegiatan
kedinasan pimpinan dan pelayanan kebutuhan.
f. Kebijakan Peningkatan Pelayanan Pengelolaan dan Penertiban
Aset
Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan penyelenggaraan
pengelolaan dan penertiban urusan aset sehingga penyelenggaraan
Pemerintah dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan
benar serta tercipta tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.
2. Strategi :
Meningkatkan kemampuan dan mutu sumberdaya manusia dalam
melaksanakan tugas pelayanan umum dan Pimpinan.
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
a. Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM / Aparatur
Kebijakan dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dan
profesionalisme sumberdaya aparatur melalui Diklat Struktural, Diklat
Teknis maupun Non Teknis.
b. Kebijakan Peningkatan Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur
Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan pembinaan karir,
kedisiplinan, kerohanian/mental spiritual, keolahragaan, kesenian dan
peningkatan tunjangan pegawai.
3. Strategi :
Meningkatkan ketersediaan dan kemampuan sarana dan prasarana kerja
dalam mendukung kelancaran pelayanan umum dan pimpinan
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :
a. Kebijakan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Kerja
Kebijakan dilaksanakan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana sesuai prioritas kebutuhan riil pelayanan,
optimalisasi pemanfaatan sarana yang telah melalui peningkatan
pemeliharaan.
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
27
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD
Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD Tahun Anggaran 2018
Kode Rekening Uraian Program dan
Kegiatan Anggaran Belanja
Realisasi
% Realisasi Belanja
Tidak Langsung
Jenis Belanja
Total Realisasi
Pemeliharaan Barang dan Jasa Modal
1.20.1.20.03 Biro Umum Setda
Prov.Kalbar 65.076.798.723,63 43.883.046.204,75 1.892.622.650,00 10.181.926.509,00 665.712.095,00 59.415.372.308,75 91.30
Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
28
B. Anggaran dan Realisasi Belanja SKPD
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2018
Kode Rekening Instansi / Organisasi Anggaran Belanja
Realisasi %
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Jenis Belanja Total Realisasi
Belanja
Pemeliharaan Barang & Jasa Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.20.03 BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR
65.076.798.723,63 43.883.046.204,75 1.892.622.650,00 10.181.926.509,00 665.712.095,00 59.415.372.308.75 91.30
1.20.1.20.03.00.00 Non Program 44.552.720.503,63 43.883.046.204,75 43.883.046.204,75 98.50
1.20.1.20.03.00.00.51 Belanja Tidak Langsung
44.552.720.503,63 43.883.046.204,75 43.883.046.204,75 98.50
1.20.1.20.03.00.00.52 Belanja Langsung (Pegawai)
4.954.110.000,00 4.684.687.500,00 94.56
1.20.1.20.03.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9.890.232.120,00 0,00 0,00 5.156.917.963,00 0.00 5.156.917.963,00 52.14
1.20.1.20.03.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000,00 0,00 0,00 22.729.000,00 0,00 22.729.000,00 75.76
1.20.1.20.03.01.01.03 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
11.500.000,00 0,00 0,00 7.997.075,00 0,00 7.997.075,00 69.54
1.20.1.20.03.01.01.04 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
15.500.000,00 0,00 0,00 5.033.600,00 0,00 5.033.600,00 32.47
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
29
1.20.1.20.03.00.01.05
Penyediaan jasa Administrasi keuangan 20.600.000,00 0,00 0,00 7.429.500,00 0,00 7.429.500,00 36.07
1.20.1.20.03.00.01.07 Penyediaan Alat Tulis Kantor
297.558.000,00 0,00 0,00 294.846.200,00 0,00 294.846.200,00 99.09
1.20.1.20.03.00.01.08 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
489.950.000,00 0,00 0,00 486.475.000,00 0,00 486.475.000,00 99.29
1.20.1.20.03.00.01.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
243.930.000,00 0,00 0,00 241.266.000,00 0,00 241.266.000,00 98.91
1.20.1.20.03.00.01.11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
277.799.400.00 0,00 0,00 269.850.250,00 0,00 269.850.250,00 97.14
1.20.1.20.03.00.01.13 Penyediaan Makanan dan minuman
3.521.974.124,00 0,00 0,00 2.808.841.000,00 0,00 2.808.841.000,00 79.75
1.20.1.20.03.00.01.14 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
