BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · Sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 terdiri

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

merupakan unit kerja yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara dan berfungsi sebagai pembantu Gubernur dalam ketersedian data

terkait pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugasnya Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) yang dalam

tugas dan kewenangannya di bidang perekonomian dan pembangunan.

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada public atas

penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Biro

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini secara

garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja

selama tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini mendasarkan pada

amanat peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

2

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah

sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dari Kepala Biro

Perekonomian sebagaimana kontrak kerja yang telah ditandatangani/disepakati

sekaligus sebagai amanah yang telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan.

Sedangan tujuan penyusunan Lapaoran Kinerja Instansi Pemerintah Biro

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good

Governance) dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat;

2. Mengetahui capaian kinerja program yang telah dilakukan oleh Biro

Perekonomian dalam melaksanakan indikator program sesuai rencana strategis

yang telah ditetapkan;

3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan pengendalian

pelaksanaan kegiatan setiap tahun agar dapat melakukan perbaikan kedepannya;

4. Memberikan evaluasi dan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai

kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja Biro Perekonomian Setda

Provinsi Kalimantan Utara.

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok adalah : ”

Merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pemberian bimbingan serta

pengendalian teknis di bidang Sarana Perekonomian, Industri dan Jasa serta

Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam”.

3

Fungsi Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

adalah sebagai berikut :

a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perekonomian sesuai dengan Rencana

Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di

bidang pengembangan usaha, BUMD dan lembaga keuangan, sumber daya

alam dan tata usaha biro;

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di

bidang investasi, potensi daerah dan penanaman modal, pengembangan

pariwisata, seni dan budaya serta pemasaran dan ekonomi kreatif;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

2. Struktur Organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 08 Tahun

2016, maka struktur organisasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

a. Kepala Biro

b. Bagian Sarana Perekonomian, terdiri atas :

1) Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Lembaga Keuangan;

2) Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi;

3) Sub Bagian Tata Usaha Biro;

c. Bagian Industri dan Jasa, terdiri atas :

1) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM;

2) Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata;

d. Bagian Produksi Daerah dan SDA, terdiri atas :

1) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan;

2) Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

3) Sub Bagian Energi dan Sumber daya Mineral.

4

3. Personil/Pegawai

Sumber Daya Aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan

kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya

manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan

Biro Perekonomian sebagai unit kerja perumus kebijakan bagi pimpinan daerah

dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

struktur organisasi di atas, maka komposisi jabatan dalam struktur organisasi Biro

Perekonomian saat ini adalah 1 (satu) orang Eselon II; 3 (tiga) orang eselon III

yaitu jabatan kepala bagian, dan 8 (Delapan) orang Eselon IV yaitu jabatan Kepala

Sub Bagian.

Komposisi pegawai saat ini berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 11 orang

laki-laki atau sebesar 61.1% dan perempuan sebanyak 7 orang atau sebesar 38.9%,

sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1. Sedangkan komposisi Pegawai Biro

Perekonomian berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 4 orang

atau sebesar 22.2%, golongan III sebanyak 12 orang atau sebesar 66.7% dan

golongan II sebanyak 2 orang atau sebesar 11.1%, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 1.2. Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat

pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) 3 orang atau sebesar 16.7%, Sarjana (S-1)

13 orang atau sebesar 72.2%, Diploma 1 orang atau sebesar 5.5% dan SLTA 1

orang atau sebesar 5,6 orang seperti tertera pada Tabel 1.3. Selain itu, jumlah

pegawai tidak tetap pada Biro Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Utara

sebanyak 429% lulusan S1, 14,3% Diploma dan 42,9% lulusan SMA, seperti

dilihat pada Tabel 1.4 di bawah ini

Tabel 1.1. Rekapitulasi Pegawai Biro Perekonomian Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jabatan Jenis Kelamin Jumlah

Laki-Laki Perempuan

1. Kepala Biro 1 - 1

2. Kepala Bagian 1 2 3

3. Kepala Sub Bagian 4 4 8

4. Pelaksana 5 1 6

Jumlah 11 7 18

Sumber : Data Kepegawaian Perekonomian, 2018.

