BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan nasional dan tujuan pembangunan nasional

tersebut diperlukan peran serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur aparatur

negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan

pemerintahan dan tugas pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian, pada Bab II, Pasal 3 ayat (1) ditegaskan bahwa :

“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan”.

Negara sesungguhnya merupakan suatu wahana bagi bersatunya sekelompok

orang yang merasa senasib, terkait oleh lokasi tanah air, dan punya tujuan-tujuan

sama, maka tahap selanjutnya adalah memahami pola perilaku aparat-aparat negara

itu dalam menerjemahkan kepentingan-kepentingan rakyat.5

Pada dasarnya penyelenggaraan bidang kepegawaian lambat laun mengalami

perbaikan dan penyempurnaan, perubahan-perubahan berlangsung tahap demi tahap

sesuai dengan keadaan dan kemajuan-kemajuan yang diperoleh seperti perkembangan

5 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2001), hal. 105.

Universitas Sumatera Utara

sistem pengangkatan di Indonesia sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai

dengan sekarang telah banyak mengalami perubahan-perubahan.

Terjadinya perubahan dan penyempurnaan pengaturan tersebut dilakukan

secara bertahap oleh pemerintah menurut batas-batas kemampuan anggaran, baik

untuk pengembangan aparaturnya maupun untuk memenuhi prasarana fisiknya, agar

mampu menjalankan fungsi umum pemerintah, dan mampu menjalankan fungsi

pembangunan. Sehingga untuk mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan

tugas-tugas pembangunan diperlukan adanya pejabat-pejabat yang dapat dipercaya

dan memiliki kemampuan kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi.6

(1) Ketentuan pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang

ketentuan pelaksanaan pengadaan calon pegawai yang terdapat di dalam pasal 4 ayat

(1) dan (2) yang berbunyi:

(2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang

lowong. Pada umumnya formasi yang lowong disebabkan adanya Pegawai Negeri

6 Musanef. Manajemen Kepegawaian Di Indonesia. (Jakarta: PT. Gunung Agung. 1986), hal. 50.


Sipil yang berhenti, pensiun, meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi, yang

kemudian ditetapkan dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang

pendayagunaan aparatur negara karena tujuan pengadaan Pegawai Negeri Sipil untuk

mengisi formasi yang lowong, maka pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus

berdasarkan kebutuhan, baik dalam arti jumlah maupun kompetensi jabatan yang

diperlukan. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama

untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan. Syarat-syarat tersebut tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin,

suku, agama, ras, golongan, atau daerah.

Formasi dari satuan-satuan organisasi dapat membesar atau mengecil sesuai

dengan perkembangan dari organisasi tersebut. Membesar atau bertambahnya jumlah

formasi dalam satuan-satuan organisasi antara lain karena untuk mencapai tujuan,

maka organisasi tersebut perlu mengembangkan tugas-tugas pokok sehingga

perkembangan tugas-tugas pokok akan mengakibatkan adanya pertambahan jumlah

personil karena adanya perluasan dari organisasi tersebut yang disebabkan kemajuan-

kemajuan yang dicapai organisasi tersebut cukup baik.

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenankan dalam batas formasi

yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan:

1. Pegawai pelimpahan/penarikan dari Departemen/Lembaga Pemerintahan Non

Departemen/Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai.

2. Siswa/Mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya.


3. Tenaga kesehatan yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai

pegawai tidak tetap.

4. Tenaga lain yang sangat diperlukan.

Animo masyarakat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampak masih

terus meningkat seperti pada tahun 2013 sebanyak 1.612.854 peserta secara serentak

mengikuti Tes Kompetensi Dasar untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil.7 Sementara untuk tahun 2014 jumlah pelamar yang sudah melakukan

pendaftaran dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mencapai 2,5

(dua koma lima) juta orang pelamar.8

Sistem rekruitmen CPNS dengan berbagai prosedur ditetapkan dalam

beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan

Pemerintah No. 48 Tahun 2005 dan diubah menjadi PP. 43 Tahun 2007 Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga

Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 98 Tahun 2000 tentang

Pengadaan CPNS Jo. PP No. 11 Tahun 2002 Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Tradisi pelaksanaan

rekruitmen oleh pemerintah diselenggarakan setiap tahunnya secara nasional,

sehingga hampir seluruh daerah disibukkan oleh kegiatan penerimaan CPNS.

