BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang ... setiap akhir tahun anggaran dan diakhiri dengan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan

bahwa setiap SKPD wajib menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas

KInerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan secara selaras

sesuai dengan penyelenggaraan SAKIP dan tatacara pengendalian

serta evaluasi pelaksanaan pembangunan. Rencana Kinerja Tahunan

merupakan suatu dokumen dari yang dipersyaratkan dalam Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan

penjabaran dari rencana strategis perangkat daerah yang berjangka

waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih

mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini

memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Indikator kinerja dari kegiatan berupa output dan indikator program

berupa outcome ditentukan dalam dokumen ini sehingga diharapkan

kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada

setiap akhir tahun anggaran dan diakhiri dengan adanya Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam

rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi

instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.Perencanaan

kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut

kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta

penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program,

kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya untuk mencapai visi, misi dan program dalam RPJMD dan

RKPD Tahun 2017. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah tahun 2017 adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi

semua pelaksananya sehingga akan tercapai kinerja yang optimal dan

akuntabel dan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Purworejo.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010

tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah Kabupaten

PurworejoTahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Purworejo Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016

Seri E Nomor 12);


tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purworejo Tahun 2016 Nomor 12 Seri E Nomor I2);


tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo, Tahun 2016

Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

Nomor 14);


Tetang Anggaran Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor

21 Seri A Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo tahun

2016 nomor 86 Seri D Nomor 23)

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Purworejo Nomor 14 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Purworejo, BPPKAD mempunyai tugas pokok

dan fungsi sebagai berikut ;

A. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai tugas pokok, meliputi :

1.1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.2 Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.3. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran

Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang

penjabaran pertanggungjawaban melaksanakan APBD;

1.4. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

1.5 Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

1.6 Melaksanakan pengelolaan Kekayaan Daerah;

1.7 Menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

1.8 Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Bupati.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

2.1 Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran,

perbendaharaan, dan pengelolaan aset;

2.2 Penyusunan perencanaan teknis dan program kerja bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang

meliputi pendapatan, anggaran, perbendaharaan, dan

pengelolaan aset;

2.3 Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi

pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;

2.4 melaksanakan koordinasi kegiatan kerjasama teknis dengan

pihak lain yang berhubungan dengan bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi

pendapatan, anggaran, perbendaharaan dan pengelolaan aset;

2.5 Pembinaan UPT dalam lingkup pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

2.6 Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas-tugas bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah yang meliputi pendapatan, anggaran,

perbendaharaan dan pengelolaan aset;

2.7 Pengelolaan sekretariat Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah;

2.8 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi BPPKAD

2.1. Struktur Organisasi BPPKAD

Susunan organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Purworejo Nomor

14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsiserta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Purworejo terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahkan :

1. Seksi Pendataan dan Penilaian;

2. Seksi Teknologi, Informasi dan Penetapan; dan

3. Seksi Penagihan dan Penerimaan

d. Bidang Pajak selain PBB dan BPHTB, membawahkan :

1. Sub bidang Pendataan dan Penilaian;

2. Sub bidang Teknologi, Informasi dan Penetapan; dan

3. Sub bidang Penagihan dan Penerimaan

e. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah,

membawahkan :

1. Sub bidang Pendataan dan Pengembangan;

2. Sub bidang Pengendalian dan Pelaporan;

f. Bidang Anggaran, membawahkan :

1. Sub bidang Penyusunan Anggaran;

2. Sub bidang Dana Bantuan;

3. Sub bidang Evaluasi dan Administrasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

g. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, membawahkan :

1. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan;

2. Sub bidang Perbendaharaan;

3. Sub bidang Pengelolaan Kas Daerah.

h. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan :

1. Sub bidang Utang Piutang dan Investasi;

2. Sub bidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset;

3. Sub bidang Penilaian dan Optimalisasi Aset.

h. UPT; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi

Dasar :Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016

Adapun tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tercantum

dalam Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala Badan membawahkan:

1. Sekretariat;

2. Bidang PBB dan BPHTB;

3. Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB

4. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan

Daerah;

5. Bidang Anggaran;

6. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan;

7. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah;

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan

perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas-tugas

bidang sevara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi

yang meliputi perencanaan evaluasi dan pelaporan, keuangan serta

umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat menyelenggarakan

fungsi:

1. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;

2. pengkoordinasian penyelenggaran tugas-tugas Bidang secara

terpadu;

3. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian

adminisitrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;


administrasi keuangan;


administrasi umum dan kepegawaian;

6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan

melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan

administrasi dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang

meliputi koordinasi, menyusun rencana dan program,

penganggaran, pengelolaan sistem informasi serta evaluasi dan

pelaporan di lingkungan BPPKAD baik selaku Satuan Kerja

Perangkat Daerah maupun selaku Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah.

2. Subbagian Keuangan



administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan, verifikasi, pembukuan serta

akuntansi di lingkingan BPPKAD.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian



administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi

pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan

masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah

tangga dan perlengkapan di lingkungan BPPKAD.Baik selaku

Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah.

c. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas pokok melakukan

penyiapan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan

mengendalikan bidang PBB dan BPHTB, yang meliputi pendataan dan

penilaian, pelayanan teknologi informasi dan penetapan, penagihan

dan penerimaan serta pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang PBB dan BPHTB

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,

pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan

penilaian.


pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pelayanan teknologi

informasi dan penetapan;


pelaksanaan, dan pengendalian di bidang penagihan dan

penerimaan;

4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan PBB dan BPHTB yang

meliputi pengembangan, intensifikasi ekstensifikasi dan

pe;aporan, serta kerjasama bidang PBB dan BPHTB;

5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang PBB dan BPHTB membawahkan:

1. Subbidang Pendataan dan Penilaian

Subbidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

serta melakukan pembinaan di bidang pendataan, penilaian,

keberatan dan pengurangan PBB dan BPHTB, yang meliputi:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kegiatan

kerja dibidang pendataan, penilaian, keberatan dan

pengurangan serta kompensasi PBB dan BPHTB.

b. Melaksanakan koordinasi dibidang pendataan, penilaian,

keberatan dan pengurangan serta kompensasi PBB dan

BPHTB.

c. Melakukan pengawasan dibidang pendataan, penilaian,


BPHTB.

d. Melaksanakan evaluasi dibidang pendataan, penilaian,


BPHTB.

e. Melaporkan bidang pendataan, penilaian, keberatan dan

pengurangan serta kompensasi PBB dan BPHTB.