876.531.000,00 0,00 0,00 509.257.386,00 0,00 509.257.386,00 58.10
1.20.1.20.03.00.01.15
Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan dan Pendukung Kantor Lainnya
2.691.952.596,00 0,00 0,00 84.936.852,00 0,00 84.936.852,00 3.16
1.20.1.20.03.00.01.16 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
888.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.01.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip
74.087.000,00 0,00 0,00 559.500,00 0,00 559.500,00 0.76
1.20.1.20.03.00.01.19 Penyediaan Jasa Kebersihan Rumah Jabatan
450.850.000,00 0,00 0,00 417.696.600,00 0,00 417.696.600,00 92.65
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
30
1.20.1.20.03.00.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 331.820.000,00 0,00 235.747.410,00 235.747.410,00 0,00 235.747.410,00 71.05
1.20.1.20.03.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
109.950.000,00 0,00 63.865.200,00 63.865.200,00 0,00 63.865.200,00 58.09
1.20.1.20.03.01.02.18
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan ,kendaraan dinas/operasional
71.300.000,00 0,00 44.545.210,00 44.545.210,00 0,00 44.545.210,00 62.48
1.20.1.20.03.01.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala AC / Kipas Angin
38.970.000,00 0,00 28.360.000,00 28.360.000,00 0,00 28.360.000,00 72.77
1.20.1.20.03.01.02.21
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantor
37.400.000,00 0,00 31.965.000,00 31.965.000,00 0,00 31.965.000,00 85.47
1.20.1.20.03.01.02.24
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala mess/ asrama
68.900.000,00 0,00 67.012.000,00 67.012.000,00 0,00 67.012.000,00 97.26
1.20.1.20.03.00.02.64 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
358.642.500,00 0,00 0,00 324.335.000,00 0,00 324.335.000,00 90.43
1.20.1.20.03.00.03.01 Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan perlengkapannya
358.642.500,00 0,00 0,00 324.335.000,00 0,00 324.335.000,00 90.43
1.20.1.20.03.00.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22.700.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0.00 3.050.000,00 13.44
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
31
1.20.1.20.03.00.05.06 Penyusunan Penetapan Kinerja
22.700.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0.00 3.050.000,00 13.44
1.20.1.20.03.00.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
339.521.000,00 0,00 0,00 37.316.000,00 0.00 37.316.000,00 10.99
1.20.1.20.03.00.06.01 Penyusunan Laporan Keuangan
72.350.000,00 0,00 0,00 8.850.000,00 0,00 8.850.000,00 12,23
1.20.1.20.03.00.06.02 Penyusunan Lakip 29.320.000,00 0,00 0,00 5.260.000,00 0,00 5.260.000,00 17.94
1.20.1.20.03.00.06.03 Penyusunan Renstra 49.690.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00
1.20.1.20.03.00.06.04 Penyusunan Renja SKPD
51.491.000,00 0,00 0,00 4.481.000,00 0,00 4.481.000,00 8.70
1.20.1.20.03.00.06.05 Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ
21.200.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 9.91
1.20.1.20.03.00.06.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
86.620.000,00 0,00 0,00 10.875.000,00 0,00 10.875.000,00 12.55
1.20.1.20.03.00.06.07 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
28.850.000,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 19.93
1.20.1.20.03.00.07 Program Peningkatan Pengelolaaan Aset Daerah
39.150.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0.00 4.700.000,00 12.01
1.20.1.20.03.00.07.01 Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Aset
39.150.000,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 12.01
1.20.1.20.03.00.16
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6.134.216.600,00 0,00
1.656.875.240,00
2.934.357.375,00
665.712.095.00
3.600.069.470,00 58.69
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
32
1.20.1.20.03.00.16.01
Penyelenggaraan Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke dalam dan Keluar Daerah
1.135.906.300,00 0,00 0,00 188.210.349,00 0,00 188.210.349,00 16.57
1.20.1.20.03.00.16.02
Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
920.000.000,00 0,00 0,00 768.805.886,00 0,00 768.805.886,00 83.57
1.20.1.20.03.00.16.03
Pengadaan Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan KDH/WKDH
1.730.065.200,00 0,00 0,00 241.711.900,00 418.181.095,00 659.892.995,00 38.14
1.20.1.20.03.00.16.04
Pemeliharaan sarana dan Prasaaarana Perlengkapan dan peralatan dilingkungan Rumah jabatan KDH/WKDH
