Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Di dunia peradilan di kenal juga “ Kebijakan Mengadili “ atau lazim
disebut “ Judicial Discreption “ menerapkan metode “ Penemuan Hukum “
adalah suatu wujud kebijakan mengadili memutus atas nama keadilan adalah
juga suatu penerapan kebijakan mengadili demikian pula penggunaan
pertimbangan sosiologis suatu putusan, substansi pertimbangan memberatkan
atau meringan adalah wujud kebijakan mengadili hal lain yang berkaitan
dengan kebijakan mengadili adalah “ stafmaaf “ .
Bagaimana mencegah agar kebijakan mengadili tidak
terjerembab menjadi kesewenang-wenangan ada beberapa prinsip yang harus
dipegang teguh setiap Hakim :
1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan
dengan asas hukum umum terutama asas keadilan.
2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang
tanpa suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan
rasa keadilan, terutama rasa keadilan bagi pencari keadilan.
3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi,
agama dan norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui.
4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan.
5. kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara
kepentingan pencari keadilan dan kepentingan masyarakat
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 2
6. Walaupun ada diskresi putusan Hakim harus semata mata didasarkan pada
fakta yang ditentukan dipersidangan dan tetap memutus menurut hukum,
Hakim dilarang melakukan kriminalitas terhadap hal-hal yang tidak diatur
atau sesuatu yang samar-samar diatur dalam atau berdasarkan peraturan
perundang undangan.
7. Menerbitkan surat keputusan pengangkatan dan pengusulan Hakim
Pengawas Bidang.
8. Membentuk tim IT dengan menyediakan ruang khusus dengan alamat
[email protected] dan aktif mengirim berita melalui internet.
B. Visi dan Misi.
Kekuasaan Kehakiman tertinggi di lingkungan empat Pengadilan (Pengadilan
Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha dan Pengadilan Militer)
berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan visi dan misi
sebagai berikut :
Visi :
Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.
Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.
mailto:[email protected]
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 3
Sedangkan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata
tertentu mempunyai visi dan misi sebagai berikut :
Visi :
Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan msyarakat
menjadi tenang, tertib dan damai dibawah lindungan Allah SWT.
Misi :
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang
diajukan oleh ummat Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, wasiat,
hibah, wakap, infaq dan sadaqah dan ekonomi syariah secara tepat, sederhana
dan biaya ringan.
C. Rencana Strategis
Bertolak dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas 1A
Banjarmasin serta mencermati tantangan yang dihadapi maka program kerja
disusun serta dilaksanakan secara terencana dan bertahap yang secara
keseluruhan diharapkan dapat menghasilkan lembaga yang mandiri, bermartabat
dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supremasi hukum.
Untuk mewujudkan kondisi tersebut dibutuhknn sumber daya dan
sarana/prasarana yang memadai, kebijaksanaan, peningkatan sumber daya
manusia dan peningkatan pengawasan yang akan mendorong terlaksananya
pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal.
- Rencana Stratejik Tahun 2015-2019
1. Tujuan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 4
a. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan
Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri
independen bebas dari campur tangan pihak lain.
b. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada
masyarakat.
c. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan serta
mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat
dihormati, mandiri tidak memihak dan transparan.
2. Sasaran
a. Tercapainya peningkatan rasa keadilan sesuai dengan Undang-
undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat
yang mandiri independen bebas dari campur tangan pihak lain.
b. Terealisir akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
c. Tercapainya kualitas input internal pada proses peradilan serta
mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat
dihormati, mandiri tidak memihak dan transparan.
3. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
a. Kebijakan
1. Menyelenggaran proses Peradilan dengan sederhana, cepat,
biaya ringan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan
kebenaran.
2. Menyiapkan SDM yang terampil dan profesional serta
sarana/prsarana yang tepat guna.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 5
3. Menjalin koordinasi dan kemitraan dengan instansi dilingkungan
badan peradilan.
b. Program
1. Peningkatan profesionalitas, integritas, moralitas Hakim, Pejabat
fungsional, struktural dan seluruh Pegawai didalam
melaksanakan tugas dan fungsi peradilan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana peradilan dibidang
administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan.
3. Kerjasama dan tukar informasi dengan lembaga terkait.
D. Rencana kerja tahun 2015
a. Melaksanakan tugas peradilan berdasarkan azas sederhana cepat dan biaya
ringan, sebagai berikut :
1. Meningkatkan profesionalisme dan pelayanan pada Meja I, Meja II, dan
Meja III dengan memfungsikan Hakim Pengawas.
2. Mempercepat jalannya berkas perkara dari Meja I maksimal 7 hari sudah
diserahkan kepada Ketua Majelis.
3. Menambah jumlah Hakim.
4. Mengutamakan dimulai pemeriksaan perkara 14 hari setelah perkaranya
didaftarkan.
5. Mengingkatkan frekwensi persidangan dengan memamfaatkan waktu
yang lowong dalam penundaan persidangan.
6. Menyelesaikan perkara maksimal 6 bulan.
7. Mempercepat proses penyelesaian Berita Acara dan Putusan.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 6
8. Meningkatkan pelayanan perkara Banding Kasasi serta pelaksanaan
Eksekusi.
9. Menyampaikan rekap putusan yang telah mempunyai hukum tetap pada
KUA tempat tinggal dan tempat nikah para pihak.
10. Menyajikan data statistik perkara yang diterima ditingkat pertama dan
tingkat banding serta kasasi.
b. Meyelengarakan tertib Administrasi Peradilan sesuai pola bindalmin (KMA No.
1 tahun 1996), sebagai berikut :
1. Meningkatkan tertib proses penerimaan perkara.
2. Meningkatkan tertib pencatatan pada buku register, register induk
perkara sidang, register permohonan banding. Register permohonan
kasasi, register permohonan PK dan papan data perkara.
3. Meningkatkan tertib pembukuan Keuangan Perkara baik buku jurnal
keuangan, buku induk keuangan, buku penerimaan HHK.
4. Membuat dan menyampaikan laporan perkara tepat waktu.
5. Meningkatkan pelaksanaan minutasi dan tertib arsip berkas perkara.
6. Melaksanakan pembundelan berkas perkara yang sudah diminutasi.
7. Meningkatkan penataan arsip perkara, menjilid salinan putusan yang
telah diminutasi kedalam box.
8. Membuat Akte Cerai para pihak paling lambat 7 hari sesudah
berkekuatan hukum tetap.
c. Meningkatan kemampuan teknis aparat Peradilan dalam menangani perkara,
sebagai berikut :
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 7
1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan oleh Hakim Pengawas
Bidang sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Mengevaluasi dan membuat saran tindak lanjut hasil pengawasan
tersebut.
3. Mengadakan rapat/pertemuan antara Pejabat satu bulan sekali dan
rapat antar seluruh karyawan karyawati Pengadilan Agama Kelas 1A
Banjarmasin tiga bulan sekali.
4. Melaksanakan pemeriksaan/Cross Cek terhadap buku-buku bindalmin.
5. Mengadakan pengkajian baik Hukum Acara maupun Hukum Formal.
6. Membuat WAS1, WAS 2, dan EVA 1, EVA 2.
7. Memonitor jalannya persidangan sejak dari PMH, putusan sampai
dengan minutasi.
8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan administrasi dan
manajemen perkara bagi tenaga administrasi.
9. Melakukan pembenahan sistem manajemen administrai dan organisasi
peradilan termasuk pelaksanaan Informasi Tekhnologi (IT), Pos
Bantuan Hukum dan Meja Informasi.
d. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan sebagai berikut :
1. Pengelolaan gaji, tunjangan, lembur, uang makan, remonerasi
2. Perawatan Gedung Kantor dan Perawatan Halaman Gedung.
3. Pemeliharaan Rumah Dinas dan Halaman Rumah Dinas.
4. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4
5. Pemeliharan Kendaraan Bermotor Roda 2.
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 8
7. Perawatan Jaringan listrik, telepon, fax, Internet (kabel LAN) dan pipa
PDAM.
8. Belanja Langganan Daya dan Jasa
9. Pengiriman Surat-surat Dinas.
10.Belanja Keperluan Perkantoran.
11.Melaksanakan Pembayaran Honor yang terkait dengan operasional
Perkantoran.
13.Belanja Barang Non Operasional Lainnya.
e. Pembinaan dan Konsultasi
1. Belanja Perjalanan dinas.
2. Transpot Dalam Kota dan Uang Saku Harian.
f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.
g. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
1. Biaya Perkara Prodeo
2. Biaya Pemberkasan Perkara dan pengeriman berkas perkara banding.
3. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 9
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI (Tupoksi)
Sesuai Ketentuan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman pasal 2 dan pasal 13 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004
tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansisal di lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI, maka
penyelenggaraan organisasi Yustisial dan Non Yustisial berada dibawah Mahkamah Agung
RI.
Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, terdiri dari :
A. Ketua.
B. Wakil Ketua.
C. Hakim.
D. Panitera/Sekretaris.
E. Wakil Panitera.
F. Wakil Sekretaris
G. Panitera Muda Permohonan.
I. Panitera Muda Gugatan.
J. Panitera Muda Hukum.
K. Kasubag Kepegawaian.
L. Kasubag Keuangan.
M. Kasubag Umum.
N. Kelompok Fungsional :
- Panitera Pengganti.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 10
- Jurusita / Jurusita Pengganti.