5

Tabel 1.2. Rekapitulasi PNS Biro Perekonomian Setda Provinsi

Kalimantan Utara Berdasarkan Golongan

No. Jabatan Golongan

IV III II

A B C D Jml A B C D Jml A B C D jml

1. Kepala Biro - - 1 - 1 - - - - - - - - - -

2. Kepala Bagian - 3 - - 3 - - - - - - - - - -

3. Kepala Sub

Bagian

- - - - - - 1 2 5 8 - - - - -

4. Pelaksana - - - - - 4 - - 4 1 - 1 - 2

Jumlah 2 1 1 - 4 4 1 2 5 12 1 - 1 - 2

Sumber : Data Kepegawaian Biro Perekonomian, 2017

Tabel 1.3. Rekapitulasi PNS Biro Pembangunan Setda Provinsi

Kalimantan Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Jabatan Pendidikan

S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP Jml

1. Kepala Biro 1 - - - - - 1

2. Kepala Bagian 1 2 - - - - 3

3. Kepala Sub Bagian 1 7 - - - - 8

4. Pelaksana 4 1 - 1 - 6

Jumlah 3 13 1 - 1 - 18


Tabel 1.4. Rekapitulasi Pegawa Tidak Tetap Biro Pembangunan Setda

Provinsi Kalimantan Utara

No. Jabatan Pendidikan

S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP Jml

1. PTT - 3 - - 2 - 5

Jumlah - 3 - - 2 - 5


6

D. Capaian Reformasi Birokrasi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan

instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksankana

secara mandiri oleh masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Target kinerja ini dimunculkan pada tahun 2016 untuk mengukur sejauh mana

perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Biro Perekonomian Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam menciptakan birokrasi pemerintah yang

profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinrja tinggi, bersih dan

bebeas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang

teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

E. Isu Strategis / Permasalahan

Isu penting yang strategis yang patut diangkat dalam Biro Perekonomian

Sekrertariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara ini dan perlu disiapkan landasan-

landasannya untuk tahap pembangunan berikutnya adalah tentang perlunya:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/

kegiatan belum berjalan optimal;

2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efisien

dan efektif;

3. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;

4. Masih rendahnya disiplin dan budaya kerja aparatur dalam melaksanakan tugas

pengabdiaanya sebagai pelayan masyarakat; dan

5. Belum optimalnya koordinasi antar PD, sehingga pelaksanaan tugas antar PD

kurang sinergis dan tidak terkoordinir dengan baik.

7

F. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Biro

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 terdiri dari

4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang tugas

pokok dan fungsi organisasi dan personil perangkat daerah serta sistematika

penyusunan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjalankan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017 yang

mendasarkan pada dokumen perencanaan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun

2017. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi pembandingan

antara target dan realisasi kinerja tahun 2017; pembandingan antara realisasi

kinerja serta capaian kinerja tahun 2017; pembandingan realisasi kinerja

sampai dengan tahun 2017 dengan target 2018 berdasarkan dokumen RPJMD

tahun 2016-2021 untuk beberapa indikator kinerja tahun 2017 dibandingkan

dengan standar nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala

dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang

diambil serta penyajian realisasi anggaran

Bab IV Penutup

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja pemerintah Biro

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 dan

upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Biro

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka

peningkatan kinerjanya.

8

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perjanjian

kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya perjanjian kinerja adalah dalam rangka intensifikasi

pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik; percepatan untuk mewujudkan

manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang

lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program –

program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu

strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan perencanaan kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 merupakan sasaran dan target kinerja yang

sepenuhnya mengacu pada indikator kinerja utama tahun 2017, dokumen rencana kinerja

tahunan tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017, Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2017 serta dokumen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017. Target

kinerja tersebut mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017.