Penyelenggaraan rekruitmen CPNS tersebut banyak menarik perhatian sejumlah

7 http://www.pikiran-rakyat.com/node/257258, diakses tanggal 10 Januari 2014. 8 http://finance.detik.com/read/2014/10/04/114524/2709607/4/jumlah-pelamar-cpns-tembus-

25-juta-orang, diakses tanggal 6 Oktober 2014.


http://www.pikiran-rakyat.com/node/257258�

http://finance.detik.com/read/2014/10/04/114524/2709607/4/jumlah-pelamar-cpns-tembus-25-juta-orang�

http://finance.detik.com/read/2014/10/04/114524/2709607/4/jumlah-pelamar-cpns-tembus-25-juta-orang�

pencari kerja dengan berbagai level dan latar belakang pendidikan serta pengalaman

yang berbeda-beda, untuk ikut serta mendaftarkan diri dalam bersaing

memperebutkan lowongan pekerjaan yang sangat terbatas disediakan oleh masing-

masing pemerintahan daerah termasuk di Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan melaksanakan rekruitmen CPNS setiap tahunnya.

Pelaksanaan rekruitmen ini pada dasarnya dimaksudkan selain memenuhi kebutuhan

akan ketersediaan jumlah sumber daya aparatur atau PNS Daerah. Ketersediaan

jumlah sumber daya yang memadai diharapkan mampu memenuhi kebutuhan

pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan dan aktivitas

pembangunan daerah. Jumlah formasi untuk CPNS setiap tahunnya berbeda-beda.

Jumlah formasi CPNS yang diterima pada tahun 2008 sebanyak 500 orang, tahun

2009 sebanyak 688 orang sedangkan pada tahun 2010 sebanyak 324 orang.9

Atas persetujuan dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,

pejabat yang berwenang melakukan pengangkatan pelamar menjadi Calon Pegawai

Untuk

tahun 2011 dan tahun 2012 pemerintah Kota Medan tidak mengadakan rekruitment

CPNS karena pada tahun tersebut anggaran belanja untuk pengadaan CPNS tidak

tersedia.

Sejumlah permasalahan terjadi diantaranya dalam proses rekruitmen CPNS

terjadi penyajian data yang salah dan simpang siur serta manipulatif yang berdampak

pada belum adanya kejelasan (titik terang) pada CPNS yang melamar.

9 Hasil wawancara dengan Bapak Adrian Saleh SE, Kepala Bidang Informasi dan Pengadaan Pegawai di Pemko Medan, tanggal 18 Juni 2013


Negeri Sipil. Dalam kedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan menjalani masa pecobaan selama sekurang-kurangnya satu tahun dan

sebanyak-banyaknya dua tahun dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan.

Apabila selama masa percobaan berakhir dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat

yang ditentukan maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai Calon Pegawai

Negeri Sipil.

Rumusan Pasal 3 UU. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah tegas dan

limitatif diatur prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan

istilah good governance. Kesemua prinsip-prinsip good governance harus jadi

pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan penerimaan

CPNS, khususnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Hal ini

dimaksudkan agar filosofi the right man on the right place tetap menjadi dasar

pertimbangan dalam rangka penerimaan CPNS.10

Berdasarkan kondisi diatas, maka Tesis yang berjudul Analisis Hukum

Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun

1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Suatu Penerimaan PNS di Pemko Medan

diharapkan mampu menjelaskan suatu keadaan di mana dalam proses kebijaksanaan

selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan

oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang senyatanya dicapai.