Secara hirarkis garis komando dan koordinasi dapat dilihat pada struktur organisasi
Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, sebagaimana bagan berikut ini :
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 11
A. Standard Operasional Prusedur (SOP).
Sejak diterbitkannya Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No : 002/Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prusedur (SOP), Pengadilan
Agama Banjarmasin telah menyusun dan membuat Standart Operasional Prusedur (SOP)
untuk menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing bidang, dimana
SOP tersebut dapat dirubah dan direvisi sesuai dengan situasi dan kondisi.
Program kerja, Tupoksi dan Standart Operasional Prusedur (SOP) Pengadilan Agama
Kelas 1A Banjarmasin tahun 2015 telah dilaksanakan secara sistimatis dan
berkesinambungan.
Dalam melaksanakan Tupoksi Standart Operasional Prusedur (SOP) merupakan
langkah awal yang harus dilaksanakan dan nantinya menjadi dasar pengukuran dan
evaluasi pencapaian kinerja serta acuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan
tupoksi.
Pada prinsipnya Standart Operasional Prusedur (SOP) Ketua, Hakim,
Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional maupun penerimaan dan penyelesaian
perkara Pengadilan Agama Banjarmasin sama dengan Pengadilan Agama lainnya di
selururuh wilayah Indonesia. Berikut ini (SOP) :
1. SOP Kesekrtariatan
a. SOP Wakil Sekretaris
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
.
DESKRIPSI : Terlaksananya administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum sesuai dengan ketentuan.
A. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Mengkordinir Sub-Sub Bagian
dalam melaksanakan tugas Wasek
30 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 12
2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Kasubag-Kasubag.
3. Mengkordinir penataan administrasi dan pemelihraan kantor
4. Mengkoordinir dalm penyelenggaraan kearsipan, dokumen, barang dan jasa.
5. Berkoordinasi dengan bidang Kepaniteraan
6. Mengadakan Rapat dan pertemuan
7. Mengadakan pengawasan langsung kepada bawahan ketiap-tiap ruangan.
8. Mengevaluasi kinerja Kasubag-kasubag.
9. Memeriksa, meneliti, mengarahkan dan mendisposisi setiap surat masuk dan keluar untuk ditindak lanjuti.
10. Memeriksa, meneliti surat-surat masuk / keluar dari Kepegawaian, Keuangan dan Umum serta memaraf sebelum ditanda tangani oleh Ketua dan Pansek.
11. Meneliti dan menanda tangani SPP Gaji, kekurangan gaji, uang makan, lembur, Remonerasi Up, GU, Bel Modal dll.
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
60 Menit
15 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
B. PERENCANAAN
1. Menyusun dan membuat perencanaan anggaran ( RKA - KL) dengan melibatkan semua unsur. 2. Mengajukan usul RKA - Kl ke Pusat melalui PTA Bjm. 3. Membuat jadwal rencana pelaksanaan anggaran. 4. Merealisasiskan pelaksanakan Semua anggaran 4. Mengonsep dan membuat menandatangani kontrak dengan pihak ketiga. 5. Membuat keputusan atau Mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran APBN. 6. Meneili dan memeriksa setiap bukti-bukti pengeleluaran.
Pejabat terkait
Unit Pengolah
Wasek
Pejabat terkait
Wasek
Wasek
Wasek
7 Hari
1 Hari
30 Menit
1 Hari 120 Menit
60 Menit
60 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 13
C. PELAPORAN 1. Mengoreksi penyelenggaraan
data statistik dan laporan-laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan bidang kepegawaian, keuangan dan umum.
2. Menghimpun konsep laporan tahunan baik dari Kesekretariatan maupun dari Kepaniteraan.
3. Membuat dan menggandakan laporan tahunan.
4. Membuat Lakip 5. Membuat Renstra. 6. Membuat Program Kerja. 7. Mengonsep job pegawai
bersama kepegawaian.
Wasek
60 Menit
5 Hari
2 Hari
7 Hari 5 Hari 5 Hari 5 Hari
b. SOP Kepegawaian
1) SOP Pembuatan Surat Dinas
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Pembuatan Surat Dinas Kepegawaian yang efektif dan efisien
A. PENELAAHAN
1. Kasubbag Kepegawaian
mempelajari isi surat dan
melaksanakan isi disposisi
bagi surat surat masuk bagian
kepegawaian dengan
mengarahkan kepada unit
pengolah berdasarkan
klasifikasi isi surat.
Kasubbag Kepegawaian
5 menit
B. PENGONSEPAN SURAT
1. Unit pengolah membuat
konsep surat kemudian
menyerahkan kepada
Kasubbag kepegawaian.
2. Pengoreksian surat melalui
Kasubbag Kepegawaian,
Wakil Sekretaris dan
Sekretaris apabila hanya
kewenangan Sekretaris, atau
melalui Ketua apabila
kewenangan Ketua, kemudian
konsep surat disetujui dengan
membubuhkan paraf pejabat
yang bersangkutan.
3. Surat dinas kemudian
Unit Pengolah Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua Unit Pengolah
16 menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 14
diserahkan kembali kepada
unit pengolah untuk
diselesaikan sebagai surat
jadi.
C. PENYELESAIAN SURAT
1. Surat dinas diberi nomor
melalui sub bagian umum,
diberi kartu kendali surat keluar
dan diserahkan kembali
kepada Sub bagian
kepegawaian.
2. Surat dinas diparaf melalui
Kasubbag Kepegawaian dan
Wakil Sekretaris, kemudian
ditandatangani oleh Sekretaris
apabila surat tersebut
merupakan kewenangan
Sekretaris, atau diparaf oleh
Sekretaris dan ditandatangani
Ketua apabila surat tersebut
kewenangan Ketua.
Sub Umum Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua
11 Menit
D. PENGARSIPAN
1. Pengarsipan surat dilakukan
dengan menggandakan surat
berdasarkan keperluan.
2. Surat dinas diserahkan kepada
pengelola administrasi umum
kepegawaian untuk dicatat
dalam buku surat keluar
kepegawaian dan
diserahkan/dikirim
berdasarkan tujuan surat.
Pengelola Arsip Pengelola Adm. Umum
6 Menit
Pembuatan Surat Selesai
2) SOP Rekapitulasi Daftar Hadir
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Rekapitulasi daftar hadir seluruh pegawai PA Kelas IA Banjarmasin
A. PENGUMPULAN DATA
1. Unit pengelola mengumpulkan
daftar hadir seluruh pegawai.
Pengelola Absen
5 menit
B. PEMERIKSAAN DAFTAR HADIR
1. Daftar hadir diperiksa per
pegawai dan untuk rekapitulasi
harian dilakukan setiap hari
Pengelola Absen
60 menit
Harian
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 15
setelah 1 (satu) hari absensi
berjalan
2. Penulisan rekap absen 1 (satu)
bulan ke dalam kolom rekap
absen untuk seluruh pegawai
dilakukan pada tanggal terakhir
bulan berjalan.
Pengelola Absen
60 menit
Bulanan
C. REKAPITULASI KEHADIRAN
1. Konsep rekap absensi yang
sudah selesai dilaporkan
kepada pimpinan dengan
hirarki Kasubbag
Kepegawaian, Wakil
Sekretaris, Panitera/Sekretaris
dan oleh Ketua untuk disetujui.
2. Setelah disetujui, pengelola
membuat rekap daftar hadir
jadi yang ditandatangani oleh
Kasubbag Kepegawaian.
Pengelola Absen Kasub, Wasek, Pansek, dan atau Ketua
60 Menit
D. PENGARSIPAN
3. Rekapitulasi daftar hadir
disimpan dalam file daftar
hadir dan diserahkan kepada
Sub Bagian Keuangan.
Pengelola Absen
10 Menit
Rekapitulasi absen pegawai selesai
3) SOP Permohonan Cuti Pegawai
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Penyelesaian permohonan cuti pegawai
A. PENGAJUAN PERMOHONAN
1. Pegawai mengajukan
permohonan cuti dengan
mengisi formulir yang telah
disediakan yang ditujukan
kepada Ketua bagi Wakil
Ketua, Hakim dan Panitera/
Sekretaris. Bagi pejabat
struktural/fungsional dan
pegawai pada umumnya
Pengelola Cuti
10 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 16
ditujukan kepada
Panitera/Sekretaris melalui
atasan langsung, dan
ditandatangani oleh yang
bersangkutan.
2. Atasan Langsung memberikan
pertimbangan.
Atasan pegawai ybs
5 Menit
B. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SURAT CUTI
1. Surat permohonan cuti
diserahkan kepada Sub
Bagian Kepegawaian untuk
diteliti berapa lama dan cuti
apa saja yang belum pernah
diambil kemudian mencatat
pada lembar permohonan.
2. Sub Bagian Kepegawaian
memproses dan meneruskan
permohonan cuti tersebut
kepada pejabat yang
berwenang (Ketua atau
Panitera/Sekretaris) untuk
disetujui.
3. Setelah permohonan cuti
disetujui, pengelola cuti
langsung membuatkan surat
cuti bagi pegawai yang
bersangkutan. (Proses
pembuatan surat cuti sama
dengan pembuatan surat dinas
kepegawaian).
Kasub Kepegawaian Ketua / Pansek Pengelola Cuti
5 Menit 15 Menit 30 Menit
C. PENGARSIPAN
1. Surat cuti diserahkan kepada
pegawai yang bersangkutan,
petugas daftar hadir dan arsip.