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

kepala Bidang PBB dan BPHTB

2. Subbidang Pelayanan dan Penetapan

Subidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis

serta melakukan pembinaan dibidang teknologi informasi,

penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB yang

meliputi;


kerja di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan PBB

dan BPHTB.

b. Melaksanakan koordinasi dibidang teknologi informasi,

penetapan, pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB.

c. Melakukan pengawasan dibidang teknologi informasi,


d. Melaksanakan evaluasi dibidang teknologi informasi,


e. Menyusun laporan dibidang teknologi informasi, penetapan,

pelayanan dan pelaporan PBB dan BPHTB.



3. Subbidang Penagihan dan Penerimaan

Subbidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas

pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan

kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penagihan dan

penerimaan pajak PBB dan BPHTB, yang meliputi:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program

kegiatan kerja di bidang penagihan dan penerimaan PBB

dan BPHTB.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang penagihan dan

penerimaan PBB dan BPHTB.

c. Melaksanakan intensifikasi PBB dan BPHTB.

d. Melakukan pengawasan di bidang penagihan dan

penerimaan PBB dan BPHTB.

e. Melaksanakan evaluasi di bidang penagihan dan

penerimaan PBB dan BPHTB

f. Menyusun laporan di bidang penagihan dan penerimaan

PBB dan BPHTB.

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh


d. Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB

Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB mempunyai tugas

menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan

dan mengendalikan bidang pajak selain PBB dan BPHTB yang

meliputi; pendataan dan penilaian, teknologi informasi dan penetapan

serta penagihan dan penerimaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pajak Selain PBB dan

BPHTB menyelenggarakan fungsi:


pelaksanaan dan pengendalian dibidang pendataan dan penilaian

subjek/objek Pajak Selain PBB dan BPHTB.


pelaksanaan dan pengendalian dibidang Pelayanan teknologi

informasi dan penetapan Pajak Selain PBB dan BPHTB.


pelaksanaan dan pengendalian di bidang penerimaan dan

penagihan Pajak Selain PBB dan BPHTB.

4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak selain PBB dan

BPHTB yang meliputi pengembangan, intensifikasi, ekstenfikasi

dan pelaporan serta kerjasama bidang pajak selain PBB dan

BPHTB.



Bidang Pajak Daerah membawahkan:

1. Subbidang Pendataan dan Penilaian

Subbidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

serta melakukan pembinaan di bidang pendataan, penilaian,

keberatan dan pengurangann Pajak Selain PBB dan BPHTB, yang

meliputi:


kerja di bidang pendataan, penilaian, pengurangan dan

restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB dan BPHTB.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang pendataan, penilaian,

pengurangan dan restitusi serta kompensasi Pajak Selain PBB

dan BPHTB.

c. Melaksanakan ekstensifikasi pajak selain PBB dan BPHTB

d. Melaksanakan pengawasan di bidang pendataan, penilaian,


dan BPHTB.

e. Melaksanakan evaluasi di bidang pendataan, penilaian,


dan BPHTB.

f. Menyusun laporan di bidang pendataan, penilaian,


dan BPHTB.


kepala Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB

2. Subbidang Pelayanan dan Penetapan

Subidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas


serta melakukan pembinaan dibidang teknologi informasi,

penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB

yang meliputi;


kerja di bidang teknologi informasi, penetapan, pelayanan dan

pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang teknologi informasi,

penetapan, pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan

BPHTB.

c. Melaksanakan pengawasan di bidang teknologi informasi,


BPHTB.

d. Melaksanakan evaluasi di bidang teknologi informasi,


BPHTB.

e. Menyusun laporan di bidang teknologi informasi, penetapan,

pelayanan dan pelaporan Pajak Selain PBB dan BPHTB.


kepala Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB

3. Subbidang Penagihan dan Penerimaan

Subbidang Penagihan dan Penerimaan mempunyai tugas

pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan melaksanakan

kebijakan teknis, serta pembinaan di bidang penagihan dan

penerimaan pajak selain PBB dan BPHTB, yang meliputi:


kerja di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain PBB

dan BPHTB.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang penagihan dan

penerimaan Pajak Selain PBB dan BPHTB.

c. Melaksanakan intensifikasi Pajak Selain PBB dan BPHTB.

d. Melakukan pengawasan di bidang penagihan dan penerimaan

Pajak Selain PBB dan BPHTB.

e. Melaksanakan evaluasi di bidang penagihan dan penerimaan

Pajak Selain PBB dan BPHTB

f. Menyusun di bidang penagihan dan penerimaan Pajak Selain

PBB dan BPHTB.


kepala Bidang Pajak Selain PBB dan BPHTB.

e. Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah

Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis,

membina, melaksanakan dan mengendalikan bidang pendapatan

transfer, lain-lain pendapatan daerah dan retribusi daerah yang

meliputipendataan dan pengembangan serta pengendalian dan

pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pendapatan Transfer

dan Lain-lain Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :


pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pendataan dan

pengembangan;


pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pengendalian dan

pelaporan;

3. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan daerah yang

meliputi pengembangan, intensifikasi dan ekstensifikasi, serta

kerjasama bidang pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan

daerah dan retribusi daerah.



Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah

membawahkan:

1. Subbidang Pendataan dan Pengembangan

Subbidang pendataan dan pengembangan mempunyai tugas


serta melakukan pembinaan di bidang pendataan dan

pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan,

lain-lain pendapatan daerah yang sah, dana perimbangan, serta

analisi penerimaan pembiayaan dan rekonsiliasi, yang meliputi;

a. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di

bidang pendataan dan pengembangan retribusi daerah,

kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah dana perimbangan serta lain-lain pendapatan

yang sah.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang pendataan dan

pengembangan retribusi daerah, kekayaan daerah yang

dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dana

perimbangan serta lain-lain pendapatan yang sah.

c. Melaksanakan ekstensifikasi pendataan dan pengembangan

retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah dana perimbangan serta

lain-lain pendapatan yang sah.

d. Melaksanakan peengawasan di bidang pendataan dan




e. Melaksanakan evaluasi di bidang di bidang pendataan dan




f. Menyusun laporan di bidang di bidang pendataan dan




g. Melaksanakan analisis penerimaan pembiayaan dan

rekonsiliasi.