10 httppasca.unhas.ac.idjurnalfiles02c6b8fce7eee7a8b63f0236e0afb856.pdf di akses tanggal 29 Mei 2013.


B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan gambaran latar belakang tersebut di atas, maka

perumusan masalah yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemko

Medan?

2. Apakah prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemko Medan

berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas?

3. Bagaimana penerimaan Pegawai Negeri Sipil dalam menciptakan good

governance di Pemko Medan?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di

Pemko Medan.

2. Untuk mengetahui prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di

Pemko Medan telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3. Untuk mengetahui penerimaan Pegawai Negeri Sipil dalam menciptakan

good governance di Pemko Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain:


1. Secara Teoritis

a) Sebagai bahan informasi bagi akademisi maupun sebagai bahan

perbandingan bagi para peneliti tentang Peraturan Penerimaan Pegawai

Negeri Sipil di Pemko Medan.

b) Sebagai bahan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam penyempurnaan

peraturan Perundangan-undangan tentang pengaturan Penerimaan Pegawai

Negeri Sipil.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pihak-pihak yang berhubungan langsung terutama kepada Calon Penerimaan Pegawai

Negeri Sipil di Pemko Medan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dari hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian

mengenai masalah Analisis Hukum Peraturan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di

Daerah Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian Suatu Penerimaan PNS di Pemko Medan belum pernah dilakukan

penelitian dalam topik dan permasalahan yang sama. Jadi penelitian ini dapat disebut

asli dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan objektif serta

terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran

ilmiah, sehingga penelitian ini dapat saya pertanggungjawabkan kebenarannya secara

ilmiah.


F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kajian pustaka merupakan aktivitas penelitian yang sangat berguna dalam

menemukan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian yang telah

dirumuskan. Kajian pustaka diperoleh melalui buku teks, monograf, jurnal, disertasi

maupun hasil-hasil penelitian yang terdokumentasikan. Setelah masalah penelitian

dirumuskan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah mencari teori, konsep serta

generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk

penelitian yang dilakukan.11 Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar

masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka

teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang

pemecahan masalah yuang telah disusun.12

Kegiatan penelitian senantiasa berkaitan erat dengan teori. Dengan penelitian,

pengkaji dapat menguji teori dan mengembangkannya sesuai dengan keluasan dan

ruang lingkup yang dibahas. Teori akan mengarahkan kegiatan penelitian dalam

upaya memperluas cakrawala pengetahuan secara teoritis.

13 Teori juga bermanfaat

untuk memberi dukungan analisis atas topik yang sedang dikaji14

11 Sumardi Suryabrata. Metodologi Penelitian. (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hal. 18. 12 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 93. 13 Agus Salim, Bangunan Teori : Metodologi Penelitian Untuk Bidang Sosial, Psikologi, dan

Pendidikan, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), hal. 84. 14 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hal. 44.

serta bermanfaat

sebagai pisau analisis dalam pembahasan terhadap masalah penelitian, berupa fakta


dan peristiwa hukum yang terjadi.15

Teori menempati tempat yang terpenting dalam penelitian, sebab teori

memberikan sarana untuk merangkum dan memahami masalah yang dikaji secara

lebih baik. Hal-hal yang pada awalnya terlibat tersebar dan berdiri sendiri dapat

disatukan dan ditujukan kaitannya satu sama lain secara bermakna, sehingga teori

berfungsi memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan

mensistematisasikan masalah yang dikaji.

Dengan demikian teori dapat digunakan untuk

menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai

wacana yang memperkaya dan mempertajam argumentasi dalam memahami masalah

yang menjadi objek penelitian.

16

Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala

spesifik atau proses tertentu terjadi.