2.082.758.500,00 0,00 1.656.875.240,00 1.735.629.240,00 0,00 1.735.629.240,00 83.33
1.20.1.20.03.00.16.05
Rehabilitasi sarana/Prasarana Rumah Jabatan KDH/WKDH
248.300.000,00 0,00 0,00 0,00 247.531.000,00 247.531.000,00 99,69
1.20.1.20.03.00.16.06
Penyediaan Jasa Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
17.186.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.17
Program Kekuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah Daerah
3.124.086.000,00 0,00 0,00 1.482.902.761,00 0.00 1.482.902.761,00 47.47
1.20.1.20.03.00.17.01 Pelaksanaan Kegiatan 132.696.000,00 0,00 0,00 103.989.200,00 0,00 103.989.200,0 78.37
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
33
Pendampingan Pimpinan
1.20.1.20.03.00.17.02
Penyusunan bahan Klarifikasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pengawasan fungsional
150.510.000,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 1.89
1.20.1.20.03.00.17.03
Peningkatan Wawasan dan Kinerja Pengelolaan Keuangan Setda Prov. Kalbar
172.363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.17.04
Penyelenggaraan Kegiatan dan Tugas Ketatausahaan Biro dan Pimpinan
83.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.03.00.17.05 Penataan Administrasi Kepegawaian Biro Umum
72.790.000,00 0,00 0,00
.1.490.000,00
0,00 .1.490.000,00
2.05
1.20.1.20.03.00.17.06 Penyelesaian LP2P Pejabat/PNS Dilingkungan Setda
11.300.000,00 0,00 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 12.83
1.20.1.20.03.00.17.07
Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah Melalui Tim Ad Hoc
161.860.000,00 0,00 0,00
18.072.800,00
0,00 18.072.800,00
11.17
1.20.1.20.03.00.17.08
Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Asisten Administrasi dan Umum
274.771.000,00 0,00 0,00 159.020.900,00
0,00
159.020.900,00
57.87
1.20.1.20.03.00.17.09 Peningkatan 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
34
Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
550.355.535,00
550.355.535,00
57.93
1.20.1.20.03.00.17.10
Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Staf Ahli
295.300.000,00 0,00 0,00
226.055.426,00
0,00
226.055.426,00
76.55
1.20.1.20.03.00.17.11
Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah
190.000.000,00 0,00 0,00
33.687.900,00
0,00
33.687.900,00
17.73
1.20.1.20.03.00.17.15 Penyelenggaraan Kegiatan Pimpinan
599.650.000,00 0,00 0,00
384.345.000,00
0,00
384.345.000,00
64.09
1.20.1.20.03.00.17.16
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Biro Umum
28.886.000,00 0,00 0,00
1.586.000,00
0,00 1.586.000,00
5.49
1.20.1.20.03.00.18
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda
283.710.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0.00 2.600.000,00 0.92
1.20.1.20.03.00.18.01 Penataan Administrasi Keuangan Setda
211.480.000,00 0,00 0,00
1.850.000,00
0,00 1.850.000,00
0.87
1.20.1.20.03.00.18.02
Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS Di Lingkungan Setda
72.230.000,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00
1.04
Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
35
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel 4.1
TABEL SASARAN STRATEGIS
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target dan Realisasi
Keterangan Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Target Realisasi
Terwujudnya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan Yang Berkualitas
Terlaksananya Administrasi Pelayanan Umum dan Pimpinan yang Berkualitas
100%
84,91 100%
98,38 %
Terciptanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kinerja
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur
100% 99,87 100% 100 %
Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum dan Pimpinan
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Praarana
100% 97,82 100% 100 %
Sumber data : Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2018
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
36
A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2018 merupakan tahun kelima dari pelaksanaan RPJMD 2013-2018,
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat secara terencana dan
berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan,
termasuk di dalamnya adalah Perencanaan Kinerja Tahun 2018 yang merupakan
proses Pelaksanaan Kinerja yang di Dokumentasikan dalam Rencana Kinerja
Tahunan (Annual Performance Plan).