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

kepala Bidang Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan

Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan

Subbudang pengendalian dan pelaporan mempunyai tugas


serta melakukan pembinaan dibidang pengendalian dan pelaporan,

penagihan retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah, dan perimbangan serta lain-

lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi;


bidang pengendalian dan pelaporan, penagihan retribusi

daerah kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan serta

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian dan

pelaporan, penagihan retribusi daerah kekayaan daerah yang

dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana

perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

c. Melaksanakan intensidikasi di bidang pengendalian dan




d. Melaksanakan pengawasan di bidang pengendalian dan




e. Melaksanakan evaluasi di bidang pengendalian dan pelaporan,

penagihan retribusi daerah kekayaan daerah yang dipisahkan,

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan

serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

f. Menyusun Laporan di bidang pengendalian dan pelaporan,

penagihan retribusi daerah kekayaan daerah yang dipisahkan,

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan

serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang

Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan Daerah sesuai

tugas dan fungsi.

f. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan perumusan

kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan mengendalikan

bidang-bidang anggaran yang meliputi menyusun anggaran, dana

bantuan daerah serta evaluasi administrasi APBD.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Anggaran

menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang menyusun

anggaran anggaran.

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan

pelaksanaan dan pengendalian di bidang dana bantuan daerah.


pelaksanaan dan pengendalian di bidang evaluasi administrasi

bantuan.

4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan

pihak lain di bidang menyusun anggaran dan bantuan daerah

dan evaluasi administrasi bantuan APBD.

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala


Bidang Anggaran membawahkan:

1. Subbidang Penyusunan Anggaran

Subbidang penyusunan anggaran mempunyai tugas


serta melakukan pembinaan di bidang menyusun anggaran, yang

meliputi:


bidang menyusun anggaran.

b. Merencanakan koordinasi penyusunan dan penjabaran APBD

dan APBD Perubahan.

c. Merencanakan dan menyiapkan bahan rancangan menyusun

APBD dan APBD Perubahan.

d. Menyiapkan bahan dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Angagaran (DPPA).

e. Melaksanakan evaluasi di bidang penyusunan anggaran.

f. Menyusun laporan dibidang penyusunan anggaran.


Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Subbidang Dana Bantuan Daerah

Subbidang dana bantuan daerah mempunyai tugas


serta melakukan pembinaan di bidang dana bantuan daerah,

pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak terduga,

pengeluaran pembiayaan , yang meliputi:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana dana program kerja di

bidang dan bantuan, pembayaran bunga hutang, hibah, bagi

hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang dana bantuan,

pembayaran bunga hutang, hibah, bagi hasil, belanja tidak

terduga, pengeluaran pembiayaan.

c. Mengelola dana bantuan, pembayaran bunga hutang, hibah,

bagi hasil, belanja tidak terduga, pengeluaran pembiayaan.

d. Melaksanakan monitoring dang evaluasi dana bantuan,



e. Melaksanakan pengendalian di bidang dana bantuan,



f. Menyusun laporan keuangan di bidang dana bantuan,



g. Menganalisis pelaksanaan belanja tidak langsung BPPKAD

selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)


Kepala Bidang Anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Subbidang Evaluasi Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD)

Subbidang evaluasi administrasi APBD mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan

teknis, serta melakukan pembinaan di bidang evaluasi administrasi

APBD serta memfasilitasi evaluasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) yang meliputi:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana dana program kerja di

bidang evaluasi administrasi APBD serta memfasilitasi evaluasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

b. Melaksanakan koordinasi di bidang evaluasi administrasi

APBD serta memfasilitasi evaluasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes).

c. Menyiapkan bahan dan tindak lanjut evaluasi atas Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD serta memfasilitasi evaluasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

d. Menyiapkan bahan menyusun pedoman melaksanakan APBD

serta memfasilitasi evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes).

e. Menyiapkan bahan dan tindak lanjut evaluasi atas Keputusan

Bupati tentang Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

f. Menyiapkan bahan menyusun Analisis Standar Belanja (ASB)

g. Menyiapkan bahan menyusun petunjuk melaksanakan APBD;

h. Menyusun laporan bidang evaluasi administrasi APBD.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Anggaran.

g. Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan

Bidang akuntansi dan perbendaharaan mempunyai tugas


dan mengendalikan bidang akuntansi dan perbendaharaan yang

meliputi pembukuan dan pelaporan, perbendaharaan, pengelolaan kas

umum daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Akuntansi Dan

Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:


pelaksanaan dan pengendalian dibidang pembukuan dan

pelaporan.


pelaksanaan dan pengendalian di bidang perbendaharaan.


pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengelolaan kas

umum daerah.

4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis

dengan pihak lain di bidang pembukuan dan pelaporan,

perbendaharaan, serta pengelolaan kas umum daerah.

5. Pelaksanaan dan koordinasi di bidang akuntansi dalam

perumusan pertanggung jawaban APBD.

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala BPPKAD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan membawahkan:

1. SubbidangPembukuan dan Pelaporan

Subbidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas

menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan

mengendalikan bidang pembukuan dan pelaporan, yang meliputi:

a. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang

pembukuan dan pelaporan.

b. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan

kronologis.

c. Melaksanakan koordinasi di bidang pembukuan dan pelaporan.

d. Melaksanakan koordiniasi di bidang akuntansi dalam rangka

penyiapan bahan menyusun laporan keuangan daerah dan

pertanggung jawaban APBD.

e. Melaksanakan evaluasi di bidang pembukuan dan pelaporan.

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan tugas dan

fungsi.

2. Subbidang Perbendaharaan

Subbidang perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan

perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan dan

mengendalikan bidang perbendaharaan, yang meliputi:


bidang perbendaharaan.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang perbendaharaan.

c. Melaksanakan pengujian kebenaran data kepegawaian.

d. Melaksnakan peneliktian data gaji pegawai.

e. Melaksanakan penelitian data belanja rutin non gaji.

f. Melaksanakn pembinaan ketatalaksanaan keuangan.

g. Myenelesaikan tugas perbendaharaan.

h. Melaksanakan evaluasi di bidang perbendaharaan.

i. Menyusun laporan di bidang perbendaharaan.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan

tugas dan fungsi.

3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

Subbidang pengelolaan kas daerah mempunyai tugas


dan mengendalikan bidang pengelolaan kas umum daerah, yang

meliputi;


bidang pengelolaan kas umum daerah.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang pengelolaan kas umum

daerah.

c. Pengelolaan dan pencatatan secara tunai uang daerah dan

penyimpanan surat berharga.

d. Penyimpanan uang daerah di bank yang ditunjuk oleh

pemerintah yang ditentukan dalam rekening giro maupun

deposito.

e. Menyiapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD)

serta melakukan pengujian tagihan

f. Melaksanakan evaluasi di bidang pengelolaan kas umum

daerah.

g. Menyusun laporan di bidang pengelolaan kas umum daerah.


Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan sesuai dengan

tugas dan fungsi.

h. Bidang Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Daerah

Bidang pembiayaan pengelolaan asset daerah mempunyai tugas


dan mengendalikan bidang pembiayaan dan pengelolaan asset daerah

yang meliputi utang piutang dan investasi, inventarisasi dan

penghapusan asset serta penilaian dan optimalisasi asset

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang

pembiayaan dan pengelolaan asset daerah menyelenggarakan fungsi :


pelaksanaan dan pengendalian di bidang utang piutang dan

investasi.


pelaksanaan dan pengendalian di bidang inventarisasi dan

penghapusan asset.


pelaksanaan dan pengendalian di bidang penilaian dan

optimalisasi asset.

4. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan

pihak lain di bidang utang piutang dan investasi, inventarisasi

dan penghapusan asset serta penilaian dan optimalisasi.



1. Subbidang Utang Piutang dan Investasi

Subbidang utang piutang dan investasi mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan

teknis, serta melakukan pembinaan di bidang utang piutang dan

inventarisasi yang meliputi:


bidang utang piutang dan investasi.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang utang piutang dan

investasi.

c. Melaksanakan analisis dan penatausahaan utang piutang dan

investasi.

d. Menyusun realisasi pembayaran dan penerimaan atas

perjanjian dan akibat yang lain kepada pihak ketiga.

e. Melaksanakan pengendalian di bidang utang piutang dan

investasi.

f. Melaksanakan evaluasi di bidang utang piutang dan investasi.

g. Menyusun laporan di bidang utang piutang dan investasi.


Kepala bidang pembiayaan dan pengelolaan asset daerah

sesuai dengan tugas dan fungsi.

2. Subbidang Inventarisasi dan Penghapusan Aset

Subbidang inventarisasi dan penghapusan asset mempunyai

tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, serta

melakukan pembinaan di bidang inventarisasi dan penghapusan

asset, yang meliputi:

a. Menyusun dan melaksanakn rencana dan program kerja di

bidang inventarisasi dang penghapusan asset.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang inventarisasi dang

penghapusan asset.

c. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi asset.

d. Melaksanakan pemutakhiran data asset secara periodic.

e. Melaksanakan pengendalian penghapusan asset.

f. Melaksanakan evaluasi di bidang inventarisasi dan

penghapusan asset.

g. Menyusun laporan di bidang inventarisasi dang penghapusan

asset.

h. Melaksanakn tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembiayaan dan pengelolaan Aset Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsi.

3. Subbidang Penelitian dan Optimalisasi Aset

Subbidang penilaan dan optimalisasi asset mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakanteknis

serta melakukan pembinaan di bidang penilaian dan optimalisasi

asset.

a. Menyusun dan melaksanakn rencana dan program kerja di

bidang penilaian dan optimalisasi asset.

b. Melaksanakan koordinasi di bidang penilaian dan optimalisasi

asset.

c. Mengelola system informasi manajemen asset dan penerapan

standar harga satuan.

d. Melaksanakan evaluasi di bidang penilaian dan optimalisasi

asset..

e. Menyusun laporan di bidang penilaian dan optimalisasi asset.

f. Melaksanakn tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang Pembiayaan dan pengelolaan Aset Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsi.

E. Kondisi Aktual BPPKAD

a. Sumber Daya Manusia pada Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2016 berjumlah 155

orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai BPKKAD adalah 155 orang yang

dikelompokkan dalam 8 (delapan) tingkat pendidikan.

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPKAD

berdasarkan tingkat pendidikan

No Tingkat

Pendidikan Jumlah %

1 S2 12 Orang 8%

2 S1 51 Orang 33%

3 D3 16 Orang 10%

4 D2 1 Orang 1%

5 SMA/SMK 70 Orang 45%

6 SD 5 Orang 3%

Sumber : Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2016

Gambar 1. Komposisi pegawai BPPKAD berdasarkan

tingkat pendidikan

8%

33%

10%

1%

45%

3%

Berdasar Pendidikan

S2 S1 D3 D2 SMA/SMK SD

SEKRETARIAT Drs.Unang Nurhidayat

19671013 199303 1 008

2. Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Tingkat kepangkatan dan golongan pegawai BPPKAD

dikelompokkan dalam Golongan I, Golongan II, Golongan III,

Golongan IV dan Non PNS.

Tabel 2. Komposisi Pegawai BPPKAD berdasarkan tingkat

golongan

S

sumber : Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2016

Gambar 2. Komposisi pegawai BPPKAD berdasarkan tingkat

kepangkatan dan golongan

7%

56%

18%

1% 18%

Komposisi Pegawai Berdasar Golongan

IV III III I Non PNS

No Pangkat/Golongan Jumlah %

1 Golongan IV 11 orang 7%

2 Golongan III 86 orang 55%

3 Golongan II 28 orang 18%

s Golongan I 2 orang 1%

5 Non PNS 28 orang 18%

3. Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang

86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo terdapat 28

jabatan yang terdiri dari 4 eselon sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3. Komposisi Pegawai BPPKAD berdasarkan eselon

No Eselon Jumlah

1 Eselon II 1 Orang

2 eselon III 6 Orang

3 Eselon IV 17 Orang

4 Pelaksana 131 Orang

Sumber : Data Kepegawaian BPPKAD Tahun 2016

b. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPPKAD berdasarkan laporan

barang inventaris (By Simda BMD) adalah sebagaimana tabel

berikut.