17 Kerangka teori merupakan landasan dari teori

atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari

permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori maksudnya adalah kerangka pemikiran

atau butir-butir pendapat teori tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak

disetujui.18

15 Ibid, hal. 146. 16 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 253. 17 JJ. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas, Penyunting M. Hisyam, (Jakarta:

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 203. 18 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Madju, 1994), hal.80


Teori yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan

arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.19

1. Kepastian Hukum

Dikarenakan penelitian ini

merupakan penelitian hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan

mengarahkan diri kepada unsur hukum. Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan teori tujuan hukum yang terdiri dari kepastian hukum, kemanfaatan

dan keadilan.

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan

terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian

hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara

benar-benar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara

normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu

peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam

artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan

atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari

ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi

norma.

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya

aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh

19 Snelbecker dalamLexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 203.


atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum

itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap

individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang

melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang

satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah

diputuskan.20

Menurut Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari

tujuan hukum.

21 Tujuan hukum menurut Utrecht adalah untuk menjamin suatu

kepastian di tengah-tengah masyarakat dan hanya keputusan dapat membuat

kepastian hukum sepenuhnya, maka hukum bersifat sebagai alat untuk mencapai

kepastian hukum.22

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan

keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi,

terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

23

20 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158.

21 Muhamad Erwin. Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011), hal. 123.

22 Utrecht & Moh. Saleh Jindang. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. (Jakarta: Ichtiar Baru,1983), hal. 14.

Secara

etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah

dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia

23 http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html, Diakses Tanggal 16 Agustus 2013.


http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html�

lainnya (homo hominilupus). Manusia adalah makhluk yang beringas yang

merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk

menghindari jatuhnya korban.

Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap

hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan law and order (hukum dan

ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara

hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis.

Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional

dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukuman yang terjadi karena

pelanggarannya. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan

kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena

frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap

hukum secara benar-benar.

Hukum dibentuk bukan tanpa visi atau dibuat secara tak bermaksud. Hukum

pada umumnya dibentuk atau dibuat dengan visi atau tujuan untuk memenuhi rasa

keadilan, kepastian, dan ketertiban. Penganut aliran normatif positivisme, secara

dogmatis lebih menitikberatkan hukum pada aspek kepastian hukum bagi para

pendukung hak dan kewajiban.

Kepastian hukum bagi subjek hukum dapat diwujudkan dalam bentuk yang

telah ditetapkan terhadap suatu perbuatan dan peristiwa hukum. Hukum yang berlaku

pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau disimpangkan oleh

subjek hukum. Ada tertulis istilah fiat justitia et pereat mundus yang diterjemahkan


secara bebas menjadi “meskipun dunia runtuh hukum harus ditegakkan” yang

menjadi dasar dari asas kepastian dianut oleh aliran positivisme.

Penganut aliran positivisme lebih menitikberatkan kepastian sebagai

bentuk perlindungan hukum bagi subjek hukum dari kesewenang-wenangan pihak

yang lebih dominan. Subjek hukum yang kurang bahkan tidak dominan pada

umumnya kurang bahkan tidak terlindungi haknya dalam suatu perbuatan dan

peristiwa hukum. Kesetaraan hukum adalah latar belakang yang memunculkan teori

tentang kepastian hukum. Hukum diciptakan untuk memberikan kepastian

perlindungan kepada subjek hukum yang lebih lemah kedudukan hukumnya.

Kepastian hukum bermuara pada ketertiban secara sosial. Dalam kehidupan

sosial, kepastian adalah menyaratakan kedudukan subjek hukum dalam suatu

perbuatan dan peristiwa hukum. Dalam paham positivisme, kepastian diberikan oleh

negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk undang-undang. Pelaksanaan kepastian

dikonkretkan dalam bentuk lembaga yudikatif yang berwenang mengadili atau

menjadi wasit yang memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum.