Pengelola Arsip
5 Menit
Pembuatan Surat Cuti Selesai
4) SOP Kenaikan Pangkat Pegawai
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Penyelesaian dan Pembuatan SK Kenaikan Pangkat pegawai
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 17
A. PENELAAHAN
1. Kasubbag Kepegawaian
menerima Permohonan
kenaikan pangkat disertai
berkas lampiran kenaikan
pangkat yang ditujukan kepada
Ketua Pengadilan Tingkat
Banding.
2. Kasubbag kepegawaian
menyerahkan berkas kepada
pengelola kenaikan pangkat.
Kasubbag Kepegawaian
5 menit
B. PENGUSULAN
1. Kelengkapan berkas diperiksa
oleh pengelola Kenaikan
Pangkat dan diteliti apakah
pegawai ybs layak untuk
dinaikkan pangkatnya,
kemudian diajukan kepada
Pimpinan untuk disetujui usul
kenaikan pangkat.
2. Pengelola Kenaikan Pangkat
membuat surat pengantar usul
kenaikan pangkat yang
ditujukan kepada Mahkamah
Agung RI, atau Dirjen Badilag
dan atau BKN Propinsi sesuai
dengan kenaikan pangkat
pegawai ybs.
Unit Pengolah Unit Pengolah (MA/Badilag)
10 menit 5 menit (Kondisio-nal)
C. PENYELESAIAN SURAT
1. Apabila kenaikan pangkat
ditujukan kepada BKN, maka
BKN akan membuatkan
Persetujuan Kenaikan Pangkat
dan akan dikembalikan ke PTA
Banjarmasin.
2. Pembuatan SK Kenaikan
Pangkat bagi pegawai ybs.
BKN Unit Pengolah
1 hari 10 Menit
D. PENGARSIPAN
4. SK Kenaikan pangkat
diarsipkan dalam file pegawai
yang bersangkutan dan
Pengelola Arsip
6 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 18
diserahkan kepada pegawai
dan pejabat terkait
Pembuatan Surat Selesai
5) SOP Pensiun Pegawai
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Penyelesaian Permohonan Pensiun Pegawai
A. PENELAAHAN 1. Kasubbag Kepegawaian
menerima Permohonan usul
pensiun disertai berkas
lampiran usul pensiun yang
ditujukan kepada Ketua
Pengadilan Tingkat Banding.
2. Kasubbag kepegawaian
menyerahkan berkas kepada
pengelola pensiun.
Kasubbag Kepegawaian
5 menit
B. PEMERIKSAAN BERKAS 1. Kelengkapan berkas diperiksa
oleh pengelola pensiun,
kemudian diajukan kepada
Pimpinan untuk disetujui usul
pensiun ybs.
Unit Pengolah
15 menit
C. PENYELESAIAN SURAT USUL 3. Pengelola pensiun membuat
surat pengantar usul pensiun
yang ditujukan kepada Dirjen
Badilag dan atau BKN Propinsi
sesuai dengan pangkat/ jabatan
pensiun pegawai ybs.
Unit Pengolah
5 hari
Pembuatan Surat Selesai
c. SOP Keuangan
1) SOP Belanja Pegawai Gaji
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DESKRIPSI : Pencairan Gaji Pegawai berupa Gaji Induk, Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 19
A. PENGINPUTAN DATA 1. Alur kerja dimulai
dengan menginput seluruh data Pegawai, dari tingkat hierarki tertinggi sampai terendah secara tepat pada aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP).
Unit Pengolah
1 jam
B. PENGESAHAN SPTJB 1. Unit Pengolah membuat
Daftar Perhitungan baik berupa Gaji induk, Gaji susulan dan kekurangan gaji yang dihasilkan dari perhitungan GPP.
2. Unit Pengolah membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Pajak (SSP), berdasarkan Daftar Perhitungan yang telah dibuat.
3. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (a.n. Kuasa Pengguna Anggaran) untuk ditandatangani.
Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan
10 menit 10 menit 10 menit
C. PROSES PEMBUATAN SPM 1. Unit Pengolah membuat Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan /
Penguji SPM (PPSPM), Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Data yang terkait diinput
Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan
15 Menit 10 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 20
ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi:
Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU).
Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
Pengiriman ke KPPN
Unit Pengolah Unit Pengolah
7 Menit 7 Menit
D. PENERBITAN SP2D
1. Unit Pengolah menyerahkan
SPM, Arsip Data Komputer
(ADK) beserta data pendukung
lainnya ke KPPN.
2. KPPN memeriksa kelengkapan
berkas untuk diproses lebih
lanjut.
3. Unit Pengelola mengambil
Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) di KPPN.
Khusus Gaji Induk SP2D
diterbitkan setiap tanggal
25 (dua puluh lima).
Unit Pengolah Unit Pengolah
1 jam 1 s/d 2 Hari 45 menit
E. PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi
kepada Bank Operasional
mitra kerjanya, sehingga
dana yang dibutuhkan
telah tersedia pada Bank
dan dapat ditransfer ke
rekening Pegawai yang
bersangkutan atau
diambil secara tunai oleh
Bendahara pengeluaran.
2. Unit Pengolah mengambil
rekening Koran di Bank
terkait.
3. Unit Pengolah melakukan
Unit Pengolah Unit Pengolah
2 s/d 3 Hari 45 Menit 15 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 21
pencatatan keuangan
pada Buku Bank dan Buku
Kas (jika tunai).Rekening
Koran juga dipergunakan
sebagai
pertanggungjawaban
pelaporan keuangan. F. Pencairan Gaji Selesai
2) SOP Belanja Pegawai Uang Makan
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DESKRIPSI : Pencairan Uang Makan Pegawai
A. PENGINPUTAN DATA 1. Sub bagian Kepegawaian
menyerahkan Rekap Absen (Akumulasi Daftar Hadir dan Pulang) pada akhir bulan berjalan yang sudah diperiksa dan ditandatangi oleh pejabat penanggung jawab absen.
2. Unit Pengolah menginput Rekap Absen tersebut pada aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan.
Unit Pengolah
2 menit/ pegawai
B. PENGESAHAN SPTJB 1. Unit pengolah membuat
Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Kasubbag keuangan untuk diperiksa dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani.
Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan.
10 menit
C. PROSES PEMBUATAN SPM 1 Unit Pengolah membuat Surat
Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat
Penanda Tangan / Penguji SPM,
Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat
10 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 22
Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui oleh PPK.
2 Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi:
Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan.
Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
Pengiriman ke KPPN
Komitmen (Wakil Sekretaris) Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan
Unit Pengolah
Unit Pengolah
10 Menit 5 Menit
5 Menit
D. PENERBITAN SP2D 1. SPM, Arsip Data Komputer
(ADK) beserta data pendukung
lainnya diserahkan ke KPPN,
kemudian KPPN memeriksa
kelengkapan berkas untuk
diproses lebih lanjut.
2. Unit Pengelola mengambil
Surat Perintah Pencairan
Dana.
Unit Pengolah Unit Pengolah
1 jam 45 menit
E. PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi kepada
Bank Operasional mitra
kerjanya, sehingga dana
yang dibutuhkan telah
tersedia pada Bank dan
dapat diambil secara tunai
oleh Bendahara
pengeluaran dengan
menggunakan cek yang
ditandatangani oleh
Unit Pengolah, KPA
2 s/d 3 Hari
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 23
Bendahara Pengeluaran
dan ditandatangani oleh
KPA. Uang Makan
diserahkan kepada masing-
masing pegawai.
2. Unit Pengolah melakukan
pencatatan keuangan pada
Buku Bank dan Buku Kas
yang ditandatangani oleh
bendahara pengeluaran
setiap akhir pembukuan.
3. Rekening Koran dapat
dicetak pada Bank
bersangkutan jika
diperlukan sebagai
pertanggungjawaban
pelaporan keuangan.
Unit Pengolah Unit Pengolah
45 Menit 15 Menit
F. Pencairan Uang Makan Selesai
3) SOP Uang Duka wafat / SKPP
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI :
Pencairan Uang Duka Wafat dan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
A. PENGINPUTAN DATA 1. Uang Duka Wafat
diperuntukkan Pegawai yang meninggal dunia sedangkan SKPP diperuntukkan bagi pegawai yang pensiun, pindah/mutasi atau dikarenakan meninggal dunia.
2. Unit Pengolah mengisi format yang ada pada aplikasi GPP sesuai data yang terkait, kemudian aplikasi GPP menghasilkan print out Daftar Perhitungan
Unit Pengolah
15 menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 24
Uang Duka Wafat atau SKPP.
B. PENGESAHAN SPTJB
1. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), kemudian beserta Lampiran pendukung diserahkan kepada Kasubbag keuangan untuk diperiksa dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditandatangani, sedangkan untuk SKPP tidak menggunakan SPTJB.
Unit Pengolah, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris), Kasubbag Keuangan
20 menit
SKPP tidak meng- Gunakan SPTJB.
C. PROSES PEMBUATAN SPM 1. Unit Pengolah membuat Surat
Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat
Penanda Tangan / Penguji SPM, Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui oleh PPK.
2. Data yang terkait diinput ke aplikasi Surat Perintah
Membayar (SPM), dan diprint out menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi:
Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan.
Penginputan pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
Pengiriman ke KPPN
Kasubbag Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (Wakil Sekretaris) Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah
15 Menit 10 Menit 7 Menit 7 Menit
SKPP tidak meng-gunakan SPM.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 25
D. PENERBITAN SP2D 1. SPM, Arsip Data Komputer
(ADK) beserta data pendukung
lainnya diserahkan ke KPPN.
2. KPPN memeriksa kelengkapan
berkas untuk diproses lebih
lanjut.