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur

keberhasilan organisasi di dalam upaya peningkatan visi dan misi dan akan menjadi

komimen bagi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk

mencapainya dalam tahun 2017.

A. Rencana Strategis

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, merupakan suatu

langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu

mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya. Didalam konteks

kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang sangat menentukan didalam dinamika

perubahan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada

khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara

9

pandang jauh kedepan kemana sebuah instansi atau organisasi harus dibawa agar dapat

selalu eksis, penuh inisiatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang

tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh sebuah instansi atau organisasi.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan dasar-dasar nilai

yang tertanam di setiap pegawai Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara sebagai landasan dedikasi, prestasi dan partisipasinya. Pembangunan

di Kalimantan Utara menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi

permasalahan- permasalahan yang ada, namun juga mengantisipasi perubahan yang

muncul di masa yang akan datang, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,

memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI) di wilayah perbatasan dengan negara lain tetangga. Permasalahan

yang dihadapi Kalimantan Utara antara lain kemiskinan, keterbatasan infrastruktur,

pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, kesenjangan

sosial dan lain sebagainya.

Maka, arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan

kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan

kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas

pelayanan keehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, pariwisata,

perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan

konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan

kemandirian masyarakat Kalimantan Utara.

Tujuan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan visi Provinsi

Kalimantan Utara yang bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan

keinginan yang kuat untuk menjadi baik dan berhasil, yang akan menjadi arahan

perjalanan organisasi dalam beberapa tahun yang akan datang. Dengan demikian, tujuan

Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Tujuan-tujuan tersebut di atas merupakan bagian integral dalam aktivitas Biro

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dengan fokus utama

berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan dan operasionalnya.

Sasaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional

organiasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, menantang namun

10

dapat dicapai, beriorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu satu tahun atau

beberapa tahun. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,5%,

2. Meningkatnya Peringkat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)(Peringkat 17),

3. Meningkatnya Peringkat Penanaman Modal Asing (PMA)(Peringkat 17),

4. Meningkat Tingkat Inflasi Daerah (3-5%)

Tujuan dan sasaran disajikan pada tabel 2.1. di bawah ini

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara

No. Tujuan Sasaran

1. Meningkatkan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat

a. Meningkatnya Tingkat

Pertumbuhan Ekonomi 5,5%,

b. Meningkatnya Meningkatnya

Peringkat Penanaman Modal

Dalam Negeri

(PMDN)(Peringkat 17),

c. Meningkatnya Peringkat

Penanaman Modal Asing

(PMA)(Peringkat 17),

d. Meningkat Tingkat Inflasi

Daerah (3-5%)

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021

B. Strategi dan Kebijakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara

Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan

komprehensif tentang langkah-langkah ataupun upaya-upaya yang diperlukan untuk

merealisasikan tujuan dan sasaran organsisasi yang telah ditetapkan, sedangkan

kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi

setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat, agar tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Biro

11

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Berikut ini disajikan

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara seperti pada tabel. 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2. Strategi dan Kebijakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara

No. Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatnya iklim investasi yang berdaya saing

Peningkatan investasi

produk unggulan daerah

Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah Pembangunan kawasan/cluster

pengembangan ekonomi dan

investasi

Sumber : Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2016-2021

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Perjanjian kinerja tahun 2017 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi

Pemerintah sehingga istilah Perjanjian Kinerja masih menggunakan istilah Penetapan

Kinerja. Adapun penetapan kinerja pemerintah Biro Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 Menfasilitasi, Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan

Jumlah draft kebijakan dibidang stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberdayaan perekonomian, industri dan perdagangan, Pariwisata, perhubungan dan telekomunikasi, produksi daerah.