Kepastian hukum dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan

keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan

masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta


bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada

dalam suasanan kekacauan sosial.24

2. Kemanfaatan

Ide dasar utilitarianisme sangat sederhana, yang benar untuk dilakukan adalah

yang menghasilkan kebaikan terbesar. Karena fakta menunjukkan bahwa ide seperti

ini merupakan cara banyak orang mendekati putusan-putusan etis, sangat mudah

untuk melihat kenapa teori ini memiliki daya tarik yang sangat besar.

Definisi singkat prinsip utilitarian dikemukakan Mill dalam pernyataan

berikut ini: Kemanfaatan atau prinsip kebahagiaan terbesar mernyatakan bahwa

tindakan tertentu benar jika cenderung memperbesar kebahagiaan, keliru jika

cenderung menghasilkan berkurangnya kebahagiaan. Yang dimaksudkan dengan

kebahagiaan adalah kesenangan dan tidak adanya rasa sakit.25

Soebekti menyatakan, bahwa tujuan hukum itu mengabdi kepada tujuan

negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan

hukum hendaknya memberikan manfaat (nilai guna) yang sebesar-besarnya kepada

warga masyarakat. Dalam teori ini, hukum dipandang semata-mata hanya untuk

24 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 76.

25 Karen Leback, Teori-Teori Keadilan, (Bandung : Nusa Media, 2011), hal. 14.


memberikan kebahagiaan bagi warga masyarakat dan pelaksanaan hukum tetap

mengacu pada manfaat bagi warga masyarakat.26

Hukum baru dikatakan berhasil guna atau bermanfaat apabila sebanyak

mungkin dapat mewujudkan keadilan. Mengeluarkan keadilan dari lingkungan

hukum, maka muncul asumsi bahwasanya hukum identik dengan kekuasaan. Hal

tersebut tentu kurang tepat, sebab hukum dan kekuasaan saling membutuhkan.

Seperti pandangan Mochtar Kusumaatmadja bahwa, “hukum tanpa kekuasaan adalah

angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kedzaliman.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa

dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut

aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat

tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas

perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau

pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-

tujuan tertentu yang bermanfaat.27

Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan

(happiness). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi

banyak orang.

26Irawan el Azzam, Belajar Ilmu Hukum dan Hukum Islam, http://irawan-elazzam.blogspot.com/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik_11.html, Diakses Tanggal 16 Agustus 2013.

27 Syaiful Bakhri, Pidana Denda Dan Korupsi, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hal. 129.


http://irawan-elazzam.blogspot.com/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik_11.html�

http://irawan-elazzam.blogspot.com/2013/04/teori-tujuan-hukum-dan-macam-delik_11.html�

3. Keadilan

Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan

dengan mengkajinya pada suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif

untuk kepentingan golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain. Dalam

hal ini ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak yang

menerima perlakuan: orang tua dan anaknya, majikan dan buruh, hakim dan

yustisiabel, pemerintah dengan warganya serta kreditur dengan debitur.28

Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dapat dilihat dari

pihak yang menerima perlakuan saja : para yustisiabel (pada umumnya pihak yang

dikalahkan dalam perkara perdata) menilai putusan hakim tidak adil, buruh yang

diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan tidak adil oleh majikannya,

dalam hal pencabutan hak atas tanah atau pemungutan pajak warga negara yang

bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintahnya. Jadi penilaian

tentang keadilan itu pada umumnya hanya ditinjau dari satu pihak saja, yaitu pihak

yang menerima perlakuan.

29

Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan

dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan keadaan suatu neraca keadilan.

Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan tiap orang harus

menerima bagian yang sama pula. Keadilan menurut Subekti, berasal dari Tuhan

28 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 2005), hal. 77.

29 Ibid, hal. 78.


Yang Maha Esa, tetapi seorang manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk

meraba atau merasakan keadaan yang dinamakan adil itu.30

Di dalam perjalanan sejarah, isi keadilan itu ditentukan secara historis dan

selalu berubah menurut tempat dan waktu, maka tidak mudah menetukan isi keadilan.

