BAB I PENDAHULUAN - gunungkidulkab.go.idgunungkidulkab.go.id/pustaka/bab_i_ii_lakip_gk_2014.pdf · Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian tenggara Kota ... yang berdasarkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

1

A. Latar Belakang

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian tenggara Kota

Yogyakarta, dengan Ibukota di Wonosari yang terletak diantara koordinat 1100 21’ -

1000 50’ Bujur Timur dan 7

0 46’ - 8

0 09’ Lintang Selatan. Kabupaten Gunungkidul

memiliki luas 1.485,36 km2 atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 18 Kecamatan, 144 Desa, dan 1.431

Padukuhan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh

perbukitan dan pegunungan kapur dengan mayoritas penduduknya hidup dari

bercocok tanam dan sebagai buruh.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki berusaha

mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita luhur perjuangan bangsa Indonesia

sesuai dengan bunyi alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu

“membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Usaha

tersebut diantaranya ditempuh dengan menyelenggarakan good governance yang

merupakan prasyarat utama bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita

berbangsa dan bernegara.

Komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector, dan

masyarakat sangat dibutuhkan agar good governance dapat menjadi kenyataan dan

berjalan dengan baik. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi

yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Untuk itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB

I

PENDAHULUAN


2

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas

managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan

kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur

bertanggung jawab atas kegiatan yang benar-benar telah direncanakan, dilaksanakan,

dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas instansi pemerintah

merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi

yang bersangkutan. Sejalan dengan hal itu, telah ditetapkan TAP MPR Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,

Korupsi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang

sama, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah

daerah berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD dan menyampaikannya kepada

Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LAKIP juga berperan

sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good

governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014,

maka LAKIP Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil

kegiatan tahun 2014 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan

pemerintahan oleh Bupati Gunungkidul kepada Presiden.


3

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15

dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59).

1. Tugas Pokok

Dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, disebutkan bahwa “Pembagian

urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta

Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan

eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”. Urusan pemerintahan adalah

fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan

dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi

tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Penyelenggaraan desentralisasi sebagai salah satu asas mendasar dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan daerah mensyaratkan pembagian urusan

pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah. Kabupaten Gunungkidul memiliki 26 urusan pemerintahan

wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan pemerintahan daerah tersebut harus diwadahi

dalam kelembagaan perangkat daerah.

Kewenangan daerah yang berupa 26 (dua puluh enam) urusan wajib yang menjadi

urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan;

b. Bidang Kesehatan;

c. Bidang Lingkungan Hidup;


4

d. Bidang Pekerjaan Umum;

e. Bidang Penataan Ruang;

f. Bidang Perencanaan Pembangunan;

g. Bidang Perumahan;

h. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

i. Bidang Penanaman Modal;

j. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

k. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

l. Bidang Ketenagakerjaan;

m. Bidang Ketahanan Pangan;

n. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

o. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

p. Bidang Perhubungan;

q. Bidang Komunikasi dan Informatika;

r. Bidang Pertanahan;

s. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

t. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian;

u. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

v. Bidang Sosial;

w. Bidang Kebudayaan;

x. Bidang Statistik;

y. Bidang Kearsipan; dan

z. Bidang Perpustakaan.

Sedangkan kewenangan daerah yang berupa 8 (delapan) urusan pilihan yang

menjadi urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai

berikut:

a. Bidang Kelautan dan Perikanan;

b. Bidang Pertanian;

c. Bidang Kehutanan;

d. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

e. Bidang Pariwisata;

f. Bidang Industri;

g. Bidang Perdagangan; dan

h. Bidang Ketransmigrasian.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan

prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang

madani, sejahtera lahir dan batin berlandaskan iman dan taqwa.


5

2. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Daerah beserta

Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.

Perangkat Daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan

membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat

Daerah yaitu:

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:

1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;

2) Bagian Administrasi Pemerintahan Desa;

3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:

1) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

2) Bagian Administrasi Pembangunan.

d. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:

1) Bagian Umum;

2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;

3) Bagian Hukum;

4) Bagian Organisasi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam ketentuan Pasal 8A dan Pasal 8B Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 diatur juga mengenai Staf Ahli Bupati

dengan nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari:

a. Staf ahli bidang hukum dan politik;

b. Staf ahli bidang pemerintahan;

c. Staf ahli bidang pembangunan;

d. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan

e. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.


6

Sedangkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;

d. Bagian Risalah dan Perundang-undangan;

e. Bagian Persidangan dan Protokol; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas-dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas

Dinas-Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi,

Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah, yaitu:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;

d. Dinas Peternakan;

e. Dinas Kelautan dan Perikanan;

f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

g. Dinas Pekerjaan Umum;

h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Energi, dan Sumber Daya

Mineral;

j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

k. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;

l. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan; dan

m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas


7

Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis Daerah, adalah sebagai berikut:

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Badan Kepegawaian Daerah;

c. Inspektorat Daerah;

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana;

e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;

g. Kantor Pengelolaan Pasar;

h. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan;

i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

j. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; dan

k. Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 13 (tiga

belas) Dinas-dinas Daerah, 11 (sebelas) Lembaga Teknis Daerah (LTD), masih

terdapat 3 (tiga) Lembaga yang dibentuk dalam peraturan daerah tersendiri, yaitu

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, dan Kecamatan.

Badan Penangguangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penangguangan Bencana Daerah.

RSUD Wonosari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit

Umum Daerah Wonosari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

Sedangkan Pemerintah Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah

tersebut dibentuk 18 kecamatan dengan 144 desa. Kecamatan yang dibentuk

mempunyai tugas salah satunya adalah membina penyelenggaraan pemerintahan

desa. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintahan Desa.


8

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, didukung sumberdaya

manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 10.604 orang pada akhir

Tahun 2014, yang tersebar pada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul. Adapun jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul sebanyak 753 jabatan, terdiri dari eselon II.a = 1 jabatan, eselon II.b =

25 jabatan, eselon III = 147 jabatan, eselon IV = 519, dan eselon V = 61 jabatan.

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 9.851 orang.

Gambar 1.1

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Sedangkan komposisi pegawai Gunungkidul berdasarkan Golongan Ruang

adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 - 2014

1 I/a – I/d 362

2 II/a – II/d 1.840

3 III/a – III/d 4.539

4 IV/a – IV/e 3.863

Jumlah 10.604


Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2014


9

Gambar 1.2


Sedangkan sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang

ditetapkan berasal dari Pandapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pemerintah

Pusat yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Besarnya

APBD menunjukkan kemampuan daerah dalam rangka peningkatan pembangunan

bagi masyarakat. Pada Tahun 2013 anggaran pendapatan dan belanja masing-masing

sebesar Rp1.232.294.627.656,53 dan Rp1.329.895.597.478,50. Sedangkan untuk

Tahun 2014 anggaran pendapatan dan belanja masing-masing sebesar

Rp1.356.261.456.616,86 dan Rp1.492.754.893.762,03. Dengan demikian APBD

Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 9,14% untuk anggaran pendapatan dan

anggaran belanja sebesar 10,91%.

Ditinjau dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Tahun 2013

sebesar Rp76.674.187.127,23 dan Tahun 2014 sebesar Rp144.367.217.444,98 yang

berarti mengalami kenaikan sebesar 46,89% dari tahun sebelumnya. Sedangkan

anggaran penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2013 sebesar

Rp779.069.238.000,00 dan Tahun 2014 sebesar Rp847.388.294.000,00. Dengan

demikian mengalami peningkatan sebesar Rp68.319.056.000,00 atau 8,06% dari tahun

sebelumnya.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2014


10

Gambar 1.3

Grafik Perbandingan Anggaran PAD, DAU, Pendapatan dan Belanja

Tahun 2014 dan 2013

Sumber : DPPKAD Kabupaten Gunungkidul.