3. Unit Pengelola mengambil
Surat Perintah Pencairan
Dana.
4. Sedangkan untuk SKPP
beserta lampiran
pendukung langsung
diserahkan pada KPPN.
Setelah diproses lebih
lanjut KPPN mengirimkan
SKPP tersebut pada
Satuan Kerja yang
bersangkutan.
Unit Pengolah Unit Pengolah
1 jam 1 s/d 2 Hari 45 menit
SKPP tidak meng-gunakan SP2D.
E. PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi kepada
Bank Operasional mitra
kerjanya, sehingga dana
yang dibutuhkan telah
tersedia pada Bank dan
dapat diambil secara tunai
oleh Bendahara
pengeluaran dan
diserahkan pada Ahli Waris
(untuk UDW)
2. Unit Pengolah mengambil
rekening Koran di Bank
terkait jika diperlukan.
3. Unit Pengolah melakukan
pencatatan keuangan pada
Buku Bank dan Buku Kas
(jika tunai).
4. Rekening Koran dapat
dicetak pada bank yang
bersangkutan jika
diperlukan sebagai
pertanggungjawaban
Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah
2 s/d 3 Hari 45 Menit 10 Menit 15 Menit
SKPP tidak ada pencairan dana.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 26
pelaporan keuangan. F. Pencairan Uang Duka Wafat dan
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran.
Unit Pengolah 2 Hari
4) SOP Belanja rutin Barang dan Jasa
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DESKRIPSI :
Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang
A. PROSES TRANSAKSI 1. Alur kerja dimulai dari
transaksi yang dilakukan pihak internal (Sub Umum atau Bendahara Pengeluaran) dengan pihak eksternal (pihak ketiga).
2. Dari transaksi tersebut dihasilkan: a. Tanda bukti
pembayaran / kwitansi (Rangkap 2) yang ditandatangani oleh pihak ketiga, Bendahara Pengeluaran, Kasubbag Umum dan PPK. Diperuntukkan sebagai: Arsip dan Pencatatan
pada Buku Kas Tunai yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA pada akhir pembukuan.
Dasar Perhitungan SPP dan SPTJB.
b. Surat Setoran Pajak
(SSP) jika ada, sebanyak rangkap 5. Yaitu: Jumlah yang telah
dihitung disetorkan
pada Bank/kantor
pos.
Unit Pengolah, Kasubbag Umum, PPK Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah,PPK
25 menit 15 menit 10 menit 45 menit 7 menit 10 menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 27
Dua rangkap disimpan
sebagai arsip dan
dicatat pada Buku
Pajak.
Satu Rangkap dicopy
dan dilegis oleh PPK.
B. PENGESAHAN SPTJB
1. Unit Pengolah membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. SPP tidak diserahkan kepada KPPN namun disimpan sebagai arsip.
2. Unit pengolah membuat
Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.
Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan
15 menit 20 menit
.
C. PROSES PEMBUATAN SPM 1. Unit Pengolah menginput
data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku
Kas Umum (BKU). Sebagai data SPM dan
SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit
Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah
10 menit 10 menit 10 menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 28
Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).
D. PENERBITAN SP2D 1. SPM, Arsip Data Komputer
(ADK) beserta data pendukung
lainnya diserahkan ke KPPN
oleh Unit Pengolah.
2. KPPN memeriksa kelengkapan
berkas untuk
diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D.
3. Unit Pengelola mengambil
Surat Perintah Pencairan
Dana.
Unit Pengolah KPPN Unit Pengolah
60 menit 1 s/d 2 Hari. 45 menit
E. PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi
kepada Bank Operasional
mitra kerjanya, sehingga
dana yang dibutuhkan
telah tersedia pada Bank.
2. Bendahara Pengeluaran
mengambil uang tunai
pada Bank dengan
menggunakan cek yang
ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran
dan Kuasa Pengguna
Anggaran dan mengambil
rekening Koran di Bank
terkait jika diperlukan.
3. Unit Pengolah melakukan
pencatatan keuangan
pada Buku Bank dan Buku
kas yang ditandatangani
oleh bendahara
pengeluaran setiap akhir
pembukuan, dan juga
Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah
45 Menit 15 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 29
pencatatan pada Buku
Pembantu Pengawasan
Kredit.
4. Rekening Koran juga
dipergunakan sebagai
pertanggungjawaban
pelaporan keuangan.
Unit Pengolah
15 Menit
F. Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang.
5) SOP Belanja Rutin Perjalanan Dinas
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DESKRIPSI :
Proses Belanja Perjalanan Dinas
A. PROSES ADMINISTRASI 1. Sub bagian Kepegawaian
menyerahkan Surat Tugas atas nama Pegawai yang ditugaskan ke Luar Kota kepada sub bagian Keuangan.
2. Dari Surat Tugas tersebut Unit Pengolah membuatkan rincian perjalanan dinas sesuai dengan kwitansi yang diterima, berupa:
* Kwitansi Transportasi * Kwitansi Penginapan * Kwitansi Lumpsum
3. Unit Pengolah mencetak rincian kwitansi Perjalanan Dinas menjadi 2 Rangkap, yaitu: b. Sebagai tanda bukti
pembayaran yang akan ditandatangani oleh pihak bersangkutan, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran pada saat pencairan dana.
c. Arsip dan Pencatatan
Unit Pengolah Unit Pengolah, Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah, KPA
25 menit 5 menit 10 menit 15 menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 30
pada Buku Kas Tunai yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan KPA pada akhir pembukuan.
B. PENGESAHAN SPTJB 1. Unit Pengolah membuat
Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK. SPP tidak diserahkan kepada KPPN namun disimpan sebagai arsip.
2. Unit pengolah membuat Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.
Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan
15 menit 20 menit
.
C. PROSES PEMBUATAN SPM 1. Unit Pengolah menginput
data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku
Kas Umum (BKU). Sebagai data SPM dan
SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah
10 menit 10 menit 10 menit 15 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 31
(SAKPA). Diserahkan pada KPPN
(2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).
D. PENERBITAN SP2D 2. SPM, Arsip Data Komputer
(ADK) beserta data pendukung
lainnya diserahkan ke KPPN
oleh Unit Pengolah.
3. KPPN memeriksa kelengkapan
berkas untuk diproses lebih
lanjut dan menerbitkan SP2D.
4. Unit Pengelola mengambil
Surat Perintah Pencairan
Dana.
Unit Pengolah KPPN Unit Pengolah
60 menit 1 s/d 2 Hari. 45 menit
E. PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi
kepada Bank Operasional
mitra kerjanya, sehingga
dana yang dibutuhkan
telah tersedia pada Bank.
2. Bendahara Pengeluaran
mengambil uang tunai
pada Bank dengan
menggunakan cek yang
ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran
dan Kuasa Pengguna
Anggaran dan mengambil
rekening Koran di Bank
terkait jika diperlukan.
3. Unit Pengolah
menyerahkan Uang
Perjalanan Dinas kepada
Pegawai yang
bersangkutan.
4. Unit Pengolah melakukan
pencatatan keuangan
pada Buku Bank dan Buku
Kas yang ditandatangani
oleh bendahara
pengeluaran setiap akhir
pembukuan. Serta
Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah
45 Menit 7 Menit 15 Menit 15 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 32
Pencatatan pada Buku
Pembantu Pengawasan
Kredit.
5. Rekening Koran juga
dipergunakan sebagai
pertanggungjawaban
pelaporan keuangan.
F. Proses Belanja Perjalanan Dinas
Selesai.
6) SOP Belanja Modal
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DESKRIPSI :
Proses Belanja Modal
A. PROSES DOKUMEN KONTRAK 1. Alur kerja dimulai dengan
pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan dokumen kontrak, antara lain berisi: - Penawaran harga - Pelaksanaan
pekerjaan - Surat perjanjian - Laporan kemajuan
pelaksanaan pekerjaan
- Berita acara kegiatan, serta lampiran pendukung lainnya.
2. Dari data dokumen kontrak tersebut Unit Pengolah membuat Ringkasan kontrak.
Unit Pengolah Unit Pengolah
25 menit
B. PENGESAHAN SPTJB 1. Unit Pengolah membuat
Surat Permintaan Pembayaran/SPP, monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan ditandatangani oleh PPK.
2. Unit pengolah membuat
Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah, PPK, Kasubbag Keuangan
15 menit 20 menit
.
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 33
Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Monitoring SPTJB dilakukan oleh PPSPM/Kasubbag Keuangan dan PPK mengesahkan dokumen tersebut, sehingga bertanggung jawab atas kebenaran material yang ada.
C. PROSES PEMBUATAN SPM
1. Unit Pengolah menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar SPM yang ditandatangani oleh PPSPM. Tiga (3) Lembar tersebut diperuntukkan bagi: Pencatatan pada Buku
Kas Umum (BKU). Sebagai data SPM dan
SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).
Diserahkan pada KPPN (2 Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK).
Unit Pengolah, Kasubbag Keuangan Unit Pengolah Unit Pengolah
Unit Pengolah
10 menit 10 menit 10 menit
15 Menit
D. PENERBITAN SP2D
1. SPM, Arsip Data Komputer
(ADK) beserta data pendukung
lainnya diserahkan ke KPPN
oleh Unit Pengolah.
2. KPPN memeriksa kelengkapan
berkas untuk diproses lebih
lanjut dan menerbitkan SP2D.
3. Unit Pengelola mengambil
Surat Perintah Pencairan
Dana.