Tentang keadilan sukar untuk memberikan batasannya. Dalam tulisannya

“Rhetorica”, Aristoteles membagi keadilan kedalam dua jenis yaitu : keadilan

distributif (justitia distributiva), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang

jatah menurut jasanya. Artinya keadilan tidak menuntut supaya setiap orang

mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan

kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang. Keadilan komutatif (justitia

commutativa), yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya,

tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu

persamaan dalam memperoleh prestasi atau suatu hal tanpa memperhitungkan jasa

perseorangan.

31

Kalau keadilan distributif (justitia distributiva) merupakan urusan

pembentukan undang-undang, maka keadilan komutatif (justitia commutativa)

terutama merupakan urusan hakim. Hakim memperhatikan hubungan perorangan

yang mempunyai kedudukan proporsional yang sama tanpa membedakan orang

30 Sudarsono. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hal. 50. 31 Marwan Mas. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 73.


(equality before the law). Kalau justitia distributiva itu sifatnya proporsional, maka

justitia commutativa karena memperhatikan kesamaan, sifatnya mutlak.32

2. Konsepsi

“Konsep adalah suatu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan

sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang

disebut dengan operational definition33. Pentingnya definisi profesional adalah untuk

menghindari perbedaaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu

istilah yang dipakai”34

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam suatu penelitian atau untuk membuat

karya ilmiah. Sebenarnya yang dimaksud dengan konsepsi adalah “suatu pengertian

mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu

yang akan dikerjakan. Jadi jika teori kita berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang

telah selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya

yang setelah diadakan pengolahan akan dapat menjadikan suatu teori”

.

35

32 Sudikno, Op.Cit, hal. 79. 33 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 10.

34 Tan Kamelo, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara (Medan: PPs-USU, 2002), hal. 35.

35 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 5.

.

Konsepsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:


1. Analisis hukum adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2. Penerimaan Pegawai Negeri Sipil atau Civil Servant merupakan salah satu organ

penting bagi eksistensi suatu negara, keberadaan Pegawai Negeri Sipil selain

sebagai bagian dari eksekutif juga terdapat pada organ-organ kenegaraan lainnya

seperti lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif. Jadi kalau Pengertian

Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian, adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah

memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau, diserahi tugas Negara lainnya dan

digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, terdiri dari

Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini

bersifat deskriptif analitis, artinya memberi gambaran dan analisis Penerimaan

Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan prosedur penerimaan CPNS di Pemko


Medan, proses pengangkatan CPNS di Pemko Medan, dan pengaruh penerimaan

CPNS dalam menciptakan good governance di Pemko Medan.

Penelitian yang digunakan yaitu:

a. Penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang

berkaitan dengan metode atau cara dalam merekrut Pegawai Negeri Sipil.

b. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian efektifitas penerapan

perundang-undangan dan menggali fakta-fakta tentang bagaimana cara

pemerintah merekrut Pegawai Negeri Sipil.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa :

a. Bahan hukum primer, berupa bahan hukum yang meliputi peraturan

perundang-undangan yang mendukung yaitu Undang-Undang UU No. 43

Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan

Nomor 99 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal

hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan

para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan


ensklopedia hukum serta wawancara yang mana terdapat kaitannya dengan

tesis ini.

c. Bahan hukum tertier yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer

dan sekunder berupa kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris,

Indonesia, Belanda, dan artikel-artikel lainnya baik yang berasal dari dalam

maupun luar negeri, baik yang berdasarkan civil law maupun common law.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait didalamnya, yakni

staf yang ada di wilayah Pemko Medan, sebagai responden.

2) Studi dokumen yaitu pengumpulan data, yaitu mempelajari referensi umum

(perundang-undangan, pengaturan, buku-buku teks, kamus dan sebagainya)

dan referensi khusus (jurnal, laporan penelitian).

4. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan disusun dan dianalisis secara kualitatif.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang

sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya

semua data diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain

menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok

permasalahan dalam penelitian tesis ini.


Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka