1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin

banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara

sesamanya.1 Hampir seluruh aktivitas perekonomian di dunia khususnya di

Indonesia menggunakan media internet dan sistem elektronik. Salah satu aspek

aktivitas ekonomi tersebut adalah dalam hal bertransaksi dengan menggunakan

internet yang di kenal dengan e-commerce.2

Transaksi jual beli melalui media elektronik atau e-commerce merupakan

salah satu bentuk transaksi perdagangan yang paling banyak dipengaruhi oleh

perkembangan teknologi informasi. Melalui transaksi perdagangan ini konsep pasar

tradisional (dimana penjual dan pembeli secara fisik bertemu) berubah menjadi

konsep telemarketing (perdagangan jarak jauh melalui internet) e-commerce pun

telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya.3

Tekhnologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap

perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak

baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau perekonomian digital.

1 Syaibatul Hamidi, dkk, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana, Jurnal Ilmu

Hukum, Vol. 1, No. 4, 2013, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, hlm. 25. 2 Rahadi Wasi Bintoro, Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi

Elektronik di Peradilan Umum, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 2, 2011, Puwokerto: Fakultas

Hukum, Universitas Jenderal Soerdiman, hlm. 259. 3 Alfian Perdana, dkk, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui

Media Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2014, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas

Syiah Kuala, hlm. 52.

2

Internet tersebut bukan lagi suatu hal yang baru dalam fase pertumbuhan dan

perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah

membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan sebagian masyarakat Indonesia.

Pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya,

perdagangan dan bidang lainnya. Dalam bidang perdagangan, internet mulai

banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya

terhadap efisiensi.4

Teknologi informasi atau information technology (IT) telah mengubah

masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru,

serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.5 Salah

satu bagian yang paling berkembang pesat dari bidang teknologi informasi adalah

internet (interconnection networking), yang pada awalnya diciptakan sebagai

saluran swasta untuk kepentingan kegiatan penelitian dan akademis, Internet

sekarang lebih banyak dieksploitasi oleh bisnis untuk berbagai macam pelayanan

komersial.

Sangat wajar, mengingat melalui Internet masyarakat memiliki ruang gerak

yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan,

tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan keinginannya.6

Namun, banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan e-commerce seperti

yang disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib

4 Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commmerce, ANDI, Yogyakarta, 2001, hlm. 11. 5 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Cyber Sistem Pengamanan E-commerce, “makalah dalam

seminar tentang Peran Penegak Hukum Dalam Kaitannya Dengan Transaksi Perbankan” yang

diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada hari Kamis, 18 Januari 2001 di Mandiri Club Jakarta, hlm.

1. 6 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi

Informasi, Refika, Bandung, 2005, hlm. 169.

3

Niaga Widodo7 menyatakan bahwa banyak kasus perdagangan melalui situs dalam

jaringan atau electronic commerce (e-commerce) sampai akhir bulan Februari tahun

2018 yaitu, Kementerian Perdagangan menerima 34 keluhan yang pada umumnya

dari calon pembeli telepon seluler serta produk elektronik lainnya yang melakukan

transaksi online. Lebih lanjut mengatakan ada beberapa kecurangan yang ditemui

dalam transaksi jual-beli online. Pertama, lamanya waktu pengiriman barang yang

tidak sesuai yang dijanjikan. Kedua, barang tidak sesuai ketentuan. Ketiga, barang

tidak bisa dikembalikan jika rusak. Keempat, pengembalian uang yang memakan

waktu lama.

Permasalahan yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa transaksi jual

beli melalui media elektronik atau e-commerce mempunyai resiko yang cukup

besar. Khusus dalam sistem perdagangan yaitu mengenai pembayaran misalnya ada

resiko yang timbul karena pihak konsumen biasanya memiliki kewajiban untuk

melakukan pembayaran terlebih dahulu (advanced payment), sementara ia tidak

bisa melihat kebenaran serta kualitas barang yang dipesan dan tidak adanya jaminan

kepastian bahwa barang yang dipesan akan dikirim sesuai pesanan. Lebih jauh lagi

pembayaran melalui pengisian nomor kartu kredit di dalam suatu jaringan publik

(open public network) seperti misalnya internet juga mengandung resiko yang tidak

kecil, karena membuka peluang terjadinya kecurangan baik secara perdata maupun

pidana.

Hal ini disebabkan karena di dalam transaksi jual beli media elektronik atau

e-commerce, para pihak yang melakukan aktivitas transaksi sejak dilakukannya

7 Diunduh dari https://katadata.co.id/berita/2016/02/18/pemerintah-beberkan-kecurangan-e-

commerce. Kementrian Perdangan. Diakses pada tanggal 04-04-2018 pukul 11.10

4

penawaran oleh pihak penjual (produsen) sampai dengan lahirnya kesepakatan

perjanjian jual beli dan pelaksanaannya, semua menggunakan sarana berbentuk

data elektronik dengan memanfaatkan jaringan koneksi internet dan komputer.

Koneksi ke dalam jaringan internet sebagai jaringan publik merupakan koneksi

yang tidak aman, sehingga hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa transaksi jual

beli elektronik yang dilakukan dengan koneksi ke internet adalah bentuk transaksi

beresiko tinggi yang dilakukan di media yang tidak aman. Namun demikian,

kelemahan yang dimiliki oleh internet sebagai jaringan publik yang tidak aman ini

telah dapat diminimalisasi dengan adanya penerapan teknologi penyandian

informasi (crypthography) yaitu suatu proses sekuritisasi dengan melakukan proses

enskripsi (dengan rumus algoritma) sehingga menjadi chipher/locked data yang

hanya bisa dibaca/dibuka dengan melakukan proses reversal yaitu proses deskripsi

sebelumnya. Selain itu kelemahan hakiki dari open network yang telah

dikemukakan tersebut sebenarnya sudah dapat diantisipasi atau diminimalisasi

dengan adanya sistem pengamanan digital signature yang juga menggunakan

teknologi sandi crypthography. Berbagai kendala yang dihadapi dalam

pengembangan jual beli media elektronik ini seperti keterbatasan infrastruktur,

ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya

manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata e-

commerce.

Sekalipun menimbulkan resiko, mengabaikan pengembangan kemampuan

teknologi akan menimbulkan dampak negatif di masa depan, sehingga keterbukaan,

sifat proaktif serta antisipatif merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam

menghadapi dinamika perkembangan teknologi. Hal ini disebabkan karena

5

Indonesia dalam kenyataannya sudah menjadi bagian dari pasar e-commerce global.

Dikarenakan kegiatan jual beli melalui media elektronik atau e-commerce ini sering

mengalami banyak kecurangan yang merugikan konsumen maka dari itu diperlukan

aturan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Jaminan

kepastian hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli media

elektronik diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka pada kesempatan ini penulis akan berusaha

memaparkan mengenai aspek hukum transaksi e-commerce dengan melakukan

pembatasan sesuai dengan judul yang diambil yaitu “Tinjauan Yuridis

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli

Melalui Media Elektronik”

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tinjauan adalah

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat

(sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).8 Menurut Kamus Hukum,

kata yuridis berasal dari Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi

hukum.9 Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari

dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari

segi hukum.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan

hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

8 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa

(Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1470. 9 M. Marwan dan Jimmy P, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

6

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi,

kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.10 Menurut Satijipto Raharjo,

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia

(HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.11

Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

lain, maupun mahkluk hidup lain untuk diperdagangkan (Pasal 1 ayat (2) UUPK).

Konsumen yang dimaksud disini adalah konsumen dalam hal melakukan kegiatan

perdagangan atau jual beli melalui media elektronik.

Transaksi jual beli media elektronik adalah aktivitas perdagangan yang

dilakukan melalui media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

Dalam jual beli secara elektronik para pihak tidak bertemu secara langsung satu

sama lain melainkan berhubungan melalui internet.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah yang

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum mengatur dan memberikan perlindungan konsumen

dalam transaksi jual beli melalui media elektronik?