Tabel 4.Daftar barang inventaris BPPKAD

Kab. Purworejo tahun 2016

NO JENIS BARANG JUMLAH

1 AC Unit 5 unit

2 Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) 1 unit

3 Alat Pemadam Portable 1 unit

4 Alat Rumah Tangga Lain-lain 2 unit

5 ALat Ukur Lainnya (Lain-lain) 1 unit

6 Band Kas 7 unit

7 Bangku Tunggu 3 unit

8 Buffet Kaca 3 unit

9 Buffet Kayu 2 unit

10 Camera + Attachment 1 unit

11 Cassette Recorder 1 unit

12 Compas Geologi 1 unit


13 CPU 11 unit

14 Dispenser 5 unit

15 Display 1 unit

16 Facsimile 1 unit

17 Filling Besi/Metal 15 unit

18 Global Positioning System 3 unit

19 Hard Disk 4 unit

20 Kardek Kayu 1 unit

21 Keyboard 6 unit

22 Kipas Angin 6 unit

23 Kompas 1 unit

24 Kompor Gas 1 unit

25 Kursi Besi/Metal 13 unit

26 Kursi Biasa 7 unit

27 Kursi Kayu/Rotan/Bambu 4 unit

28 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 unit

29 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 unit

30 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 1 unit

31 Kursi Lipat 5 unit

32 Kursi Putar 7 unit

33 Kursi Rapat 2 unit

34 Kursi Tamu 2 unit

35 Kursi Tangan 2 unit

36 Lap Top 19 unit

37 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 4 unit

38 Lemari Besi 16 unit

39 Lemari Buku untuk Perpustakaan 1 unit

40 Lemari Es 1 unit

41 Lemari Kaca 2 unit

42 Lemari kayu 8 unit

43 Mainframe 1 unit

44 Meja Biro 6 unit

45 Meja Kayu/Rotan 7 unit

46 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 1 unit

47 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 unit

48 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 unit


49 Meja Komputer 14 unit

50 Meja Panjang 2 unit

51 Meja Rapat 3 unit

52 Meja Reseption 3 unit

53 Meja Tambahan 1 unit

54 Meja Telpon 2 unit

55 Meja Tik 2 unit

56 Meja Tulis 19 unit

57 Mesin Absensi 3 unit

58 Mesin Ketik Manual Longewagen (18) 3 unit

59 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 unit

60 Mesin Pelubang 1 unit

61 Mesin Penghisap Debu 1 unit

62 Modem 2 unit

63 Monitor 9 unit

64 Note Book 5 unit

65 Overhead Projektor 5 unit

66 P.C Unit 22 unit

67 Papan Pengumunan 1 unit

68 Peralatan Jaringan Lain-lain 5 unit

69 Peralatan Personal Komputer Lain-lain 1 unit

70 Perforator Besar 2 unit

71 Perkakas Kantor 4 unit

72 Plotter 1 unit

73 Printer 47 unit

74 Rak Besi/Metal 22 unit

75 Rak Kayu 8 unit

76 Scanner 3 unit

77 Sepeda Motor 48 unit

78 Server 11 unit

79 Sound System 1 unit

80 Stabilisator 4 unit

81 Staion Wagon 9 unit

82 Stationary Generating Set 1 unit

83 Tabung Gas 2 unit


84 Televisi 2 unit

85 Tustel 4 unit

86 Unit Power Supply 8 unit

87 White Board 5 unit

88 Zice 7 unit

Sumber : Simda BMD , Tahun 2016

F. SWOT TAHUN 2017

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Purworejo banyak dipengaruhi faktor dari dalam (internal)

maupun dari luar (eksternal). Permasalahan yang dihadapi dalam

pelaksanaan tugas adalah ;

1. Faktor Internal

1.1. Kekuatan

a. Jumlah personil memadai dengan tingkat pendidikan yang

sesuai

b. Sarana dan Prasarana memadai.

c. Koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait

1.2. Kelemahan

1. Sumber Daya Manusia yang ada sebagai pengelola kegiatan

belum semuanya memiliki disiplin yang tinggi terhadap

rencana anggaran kas dan rencana operasional kegiatan

2. Masih kurangnya tingkat koordinasi pada Pelaksanaan

Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan koordinasi dan

kerjasama pihak lain.

3. Kurangnya pengembangan dan inovasi dalam penyusunan

program/kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi.

2. Faktor Eksternal

2.1.Peluang

a. Masih banyak Aset Daerah yang belum dimanfaatkan secara

optimal;

b. optimalisasi sumber-sumber pendapatan (pajak dan retribusi)

secara intensifikasi.

c. Opini hasil audit BPK yang diperoleh yaitu Wajar Tanpa

Pengecualian menjadi pendorong kinerja untuk lebih

meningkatkan tertib pengelolaan keuangan

2.2.Ancaman

a. Kurangnya pengamanan aset daerah karena ketidakjelasan

status.

b. Staf dan pejabat yang dimutasi tanpa memperhatikan

kompetensi.

c. Peningkatan sumberdaya daerah yang kurang selaras dengan

tingkat perkembangan teknologi yang begitu cepat.

BAB II

SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM

A. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

hasil yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi

pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam

jangka waktu tertentu.Dalam rangka mewujudkan tujuan Badan

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 yaitu

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di bidang fungsi

penunjang urusan fungsi keuangan daerah, ditetapkan sasasan

DPPKAD sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

2. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah

Indikator sasaran adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang

telah ditetapkan.Indikator kinerja sasaran secara langsungatau tidak

langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan

pencapaian tujuan.

Indikator sasaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sebagai berikut :

Sasaran Indikator Target

Meningkatnya kapasitas

pengelolaan keuangan dan

asset daerah

Opini Hasil Audit BPK Wajar Tanpa

Pengecualian

Meningkatnya dukungan

kinerja perangkat daerah

Cakupan dukungan

terhadap kinerja

perangkat daerah

100%

B.PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan

masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan

adalah tindakan yang nyata dalam jangka waktu tertentu yang

dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan

program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya

yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Program yang dilaksanakan pada Tahun 2017 adalah:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

6. Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Indikator program dan target kinerja pada tahun 2017 adalah :

Program Indikator Kinerja

Program Definisi Operasional Target Tahun 2017

Program Pengelolaan

Keuangan Daerah

Prosentase ketetapan

waktu penyusunan

APBD dan APBD

Perubahan

Batas Waktu APBD harus ditetapkan (deadline 31

Desember tahun sebelumnya) dan penetapan APBD

perubahan pada Pertengahan Bulan Oktober. (Nilai

100% jika waktu penetapan < Batas waktu dan Nilai

0% jika waktu penetapan > Batas waktu.

100%

Prosentase

pemantauan

penyusunan APBDes

tepat waktu

Prosentase jumlah pemantauan penyusunan APBDes

tepat waktu di titik pantau kecamatan dibandingkan

dengan jumlah titik pantau kecamatan di Kabupaten

Purworejo.

100%

Tertib Pengelolaan

Keuangan Daerah

Rata-rata prosentase realisasi penerbitan SP2D dibanding

penyediaan dana (SPD) pada setiap triwulanan. Batas

Minimal realisasi 95%.

72%



Prosentase

pengelolaan aset

(tanah dan gedung)

yang dikelola dengan

baik

Prosentase jumlah tanah dan bangunan pemda yang

dipasang tanda kepemilikan dibandingkan jumlah tanah

dan bangunan pemda yang seharusnya dipasang tanda

kepemilikan.