6 Dok

2 Meningkatkan perkembangan perekonomian daerah

1 Jumlah investasi bidang produksi daerah dan SDA yang difasilitasi di Prov. Kalimantan Utara

18 Dok

2 Laporan ekonomi makro provinsi Kalimanatan Utara 3 Dok

3 Laporan perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara 2 dok

4 Laporan Sarana Perekonomian 1 Dok

12

5 Laporan Perkembangan Industri dan Jasa 1 Dok

6 Laporan Monev Rastra dan BBM

4 Dok

7 Laporan Produksi Daerah dan SDA 1 Dok

8 Perda tentang Perusahaan Daerah 1 Perda

Jumlah anggaran tahun 2017 adalah Rp. 7.767.910.000,00. (Tujuh Milyar Tujuh

Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Penetapan kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam

rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun Penetapan Kinerja yang

digunakan dalam rencana strategik, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja dalam rencana strategic

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja pada tahun

2017 2018 2019 2021 2020

1

Meningkatk

an kualitas

pelayanan

publik

kepada

masyarakat

1

Menfasilitasi, Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan


6 Dok

6 Dok

6 Dok

6 Dok

6 Dok



18 Dok

18 Dok

18 Dok

18 Dok

18 Dok

13

2 Laporan ekonomi makro provinsi Kalimanatan Utara

3 Dok

3 Dok

4 Dok

4 Dok

4 Dok

3 Laporan perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara

2 dok

2 Dok

2 Dok

2 Dok

2 DoK

4 Laporan Sarana Perekonomian

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

5 Laporan perkembangan Industri dan Jasa

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

6 Laporan Monev Rastra, dan BBM

4 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

3 Dok

7 Laporan pupuk komisi pengawas pupuk dan petisida (KP3)

- 1

Dok 1

Dok 1

Dok 1

Dok

8 Laporan Produksi Daerah dan SDA

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

9 Perda tentang Perusahaan Daerah

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

14 14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap

indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan,

kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan

pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga

outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja

yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Biro Perekonomian Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 telah dilakukan secara berkala

(triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format pengukuran kinerja

sebagaiana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara

membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja

sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Biro Perekonomian Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Biro Perekonomian Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian

indikator kinerja sasaran Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada tabel VII-C dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

15 15

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

1. ≥ 91 Sangat tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat rendah

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Adapun tingkat capaian kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara pada tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat

diilustrasikan dalam tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.2. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

1 Menfasilitasi, Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan


6 Dok 3 Dok 50%



18 Dok 19 Dok 106%

2 Laporan ekonomi makro provinsi Kalimanatan Utara

3 Dok 3 Dok 100%

3 Laporan perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara

2 dok 2 dok 100%

4 Laporan Sarana Perekonomian

1 Dok 1 Dok 100%

5 Laporan Perkembangan Industri dan Jasa

1 Dok 1 Dok 100%

16 16

6 Laporan Monev Rastra dan BBM

4 Dok 4 Dok 100%

7 Laporan Produksi Daerah dan SDA

1 Dok 1 Dok 100%

8 Perda tentang Perusahaan Daerah

1 Perda 1 Perda 100%

Jumlah 95%

1. Capaian kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

hingga akhir tahun sebesar 95% berarti realisasi kinerja sangat tinggi. Hal ini

dikarenakan adanya sasaran strategis yang realisasinya melampaui target terutama pada

sasaran strategis meningkatkan perkembangan perekonomian daerah dalam jumlah

investasi bidang produksi daerah dan SDA yang difasilitasi di Prov. Kalimantan Utara.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat

lebih terinci lagi pada matriks pengukuran kinerja dalam lampiran I

1. Capaian Kinerja Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

Utara Tahun 2017

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

a. Menfasilitasi, Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk Menfasilitasi,

Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan

Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi % Capaian

Menfasilitasi,

Mengkoordin

asikan dan

Menganalisa

draft

kebijakan

Jumlah draft kebijakan dibidang stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberdayaan perekonomian, industri dan perdagangan, Pariwisata, perhubungan dan telekomunikasi, produksi daerah

6 Dok 3 Dok 50 %

17 17

Menfasilitasi, Mengkoordinasi dan menganalisa draft kebijakan di biro Perekonomian

ditahun 2017 masih jauh dari target yang ditentukan hanya 50 persen yang terelealisasi,

kedepan nya tahun 2018 bisa lebih dari target yang ditentukan dalam hal menfasilitasi ,

mengkoordinasi dan menganilisa suatu draf kebijakan.

