BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangkpu-tanjabbarkab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Lkj-KPU-TJB-2016-OK.pdf · Divisi SDM dan Partisipasi Divisi Umum, Keuangan Hukum Data Masyarakat

KPU KAB. TANJUNG JABUNG BARAT 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas

melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan

Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati

dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU

dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat)

KPU. Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga yang

menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta

lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK).

LK Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga sebagai wujud

pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas pelaksanaan tugas

dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk

meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut

didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun Anggaran 2016, setiap capaian

kinerja (performance results) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan PK

(performance agreement) Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

2016 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja

terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil

guna perbaikan dan peningkatan kinerja.


B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum Pasal 68, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;

2. memberikan dukungan teknis administratif;

3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan

Pemilu;

4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;

5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU

Kabupaten/Kota;

6. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;

7. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan

pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan

8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretariat KPU

Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat terdiri dari:

1. Subbag Perencanaan dan Data;

2. Subbag Hukum;

3. Subbag Umum, Keuangan dan Logistik

4. Subbag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;

Seluruh tugas didistribusikan kepada Subbag-Subbag.

C. Struktur Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Tanjung Jabung

Barat didukung oleh 18 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang

tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten


Tanjung Jabung Barat dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan,

antara lain: SMA, DIII, S1 dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat

pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1.

Grafik 1. 1

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan

Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar

belakang pendidikan Sarjana SMA lebih besar yaitu 9 orang D I I I

s e b a n y a k 2 o r a n g dan S1 sebanyak 6 orang sementara S2 hanya 1 orang.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki

sumber daya manusia KPU cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan

fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-

masing yang tercermin dalam struktur organisasi.


2. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipimpin

oleh seorang Ketua, dijabat oleh Apnizal, S.Pt; berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 080/Kpts/KPU-Prov-005/09/Tahun

2013 tanggal 19 Juni 2013. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota, Struktur

Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

2016 adalah sebagai berikut :

TABEL 1

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA KPU

APNIZAL, S.Pt

Divisi Teknis

ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU

SUROSO, S.Pt HAIRUDDIN, S.Sos M. TAUFIK, S.TR AHMAD HADZIQ, SHI

Divisi Perencana dan

Divisi SDM dan

Partisipasi Divisi Umum, Keuangan Hukum

Data Masyarakat dan logistik

TABEL 2

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIS

SUTRISNO, S.Pd, S.AP

KASUBBAG TEKNIS

DAN HUPMAS

KASUBBAG UMUM

KEUANGAN DAN LOGISTIK KASUBBAG HUKUM

KASUBBAG PROGRAM

DAN DATA

RAMA SEPYANA, SH

NOPRIADI

YENNI

KARLINDA,SH

MUHAMMAD AMIN, SH


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra

KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan

politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang

diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada

tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya

pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui

sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi

demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak

Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis;

2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan

capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada

tahun 2019;

3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga

30%;

4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta

meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;

5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya

jumlah konflik kekerasan dan menurunya jumlah serangan terorisme di

masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran

pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih

kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan

strategi:


a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait

dengan pembiayan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;

b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;

c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;

d. Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;

e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;

f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan

perannya dalam mendorong proses demokratisasi;

g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga

pemerintah;

h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat

ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;

i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai sebagai bagian dari lembaga

penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian,

pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog.

2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi

sebagai berikut:

a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai

bagi kepentingan pemilu;

b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan

memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai,

pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun

parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;

c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian,

dan sistem presidensial.

3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan

meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan

strategi

a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;

b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif;

c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik

perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses


yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik

partainya;

d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang

disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;

e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal;

f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh

dengan strategi:

a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan

informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat

laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor

14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang

transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertenggungjawabkan;

c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik

dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;

d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi

publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses

pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;

e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan

dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah

terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;

f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok

informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasi

publik yang efektif;

g. Kampanye publik terkait reformasi mental;

h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;

i. Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi

interaktif antar pemerintah dan masyarakat;

j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;

k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.