Unit Pengolah KPPN Unit Pengolah
60 menit 1 s/d 3 Hari. 45 menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 34
E. PENCAIRAN DANA 1. KPPN mengkonfirmasi
kepada Bank Operasional
mitra kerjanya, sehingga
dana yang dibutuhkan
telah tersedia pada Bank
dan dapat diambil secara
tunai oleh pihak ketiga
(Perusahaan yang telah
melakukan kontrak
dengan Tim Pengadaan
Barang dan Jasa).
F. Proses Belanja Modal Selesai
7) SOP Remunerasi
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Pencairan Remunerasi/ Tunjangan Khusus Kinerja
1. REMUNERASI
1. Alur kerja dimulai dari Sub bagian Kepegawaian yang menyerahkan Rekapitulasi Absensi pegawai serta rekapitulasi daftar hadir pada Sub bagian Keuangan.
2. Data tersebut digunakan sebagai acuan pembuatan Tanda Terima Remunerasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.
3. Data yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Tanggung Jawab Belanja yang terlebih dahulu diperiksa oleh PPSPM kemudian ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua
Unit Pengolah KPA, Bendahara Pengeluaran Unit Pengolah
10 menit 5 menit 7 menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 35
Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.
4. Bendahara Gaji menyiapkan Kwitansi yang berhubungan dengan remunerasi sebanyak dua rangkap. Pertama digunakan sebagai arsip, selebihnya diserahkan ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Permintaan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diserahkan pada MARI Cq. Biro keuangan. Biro keuangan memproses lebih lanjut sehingga dana remunerasi bisa ditransfer pada Bank masing-masing satuan kerja.
5. Jika Uang Remunerasi telah masuk pada rekening Bank, Bendahara Pengeluaran dapat mengambil secara tunai/transfer ke rekening pegawai dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA.
6. Bank menerbitkan rekening Koran yang digunakan sebagai: Pencatatan Laporan
keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas.
Pertanggungjawaban remunerasi yang kemudian dikirim kepada Mahkamah Agung RI Cq. Biro keuangan BUA.
Unit Pengolah Unit Pengolah, KPA Unit Pengolah
10 menit 60 Menit 15 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 36
h) SOP Pelaporan Keuangan
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DESKRIPSI : Pelaporan Keuangan Berdasarkan Periode Pelaporan.
1. PELAPORAN BULANAN
1. Alur kerja dimulai dengan rekon internal antara aplikasi SAKPA dan SIMAK.
2. Aplikasi SAKPA menghasilkan Laporan Rekon dan ADK
3. Laporan Rekon, ADK serta
data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN. Data pendukung berupa: Laporan Pertanggung
Jawaban Bendahara Pengeluaran
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan
Rekening Koran Neraca SIMAK
4. KPPN menerbitkan Hasil
Rekonsiliasi dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR).
5. Dokumen tersebut diserahkan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Korwil, Pengadilan Tinggi Agama, Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
Unit Pengolah Unit Pengolah KPA, Bendahara Pengeluaran Unit Pengolah
10 menit 5 menit 1 jam 20 Menit
2. PELAPORAN TRIWULAN
Alur kerja pada pelaporan keuangan Triwulan (setiap tiga bulan) adalah : a. Pelaporan realisasi
penerimaan dan pengeluaran PNBP
Unit Pengolah
30 menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 37
(Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Keuangan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi yang bertindak selaku koordinator wilayah, Pengadilan Tinggi Agama dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Alur kerja sama halnya pada point (a) s/d (e) kegiatan pelaporan keuangan Rutin/Bulanan.
b. Pelaporan Bappenas PP.39 Menginput data ke
aplikasi Bappenas Form A, data berasal dari Laporan Realisasi Anggaran
Kemudian diunduh ADK dikirim melalui e-
mail kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Biro Perencanaan Mahkamah Agung dan ke Biro Keuangan Mahkamah Agung.
Wakil Sekretaris
30 menit
3. PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN
Alur kerja pada pelaporan keuangan Semesteran/Tahunan : a. Pelaporan realisasi
penerimaan dan pengeluaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Keuangan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang bertindak selaku koordinator wilayah dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Alur kerja sama halnya pada point (a) s/d (e) kegiatan
Unit Pengolah
Ketua, KPA
16 Menit
1 jam
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 38
pelaporan keuangan Rutin/Bulanan.
b. Pelaporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Data CaLK berasal dari Laporan Penyerapan Anggaran Semesteran, Simak, dan Laporan saldo kas pada Bendahara Penerimaan sebagai laporan pendukung. Laporan CaLK dikirim ke: Pengadilan Tinggi (PT)
banjarmasin, selaku korwil
Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
Biro Keuangan MA Badan Pengawasan Badan
Pengawasan MA
8) SOP Perencanaan Anggaran
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DESKRIPSI : Perencanaan Anggaran
1. INPUT DATA
Unit pengolah mengumpulkan data-data kebutuhan rill Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang merupakan hasil rapat koordinasi oleh Pimpinan dan seluruh bagian. Kemudian di setujui oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin. Pada bulan Pebruari unit pengolah menginput data-data tersebut kedalam aplikasi RKAKL dengan menyesuaikan pada PAGU yang tersedia pada tahun anggaran berjalan, dan dikoreksi oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
Unit Pengolah
1 jam
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 39
Kemudian ADK dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama beserta hard copynya beserta data pendukung untuk diteruskan ke Dirjen Anggaran Pusat. Kegiatan ini dilakukan dua kali selain pada bulan Pebruari juga dilakukan pada bulan Nopember setelah dilakukan pembahasan pertama di Dirjen Anggaran Pusat.
2. PEMBAHASAN DAN PEMERIKSAAN
Data tersebut kemudian disampaikan kepada dirjen anggaran untuk diperiksa/dikoreksi kembali, apabila masih terdapat kekeliruan akan dikembalikan kepada satker–satker yang ada di daerah. Kegiatan ini juga dilakukan dua kali yakni selain pada bulan Pebruari juga dilakukan pada bulan Nopember, namun setelah itu tinggal menunggu ADK RKAKL dari Dirjen Anggaran tahun anggaran bersangkutan.
Unit Pengolah, Dirjen Anggaran Pusat
c. SOP Umum
1) SOP Surat Masuk dan Keluar
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Prosedur Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar
A. PENERIMAAN SURAT MASUK 1. Unit Pengelola Menerima surat yang
masuk dan memeriksa kebenaran surat, apakah tujuan surat tersebut sesuai dengan alamat kantor, apabila alamat surat tidak sesuai dengan alamat kantor, maka surat segera dikembalikan kepada pengirim surat;
2. Membubuhkan paraf disertai nama, tanggal dan jam saat surat diterima pada Lembar Pengantar atau Buku
Unit Pengolah Unit Pengolah
15 menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 40
Ekspedisi atau bentuk tanda terima lainnya sebagai bukti penerimaan surat;
3. Melakukan sortir dan mengkla-sifikasikan surat ke dalam kelompok Surat Dinas (lihat: Lampiran Perlakuan terhadap Surat Rahasia) atau surat pribadi (lihat: Lampiran Perlakuan terhadap Surat Pribadi).
Unit Pengolah
B. PENGELOLAAN SURAT MASUK 1. Mencatat dalam Register Surat Masuk
dengan melampirkan Kartu Kendali dan Disposisi, kemudian mendistribusikannya kepada pembuat kebijakan dan menerima kembali lembar putih Kartu Kendali Surat;
2. Pembuat kebijakan mempelajari isi surat, kemudian menulis disposisi dan disampaikan kembali kepada Unit Pengolah.
Unit Pengolah Pembuat Kebijakan
30 menit
C. PENYELESAIAN SURAT MASUK 1. Mempelajari sesuai dengan disposisi
yang diberikan dan menindak lanjuti sesuai isi disposisi yang kemudian menyerahkan Kartu Kendali Pertama kepada Unit Pengolah dan mencatat kedalam Register Arsip.
Unit Pengolah 2 hari
D. PENGARSIPAN SURAT MASUK 1. Surat yang diterima disimpan
kedalam lemari arsip sesuai dengan klasifikasinya.
Unit Pengolah
5 menit
E. PENGELOLAAN SURAT KELUAR 1. Melaksanakan isi disposisi dengan
membuat konsep surat jawaban atau tindak lanjut, kemudian memintakan nomor Surat Dinas kepada Unit Pengelola Surat Keluar baik dengan melampirkan 1 (satu) lembar copy surat tersebut.
2. Surat Keluar diberi nomor surat berdasarkan urutan terakhir pada Buku Register Surat Keluar dan melakukan pencatatan pada Buku Register Surat Keluar pada kolom-kolom yang telah tersedia sesuai dengan isi surat. Kemudian mencatatkannya kembali pada Kartu Kendali Surat Keluar.
3. Kartu Kendali yang telah diisi dilampirkan pada Surat Dinas atau Surat Konsep tersebut.
4. Meminta pada Petugas Unit Pengolah
Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah
2 hari
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 41
yang meminta nomor surat untuk membubuhkan parafnya disertai tanggal dan jam surat tersebut pada Kartu Kendali. Kemudian Unit Pengelola Surat Keluar mengambil Kartu Kendali I (warna putih) untuk disimpan ke dalam Kotak Kartu Kendali. Sementara Kartu kendali II (warna kuning muda) dan Kartu kendali III (warna merah muda) tetap melekat pada Konsep Surat tersebut.
5. Surat diketahui dan dipelajari serta diberi ralat (jika perlu) oleh Kepala Unit Pengolah. Hal ini dilakuakan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan.