Tabel 3.3. Pembandingan antara capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun sebelumnya

untuk Menfasilitasi, Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan

Sasaran Indikator Kinerja

Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Menfasilitasi,

Mengkoordinasikan

dan Menganalisa

draft kebijakan

Jumlah draft

kebijakan

dibidang

stabilitas harga

kebutuhan

pokok,

pemberdayaan

perekonomian,

industri dan

perdagangan,

Pariwisata,

perhubungan

dan

telekomunikasi,

produksi daerah

- - 50%

Pembandingan capaian kinerja tahun 2017 terkait Menfasilitasi,

Mengkoordinasikan dan Menganalisa draft kebijakan dengan tahun sebelumnya

belum ada. Hal ini disebabkan pada tahun sebelumnya indikator kinerja utamanya

berbeda dengan indikator kinerja pada tahun 2017.

18 18

b. Meningkatkan perkembangan perekonomian daerah

Tabel 3.4. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk

meningkatkan perkembangan perekonomian daerah


Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Jumlah

investasi

bidang

produksi

daerah dan

SDA yang

difasilitasi di

Prov.

Kalimantan

Utara

18 19 105,6 %

Dalam peningkatan perkembangan perekonomian daerah banyak jumlah investasi

dibidang produksi daerah dan SDAyang sudah difasilitasi di Provinsi Kalimantan

Utara dan melebihi target yang ditetapkan oleh Biro Perekonomian di tahun 2017.

Tabel 3.5. Pembandingan antara capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun

sebelumnya untuk meningkatkan perkembangan perekonomian daerah


Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Jumlah investasi

bidang produksi

daerah dan SDA

yang difasilitasi

di Prov.

Kalimantan Utara

- - 105,6 %

Pembandingan capaian kinerja tahun 2016 terkait meningkatkan perkembangan

perekonomian daerah dengan tahun sebelumnya belum ada. Hal ini disebabkan

19 19

pada tahun sebelumnya indikator kinerja utamanya berbeda dengan indikator

kinerja pada tahun 2016.

c. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk meningkatkan

perkembangan perekonomian daerah




Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan

ekonomi

makro provinsi

Kalimanatan

Utara

3 Dok 3 Dok 100 %

Laporan ekonomi Makro sebagai bahan kebijakan pemerintah Prov kaltara untuk

peningkatan perkembangan perekonomian daerah mencapai realisasi sesuai dengan

target yang telah ditentukan.

d. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk meningkatkan


Tabel 3.7. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2017 dengan tahun



Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan ekonomi

makro provinsi

Kalimanatan

Utara

- - 100%

20 20

pembandingan capaian kinerja tahun 2017 terkait meningkatkan perkembangan



kinerja pada tahun 2016

e. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk meningkatkan





Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan

perkembangan

Inflasi Provinsi

Kalimantan

Utara

2 Dok 2 Dok 100%

Meningkatkan perkembangan perekonomian daerah diperlukan laporan

perkembangan Inflasi Provinsi Kalimantan Utara agar dapat untuk penentuan

kestabilan perekonomian daerah .