5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan

memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:

a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta

dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik

dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas

masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;

c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan

nasional melalui berbagai media.

6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara

perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh

dengan strategi:

a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan

Konflik Sosial;

b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan

kebangsaan dan karakter bangsa;

c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang

terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam

lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas,

lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan

Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila

penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang

baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang

diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan

partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khusunya

pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi

politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.


B. Rencana Strategis 2015 - 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor

63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 dengan

berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

1. Visi dan Misi

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “menjadi

penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan

berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi

Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan,

akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif,

efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan

berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan

Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang

politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan

visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni

pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image

organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional

dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di

Indonesia.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan

tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum

(KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai

berikut:

a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara

Pemilu yang Profesional

b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum,

keadilan, ketertiban, progesif, dan partisipatif;


c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku

kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan

pendidikan pemilih yang berkelanjutan;

e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan

pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik

penyelenggara Pemilu;

g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien transparan,

akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang

hendak dicapai adalah:

a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas,

dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

d. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,

dan aksesabel.

Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang

hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan

kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi

birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia,

meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks

persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang

diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan)

dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-

3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah

sebagai berikut:

a. Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini, dengan indikator kinerja

sasaran strategis sebagai berikut :

1) Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/

Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem


Informasi.

b. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten, dengan indikator kinerja


1) Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam

Rangka Peningkatan Kompetensi SDM.

c. Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

1) Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan

Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

d. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta

Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan,

dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

1) Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat

waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

2) Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu

sesuai SOP

e. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan, dengan indikator kinerja


1) Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU

f. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, dengan indikator kinerja


1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

g. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja sasaran

strategis sebagai berikut :

1) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

C. Rencana Kinerja Tahunan

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah ditetapkan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN TARGET

Pelaksanaan akuntabilitas

pengelolaan administrasi

keuangan di lingkungan

Setjen KPU

Ketepatan dan kepatuhan

dalam pelayanan pelaksanaan

keuangan

1 Laporan

Ketepatan dan kepatuhan 1 Laporan


dalam pelayanan pelaksanaan

keuangan

Ketepatan pembayaran

gaji/honor/tunjangan pegawai 12 bulan layanan

Fasilitasi Pengelolaan

Data, Dokumentasi,

Pengadaan,

Pendistribusian,

Pemeliharaan dan

Inventarisasi Logistik

Pemilu

Tingkat ketepatan penysunan

administrasi pengelolaan

informasi kebutuhan Pemilu

1 Dokumen

Tingkat ketepatan

pengelolaan informasi

kebutuhan Pemilu

1 Dokumen

Tingkat ketepatan pengadaan

fasilitasi logistik Pemilu 1 Unit

Pelaksanaan Manajemen

Perencanaan dan Data

Persentase kesesuaian antara

renstra dan renja K/L dan RKA

KL (dokumen perencanaan

dan data kepemiluan)

1 Laporan

Persentase laporan monitoring

dan evaluasi yang akuntabel

dan tepat waktu (layanan

operasional dan pelayanan TI)

1 Laporan

Persentase kemajuan

penyusunan dan pelaksanaan

model dan pedoman

reformasi birokrasi dan tata

kelola KPU (laporan

pelaksanan kegiatan)