Peningkatan PAD memberikan harapan bahwa upaya-upaya dan strategi dalam

peningkatan PAD telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam

memberdayakan sektor-sektor yang potensial. Akan tetapi perolehan PAD jika

dibandingkan dengan realisasi pengeluaran yang setiap tahunnya juga mengalami

peningkatan, masih menunjukkan peranan yang kecil. Dengan demikian menunjukkan

bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih sangat tergantung pada Pemerintah

Pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

Kabupaten Gunungkidul, walaupun dengan kecenderungan semakin kecil peranannya.

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Gambaran tentang permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas

dan sasaran pembangunan daerah serta permasalahan daerah yang masih menjadi

agenda program yang harus direncanakan:

1. Permasalahan daerah yang berhubungan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah:

a. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

untuk mendukung perekonomian daaerah yang lestari.


11

b. Belum optimalnya tata guna dan tata kelola air.

c. Belum optimalnya pengelolaan investasi dan industri yang berakibat masih

rendahnya investasi.

d. Rendahnya daya saing produk Kabupaten Gunungkidul pada lingkup lokal,

regional, maupun nasional.

e. Belum optimalnya pengembangan industri olahan hasil pertanian.

f. Kurangnya kualitas manajemen usaha kecil menengah inovasi produk dan

belum optimalnya kemitraan antar usaha serta belum optimalnya

pengembangan pasar tradisional.

g. Masih terdapat objek wisata yang mengalami keterbatasan air bersih dan

sanitasi, belum terjangkau listrik PLN dan jangkauan komunikasi.

h. Pemetaan potensi wisata secara rinci dan update masih belum dapat di

laksanakan.

i. Potensi budaya lokal dalam mendukung pariwisata belum di optimalkan oleh

masyarakat.

j. Regulasi yang mengatur pengelolaan di bidang pariwisata masih belum

cukup untuk mengatur pola dan optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam

pengembangan pariwisata.

k. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam

pengembangan objek dan daya tarik pariwisata.

l. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan rencana tata ruang.

m. Belum optimalnya tata guna dan tata kelolaan air.

n. Masih terdapat kawasan permukiman menghadapi masalah sanitasi dan

pengelolaan limbah.

o. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan

kualifikasi jabatan dan beban kerja SKPD.

p. Kualitas SDM aparatur pemerintah daerah masih belum memadai yang

menyangkut masalah disiplin, etos kerja, motivasi, dan tanggung jawab.

2. Identifikasi dan sinkronisasi isu strategi Kabupaten Gunungkidul, Daerah

Istimewa Yogyakarta, dan Nasional tahun 2014:

a. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum sepenuhnya sesuai dengan

kualifikasi jabatan dan beban kerja SKPD.

b. Kualitas SDM aparatur pemerintah daerah masih belum memadai yang

menyangkut masalah disiplin, etos kerja, motivasi, tanggung jawab.

c. Masih rendahnya kualitas pelayanan publik.

d. Pembangunan PAUD terkendala wilayah yang tersebar dengan jarak sekolah

PAUD dengan rumah tinggal yang berjauhan.


12

e. Tersebarnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan belum maksimalnya

peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

f. Masih rendahnya mutu lulusan pendidikan dasar di bandingkan

kabupaten/kota di DIY.

g. Kurang meratanya SDM dan akses serta mutu layanan kesehatan yang belum

optimal.

h. Masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

i. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

j. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi.

k. Masih cukup tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS).

l. Belum memadainya sarana dan prasarana publik.

m. Masih sangat terbatasnya jumlah dan kualitas prasarana wilayah.

n. Belum optimalnya tataguna dan tatakelola air.

o. Kepemilikan lahan yang sempit dan semakin menurunnya daya dukung

lahan.

p. Keterbatasan akses modal untuk saprodi.

q. Masih rendahnya akses informasi dan penerapan teknologi pertanian.

r. Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia pertanian.

s. Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani/tenaga kerja di

sector pertanian.

t. Penerapan teknologi dan manajemen usaha kelautan dan perikanan masih

bersifat tradisional.

u. Rendahnya motivasi generasi muda untuk berkecimpung di bidang kelautan

dan perikanan.

v. Masih rendahnya kualitas SDM baik aparatur maupun masyarakat

kelautandan perikanan secara umum.

w. Terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan.

x. Rendahnya kapasitas mitigai bencana dan masih seringnya terjadi bencana

alam.

D. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi


13

Pemerintah. Perpres dan Permenpan dan RB ini memberikan tuntunan kepada semua

instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang

dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan

akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders

(Pemerintah, DPRD, dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja

merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi

utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan

penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Gambar 1.4.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2014

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 mencakup hal-hal berikut ini:

Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan

LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2014.

Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana sasaran

strategis telah dicapai selama tahun 2014.

Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan

LAKIP 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa

datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar

capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat ditingkatkan secara

berkelanjutan.

Akuntabilitas Kinerja

Manajemen Kinerja

LAKIP


14

E. Sistematika LAKIP 2014

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber

pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana

tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2014 dan program/kegiatan yang dilakukan

satuan kerja/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selama tahun 2014. Capaian kinerja

(performance results) 2014 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja

(performance plan) 2014 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja

di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, dan sejalan dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 dapat

diilustrasikan sebagai berikut:

Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2014

SAMPUL

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2014

Sistematika LAKIP 2014


15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010 – 2015

Rencana Kinerja Tahun 2014

Perjanjian Kinerja Tahun 2014

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja

Evaluasi dan Analisis Akuntabilias Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok, dan

struktur organisasi, mengungkapkan permasalahan utama (strategic issued),

menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2014,

dan sistematika penyusunan LAKIP 2014.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja; menjelaskan rencana strategis

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu RPJMD untuk periode 2010-

2015, rencana kinerja untuk tahun 2014 dan perjanjian kinerja untuk tahun

2014.

Bab III Akuntabilitas Kinerja; disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi

kinerja, dan analisis capaian kinerja, termasuk menguraikan secara sistematis

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang

dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta

langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan

peningkatan kinerja. Akuntabilitas keuangan menyajikan alokasi dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Bab IV Penutup; menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 dan menguraikan

saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.


16

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan berdasarkan visi,

misi, serta program Kepala Daerah terpilih yang berpedoman pada Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam rangka pengintegrasian untuk

menciptakan keterpaduan, keserasian, dan mensinergikan perencanaan pembangunan

daerah dalam sistem pembangunan nasional. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan

strategis Kabupaten Gunungkidul.

Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

terlebih dahulu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Jangka Menengah secara partisipatif dengan melibatkan unsur pemangku

kepentingan (stakeholders) pembangunan setempat sehingga bisa dijadikan acuan dalam

penentuan prioritas program dan kegiatan tahunan. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan

dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai dokumen

teknis operasional.

Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan tahunan maka RPJMD tersebut

dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja tahunan yang memuat sasaran-sasaran yang ingin

dicapai dalam periode waktu satu tahunan dan strategi yang digunakan untuk mewujudkan

pencapaian sasaran tersebut serta tolok ukur dan target kinerja apa saja yang akan

digunakan untuk menunjukkan kualitas pencapaian sasaran yang bersangkutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul

ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010

tanggal 20 Desember 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2013. RPJMD atau Renstra tersebut

merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur

kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat

Kabupaten Gunungkidul.

BAB

II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


17

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun

2010 - 2015

Untuk memberikan arah terhadap pencapaian tujuan pembangunannya,

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyusun perencanaan pembangunan yang

tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai

bentuk perencanaan stratejik. Perencanaan ini dalam rangka pencapaian tujuan

otonomi yang diarahkan dengan penerapan prinsip, asas, tujuan, dan mekanisme

perencanaan pembangunan daerah otonom yang konsisten dan didasarkan pada

potensi sumber daya dan perkembangan masyarakat secara global. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2010-2015 tanggal 20 Desember 2010. Dokumen tersebut juga merupakan alat

perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah

dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten

Gunungkidul.

Dalam pelaksanaan RPJMD tahun keempat di tahun 2014 dipandang penting

dan mendesak untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, baik di bidang

pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya

sehingga Kabupaten Gunungkidul akan semakin maju, makmur, dan sejahtera.

RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 telah diupayakan disusun

dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan. Dalam penyusunannya juga

telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis

selama lima tahun rencana. Namun ternyata dalam perjalanan terdapat perubahan

kondisi lingkungan strategis yang harus disikapi oleh pemerintah daerah untuk

menjamin tujuan pembangunan dapat terwujud, antara lain adanya kebijakan nasional

berupa penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian Millenium

Development Goals (MDGs) yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan,

serta diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi salah satu substansi materi sinkronisasi

RPJMD. Meskipun Keistimewaan berada pada level Pemerintah DIY, namun secara

tidak langsung filosofi dan tata nilai keistimewaan DIY juga harus menjadi acuan

filosofi dan tata nilai pembangunan di Kabupaten/Kota. Beberapa catatan dalam

klarifikasi Gubernur terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17

Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, Hasil

Konsultasi Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul


18

kepada Pemerintah DIY, dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD juga menjadi dasar

perlunya pelaksanaan review RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Nomor 17 Tahun 2010, diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun

2010 tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, yang ditetapkan

dan diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013.

1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 adalah:

“Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera”, dengan

penjelasan sebagai berikut:

a. Gunungkidul lebih maju, lebih makmur, dan lebih sejahtera merupakan

keadaan masyarakat Gunungkidul yang lebih kreatif, inovatif, dinamis,

profesional, selalu bergerak ke depan untuk mencapai nilai-nilai yang lebih

berkualitas, unggul, dan handal dalam meningkatkan standar kehidupan, baik

dalam peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas

pendidikan, penghormatan atas nilai-nilai budaya, kemanusiaan, kesetaraan

“gender”, menumbuhkan jati diri baik pribadi maupun masyarakat, dan

perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya

serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu.

b. Pengertian maju adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan

berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Ditinjau dari

aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang

tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan

pembagian yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan

keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-

sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional,

efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata

dan berjalan serta berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian

yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat

yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan

semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Ditinjau dari aspek

kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan

hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan


19

penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju

adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan

politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya

peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

c. Sementara itu, kondisi masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera adalah

tercukupinya kebutuhan dasar hidup masyarakat baik lahir maupun batin, yang

ditandai oleh kecukupan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan,

disamping situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan yang rukun, saling

menghormati dan menghargai dilandasi oleh sikap religius, serta menjunjung

tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Adapun motto yang pembangunan

Tahun 2010-2015 adalah: “Deso Makmur Gunungkidul Makmur”.

Misi pembangunan daerah adalah sesuatu yang diemban atau dilaksanakan

oleh pemerintah daerah, untuk mencapai visi pembangunan daerah yang telah

ditetapkan, agar tujuan pembangunan daerah dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi

penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan, sesuai dan selaras dengan isi

substansinya, maka dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2010-2015 hasil review sebagai berikut:

a. Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran.

b. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang

kondusif, serta peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber

pendanaan sebagai penggerak perekonomian daerah.

c. Peningkatan pengelolaan pariwisata.

d. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli.

e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk memperjelas pemahaman terhadap misi pembangunan tersebut, berikut

ini adalah penjelasan masing-masing misi:

Misi Kesatu:

Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran adalah upaya pemerintah

daerah dalam memperkuat sistem pengelolaan air untuk sebesar-besarnya dapat

dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat berupa pemenuhan

kebutuhan air bersih, irigasi, pengairan, dan meningkatkan cadangan air bagi

masyarakat pada masa yang akan datang.

Misi Kedua:

Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari yaitu upaya pemerintah daerah untuk

memperkuat dan meningkatkan kesadaran semua pihak dalam pengelolaan dan


20

pendayagunaan sumber daya alam untuk mendukung perekonomian, dengan tetap

mempertimbangkan fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya

fungsi dan daya dukung lingkungan. Pembangunan ekonomi diupayakan dengan tetap

menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan

kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang yang

serasi untuk kegiatan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas

kehidupan masyarakat.

Peningkatan iklim usaha yang kondusif adalah upaya pemerintah daerah untuk

memperkuat dunia usaha/swasta berbasis potensi daerah menuju keunggulan

kompetitif daerah dan mampu membangun struktur perekonomian daerah yang

tangguh, kuat, dan kokoh.

Peningkatan peluang investasi dan penggalangan sumber-sumber pendanaan adalah

upaya pemerintah daerah untuk memacu pertumbuhan investasi, baik investasi dalam

negeri maupun luar negeri dan upaya memperkuat kapasitas keuangan daerah untuk

mendukung pembiayaan pembangunan daerah agar semakin berdaya.

Misi Ketiga:

Peningkatan pengelolaan pariwisata yaitu upaya pemerintah daerah untuk

mengembangan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi masyarakat melalui

berbagai inovasi pengembangan objek wisata yang meliputi wisata alam, wisata

berbasis keindahan alam, dan lingkungan (ecotourism) dengan tetap memperhatikan

unsur kelestarian lingkungan dan memperhatikan tata ruang wilayah serta pencegahan

pemanasan global (global warming).

Misi Keempat:

Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli adalah

upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya

manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan, pemanfaatan,

dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mempunyai kesadaran dan

kepedulian yang tinggi terhadap pembangunan.

Misi Kelima:

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah upaya pemerintah daerah dalam

memperkuat sistem pemerintahan yang baik dan bersih. Hal tersebut dilakukan

melalui penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN,

peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi publik, dan peningkatan

keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan yang dicapai dengan

cara penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada

semua tingkat dan lini pemerintah daerah dan pada semua kegiatan pembangunan.


21

2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan pembangunan

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015, yaitu:

a. Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air bersih.

b. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian

lingkungan.

c. Peningkatan kemudahan dalam memperoleh dan menciptakan lapangan kerja

melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.

d. Penggalangan sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar negeri untuk

memacu pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan Pendapatan Asli

Daerah.

e. Peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan

masyarakat.

f. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM, melalui pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan kemudahan akses layanan pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.

g. Peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip good

governance.

Berdasarkan atau tujuan, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama

periode RPJMD. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan

sasaran strategis selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Indikator Kinerja

Tujuan 1: Peningkatan pengelolaan sumber-sumber air dan penyediaan air

bersih.

Sasaran Strategis 1:

Sentra produksi memiliki

infrastruktur air dan sanitasi

yang handal.

1. Persentase sentra produksi yang memiliki air

bersih yang handal;

2. Persentase keterjangkauan air kawasan rawan

kekeringan pada musim kemarau;

3. Persentase lahan pertanian yang terairi secara

kontinyu;

4. Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah

(sumur pompa);

5. Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi

tersier, irigasi perdesaan, dan Jaringan Tingkat

Usaha Tani (JITUT) pada lahan pertanian

tanaman pangan dan hortikultura);

6. Jumlah penyediaan penampung air (Embung

dan damparit);


22



Kawasan permukiman

memiliki infrastruktur air yang

handal.

Persentase kawasan permukiman yang memiliki

air bersih yang handal;

Tujuan 2: Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap menjaga

kelestarian lingkungan.

Tujuan 3: Peningkatan kemudahan dalam memperoleh dan menciptakan

lapangan kerja melalui penggalian pemberdayaan usaha kecil,

mikro, dan menengah.

Tujuan 4: Penggalangan sumber-sumber pendanaan baik dari dalam / luar

negeri untuk memacu pembangunan daerah, menciptakan

lapangan kerja, dan Pendapatan Asli Daerah.


Sentra produksi memiliki

infrastruktur transportasi,

energi, air, telekomunikasi,

dan sanitasi yang handal.

1. Panjang Jalan Usaha Tani (JALUT) pada

sentra produksi Tanaman Pangan dan

Hortikultura;

2. Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) pada sentra

produksi perkebunan;

3. Persentase pemenuhan kebutuhan pupuk

organik;

4. Jumlah unit Penyewaan Jasa Alsintan (UPJA)

dan Alsintan lainnya pada sentra produksi

Tanaman Pangan dan hortikultura;

5. Jumlah RPH, TPH, dan RPA yang memiliki

sarana pengolahan limbah, sanitasi, dan

drainase;

6. Jumlah kawasan peternakan yang memiliki

jalan produksi;

7. Persentase kecamatan yang memiliki

puskeswan dengan infrastruktur yang handal;

8. Persentase sentra produksi perikanan yang

memiliki jalan produksi, fasilitas pengolahan

ikan, sanitasi, dan drainase;

9. Jumlah PPI,UPR, dan BBI;

10. Jumlah dan jenis sarana perikanan tangkap dan

budidaya;

11. Jumlah sentra produksi yang memiliki unit

pengolahan hasil;

12. Persentase sentra produksi yang memiliki

sarana listrik yang cukup;


23



layanan transportasi umum yang tertib, aman

lancar, dan laik jalan;

14. Rasio ketersediaan simpul transportasi antar

kecamatan;

15. Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan;

16. Persentase sentra produksi yang memenuhi

standar kesehatan;

17. Persentase ketersediaan lahan untuk

pembangunan;


jalan, jembatan, sanitasi, dan drainase yang

handal;

19. Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)

terbangun;


Kawasan permukiman

memiliki infrastruktur dasar

transportasi, energi, air,

telekomunikasi, dan sanitasi.

1. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki jalan, jembatan, dan fasum-fasos;


memiliki sanitasi dan drainase;

3. Rasio ruang terbuka hijau;


memiliki sarana listrik dan energi yang cukup;


memiliki pelayanan transportasi umum yang

tertib, aman, dan lancar;


memiliki akses telekomunikasi;

7. Persentase kawasan permukiman, fasum, dan

fasos yang memenuhi standar kesehatan;

8. Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi

untuk RTM;

9. Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat

dalam membangun infrastruktur perdesaan;


Peningkatan daya dukung dan

produktivitas Pantai Sadeng

sebagai kawasan minapolitan

untuk memacu pengembangan

kawasan Pantai Selatan.

1. Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas

dan Angkutan Jalan menuju Pelabuhan

Sadeng;

2. Persentase jalan, jembatan dan air bersih

di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai;

3. Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan

Sadeng;

4. Penambahan jumlah kapal motor;

5. Persentase kelengkapan sarana TPI;


24


6. Volume perdagangan hasil perikanan melalui

TPI Sadeng;

7. Persentase kelengkapan infrastruktur

minapolitan yang memenuhi standar di Pantai

Sadeng;

8. Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan

Sadeng;


Seluruh potensi sumber daya

alam dipetakan dan

dipromosikan secara tepat

sasaran dengan data yang

akurat untuk mendorong

investasi.

1. Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan

potensi secara up-to-date dan akurat;

2. Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN

Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya;

3. Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi

setiap tahunnya;

4. Persentase potensi yang disajikan secara on-

line dengan data yang up-to-date dan akurat;

5. Jumlah potensi bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, pertambangan dan

energi yang memiliki pemetaan secara rinci,

akurat, dan up-to-date;

6. Jumlah potensi bidang perindustrian,

perdagangan, koperasi, pertambangan, dan

energi yang dikembangkan;

7. Jumlah potensi bidang kelautan dan perikanan

yang memiliki pemetaan secara rinci, akurat,

dan up-to-date;

8. Persentase potensi bidang kelautan dan

perikanan yang dikembangkan;

9. Jumlah potensi tanaman pangan dan

hortikultura yang memiliki pemetaan secara

rinci, akurat, dan up-to-date;

10. Persentase potensi bidang tanaman pangan dan

hortikultura yang dikembangkan;

11. Jumlah potensi kehutanan dan perkebunan


dan up-to-date;

12. Luas lahan potensi bidang kehutanan dan

perkebunan yang dikembangkan;

13. Jumlah potensi peternakan yang memiliki

pemetaan secara rinci, akurat, dan up-to-date;

14. Persentase potensi bidang peternakan yang

dikembangkan;

15. Persentase kelengkapan data informasi status

lingkungan hidup daerah;


25


16. Persentase komoditas unggulan yang

terpetakan data produksi dan penjualan secara

up-to-date di setiap kecamatan;

17. Jumlah potensi dengan informasi harga pasar,

persediaan, volume permintaan, volume

penjualan, potensi pasar, yang dapat diakses

secara on-line dan up-to-date;

18. Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN

Fasilitasi setiap tahunnya;

19. Jumlah kemitraan strategis nasional dan

internasional dalam pengembangan potensi

Gunungkidul;

20. Persentase potensi wilayah yang dipromosikan

dengan data yang up-to-date dan akurat;

21. Persentase potensi komoditas pertanian,

pertambangan dan energi yang terpetakan

dengan data produksi secara up-to-date di

setiap kecamatan;


Setiap kecamatan memiliki

komoditas unggulan yang

dikelola secara lestari dengan

menerapkan teknologi

produksi dan pengolahan yang

tepat guna.

1. Ragam komoditas unggulan tanaman pangan

dan hortikultura yang menerapkan teknologi

tepat guna;

2. Persentase Peningkatan produksi dan

produktivitas komoditas unggulan serta produk

olahan tanaman pangan dan hortikultura;

3. Ragam komoditas unggulan peternakan yang

menerapkan teknologi tepat guna;



olahan peternakan;

5. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta

bibit unggul peternakan yang digunakan;

6. Ragam komoditas unggulan kelautan &

perikanan yang menerapkan teknologi tepat

guna;



olahan kelautan & perikanan;

8. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta

bibit unggul kelautan dan perikanan yang

digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan);


26


9. Ragam komoditas unggulan kehutanan dan

perkebunan yang menerapkan teknologi tepat

guna;

10. Peningkatan produksi dan produktivitas

komoditas unggulan serta produk olahan

kehutanan dan perkebunan;

11. Jenis konservasi pada habitat khusus;

12. Ragam komoditas unggulan perindustrian,

perdagangan, pertambangan, dan energi yang

menerapkan teknologi tepat guna;

13. Persentase Peningkatan produktivitas

komoditas unggulan perindustrian,

pertambangan, dan energi;

14. Ragam dan jumlah teknologi tepat guna

perindustrian, pertambangan, dan energi yang

digunakan;


posyantekdes aktif;

16. Persentase masyarakat perdesaan yang

memanfaatkan teknologi tepat guna;

17. Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia

Maju & Mandiri);

18. Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas

unggulan yang direkomendasikan;

19. Jumlah sumber mata air yang dikonservasi;

20. Jumlah kelompok masyarakat peduli/

pemerhati lingkungan;



Unit Pelayanan Bisnis dan

lembaga pembiayaan yang

mampu memfasilitasi

pengembangan komoditas

unggulan.