Penyusunan Rencana Kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran 2018 ditetapkan, maka
disusunlah Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang merupakan komitmen Biro
Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang akan dicapai dalam
tahun tersebut.
1. Realisasi Program dan Kegiatan
a. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah
1. Penyelenggaraan Kegiatan Pendampingan Pimpinan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan
tugas Pimpinan dan ketatausahaannya di lingkungan Setda Provinsi
Kalbar dan Pimpinan lainnya agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Agar kegiatan-kegiatan Pimpinan dapat berjalan dengan lancar, maka
diperlukan koordinasi antar unit kerja dan instansi-instansi yang terkait di
dalamnya. Kegiatan ini pada Tahun 2018 sudah dilaksanakan selama satu
tahun. Pada APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar
Rp. 332.696.000,00 Dalam revisi anggaran mengalami pengurangan
sebesar Rp. 200.000.000,00 menjadi Rp. 132.696.000,00. Realisasi
belanja kegiatan sebesar Rp. 103.989.200,00 atau 78.37 %
Output : Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan
kegiatan dan tugas Pimpinan dan ketatausahaannya di lingkungan Setda
Provinsi Kalbar selama 1 tahun. Outcome : penyelenggaraan kegiatan
pendampingan
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
37
pimpinan pada tahun 2018. Target kegiatannya sebanyak 5 Fasilitas
dengan Realisasi 4 Fasilitas, jadi capaian kinerja sebesar 80 %.
2. Peningkatan Pelayanan Tugas-Tugas Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya selama 1
(satu) tahun agar dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan ini meliputi jasa
transportasi serta perjalanan dinas dalam daerah bagi Eselon II, III dan IV
yang bertugas mendampingi KDH/WKDH dalam perjalanannya ke dalam
Daerah serta untuk mendukung kegiatan ketatausahaan KDH/WKDH,
Dalam APBD Murni, anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp.950.000.000,00 dan realisasi belanja kegiatan sebesar Rp.
619.935.535,00 atau 65.26 %.
Output : Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya
selama 1 (satu) tahun Outcome : peningkatan pelayanan Tugas-tugas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Target kegiatan ini sebanyak 60
kali dengan Realisasi 143 kali, jadi capaian kinerja sebesar 239 %.
3. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga
Asisten Administrasi dan Umum
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung Asisten Administrasi dan
Umum dalam melaksanakan tugasnya membantu Sekretaris Daerah
dalam melaksankan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan
daerah di bidang organisasi, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset
dan urusan umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan urusan umum,
perlengkapan dan rumah tangga Asisten Administrasi dan Umum.
Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar
Rp.274.771.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 200.300.900,00 atau 72,89
%.
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
38
Output : penyelenggaraan urusan rumah tangga Asisten Administrasi dan
Umum. Outcome : meningkatnya kualitas penyelenggaraan Asisten
Administrasi dan Umum. Pada Tahun 2018, kegiatan ini sudah
dilaksanakan sebanyak 80 kali dan terealisasi sebanyak 25 kali jadi
pencapaian kinerja sebesar 31,25 %.
4. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan urusan
umum, perlengkapan dan rumah tangga Sekretaris Daerah. Dalam APBD
Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.190.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 93.822.100,00 atau 49,38 %.