1 Laporan

Frekwensi pemutakhiran data

pemilih 1 Dokumen

Pembinaan SDM,

Pelayanan dan

Administrasi Kepegawaian

Tingkat ketepatan

penatalaksanaan SDM 1 Laporan

Dukungan Pelaksanaan

Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang

Terselenggaranya

Dukungan Operasioanal

dan Pemeliharaan

Perkantoran

Manajemen Kearsipan dan

Dokumentasi sudah

dilaksanakan dengan system

berbasis TIK

12 Bulan

Dukungan pengelolaan BMN 1 Dokumen

Dukungan Operasional dan 12 Bulan Layanan


Pemeliharaan Perkantoran

Tersedianya Dokumen

Pemeriksaan di

Lingkungan Setjen KPU,

Sekretariat KPU Provinsi,

dan Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota

Kesesuaian antara Renstra

dan Renja K/L dan RKAK/L 1 Dokumen

Tingkat ketepatan dan tertib

administrasi pelaksanaan

penyusunan LAKIP dan

TAPKIN

1 Laporan

Tingkat ketepatan

pengelolaan informasi

kebutuhan Pemilu

1 Dokumen

Laporan monitoring dan

evaluasi yang akuntabel dan

tepat waktu

1 Dokumen

Frekuensi pemutakhiran data

pemilih 1 Dokumen

Kemajuan pengembangan

layanan teknologi informasi 1 Bulan Layanan

Penyiapan Penyusunan

Rancangan KPU, Advokasi,

Penyelesaian Sengketa

dan

Penyuluhan Peraturan

Perundangundangan yang

Berkaitan dengan

Penyelenggaraan Pemilu

Tingkat ketepatan penyiapan

penyusunan tata cara dan

pelaksanaan Advokasi dan

penyelesaian sengketa

hukum, pelaksanaan

penyuluhan hukum

1 Kasus


penyusunan dokumentasi dan

informasi hukum peraturan

perundangan dan

pelaksanaan penyuluhan

hokum

1 Dokumen


penyusunan tatacara dan

pelaksanaan advokasi dan

penyelesaiansengketa hukum,

pelaksanaan penyuluhan

hukum

5 Kasus

Terselenggaranya

Bimbingan Teknis/

Supervisi/Publikasi/

Sosialisasi

Persentase penyampaian

informasi dan publikasi

serta sosialisasi pada Pemilu

dan Pemilukada

5 Dokumen



dan Pendidikan Pemilih

Publikasi informasi pemilu 1 Jenis

Dokumen Teknis Pemilu

Legislatif, Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden serta

Pemilukada

1 Dokumen

Informasi dan publikasi serta

sosialisasi Pemilu dan

Pemilukada

1 Laporan

Tahapan Pemilihan 1 Laporan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2016, pada tanggal 12 Januari 2016 Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat telah menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan

dicapai pada Tahun 2016. PK Tahun 2016 sebagai berikut:

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

TARGET

1 2 3 4

1

Pelaksanaan akuntabilitas

pengelolaan administrasi

keuangan dilingkungan

Setjen KPU

Terlaksananya sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan

75,25%

2

Fasilitasi Pengelolaan

Data,Dokumentasi,Pengadaa

n,

Pendistribusian,Pemeliharaa

n dan Inventarisasi Logistik

Pemilu

Tingkat ketepatan penysunan

administrasi pengelolaan informasi

kebutuhan Pemilu

90,00%

Tingkat ketepatan pengelolaan


67,15%

Tingkat ketepatan pengadaan

fasilitasi logistik Pemilu

52,25%

3 Pelaksanaan Manajemen

Perencanaan dan Data

Persentase kesesuaian antara renstra

dan renja K/L dan RKA KL (dokumen

perencanaan dan data kepemiluan)

51,50%


Persentase laporan monitoring dan

evaluasi yang akuntabel dan tepat

waktu (layanan operasional dan

pelayanan TI)

53,15%

Persentase kemajuan penyusunan

dan pelaksanaan model dan

pedoman reformasi birokrasi dan

tata kelola KPU (laporan pelaksanan

kegiatan)

95,50%

4

Pembinaan SDM, Pelayanan

dan

Administrasi Kepegawaian

Tingkat ketepatan piñata laksanaan

SDM

97,25%

Dukungan Pelaksanaan Pendidikan

dan Pelatihan

69,50%

5

Terselenggaranya Dukungan

Operasioanal dan


Manajemen Kearsipan dan

Dokumentasi sudah dilaksanakan

dengan system berbasis TIK

85,00%

Dukungan pengelolaan BMN 78,50%

Dukungan Operasional dan


90,25%

6

Tersedianya Dokumen

Pemeriksaan di

LingkunganSetjen KPU,

Sekretariat KPU Provinsi, dan

Sekretariat KPU

Kabupaten/Kota

Kesesuaian antara Renstra dan Renja

K/L dan RKAK/L

95,50%

Tingkat ketepatan dan tertibN

administrasi pelaksanaan

penyusunan LAKIP dan TAPKIN

70,25%

Tingkat ketepatan pengelolaan


98,25%

Laporan monitoring dan evaluasi yang

akuntabel dan tepatwaktu

99,25%


Frekuensi pemutakhiran data pemilih

99,25%

Kemajuan pengembangan layanan

teknologi informasi

67,25%

7

Penyiapan Penyusunan

Rancangan KPU, Advokasi,

Penyelesaian Sengketa dan

Penyuluhan Peraturan

Perundang undangan yang

Berkaitan dengan




pelaksanaan Advokasi dan

penyelesaian sengketa hukum,

pelaksanaan penyuluhan hokum

65,25%


penyusunan dokumentasi dan

informasi hokum peraturan

perundangan dan pelaksanaan

penyuluhan hokum

75,25%



pelaksanaan advokasi dan

penyelesaian sengketa hukum,

pelaksanaan penyuluhan hokum

90,50%

8

Terselenggaranya Bimbingan

Teknis/ Supervisi/Publikasi/

Sosialisasi Penyelenggaraan

Pemilu dan

PendidikanPemilih

Persentase penyampaian informasi

dan publikasi

Serta sosialisasi pada Pemilu dan

Pemilukada

98,25%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara

efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari

pencapaian indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha menyusun

dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu

tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya.Indikator kinerja adalah

merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator

kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana

keberhasilan suatu kegiatan.

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/ program dijabarkan kedalam

indikator kinerja kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan

kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran

2016. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diidentifikasikan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

a) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA);

c) Layanan perkantoran.

2). Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi

Sarana dan Prasarana Pemilu;

a) Perencanaan kebutuhan logistik, Pedoman dan Evaluasi manajemen Logistik

Pemilu ;

b) Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu ;

c) Inventarisai Logistik Pemilu


3). Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

a) Pengelolaan Program dan Anggaran;

b) Layanan operasional dan pelayanan TI;

c) Layanan pelaksanaan kegiatan;

d) Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih;

e) Sisitem Aplikasi KPU;

4). Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian.

a) Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM;

b) Diklat Teknis dan Diklat Struktural.

5). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

a) Penatausahaan Barang Milik negara;

b) Pengelolaan Persediaan (Stock Opname);

c) Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip;

d) Layanan Perkantoran.

6). Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota.

a) Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan.

7). Penyiapan Penyusunan Rancangan PKPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan

Penyuluhan Peraturan Per-UU yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

a) Advokasi dan Sengketa Hukum;

b) Layanan Administrasi kepemiluan;

c) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada.

8). Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/Publikasi/Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

a) Pengelolaan PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota ;

b) Publikasi informasi pemilu;

c) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

serta Pemilukada;

d) Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada;

e) Tahapan Pemilihan;


2. Skala Penilaian Capaian

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran,

dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

NO

RENTANG CAPAIAN

KATEGORI CAPAIAN

1. Kurang dari 5 % Gagal

2. 55 % sampai 75 % Cukup Baik

3. 76 % sampai 100 % Baik

4. Lebih dari 100 % Sangat Baik Sangat Baik

Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

Realisasi

% Pencapaian =

X 100 %

Rencana

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam Tahun 2016 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

melaksanakan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 23 (tiga puluh enam) Output.

1. Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Jabung Barat tahun 2016

melaksanakan 2 (dua) indikator kinerja utama program, yaitu :

a. Prosentase Penyelenggaraan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

tugas Teknis alinnya KPU;

b. Prosentase Penyelenggaraan Program Penguatan Demokrsi dan Perbaikan Proses

Politik.

Dari dua indikator kinerja utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung

Jabung Barat dijabarkan dalam 26 (dua puluh enam ) indikator kinerja kegiatan. Setiap

indikator kinerja kegiatan ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran pencapaian target

kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi dibandingkan dengan

target.