20%

Tingkat capaian PAD

terhadap target

Prosentase realisasi PAD pada tahun perencanaan

dibandingkan target

100%

Prosentase

peningkatan PAD

terhadap pendapatan

daerah

Prosentase realisasi PAD dibanding perolehan pendapatan

daerah pada tahun perencanaan

13,10%



Ketepatan waktu dan

keakuratan laporan

keuangan daerah

Batas Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah

berakhirnya tahun anggaran sebelumnya.(Nilai 100% jika

waktu penyampaian < batas waktu 3 bln dan Nilai 0%

jika waktu penyampaian > Batas waktu 3 bln)

100%

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah realisasi layanan administrasi perkantoran

dibagi jumlah layanan administrasi perkantoran yang

seharusnya

100%

Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur

Cakupan sarana dan

prasarana aparatur

Jumlah realisasi sarana dan prasarana aparatur dibagi

jumlah sarana dan prasarana aparatur yang seharusnya

100%

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Prosentanse

Pengembangan

Jumlah realisasi pegawai yang mengikuti

pendidikan/pelatihan/bintek dibagi target jumlah

100%



Aparatur pegawai yang seharusnya dikirim

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian


Prosentase capaian


Jumlah realisasi laporan capaian kinerja dan keuangan

dibagi jumlah laporan capaian kinerja yang seharusnya

100%

Penyusunan Data

Dasar Pembangunan

Prosentase

tersedianya Data

Dasar Pembangunan

Jumlah realisasi dokumen data dasar dibagi jumlah

dokumen data dasar yang seharusnya

100%

BAB III

KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

A. KEGIATAN

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu

tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan

tujuan tertentu dengan kebijaksanaan dan program yang telah

ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan adalah merupakan ukuran kuantitatif

dapat juga kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan yang telah ditetapkan, meliputi Inputs (masukan), Outputs

(keluaran), Outcomes (hasil), Benefits (manfaat) dan Impacts (dampak).

Adapun rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu :

No Program/Kegiatan Pagu

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

327.903.000

1

Penyediaan jasa surat menyurat 4.150.000

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

18.450.000

3

Penyediaan jasa kebersihan kantor 32.250.000

4 Penyediaan alat tulis kantor 15.990.000

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

42.978.000

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.119.000

7

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.000.000

8

Penyediaan makanan dan minuman 111.408.000

9

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

82.000.000

10

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12.558.000


II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

944.655.000

1

Pengadaan kendaraan dinas/operasional -

2

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

567.600.000

3

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25.805.000

4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

134.400.000

5

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

25.750.000

6

Pemeliharaan rutin/berkala komputer 91.500.000

7

Pengelolaan arsip 99.600.000

8

Pembangunan Gudang Aset Daerah -

9

Pembangunan Ruang Arsip DPPKAD -

10

Pembangunan Gedung DPPKAD Tahap II -

11

Pembangunan rumah dinas -

III Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

271.312.000

1

Pendidikan dan pelatihan formal 73.800.000

2

Capacity Building Pegawai 197.512.000

IV Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

31.200.000

1

Penyusunan Data Dasar Pembangunan 31.200.000

V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

99.500.000

1

Penyusunan Pelaporan Keuangan 45.800.000

2

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

53.700.000

-

Jumlah

VI Program Pengelolaan Keuangan daerah 10.542.270.000

1

Penyusunan APBD 838.000.000


2

Penyusunan KUA PPAS 385.000.000

3

Penyusunan Juklak APBD 45.000.000

4

Analisa Standar Biaya (ASB) 70.000.000

5

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

20.000.000

6

Penyusunan standar harga satuan 275.000.000

7

Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

30.000.000

8

Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan 305.200.000

10

Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah 295.000.000

11

Pengelolaan Gaji Pegawai 180.000.000

12

Pengendalian dan pelaporan dana pusat dan propinsi

120.000.000

13

Pemutakhiran Simtem Informasi Keuangan Daerah

151.200.000

14

Penatausahaan utang piutang dan investasi daerah

100.126.000

15

Pengelolaan administrasi bantuan 252.915.000

16

Pengelolaan Kerugian Daerah 65.000.000

17

Lomba Pengelolaan Keuangan dan Aset 30.000.000

18

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah

48.000.000

19

Penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah

424.200.000

20

Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD 50.000.000

21

Pelayanan pajak daerah 82.724.200

22

Intensifikasi dan Pendataan, pemeliharaan data pajak daerah serta penilaian PBB

519.600.900

23

Pemutakhiran data Sismiop 500.000.000

24

Pemutakhiran data base harga tanah 56.810.000

25

Pengadaan Server Database sismiop -

-

Masuk di adum sarpras -

26

Penanganan permasalahan pajak 250.000.000

27

Pengadaan Gawang Reklame 120.000.000


28

Pemuktahiran sistem Informasi manajemen Pendapatan

82.120.000

29

Ekstensifikasi dan Pengembangan pendapatan daerah

454.338.600

30

Pengelolaan data base potensi PAD 127.675.000

31

Penetapan pajak daerah 360.850.000

32

Pemungutan dan penagihan pajak daerah 2.892.217.900

33

Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan -

34

Pengadaan Cetak blanko pajak daerah 330.023.300

35

Pengelolaan benda berharga 39.000.000

36

Pengelolaan pendapatan daerah 175.225.000

37

Pensertifikatan tanah-tanah milik Pemda 361.727.100

38

optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah

124.122.000

39

Pengelolaan Barang Milik Daerah 300.545.000

40

Pemutakhiran Database Simda BMD 80.650.000

Jumlah Total 12.216.840.000

B. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No. Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Ouput dan Outcome)

Target Capaian Kinerja Tahun 2017

Anggaran (Rp) Sumber Dana

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 327.903.000

Cakupan layanan administrasi

perkantoran

100%

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Pengelolaan surat menyurat 12 bulan 4.150.000 APBD II

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran rekening air, listrik dan telpon

12 bulan 18.450.000 APBD II

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1. Penyediaan Bahan Pembersih dan peralatan kebersihan

1 paket 32.250.000 APBD II

2. Penyediaan jasa kebersihan 12 bulan -

4 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 1 Tahun 15.990.000 APBD II

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak dan penggandaan 1 paket 42.978.000 APBD II

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan alat listrik dan komponen instalasi listrik


7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Surat Kabar 12 bulan 3.000.000 APBD II

8 Penyediaan makanan dan minuman

1. Penyediaan minum harian pegawai

160 orangx11 bulan 111.408.000 APBD II




2. Penyediaan Makan Minum Rapat 400 org - APBD II

9 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Laporan Koordinasi Luar Daerah 1 dokumen 82.000.000 APBD II

10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

LAporan Koordinasi dalam daerah 1 dokumen 12.558.000 APBD II

II Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 944.655.000

Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

100% -

1 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor

Rak besi 2 unit, lemari arsip 1 unit, , Ac 4 unit, Kursi kerja 10 bh, kursi tamu 1 unit, PC unit 6 bh, Laptop 3 bh, LCD proyektor 2 bh, rak server 1 unit, printer 4 bh, OS server 1 unit, meja LCD 1 unit, Hardisk server 1 unit, scanner 1 buah