6. Apabila surat tersebut merupakan kewenang Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris dapat membubuhkan tanda tangannya untuk selanjutnya dapat diperbanyak dan diberikan cap stempel;
7. Apabila surat tersebut tidak dalam kewenangan Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris cukup membubuhkan parafnya pada tempat yang telah ditentukan dan kemudian diserahkan kembali pada Petugas Unit Pengolah;
8. Surat yang telah diparaf oleh pejabat tersebut kemudian disampaikan kepada Panitera/ Sekretaris untuk diparaf atau ditandatangani.
9. Surat dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian diperbanyak sesuai jumlah tujuan surat dan tembusannya, kemudian dibubuhi stempel kantor untuk diserahkan kepada Unit Pengelola Surat Keluar disertai 1 (satu) lembar pertinggal sebagai arsip, sedangkan aslinya disimpan oleh Unit Pengolah. Catatan: Apabila Surat Keluar memiliki lampiran lebih dari 5 (lembar) lembar, maka cukup lembar pengantarnya yang dijadikan arsip.
10. Oleh Unit Pengelola Surat Keluar, Arsip tersebut dilampirkan Kartu Kendali I (warna putih) yang tersimpan di Kotak Kartu Kendali, kemudian dicatatkan ke dalam Buku Register Arsip Surat Keluar dan disimpan ke dalam lemari arsip.
11. Kemudian surat-surat tersebut yang
dikirimkan dimasukan ke dalam
Pejabat yang berwenang Unit Pengolah Pejabat yang berwenang Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah Unit Pengolah
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 42
amplop dinas dan diberikan alamat tujuan untuk selanjutnya dikirimkan melalui Kantor Pos/ Ekspedisi sesuai tujuan surat dan tembusan-tembusannya.
2) SOP Persediaan
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Pengelolaan Barang Persediaan/ATK.
A. OPNAME FISIK
1. Melakukan Opname Fisik pada barang persediaan yang masih tersedia
2. Rekapitulasi hasil Opname Fisik.
Pengelola Persediaan
30 menit
Bulanan
B. REKAPITULASI DATA PERMINTAAN
1. Menyerahkan blanko permintaan barang persediaan/ATK ke setiap sub bagian untuk diisi sesuai kebutuhan.
2. Mengumpulkan semua blangko permintaan barang persediaan/ATK dari setiap sub bagian.
3. Melakukan rekapitulasi atas permintaan barang persediaan/ATK dari setiap sub bagian.
Pengelola Persediaan
60 menit
Bulanan
C. PENCAIRAN DANA
1. Menyusun data permintaan barang persediaan/ATK yang akan diajukan ke Bendahara.
2. Meminta paraf dari Wakil Sekretaris untuk diketahui
3. Mengajukan data permintaan barang persediaan/ATK ke Bendahara untuk pencairan dana.
Pengelola Persediaan, Kasub, Wasek, Bendahara.
30 Menit Bulanan
D. PEMBELIAN BARANG
1. Melakukan pembelian barang persediaan/ATK setelah dana dicairkan oleh Bendahara.
Pengelola Persediaan.
6 Menit
E. REKAPITULASI DATA PEMBELIAN
1. Melakukan pengecekan barang persediaan/ATK yang sudah dibeli.
2. Melakukan rekapitulasi barang persediaan/ATK yang
Pengelola Persediaan, Operator Aplikasi Persediaan.
60 Menit Bulan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 43
sudah dibeli dan menyerahkan data pembelian barang persediaan/ATK kepada Pengelola Aplikasi Persediaan
F. PENDISTRIBUSIAN 1. Memasukkan barang
persediaan/ATK ke dalam lemari barang persediaan/ATK.
2. Mempersiapkan barang persediaan/ATK sesuai blanko permintaan setiap sub bagian sesuai keadaan riil barang persediaan/ATK.
3. Mempersiapkan Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan/ATK.
4. Melakukan drop barang persediaan/ATK ke setiap sub bagian sesuai dengan dengan blanko permintaan dan riil barang persediaan/ATK yang ada.
5. Meminta penanggung jawab sub bagian untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang persediaan/ATK.
6. Melakukan distribusi barang persediaan/ATK kepada karyawan/karyawati yang memerlukan.
7. Melakukan pencatatan permintaan karyawan/karyawati pada Buku Permintaan ATK.
Pengelola Persediaan, Kasub. Pengelola Persediaan Pengelola Persediaan
60 Menit 5 Menit 5 Menit
Bulanan Harian Harian
Pengelolaan Barang Persediaan/ATK Selesai.
3) SOP Aplikasi Persediaan
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket.
DISKRIPSI : Pengelolaan Aplikasi Persediaan.
A. PERSIAPAN DATA 1. Nota Pembelian, Data
Persediaan, Data Opname Fisik dan sebagainya.
Pengelola Adm. Keuangan, Pengelola Adm. Umum, Operator Aplikasi Persediaan.
10 menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 44
B. PROSES PENGINPUTAN DATA 1. Melakukan input data
Persediaan Masuk (Pembelian) Barang Persediaan/ATK.
2. Melakukan Input data Persediaan Keluar (Permintaan) Barang Persediaan/ATK.
3. Melakukan Input data hasil Opname Fisik.
4. Back Up data.
Operator Aplikasi Persediaan.
60 menit
Bulanan
C. PENGIRIMAN DATA 1. Melakukan Pengiriman
Data Persediaan ke Aplikasi SIMAK-BMN.
Operator Aplikasi Persediaan & Operator SIMAK-BMN.
5 Menit
Semesteran
D. PENCETAKAN LAPORAN 1. Cetak Buku Persediaan.
2. Cetak Laporan Persediaan dan Rincian Laporan Persediaan.
3. Membuat Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan.
Operator Aplikasi Persediaan , Pengelola Persediaan & Kuasa Pengguna Barang.
60 Menit Semesteran
E. PELAPORAN 1. Pengiriman Back Up Ke
KPKNL. 2. Pengiriman Berita Acara
Opname Fisik Barang Persediaan ke KORWIL SIMAK-BMN.
Operator Aplikasi Persediaan, KPKNL dan KORWIL SIMAK-BMN.
30 Menit Semesteran
Pengelolaan Aplikasi Persediaan selesai.
4) SOP Laporan BMN (SIMAK BMN)
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Pengelolaan Laporan BMN dan Rekonsiliasi.
A. PERSIAPAN DATA 1. Data berupa SPM, SP2D, Data
Penghapusan, Nota Pembelian, Data Persediaan dan sebagainya.
Peng.Adm. Keuangan, Peng.Adm. Umum, Op.SIMAK-BMN.
10 menit
B. PROSES PENGINPUTAN DATA 1. Melakukan input data sesuai
transaksi. Operator SIMAK-BMN.
60 menit
Bulanan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 45
2. Melakukan proses back up data SIMAK-BMN.
C. REKONSILIASI DATA 1. Melakukan Rekonsiliasi
Internal antara SIMAK-BMN dengan SAKPA.
2. Cetak data Neraca BMN dan diserahkan ke Operator SAKPA sebagai kelengkapan rekonsiliasi Aplikasi SAKPA ke KPPN.
3. Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal Bulan Berjalan.
4. Pembuatan Catatan Laporan BMN (CLBMN)
5. Rekonsiliasi ke KPKNL
Operator SIMAK-BMN & Operator SAKPA. Operator SIMAK-BMN & Operator SAKPA, Kuasa Pengguna Barang. Operator SIMAK-BMN & KPKNL
15 Menit 30 Menit 60 Menit 60 Menit
Bulanan Bulanan Semesteran Semesteran
D. PENCETAKAN LAPORAN 1. Cetak laporan BMN
Interakomptable, Extrakomptable dan Gabungan Interakomptable dan Extrakomptable.
2. Cetak Catatan Laporan BMN (CLBMN).
3. Semua Laporan dijilid.
Operator SIMAK-BMN
60 Menit Semesteran
E. PELAPORAN SIMAK-BMN 1. Melakukan Pelaporan SIMAK-
BMN ke Koordinator Wilayah SIMAK-BMN
Operator SIMAK-BMN
60 Menit Semesteran
Pengelolaan pelaporan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) selesai.
5) SOP Pengelolaan Kendaraan Dinas
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat Terkait
Waktu Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas
A. PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Setelah Acara Pelantikan, maka
Pejabat yang baru dapat mengajukan Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dengan melampirkan Surat Pernyataan, Copy SK Jabatan dan BA Serah Terima Jabatan kepada Kepala Subbag Umum selaku Unit Pengelola.
Kepala Subbag Umum
30 Menit
B. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SK
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 46
1. Unit pengelola menelaah Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional.
2. Unit Pengelola membuatkan konsep SK Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional yang baru dan disampaikan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan sampai kepada Ketua PTA atau Panitera/ Sekretaris selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
3. Ketua PTA menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada SK tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Unit Pengelola.
4. Berdasarkan SK tersebut, Unit Pengelola membuatkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas yang dimaksud dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru disaksikan oleh Pejabat lainnya sekurang-kurangnya yang setingkat atau setara jabatannya.
Kepala Subbag Umum
Kepala Subbag Umum, Panitera/Sekretaris, Ketua. Kepala Subbag Umum
5 Menit
30 Menit 10 Menit 30 Menit
C. PENGARSIPAN 1. Unit Pengelola selanjutnya
memperbanyak SK dan Berita Acara tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat yang baru dan tujuan tembusannya dan 1 (satu) berkas pertinggal sebagai arsip.