Tabel 6

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Anggaran 2016

NO INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET REALISASI %

1. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

1 Laporan 1 Laporan 99.53

2. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran (LPPA)

1 Laporan 1 Laporan 93.70

3. Layanan perkantoran 12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

94.21

4. Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu

1 Dokumen 1 Dokumen 82.95

5. Fasilitasi pengadaan logistic 1 Dokumen 1 Dokumen 100

6. Inventarisasi logistik Pemilu 1 Dokumen 1 Dokumen 99.81

7. Pengelolaan Program dan Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 93.84

8. Layanan Operasional dan Pelayanan TI 1 Dokumen 1 Dokumen 100

9. Data dan informasi kepemiluan 1 Dokumen 1 Dokumen 89.83

10. Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih 1 Dokumen 1 Dokumen 94.70

11. Sistem aplikasi KPU 1 Dokumen 1 Dokumen 0.00

12.

Penataan organisani, pembinaan dan pengelolaan

SDM. 1 Dokumen 1 Dokumen 0.00

13. Diklat teknis dan diklat struktural. 1 Dokumen 1 Dokumen 100

14. Penatausahaan Barang Milik Negara 1 Dokumen 1 Dokumen 89.49

15. Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) 1 Dokumen 1 Dokumen 100

16. Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip 1 Dokumen 1 Dokumen 99.64

17. Layanan Perkantoran 1 Dokumen 1 Dokumen 93.71

18. Laporan hasil Reviu Laporan Keuangan KPU 1 Dokumen 1 Dokumen 99.73

19. Advokasi dan Sengketa Hukum 1 Dokumen 1 Dokumen 85.73

20. Layanan Administrasi Kepemiluaan. 1 Dokumen 1 Dokumen 90.15

21. Penyuluhan Peraturan Peundang-undangan Pemilu dan Pemilukada


22.

Pengelolaan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

1 Dokumen 1 Dokumen 98

23. Publikasi informasi Pemilu 1 Dokumen 1 Dokumen 92.33

24. Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada


25. Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada


26. Tahapan Pemilihan 1 Dokumen 1 Dokumen 99.99

PROSENTASE RATA-RATA CAPAIAN IKK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

96.27%

Tabel 6 menunjukan bahwa rata-rata pencapaian kinerja kegiatan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 sebesar 96,27 %, sehingga

bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanjung Jabung Barat berada dalam skala 76 % sampai dengan 100 % atau dalam

skala penilaian capaian “Baik”.


2. Capaian Kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya melaksanakan

amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas,

profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan

anggaran yang digunakan berbasis kinerja. Adapun capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun

2016 sebagai berikut :

Sasaran 1 Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan

di lingkungan Setjen KPU

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan, yaitu

Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan, Ketepatan dan

Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan dan Ketepatan pembayaran gaji/

honor/ tunjangan pegawai.

Indikator Kinerja Target Realisasi

%

Capaian

1. Ketepatan dan Kepatuhan Dalam 1 1 100

Pelayanan Pelaksanaan Keuangan Laporan Laporan

2. Ketepatan dan Kepatuhan Dalam 1 1 100

Pelayanan Pelaksanaan Keuangan Laporan Laporan

3. Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ 12 Bulan 12 Bulan 100

tunjangan pegawai. Layanan Layanan

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan

Pelaksanaan Keuangan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

melaksanakan kegiatan Pelaporan Sistem Akuntansi dan Keuangan dengan penyajian

peningkatan LPPA keuangan yang berkualitas.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Pengelolaan keuangan dan pertanggung

jawaban Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

melaksanakan kegiatan antara lain:


a. Penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan bulan Januari sampai dengan

Desember Tahun 2016; b. Penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan Triwulan dan Semester Tahun

2016; c. penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Pemilu Tahun 2016

. d. Penyusunan CALK.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan

pegawai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan

kegiatan antara lain :

a. Pembayaran gaji, honor dan tunjangan bulan Januari sampai dengan Desember Tahun

2016 yang tepat waktu.

b. Pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 (tiga belas).