567.600.000 APBD II

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


4 Pemeliharaan rutin/berkala 1. Pemeliharaan Kendaraan roda 4 48 unit roda 2, 9 unit 134.400.000 APBD II




kendaraan dinas/operasional

2. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 roda 4

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

kantor

1. Pemeliharaan AC 12 unit, 25.750.000 -

APBD II

2. Pemeliharaan peralatan kantor 1 paket

3. Pemeliharaan mesin absen 3 unit -

6 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Pemeliharaan komputer/ Laptop/ Notebook dan printer

1 paket (183 unit) 91.500.000 APBD II

7 Pengelolaan arsip 1. Pengelolaan arsip 2. Penghapusan arsip


III Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 271.312.000

Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100%

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Pengiriman peserta diklat/bintek 1 tahun 73.800.000 APBD II

2 Capacity Building Pegawai Jumlah pegawai mengikuti capacity building

152 orang 197.512.000 APBD II

IV Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 31.200.000

Prosentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan

100%

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Data Dasar Pembangunan 1 dokumen 31.200.000 APBD II




V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 99.500.000

Prosentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

1 Penyusunan Pelaporan

Keuangan

Laporan kinerja keuanngan 2 dokumen 45.800.000 APBD II

Laporan Realisasi Anggaran dan Prognosis Semester I

2 dokumen -

Laporan keuangan Akhir Tahun 2 dokumen -

2 Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Dokumen perencanaan : Renja,RKT, RKA, DPA, Tapkin, PDPA, RKAP, DPPA

10 dokumen 53.700.000 APBD II

Laporan Fisik dan Keuangan 1 dokumen -

Laporan evaluasi kinerja Tahun 2017

2 dokumen -

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJiP)

1 dokumen -

Laporan Keteranngan Pertanggungjawaban Bupati

1 dokumen -

-




VI Program Pengelolaan Keuangan Daerah 10.542.270.000

Prosentase ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan

100,00%

1 Penyusunan APBD Publikasi APBD 2017 1 kali 838.000.000 APBD II

Nota Keuangan APBD Tahun 2017 1 dokumen (150 buku) -

Perda APBD Tahun 2017 1 dokumen (150 buku) -

Perbub Penjabaran APBD Tahun 2017

1 dokumen (300 buku) -

Publikasi APBD Perubahan 2017 1 kali -

Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2017


Perda Perubahan APBD Tahun 2017 1 dokumen (150 buku) -

Perbub Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2017


Nota Keuangan, Perda, dan Perbub APBD Tahun 2018

3 dokumen -

Sosialisasi ketentuan bidang pengelolaan Keuangan Daerah

1 kali -




2 Penyusunan KUA PPAS KUPA Tahun 2017 1 dokumen (150 buku) 385.000.000 APBD II

PPASP Tahun 2017 1 dokumen (150 buku) -

KUA Tahun 2018 1 dokumen (150 buku) -

PPAS Tahun 2018 1 dokumen (150 buku) -

3 Penyusunan Juklak APBD Penyusunan Juklak APBD TA 2018 1 dokumen (110 buku) 45.000.000 APBD II

4 Analisa Standar Biaya (ASB) Dokumen ASB 2018 1 dokumen (200 buku) 70.000.000 APBD II

5 Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dokumen evaluasi APBD dan rekomendasi hasil evaluasi APBD


6 Penyusunan standar harga satuan

Standar Satuan Harga 1 dokumen 275.000.000 APBD II

Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu

100% -

7 Monitoring Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dokumen hasil monitoring APBDesa dan rekomendasi hasil monev APBDes

1 Dokumen 30.000.000 APBD II




Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah

72% -

8 Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan

peningkatan pengetahuan Bendahara Pengeluaran

158 orang 305.200.000 APBD II

Peningkatan pengetahuan PPK perangkat daerah

67 orang -

Peningkatan pengetahuan bendahara penerimaan

29 orang -

Peningkatan kemampuan pengelolaan gaji untuk BLUD (puskesmas)

27 orang -

Capacity building bendahara pengeluaran perangkat daerah

158 orang - APBD II

10 Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah

Penerbitan SP2D Belanja Langsung & Pengeluran Pembiayaan

3000 SPD 295.000.000 APBD II

Laporan Bendahara Umum Daerah 2 dokumen -

Verifikasi dan Pelaporan Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan Kuasa BUD sesuai PMK 64/PMK.05/2013

1 dokumen -

peraturan/ketentuan pelaksanaan

Penatausahaan keuangan

1 dokumen

11 Pengelolaan Gaji Pegawai layanan gaji pegawai 1 tahun 180.000.000 APBD II

Laporan realisasi dana profesi 4 dokumen -




Rekon gaji pns 2 dokumen -

Laporan realisasi dana penghasilan guru

4 dokumen -

Laporan realisasi Taperum 1 dokumen -

Laporan Askes 4 dokumen -

12 Pengendalian dan pelaporan dana pusat dan propinsi

Laporan Realisasi & Penyerapan DAK dan DAK Tambahan


Laporan Realisasi dan Penyerapan DBH-CHT

12 dokumen -

Laporan Realisasi & Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Provinsi

12 dokumen -

Laporan Akuntabilitas Dana TP & UB

5 dokumen -

Laporan Dana Desa 3 dokumen -

Laporan dana transfer 2 dokumen -

13 Pemutakhiran Simtem Informasi Keuangan Daerah

Simda keuangan yang terpelihara 1 paket 151.200.000 APBD II

Update sofware simda keuangan 1 paket -

14 Penatausahaan utang piutang dan investasi daerah

Penanganan utang piutang 1 dokumen 100.126.000 APBD II




Laporan Investasi Daerah 1 dokumen -

15 Pengelolaan administrasi bantuan

Verifikasi LPJ 12 bulan 252.915.000 APBD II

Layanan administrasi bantuan 12 bulan -

16 Pengelolaan Kerugian Daerah

Laporan kerugian daerah 1 dokumen 65.000.000 APBD II

17 Lomba Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pemenang Lomba Pengelolaan Keuangan

1 kali 30.000.000 APBD II

Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah

100% -

18 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah

Laporan LRA Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya


19 Penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah

Perda Pertanggungjawaban APBD 1 dokumen 424.200.000 APBD II

Perbup Pertanggungjawaban APBD 1 dokumen -

Laporan Keuangan Pemerintah daerah

2 dokumen -

20 Penyusunan Laporan

Keuangan SKPKD

Laporan Keuangan SKPKD 1 dokumen 50.000.000 APBD II




Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah

13,10% -

21 Pelayanan pajak daerah 1. Pelayanan pajak daerah 10 jenis pajak 82.724.200 APBD II

2. Validasi data BPHTB 1 tahun -

22 Intensifikasi dan Pendataan, pemeliharaan data pajak daerah serta penilaian PBB

1. Pendataan dan pemeliharaan data pajak non PBB

10 jenis pajak 519.600.900 APBD II

2. Pendataan, pemeliharaan data dan penilaian PBB

20.000 OP -

3. Sosialisasi 988 orang -

23 Pemutakhiran data Sismiop Data sismiop yang mutakhir 20.000 OP (5 desa/kel) 500.000.000 APBD II

24 Pemutakhiran data base harga tanah

Update database harga tanah 1 dokumen (100 desa) 56.810.000 APBD II

26 Penanganan permasalahan pajak

penanganan permasalahan pajak PBB

Tunggakan th 2013, 2014, 2015 sejumlah 100.000 OP

250.000.000 APBD

27 Pengadaan Gawang Reklame

Gawang reklame pajak 20 unit 120.000.000 APBD

28 Pemuktahiran sistem Informasi manajemen Pendapatan

Update Simda Pendapatan 1 paket 82.120.000 APBD II




29 Ekstensifikasi dan Pengembangan pendapatan daerah

1. Laporan Koordinasi pendataan dan pengembangan pendapatan daerah

1 tahun 454.338.600 APBD II

2. Laporan pengurusan pendapatan

daerah

4 kali -

3. SKRD pemakaian kekayaan daerah

40 dokumen -

4. Pembinaan Bendahara Penerima / Pengelola Retribusi

1 kali -

5. Sosialisasi Wajib Retribusi 150 peserta -

6. Peningkatan SDM apatur di bidang pendapatan/pengawasan pajak/retribusi

1 KALI -

Tingkat capaian PAD terhadap target

100% -

30 Pengelolaan data base potensi PAD

Update database potensi PAD 1 paket 127.675.000 APBD II

31 Penetapan pajak daerah Penetapan Pajak Daerah 3 jenis pajak (PBB, PAT, pajak reklame)

360.850.000 APBD II

950.000 WP PBB -




100 WP/bulan PAT -

2000 WP reklame -

32 Pemungutan dan penagihan pajak daerah

1. Laporan pemungutan pajak daerah

10 jenis pajak 2.892.217.900 APBD II

2. Laporan realisasi pajak daerah 12 bulan -

3.Penyampaian SPPT 950.000 WP -

4. Operasional petugas pajak wilayah kecamatan

16 orang (2304 kali) - APBD II

33 Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan

1. Hadiah untuk tim intensifikasi Pajak

89 desa/kel -

2. Hadiah lomba Tabungan PBB 70 kelompok -

34 Pengadaan Cetak blanko pajak daerah

Blanko SPOP PBB 10000 lembar 330.023.300 APBD II

Blanko L - SPOP (PBB) 5000 lembar -

SAMPUL DHKP 1500 set -

Form Pembetulan SPPT 10000 lembar -

Blanko TTS 2000 buku -

Blanko DPH 4500 buku -

Buku Kendali PBB 2000 buku -




Buku Tabungan PBB 500 buku -

SSPD KARBONIS 1000 buku -

SSPD - BPHTB KARBONIS 1200 buku -

Nota Hotel 300 buku -

Blanko DHKP 50000 lembar -

Buku Nota/Pajak Warung/restoran 2500 buku -

Stiker Lunas Pajak 3000 lembar -

Stiker Belum Bayar Pajak 900 lembar -

AMPLOP DP2KAD 1000 lembar -

Kertas Continues 4 ply 40 box -

Blanko SPPT 220 box -

35 Pengelolaan benda berharga layanan Perforasi 12 bulan 39.000.000 APBD II

Laporan realisasi benda berharga 12 dokumen -

36 Pengelolaan pendapatan daerah

penagihan dana transfer pusat dan provinsi

6 jenis 175.225.000 APBD II

Laporan rekonsiliasi anggaran kas PAD

12 dokumen -

Rekomendasi hasil evaluasi pendapatan daerah

4 dokumen - APBD II

Laporan bulanan pendapatan daerah

12 dokumen -




Laporan Triwulan Pendapatan daerah

4 dokumen -

Laporan Intensifikasi pendapatan daerah

12 bulan -

Prosentase pengelolaan aset yang dikelola dengan baik

100% -

37 Pensertifikatan tanah-tanah milik Pemda

Sertifikat tanah pemda 100 bidang 361.727.100 APBD II

Pengamanan fisik tanah pemda 50 UNIT -

38 optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah

Laporan optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah

1 dokumen 124.122.000

pengendalian Barang Milik Daerah 1 Tahun -

39 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Laporan penatauasahaan BMD 1 dokumen 300.545.000

Laporan Penghapusan barang daerah

1 dokumen -

Pemeliharaan aset daerah SKPKD -




Jumlah pegawai yang memahami tentang pengelolaan barang daerah meningkat

4 kalix101 orang -

40 Pemutakhiran Database Simda BMD

Update Simda BMD 1 SIM 80.650.000 APBD II

Pemeliharaan Simda BMD

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017

merupakan pedoman dalam perencanaan kegiatan. Dalam rangka

mempertanggungjawabkan keberhasilan instansi pemerintah dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Kinerja

Tahunan Tahun 2017 merupakan dasar pertanggungjawaban yang

pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme program

kegiatan, tujuan, sasaran, kebijakan, hasil dan pelaporan kinerja

secara menyeluruh dan terpadu yang akan disampaikan pada akhir

Tahun Anggaran.

Purworejo, Januari 2017

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Purworejo

Drs. PRAM PRASETYA ACHMAD, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 1961110198710 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

dengan Rahmat dan HidayahNya, Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD)

Kabupaten Purworejo Tahun 2017 telah selesai disusun. RKT BPPKAD

Kabupaten Purworejo tahun 2017 merupakan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat

sasaran, program dan kegiatan pada tahun 2017. Penyusunan RKT ini

berkaitan dengan penyusunan dan kebijakan anggaran serta menjadi

komitmen pengguna anggaran untuk mencapainya pada Tahun 2017.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPPKAD

Kabupaten Purworejo tahun 2017, diharapkan menjadi pedoman

BPPKAD Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan

untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program-program

tahun 2017.

Purworejo, Januari 2017

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Purworejo

Drs. PRAM PRASETYA ACHMAD, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 1961110198710 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I

DAFTAR ISI II

KATA PENGANTAR III

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi 4

1. Tugas Pokok 4

2. Fungsi 5

D. Struktur Organisasi 5

E. Kondisi Aktual 25

F. SWOT 2017 30

BAB II SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM 32

A. Sasaran 32

B. Program 33

BAB III KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 38

A. Kegiatan 38

B. Indikator Kinerja Kegiatan 42

BAB IV PENUTUP 57

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang ... setiap akhir tahun anggaran dan diakhiri dengan