2. Bagaimanakah konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi

jual beli melalui media elektronik?

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1984, hlm. 133. 11 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

7

Perbandingan Tesis

Ada beberapa penelitian yang ditulis dalam tesis yang dapat penulis

paparkan dalam bab 1 ini, sebagai perbandingan.

1. Adapun sebelumnya yang melakukan penelitian tentang judul yang sama

dengan penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui

E-Commerce di Indonesia atas nama Andi Tenri Ajeng P.12 Namun rumusan

masalahnya berbeda yaitu 1. Kapan terjadinya kata sepakat dalam perjanjian

jual-beli melalui E-Commerce? 2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual-

beli melalui E-Commerce? Dalam menjawab permasalahan tersebut,

penulis menggunakan penelitian pustaka atau library research dengan

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (syar’i) dan

pendekatan yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah

bahan hukum primer yaitu Undang-undang dan putusan pengadilan. Bahan

hukum sekunder yaitu berbagai literatur, pendapat ahli, kamus hukum.

Bahan non hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan buku-buku

ekonomi.

2. Selanjutnya dalam penelitian atas nama Suwari Akhmaddhian dan Asri

Agustiwi.13 Yang melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen

dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia. Tujuan

penelitiannya adalah untuk mengetahui Bagaimana Keabsahan Perjanjian

Jual Beli Elektronik di Indonesia dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum

12 Andi Tenri Ajeng, Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli melalui E-commerce, Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017. 13 Suwari Akhmaddhian & Asri Agustiwi, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Dalam Transaksi Jual Beli secara Elektronik, Jurnal Unifikasi, Vol. 3, No. 2, Juli 2016.

8

Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di

Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, pengumpulan data

dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian yaitu: Pertama, Keabsahan

Perjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia diatur Pasal 47 dan Pasal 48

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik; Kedua, Perlindungan hukum bagi

masyarakat terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan

hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di

Indonesia diatur secara tegas baik dari sisi pidana maupun perdata. Dengan

demikian melihat dari penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan

bahwa peneltian yang penulis lakukan ini adalah kajian yang berbeda

rumusan masalah serta penulis dapat merumuskan tujuan dari penelitian ini

sebagai berikut.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya,

maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah hukum mengatur dan memberikan

perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep perlindungan hukum bagi

konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektroni.

9

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan

akademis maupun kepentingan praktis terhadap konsumen dalam hal jual beli

melalui media elektronik dimasa kini dan masa yang akan datang.

a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya

dan pada khususnya hukum perdata (Bisnis).

b. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

sumbangan pemikiran bagi pemerintah dan konsumen dalam hal transaksi

jual beli melalui media elektronik di Indonesia, yang pada gilirannya dapat

menjadi solusi dalam penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat.

E. Landasan Teori

Yang menjadi landasan teori dalam tesis ini adalah Teori Keadilan dan Teori

Perlindungan Konsumen.

1. Teori Keadilan.

Istilah Keadilan (justicia) berasal dari kata “adil” yang berarti, tidak berat

sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-

wenang.14 Kata justice memiliki kesamaan dengan equity yaitu keadilan, yang

dapat diartikan sebagai berikut:15

14 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517. 15 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 91.

10

- Keadilan (justice), tidak memihak (impartial), memberikan setiap orang

haknya (his due)

- Segala sesuatu layak (fair), atau adil (equitable)

- Prinsip umum tentang kelayakan (fairness) dan keadilan (justice) dalam hal

hukum yang berlaku.

Berikut adalah Keadilan menurut beberapa tokoh, yaitu:

a. Aristoteles.

Dalam teorinya menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah:16

- Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti

sesuai hukum atau (lawfull) yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan

hukum harus diikuti.

- Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan

berarti persamaan hak.

Pembagian keadilan menurut Aristoteles dalam bukunya Etika, membagi

keadilan dalam dua golongan yaitu:17

- Keadilan distributif, yakni keseimbangan antara apa yang didapati (he gets)

oleh seseorang dengan apa yang patut di dapatkan (he deserves).

- Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan mengkoreksi kejadian

yang tidak adil, sebagai bentuk keseimbangan (equality) antara apa yang

diberikan dengan apa yang diterimanya.

16 Ibid., hlm. 93. 17 Ibid., hlm. 109.

11

b. John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir

abad ke-20, John Rawls, seperti A Theori of Justice, Political Liberalism, and The

Law of Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap

diskursus nilai-nilai keadilan.18

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of

social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya

institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh

masyarakat tidak mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang

yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari

keadilan.19

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan

bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah

memperhatikan dua prinsip keadilan. Petama, memberi hak dan kesempatan yang

sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap

orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi

sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.20

18 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1,

April 2009, hlm. 135. 19 Ibid., hlm. 139-140. 20 John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah

diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan,

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

12

2. Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen menurut Az Nasution adalah bagian dari hukum

yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan

juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.21

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya

yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

konsumen”.

Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti

mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan

konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap-tahap

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari

pemakaian barang dan jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua

aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:22

- Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang

dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau

melanggar ketentuan undang-undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-

persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses

distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan

standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga,

21 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta,

2002, hlm. 22. 22 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2014, hlm. 7-8.

13

persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika

timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak

sesuai.

- Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat

yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan

periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual, dan sebagainya. Hal

ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi dan

mengedarkan produknya.

Aspek yang pertama, mencakup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan

dan diperdagangkan, dimasukkan dalam cakupan tanggungjawab produk yaitu

tanggungjawab yang dibebankan kepada produsen-pelaku usaha karena barang

yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga

menimbulkan kerugian bagi konsumen, misalnya, karena keracunan makanan,

barang tidak dapat dipakai untuk tujuan yang diinginkan karena kualitas rendah,

barang tidak dapat bertahan lama, karena cepat rusak, barang tidak sesuai dengan

penggunaan yang diinginkan, dan sebagainya. Dalam kaitan ini, beberapa persoalan

yang timbul menyangkut bahan baku, proses produksi, desain, dan sebagainya yang

berhubungan dengan menghasilkan produk. Sedangkan kedua, mencakup cara

konsumen memperoleh barang dan atau jasa, yang dikelompokkan dalam cakupan

standar kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat perjanjian yang diberlakukan

oleh produsen-pelaku usaha kepada konsumen pada waktu konsumen hendak

mendapatkan barang atau jasa kebutuhannya.23

23 Ibid

14

Tujuan dari perlindungan konsumen yang tercantum dalam pasal 3 UUPK

(butir c dan d) tegas menyatakan bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan

konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai

konsumen, serta upaya untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi.

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin

lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi

produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan

dalam rangka mencapai sasaran usaha. dalam rangka mengejar dan mencapai kedua

hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah pada umumnya

merasakan dampaknya.24

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan “Penelitian Hukum Normatif”. Penelitian

hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

dihadapi.25

24 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju,

Bandung, 2000, hlm. 23. 25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan keenam, Kencana, Jakarta, 2010,

hlm. 35.

15

2. Jenis pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan

perundang-undangan /statute aprroach dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

ditangani26 yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum

terhadap konsumen dalam hal jual beli melalui media elektronik serta pendekatan

konsep/conceptual approach27 yang digunakan mengkaji konsep maupun teori

kepastian hukum dalam perjanjian jual beli.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri atas dua bagian. Pertama, bahan hukum primer

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.

Kedua, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi.

a. Bahan hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang terdapat dalam

unit amatan, yaitu:

1. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

2. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Perdagangan

4. KUHPerdata

26 Muhmmad Abdul Kadir, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 133. 27 Ibid., hlm. 177.

16

b. Bahan hukum sekunder, yakni yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer. Misalnya publikasi tentang hukum meliputi: buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-

komentar yang berkaitan dengan penelitian.

4. Unit Analisa

Yang menjadi unit analisa dalam penelitian ini adalah bagaimana

perlindungan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang

menjamin kepastian hukum kepada konsumen khususnya pada transaksi jual beli

melalui media elektronik di Indonesia.