Sasaran 2

Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian,

Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja

kegiatan,sebagai berikut :

%

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Tingkat Ketepatan Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100

Informasi Kebutuhan Pemilu

2. Tingkat Ketepatan Pengelolaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100

Informasi Kebutuhan Logsitik Pemilu

3. Tingkat Ketepatan Pengadaan 1 Dokumen 1 Dokumen 100

Fasilitasi logistik Pemilu

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan ketepatan pengelolaan informasi

kebutuhan pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan

kegiatan antara lain :


a. Perencanaan kebutuhan logistik Tahun 2016; b. Pengelolaan sistem informasi terkait logistik Pemilu; c. Menghadiri rapat koordinasi kebijakan pengadaan logistik Pemilu di KPU Provinsi. d. Menghadiri rapat koordinasi manajemen distribusi logistik Pemilu di KPU Provinsi. e. Evaluasi Pengelolaan Logistik Tahun 2016.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan pengelolaan kebutuhan logistik Tahun

2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan

antara lain : a. Penyusunan rencana anggaran dan kegiatan pengelolaan logistik Pemilu;. b. Evaluasi pengelolaan logistik Pemilu; c. Pengelolaan sistem informasi terkait logistik Pemilu; d. Melaksanakan koordinasi dengan KPU Pusat dan KPU Provinsi Jambi didalam

pengelolaan logistic Pemilu; e. Stock Opname logistik Pemilu

Sasaran 3

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 5 (empat) indikator kinerja kegiatan

sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian

1.

Kesesuaian antara Renstra dan Renja

1 Dokumen

1 Dokumen

100

K/L dengan RKA K/L

2. Tingkat ketepatan dan tertib 1 Laporan 1 Laporan 100

administrasi pelaksanaan penyusunan

LAKIP dan TAPKIN

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi yang 1 Dokumen 1 Dokumen 100

akuntabel dan tepat waktu Pemilu

2016

4. Frekwensi pemutakhiran data pemilih 1 Dokumen 1 Dokumen 100


Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L

dengan RKA K/L, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan

kegiatan antara lain : a. Rapat Koordinasi dengan KPU Provinsi Jambi dalam rangka Penyusunan RKA-KL Tahun

2016; b. Penyusunan program dan rencana kerja Tahun 2016.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat

ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan LAKIP dan TAPKIN, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan Penyusunan

LAKIP Tahun 2016 dan Penyusunan TAPKIN Tahun 2017.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan dokumen Pemutakhiran Data Tahun

2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan

antara lain : a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait

mutasi penduduk.

b. Rapat koordinasi dengan KPU Provinsi Jambi.

c. Penyusunan Laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih.

Sasaran 4

Terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan

sebagai berikut :

%


1. Penataan organisasi, pembinaan, 1 Laporan 1 Laporan 0

dan pengelolaan SDM

2. Layanan peningkatan kompetensi 2 Orang 2 Orang 100


Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan peningkatan kompetensi SDM,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengirim 1 orang PNS Organik

untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

Sasaran 5

Terselenggaranya Dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan

sebagai berikut :

%


1. Layanan Dukungan 12 Bulan 12 Bulan 100

Administrasi Perkantoran

2. Dokumen Barang Milik Negara 1 Dokumen 1 Dokumen 100

3. Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100

Layanan Layanan

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan

pembinaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Dokumen Barang Milik Negara, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan antara lain : a. pengelolaan SIMAK BMN tahun 2016. b. Penghapusan BMN.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan layanan perkantoran, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kegiatan antara lain : a. Menyelenggarakan kebutuhan sehari-hari perkantoran. b. Pelayanan daya dan jasa c. Pemeliharan perkantoran d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.


Sasaran 6

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat

KPU Kabupaten/Kota

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (Satu) indikator kinerja kegiatan

sebagai berikut :

%


1. Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU 1 Laporan 1 Laporan 100

Dalam pencapaian indikator kinerja Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU,

Sekretariat KPu Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

KPU.

