1  

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Memilih Judul

Penulis mengambil judul “Kebijakan Luar Negeri Mesir membuka Jalur

Rafah secara kondisonal pasca kasus Mavi Marmara”. Alasan pemilihan judul ini

adalah ingin mengetahui bagaimana kebijakan Mesir sebagai negara satu-satunya

yang mempunyai perbatasan darat dengan Gaza, yaitu jalur Rafah. Selain itu ada

beberapa alasan lainnya antara lain:

1. Kasus yang diambil adalah kasus kontemporer, sehingga topik penulisan ini

belum pernah ditulis dan dianalisis oleh Mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan

Internasional, fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta.

2. Ketertarikan terhadap pengambilan keputusan Mesir salah satu negara yang

mepunyai perbatasan langsung dengan Gaza.

3. Makin Maraknya pemberitaan perihal blokade Gaza dan tekanan

internasional terhadap Mesir sebagai satu-satunya negara yang mempunyai

pembatas langsung ke Gaza melalui jalur darat yaitu Jalur Rafah pasca

penyerangan kapal Mavi marmara, 31 Mei 2010 oleh Israel.

B. Latar Belakang Masalah

Prioritas kebijakan politik luar negeri Mesir bertumpu pada empat pilar

utama. Pertama, terciptanya perdamaian yang adil dan berkesinambungan di wilayah

2  

Timur Tengah. Kedua, mempertahankan kerjasama yang baik dengan negara-negara

Euro-Mediterania. Ketiga, Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara maju

terutama Amerika Serikat, Jepang, China, dan Rusia. Keempat, Kerjasama dengan

PBB sebagai wadah bagi kebijakan luar negeri Mesir untuk memperoleh pengakuan

internasional.1

Pada saat Mesir dibawah kepemimpinan Abdul Gamal Nasser, Mesir

merupakan negara Arab radikal yang anti-Israel, dan bersama negara-negara arab

lainnya memerangi Israel, karena rasa ketidakpuasan negara-negara arab atas

didirikannya negara Israel. Pasca kepemimpinan Nasser, yaitu kepemimpinan sadat,

Mesir bukan lagi negara yang radikal, tetapi yang mau mengakui eksitensi Israel,

yang diabadikan dengan perjanjain camp david tahun 1979, melalui perjanjian

tersebut Mesir mendapatkan kedaulatan semenanjung Sinai, tetapi pada saat itu mesir

di cap penghianat, oleh sahabat-sahabat (negara arab) dahulunya. Dan dikeluarkan

pada Liga Arab pada tahun 1979.

Perihal masalah Palestina, Mesir menaruh perhatian yang sangat besar dan

bertekad untuk berperan dalam dunia internasional untuk mendorong terciptanya

perdamaian dunia, terutama di kawasan Timur Tengah, sebagai lingkungan dimana

negara itu berada. Mesir percaya bahwa hampir tidak mungkin mendorong kemajuan

di setiap negara di kawasan ini, termasuk Mesir, tanpa adanya stabilitas dan

perdamaian yang berkesinambungan tetapi secara mengkagetkan pemerintah Mesir

yang notebenya adalah key player di kawasan timur Tengah dan negara yang

mempunyai kontrol Jalur menuju Gaza, yaitu Jalur Rafah. Jalur Rafah adalah satu-

                                                       1 Kebijakan Luar Negeri Mesir, www.deplu.co.id, diakses 10 Juni 2010 

3  

satunya pintu Gerbang Gaza ke dunia luar yang menjadi harapan warga Gaza. Tapi

pemerintah Mesir yang berkawan dekat dengan Israel menutup perbatasan itu

bersamaan dengan blokade yang dilakukan rezim Zionis Israel atas Jalur Gaza.

Akibat penutupan perbatasan Rafah krisis kemanusiaan di Gaza makin memburuk.