Kepala Subbag Umum & Pengelola Arsip
5 Menit
Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas Selesai
6) SOP Pengelolaan Rumah Dinas
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Penunjukan Penghuni Rumah Dinas
A. PENGAJUAN PERMOHONAN 1. Setelah Acara Pelantikan, maka
Pejabat yang baru dapat mengajukan Usul Penghunian Rumah Dinas dengan melampirkan Surat Pernyataan, Copy SK Jabatan dan BA Serah Terima Jabatan kepada Kepala Subbag Umum selaku Unit Pengelola.
Kepala Subbag Umum
30 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 47
B. PENELAAHAN DAN PEMBUATAN SK 1. Unit pengelola menelaah Usul
Penghunian Rumah Dinas. 2. Unit Pengelola membuatkan
konsep SK Penghunian Rumah Dinas yang baru dan disampaikan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan sampai kepada Ketua PTA atau Panitera/ Sekretaris selaku Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
3. PB/ KPB menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada SK tersebut dan menyerahkannya kembali kepada Unit Pengelola.
4. Unit Pengelola membuatkan Berita Acara Serah Terima Rumah Dinas yang dimaksud dari Pejabat yang lama kepada Pejabat yang baru disaksikan oleh Pejabat lainnya sekurang-kurangnya yang setara atau 1 (satu) tingkatan dibawah jabatannya.
Kepala Subbag Umum
Kepala Subbag Umum, Panitera/Sekretaris, Ketua. Kepala Subbag Umum
5 Menit
30 Menit 10 Menit 30 Menit
C. PENGARSIPAN 1. Unit Pengelola selanjutnya
memperbanyak SK dan Berita Acara tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat yang baru dan tujuan tembusannya dan 1 (satu) berkas pertinggal sebagai arsip.
Kepala Subbag Umum & Pengelola Arsip
5 Menit
Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Selesai
7) SOP Penghapusan
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI :
Pengadministrasian Usul Penghapusan
A. USUL PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BMN
1. Ketua Pengadilan Agama
mengajukan Usul
Pembentukan Panitia
Penghapusan Barang Milik
Negara dengan melampirkan
Ketua Pengadilan Agama, Ketua PTA
5 hari
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 48
nama-nama panitia yang
diusulkan kepada Ketua
Pengadilan Tinggi Agama
Banjarmasin untuk ditetapkan;
B. TUGAS PANITIA PENGHAPUSAN BMN
Setelah mendapatkan Surat
Keputusan Pembentukan Panitia
Penghapusan BMN, Panitia
kemudian mulai bekerja yang
antara lain:
1) Menginventarisir dan meneliti
barang yang akan dihapus;
2) Menilai kondisi fisik barang
yang akan dihapus;
3) Menetapkan perkiraan nilai
limit terendah penjualan
barang yang akan dihapus;
4) Membuat Berita Acara
Penilaian/ Pemeriksaan.
5) Menyelesaikan kelengkapan
administrasi usul
penghapusan.
Panitia Penghapusan BMN
7 hari
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 49
C. PENGAJUAN BERKAS
Selanjutnya Panitia mengajukan
Berkas Usul Penghapusan tersebut
kepada Panitera/ Sekretaris selaku
Kuasa Pengguna Barang untuk
dipelajari dengan Surat Pengantar
yang ditandatangani oleh Ketua
Pengadilan Agama menyampaikan
Usul Permohonan Penghapusan
BMN terhadap barang yang
dimaksud dikirimkan ke KPKNL /
Kanwil DJKN sebagaimana
kewenangannnya sesuai nilai BMN
yang akan dihapus dengan
melampirkan:
a. Untuk Penghapusan Peralatan
Kantor, melampirkan:
1) Alasan/ Pertimbangan
Penghapusan BMN;
2) Surat Izin Penghapusan dari
Eselon I atau sesuai dengan
pelimpahan wewenang;
3) Surat Keputusan
Pembentukan Panitia
Penghapusan Barang Milik
Negara;
4) Laporan Hasil Penelitian;
5) Berita Acara Penilaian/
Pemeriksaan oleh Panitia
Penghapusan Barang Milik
Negara;
6) Kartu Inventaris Barang yang
akan dihapus;
7) Laporan semester/ saldo awal
Barang Milik Negara (Daftar
Inventaris Barang);
8) Foto –foto barang yang akan
dihapus (tampak depan,
Panitia Penghapusan BMN
14 hari
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 50
samping dan belakang);
9) Daftar BMN yang akan
dihapus beserta Harga Limit
dan Harga Taksiran yang
nantinya diperuntukan
kepada KPKNL/ Kanwil DJKN.
10) Surat Pernyataan
Pertanggungjawaban Nilai
Limit Penjualan BMN yang
akan dihapus;
b. Untuk Penghapusan Gedung dan
Bangunan untuk dibangun
kembali, melampirkan:
1) Alasan/ Pertimbangan
Penghapusan BMN;
2) Salinan DIPA tahun yang
bersangkutan;
3) Surat Keputusan
Pembentukan Panitia
Penghapusan Barang Milik
Negara;
4) Berita Acara Penelitian oleh
Panitia Penghapusan Barang
Milik Negara;
5) Laporan Hasil Pemeriksaan
dan Penilaian Harga Taksiran
Bangunan oleh Dinas
Pekerjaan Umum setempat;
6) Kartu Inventaris Barang yang
akan dihapus;
7) Laporan semester/ saldo awal
Barang Milik Negara (Daftar
Inventaris Barang);
8) Foto–foto bangunan yang
akan dihapus dan disertai
penjelasan penggunaan
bangunan (tampak depan,
samping dan belakang);
9) Daftar BMN yang akan
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 51
dihapus beserta Harga Limit
dan Harga Taksiran;
10) Surat Pernyataan
Pertanggungjawaban Nilai
Limit Penjualan BMN yang
akan dihapus.
c. Untuk penghapusan Kendaraan
Bermotor, melampirkan:
1) Alasan/ Pertimbangan
Penghapusan BMN;
2) Surat Pernyataan dari Kepala
Satker bahwa adanya
penghapusan tersebut tidak
akan mengganggu
penyelengaraan tugas pokok
dan fungsi;
3) Surat Keputusan Pembentukan
Panitia Penghapusan Barang
Milik Negara;
4) Berita Acara Penelitian oleh
Panitia Penghapusan Barang
Milik Negara;
5) Surat Keterangan dari
Dinas Perhubungan setempat;
6) Berita Acara
Penilaian/ Pemeriksaan
Kendaraan yang akan
dihapus;
7) Kartu Inventaris
Barang yang akan dihapus;
8) Laporan semester/ saldo awal
Barang Milik Negara (Daftar
Inventaris Barang Kendaraan
Bermotor);
9) Foto kendaraan bermotor
yang akan dihapus (tampak
depan, samping dan
belakang);
10) Salinan Surat
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 52
tanda Kendaraan bermotor
(STNK) dan Buku Pemilikan
Kendaraan Bermotor (BPKB);
11)Lampiran Daftar BMN yang
akan dihapus beserta Harga
Limit dan Harga Taksiran
yang nantinya diperuntukan
kepada KPKNL/ DJKN.
12) Surat Pernyataan
Pertanggungjawaban Nilai
Limit Penjualan BMN yang
akan dihapus;
D. PEMBUATAN PENGANTAR
REKOMENDASI
Selanjutnya setelah menerima
Persetujuan Penghapusan dari
KPKNL/ Kanwil DJKN, Panitia
membuat Pengantar Permohonan
Rekomendasi yang ditandatangani
oleh Ketua PTA kepada Kepala BUA
MARI dengan melampirkan:
a. Seluruh lampiran
penghapusan;
b. Lampiran Daftar BMN yang
akan dihapus yang
diperuntukan kepada Kepala
BUA MARI.