Output : terlaksananya penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan
rumah tangga Sekretaris Daerah. Outcome : terlaksananya tugas dan
kegiatan Sekretaris Daerah. Pada Tahun 2018, kegiatan ini sudah
dilaksanakan selama 1 tahun. Adapun target yang ditetapkan pada
kegiatan ini sebanyak 30 kali dengan 6 kali perjalanan dinas dalam daerah
dan 6 kali perjalanan dinas keluar daerah sehingga pencapaian kinerja
sebesar 40 %.
b. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda
1. Penataan Administrasi Keuangan Setda Prov. Kalbar
Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya agar administrasi pengelolaan
keuangan Setda Provinsi Kalbar dapat dilaksanakan secara tertib. Selain
itu, penatausahaan keuangan yang dilakukan harus sesuai dengan
ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk menghindari kesalahan
dalam pengajuan pencairan dana, pembiayaan, pertanggungjawaban
serta pelaporannya.
Untuk diketahui bahwa Biro Umum melaksanakan pengelolaan
adminsistrasi Keuangan Kegiatan Sekretariat, pengelolaan keuangan
kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pengelolaan
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
39
keuangan kegiatan Biro Umum. Di bawah Biro Umum ada 3 (tiga)
Bendahara Pengeluaran yaitu Bendahara Pengeluaran Sekretariat
Daerah, Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dan Bendahara Biro Umum sehingga perlu dilaksanakan pembinaan
pengelolaan administrasi keuangannya. Di Biro Umum juga terdapat dua
(2) Pejabat Penatausahaan Keuangan yaitu 1 orang sebagai PPK Setda,
dan Kepala Daerah dan 1 orang sebagai PPK Biro Umum yang
bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan sesuai
wewenangnya.
Dalam APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.
292.570.000,- dalam APBD Perubahan terjadi pengurangan anggaran
sebesar Rp.81.090.000,00 menjadi Rp. 211.480.000,00. Realisasi belanja
kegiatan sebesar Rp. 70.970.000,00 atau 33, 56 %. Pada Tahun 2018
kegiatan pengelolaan adminsistrasi keuangan dapat dilaksanakan dan
dikelola dengan tertib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Output : Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya agar administrasi
pengelolaan keuangan Setda Provinsi Kalbar dapat dilaksanakan
secara tertib. Outcome : penataan administrasi keuangan Setda Prov.
Kalbar, Target kegiatannya sebanyak 1 laporan dengan realisasi 1
laporan, jadi capaian kinerja sebesar 100 %.
2. Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di Lingkungan
Setda
Kegiatan ini dilaksanakan agar administrasi untuk pembayaran gaji setiap
bulannya, uang lauk pauk, insentif pegawai, perubahan gaji baik kenaikan
gaji berkala dan kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, uang duka, gaji ke 13
dapat dipersiapkan dengan baik dan pelaksanaan pembayaran dapat
dilakukan tepat waktu. Jumlah gaji yang dibayarkan kepada pegawai
harus sesuai dengan yang diterimanya dan penyelesaian administrasi
keuangan untuk perubahan/infasing gaji melayani seluruh Biro di
Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
40
Dalam APBD Murni, anggaran untuk kegiatan ini sebesar
Rp.72.230.000,00 dan realisasi belanja kegiatan sebesar Rp.
69.870.000,00 atau 96.73 %.
Output : Kegiatan ini dilaksanakan agar administrasi untuk pembayaran
gaji setiap bulannya, uang lauk pauk, insentif pegawai, perubahan gaji
baik kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, uang
duka, gaji ke 13 berjalan dengan baik.
Outcome : Penyelesaian Administrasi Penatausahaan Gaji PNS di
Lingkungan Setda. Target kegiatannya sebanyak 1 laporan dengan
realisasi 1 laporan, jadi capaian kinerja sebesar 100 %.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Penyusunan Penetapan Kinerja
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata komitmen antara pimpinan
SKPD dengan Gubernur Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
Pada APBD Murni anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.25.000.000,00
dan dalam APBD Perubahan terjadi pengurangan anggaran sebesar
Rp.2.300.000,00, sehingga anggaran pada kegiatan ini menjadi sebesar
Rp.22.700.000,00 dengan realisasi belanja kegiatan sebesar
Rp. 22.700.000,00 atau 100 %. Pada Tahun 2018 kegiatan ini sudah
dilaksanakan yang meliputi Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah dan
Penetapan Kinerja Biro Umum.
Output : Jumlah penetapan kinerja Biro Umum dan Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Outcome : Terukurnya kinerja Biro Umum dan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Target kegiatannya
sebanyak 2 dokumen dengan Realisasi 2 dokumen, jadi capaian kinerja
sebesar 100 %.
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
41
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mess/Asrama
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memelihara agar kondisi Wisma Daerah
selalu terjaga sehingga dapat berfungsi dengan baik, Pada APBD Murni
anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 78.900.000,00 dan dalam APBD
Perubahan terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00
menjadi sebesar Rp.68.900.000,00 realisasi belanja kegiatan sebesar
Rp. 67.912.000,00 atau 98.57 %.
Output : jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan wisma
daerah Outcome : meningkatkan pelayanan wisma daerah. Target
kegiatannya sebanyak 4 pemeliharaan dengan realisasi 4 pemeliharaan,
jadi capaian kinerja sebesar 100 %.
2. Permasalahan dan solusi
a. Permasalahan
1. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam
pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun
pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan.
2. Belum optimalnya pengelolaan asset di lingkungan Biro Umum.
b. Solusi
Untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi, maka upaya yang
dilakukan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam
mencapai sasaran di masa yang akan datang dilakukan langkah–langkah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam
pelaksanaan pelayanan umum, pelayanan terhadap pimpinan maupun
pelayanan terhadap dan tamu-tamu pimpinan.
2. Mengoptimalkan pengelolaan aset di lingkungan Biro Umum.
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
42
BAB V
PENUTUP
Selama tahun 2018, Kinerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat telah menunjukkan peningkatan khususnya pada bidang pelayanan atas
penyelenggaraan pemerintahan Daerah, sehingga jalannya penyelenggaraan
pemerintahan Daerah menjadi lebih tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk menunjang peningkatan yang signifikan pada bidang pelayanan Biro Umum
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan beberapa
kegiatan yang menjadi prioritas dalam bidang Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, dimana esensi dari pelayanan ini sebagai
bentuk wujud pelayanan terhadap Instansi Pemerintah, Aparatur Pemerintah, Tamu -
Tamu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Masyarakat secara luas serta
pimpinan dalam melaksanakan tugas Kepemerintahan.
Secara garis besar, untuk perkembangan data capaian kinerja tahun 2018
mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari 3 Sasaran Strategis biro umum
yang mendapat nilai baik yang terdiri dari : 1. Terwujudnya Administrasi Pelayanan
Umum dan Pimpinan yang berkualitas yang rata - rata capaian kinerja sebesar 98,38
%; 2. Terciptanya Sumber daya Manusia Yang Berkualitas dalam Rangka
Peningkatan Kinerja yang rata - rata capaian kinerja sebesar 100 %; 3. Tersedianya
Sarana dan Prasarana yang Memadai Dalam Rangka Menunjang Pelayanan Umum
dan Pimpinan yang rata - rata capaian kinerja sebesar 100 %. Peningkatan kinerja ini
dilatar belakangi adanya penambahan kegiatan, melakukan verifikasi dan evaluasi
terhadap obyek kegiatan pada bagian-bagian di Biro Umum, adanya penyesuaian
standar biaya perjalanan dinas dan penambahan sarana dan prasarana.
Kegiatan Penyusunan LKPJ Tahun 2018 dilaksanakan bertujuan untuk
menyampaikan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan sebagai hasil kinerja kepada
masyarakat melalui DPRD sebagai lembaga legislatif daerah secara transparan dan
terukur dalam bentuk penyampaian hasil-hasil kinerja pembangunan daerah dan
BAB V
PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2018 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
43
capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini disusun untuk
dipergunakan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.
Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah
Provinsi Kaimantan Barat
TTD
HENDRA, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19680925 198908 1 001
BAB V
PENUTUP