1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah melalui

Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dilaksanakan untuk memilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk pelaksanaan

Pemilihan Umum telah dijelaskan dan diatur secara jelas dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan wujud demokrasi

selanjutnya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum untuk memilih Presiden

dan Wakil Presiden sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Nomor

42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan

pelaksanaan wujud demokrasi di Daerah adalah melalui pelaksanaan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur, Bupati dan

Walikota sebagaimana yang telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

2

Walikota Menjadi Undang-Undang. Pilkada merupakan suatu penerapan

sistem demokrasi yang mengusung asas kebebasan dalam pelaksanaannya

harus menjamin bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama

untuk diwakili oleh orang-orang yang mereka pilih. Melalui Pemilihan

Kepala Daerah secara langsung diharapkan dapat menghasilkan figur

kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas, berintegritas dan legitimate serta

akuntabel.

Pilkada merupakan bentuk implementasi demokrasi yang mutlak

dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan asas

demokrasi dengan menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi yang

ada. Ketentuan pelaksanaan pemilihan ini berawal dengan terbitnya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

yang telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) sehingga menjadi sebagai

titik awal perubahan besar yang terjadi pada sistem demokrasi pemerintahan

negara Indonesia, dimana untuk pertama kalinya Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan oleh

Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara sebagaimana yang diatur

dengan Pasal 57 ayat (1) sampai (7). Untuk pertama kali penyelenggaraan

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dilaksanakan pada tahun 2005.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah adalah untuk memilih Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil

Walikota. Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015

sudah diatur dengan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

3

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang telah

diatur dengan jelas dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Tugas dan Wewenang KPU dan KPU

Kab./Kota. Mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah adalah diikuti

oleh peserta pemilihan dengan mendaftarkan pasangan calon oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik dan pasangan calon perseorangan yang

didukung oleh sejumlah orang.

Partai Politik adalah suatu organisasi yang bersifat nasional dan

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2008.

4

Keberadaan Partai Politik mempunyai peranan yang sangat penting

dalam setiap sistem demokrasi. Partai Politik memainkan peran penghubung

yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga

negara. Partai Politik membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk

berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahan yang merupakan suatu

implementasi dari tujuan dan fungsi Partai Politik yang dijelaskan dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Ramlan Surbakti, mendefinisikan bahwa Partai Politik merupakan

kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan

dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, yang berusaha mencari dan

mempertahankan kekuasaan melalui Pemilihan Umum guna melaksanakan

alternatif kebijakan.1

Secara organisasi Partai Politik terdiri atas ; a) organisasi tingkat

pusat; b) organisasi tingkat provinsi; dan c) organisasi tingkat kabupaten/kota.

Untuk organisasi tingkat pusat disebut dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP)

atau sebutan lain dan berkedudukan di Ibukota Negara, organisasi tingkat

provinsi disebut dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) atau sebutan lain

yang berkedudukan di ibukota provinsi, organisasi tingkat Kabupaten/Kota

disebut Dewan Pengurus Daerah (DPD) atau sebutan lain dan berkedudukan

di ibukota Kabupaten/Kota, sedangkan organisasi tingkat kecamatan atau

1 Ramlan Subekti, Memahami Ilmu Politik, Grasindo, Jakarta, 1992, hlm. 116.

5

sebutan lain dan berkudukan di ibukota Kecamatan sebagaimana yang telah

diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1-3).

Sebagai suatu organisasi, Partai Politik secara ideal dimaksudkan

untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu,

dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing. Peran

Partai Politik sebagai sarana rekrutmen melakukan seleksi terhadap kader-

kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang

berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat

dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

Dalam proses Pemilihan Kepala Daerah yang berperan aktif adalah

Partai Politik. Partai Politik adalah institusi yang dianggap penting dan sine

qua non (harus ada) dalam sistem demokrasi modern saat ini. Karena Partai

Politik memainkan peran penting dan menjamin adanya partisipasi politik,

sekaligus juga persaingan politik.2

Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat

telah menjadi mekanisme baru dalam menerapkan sistem demokrasi di suatu

negara. Melalui Pemilihan Kepala Daerah langsung berarti mengembalikan

hak-hak dasar masyarakat di Daerah untuk berpartisipasi dalam proses

politik. Dengan menerapkan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung

mampu memberikan ruang yang luas bagi partisipasi politik masyarakat

untuk menentukan Kepala Daerah sesuai dengan harapan dan keinginan

rakyat pada umumnya.

2 Firmanzah, Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas, Yayasan Obor

Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 43.

6

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai

Politik pada Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa proses rekrutmen oleh

Partai Politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan

AD dan ART serta perundang-undangan yang berlaku.3 Rekrutmen politik

secara demokratis mempunyai makna yaitu berlandaskan pada nilai-nilai dan

prinsip demokrasi yaitu kebebasan, kesamaan atau keadilan dan kedaulatan

suara mayoritas. Sedangkan makna keterbukaan diartikan sebagai upaya

Partai Politik untuk menerima semua golongan atau kelompok masyarakat

untuk bergabung dengan partainya dan mengikuti pembinaan serta proses

kaderisasi diinternal partai.

Pada Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, di

Sumatera Barat ada 14 (empat belas) Daerah yang melaksanakan Pilkada

yang terdiri dari 1 (satu) Daerah Propinsi dan 13 (tiga belas) Daerah

Kabupaten/Kota. Dari 13 Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya adalah

Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk memilih Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Untuk dapat mengikuti Pilkada langsung

tersebut maka Partai Politik harus mempersiapkan calon-calon terbaik dari

partai guna dapat memenangkan Pilkada tersebut.

Ada 11 (sebelas) Dewan Pengurus Daerah atau sebutan lain Partai

Politik di Kabupaten Padang Pariaman yang mengikuti Pilkada tahun 2015.

Dari sebelas DPD Partai Politik, tidak satupun Partai Politik yang dapat

mengusung atau mendaftarkan pasangan calon sendiri sebagai peserta

3 Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Pasal 29 ayat 2.

7

pemilihan karena masing-masing Partai Politik tidak memenuhi syarat

pencalonan. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan

calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua

puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau

25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam

pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah yang

bersangkutan.

Sedangkan untuk calon perseorangan untuk Kabupaten Padang

Pariaman dengan jumlah penduduk sebanyak 458.083 jiwa, maka prosentase

dukungannya sebanyak 8,5% (delapan setengah persen) atau setara dengan

38.937 dukungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 42

ayat 6 dinyatakan bahwa pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon

wakil gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta

pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai

Politik ditandatangani oleh para Ketua Partai Politik dan para Sekretaris

Partai Politik di tingkat Provinsi atau para Ketua Partai Politik dan para

Sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan

masing-masing Pengurus Partai Politik di tingkat Pusat tentang persetujuan

atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi

dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

8

Untuk mengikuti pelaksanaan Pilkada dimaksud, masing-masing

Dewan Pengurus Daerah Partai Politik di Kabupaten Padang Pariaman telah

melakukan rekrutmen bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dari pelaksanaan rekrutmen sesuai ketentuan dimaksud, maka didaftarkan

pasangan calon oleh gabungan Parati Politik sebanyak 2 (dua) pasangan calon

yaitu pasangan calon atas nama Drs. Ali Mukhni – Suhatri Bur, SE, MM yang

diusung oleh DPD Partai Politik atau sebutan lain yaitu Partai PKB, PKS,

Demokrat, PAN, Gerindra dan Golkar. Sedangkan untuk pasangan calon

lainnya adalah atas nama Alfikri Mukhlis – Yulius Danil yang diusung oleh

DPD Partai Politik atau sebutan lain yaitu Partai NasDem dan Hanura. Untuk

pasangan calon dari perseorangan sampai batas akhir penutupan pendaftaran

sesuai tahapan tidak ada yang mendaftar.

Hal ini sudah dinyatakan secara jelas bahwa proses rekrutmen bakal

calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah memang dimulai dari pengurus

Partai Politik ditingkat Daerah baik tingkat Provinsi maupun di tingkat

Kabupaten/Kota. Namun keputusan akhir sebagai penetapan bakal calon yang

defenitif belum dapat dipastikan, karena kewenangan persetujuan berada di

Pengurus Partai Politik tingkat Pusat (DPP). Bisa saja terjadi calon yang

ditetapkan dan diusulkan oleh DPD Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota

bisa berubah karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pengurus

Partai Tingkat Pusat. Kemungkinan berubah juga bisa dipengaruhi oleh

sejauh mana hubungan komunikasi dan lobi bakal calon terhadap Pengurus

Partai Tingkat Pusat.

9

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan penulis dilapangan

terhadap partai PKB dan PKS Kabupaten Padang Pariaman pada Pilkada

tahun 2015 yang lalu, dimana dalam melaksanakan rekrutmen bakal calon

menggunakan proses yang berbeda diantara kedua partai tersebut. Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Padang Pariaman menyatakan dalam

rekrutmen calon, dibuka melalui pendaftaran calon, selanjutnya calon tersebut

difasilitasi untuk berkoordinasi dengan pengurus DPW sampai ke tingkat

pengurus DPP untuk mendapatkan rekomendasi. Sedangkan pada Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Padang Pariaman, proses rekrutmen

bakal calon dimulai dengan rapat internal partai, setelah itu dibuka

pendaftaran calon dan dilanjutkan dengan Musyawarah Pimpinan (Muspim)

partai. Hasil dari Muspim dilaporkan ke pengurus DPP melalui pengurus

DPW Propinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi terhadap 2 (dua0 Partai

Politik tersebut diatas, dapat diasumsikan bahwa Partai Politik di Daerah

dalam proses rekrutmen peserta (calon) dalam pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah untuk mendapatkan rekomendasi dari pengurus DPP

belum terlihat sampai sejauhmana kewenangan yang dimilikinya. Partai

Politik di Daerah dapat dikatakan hanya sebatas menerima, memproses,

menilai serta memfasilitasi calon sampai ke pengurus DPP melalui pengurus

DPW propinsi. Dilain pihak adakalanya calon dapat secara langsung

berkoordinasi dan melakukan lobi-lobi terhadap pengurus DPP sehingga

kemungkinan usulan dari pengurus Partai Politik Daerah dapat berubah.

10

Hal ini menyebabkan situasi ketergantungan Partai Politik didaerah

sebagai implikasi dari manajemen kepartaian yang sentralistik dan bercorak

patron client yang terlihat pada dua fenomenologis internal kepartaian yaitu

konteks rotasi kepemimpinan partai dan perhelatan Pilkada dalam penentuan

kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.4

Dalam konteks pencalonan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah, desain ketergantungan Partai Politik di daerah terhadap pusat

hirarkinya di Jakarta, dimana pada umumnya dilembagakan melalui

perangkat peraturan internal (Anggaran Dasar) partainya. DPC/DPD/DPW

biasanya hanya diberikan kewenangan melakukan proses pendaftaran secara

administratif atau yang lazim disebut sebagai tahap penjaringan para bakal

kandidat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sementara kewenangan

pengambilan keputusan siapa diantara para bakal kandidat yang berhasil

dijaring itu ditetapkan sebagai calon defenitif tetap berada ditangan DPP

partai. Pengambilan keputusan oleh DPP untuk penetapan calon defenitif

seringkali tidak mendasarkannya pada integritas dan kompetensi serta

dukungan masyarakat. Melainkan lebih menekankan pada hubungan dan

komunikasi pribadi bakal calon dengan pengurus DPP serta kemampuan

finansial yang dipersiapkan sebagai ongkos dalam perhelatan Pilkada.

Penelitian terdahulu mengenai rekrutmen politik dan pragmatisme

politik sudah pernah diteliti oleh peneliti lain. Seperti penelitian yang

dilakukan oleh Helmi Mahadi tahun 2011 bersumber dari jurnal yang

4 Agus Sutisna, “Desentralisasi Partai Politik Dalam Kerangka Otonomi Daerah”, dalam

http://www.academia.edu/20220565, April 2015 diakses 25 Oktober 2016, hlm. 5.

11

berjudul “Pragmatisme Politik; Proses Rekrutmen Politik PDIP pada Pilkada

Kabupaten Sleman” dan penelitian oleh Afifa Wakhidatul bersumber dari

jurnal Universitas Negeri Semarang Tahun 2011 yang berjudul

“Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik pada

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Semarang”

Penelitian yang akan dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnnya, hal ini dapat dilihat dari perbedaan segi

permasalahan, kerangka teori serta studi kasus yang digunakan. Dalam

penelitian ini penulis ingin melihat seberapa jauh kewenangan Dewan

Pengurus Daerah Partai Politik dalam melakukan rekrutmen bakal calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pilkada serentak Tahun 2015

oleh DPD atau sebutan lain Partai Politik di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk

meneliti “Kewenangan Dewan Pengurus Daerah Partai Politik Dalam

Melakukan Rekrutmen Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah” (Studi Kasus di Kabupaten Padang Pariaman).

B. Perumusan Masalah

Melihat luasnya cakupan masalah yang menyangkut persoalan

rekrumen politik oleh Partai Politik, maka penulis membatasi penelitian ini

pada persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses rekrutmen bakal calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah oleh DPD Partai Politik Kabupaten Padang Pariaman

pada Pilkada Tahun 2015.

12

2. Bagaimana kewenangan DPD Partai Politik Kabupaten Padang Pariaman

terhadap rekrutmen bakal calon yang diusulkan untuk dapat disetujui dan

mendapat rekomendasi dari DPP.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan

adalah bertujuan :

1. Untuk mengetahui proses rekrutmen bakal calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah oleh DPD Partai Politik Kabupaten Padang

Pariaman pada Pilkada Tahun 2015.

2. Untuk mengetahui seberapa jauh kewenangan DPD Partai Politik

Kabupaten Padang Pariaman dalam rekrutmen bakal calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dapat memberikan kontribusi

atau meyakinkan pengurus DPW sehingga mendapat rekomendasi

atau persetujuan dari DPP.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan

sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi kepada Partai Politik

dan elite politik lokal terkait pelaksanaan rekrutmen, model penetapan

calon dan kewenangan pengurus Partai Politik Daerah untuk mendapat

rekomendasi dari DPP terhadap bakal calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dari DPD Partai Politik di Kabupaten Padang Pariaman

Provinsi Sumatera Barat.

13

2. Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah tentang kewenangan

pengurus DPD Partai Politik Kabupaten Padang Pariaman dalam

melakukan rekrutmen calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan

bagi Partai Politik ataupun masyarakat tentang sistem seleksi, model

penetapan dan kewenangan pengurus Partai Politik Daerah dalam

menentukan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta

faktor-faktor yang menjadi kriteria Partai Politik dalam penetapan calon

Kepala Daerah.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh

A.A Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang

dipunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat

disamakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan

sebagai hak dan atau kewajiban untuk menjalankan satu atau beberapa

fungsi manajemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian,

pengurusan dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani

oleh pemerintahan. Cheema dan Rondinelli dalam buku

Decentralization in Developing Countries : A Review of Recent

Experience yang dikutip oleh Agussalim mengatakan bahwa

kewenangan lebih tepat diartikan dengan authority sedangkan Hans

14

Antlov dalam bukunya Federation of Intent in Indonesia 1945-1949

menggunakan istilah power.5

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1

ayat (5) menyatakan bahwa Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara

lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) dan

(2) Undang-Undang tersebut dinyatakan Setiap Keputusan dan/atau

Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan yang berwenang. Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan :

a) peraturan perundang-undangan;

b) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib

mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat.6

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak

sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk

5 Agussalim, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Bogor : Ghalia Indonesia,

2007, hlm. 95 6 Ibid, hlm. 9.

15

berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan

kewajiban.7 Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan

wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut

ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga

menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan

menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan

kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Menurut Khairul Fahmi orang yang pertama kali dianggap

membahas persoalan kedaulatan adalah Jean Bodin seorang ahli

negara berkebangsaan Perancis. 8

Bodin dinilai sebagai peletak dasar

filosofis dari pengertian kedaulatan yang bersifat absolut. Bodin

pulalah yang menggunakan istilah kedaulatan itu dalam hubungannya

dengan negara, yakni sebagai ciri negara, sebagai atribut negara yang

membedakan negara dari persekutuan-persekutuan lainnya.9

Selanjutnya ajaran Bodin tentang kedaulatan dikembangkan

oleh John Austin seorang ahli hukum berkebangsaan Inggris.10

Austin

menekankan pendapatnya pada kemandirian politik suatu bangsa,

dimana suatu bangsa memiliki kebebasan dan berdaulat.

7 Nurmayani, Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung, Bandarlampung. 2009.

hlm. 26. 8 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, PT. RasjaGrafindo Persada,

Jakarta, 2011, hlm. 22. 9 Ibid, hlm. 23.

10 Ibid, hlm. 23.

16

Sedangkan menurut H. Salim ada dua pengertian kedaulatan

yaitu kedaulatan dalam arti sempit dan luas.11

Kedaulatan dalam arti

sempit adalah kekuasaan tertinggi suatu negara, sedangkan kedaulatan

dalam arti luas adalah hak khusus untuk menjalankan kewenangan

tertinggi atas suatu wilayah atau suatu kelompok orang, seperti negara

atau daerah tertentu. Istilah kedaulatan dalam bahasa Indonesia berarti

kekuasaan atau dinasti pemerintahan. Kedaulatan umumnya

dijalankan oleh pemerintah atau lembaga politik sebuah negara.

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan

tertinggi dalam suatu negara digolongkan menjadi empat teori

meliputi 12

:

1. Teori kedaulatan tuhan;

2. Teori kedaulatan negara;

3. Teori kedaulatan hukum; dan

4. Teori kedaulatan rakyat.

Namun menurut pendapat ahli yang lain yang dikemukakan

oleh Hamid S. Attamimi yang diamini oleh J.Asshiddiqie menyatakan

bahwa ajaran tentang kedaulatan terdiri dari 13

:

1. Teori kedaulatan Tuhan;

2. Teori kedaulatan raja;

3. Teori kedaulatan negara;

11

H. Salim, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2012, hlm. 127. 12

Ibid, hlm.129. 13

Khairul Fahmi, Op, Cit, hlm. 24.

17

4. Teori kedaulatan rakyat.

5. Teori kedaulatan hukum

Berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, dari beberapa

teori yang diekemukakan teori diatas, maka teori yang dianggap

relevan dan akan dijelaskan adalah teori tentang kedaulatan rakayat.

Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah

yang menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara – yang

lain tidak. Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri.14

Ide

kedaulatan rakyat ini lahir sebagai reaksi atas teori kedaulatan raja

yang kebanyakan menghasilkan monopoli dan penyimpangan

kekuasaan yang akhirnya menyebabkan tirani dan kesengsaraan

rakyat.

Perkembangan dari ajaran kedaulatan rakyat ini semakin

berkembang sehingga dapat mengilhami munculnya Revolusi

Perancis, sehingga kemudian menguasai seluruh duania dalam bentuk

“mitos abad ke-19” yang memuat paham kedaulatan dan perwakilan.15

Mayoritas dari beberapa negara dengan tegas mencantumkan dalam

konstitusinya masing-masing bahwa kedaulatan berada ditangan

rakyat dan kekuasaan pemerintah bersumber pada kehendak rakyat.

Dalam teori ini kepala negara dipilih dari rakyatlah yang merupakan

pemegang kedaulatan tertinggi.16

14

Ibid, hlm. 27. 15

Ibid, hlm. 29. 16

Ibid, hlm. 30.

18

Menurut H. Salim bahwa teori kedaulatan rakyat dikemukakan

oleh J.J. Rousseau dan Immanuel Kant.17

J.J. Rousseau

mengemukakan pendapatnya tentang teori kedaulatan rakyat sebagai

berikut : “Kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya merupakan cara atau

sistem mengenai pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem

tertentu yang memenuhi kehendak umum. J.J. Rousseau

memfokuskan kedaulatan rakyat pada kehendak umum”. Kehendak

umum yang dimaksud disini adalah kesatuan yang dibentuk oleh

individu dan mempunyai kehendak. Jadi kehendak umum hanyalah

khayalan saja yang bersifat abstrak dan kedaulatan itu adalah

kehendak umum”.

Sementara Immanuel Kant mengemukakan pendapatnya

tentang teori kedaulatan rakyat adalah “tujuan negara adalah

menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya.

Dalam pengertian kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-

batas perundang-undangan, sedangkan yang membuat undang-undang

adalah rakyat sendiri. Undang-undang merupakan penjelmaan

kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili

kekuasaan tertinggi atau kedaulatan”.

17

Salim, Op. Cit, hlm. 132.

19

Fokus pandangan Immanuel Kant bahwa kekuasaan yang

tertinggi dalam suatu negara adalah pada rakyat. Rakyatlah yang akan

membuat undang-undang. Kedaulatan rakyat mempunyai makna : 18

1. Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat

2. Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat

3. Pemerintah atau penguasa bertanggung jawab kepada rakyat

dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

3. Teori Desentralisasi

Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau

penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara

vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada

institusi/ lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang

diserahi/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak

atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.

Berikut pengertian desentralisasi menurut bebepara ahli yaitu

Soenobo Wirjosoegito19

memberikan definisi “Desentralisasi adalah

penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi

kepada badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri

dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri mengambil

keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta struktur wewenang

yang terjadi dari itu”.

18

Ibid, hlm. 133. 19

http://digilib.uinsby.ac.id/3610/3/Bab%203.pdf tanggal 5 Desember 2016

20

Selanjutnya DWP. Ruiter mengungkapkan bahwa menurut

pendapat umum desentralisasi terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu

desentralisasi teritorial dan fungsional, yang dijabarkan sebagai

berikut: “Desentralisasi teritorial adalah memberi kepada kelompok

yang mempunyai batas-batas teritorial suatu organisasi tersendiri,

dengan demikian memberi kemungkinan suatu kebijakan sendiri

dalam sistem keseluruhan pemerintahan. Sedangkan desentralisasi

fungsional adalah memberi kepada suatu kelompok yang terpisah

secara fungsional suatu organisasi sendiri, dengan demikian memberi

kemungkinan akan suatu kebijakan sendiri dalam rangka sistem

pemerintahan”.

Kemudian Rondinelli dan Cheema, mendefinisikan

desentralisasi sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan

dan atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada

organisasi pusat di daerah, unit administrasi lokal, organisasi semi

otonomi dan parastatal (perusahaan), pemerintah daerah atau

organisasi non pemerintah. 20

Perbedaan konsep desentralisasi ditentukan terutama

berdasarkan tingkat kewenangan untuk perencanaan, memutuskan dan

mengelola kewenangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat dan

besaran otonomi yang diterima untuk melaksanakan tugas-tugas

tersebut. Selanjutnya, Rondinelli, Nellis dan Cheema mendefinisikan

20

Ibid, hlm. 15.

21

dekonsentrasi adalah penyerahan sejumlah kewenangan dan tanggung

jawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah

yang lebih rendah.

Pendapat ahli lain dikemukan oleh Conyers, mengemukakan

desentralisasi dapat dimengerti dalam dua jenis yang berbeda yang

mendasarkan pada berbagai literatur berbahasa Inggris, yakni

devolution yang menunjuk pada kewenangan politik yang ditetapkan

secara legal dan dipilih secara lokal; dan deconcentration yang

menunjuk pada kewenangan administratif yang diberikan pada

perwakilan badan-badan pemerintah pusat.

Kemudian pendapat lainnya Fortman dalam Bryant,

menekankan bahwa : Desentralisasi juga merupakan salah satu cara

untuk mengembangkan kapasitas lokal.21

Kekuasaan dan pengaruh

cenderung bertumpu pada sumber daya. Jika suatu badan lokal

diserahi tanggung jawab dan sumber daya, kemampuannya untuk

mengembangkan otoritasnya akan meningkat. Jika pemerintah lokal

semata-mata ditugaskan untuk mengikuti kebijakan nasional, para

pemuka dan warga masyarakat akan mempunyai investasi kecil saja

didalamnya.

Selanjutnya mengutip pendapat Riggs dalam Sarunjang,

menyatakan bahwa desentralisasi mempunyai dua makna :

21

Ibid, hlm. 19

22

a. Pelimpahan wewenang (delegation) yang mencakup penyerahan

tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan

berdasarkan kasus yang dihadapi, tetapi pengawasan tetap berada

ditangan pusat.

b. Pengalihan kekuasaan (devolution) yakni seluruh tanggung jawab

untuk kegiatan tertentu diserahkan penuh kepada penerima

wewenang.

b. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Partai Politik

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, Partai

Politik merupakan bagian instrumen bagi masyarakat. Partai Politik

dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkompetisi dan

mengendalikan sistem politik suatu negara tersebut melalui penguasaan

jabatan politik yang ada.

Menurut Carl J. Friedrich dalam Miriam Budihardjo, Partai

Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil

dengan tujuan merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap

pemerintah. 22

Secara umum dapat dikatakan bahwa Partai Politik

adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan citacita yang sama. Partai Politik

adalah kendaraan untuk mencapai tujuan politik. Partai Politik

diterjemahkan sebagai organisasi yang dibentuk oleh sekelompok

22

Miriam Budiharjho, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,

2004, hlm. 161

23

warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-

cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berbagai definisi tentang Partai Politik menurut para ahli seperti

Gabriel Almond dalam Mochtar Mas’oed, yang mendefinisikan Partai

Politik sebagai organisasi manusia yang didalamnya terdapat

pembagian tugas dan petugas untuk mencapai suatu tujuan, mempunyai

ideologi, mempunyai program politik sebagai pencapaian tujuan secara

lebih pragmatis sesuai dengan tahapan jangka pendek dan jangka

panjang serta mempunyai ciri keinginan untuk berkuasa. 23

Dengan

demikian, setiap organisasi yang memenuhi kriteria tersebut dapat

diartikan sebagai Partai Politik.

Dalam konteks Partai Politik di Indonesia sendiri, Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menyebutkan

bahwa Partai Politik sebagai suatu organisasi yang memiliki tujuan

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

menjelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat

nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara

sukarela atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan

23

Mochtar Mas’oed & Collin Mc. Andrews. Perbandingan Sistem Politik, Gadjah Mada

University Press, Yogyakarta, 1989, hlm. 29.

24

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

Partai Politik dapat berarti organisasi yang mempunyai basis

ideologi yang jelas, dimana setiap anggotanya mempunyai pandangan

yang sama dan bertujuan untuk merebut kekuasaan atau mempengaruhi

kebijakan negara baik secara langsung maupun tidak langsung serta ikut

pada sebuah mekanisme Pemilihan Umum.

Secara umum Partai Politik adalah suatu kelompok yang

terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-

cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh

kekuasaan politik dan kedudukan politik yang biasanya dengan cara

konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Partai Politik

adalah organisasi yang berusaha menghimpun kekuatannya dari

dukungan rakyat pemilih dan berusaha mendudukkan atau

menempatkan anggotanya pada jabatan-jabatan politik untuk

mempertahankan eksistensinya.

2. Fungsi Partai Politik

Sebagai sarana rekrutmen Partai Politik berfungsi untuk mencari

dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegitan

politik sebagai calon Kepala Daerah dari partai. Miriam Budiardjo24

24

Miriam Budiharjho, Op. Cit, hlm. 408

25

juga mengatakan rekrutmen politik sangat berkaitan dengan masalah

seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun

kepemimpinan nasional. Fungsi partai sebagai rekrutmen politik adalah

untuk melaksanakan rekrutmen politik yang adil, transparan, dan

demokratis pada dasarnya untuk memilih orang-orang yang berkualitas

dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk kesejahteraan,

menjamin keamanan dan kenyamanan hidup bagi setiap warga negara.

Dalam perspektif memahami Partai Politik, terdapat beberapa

fungsi Partai Politik yang tidak dapat dipisahkan. Dalton dan Martin P

Wattenberg dalam Sigit Pamungkas25

membagi sejumlah fungsi partai

menurut bagiannya yakni sebagai berikut :

1. Fungsi partai dielektorat

Pada bagian fungsi partai ini menunjuk pada penampilan Partai

Politik dalam menghubungkan individu dalam proses demokrasi.

Terdapat 4 fungsi partai yang masuk dalam fungsi partai dielektorat

yaitu :

a. Menyederhanakan pilihan bagi pemilih

b. Pendidikan warga Negara

c. Membangkitkan simbol indentifikasi dan loyalitas

d. Mobilisasi rakyat untuk berpartisipasi

2. Fungsi partai sebagai organisasi. Pada fungsi ini lebih melekatkan

fungsi Partai Politik sebagai organisasi politik ataupun proses-

25

Sigit Pamungkas, Partai Politik, Teori & Praktik di Indonesia, Perum Griya Saka

Permai, Yogyakarta, 2011, hlm.15-20

26

proses yang terjadi dalam Partai Politik tersebut. Dalam fungsi ini

terdapat empat fungsi yakni :

a. Sarana rekrutmen kepemimpinan politik dan mencari jabatan

publik

b. Pelatihan elit politik ataupun kaderisasi

c. Pengartikulasian kepentingan politik

d. Pengagregasian kepentingan politik

3. Fungsi partai dipemerintahan. Pada fungsi ini partai bermain dalam

pengelolaan dan penstrukturan persoalan-persoalan pemerintah.

Pada bagian ini terdapat tujuh fungsi yakni :

a. Menciptakan mayoritas pemerintahan

b. Pengorganisasian pemerintah

c. Implementasi tuntutan kebijakan

d. Mengorganisasikan ketidaksepakatan dan oposisi

e. Menjamin tanggung jawab tindakan pemerintah

f. Kontrol administrasi terhadap pemerintah

g. Memperkuat stabilitas pemerintahan

Dalam konteks Partai Politik di Indonesia, Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 11, menjelaskan

bahwa fungsi Partai Politik adalah sebagai berikut :

1. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar

menjadi warga negara Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

27

2. Sarana menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan

kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.

3. Sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik

masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.

4. Sarana partispasi politik bagi warga negara Indonesia.

5. Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik

melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan keadilan dan

kesetaraan gender.

3. Rekrutmen Politik

a. Pengertian Rekrutmen Politik

Menurut Ramlan Surbakti rekrutmen politik sebagai seleksi

dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok

orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem

politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.26

Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya maka Partai Politik itu

merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik otoriter, atau

partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga

berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik

yang demokratis.

Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari dan

mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik

sangat penting bagi keberlangsungan Partai Politik. Dari

26

Ramlan Surbekti, Op. Cit, hlm. 118.

28

pernyataan diatas, tujuan dari rekutmen politik adalah pengisian

jabatan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk

berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik juga

diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat

memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk

memperoleh hal tersebut aktor-aktor yang berkecimpung di

dalamnya harus memiliki kualitas yang mumpuni serta melalui

proses seleksi yang didasarkan pada latar belakang yang jelas.

Tujuannya adalah agar rekrutmen yang dihasilkan untuk mengisi

jabatan politik mampu menjadi pelayan dan pelindung masyarakat.

Artinya agar kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan.

b. Sistem Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik memegang peranan penting dan setiap

Partai Politik menganut mekanisme rekrutmen yang berbeda-beda.

Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan

yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik pada

pemerintahan. Berbicara hal tersebut Partai Politik juga memiliki

sistem rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan

partai lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART

dan kebijakan partai masing-masing. Tahapan-tahapan dalam

rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian

Partai Politik, tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut

29

mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan

partai yang lainnya.

Menurut Czudnowski dalam Fadillah Putra27

mengemukakan model yang digunakan Partai Politik dalam

rekrutmen politik antara lain :

1. Rekrutmen Terbuka.

Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang

tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini Partai Politik

berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk

mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan

kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan

elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif.

Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini

juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi

politik para elit.

2. Rekrutmen Tertutup.

Berlawanan dengan sistem rekrutmen terbuka dalam

rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat

secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai

promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri.

Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk

melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan

27

Fadillah Putra, Op. Cit, hlm. 103.

30

demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan

demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui

legitimasinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan

masalah secara yuridis sosiologis, artinya penelitian terhadap

permasalahan yang dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan dan

pranata-pranata sosial lainnya.28

Dapat juga diartikan penelitian hukum

yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan

bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awal yang kemudian

dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.29

Dalam hal ini metode

pendekatan yang dialakukan akan menitikberatkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan kenyataan yang

ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, karena dari hasil

penelitian ini akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai

keadaan objek yang diteliti.30

2. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam penelitian sumber dan jenis data yang akan dipergunakan

adalah sebagai berikut :

28

Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.

15 29

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo,

Jakarta, 2006, hlm. 133. 30

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

31

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari

sumbernya melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam

bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.31

Data jenis ini

diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai

pengurus Partai Politik yang menjadi sampel penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari dokumen-dokumen

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan dan objek

penelitian, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan.32

Data

sekunder ini diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan

(library research).

Data-data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berupa

bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek permasalahan

penelitian seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier.33

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat

mengikat, terdiri dari :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945

31

Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 10. 32

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 106 33

Amirudin dan Zainal Asikin, Op. Cit. hlm. 106

32

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 beserta perubahan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

f. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan, mengenani bahan hukum sekunder berupa buku-buku,

makalah, jurnal dan pendapat yang sudah dipublikasikan melalui

internet;

3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus

hukum, internet dan sebagainya.

3. Jenis-Jenis Alat Pengumpul Data

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data yang

dilakukan dengan tatap muka dan tanya jawab langsung antara

33

pengumpul data dan peneliti terhadap narasumber (informan).

Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu disiapkan pedoman

wawancara yang memuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara

terstruktur dan bersifat terbuka, kemudian penulis juga dapat

mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian. Pada penelitian ini yang berkedudukan

sebagai interviewer dan informan adalah 2 (dua) DPD Partai Politik

pengusung pasangan calon Drs. Ali Mukhni – Suhatri Bur, SE, MM

yaitu DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan DPC Partai

Kebangkitan Bangsa Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya 2

(dua) DPD Partai pengusung pasangan calon Alfikri Mukhlis – Yulius

Danil yaitu DPD Partai NasDem dan DPC Partai Hanura Kabupaten

Padang Pariaman.

b. Studi Dokumen

Dalam tahap studi dokumen ini dihimpun data-data dari berbagai

bahan dan literatur-literatur yang relevan dan berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Sampling

a. Populasi

34

Populasi adalah keseluruhan dari himpunan subjek dengan ciri

yang sama.34

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek dari

permasalahan penelitian adalah pengurus Partai Politik Dareah

Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan yang menjadi populasi dari

penelitian ini sesuai permasalahan adalah seluruh pengurus DPD

Partai Politik Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki kursi di

DPRD Kabupaten Padang Pariaman yaitu sebanyak 11 (sebelas)

DPD/DPC Partai Politik yang memenuhi syarat dan ikut serta pada

Pilkada tersebut.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi,

dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi tidak dilakukan

terhadap populasi, akan tetapi dilakukan pada sampel.35

Teknik

pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik non probality

sampling yakni pengambilan sampel, dimana semua keputusan

terletak ditangan peneliti. Jenis non probality sampling yang penulis

gunakan adalah Porposive Sampling karena dalam penelitian ini

penulis memilih sampel berdasarkan pertimbangan/penelitian

subjektif yang penulis temui di lokasi penelitian.36

Dari 11 (sebelas) buah pengurus Partai Politik peserta Pilkada

Kabupaten Padang Pariaman sebagai populasi dari penelitian. Sebagai

34

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007,

hlm. 118 35

Ibid, hlm. 119 36

Burhan Ashofa, Metode Peneltian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 91

35

sampel, peneliti menunjuk dan menetapkan 4 (empat) buah DPD/DPC

Partai Politik pengusung bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Padang

Pariaman sebagai sampel penelitian yaitu DPD/DPC Partai Keadilan

Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem dan Partai

Hanura. Keempat partai ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai sampel

karena dianggap dapat memberikan jawaban dan gambaran terhadap

permasalahan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul baik data

penelitian lapangan (data primer) maupun data-data sekunder, maka

data tersebut diolah pertama kali dengan cara editing. Proses ini

merupakan penelitian kembali terhadap data yang terkumpul berupa

catatan-catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh

pencari data atau peneliti sehingga diharapkan dapat meningkatkan

mutu kehandalan (reliabilitas) yang akan dianalisis.37

Kemudian data

yang telah didapat dilapangan terlebih dahulu dilakukan pengendalian

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh

sudah memenuhi dan mendukung untuk pemecahan masalah sesuai

dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan.

37

Ronny Harnitijo Soemitro, Op. Cit, hlm. 15

36

b. Analisis Data

Dalam melakukan analisa data digunakan teknik analisa

kualitatif yaitu data-data yang didapat dianalisis dengan kata-kata

untuk menjawab dan menjelaskan permasalahan penelitian

berdasarkan teori dan faktor yang didapat dilapangan sehingga pada

akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab

permasalahan tersebut

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari empat (4) bagian

meliputi rangkaian yang dimulai dari :

1. Bab I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum tentang permasalahan

penelitian berdasarkan teori dan penelitian terdahlu yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian.

3. Bab III : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yaitu

pembahasan tentang proses rekrutmen dan kewenangan yang dilakukan

Partai Politik Daerah dalam menentukan calon Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah (Studi di Kabupaten Padang Pariaman).

37

4. Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

dari peneliti terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan

diberikan atas jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari

permasalahan penelitian. Disamping kesimpulan juga diberikan saran

terhadap hasil penelitian yang berguna sebagai masukan terutama bagi

penulis maupun pembaca.