c. Persetujuan Penghapusan
Penghapusan dari KPKNL/
Kanwil DJKN
Panitia Penghapusan BMN
7 hari
E. PROSES BUA Badan Urusan Administrasi akan
memprosesnya, apabila berkas
dianggap lengkap, maka Kepala
BUA akan mengeluarkan Surat
Keputusan Penghapusan
BUA 60 hari
Pengadministrasian Usul Penghapusan Selesai
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 53
8) SOP Lelang Penghapusan BMN
No Uraian Kegiatan Pelaksanaan Unit/Pejabat
Terkait Waktu
Penyelesaian Ket
DISKRIPSI : Proses Lelang Penghapusan BMN
A. PENGAJUAN PERMINTAAN JADUAL LELANG
Dengan melampirkan Copy Surat
Keputusan Kepala BUA tersebut,
Panitia Penghapusan mengirimkan
Permintaan Jadual Lelang yang
ditandatangani Ketua PTA dengan
tembusan sebagaimana pada Surat
Keputusan Kepala BUA tersebut
Panitia Penghapusan BMN, Ketua PTA, Kepala BUA
7 hari
B. PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN LELANG
Oleh KPKNL/ Kanwil DJKN akan
mengirimkan Surat Pemberitahuan
Jadual Lelang kepada Ketua PTA
KPKNL/DJKN 2 hari
C. PENGUMUMAN LELANG
Panitia Penghapusan selanjutnya
membuat Pengumuman seperti
yang dimaksud dalam surat KPKNL
tersebut dan kemudian
mengirimkan surat yang
melampirkan bukti Pengumuman
Lelang Penghapusan tersebut yang
dialamatkan kepada KPKNL/
Kanwil DJKN
Perhatian: jika nilai penghapusan
seluruhnya lebih besar dari Rp
30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta
Rupiah), maka selain diumumkan
melalui papan pengumuman resmi
Pengadilan Agama yang
bersangkutan, wajib pula
diumumkan melalui media cetak
daerah
Panitia Penghapusan BMN
3 hari
D. LELANG BMN Pada hari yang telah ditentukan, Petugas Lelang
dan Panitia 1 hari
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 54
Petugas Lelang dari KPKNL
bersama Panitia Penghapusan
melelangkan Barang Milik Negara
yang akan dihapus
Penghapusan BMN
E. HASIL LELANG
Hasil dalam Rapat Lelang tersebut
dicantumkan dalam Berita Acara
Lelang Penghapusan/ Risalah
Lelang
KPKNL 7 hari
F. BERITA ACARA/RISALAH LELANG
Berita Acara/ Risalah tersebut
dikirimkan oleh KPKNL kepada
Panitia Penghapusan
KPKNL 3 hari
G. RETENSI (PEMUSNAHAN)
Berdasarkan Risalah Lelang
tersebut, Panitia Penghapusan
selanjutnya dapat menyetorkan
Hasil Lelang ke Kas Negara dan
melakukan retensi (pemusnahan)
terhadap barang sisa lelang serta
membuat Berita Acara
Pemusnahan BMN
Panitia Penghapusan BMN
2 hari
Proses Lelang Penghapusan BMN Selesai
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 55
2. SOP Kepaniteraan
1). SOP Pelayanan Perkara
No. DISKRIPSI PELAYANAN URAIAN KEGIATAN PELAYANAN WAKTU
PENYELESAIAN
01 MEJA INFORMASI 1 Menanyakan keperluan Pemohon Informasi dan memberikan penjelasan tentang informasi yang diperlukan berkaitan dengan :
Syarat-syarat berperkara, Cerai Gugat, Pengangkatan anak, Wali Adol, Cerai Talak, Isbat Nikah, Poligami dan lain Lain,
5 Menit
Jadwal Sidang. 3 Menit
Putusan sudah dijatuhkan 3 Menit
Akte Cerai 3 Menit
2 Mencatat data Pemohon Informasi Kedalam Buku Register Informasi
2 Menit
02 PENERIMAAN PERKARA Meja 1
1 Menerima perkara yang masuk 30 Menit
2 Menerima perkara bagi yang buta huruf dan membuatkan gugatan/permohonan.
30 Menit
3
Penandatanganan surat gugatan/permohonan oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk bagi yang buta huruh
10 Menit
4
Membuatkan tanda terima bahwa Perkaranya sudah didaftar dalam Register perkara gugatan/permohonan
5 Menit
03 PENGEMBALIAN SISA
PANJAR PERKARA
KASIR
1 Mencari No. Perkara pada buku jurnal keuangan sesuai dengan Nomor yang bersangkutan
3 Menit
2
Menghitung total biaya penggilan, PNBP dan biaya proses, pemberitahuan Amar Putusan, serta biaya panggilan ikrar bagi perkara cerai talak
5 Menit
3
Mencatat apa yang ditulis dalam Jurnal keuangan kedalam buku bantu penerimaan dan pengeluaran harian
5 Menit
4 Memasukkan apa yang ditulis dijurnal keuangan kedalam KIPA
2 Menit
5 Mencetak kwitasi pengembalian 3 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 56
Panjar pada SIADPA
6 Tanda tangan kwitansi dan penyerahan sisa panjar kepada pihak
1 Menit
04 PENYERAHAN PUTUSAN PENETAPAN
Meja III 1
Mencari No.Perkara Salinan Putusan/Penetapan yang akan diambil Para pihak
5 Menit
2
Mencatat dalam buku khusus dan Berikut menentukan biaya PNBP Yang harus dibayar sesuai PP No.53 Tahun 2008
5 Menit
05 PEMBUATAN AKTA CERAI SEKALIGUS PENGAMBILAN
BAGI PARA PIHAK YANGBARU MENGUCAPKAN
IKRAR TALAK
1
Pembuatan akta cerai sesuai dengan No.Perkara para pihak berikut penandatanganan dan stempel akta cerai
10 Menit
2
Mencatat dalam buku khusus Penyerahan akta cerai dan menentukan biaya PNBP sesuai PP No.53 tahun 2008
5 Menit
06 PENYERAHAN AKTA CERAI (Cerai Gugat) 1
Mencari Akta Cerai yang akan diambil para pihak sesuai No.Perkara yang bersangkutan
5 Menit
2
Mencatat dalam buku khusus penyerahan Akta Cerai , dan menentukan biaya PNBP sesuai PP No.53 tahun 2008
5 Menit
2). SOP Penerimaan Perkara
Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait
Waktu Penyelesaia
n Ket.
DISKRIPSI :
Pelayanan prima Peradilan Agama kepada masyarakat pencari keadilan
Memberikan pelayanan jasa publik dan pelayanan administratif secara sederhana, cepat dan terukur
PENDAFTARAN
PERKARA TINGKAT
PERTAMA
4. Menerima surat gugatan/ permohonan sebanyak para pihak ditambah 3 eksemplar
termasuk soft copynya. Dari
Penggugat/Pemohon
5. Meneliti surat gugatan/ permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon
6. Menaksir panjar biaya perkara dan
Petugas Meja I
Petugas Meja I
Petugas Meja I
5 Menit
5 Menit
10 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 57
3). SOP Penerimaan Perkara bagi buta huruf
membuat SKUM Rangkap 3 serta
menyerahkan SKUM tersebut kepada
Penggugat/Pemohon agar membayar
panjar biaya perkara pada bank yang
ditunjuk
7. Menerima pembayaran panjar biaya perkara sesuai SKUM
8. Memberi tanda lunas dan nomor perkara pada SKUM setelah Penggugat/Pemohon
membayar panjar biaya perkara di Bank
yang ditunjuk.
9. Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal perkara yang bersangkutan
10. Membubuhkan nomor perkara pada surat gugatan/ permohonan dengan stempel
yang telah ditetapkan.
11. Menyerahkan SKUM lembat pertama kepada Penggugat/Pemohon untuk
disimpan yang bersangkutan
12. Menyerahkan berkas perkara berisi surat gugatan/permohonan besert SKUM lembar
kedua kepada Penggugat/Pemohon untuk
mendaftar perkaranya pada petugas meja II
13. Mencatat perkara gugatan dalam buku register gugatan dan perkara permohonan
dalam buku register perrmohonan
14. Menyerahkan satu eksemplar surat gugatan/permohonan kepada
Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang
berasangkutan
Petugas bank
Kasir
Kasir
Kasir
Kasir
kasir
Petugas Meja II
Petugas meja II
15 menit
5 Menit
5 Menit
5 Menit
2 menit
2 menit
15 Menit
2 menit
Uraian Kegiatan Uraian Pelayanan Unit/Pejabat
pelaksana Waktu
Penyelesaian Ket.
DISKRIPSI : Pelayanan prima Peradilan Agama kepada masyarakat pencari
keadilan Memberikan pelayanan jasa publik dan pelayanan
administratif
secara sederhana, cepat dan terukur
A.
PROSES PENDAFTARAN PERKARA OLEH ORANG YANG BUTA HURUF
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 58
B
PENDAFTARAN PERKARA
1. Menghadap petugas meja I untuk
menyampaikan kehendaknya ingin mengajukan gugatan/permohonan
2. Melapor kepada Ketua tentang
adanya orang buta huruf yang ingin mengajukan gugatan/ permohonan
3. Menunjuk hakim agar
membuatkan catatan gugatan/permohonan lisan
4. Membuat catatan
gugatan/permohonan lisan 5. Menyerahkan catatan gugatan/
permohonan lisan kepada calon Penggugat/Pemohon untuk menghadap meja petugas meja I
6. Menghadap petugas meja 1 dan
menyerahkan catatan gugatan/ permohonan lisan
7. Menerima surat gugatan/
permohonan sebanyak para pihak ditambah 3 eksemplar termasuk soft copynya. Dari Penggugat/Pemohon
8. Meneliti surat gugatan/
permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon
9. Menaksir panjar biaya perkara dan
membuat SKUM Rangkap 3 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Penggugat/Pemohon agar membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk
10. Menerima pembayaran panjar
biaya perkara sesuai SKUM
11. Memberi tanda lunas dan nomor
perkara pada SKUM setelah
Calon
Penggugat/Pemohon
Petugas meja I
Ketua
Hakim yang ditunjuk
Hakim yang ditunjuk
Calon Penggugat/
Pemohon
Petugas Meja I
Petugas Meja I
Petugas Meja I
Petugas bank
Kasir
Kasir
5 menit
5 menit
5 menit
2 jam
5 menit
5 menit
5 Menit
5 Menit
5 Menit
5 menit
5 Menit
5 Menit
LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN TAHUN 2015 Page 59
4). SOP Pendaftaran Perkara Prodeo
No. Uraian Kegiatan Keterangan Pelayanan Unit/Pejabat
Terkait
Waktu Penyelesai
an Ket
DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo)
A.
PERMOHONAN DAN GUGATAN SECARA CUMA-CUMA (PRODEO)
1. Menerima permohonan dan
Meja I
10 Menit
Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara di Bank yang ditunjuk.
12. Mencatat panjar biaya perkara
dalam buku jurnal perkara yang bersangkutan
13. Membubuhkan nomor perkara
pada surat gugatan/ permohonan dengan stempel yang telah ditetapkan.
14. Menyerahkan SKUM lembat
pertama kepada Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan