BAB I PENDAHULUAN - bpkad.blitarkab.go.idbpkad.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2019/06/RENJA-2019-BPKAD-1.pdf · manajemen organisasi yang professional Persentase kecukupan administrasi

Renja Tahun 2019 BPKAD Kabupaten Blitar Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah

yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan

pembangunan daerah yang salah satunya adalah rencana kerja tahunan

(Renja) SKPD.

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu

(1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.Penyusunan

rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan

sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang

definitif.Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RenjaSKPD mengacu

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi

eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat

tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu

tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.RENJA

SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA

SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan

dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian

kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu

laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjP).


Renja – SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta

dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat.

Dalam menyusun Renja – SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran,

indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan

program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya

mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD

tahun yang bersangkutan. Renja – SKPD mempunyai fungsi penting dalam

sistem perencanaan daerah, karena Renja- SKPD menerjemahkan

perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD)

kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja

menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam

langkah – langkah tahunan yang Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun

Anggaran 2019 lebih konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraanprogram pembangunan tahunan pemerintah daerah,

maka sejak awal tahapan penyusunanhingga penetapan dokumen Renja

SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannyasebagaimana

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana PembangunanDaerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya

dan mengacu RKPDtahun berkenaan.

2. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator

kinerja hasil (outcome),indikator kinerja keluaran (output) dan

dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkanprakiraan maju.

3. Penyusunan rencana kerja ini sebagai bahan pertimbangan dalam

penyusunan basis data KUA PPAS Tahun 2019 yang memuat arah

kebijakan pemerintahan selama satu tahun.


1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Kabupaten Blitar Tahun 2019didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PembangunanNasional;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

4. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Blitar 2016-202;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja – SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 :

1. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan

tahunan.


2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan

kebijakan dan perencanaan program.

3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun

anggaran 2019.

Sementara tujuan disusunnya Renja – SKPDadalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam

1 (satu) tahun anggaran.

b. Menjadikanpedoman program dan kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang direncanakan dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam

perencanaan anggaran dan program kegiatan pada lingkup BPKAD

Kabupaten Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Blitar Tahun 2019, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas renja, proses penyusunan renja, keterkaitan antara

renja dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan

Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentun peraturan lainnya yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.


1.4 Sistematika Penulisan

Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar

isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan IKK.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis

yang terkait dengan pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan

yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya

terhadap pencapaian visi dan misi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil

analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut

dilakukan dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan maupun berdasarkan hasil pengumpulan


informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan

musrenbang.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,

yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan petimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan serta uraian garis besar

mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana

tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan

Capaian SKPD

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daeerah (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk

Tahun 2017dapat disajikan sebagai berikut :

1. Tabel Pencapaian Kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Terwujudnya manajemen organisasi yang professional

Persentase kecukupan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana

100%

Persentase pemenuhan jenis/dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu

100%

2. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

Kesesuaian syarat jabatan dengan pejabat

100% Pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

Pemenuhan kompetensi

Peningkatan kedisiplinan

3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

Persentase penyerapan anggaran

100%

4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

Persentase pemanfaatan aset daerah

80%

Dari keempat sasaran strategis diatas sasaran strategis 1 dan 2

merupakan penunjang organisasi. Sementara sasaran strategis 3 dan 4

merupakan sasaran strategis utama SKPD dalam pengelolaan keuangan

dan asset daerah yang diuraikan sebagai berikut :


1) Sasaran 3 :

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi

1. Terwujudnya pengganggaran keuangan daerah

Persentase dokumen pengganggaran keuangan daerah yang tepat waktu

100% 89%

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian

(%) Efisiensi

(1) (2) (3) (4)

(5) (6) (7)

1. Terlaksananya Sosialisasi Paket

Regulasi tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah jenis sosialisasi dan

jumlah peserta sosialisasi

1 jenis dan 120

orang

1 jenis dan 150

orang

100% dan

125%

25%

2. Terwujudnya ranperda APBD

Jumlah ranperda APBD untuk tahun

n+1

1 Perda 1 Perda 100% -

3. Terwujudnya ranperda Perubahan

APBD

Jumlah ranperda Perubahan APBD

1 Perda 1 Perda 100% -

4. Terwujudnya ranperbup Perubahan

APBD

Jumlah ranperbup Perubahan APBD

1 Perbup 4 Perbup 400% 300%

5. Terwujudnya ranperbup APBD

Jumlah ranperbup APBD untuk tahun

n+1

1 Perbup 1 Perbup 100% -

6. Tersedianya dokumen

Standar Biaya Umum

Jumlah dokumen

SBU yang disusun

1

Dokumen

2 Perbup 200% 100%

7. Terlaksananya

Penatausahaan Belanja Tidak

Langsung PPKD

Jumlah dokumen

SPM yang diterbitkan

80 SPM 570 SPM 712,5% 612,5%

8. Terwujudnya pemeliharaan dan

pengembangan

sistem informasi pengelolaan

keuangan daerah

Jumlah sistem informasi

keuangan daerah

yang terpelihara

1 Sistem 3 Sistem 300% 200%

9. Terlaksananya

verifikasi RKA, DPA

dan DPPA SKPD

Jumlah SKPD yang

diverifikasi

62 OPD 62 OPD 100% -

10 Tersedianya Surat

Penyediaan Dana

(SPD)

Jumlah SPD yang

diterbitkan

2.400

SPD

1840 SPD 76,7% (23,3%)


Sasaran kegiatan Tahun 2017 untuk tersedianya Surat Penyediaan

Dana (SPD) dengan indikator kinerja jumlah SPD yang diterbitkan

dengan target 2.400 SPD dan realisasi sebesar 1.840 SPD atau 76,1%.

Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 jumlah program di masing-

masing SKPD mengalami pengurangan dengan menyesuaikan

perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyesuaian ini

berdampak pada berkurangnya jumlah SPD yang diterbitkan.

Pada tahun 2018 akan diadakan penyesuaian target kinerja untuk

indikator kinerja kegiatan jumlah SPD yang diterbitkan dengan melihat

realisasi tahun 2017. Hal ini sesuai dengan perencanaan program

kegiatan dimana satu bidang di SKPD satu program dan masing-masing

kasubbid/kasi/kasubbag satu kegiatan.

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Tersedianya laporan

pertanggungjawaban keuangan daerah

Persentase laporan

pertanggungjawaban keuangan daerah yang disusun tepat

waktu

100% 100%

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Terwujudnya

ranperda

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Perda tentang

pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD

1 Perda 1 Perda 100%

2. Terwujudnya

ranperbup Penjabaran

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Peraturan KDH tentang

penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1 Perbup 1 Perbup 100%

3. Terlaksananya

penyelesaian tuntutan

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi

Jumlah rapat/sidang

kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan

Jumlah Laporan TP-TGR

12 kali

2 Laporan

TP-TGR (Semester I

dan II)

11 kali

2 Laporan

TP-TGR (Semester

I dan II)

91,67%

100%

4. Tersedianya data laporan realisasi

pelaksanaan APBD

Jumlah Laporan Interim Pemkab. Blitar

Jumlah SKPD yang

melaksanakan rekonsiliasi

1 LRA Semester I

63 OPD

1 LRA Semester

I

61 OPD

100%

96,83%


Evaluasi dan analisis atas capaian target kinerja masing-masing

indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah

sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah melaksanakan

penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA 2016 hingga proses menjadi Peraturan

Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016

sesuai dengan aturan dan waktu yang telah diitetapkan dalam

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah melaksanakan

penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 hingga proses

menjadi Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA 2016 sesuai dengan aturan dan waktu yang

telah diitetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

3. Dalam Perubahan APBD Tahun 2017 kegiatan Majelis Pertimbangan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tersedia

anggaran sebesar Rp.197.755.000,- yang telah direalisasikan

sebesar Rp.149.946.510,- atau sebesar 74,81% dengan sisa

anggaran Rp.47.808.490,-

Selama tahun 2017 telah dilaksanakan sidang/rapat Majelis

Pertimbangan TP-TGR sebanyak 11( sebelas) kali dengan

mengembalikan setoran ke rek kas daerah dari 13 (tiga belas)

orang tertagih kurang lebih sebesar Rp.206.700.622,-dan

diantaranya 1(satu)orang telah melunasi. Penyerapan anggaran

tidak maksimal dikarenakan rencana pelimpahan pengurusan

piutang kerugian daerah ke KPKNL Malang belum dilaksanakan,

mengingat Tim Majelis Pertimbangan TP-TGR masih berupaya


untuk melakukan pengurusan piutang kerugian daerah dengan

melakukan pemanggilan melalui sidang Majelis Pertimbangan TP-

TGR.

4. Penyusunan Laporan Interim Pemerintah Kabupaten Blitar dan

Rekonsiliasi keuangan pada triwulan I,II, dan III.

Dalam Perubahan APBD Tahun 2017 kegiatan Penatausahaan

Akuntansi atas Pelaksanaan APBD tersedia anggaran sebesar Rp.

205.159.900,00. Sampai dengan 31 Desember 2017 terealisasi

sebesar Rp. 205.180.045,00 sebesar 99,89% dengan sisa anggaran

Rp. 232.455,00. Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I,

II, dan III telah terlaksana, dengan hasil dari 63 SKPD, yang

menghadiri sebanyak 61 SKPD. Terdapat 2 SKPD yang tidak hadir

yaitu Kecamatan Garum dan Kecamatan Kademangan.Pada

Rekonsiliasi Triwulan III masih terdapat SKPD yang belum tertib

dalam entry penyetoran pajak ke dalam apilkasi SIMDA yaitu Dinas

Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Sosial.Sedangkan

SKPD yang sudah entry pemotongan pajak tetapi belum entry

penyetoran pajak diantaranya Kecamatan Talun, Kecamatan

Sutojayan, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Wates.

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar Semester

I TA.2017 telah dikirimkan ke BPKAD Provinsi Jawa Timur dan ke

Kementerian Keuangan tepat waktu.

No Sasaran kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Terwujudnya peningkatan

pelayanan dan fasilitasi penerimaan daerah

Persentase Realisasi

PAD se Kab. Blitar 100% 97%

2

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi

Pencairan Dana Kegiatan Seluruh SKPD se Kabupaten

Blitar


Pencairan Dana 100% 90,74%


3

Terselenggaranya monitoring

, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari

pemerintah pusat


Penerimaan dan Pelaporan Trasnfer

Dana dari Pemerintah pusat

100% 96,84%

4

Tersusunnya regulasi

peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan keuangan

daerah

Jumlah Dokumen

kajian/perda/perbub

1

dokumen -

5. Tersusunnya penatausahaan

pelaksanaan APBD

Jumlah dokumen

penatausahaan

pelaksanaan APBD

1 dok.

1 dok.

6. Terwujudnya verifikasi

dokumen pengajuan

pencairan dana SKPD se

Kabupaten Blitar

Jumlah dokumen

pengajuan

pencairan dana

yang diverifikasi

18.000

dok 17.087

dok

7. Terselenggaranya fasilitasi

JKN

Jumlah SP2B yang

diterbitkan

288

SP2B

288

SP2B

8. Terlaksananya bimbingan

teknis pengelolaan keuangan

daerah se Kab Blitar

Jumlah peserta

bimtek dari SKPD se

Kab Blitar

180

orang 180

orang

9. Terlaksananya penerbitan

SP2D SKPD se Kabupaten

Blitar

Jumlah SP2D yang

diterbitkan

18.000

SP2D 17.087

dok

10. Terwujudnya Pengelolaan

dan Penatausahaan Gaji

PNSD

Persentase

pembayaran gaji

PNSD se Kab Blitar

100% 100%

11. Terwujudnya pembayaran

JKK / JKM

Persentase JKK /

JKM yang terbit

tepat waktu

100% 100%

12. Terlaksananya penerbitan

SKPP bagi PNS yang pensiun

Persentase

penerbitan SKPP 100% 100%

13. Terlaksananya verifikasi data

gaji, JKK dan JKM

Persentase verifikasi

data gaji, JKK dan

JKM

100% 100%


Capaian target kinerja masing masing indikator atas sasaran

kegiatan cukup baik karena mencapai lebih dari 90 %, kecuali atas

kegiatan tersusunnya regulasi peraturan perundang-undangan

tentang pengelolaan keuangan daerah. Tidak tercapainya target

pada kegitan tersebut karena terdapat kekeliruan penempatan

pada program kegiatan sehingga kegiatan tersebut tidak direalisasi.

Untuk penerbitan SP2D yang tidak sesuai target disebabkan antara

lain :

a) Banyaknya pengajuan dana yang dilaksanakan melalui

mekanisme TU (tambah uang) yang secara normal bila diajukan

melalui mekanisme GU (ganti uang) bisa menjadi 3 s/d 5

pengajuan

b) Pengajuan dana melalui mekanisme LS yang semula diajukan 2

s/d 4 termin (termin uang muka, termin 1-3) menjadi 1 (satu)

kali pengajuan.

Hal diatas secara langsung berdampak pada jumlah SP2D yang

diterbitkan sehingga tidak bisa mencapai target yang ditentukan.

Pembayaran gaji PNS JKK dan JKM terealisasi 100% karena PNS

yang belum sesuai SK kenaikan dapat diajukan kekurangan pada

akhir tahun setelah APBDP 2017. Penerbitan SKPP yang semula

ditargetkan 450 dokumen dapat terealisasi 586 dokumen. Kenaikan

sebesar 136 SKPP disebabkan PNS yang memasuki usia batas

pensiun lebih banyak.Dalam rangka peningkatan realisasi capaian

kinerja atas masing – masingkegiatan sesuai tabal diatas

direncanakan dengandilaksanakannya antara lain :

a. Rencana pelaksanaan SP2D secara online

b. Rencana pelaksanaan transaksi non tunai

c. Penempatan kegiatan pada program / kegiatan yang tepat

d. Adanya upaya untuk pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang

telah ditentukan.


e. Kedepan untuk pengelolaan gaji PNS akan diintegrasikan

antara SIMGaji dengan SIMPEG guna mengatasi keterlambatan

pembayaran kekurangan gaji kenaikan pangkat, berkala dan

pensiun serta untuk penyamaan data jumlah pegawai di

BKPSDM dengan BPKAD.

2) Sasaran 4 :Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target Capaian

(1) (2) (3) (4)

1. Tersedianya data asset daerah

Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar

90% 70%

Persentase asset daerah dalam kondisi baik

80% 60%

SasaranStrategis IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian

Terlaksananya

penatausahaan dan inventarisasi barang

milik daerah

Jumlah Unit Pengelola

Barang yang melaksanakan penatausahaan dan

inventarisasi BMD secara tertib

150 UPB 125 UPB 83%

Tersusunnya standar

harga barang

Jumlah dokumen SHB yang

disusun

1

dokumen

1

dokumen

100%

Terselesaikannya

permasalahan tanah

asset Pemkab Blitar

Persentase permasalahan

aset yang diselesaikan

100% 80% 80%

Terlaksananya

monitoring dan evaluasi

pemanfaatan barang

milik daerah

Jumlah unit BMD yang

dimanfaatkan

89 unit 80 unit 90%

Terlaksananya

operasional

pengelolaan tanah eks bengkok di

kelurahan

Jumlah UPB yang

melaksanakan pengelolaan

tanah eks bengkok

27 Kel. 27 Kel 100%

Terlaksananya

pensertifikatan tanah dan

pengamanan asset pemerintah daerah

Jumlah tanah yang

disertifikasi dan aset yang diamankan

777

sertifikat dan 285

papan nama

asset

74

Sertipikat 25 Papan

Nama Aset

25%

Terwujudnya rehabilitasi

sedang/berat rumah

dinas

Jumlah rumah dinas yang direhab

2 rumdin 2 rumdin 100%


SasaranStrategis IndikatorKinerja Target Realisasi Capaian

Terpeliharanya Bangunan Aset

Pemerintah Kabupaten Blitar

Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap

pakai

3 unit 0% 0%

No Sasaran/ Program

Indikator Kinerja

Anggaran Kinerja

Efisiensi Pagu

Realisasi Capaian

T R %

1 Terlaksananya penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah

Jumlah UPB yang melaksanakan penatausahaan daninventarisasi BMD secara tertib

659.493.700 555.456.026

84% 150 UPB

125 UPB

83%

(25) UPB

2 Tersusunnya standar harga barang

Jumlah dokumen SHB yang disusun

152.300.000 144.925.120

95% 1 dokumen

1 dokum

en

100%

-

3 Terselesaikannya permasalahan tanah asset Pemkab Blitar

Persentase permasalahan aset yang diselesaikan

33.860.800 33.084.700 98% 100%

80% 80%

(20%)

4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan BMD

Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan

374.785.000 366.448.950 98% 89 unit

80 unit 90%

(9) unit

5 Terlaksananya operasional pengelolaan tanah eks bengkok di kelurahan

Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok

85.069.500 84.538.000 99% 27 Kel.

27 Kel 100%

-

6 Terlaksananya pensertifikatan tanah dan pengamanan asset pemerintah daerah

Jumlah tanah yang disertifikasi dan aset yang diamankan

279.141.000 257.520.240 92% 777 sertifikat dan 285 papa

n nama asset

74 Sertipi

kat 25

Papan Nama Aset

25%

(703) Sertipi

kat (260) Papan nama

7 Terwujudnya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Jumlah rumah dinas yang direhab

184.220.000 181.535.000 98% 2 rumdi

n

2 rumdin

100%

-

8 Terpeliharanya Bangunan Aset Pemerintah Kabupaten Blitar

Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai

22.915.500 22.870.000 99% 3 unit 0% 0% -

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-

indikator kinerja terhadap sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah aset pemerintah yang dipelihara dan siap pakai sebesar Rp.

22.915.500 digeser untuk kegiatan rumah dinas yang direhab.


2. Proses pensertipikatan dan papan nama pelaksanaannya secara

bertahap untuk 5 tahun kedepan, proses pensertipikatan tergantung

dari Kantor Pertanahan.

3. Permasalahan aset Jatilengger tinggal disetujui oleh DPRD, sedangkan

Rumah Dinas yang ditempati Sdr. Ngateno masih kasasi lagi tentang

sertipikat degan Kantor Pertanahan.

Rencana tindak lanjut atas kondisi diatas diantaranya :

1. Koordinasi dengan kantor pertanahan agar proses pensertipatan lebih

cepat.

2. Menunggu persetujuan dari DPRD dan Kasasi dari pengadilan.


Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Target Program & Kegiatan

(Renja SKPD Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2018

Realisasi Capaian Program & Kegiatan

s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi target

Renstra

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur 90% 90% 90%

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

1 jenis (layanan administrasi perkantoran)



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

90% 90% 90%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah sarpras yang berfungsi baik

2 unit (kendaraan dinas dan gedung

perkantoran)


perkantoran)


perkantoran)

Program perencanaan penganggaran pengendalian dan pelaporan kinerja dan keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

100% 100% 100%

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

Jumlah dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan

Jumlah dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

90% 90% 90%

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD

Jumlah aparatur yang mengikuti 55 orang 55 orang 55 orang








s/d Tahun 2018


Renstra

Program penyusunan anggaran keuangan daerah

Persentase penyusunan Perda APBD tepat waktu

100% 100% 100%

Penyusunan perda dan perbup tentang APBD

Jumlah dokumen APBD dan APBD

Perubahan yang tepat waktu

2 Perda dan 2

Perbup APBD

2 Perda dan 2 Perbup

APBD

2 Perda dan 2

Perbup APBD

Jumlah jenis sosialisasi dan

jumlah peserta

1 jenis dan 120

orang 1 jenis dan 120 orang

1 jenis dan 120

orang

Jumlah perubahan Perbup

Penjabaran APBD mendahului

perubahan APBD

1 kali perubahan 1 kali perubahan 1 kali perubahan

Verifikasi Anggaran SKPD

Persentase SKPD yang mendapat

rekomendasi atas hasil verifikasi

RKA / RKAP

60% 60% 60%

Persentase SKPD yang mendapat

rekomendasi atas hasil verifikasi

DPA / DPPA

50% 50% 50%

Pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah SPD yang terbit 2.000 SPD 2.000 SPD 2.000 SPD


keuangan daerah yang

terpelihara dan yang

1 sistem 1 sistem 1 sistem








s/d Tahun 2018


Renstra

dikembangkan

Jumlah peraturan perundangan

yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak

langsung PPKD

Jumlah dokumen hibah dan

bansos 20 dok 20 dok 20 dok

Jumlah SPP dan SPM belanja

tidak langsung PPKD yang terbit 80 SPP dan SPM 80 SPP dan SPM 80 SPP dan SPM

Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan

70% 70% 70%

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah perda dan perbup

pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD

1 Perda dan 1

Perbup 1 Perda dan 1 Perbup

1 Perda dan 1

Perbup

Jumlah SKPD yang mengikuti

sosialisasi dan rekonsiliasi laporan

keuangan akhir tahun (n-1)

63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD

Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD

Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi dan yang dievaluasi

63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD








s/d Tahun 2018


Renstra

Evaluasi dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah

Jumlah peraturan perundangan

terkait akuntansi keuangan

daerah yang diterbitkan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah sosialisasi perundangan

terkait akuntansi keuangan

daerah

1 kali 1 kali 1 kali

Jumlah kegiatan fasilitasi yang

dilaksanakan 27 kali 27 kali 27 kali

Program Penatausahaan Keuangan Daerah

Persentase OPD yang melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai SOP

100% 100% 100%

Pelayanan dan fasilitasi kas daerah

Jumlah dokumen pelayanan kas

daerah 2013 berkas 2013 berkas 2013 berkas

Penatausahaan pengelolaan keuangan

Jumlah dokumen peraturan

perundangan yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Jumlah sosialisasi peraturan

perundangan yang disusun 1 kali 1 kali 1 kali

Pelayanan penerbitan SP2D dan

SP2B

Jumlah SP2D dan SP2B yang

diterbitkan

18.000 SP2D

dan 288 SP2B

18.000 SP2D dan 288

SP2B

18.000 SP2D dan

288 SP2B








s/d Tahun 2018


Renstra

Penatausahaan gaji PNSD

Jumlah kasus pembayaran gaji

PNSD yang tidak sesuai

ketentuan

10 kasus 10 kasus 10 kasus

Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah


96% 96% 85%

96%


85% 85%

Penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah

Jumlah Unit Pengelola Barang

yang melaksanakan

penatausahaan dan inventarisasi

BMD secara tertib

100 UPB 100 UPB 100 UPB


disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Fasilitasi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah


dimanfaatkan 119 unit 119 unit 119 unit

Jumlah tanah yang diproses

sertifikasi

50 berkas

sertifikat 50 berkas sertifikat

50 berkas

sertifikat

Jumlah aset yang diamankan 50 aset 50 aset 50 aset

Jumlah aset yang dipelihara 6 unit 6 unit 6 unit








s/d Tahun 2018


Renstra

Fasilitasi pengendalian dan penghapusan aset daerah

Jumlah asset bermasalah yang

ditangani 2 unit 2 unit 2 unit

Jumlah asset yang dihapuskan 500 unit 500 unit 500 unit

Jumlah fasilitasi dan koordinasi

yang dilakukan 30 kali 30 kali 30 kali

Jumlah dokumen analisa

pengendalian dan penghapusan

asset

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen



Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

SKPD) Tahun 2019


Persentase Kepuasan Aparatur

90%



1 jenis (layanan

administrasi perkantoran)



90%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


2 unit (kendaraan dinas dan

gedung kantor)

Program perencanaan penganggaran pengendalian dan pelaporan kinerja dan keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu

100%


Jumlah dokumen 2 dokumen


Jumlah dokumen 2 dokumen

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


90%

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur OPD

Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek

55 orang



100%

Penyusunan perda dan perbup

tentang APBD

Jumlah dokumen APBD

dan APBD Perubahan

yang tepat waktu

2 Perda dan 2

Perbup APBD

Jumlah jenis sosialisasi

dan jumlah peserta

1 jenis dan

120 orang

Jumlah perubahan Perbup 1 kali




(Output)


SKPD) Tahun 2019

Penjabaran APBD

mendahului perubahan

APBD

perubahan

Verifikasi Anggaran SKPD

Persentase SKPD yang

mendapat rekomendasi

atas hasil verifikasi RKA /

RKAP

50%

Persentase SKPD yang

mendapat rekomendasi

atas hasil verifikasi DPA /

DPPA

40%


Jumlah SPD yang terbit 2.000 SPD




dikembangkan

1 sistem

Jumlah peraturan

perundangan yang

disusun

1 dokumen

Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja

tidak langsung PPKD

Jumlah dokumen hibah

dan bansos 20 dok

Jumlah SPP dan SPM

belanja tidak langsung

PPKD yang terbit

80 SPP dan

SPM



80%




(Output)


SKPD) Tahun 2019



pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD

1 Perda dan 1

Perbup

Jumlah SKPD yang

mengikuti sosialisasi dan

rekonsiliasi laporan

keuangan akhir tahun (n-

1)

63 SKPD


Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi dan yang dievaluasi

63 SKPD

Evaluasi dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah

Jumlah peraturan

perundangan terkait

akuntansi keuangan


1 dokumen

Jumlah sosialisasi

perundangan terkait

akuntansi keuangan

daerah

1 kali

Jumlah kegiatan fasilitasi

yang dilaksanakan 27 kali



100%


Jumlah dokumen

pelayanan kas daerah 2053 berkas

Penatausahaan pengelolaan keuangan

Jumlah dokumen

peraturan perundangan

yang disusun

1 dokumen




(Output)


SKPD) Tahun 2019

Jumlah sosialisasi


yang disusun

1 kali

Pelayanan penerbitan SP2D dan

SP2B

Jumlah SP2D dan SP2B

yang diterbitkan

18.000 SP2D

dan 288 SP2B

Penatausahaan gaji PNSD

Jumlah kasus pembayaran

gaji PNSD yang tidak

sesuai ketentuan

10 kasus

Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah


97%


90%

Penatausahaan dan inventarisasi barang milik daerah

Jumlah Unit Pengelola

Barang yang

melaksanakan

penatausahaan dan

inventarisasi BMD secara

tertib

100 UPB

Jumlah dokumen SHB

yang disusun 1 dokumen

Fasilitasi pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah


dimanfaatkan 119 unit

Jumlah tanah yang

diproses sertifikasi

50 berkas

sertifikat

Jumlah aset yang

diamankan 50 aset

Jumlah aset yang

dipelihara 7 unit




(Output)


SKPD) Tahun 2019

Fasilitasi pengendalian dan penghapusan aset daerah

Jumlah asset bermasalah

yang ditangani 2 unit

Jumlah asset yang

dihapuskan 500 unit

Jumlah fasilitasi dan

koordinasi yang dilakukan 30 kali


pengendalian dan

penghapusan aset

1 dokumen

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja SKPD Tahun 2017 berdasarkan sasaran /

target rencana kerja dan analisis kinerja pelayanan Tahun 2018

disajikan dalam tabel diatas.


No Indikator

Target Renstra SKPD Proyeksi Catatan

Analisis Tahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

Tahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

1 2 5 6 7 8 9

1 Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

1 jenis (layanan


1 jenis (layanan


1 jenis (layanan


1 jenis (layanan


2 Jumlah sarpras yang berfungsi baik

2 unit

(kendaraan dinas dan

gedung

perkantoran)

2 unit


gedung

perkantoran)

2 unit


gedung

perkantoran)

2 unit


gedung

perkantoran)

3 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian

kinerja 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

4 Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

5 Jumlah aparatur yang mengikuti 55 orang 55 orang 55 orang 55 orang

6

Jumlah dokumen APBD dan APBD Perubahan yang tepat

waktu

2 Perda dan 2

Perbup APBD

2 Perda dan

2 Perbup

APBD

2 Perda dan

2 Perbup

APBD

2 Perda dan 2

Perbup APBD

7 Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta

1 jenis dan 120

orang

1 jenis dan

120 orang

1 jenis dan

120 orang

1 jenis dan

120 orang

8

Jumlah perubahan Perbup Penjabaran APBD mendahului

perubahan APBD 1 kali perubahan

1 kali

perubahan

1 kali

perubahan

1 kali

perubahan

9

Persentase SKPD yang mendapat rekomendasi atas hasil

verifikasi RKA / RKAP 50% 40% 50% 40%


No Indikator


Analisis Tahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

Tahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

1 2 5 6 7 8 9

10

Persentase SKPD yang mendapat rekomendasi atas hasil

verifikasi DPA / DPPA 40% 30% 40% 30%

11 Jumlah SPD yang terbit 2.000 SPD 2.000 SPD 2.000 SPD 2.000 SPD

12

Jumlah sistem informasi keuangan daerah yang

terpelihara dan yang dikembangkan 1 sistem 1 sistem 1 sistem 1 sistem

13 Jumlah peraturan perundangan yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

14 Jumlah dokumen hibah dan bansos 20 dok 20 dok 20 dok 20 dok

15

Jumlah SPP dan SPM belanja tidak langsung PPKD yang

terbit 80 SPP dan SPM

80 SPP dan

SPM

80 SPP dan

SPM

80 SPP dan

SPM

16

Jumlah perda dan perbup pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD

1 Perda dan 1

Perbup

1 Perda dan

1 Perbup

1 Perda dan

1 Perbup

1 Perda dan 1

Perbup

17

Jumlah SKPD yang mengikuti sosialisasi dan rekonsiliasi

laporan keuangan akhir tahun (n-1) 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD

18 Jumlah SKPD yang mengikuti rekonsiliasi dan yang dievaluasi

63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD

19

Jumlah peraturan perundangan terkait akuntansi

keuangan daerah yang diterbitkan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

20

Jumlah sosialisasi perundangan terkait akuntansi

keuangan daerah 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali


No Indikator


Analisis Tahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

Tahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

1 2 5 6 7 8 9

21 Jumlah kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan 27 kali 27 kali 27 kali 27 kali

22 Jumlah dokumen pelayanan kas daerah 2053 berkas 2053 berkas 2053 berkas 2053 berkas

23 Jumlah dokumen peraturan perundangan yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

24 Jumlah sosialisasi peraturan perundangan yang disusun 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

25 Jumlah SP2D dan SP2B yang diterbitkan

18.000 SP2D

dan 288 SP2B

18.000 SP2D

dan 288

SP2B

18.000 SP2D

dan 288

SP2B

18.000 SP2D

dan 288 SP2B

26

Jumlah kasus pembayaran gaji PNSD yang tidak sesuai

ketentuan 9 kasus 8 kasus 9 kasus 8 kasus

27

Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan

penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib 100 UPB 100 UPB 100 UPB 100 UPB

28 Jumlah dokumen SHB yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

29 Jumlah unit BMD yang dimanfaatkan 119 unit 119 unit 119 unit 119 unit

30

Jumlah tanah yang diproses sertifikasi 50 berkas

sertifikat

50 berkas

sertifikat

50 berkas

sertifikat

50 berkas

sertifikat

31 Jumlah aset yang diamankan 50 aset 50 aset 50 aset 50 aset

32 Jumlah aset yang dipelihara 7 unit 8 unit 7 unit 8 unit


No Indikator


Analisis Tahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

Tahun 2019

(thn n)

Tahun 2020

(thn n+1)

1 2 5 6 7 8 9

33 Jumlah asset bermasalah yang ditangani 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

34 Jumlah asset yang dihapuskan 500 unit 500 unit 500 unit 500 unit

35 Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali

36

Jumlah dokumen analisa pengendalian dan penghapusan

aset 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


2.3. Isu – isuPenting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiBPKAD

selakuSKPD maupunSKPKD

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah

kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan

bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu

strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD

diantaranya adalah keterbatasan sarana prasarana aparatur,

keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran yang

ada.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang

mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD

Kabupaten Blitar dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan

metode SWOT :

1. Strength (Kekuatan)

1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan

Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD

melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan

pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Blitar.

3) Melaksanakan pembinaan kepada SKPD melalui fungsi

evaluasi perencanaan anggaran dan pengolaan keuangan

serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.


2. Weaknes (Kelemahan)

1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran

tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan

mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai

bidang tugas.

2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka

peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan

kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme

dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. Opportunity (Peluang)

1) Adanya pembangunan infrastruktur ibu kota Kabupaten Blitar

di Kanigoro, pembangunan jaringan TIK terintegrasi (e-

government) di SKPD Kabupaten Blitar.

2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka

peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi

pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.

3) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga

dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi

dengan tingkat provinsi dan pusat.

4. Treath (Ancaman)

1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan

keuangan daerah berkembang sangat cepat.

2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan

program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan

dinamika yang berkembang.

3) Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya

manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap

SKPD.


4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program-program pembangunan yang dikaitkan dengan

dokumen-dokumen perencanaan.

5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan

pemeriksa fungsional.

6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan

pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten

Blitar diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

2. penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntasi

berbasis akrual.

3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis

teknologi informasi.

4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah.

5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai

penunjang

6. pelayanan prima.

7. Peningkatan profesionalismne aparatur dan pemenuhan SDM

yang handal sesual tuntutan kebutuhan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Hasil analisa kebutuhan dalam review terhadap rancangan awal

RKPD Tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel dibawah ini :


Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



100%

1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

BPKAD Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

100% 1,395,415,683


BPKAD Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

100% 1,395,415,683



100%

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BPKAD Jumlah sarpras yang berfungsi baik

100% 646,170,823 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

BPKAD Jumlah sarpras yang berfungsi baik

100% 646,170,823

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


90%

3

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek

55 orang 540,750,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

BPKAD Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek

55 orang 540,750,000

Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

100%

4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

BPKAD

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

2 laporan

15,000,000 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

BPKAD Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

2 laporan

15,000,000

5. Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan

BPKAD Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan

1 dok 15,000,000 Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan

BPKAD Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan

1 dok 15,000,000


No


Catatan Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)



100%

6.


BPKAD

Jumlah dokumen APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu

2 Perda

dan 2

Perbup

APBD

2,296,525,140


BPKAD Jumlah dokumen APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu

2 Perda

dan 2

Perbup

APBD

2,296,525,140

Jumlah jenis sosialisasi dan jumlah peserta

1 jenis

dan 120

orang


1 jenis

dan 120

orang

Jumlah perubahan Perbup Penjabaran APBD mendahului perubahan APBD

1 kali

perubah

an


1 kali

perubah

an

7. Verifikasi Anggaran SKPD BPKAD

Persentase SKPD yang mendapat rekomendasi atas hasil verifikasi RKA / RKAP

50%

596,697,255

Verifikasi Anggaran SKPD BPKAD


50%

596,697,255

Persentase SKPD yang mendapat rekomendasi atas hasil verifikasi DPA / DPPA

40%


40%

8. Pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

BPKAD

Jumlah SPD yang terbit

2.000

SPD

1,015,729,943


BPKAD Jumlah SPD yang terbit 2.000

SPD

1,015,729,943




dikembangkan

1 sistem




dikembangkan

1 sistem

Jumlah peraturan

perundangan yang

disusun

1

dokume

n

Jumlah peraturan

perundangan yang

disusun

1

dokume

n


No


Catatan Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

9. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak langsung PPKD

BPKAD


dan bansos

20

dokume

n

152,145,000

Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak langsung PPKD

BPKAD


dan bansos

20

dokume

n

152,145,000

Jumlah SPP dan SPM


PPKD yang terbit

80 SPP

dan SPM

Jumlah SPP dan SPM


PPKD yang terbit

80 SPP

dan SPM



80%

10.


BPKAD

Jumlah perda dan

perbup pertanggung

jawaban pelaksanaan

APBD

1 Perda

dan 1

Perbup

117,500,000 Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPKAD

Jumlah perda dan

perbup pertanggung

jawaban pelaksanaan

APBD

1 Perda

dan 1

Perbup

117,500,000

Jumlah SKPD yang




1)

63 SKPD

Jumlah SKPD yang




1)

63 SKPD

11.


BPKAD

Jumlah SKPD yang

mengikuti rekonsiliasi dan

yang dievaluasi

63 SKPD 83,500,000 Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD

BPKAD

Jumlah SKPD yang


yang dievaluasi

63 SKPD 83,500,000

12.

Evaluasi dan Fasilitasi

Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah

BPKAD

Jumlah peraturan

perundangan terkait

akuntansi keuangan


1

dokume

n

286,425,000


Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah

BPKAD

Jumlah peraturan

perundangan terkait

akuntansi keuangan


1

dokume

n

286,425,000


No


Catatan Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah sosialisasi

perundangan terkait

akuntansi keuangan

daerah

1 kali

Jumlah sosialisasi

perundangan terkait

akuntansi keuangan

daerah

1 kali







100%

13.


BPKAD

Jumlah dokumen

pelayanan kas daerah

2053

berkas 585,695,780 Pelayanan dan fasilitasi

kas daerah

BPKAD Jumlah dokumen


2053

berkas

585,695,780

14. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan

BPKAD

Jumlah dokumen


yang disusun

1

dokume

n

302,064,995 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan

BPKAD

Jumlah dokumen


yang disusun

1

dokume

n

302,064,995

Jumlah dokumen


yang disusun

1

dokume

n

Jumlah dokumen


yang disusun

1

dokume

n

15. Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B

BPKAD

Jumlah SP2D dan SP2B yang diterbitkan

18.000 SP2D dan 288 SP2B

234,741,750 Pelayanan Penerbitan SP2D dan SP2B

BPKAD Jumlah SP2D dan SP2B yang diterbitkan

18.000 SP2D dan 288 SP2B

234,741,750

16. Penatausahaan Gaji PNSD BPKAD

Jumlah kasus pembayaran gaji PNSD yang tidak sesuai ketentuan

9 kasus 234,741,750

Penatausahaan Gaji PNSD BPKAD

Jumlah kasus pembayaran gaji PNSD yang tidak sesuai ketentuan

9 kasus 234,741,750

Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah


97%


90%


No


Catatan Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

17.

Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

BPKAD

Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib

100 UPB

1,350,000,00

0 Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

BPKAD


100

U`PB 1,350,000,00

0


1 dokumen


1 dokumen

18. Fasilitasi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

BPKAD


dimanfaatkan 119 unit.

873,500,640 Fasilitasi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

BPKAD


dimanfaatkan 119 unit.

873,500,640

Jumlah tanah yang diproses sertifikasi 50

berkas sertifikat

Jumlah tanah yang diproses sertifikasi 50

berkas sertifikat

Jumlah aset yang diamankan 50 aset

Jumlah aset yang diamankan 50 aset

Jumlah aset yang dipelihara 7 unit

Jumlah aset yang dipelihara 7 unit

19. Fasilitasi Pengendalian dan Penghapusan Aset daerah

BPKAD

Jumlah asset

bermasalah yang

ditangani 2 unit

489,250,950 Fasilitasi Pengendalian dan Penghapusan Aset daerah

BPKAD

Jumlah asset

bermasalah yang

ditangani 2 unit

489,250,950

Jumlah asset yang

dihapuskan 500 unit

Jumlah asset yang

dihapuskan 500 unit


koordinasi yang

dilakukan 30 kali


koordinasi yang

dilakukan 30 kali


No


Catatan Penting


Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.)


Capaian

Kebutuhan dana

(Rp.)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)


pengendalian dan

penghapusan aset

1 dokumen


pengendalian dan

penghapusan aset

1 dokumen


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar

untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2019 tidak

melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat

karena hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas sebagai

unsur penunjang.


BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan

masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap

mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang

ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana

sekarang dikenal sebagai ProgramNawacita yang merupakan

program pembangunan perencanaan nasional yang memuat

pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan

program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang

memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan

tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan

kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran

pemerintah daerah yang dapat menunjang tugasdesentralisasi,

khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan

dasar masyarakat.Sebagai penjabaran kebijakan program nasional

dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan

daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar menyusun Rencana Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Program

Nawacita dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berikut

identifikasi kebijakan nasional :

Identifikasi Kebijakan Nasional :

No Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1. Kepastian dan Penegakan Hukum APBN

2. Keamanan dan Ketertiban APBN

3. Politik dan Demokrasi APBN

4. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi APBN


Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Kabupaten Blitar, maka dalam menyusun program kegiatannya

BPKAD mengacu pada kebijakan nasional “Tata Kelola dan Reformasi

Birokrasi”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja – SKPD

3.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan

sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya

akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan

hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan. Peran

BPKAD Kabupaten Blitar berkontribusi atas pencapaian salah satu

dari 11 sasaran RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016-

2021.Konstribusi dimaksud tertuang dalam misi Kabupaten Blitar

periode tahun 2016-2021 yang keempat yakni meningkatkan tata

kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta

pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Tujuan misi ini

adalah penataan kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan

efisien, memantapkan pelaksanaan sistem dan prosedur

perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan

pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas dan kompetensi

sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Blitar yang


profesional, berintegritas dan berdaya saing, meningkatkan kualitas

manajemen keuangan pemerintah daerah, meningkatkan kualitas

pelayanan publik yang prima di segala bidang dan berorientasi

pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat, dan mengembangkan

manajemen pemerintahan daerah berbasis teknologi informasi

untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan

akuntabel serta mempermudah akses masyarakat terhadap

informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program aksi

yang dilakukan salah satunya adalah peningkatan kualitas

manajemen keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan

keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan profesionalisme.

Untuk tujuan yang dimaksud adalah :

1. Peningkatan manajemen tata kelola organisasi yang akuntabel

dan professional.

2. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah

yang efektif, efisien dan akuntabel.

3.2.1. Sasaran

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian

dirumuskan sasaran SKPD dimana sasaran merupakan gambaran

dari hasil yang ingin dicapai suatu organisasi dalam rumusan yang

lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan seperti dalam jangka waktu tahunan atau semesteran.


Selanjutnya, sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan SKPD.

2. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggarandan

pelaporan yang berkualitas.

3. Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD, untuk mencapai

sasaran dan tujuan pembangunan daerah.Faktor yang menjadi

bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

diantaranya adalah untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi

Bupati dan Wakil Bupati Blitar serta pelaksanaan tugas dan fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPKD selaku

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (dalam hal ini BPKAD)

mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan APBD /

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD /

Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten

Blitar dalam menyusun program guna melaksanakan tugas dan

fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah,

meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5. Program Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah

6. Rogram Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan

Daerah

7. Program Penatausahaan Keuangan Daerah

8. Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset

Daerah.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan

oleh SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber

daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal

termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program dan kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Blitar

padaTahun 2019direncanakan kebutuhan dana / pagu indikatif

untuk belanja langsung sebesar Rp.11,385,568,043.00.

Berikut ini disajikan rumusan rencana program dan kegiatan Tahun

2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Blitar.


Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar

No Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber dana

Catatan

penting

Rencana Tahun 2020

Target capaian kinerja

Kebutuhan dana / pagu

indikatif (Rp.)



indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



BPKAD 100%

APBD

1. Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran


100% 1,395,415,683 100% 1,538,445,791



BPKAD 100%

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 646,170,823 100% 678,479,364



BPKAD 90%

3

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur SKPD

Jumlah aparatur yang

mengikuti Bimtek 55 orang 540,750,000 55 orang 567,787,500



BPKAD 100%

4. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

2 laporan 17,500,000

2 laporan 18,000,000

5. Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan

Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan

1 dok 17,500,000

1 dok 18,000,000



BPKAD

6. Penyusunan perda dan perbup tentang APBD

Jumlah dokumen APBD dan APBD Perubahan yang

2 Perda dan 2 2,296,525,140 1 Perda

2,411,351,397





Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber dana

Catatan

penting

Rencana Tahun 2020



indikatif (Rp.)



indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tepat waktu Perbup APBD


1 jenis dan

120 orang 1 Perda


1 kali

perubahan 1 Perda

7. Verifikasi Anggaran SKPD


60%

596,697,255

1 Perbup

626,532,118


50% 1 sistem

8. Pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah SPD yang terbit

2.000 SPD

62 skpd




dikembangkan

1 sistem

1,015,729,943

1 dokumen

1,066,516,440

Jumlah peraturan

perundangan yang disusun

1 dokumen 80 SPM

9.

Perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban belanja tidak langsung PPKD


dan bansos

20 dokumen 152,145,000

2.000 SPD 159,752,250





Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber dana

Catatan

penting

Rencana Tahun 2020



indikatif (Rp.)



indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah SPP dan SPM


PPKD yang terbit

80 SPP dan

SPM

1 jenis dan

120 orang

Program Penyusunan

Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Jumlah SKPD yang

menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu

BPKAD

10.



pertanggung jawaban

pelaksanaan APBD

1 Perda dan 1

Perbup

117,500,000

1 Perda dan

1 Perbup

306,000,000

Jumlah SKPD yang



keuangan akhir tahun (n-1)

63 SKPD

63 SKPD

11.


Jumlah SKPD yang


yang dievaluasi

63 SKPD 83,500,000

63 SKPD 194,000,000

12.


Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

Jumlah peraturan

perundangan terkait

akuntansi keuangan daerah

yang diterbitkan

1 dokumen

286,425,000

1 dokumen

357,000,000

Jumlah sosialisasi

perundangan terkait

akuntansi keuangan daerah

1 kali

1 kali


27 kali

27 kali





Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber dana

Catatan

penting

Rencana Tahun 2020



indikatif (Rp.)



indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

yang dilaksanakan

Program Penatausahaan

Keuangan Daerah

Persentase SP2D yang

diterbitkan BPKAD 100%

13.


Jumlah dokumen


2013 berkas 585,695,780

2013 berkas 573,683,000

14.

15.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen peraturan

perundangan yang disusun

1 dokumen

302,064,995

1 dokumen

360,561,000

Jumlah sosialisasi


yang disusun

1 kali

1 kali

Pelayanan Penerbitan SP2D dan

SP2B

Jumlah SP2D dan SP2B

yang diterbitkan

18.000 SP2D

dan 288 SP2B

234,741,750

18.000 SP2D

dan 288

SP2B

200,751,900

16.

Penatausahaan Gaji PNSD

Jumlah kasus pembayaran

gaji PNSD yang tidak

sesuai ketentuan

10 kasus

314,684,300

10 kasus

313,680,400



BPKAD

97%

98%


90% 95%

17. Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara

100 UPB

1,350,000,000

100 UPB

1,500,000,000





Lokasi

Rencana Tahun 2019

Sumber dana

Catatan

penting

Rencana Tahun 2020



indikatif (Rp.)



indikatif (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

tertib


disusun

1 dokumen

1 dokumen

18. Fasilitasi Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah


dimanfaatkan

119 unit

873,500,640

119 unit

888,383,140

Jumlah tanah yang

diproses sertifikasi

50 berkas

sertifikat

50 berkas

sertifikat

Jumlah aset yang

diamankan

50 aset

50 aset

Jumlah aset yang

dipelihara

7 unit

8 unit

19. Fasilitasi Pengendalian dan Penghapusan Aset daerah

Jumlah asset bermasalah

yang ditangani

2 unit

489,250,950

2 unit

489,250,950

Jumlah asset yang

dihapuskan

500 unit

500 unit


koordinasi yang dilakukan

30 kali

30 kali


pengendalian dan

penghapusan aset

1 dokumen

1 dokumen


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan,

untuk Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Blitar sebagai unsur penunjang pemerintahan telah

menetapkan rencana kerja berikut pendanaannya sebagaimana dalam

table dibawah ini.

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019

Target Rp (000)

1 2 3 4 5 8 9

Peningkatan Manajemen Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel Dan Profesional.

Meningkatnya pelayanan kesekretariatan SKPD

Indeks Kepuasan Aparatur



100% 1,465,186,467

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran


1 jenis (layanan

administrasi

perkantoran)

1,465,186,467



100% 646,170,823

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur


2 unit (kendaraan

dinas dan gedung

perkantoran)

646,170,823



100% 540,750,000

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD

Jumlah aparatur yang mengikuti

55 orang 540,750,000

Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggarandan pelaporan yang berkualitas

Skor SAKIP SKPD



100% 35,000,000


Jumlah dokumen

2 dokumen 17,500,000


Jumlah dokumen

2 dokumen 17,500,000



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


Target Rp (000)

1 2 3 4 5 8 9

Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien dan akuntabel

Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah

Penurunan paragraf penekanan BPK terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah



100% 4,061,097,338

Penyusunan

perda dan

perbup tentang

APBD

Jumlah dokumen APBD dan APBD Perubahan yang tepat waktu

2 Perda dan 2

Perbup APBD 2,296,525,140


1 jenis dan 120

orang


1 kali perubahan

Verifikasi

anggaran

SKPD


50%

596,697,255


40%

Pengendalian

dan evaluasi

pengelolaan

keuangan

daerah

Jumlah SPD

yang terbit 2.000 SPD

1,015,729,943

Jumlah sistem

informasi

keuangan

daerah yang

terpelihara dan

yang

dikembangkan

1 sistem

Jumlah

peraturan

perundangan

yang disusun

1 dokumen

Perencanaan,

pelaksanaan

dan

pertanggungjaw

aban belanja

tidak langsung

PPKD

Jumlah

dokumen hibah

dan bansos

20 dokumen

152,145,000

Jumlah SPP dan

SPM belanja

tidak langsung

PPKD yang

terbit

80 SPP dan SPM



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


Target Rp (000)

1 2 3 4 5 8 9

Program Penyusunan

Pelaporan

Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah

Persentase SKPD

yang menyusun

laporan keuangan

sesuai ketentuan

80% 487,425,000

Penyusunan

laporan

pertanggungjaw

aban

pelaksanaan

APBD

Jumlah perda

dan perbup

pertanggung

jawaban

pelaksanaan

APBD

1 Perda dan 1

Perbup

117,500,000

Jumlah SKPD

yang mengikuti

sosialisasi dan

rekonsiliasi

laporan

keuangan akhir

tahun (n-1)

63 SKPD

Penatausahaan

akuntansi atas

pelaksanaan

APBD

Jumlah SKPD

yang mengikuti

rekonsiliasi dan

yang dievaluasi

63 SKPD 83,500,000

Evaluasi dan

fasilitasi

penyusunan

laporan

keuangan

pemerintah

daerah

Jumlah

peraturan

perundangan

terkait akuntansi

keuangan daerah

yang diterbitkan

1 dokumen

286,425,000

Jumlah sosialisasi

perundangan

terkait akuntansi

keuangan daerah

1 kali

Jumlah kegiatan

fasilitasi yang

dilaksanakan

27 kali



100% 1,437,186,825

Pelayanan dan

fasilitasi kas

daerah

Jumlah

dokumen

pelayanan kas

daerah

2053 berkas 585,695,780

Penatausahaan

pengelolaan

keuangan

Jumlah

dokumen

peraturan

perundangan

yang disusun

1 dokumen 302,064,995



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


Target Rp (000)

1 2 3 4 5 8 9

Jumlah

sosialisasi

peraturan

perundangan

yang disusun

1 kali

Pelayanan

penerbitan

SP2D dan SP2B

Jumlah SP2D

dan SP2B yang

diterbitkan

18.000 SP2D dan

288 SP2B 234,741,750

Penatausahaan

gaji PNSD

Jumlah kasus

pembayaran

gaji PNSD yang

tidak sesuai

ketentuan

9 kasus 314,684,300



97%

2,712,751,590


90%

Penatausahaan

dan

inventarisasi

barang milik

daerah


100 UPB

1,350,000,000


1 dokumen

Fasilitasi

pemanfaatan

dan

pengamanan

barang milik

daerah

Jumlah unit

BMD yang

dimanfaatkan

119 unit

873,500,640

Jumlah tanah

yang diproses

sertifikasi

50 berkas

sertifikat

Jumlah aset

yang

diamankan

50 aset

Jumlah aset

yang dipelihara 7 unit

Fasilitasi

pengendalian

dan

penghapusan

aset daerah

Jumlah asset

bermasalah

yang ditangani

2 unit

489,250,950

Jml asset yang

dihapuskan 500 unit



Program/Kegiatan


Kegiatan (output)


Target Rp (000)

1 2 3 4 5 8 9

Jumlah fasilitasi

dan koordinasi

yang dilakukan

30 kali

Jumlah

dokumen

analisa

pengendalian

dan

penghapusan

aset

1 dokumen

JUMLAH 11,385,568,043


BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam

menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode

2016-2021 yaitu Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan

Berdaya Saing pada misi IV yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik yang dioperasionalkan melalui rencana kerja pembangunan

daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2019.Rencana Kerja

SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah,

karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka

menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana,program, dan

penganggaran tahunan.Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat

direncanakan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka

pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam penatausahaan keuangan

dengan penerapan teknologi informasi dalam yakni diterapkannya sistem

informasi pengelolaan keuangan daerah berupa SP2D Online.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Blitar sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana

kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun

Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Blitar Tahun2019, maka penetapan prioritas

pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD

diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta

berkelanjutan, dengan sesamaSKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar

maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Documents

BAB I PENDAHULUAN - bpkad.blitarkab.go.idbpkad.blitarkab.go.id/wp-content/uploads/2019/06/RENJA-2019-BPKAD-1.pdf · manajemen organisasi yang professional Persentase kecukupan administrasi