Sasaran 7

Terselenggaranya Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi,

Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Yang

berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja

kegiatan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian

Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait

Sengketa Pemilu 1 Kasus 1 Kasus 100

Dokumentasi dan Identifikasi Bidang Hukum

Terkait Pemilu 1 Dokumen 1 Dokumen 100

Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus 1 Kasus 1 Kasus 100


Pencapaian indikator kinerja kegiatan Penyelesaian dan Bantuan Hukum Terkait

Sengketa Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan

identifikasi dan rumusan masalah hukum.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Dokumentasi dan Identifikasi Bidang

Hukum Terkait Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

melaksanakan kegiatan dokumentasi dan informasi hukum (UU/PP/peraturan

KPU/Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan ML/Putusan MA).

.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakanakan kegiatan

menghadiri acara rakor permasalahan hukum di KPU Provinsi Jambi.

Sasaran 8

Terselenggaranya Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu dan pendidikan Pemilih Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja kegiatan sebagai

berikut :

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Capaian

Pengelolaan PAW DPR, DPD, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota 5 Dokumen 5 Dokumen 100

Publikasi Informasi Pemilu 1 Jenis 1 Jenis 100

Dokumen Teknis Pileg, Pilpres serta

Pemilukada 1 Dokumen 1 Dokumen 100

Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu

dan Pemilukada 1 Laporan 1 Laporan 100

Tahapan Pemilu 1 Laporan 1 Laporan 100


Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Pengelolaan PAW DPR, DPD, DPRD

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung

Barat melakukan kegiatan antara lain:

a. Mencatat dokumen surat permintaan PAW dari pimpinan DPRD

b. Melakukan verifikasi/penelitian pemenuhan syarat calon pengganti antar waktu anggota

DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

c. Melaksanakan rapat pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai penetapan

calon pengganti antar waktu anggota DPRD.

d. Menyampaikan calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

hasil pleno KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.

e. Melakukan Koordinasi dengan partai politik terkait dengan kegiatan PAW anggota DPRD

Kabupate Tanjung Jabung Barat

f. Menyusun laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pergantian antar waktu anggota DPRD

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Aspek keuangan sebagaimana dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2016 merupakan unsur penunjang pelaksanaan

kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016. Sumber

Anggaran terdiri dari :

1. Rupiah Murni : Rp. 2.906.465.000,-

2. Hibah Langsung : Rp. 1.721.751.000,-

Total anggaran yang dikelola Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung

Barat Tahun 2016 setelah direvisi sebesar Rp. 4.628.216.000,- (empat milyar enam ratus

dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Jumlah tersebut telah

direalisasikan sebesar Rp. 3.504.219.525,- (tiga milyar lima ratus empat juta dua ratus

sembilan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) atau sebesar 96,27 %.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun Anggaran

2016 terdapat sisa belanja dana hibah yang telah direvisi ke dalam DIPA 076 pada bulan April

2016 sebesar Rp. 3.378.937.000,- yang telah direalisasikan sebesar Rp. 773.610.739,-

(SP2HL), dan telah dikembalikan ke KAS daerah sebesar Rp. 2.605.326.261,- (SP4HL).

Pada Tanggal 28 Oktober 2016 KPU RI melaksanakan revisi pengurangan dana


hibah pada anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar

Rp. 1.721.751.000,- agar adanya pengurangan realisasi pada aplikasi SAIBA untuk SP4HL.


BAB IV

PENUTUP

Secara umum kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

selama Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Tahun Anggaran 2015 dari sasaran strategis yang ditetapkan dalam 2 (dua) program, 8

(delapan) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) output dapat direalisasikan.

Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada

Tahun 2016 sebesar 96,27 % dapat dikategorikan baik, pada rentang skala pencapaian kinerja

antara 75 % sampai dengan 100 %. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,27

% dari total anggaran.

Dari data pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan

motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas,

profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang

berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum. Namun

kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih belum memenuhi harapan.

Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakangkpu-tanjabbarkab.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Lkj-KPU-TJB-2016-OK.pdf · Divisi SDM dan Partisipasi Divisi Umum, Keuangan Hukum Data Masyarakat