Warga Gaza terpaksa menggali terowongan-terowongan untuk sekedar bisa

mendapatkan kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Terowongan-terowongan itu pun,

jika ketahuan, akan dihancurkan oleh aparat Mesir.2 Dr. Ghazi Hamad menyatakan

bahwa penutupan penyeberangan menambah penderitaan mendasar bagi Jalur Gaza

yang diblokade. Dia menyatakan bahwa penyeberangan Rafah adalah pembuluh

utama bagi Jalur Gaza.3

Jalur Gaza adalah sebuah wilyah di Palestina yang bentuknya memanjang dan

sempit. Panjang wilayah ini adalah 45 Km, dan lebarnya 5,7 Km di bebebrapa

bagian, dan 12 Km di bagian yang lain. Sehingga kalau di jumlah , luas jalur Gaza

adalah 365 Km2. Sejak mulai pendudukan Israel tahun 1967, penduduk jalur Gaza

sudah hidup dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Semua itu disebabkan oleh

tindakan-tindakan Israel sebagai penjajah, kebijakan-kebijakan yang mematikan

pembangunanan dan usaha-usaha menghalangi kemajuan dalam hidup rakyat

palestina. Disamping itu, Israel juga tak henti-hentinya melakukan tindakan

                                                       2 Mesir Janji buka Jalur Rafah tnapa batas waktu, dalam http://www.eramuslim.com/berita/dunia/mesir-janji-buka-perbatasan-rafah-tanpa-batas-waktu.htm. tanggal 05 Agustus 2010. 

3  Penderitaan Gaza dipsrburuk, dalam http://muchlisin.blgspot.com/2010/02/penderitaan-gaza-diperburuk-oleh.html. tanggal 05 Agustus 2010. 

4  

kejahatan berupa perampasan tanah, penghancuran infrastruktur dalam industri dan

pengawasan melekat pada segala gerakan dari penduduk Palestina.

Walupun tentara Israel telah keluar dari jalur Gaza pada September 2005,

namun tidak berarti jalur Gaza sudah merdeka, karena memang penduduk jalur gaza

belum merasakan kedamian dan ketenangan. Bahkan sebaliknya Jalur Gaza seakan

berubah menjadi sebuah penjara raksasa yang dikelilingi oleh kawat-kawat berduri

dari segala arah.

Jalur gaza mempunyai 6 pintu diantaranya ada satu jalur yang ditutup sama

sekali. Sisanya lebih sering ditutup sepanjang tahun, keenam pintu adalah:Pintu

Gerbang Rafah, Pintu Minthar, Pintu Bait Hanun, Pintu Shufa, Pintu Karam Abu

Salim, Pintu Nahil Auz.

Kesepakatan berkaitan dengan Pintu perbatasan pada tahun 2005 atau yang

biasa disebut dengan The Agreement 2005 yang berkaitan dengan kebebasan

berpindah-pindah, keluar masuk Jalur Gaza, dan pembukaan kembali Jalur Rafah

kesepakatan itu menyatakan bahwa Jalur Rafah akan kembali dibuka pada tanggal 25

November 2005. Jalur Rafah ini akan berada di bawah kendali dualisme Palestina-

Mesir, dan akan diawasi oleh Uni Eropa sebagai pihak ketiga. Penggunaan Jalur ini

adalah untuk keluar masuk penduduk Otoritas Palestina. Kemudian juga tercapai

sebuah kesepakatan antara Palestina dan Mesir untuk sama-sama memudahkan

keluar masuknya penduduk Palestina yang melewati Jalur Rafah. Hal itu dicapai

dalam pertemuan-pertemuan intensif yang dilakukan oleh Muhammad Dahlan yang

5  

menjabat sebagai menteri urusan sipil, bersama perwakilan-perwakilan dari berbagai

departeman dari pemerintah.4

Jalur Rafah dibuka pada tanggal 25 November 2005 dan beroperasi hampir

setiap hari sampai 25 Juni 2006, dari 25 Juni 2006 sampai November ditutup oleh

Israel, kecuali untuk beberapa hari saja dalam sebulan, Pada Juni 2007 Jalur Rafah

ditutup total setelah Hamas mengambil alih kekuasaan atas Jalur Gaza.

Pada saat terjadi penyerangan Kapal Mavi Marmara, telah menyudutkan

Mesir karena selama ini Mesir sedikit membantu blokade Gaza, dengan menutup

Pintu Gerbang Rafah. Penyerangan militer Israel terhadap Kapal Mavi Marmara di

perairan Internasional telah meningkatkan desakan internasional kepada Mesir agar

segera mencabut blokade Gaza melalui darat. Desakan tersebut tidak hanya menuntut

agara blokade Gaza dicabut tetapi juga mendesak agar Mesir meembuka Jalur Rafah

secara permanen. Kondisi menimbulkan dilematis bagi Mesir, dimana di satu sisi

terikat dengan komitmen dengan Israel , sementara di sisi lain dihadapkan pada rasa

kemanusiaan karena sesama Dunia Arab.

Sehari setelah tragedi Mavi Marmara akhirnya Presiden Husni Mubarrak

memerintahkan dibukanya perlintasan Jalur secara kondisional. Perbatasan itu dibuka

Selasa (01/06/2010) pada pukul 13.30 waktu setempat (pukul 17.30 WIB).5

                                                       4 Derita Rakyat Gaza, www.dakwatuna.com, diakses 5 Agustus 2010 

5Mubarrak Perintahkan Perbatasan Rafah Dengan Gaza dibuka.http://www.antaranews.com/berita/1275399810/mubarak-perintahkan-perbatasan-rafah-dengan-gaza-dibuka, di akses 06 Oktober 2010. 

6  

Alasan inilah yang melatar belakangi penulis menulis Skripsi dengan judul

“Kebijakan Luar Negeri Mesir Membuka Jalur Rafah Secara Kondisonal Pasca

Kasus Mavi Marmara ”.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Penelitian dan penulisan ini diharapkan bisa menambah pengetahuan

penulis dan mahasiswa jurusan hubungan internasional dalam hal politik

Luar Negeri khususnya Negara Mesir.

2. Untuk mengetahui kebijakan Luar Negeri Mesir terhadap Gaza pasca Mavi

Marmara dalam pengontrolan Jalur Rafah.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi Mesir dalam

pengambilan kebijakan Luar Negeri terhadap Gaza Pasca Mavi Marmara

dalam pembukaan Jalur Rafah secara Kondisional .

4. Sebagai perwujudan atas teori-teori yang penulis terima di bangku kuliah,

yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan serta

untuk membuktikan hipotesa-hipotesa yang telah dibuat.

5. Untuk memenuhi persyaratan meraih gelar kesarjanaan starta (S-1) pada

Program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan

Politik Universias Muhammadiyah Yogyakarta.

7  

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan ulasan yang dikemukakan maka permasalahan dapat

dirumuskan sebagai berikut :

Mengapa Mesir Mengambil kebijakan Luar Negeri membuka jalur Rafah

secara kondisional pasca kasus Mavi Marmara?

E. Kerangka Pemikiran

Untuk melihat permasalahan diatas, digunakan kerangka pemikiran, baik

teori maupun konsep yang digunakan untuk mengindentifikasi pokok permasalahan.

Sebelum menguraikan teori yang dipakai untuk menganalisa permasalahan yang ada,

lebih dulu akan diuraikan apa yang disebut teori.

Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan kepada

kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu itu terjadi, dengan demikian selain

dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar prediksi. Dari pengertian ini,

secara gamblang teori bisa dikatakan sebagai suatu pandangan atau persepsi

mengenai sesuatu yang terjadi dan akan terjadi.6 Sedangkan konsep adalah abstraksi

yang mewakili suatu atau fenomena tertentu.7 Untuk menganalisa permasalahan yang

ada, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1) Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri

Kajian mengenai Teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri (The Decision

Making process) menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri dipandang sebagai hasil

                                                       6Mohtar Mas’oed, Teori Dan Metodologi Hubungan Internasional (Yogyakarta: PAU UGM, 1988). Hal.121 7Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Dan Metodologi, (Yogyakrta: LP3ES,1990) Hal.109 

8  

berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai

alternative yang ada, dengan keuntungan sebesar-besarnya ataupun kerugian sekecil-

kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa

memperoleh informasi yang cukup banyak, sehingga bisa melakukan penelusuran

tuntas terhadap semua alternative kebijakan yang mungkin dilakukan dan sumber

yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Menurut William D.Coplin, Teori pengambilan keputusan Luar Negeri atau

Foreign policy, Yaitu :8

“ apabila kita akan nmenganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijkan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengarui para pengambil kebijakan luar negeri : a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam

negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi politik di dalam negri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut, termasuk faktor budaya mendasari tingkah laku manusianya.

b. Situasi Ekonomi dan Militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.

c. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar

negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relavan dengan permasalahan yang dihadapi.

                                                       8 William D. Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis ,(Bandung ,Sinar Baru:1992) Hal.30. 

9  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Gambar 1

Bagaimana Empat Determinan Mempengaruhi Tindakan Politik Luar Negeri

Sumber : William D.Coplin, Pengantar Politik Internasional :

Suatu telaah Teoritis, edisi ke-2 Bandung, Sinar Baru, 1992.hal.30.

Menurut gambar diatas, politik luar negeri memang dipengaruhi oleh kondisi

politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer serta konteks Internasional

akan tetapi pengambil keputusan luar negeri dimana dalam konteks ini presiden

sebagai pengemban tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor

rasional, dimana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari

tindakan-tindakan aktor rasional. Penghitungan secara rasional, untung-rugi dalam

Politik dalam Negeri  

Pengambilan keputusan

Kondisi Ekonomi dan Militer

Tindakan Politik Luar Negeri

Konteks Internasional suatu produk tindakan politik suatu negara di masalalu, kini dan mendatang yang akan mungkin diantisipasi 

10  

pengambil keputusan dimana terdapat kepentingan baik itu murni kepentingan

Negara atau pribadi dari pengambil keputusan ini.

Sebelum penjelasan yang lebih jauh, akan penulis gambarkan aplikasi teori

William D.Coplin tersebut sebagai berikut:

Gambar II

Aplikasi gambar teori pengambilan keputusan Luar Negeri Wiliam

D.Coplin

Politik Luar Negeri: 1. Birokrat 2. Partai-partai 3. Kelompok

kepentingan

Pengambil Keputusan: Presiden Mubarrak

Kondisi Perekonomian dan Militer: Adanya kerjasama dan ketergantungan terhadap negara yang lain yang lebih maju,

Konteks Luar Negeri: Bersahabat baik dengan Israel dan Amerika Serikat

Tindakan Politik Luar Negeri: Membuka Jalur Rafah Secara Kondisional

11  

Fokus penelitian diletakkan pada kondisi politik dalam negeri, kondisi

ekonomi dan militer dan konteks Internasional, ketiga faktor tersebut memang

sesuai dengan apa yang melandasi terciptanya kebijakan membuka Jalur Rafah

secara kondisional. Dimana kondisi politik dalam negeri, kepentingan ekonomi dan

milter dan faktor konteks Internasional sangat mempengaruhi lahirnya sebuah

kebijakan Luar Negeri.

Jika dilihat dari situsi politik dalam negeri, kerangka konseptual untuk politik

dalam negeri ini berfokus pada kolerasi antar pengambil keputusan (decision makers)

dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar

negeri. Aktor-aktor politik tersebut disebut dengan “policy influences”(yang

mempengaruhi kebijakan). Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri ini

dengan para pengambil keputusan disebut ”policy influences system”(sistem

pengaruh kebijakan).

Proses pembuatan kebijakan luar negeri pada masa Husni Mubarrak

berlangsung dalam konteks pembukaan Jalur Rafah secara kondisonal tidak lagi

hanya didominasi oleh Presiden namun juga dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan

masyarakat khususnya Partai Politik dan kelompok kepentingan.

Semenjak adanya perubahan dari tunggal partai menjadi multipartai,

perpolitikan dalam Negeri Mesir sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang

berkepentingan. pihak-pihak tersebut diantaranya adalah partai politik, kelompok

kepentingan, serta individual factor yakni Presiden.9

                                                       9 Charles W. Kegley, Jr and Eugenne R. Wittkopf, Hal 339. 

12  

Sejak tahun 1923 hingga tahun 1952, Mesir memiliki sistem politik

multipartai, sehingga untuk pemilihan mendatang akan ada persaingan yang sangat

ketat untuk mendapatkan kursi kekuasaan terbanyak. Perlu diingat Partai politik

adalah pihak yang sangat mempunyai kepentingan dalam perpolitikan dalam negeri

karena hal ini menyangkut bursa pencalonan dan kepemimpinan pada pemilihan

mendatang.

Dalam kasus kebijakan membuka Jalur Rafah secara kondisional, partai yang

dominan sejak tahun 1978 yaitu partai NDP (Partai Nasional Demokrasi) yang

diketuai oleh Husni Mubarrak. Dengan adanya peristiwa ini menjadi isu penting

dalam mengembalikan citra partai NDP.

Faktor politik dalam negeri juga bisa dilihat dari sikap kelompok

kepentingan, dalam kasus ini banyak dari pihak kelompok kepentingan seperti

Ikhwanul Muslimin maupun rakyat Mesir menekan Pemerintah Mesir agar segera

membuka Jalur Rafah, seperti yang dilakukan oleh ribuan warga Mesir dengan

melakukan demonstrasi di berbagai tempat di Cairo dan di luar Cairo setelah

melaksanakan Shalat Jum’at pada tanggal 4 Juni 2010.10

Peristiwa ini juga dimanfaatkan oleh partai Politik yaitu partai NDP yang

diketuai Oleh Huni Mubarrak untuk mengembalikan citra Partai sehingga agar dapat

terus berkuasa dan kekuasaan tersebut bisa dilanjutkan oleh putra dari Husni

Mubarrak, dan alasan Pemerintah Mesir membuka Jalur Rafah secara kondisonal.

Jika dilihat dari kondisi ekonomi, pada sisi ekonomi Mesir merupakan negara

terbesar kedua di wilayah Arab setelah Arab Saudi tetapi pendapatan per capita GDP

                                                       10Mesir, www.deplu.co.id, diakses tanggal 01 Juni 2010.  

13  

adalah $1,310 membuat Mesir menjadi negara rmiskin di kawasan Timur Tengah,

dan sumber income ekonomi Mesir terbesar dari penghasilan bantuan Luar Negeri,

sektor pariwisata, Terusan Suez, dan pembayaran pekerja Mesir yang hidup di Luar

Negeri.11 Ekonomi Mesir sendiri sangat bergantung dengan bantuan dari luar negeri

khususnya Amerika Serikat dan terjalinya kerjasama gas alam antara Mesir dan

Israel yang menguntungkan ekonomi domestik Mesir serta kekhawatiran Mesir akan

adanya pengungsi yang mayoritas anak-anak sehingga akan berdampak pada

ekonomi Mesir.

Sedangkan dalam hal kemampuan atau kondisi militer, dalam suatu negara

perlu ditetapkan dulu kriteria terpenting dalam kekuatan militer, dalam kekuatan

militer, yaitu jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan perangnya.

Kita mungkin bisa mempersoalkan perbedaan antara yang terlatih dengan yang

diperlengkapi dengan baik, karena kita bisa memperoleh (atau sudah memperoleh)

tenaga-tenaga ahli dan terlatih, yang diperlukan untuk menggunakan dan memelihara

perlengkapan itu. Namun, karena negara terbelakang mungkin mampu memperoleh

perlengkapan yang canggih dari negara-negara maju, negara-negara tersebut juga

mungkin kekurangan tenaga yang cukup terampil dan terlatih, untuk menangani

perlengkapan tersebut. Dan perlu ditekankan bahwa pelatihan bukan sekedar masalah

keterampilan teknis dalam menangani mesin perang tapi juga pengemban kapasitas

manusia untuk bertempur dengan baik, serta untuk mengambil keputusan-keputusan

yang tepat dalam kondisi perang. Jadi, kemampuan untuk bertempur tidak selamanya

                                                       11 John McCormick, comparatives politics in transition, Thomson wads worth. 

14  

bisa diukur hanya melalui jumlah pasukan atau perlengkapan karena jumlah pasukan

kurang berarti jika dibandingkan dengan pelatihan dan jenis perlengkapan.12

Setelah menaksir kemampuan militer suatu negara, kita perlu mengetahui

apakah sumber-sumber kemampuan itu berasal dari luar negeri atau dalam negeri,

karena makin bergantung suatu negara pada luar negeri dalam menunjang kekuatan

angkatan bersenjata, makin rawan pula negara tersebut terhadap kendala-kendala dari

luar, dalam menggunakan kekuatan, karena seluruh ekonomi dunia taraf tertentu

berkaitan dengan perdagangan, dan karena banyak barang yang diperdagangkan itu

berhubungan dengan industri pertahanan, semua negara sedikit banyak bergantung

pada negara-negara lain dalam kekuatan militernya. Dan ketergantungan ini

mempunyai dampak terhadap kedua negara karena biasanya pemasok memperoleh

kontrol tertentu atas negara pembeli.

Katergantungan suatu negara pada pemasok perlengkapan itu. Hal itu

menyangkut pengadaan suku cadang, untuk pemeliharaan pada masa damai serta

pada masa perang, termasuk penggunaan penasihat asing untuk menggunakan

perlengkapan itu dengan tepat. Jadi, dalam beberapa hal negara-negara yang

memasok perlengkapan militer bisa berpengaruh terhadap negara-negara yang

menerima. Selain itu, penasihat-penasihat militer yang dikirim ke negara-negara

terbelakang untuk membantu mereka dalam masalah-masalah teknik, sering

melakukan tekanan politis umum sehingga kadang negara pemasok bisa

                                                       12 Ibid, hal.124. 

15  

memaksakan kepentingannya di negara penerima dan cenderung memperlakukan

negara penerima sebagai wilayah kompetesi diantara mereka.13

Faktor penting dalam kondisi dimana adanya kerjasama antara negara maju

dengan negara terbelakang, adalah mobilitas negara maju yang memberi keuntungan

strategis. Kemampuan teknologi dan militer bangsa-bangsa yang maju

memungkinkan produksi massal dan penggunaan sistem logistik yang besar dan

kompleks. Jadi, negara maju memiliki mobilitas yang diperlukan untuk

menghancurkan negara terbelakang secara tepat dan tuntas, sementara itu mereka

relative kebal dan tahan terhadap serangan balasan. Negara maju bisa menekan

negara yang kurang maju dengan ancaman menghentikan suplai senjata,

mengembangkan barang pengganti, atau mencari pasaran-pasaran lain bagi produk-

produk negara terbelakang. Dengan menolak menepati perjanjian investasi atau

secara fisik memboikot atau memblokade negara-negara terbelakang. Akan tetapi

negara maju juga bisa memberikan bantuan kepada negara berkembang atau

terbelakang berupa bantuan modal, stabilitas politik dalam negeri, dll.14

Apabila kita terapkan dalam kebijakan luar negeri Mesir membuka Jalur

Rafah secara militer, Mesir mempunyai kerjasama militer dengan Israel mengenai

kerjasama perbatasan, dan adanya bantuan dari Amerika Serikat yang sangat

membantu dalam kondisi militer Mesir, serta kekhawatiran Mesir membuka secara

permanen akan mengancam keamanan nasional Mesir karena akan adanya

penyelundupan senjata.

                                                       13 Wiiliam D. Coplin, Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah teoritis, edisi ke-2 (bandung: sinar Baru, 1992),Hal. 126.  14 Ibid, hal 134 

16  

Dilihat dari Konteks Internasional Mesir mendapatkan tekanan yang terus

muncul dari internal maupun internasional, termasuk dari pemerintah dan rakyat

Turki yang berjanji akan terus berjuang hingga blokade Gaza di cabut. Seruan Turki

tersebut mendorong gerakan yang sama di berbagai negara muslim, termasuk

Indonesia dengan satu tujuan menembus blokade Gaza melalui darat. Desakan

Internasional tersebut tidak hanya mencabut blokade, tapi juga memaksakan

masuknya barang-barang bantuan kemanusiaan ke dalam wilayah Gaza melalui

perbatasanya sehingga pembukaan jalur Rafah sangat diharapkan.

Dan faktor lain yang mempengaruhi pengambilan kebijakan membuka Jalur

Rafah secara kondisional dalam konteks Internasional adalah apabila Mesir

membuka Jalur Rafah secara permanen, maka akan menuai protes dari Israel karena

Mesir sangat bersahabat baik dan kuatnya kerjasama dengan Israel dan Amerika

Serikat, dan kedua negara yaitu Israel dan Amerika Serikat pun banyak membantu

dalam domestik Mesir, khususnya bidang ekonomi dan keamanan, sehingga Mesir

sangat bersikap rasional dalam mengambil kebijakan Luar Negeri, khususnya perihal

pengontrolan Jalur Rafah.

2) Model Aktor Rasional

Dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-

tindakan aktor rasionall, terutama suatu pemerintah yang monolit, yang dilakukan

dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan luar negeri

digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan

dengan perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dalam analogi ini

17  

individu itu melalui serangkaian tahap-tahap intelektual, dengan menerapkan

panalran yang sungguh-sungguh berusaha menerapkan pilihan atas alternatif-

alternatif yang ada. Jadi, unit analisis pembuatan keputusan ini adalah pilihan-

pilihan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, analisis politik luar negeri

harus memusatkan perhatian pada penelaahan kepentingan nasional dan tujuan dari

suatu negara, alternatif-alternatif haluan kebijaksanaan yang bisa diambil oleh

pemerintahanya dan perhitungan untung rugi atas masing-masing alternatif itu.15

Dalam model aktor rasional digambarkan bahwa para pembuat keputusan

dalam melakukan pilihan-pilihann atau alternatif-alternatif itu menggunakan

optimalisasi hasil. Para pembuat keputusan itu digambarkan selalu siap untuk

melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijaksanaanya. Mereka juga

diasumsikan dapat memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga dapat

melakukan penelusuran tuntas terhadap semua alternatif kebijkananaan yang

mungkin dilakukan dan semua sumber-sumber yang dapat digunakan untuk

mencapai tujuan yang mereka terapkan.

Graham T. Allisonn memberikan gambaran mengenai proses pembuatan

keputusan model yang digunakan adalah model aktor rasional, model proses

organisasi dan model politik birokratik. Dalam model ini politik luar negeri

dipandang sebagai akibat dari tindakan aktor rasional untuk mencapai suatu tujuan.

Aktor rasional dipandang sebagai orang yang mengetahui tentang pilihan-pilihan

yang tersedia dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari setiap pilihan

sebelum membuat keputusan. Pembuatan keputusan luar negeri digambarkan

                                                       15 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metedologi, Jakarta: LP3ES, 1990 Hal. 234. 

18  

sebagai suatu proses intelektual. Dimana pemerintah dianalogikan sebagai individu

yang bernalar dan terkoordinasi. Setiap individu melalui beberapa tahap intelektual

menerapkan dan menetapkan pilihan ats alternatif-alternatif yang ada. Maka unit

analisis pada pembuatan keputusan itu adalah pilihan-pilihan yang dimabil

pemerintah. Dengan demikian, analisis tentang politik luar negeri harus memusatkan

perhatian pada kepentingan nasional dan tujuan dari suatu bangsa itu sendiri.

Model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalitas yang

dikandungnya. Dalam model ini para pembuat keputusan itu dianggap rasional, dan

kita pada umumnya memang cenderung berpikir bahwa keputusan terutama yang

menyangkut politik luar negeri dibuat secara rasional. Karena itulah, menurut

Allison, model ini paling sering diterapkan untuk mendiskripsikan dan menjelaskan

politik luar negeri.

Batasan rasional mempunyai arti yang spesifik, dalam proses pembuatan

kaputusan diadasarkan pada empat langkah:16

1. Pemilihan yang ojektif yang bernilai dari suatu kebijakan yang sudah

pasti ditujukan pada tujuan yang maksimal.

2. Pemilihan atas alternatif-alternatif yang ada untuk mencapai hasil yang

diharapkan.

3. Perhitungan dari untung dan rugi dari alternatif yang diambil.

4. Pemilihan alternatif yang memberikan hasil yang optimal.

Apabila kita terapkan teori rasional pada pengambilan keputusan membuka

Jalur Gaza secara kondisoal, Mesir sangat bersahabat baik dengan Israel maupun

                                                       16 Spainer Uslaner, “America Foreign policy Making& the Democratic Dilemms”., CBS College Publishing, New York, 1982, Hal. 226. 

19  

Amerika Serikat, di dalam kerjasamanya Mesir sangat diuntungkan, sehingga

akhirnya Mesir mengambil kebijakan membuka Jalur Rafah secara kondional karena

menurut aktor pengambilan kebijakan bahwa keputusan inilah yang bisa

mendapatkan hasil optimal dan bisa menguntungkan Mesir.

F. Hipotesa

Berdasarkan keterangan dalam kerangka pemikiran dan aplikasinya, maka

penulis mengambil hipotesa bahwa Mesir mengambil kebijakan luar negeri untuk

membuka Jalur rafah secara kondisional, karena pertimbangan ekonomi, keamanan,

dan konteks Internasional.

Pertama, mempertahankan kepercayaan rakyat terhadap partai NDP sehingga

bisa terus berkuasa.

Kedua, Menjaga kestabilan ekonomi dan kemanan Mesir.

Ketiga, menjaga dan mempertahankan hubungan dengan Israel dan Amerika

Serikat.

G. Metodologi Penelitian

Dalam Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat

library research atau bersifat studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan,

mempelajari, dan menganalisa data yang diambil dari buku-buku atau pustaka,

makalah, jurnal, artikel, surat kabar, dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan

20  

maupun yang tidak diterbitkan, website serta berbagai media lain. Dan sumber-

sumber lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diambil penulis17.

H. Jangkauan Penulisan

Jangkuan penulisan dalam skripsi ini agar tidak terlalu meluas, secara umum

penulis membatasi penelitian pada politik luar negeri Mesir terhadap gaza perihal

tentang pengontrolan Jalur Rafah dari sejak adanya perang Arab-Israel I pada tahun

1948 sampai tahun 2010 yaitu kasus penyerangan Mavi Marmara. Akan tetapi tidak

menutup kemungkinan penulis juga akan mengambil referensi terkait peristiwa-

peristiwa sebelumnya yang terkait dan dapat mendukung penelitian dalam penulisan

skripsi.

I. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penyusunan skripsi ini.

Maka penulis berusaha untuk menulis secara sistematis dari bab ke bab, berikut ini

adalah uraian singkat yang termuat dari bab ke bab:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul,

latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan

penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan membahas tentang profile dan sistem pemerintahan Mesir

dimana akan menggambarkan pilar-pilar yang mempengaruhi kebijakan Mesir dalam

kasus Palestina,serta perjalanan Politik Luar Negeri Mesir.

                                                       17 Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, Metode penelitian Survai. Jakarta, LP3ES, Hal.12. 

21  

BAB III akan membahas tentang kronologi tragedi Mavi Marmara, gambaran

umum Jalur Rafah atau Pintu Gerbang Rafah, kebijakan Mesir dalam membuka Jalur

Rafah secara Kondisional.

BAB IV akan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi alasan Mesir dalam

pengambilan kebijakan terhadap Gaza dalam membuka Jalur Rafah berdasarkan teori

pengambilan keputusan (Foreign Policy Desicion Making) dan pilihan Rasional

Mesir.

BAB V berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat penulis berdasarkan

pembahasan-pembahasan berikutnya.