21 21




Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan

perkembangan

Inflasi Provinsi

Kalimantan

Utara

-

-

100%





f. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk meningkatkan



Meningkatkan perkembangan perekonomian daerah


Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan

Sarana

Perekonomian

1 Dok 1 Dok 100%

Laporan Sarana dibuat 1dokumen diakhir tahun sehingga ada dokumen laporan

Sarana perekonomian dan terealisasi sesuai target

22 22


sebelumnya untuk meningkatkan perkembangan perekonomian

daerah


Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan

Sarana

Perekonomian

-

-

100%





g. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk meningkatkan





Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan

Perkembangan

Industri dan Jasa

1 Dok 1 Dok 100%

23 23

Laporan perkembangan Industri dan Jasa dibuat 1 dokumen diakhir tahun sehingga

ada dokumen laporan dan terealisasi sesuai target



daerah


Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan

Perkembangan

Industri dan

Jasa

-

-

96,86%





h. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk meningkatkan





Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan

Monev Rastra

dan BBM

4 Dok 4 Dok 100 %

24 24

Laporan Monev dan Rastra dan BBM dibuat 1dokumen diakhir tahun sehingga ada

dokumen laporan dan terealisasi sesuai target



daerah


Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan

Monev Rastra

dan BBM

-

-

96,86%





i. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk meningkatkan





Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan

Produksi

Daerah dan

SDA

1 Dok 1 Dok 100%

25 25



daerah


Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Laporan

Produksi

Daerah dan

SDA

-

-

100%





j. Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2017 untuk meningkatkan





Utama

Target

2017

Realisasi

2017

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Perda tentang

Perusahaan

Daerah

1 Dok 1 Dok 100%

26 26



daerah


Utama

Capaian

2015

Capaian

2016

Capaian

2017

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Perda tentang

Perusahaan

Daerah

-

-

100%





B. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Renstra Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kalimantan Utara yang baku

berdasarkan RPJMD provinsi sudah ada, tetapi konsep naskah Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah Kalimantan Utara arahnya seperti pada penetapan kinerja diatas

sehingga kalau nanti renstra provinsi sudah ada maka tinggal melakukan penyesuaian.

Sehingga realisasi kinerja pada tahun 2017 sudah menggambarkan target yang akan

dicapai dalam perencanaan jangka menegah organisasi.

C. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Data nasional yang dipakai sebagai pembanding tidak ada.

27 27

D. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja

serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Penyebab keberhasilan:

Dukungan dana yang mencukupi

Adanya kerja sama yang baik

Penyebab kegagalan;

Perencanaan yang tidak tepat

Prasarana dan sarana pendukung yang kurang

Kualitas dan kuantitas SDM tidak memadai

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada anggaran tahun 2017 Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kalimantan Utara

Anggaran belanja langsung yang ada pada Biro Perekonomian adalah Rp.

7.767.910.000,00. Sebelum Perubahan Yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai : Rp. 2.035.600.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 5.716.810.000,00

c. Belanja Modal : Rp. 15.500.000,00

Anggaran belanja langsung yang ada pada Biro Perekonomian adalah Rp.

5.680.705.300,00. Sesudah Perubahan Yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai : Rp. 1.734.700,00

b. Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.930.505,300

c. Belanja Modal : Rp. 15.500.000,00

28 28

Terdapat efisiensi anggaran pada beberapa bidang antara lain:

Tabel 3.18. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi (Rp)

1 2 3 4 5

A. Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1,579,470,100.00 1,165.615.249.00 413.854,851,00

B. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

221,835,200.00 82.459.058.00 139.376.142,00

C. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

250,000,000.00 97,436,828.00 152.563.172,00

D. Program Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

3,629,400,000.00 2,682,533,626.00 946.866.474,00

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

Dari 4 program dan 19 kegiatan yang di programkan Biro Perekonomian Sekretariat

Daerah Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2017 tidak ada kegiatan yang gagal

dilaksanakan.

F. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisa

pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-

sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Adapaun evaluasi dan

analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 sasaran strategis Biro Pembangunan Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

“Menfasilitasi, Mengkoordinasikan dan Menganalisas draft kebijakan ”

29 29

Untuk mengukur sasaran pertama terdapat 2 indikator sasaran, Berikut tersaji dalam tabel

3.19 berikut di bawah ini

Tabel 3.19. Pengukuran Capaian Sasaran strategis 1

No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017

2016 Target Realisasi % Capaian

1. Jumlah draft kebijakan

dibidang stabilitas harga

kebutuhan pokok,

pemberdayaan

perekonomian, industri

dan perdagangan,

pariwisata perhubungan

dan telekomunikasi

,produksi daerah

- 6 Dok 3 Dok 50 %

Terlihat dari tabel 3.19. di atas pada sasaran pertama ini 1indikator sasaran tersebut

Jumlah draft kebijakan dibidang stabilitas harga kebutuhan pokok, pemberdayaan

perekonomian, industri dan perdagangan, pariwisata, perhubungan dan telekomunikasi,

produksi daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :

b. Dukungan dana yang mencukupi;

c. Motivasi yang tinggi dari para pegawai yang berminat mengikuti pendidikan dan

pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek);

d. Adanya kerja sama yang baik

Hambatan/Masalah

a. Kualitas kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam upaya

mewujudkan pembangunan dan kepemerintahan yang baik (Good Governance) belum

optimal;

30 30

Strategi/ upaya pemecahan masalah

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang

bersifat teknis mengenai semua bidang yang berkaitan dengan bagian yang ada di Biro

Perekonomian ;

b. Meningkatkan koordinasi dengan Biro Organisasi serta instansi teknis terkait dengan

sesuai bidang tugasnya;

Program :

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sasaran Strategis 2 :

“Meningkatkan perkembangan perekonomian daerah”

Tabel 3.20. Pengukuran capaian sasasaran strategis 2

No. Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2017

2016 Target Realisasi % Capaian

1. Jumlah investasi bidang

produksi daerah dan SDA

- 18 Dok 19 Dok 105,6 %

2 Laporan ekonomi makro

provinsi Kalimantan Utara

- 3 Dok 3 Dok 100 %

3 Laporan perkembangan

inflasi Provinsi

Kalimantan Utara

- 2 Dok 2 Dok 100 %

4 Laporan Sarana

Perekonomian

- 1 Dok 1 Dok 100 %

5 Laporan Perkembangan

Industri dan Jasa

- 1 Dok 1 Dok 100 %

6 Laporan Monev Rastra

dan BBM

- 4 Dok 4 Dok 100 %

7 Laporan Produksi Daerah

dan SDA

- 1 Dok 1 Dok 100 %

8 Perda tentang Perusahaan

Daerah

- 1 Perda 1 Perda 100 %

31 31

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :

a. Dukungan dana yang mencukupi;

b. Dukungan pimpinan yang tinggi;

c. Adanya kerja sama yang baik

Hambatan/Masalah

a. Kualitas kemampuan sumber daya manusia dalam upaya mewujudkan pembangunan

dan kepemerintahan yang baik (Good Governance) belum optimal

b. Masih rendahnya motivasi untuk meningkatkan pelayanan publik .

c. Sarana dan prasarana pendukung kerja perlu ditingkatkan

Strategi/ upaya pemecahan masalah

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang

bersifat teknis terkait mengenai semua bidang yang berkaitan dengan bagian yang ada

di Biro Perekonomian

b. Mengadakan sarana dan prasarana pendukung;

c. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait dengan sesuai bidang

tugasnya.

Program :

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

G. Realisasi Keuangan

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang

ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 maka besaran alokasi dan realisasi belanja

untuk setiap sasaran strategis dalam dilihat sebagai berikut.

32 32

Tabel 3.21. Pencapai Kinerja dan Anggaran

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja Anggaran

Target Capaian

Realisasi

%

Realisasi

Pagu/target Realisasi %

Realisasi

1. Menfasilitasi,

Mengkoordinasikan dan

Menganalisa draft

Kebijakan

Jumlah draft kebijakan dibidang stabilitas

harga kebutuhan pokok, pemberdayaan

perekonomian, industry dan perdagangan,

pariwisata, perhubungan dan

telekomunikasi, produksi daerah

6 Dok 3 Dok 50% 3.629.400.000,00 2.682.533.526,00 73,91%

2.

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian daerah

Jumlah investasi bidang produksi dan SDA

yang difasilitasi di Provinsi Kalimantan

Utara

18

Dok

19 Dok 105,6% 1.611.400.000,00 1.211.085.798,00 75,16%

Laporan ekonomi makro Provinsi

Kalimantan Utara

3 Dok 3 Dok 100% 1.416.000.000,00 1.041.341.452,00 73,54%

Laporan perkembangan Inflasi Provinsi

Kalimantan Utara

2 Dok 2 Dok 100% 1.416.000.000,00 1.041.341.452,00 73,54%

Laporan Sarana Perekonomian 1 Dok 1 Dok 100% 1.416.000.000,00 1.041.341.452,00 73,54%

Laporan Perkembangan Industri dan Jasa 1 Dok 1 Dok 100% 602.000.000,00 430.106.276,00 71,45%

Laporan monev Rastra dan BBM 4 Dok 4 Dok 100% 1.611.400.000,00 1.211.085.798,00 75,16%

Laporan Produksi Daerah dan SDA 1 Dok 1 Dok 100% 1.611.400.000,00 1.211.085.798,00 75,16%

Perda tentang Perusahaan Daerah 1

Perda

1 Perda 100% 1.416.000.000,00 1.041.341.452,00 73,54%

33

Analisis Penggunaan Anggaran dikaitkan dengan capaian sasaran

Tabel 3.22

No Sasaran Indikator Program Anggaran Realisasi %

1 Menfasilitasi,

Mengkoordinasikan

dan Menganalisa

draft Kebijakan

Jumlah draft

kebijakan

dibidang

stabilitas harga

kebutuhan

pokok,

pemberdayaan

perekonomian,

industry dan

perdagangan,

pariwisata,

perhubungan

dan

telekomunikasi,

produksi daerah

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

3.629.400.000,00 2.682.533.526,00 73,91%

2

Meningkatkan

perkembangan

perekonomian

daerah

Jumlah

investasi

bidang

produksi dan

SDA yang

difasilitasi di

Provinsi

Kalimantan

Utara

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

1.611.400.000,00 1.211.085.798,00 75,16%

Laporan

ekonomi makro

Provinsi

Kalimantan

Utara

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

1.416.000.000,00 1.041.341.452,00 73,54%

34

kinerja dan

keuangan

Laporan

perkembangan

Inflasi Provinsi

Kalimantan

Utara

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

1.416.000.000,00 1.041.341.452,00 73,54%

Laporan Sarana

Perekonomian

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

1.416.000.000,00 1.041.341.452,00 73,54%

Laporan

Perkembagan

Industri dan

Jasa

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

602.000.000,00 430.106.276,00 71,45%

Laporan Monev

Rastra dan

BBM

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

1.611.400.000,00 1.211.085.798,00 75,16%

35

kinerja dan

keuangan

Laporan

Produksi

Daerah dan

SDA

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuanga

1.611.400.000,00 1.211.085.798,00 75,16%

Perda tentang

perusahaan

Daerah

Program

peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuanga

1.416.000.000,00 1.041.341.452,00 73,54%

36

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 ini merupakan laporan capaian kinerja

(performance results) selama tahun 2017. Dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya

pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target

sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan

pelaksanaan program, kegiatan, hambatam-hambatan/kendala yang dijumpai dalam

pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa

mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja pemerintah Biro

Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara juga didukung dengan

adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp .

7.767.910.000,00 , 00. Sesudah perubahan menjadi Rp. 5.680.705.300,00 Jumlah tersebut

telah direalisasikan sebesar Rp. 4.028.044.661,00 . Keberhasilan capaian kinerja tahun

2017 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang

bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak

tercapai Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara akan

melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat

dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama

tahun 2017 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan

kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum

tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun

mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan

dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah agar kendala yang

dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari

solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perekonomian Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja

tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kinerja di masa-masa

mendatang.

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang · Sistematika penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 terdiri