1. Jumlah kecamatan yang memiliki Unit

Pelayanan Bisnis;

2. Jumlah kelompok usaha industri, perdagangan,

dan pertambangan yang memperoleh

permodalan;

3. Jumlah komoditas unggulan yang

dikembangkan dan dipasarkan melalui Unit

Pelayanan Bisnis;

4. Persentase desa yang memiliki koperasi

berkualifikasi sehat;

5. Persentase peningkatan produktivitas

kelompok usaha industri, perdagangan, dan

pertambangan;

6. Jumlah kelompok simpan pinjam untuk

perempuan;


27


7. Jumlah UPPKS di desa;

8. Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan

yang menerima manfaat dana bergulir secara

tertib dan lancar;

9. Jumlah kelompok usaha tani yang memperoleh

permodalan;

10. Jumlah kelompok usaha peternakan yang

memperoleh permodalan;

11. Persentase desa pesisir yang memiliki

pendamping teknis perikanan;

12. Persentase peningkatan produktivitas

kelompok nelayan;

13. Jumlah kelompok usaha perikanan yang

memperoleh permodalan;


Kelompok Usaha Bersama (KUBE) aktif;

15. Jumlah BPP yang memiliki klinik konsultasi

agribisnis;



pasar yang mampu menjamin

ketersediaan kebutuhan pokok

dan sarana produksi serta

penjualan komoditas di

wilayahnya.

1. Persentase kebutuhan pokok dan input

produksi yang terjamin ketersediaannya

dengan harga terjangkau;

2. Persentase pasar pemerintah daerah yang

representatif dan mampu memfasilitasi

kebutuhan masyarakat Gunungkidul dan

sekitarnya;

3. Jumlah tempat pelelangan ikan, pasar ikan, &

kedai pesisir;

4. Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan

permanen;


Kabupaten Gunungkidul

mencapai ketahanan pangan.

1. Jumlah desa rawan pangan;

2. Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)

konsumsi;

3. Persentase skor ketersediaan pangan ideal;

4. Persentase pangan segar yang aman;

5. Persentase konsumsi pangan lokal umbi-

umbian;

6. Jumlah lembaga pengelola cadangan pangan

masyarakat yang difasilitasi gudang lumbung;

7. Jumlah RTM yang memperoleh distribusi

raskin;


28


Tujuan 5: Peningkatan pengelolaan pariwisata melalui kemitraan pemerintah,

swasta, dan masyarakat.


Kabupaten Gunungkidul

menjadi destinasi wisata

unggulan dengan infrastruktur

yang handal.

1. Persentase objek wisata yang memiliki

infrastruktur pariwisata yang handal;

2. Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi

standar;

3. Persentase objek wisata yang memiliki air

bersih, sanitasi, dan akses jalan;

4. Jumlah kunjungan wisman dan wisnus;

5. Jumlah Tourism Information Services (TIS);

6. Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang

dikelola secara profesional;

7. Jumlah kelompok sadar wisata;

8. Persentase objek wisata yang dapat diakses

oleh sarana transportasi yang nyaman;

9. Persentase objek wisata yang memiliki listrik;

10. Persentase objek wisata yang memiliki air

bersih, sanitasi, dan akses jalan;

11. Persentase objek wisata yang dapat akses

sarana komunikasi;


Pengembangan wisata budaya

berbasis pemberdayaan

masyarakat.

1. Jumlah atraksi/festival budaya unggulan

daerah sebagai sarana promosi wisata;

2. Jumlah Desa Budaya / kawasan wisata budaya

yang difasilitasi;

3. Jumlah upacara adat / tradisi yang menjadi

paket wisata / Calender of event


Seluruh potensi sumber daya

alam dipetakan dan

dipromosikan secara tepat

sasaran dengan data yang

akurat untuk mendorong

investasi.

1. Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata


dan up-to-date;

2. Persentase potensi di bidang kebudayaan dan

pariwisata yang dikembangkan;

Tujuan 6: Keberpihakan dan pemberdayaan kepada masyarakat menengah

kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan

pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.


Anak Usia Dini terlayani

PAUD.

Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD formal

dan non formal;


29



Anak usia sekolah lulus SLTA

dan memiliki keterampilan

Bahasa Inggris, komputer,

agrobisnis, dan kewirausahaan.

1. APK dan APM di setiap kecamatan;

2. Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD,

SLTP, dan SLTA;

3. Rasio murid/rombongan belajar dengan guru

per bidang studi;

4. Persentase sekolah yang menerapkan

kurikulum bahasa inggris, komputer,

agrobisnis, dan kewirausahaan;

5. Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK)

yang terlayani pendidikan formal;

6. Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu

(SSN);

7. Peringkat kelulusan SD, SLTP, dan SLTA;

8. Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP,

dan SLTA;

9. Persentase pendidikan non formal yang

memenuhi standar mutu;

10. Persentase anak putus sekolah yang

menyelesaikan kejar paket A, B, dan C;

11. Jumlah buta aksara;

12. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi

dan standar kompetensi;

13. Persentase desa yang memperoleh layanan

perpustakaan;

14. Ragam dan jumlah buku perpustakaan;

15. Jumlah pustakawan dan pemustaka;


Angkatan kerja menjadi

pekerja profesional atau

wirausaha yang peduli

memajukan daerahnya.

1. Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan;

2. Persentase pengangguran yang menjadi pekerja

profesional atau wirausaha;

3. Jumlah pengangguran dan kk miskin yang

menjadi transmigran;

4. Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop

di setiap kecamatan;

5. Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan

dan perkebunan di setiap kecamatan;

6. Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di

setiap kecamatan;

7. Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di

setiap kecamatan;

8. Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman

pangan dan hortikultura di setiap kecamatan;


30


9. Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan

perikanan;

10. Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan

dan pariwisata;

11. Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat

PNPM mandiri perdesaan;

12. Persentase partisipasi angkatan kerja

perempuan;

13. Jumlah pengangguran di setiap kecamatan;


Rumah sakit, puskesmas, dan

jaringannya memenuhi standar

mutu serta mampu

menjangkau/dijangkau oleh

masyarakat di wilayahnya.

1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan

Pemerintah yang menerapkan manajemen

mutu;

2. Persentase kunjungan Bumil dengan K4;

3. Persentase Bumil dengan komplikasi yang

ditangani;

4. Persentase persalinan ditolong tenaga

kesehatan;

5. Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali

pelayanan sesuai standar;

6. Persentase neonatal dengan komplikasi

ditangani;

7. Persentase bayi yang memperoleh pelayanan;

8. Persentase siswa SD kelas 1 yang diperiksa;

9. Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB

aktif;

10. Persentase cakupan kunjungan rawat jalan

pasien Gakin;

11. Persentase cakupan kunjungan rawat inap

pasien Gakin;

12. Persentase sasaran kesehatan pemerintah

dengan kemampuan gawat darurat level 1;

13. Persentase desa dengan anak UCI;

14. Jumlah penemuan dan penanganan penyakit

menular;

15. Persentase desa dengan KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam;

16. Persentase balita dan anak prasekolah dilayani

(DTKB);

17. Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-

ASI;


31


18. Persentase Balita gizi buruk mendapatkan

perawatan;

19. Persentase desa siaga aktif;

20. Jumlah akreditasi yang diperoleh;

21. Persentase RSUD dengan pencapaian SPM

memenuhi target;

22. Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin

baik rawat jalan maupun rawat inap;


Keluarga sadar gizi,

berperilaku hidup bersih sehat,

dan menerapkan norma

keluarga kecil, bahagia, dan

sejahtera.

1. Persentase gizi kurang pada balita;

2. Persentase Bumil KEK;

3. Persentase Bumil/Bufas Anemia;

4. Persentase keluarga sadar gizi;

5. Persentase Posyandu aktif;

6. Persentase rumahtangga ber-PHBS;

7. Jumlah Kecamatan Sayang Ibu;

8. Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam

kesetaraan gender (P2WKSS);

9. Persentase dasa wisma aktif di setiap desa;

10. Persentase keluarga ikut KB aktif.;

11. Persentase kecamatan yang memiliki PIKKRR;

12. Jumlah Bina Keluarga Balita;

13. Jumlah Bina Keluarga Remaja;

14. Jumlah Bina Keluarga Lansia;

15. Persentase siswa SD/MI yang mendapatkan

makanan tambahan (PMT-AS);

16. Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang

menjadi KS2;


Pemuda pemudi Gunungkidul

meraih prestasi regional,

nasional, dan internasional.

1. Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi

regional dan internasional;

2. Jumlah prestasi regional dan internasional yang

diraih;

3. Jumlah event olahraga, iptek, seni-budaya dan

imtaq berskala regional dan internasional di

Gunungkidul;

4. Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana

kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi;

5. Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya

dan sanggar seni;

6. Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil

di forum nasional dan internasional;


32


7. Persentase karangtaruna aktif yang menjadi

pionir ekonomi daerah di setiap kecamatan;

Tujuan 7: Peningkatan sistem pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-

prinsip Good Governance.


Seluruh SKPD dan

pemerintahan desa memiliki

aparatur yang kompeten sesuai

kebutuhan serta menerapkan

akuntabilitas kinerja dan bebas

KKN.

1. Persentase aparatur yang memiliki kompetensi

sesuai bidang tugasnya;

2. Persentase aparatur yang memperoleh

penghargaan dan sanksi yang jelas;

3. Persentase aparatur yang memperoleh

pengembangan karir yang tepat waktu;

4. Persentase SKPD yang memiliki aparatur

kompeten sesuai kebutuhan;

5. Persentase pemerintahan desa yang

melaksanakan siklus tahunan desa secara

tertib;

6. Persentase kepala desa dan perangkat desa

yang memiliki kompetensi sesuai bidang

tugasnya;

7. Persentase SKPD yang memiliki analisis

jabatan, ABK, dan Standar Kompetensi;

8. Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya;


Seluruh perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan

pelaporan dilaksanakan secara

tepat waktu dan terintegrasi

dengan data yang akurat.

1. Persentase SKPD yang menerapkan

perencanaan secara terintegrasi dan tepat

waktu berdasarkan basis data yang up-to-date

dan akurat;

2. Persentase SKPD yang menerapkan sistem

informasi perencanaan dan monev terintegrasi

secara on-line;

3. Teridentifikasinya faktor penyebab

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian

target sasaran pembangunan secara periodik;

4. Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat

waktu dalam melaksanakan program dan

kegiatan;

5. Persentase penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan aparat

pengawas internal dan eksternal;

6. Persentase penyelesaian kasus pengaduan

masyarakat;

7. Persentase SKPD penghasil PAD yang

melaporkan pendapatan secara akuntabel dan

tepat waktu;


33


8. Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan

dan pelaporan keuangan secara tepat waktu

dan sesuai standar;

9. Persentase Asset daerah yang diinventarisir,

dinilai dan dikelola secara tepat;

10. Persentase pengadaan barang dan jasa

Pelelangan Umum secara e-procurement dan

taat aturan;

11. Persentase desa yang menyusun profil desa

secara lengkap dan akurat;

12. Jumlah desa swasembada;

13. Persentase penduduk yang memiliki dokumen

kependudukan yang up-to-date dan akurat;

14. Persentase kecamatan yang memiliki data


15. Persentase desa yang memiliki data


16. Persentase kecamatan yang melaksanakan

SIAK secara on-line;

17. Persentase SKPD yang terintegrasi dalam

jaringan komunikasi on-line;

18. Persentase pembangunan yang dilaksanakan

secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu,

dan tepat manfaat;

19. Persentase SKPD yang menyampaikan RKT,

LAKIP, dan laporan penetapan kinerja secara

benar dan tepat waktu;

20. Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintah daerah secara

benar dan tepat waktu;

21. Persentase kelancaran operasional Bupati dan

Wakil Bupati;

22. Persentase kelengkapan data secara up-to-date

dan akurat;

23. Persentase pelaporan secara benar dan tepat

waktu;


Pelayanan publik dilaksanakan

sesuai standar pelayanan prima

serta menciptakan iklim usaha

yang kondusif.

1. Persentase SKPD yang menerapkan SOP;

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);


34



Masyarakat memperoleh

perlindungan dan kepastian

hukum dalam melaksanakan

kegiatannya secara tertib dan

damai.

1. Persentase penurunan pelanggaran perda;

2. Persentase pelaksanaan penertiban disiplin

PNS di tempat-tempat Umum pada jam kerja;

3. Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial;

4. Persentase kelancaran pelaksanaan

pengamanan kegiatan Bupati, Wakil Bupati,

Pejabat Daerah, dan Tamu Daerah;

5. Menurunnya penyakit masyarakat

(gelandangan, pengemis, perjudian,

premanisme, prostitusi);

6. Persentase penurunan angka kriminalitas;

7. Jumlah konflik antar masyarakat;

8. Persentase cakupan petugas Perlindungan

Masyarakat (Linmas) yang handal dan terlatih;

9. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

(Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan);

10. Persentase daerah rawan bencana yang

memiliki sistem pencegahan, mitigasi, dan

kesiapsiagaan bencana secara efektif;

11. Persentase daerah rawan bencana yang

memiliki kemampuan manajemen PB pra

bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana;

12. Persentase partisipasi masyarakat dalam

pendidikan politik dan bela negara;

13. Presentase organisasi kemasyarakatan dan

LSM yang memperoleh fasilitasi pemerintah

daerah;

14. Persentase jumlah laporan/pengaduan

masyarakat akibat adanya pencemaran dan atau

perusakan lingkungan hidup yang ditindak

lanjuti;

15. Jumlah Unit usaha/kegiatan yang memiliki

dokumen pengelolaan lingkungan;

16. Persentase penyelesaian kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak dan trafficking;

17. Persentase perusahaan dan tenaga kerja yang

mematuhi UU ketenagakerjaan;

18. Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan

dan hubungan industrial;

19. Persentase PMKS yang memperoleh

pembinaan;


35


20. Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata;

21. Persentase penurunan pelanggaran angkutan

jalan;

22. Persentase ketaatan pembayaran pajak dan

retribusi;

23. Persentase penurunan penambangan liar;

24. Frekuensi pantauan perederan barang dan jasa;

25. Persentase peternak yang mematuhi ketentuan

peternakan;

26. Persentase bibit yang bersertifikasi;

27. Persentase produk hewan dan hasil olahannya

yang tidak layak konsumsi;

28. Persentase nelayan yang menggunakan alat

tangkap dan bahan yang memenuhi ketentuan;

29. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran

aparatur secara tepat waktu;

30. Jumlah rancangan produk hukum daerah yang

diajukan secara tepat waktu;

31. Persentase PNS dan perangkat desa yang

mendapatkan bantuan konsultasi hukum;

32. Persentase akurasi informasi pemerintah yang

beredar di masyarakat;

33. Jumlah tempat peribadatan dan organisasi

keagamaan yang mendapatkan pembinaan.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Indikator Kinerja

Utama dengan menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 191/KPTS/2011

tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2010-2015 sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 388/KPTS/2014. Indikator kinerja

utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator yang ada dalam RPJMD

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 yang memiliki fokus pada perspektif

stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines process (peningkatan

kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan Indikator Kinerja Utama. Adapun

Indikator Kinerja Utama Bupati Gunungkidul Tahun 2010-2015 adalah sebagai

berikut:


36

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 2015

SATUAN JUMLAH

1 Persentase sentra produksi yang memiliki air

bersih yang handal

persen 77,08

2 Persentase lahan pertanian yang terairi secara

kontinyu

persen 23,29

3 Jumlah pemanfaatan air/sungai bawah tanah

(sumur pompa):

a. Irigasi sumur 87

b. Air Minum sumur 37

4 Panjang Jaringan Irigasi (Jaringan irigasi tersier,

irigasi perdesaan dan Jaringan Tingkat Usaha

Tani (JITUT) pada lahan pertanian tanaman

pangan dan hortikultura)

meter 35.500

5 Persentase kawasan permukiman yang memiliki

air bersih yang handal

persen 77.08

6 Jumlah sentra produksi yang memiliki unit

pengolahan hasil.

a. Kakao unit 32

b. Kotak Fermentasi unit 47

c. Cut Chip unit 40

d. Pengepres buah semu mete unit 4

e. Alat perajang tembakau rakyat unit 12

f. Alat perenteng tembakau vike unit 60

g. Pengolah limbah kakao unit 5

7 Persentase sentra produksi yang memiliki sarana

listrik yang cukup

persen 100

8 Persentase sentra produksi yang memiliki layanan

transportasi umum yang tertib, aman lancar dan

laik jalan.

persen 75

9 Rasio ketersediaan simpul transportasi antar

kecamatan

2

10 Rasio ketersediaan fasilitas lalu lintas jalan. persen 90

11 Persentase sentra produksi yang memenuhi

standar kesehatan

persen 75

12 Persentase ketersediaan lahan untuk

pembangunan

persen 100

13 Persentase sentra produksi yang memiliki jalan,

jembatan, sanitasi dan drainase yang handal.


37


SATUAN JUMLAH

a. Presentase sentra produksi yang memiliki

jalan (jalan kabupaten) yang handal

persen 75,3

b. Persentase sentra produksi yang memiliki

jembatan yang handal

persen 79,8

c. Persentase sentra produksi yang memiliki

sanitasi persampahan yang handal

persen 51,39

d. Persentase sentra produksi yang memiliki

sanitasi pengelolaan limbah rumah tangga

(MCK) yang handal

persen 50,02

e. Persentase sentra produksi yang memiliki

drainase yang handal

persen 91,82

14 Panjang Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS)

terbangun

km 50

15 Persentase kawasan pemukiman yang memiliki

jalan ,jembatan dan fasum-fasos.

a. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki jalan (poros desa)

persen 64,24

b. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki fasilitas umum dan Fasilitas Sosial

persen 36,49


sanitasi dan drainase.

a. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki sanitasi pengelolaan limbah rumah

tangga

persen 58,56

b. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki sanitasi penanganan sampah

persen 28,63

c. Persentase kawasan permukiman yang

memiliki drainase yang handal .

persen 91,82

17 Rasio ruang terbuka hijau persen 77


sarana listrik dan energi yang cukup.

persen 82,5


pelayanan transportasi umum yang tertib, aman,

dan lancar.

persen 75


akses telekomunikasi

persen 90

21 Persentase kawasan pemukiman, fasum, dan fasos

yang memenuhi standar kesehatan.

a. Tempat-tempat Umum persen 85

b. Rmh Sehat/permukiman persen 75

22 Jumlah stimulan dan swadaya masyarakat dalam

membangun infrastruktur perdesaan.


38


SATUAN JUMLAH

a. Jumlah stimulan (aspal) dalam membangun

infrastruktur perdesaan.

drum 350

b. Jumlah stimulan (semen) dalam membangun

infrastruktur perdesaan.

sak 120.000

c. Jumlah swadaya masyarakat dalam

membangun infrastruktur perdesaan.

milyar 11

d. Jumlah Desa lokasi TMMD desa 96

e. Jumlah desa lokasi karya bakti TNI desa 24

f. Jumlah Padukuhan yang difasilitasi stimulan

material untuk pembangunan Infrastruktur

padukuhan

padukuhan 365

23 Persentase kelengkapan Fasilitas Lalulintas dan

Angkutan Jalan menuju Pelabuhan Sadeng

persen 100

24 Persentase jalan, jembatan dan air bersih

di/menuju Pelabuhan Sadeng yang memadai

a. Persentase jalan di/menuju Pelabuhan

Sadeng yang memadai

persen 63,78

b. Persentase jembatan di/menuju Pelabuhan

Sadeng yang memadai

persen 74,64

c. Persentase air bersih di Pelabuhan Sadeng

yang memadai

persen 100

25 Persentase pemenuhan listrik di Pelabuhan

Sadeng

persen 100

26 Persentase kelengkapan sarana TPI persen 80

27 Volume perdagangan hasil perikanan melalui TPI

Sadeng

persen 76

28 Persentase kelengkapan infrastruktur minapolitan

yang memenuhi standar di pantai Sadeng

persen 100

29 Volume hasil tangkap perikanan di Pelabuhan

Sadeng

ton 4,930

30 Persentase kecamatan yang memiliki pemetaan

potensi secara up-to-date dan akurat

persen 100

31 Pertambahan persetujuan prinsip PMA/PMDN

Fasilitasi baru atau perluasan setiap tahunnya

buah 4

32 Pertambahan jumlah PMA/PMDN fasilitasi

setiap tahunnya

buah 2

33 Persentase potensi yang disajikan secara on-line

dengan data yang up-to-date dan akurat.

persen 90

34 Persentase kelengkapan data informasi status

lingkungan hidup daerah

persen 80


39


SATUAN JUMLAH

35 Persentase komoditas unggulan yang terpetakan

data produksi dan penjualan secara up-to-date di

setiap kecamatan

persen 90

36 Pertambahan realisasi investasi PMA/PMDN

Fasilitasi setiap tahunnya

milyar 15

37 Jumlah kemitraan strategis nasional dan

internasional dalam pengembangan potensi

Gunungkidul

Nasional buah 6

Internasional buah 2

I Kesepakatan Bersama buah 8

Kerja sama antar daerah buah 2

Kerja sama Luar Negeri buah 1

Kerja sama Pihak Ketiga buah 5

II Perjanjian Kerja sama buah 7

Kerja sama antar daerah buah 1

Kerja sama Luar Negeri buah 1

Kerja sama Pihak Ketiga buah 5

38 Persentase potensi wilayah yang dipromosikan

dengan data yang up-to-date dan akurat.

persen 100

39 Ragam komoditas unggulan tanaman pangan dan

hortikultura yang menerapkan teknologi tepat

guna.

komoditas 9

40 Persentase Peningkatan produksi dan


olahan tanaman pangan dan hortikultura.

a. Tanaman Pangan persen 2,5

b. Hortikultura persen 2

41 Ragam komoditas unggulan peternakan yang

menerapkan teknologi tepat guna.

komoditas 4



olahan peternakan.

a. S/C persen 1,5

b. IB (Dosis) persen 45

c. Daging (Kg) kg 3.163.313

d. Telur (Kg) kg 1.928.230

43 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta

bibit unggul peternakan yang digunakan.

a. Pengolahan Pakan jenis 4

b. Reproduksi jenis 3

c. Pengolahan Kotoran jenis 3

d. Pasca Panen jenis 3


40


SATUAN JUMLAH

44 Ragam komoditas unggulan kelautan & perikanan

yang menerapkan teknologi tepat guna.

jenis 16



olahan kelautan & perikanan.

a. Produksi komoditas unggulan persen 80

b. Produktivitas unggulan (tuna, lele) persen 60

c. Produk olahan persen 90

46 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna serta

bibit unggul kelautan dan perikanan yang

digunakan (budidaya, tangkap, pengolahan)

jenis 20

47 Ragam komoditas unggulan kehutanan dan

perkebunan yang menerapkan teknologi tepat

guna.

jenis 6

48 Peningkatan produksi dan produktivitas

komoditas unggulan serta produk olahan

kehutanan dan perkebunan.

a. Jumlah kayu jati yg diproduksi m3 120.478,731

b. Jumlah kayu mahoni yg diproduksi m3 8.048,752

c. Jumlah kayu sonokeling yg diproduksi m3 3.538,724

d. Jumlah madu yg diproduksi liter 398,125

e. Jumlah kakao yg diproduksi ton 411,25

f. Jumlah mete yg diproduksi ton/glondong 604,000

g. Jumlah tembakau yg diproduksi

1) Rakyat ton kering 85,000

2) Vike ton kering 900,000

3) VR ton kering 350,000

h. Jumlah kelapa yg diproduksi ton 7.918,215

49 Ragam komoditas unggulan perindustrian,

perdagangan, pertambangan dan energi yang

menerapkan teknologi tepat guna.

jenis 9

50 Persentase Peningkatan produktivitas komoditas

unggulan perindustrian, pertambangan, dan

energi.

persen 10

51 Ragam dan jumlah teknologi tepat guna

perindustrian, pertambangan dan energi yang

digunakan.

a. Ragam teknologi tepat guna perindustrian,

pertambangan dan energi yang digunakan.

jenis 1

b. Jumlah unit usaha perindustrian,

pertambangan dan energi yang menerapkan

teknologi tepat guna

unit 2,625

52 Persentase masyarakat perdesaan yang

memanfaatkan teknologi tepat guna.

persen 50


41


SATUAN JUMLAH

53 Jumlah desa Prima (Perempuan Indonesia Maju

& Mandiri)

persen 15

54 Ragam dan jumlah teknologi dan komoditas

unggulan yang direkomendasikan.

a. Kaji Terap

1) Kakao jenis/unit 5

2) Ternak jenis/unit 25

3) Tanaman Pangan dan Hortikultura jenis/unit 35

4) Perikanan jenis/unit 15

b. Demplot





c. Percontohan di lahan BPP





55 Jumlah sumber mata air yang dikonservasi buah 12

56 Jumlah kelompok masyarakat peduli/pemerhati

lingkungan

a. Pengelola Sampah kelompok 13

b. Prokasih kelompok 18

c. Pokdarling/konservasi kelompok 11

d. Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup

(SBLH)

sekolah 45

e. Ponpes berwawasan Lingkungan Hidup ponpes 8

57 Jumlah kecamatan yang memiliki Unit Pelayanan

Bisnis.

kecamatan 18

58 Jumlah kelompok usaha industri, perdagangan,

dan pertambangan yang memperoleh permodalan.

persen 150

59 Jumlah komoditas unggulan yang dikembangkan

dan dipasarkan melalui Unit Pelayanan Bisnis.

komoditas 9

60 Persentase desa yang memiliki koperasi

berkualifikasi sehat.

persen 85

61 Persentase peningkatan produktivitas kelompok

usaha industri, perdagangan, dan pertambangan.

persen 7,5

62 Jumlah kelompok usaha produktif perdesaan yang

menerima manfaat dana bergulir secara tertib dan

lancar.

a. Kelompok BKM aktif kelompok 19


42


SATUAN JUMLAH

b. Kelompok UEP & SPP aktif kelompok 1.618

c. Usaha Ekonomi Desa kelompok 60

63 Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok

Usaha Bersama (KUBE) aktif.

persen 100

64 Jumlah BPP yang memiliki klinik konsultasi

agribisnis.

unit 18

65 Persentase kebutuhan pokok dan input produksi

yang terjamin ketersediaannya dengan harga

terjangkau

persen 90

66 Persentase pasar pemerintah daerah yang

representatif dan mampu memfasilitasi kebutuhan

masyarakat Gunungkidul dan sekitarnya

persen 12,82

67 Jumlah Pasar Desa yang memiliki bangunan

permanen

pasar desa 30

68 Jumlah desa rawan pangan desa 24

69 Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)

konsumsi

persen 90

70 Persentase skor ketersediaan pangan ideal persen 90

71 Persentase pangan segar yang aman persen 90

72 Persentase konsumsi pangan lokal umbi-umbian persen 100

73 Jumlah lembaga pengelola cadangan pangan

masyarakat yang difasilitasi gudang lumbung

unit 54

74 Ketersediaan informasi harga pangan strategis persen 100

75 Jumlah RTM yang memperoleh distribusi raskin rumah

tangga

57.749

76 Persentase objek wisata yang memiliki

infrastruktur pariwisata yang handal.

persen 36

77 Jumlah usaha pariwisata yang memenuhi standar. buah 9

78 Persentase objek wisata yang memiliki air bersih,

sanitasi, dan akses jalan.

persen 36

79 Jumlah kunjungan wisman dan wisnus. orang 1.250.000

80 Jumlah Tourism Information Services (TIS) buah 10

81 Jumlah dan ragam daya tarik wisata yang dikelola

secara profesional.

buah 12

82 Jumlah kelompok sadar wisata. kelompok 20

83 Persentase objek wisata yang dapat diakses oleh

sarana transportasi yang nyaman.

persen 80

84 Persentase objek wisata yang dapat akses sarana

komunikasi.

persen 100

85

Jumlah atraksi/festival budaya unggulan daerah

sebagai sarana promosi wisata

kali 10


43


SATUAN JUMLAH

86 Jumlah Desa Budaya/kawasan wisata budaya

yang difasilitasi

Desa/

kawasan

10

87 Jumlah upacara adat/tradisi yang menjadi paket

wisata/Calender of event

paket 30

88 Jumlah potensi kebudayaan dan pariwisata yang

memiliki pemetaan secara rinci, akurat, dan up-

to-date.

buah 25

89 Persentase potensi di bidang kebudayaan dan

pariwisata yang dikembangkan.

persen 64

90 Persentase Anak Usia Dini terlayani PAUD

formal dan non formal.

persen 83,00

91 APK dan APM di setiap kecamatan.

a. APK(Angka Partisipasi Kasar)

1) APK TK persen 92,23

2) APK SD termasuk PAKET A persen 100

3) APK SMP termasuk Paket B persen 100

4) APK SM termasuk Paket C persen 75,56

b. APM (Angka Partisipasi Murni)

1) APM SD persen 89

2) APM SMP persen 78,25

3) APM SM/MA persen 55,57

92 Rasio ketersediaan ruang kelas untuk SD, SLTP,

dan SLTA.

a. SD 1:28

b. SMP 1:32

c. SM 1:32

93 Rasio murid/rombongan belajar dengan guru per

bidang studi.

a. SD 1:20

b. SMP 1:20

c. SM 1:15

94 Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum

bahasa inggris, komputer, agrobisnis, dan

kewirausahaan.

persen 100

95 Persentase Anak Berkebutuhan khusus (ABK)

yang terlayani pendidikan formal.

persen 85

96 Jumlah sekolah yang memenuhi standar mutu

(SSN).

sekolah 60

97 Peringkat kelulusan SD, SLTP dan SLTA.

a. SD tingkat Provinsi 3


44


SATUAN JUMLAH

b. SMP tingkat Provinsi 3

c. SMA tingkat Provinsi 3

d. SMK tingkat Provinsi 1

98 Persentase anak usia sekolah lulus SD, SLTP, dan

SLTA.

a. SD persen 99,97

b. SLTP persen 92,88

c. SLTA persen 95,26

99 Persentase pendidikan non formal yang

memenuhi standar mutu.

persen 83,47

100 Persentase anak putus sekolah yang

menyelesaikan kejar paket A, B dan C.

persen 20,16

101 Jumlah buta aksara.

a. Buta Aksara Dasar orang 0

b. Buta Aksara Lanjutan orang 18.500

102 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan

standar kompetensi.

persen 100

103 Persentase desa yang memperoleh layanan

perpustakaan.

a. Pembentukan Perpustakan persen 76

b. Layanan Perpus keliling persen 19

104 Ragam dan jumlah buku perpustakaan.

a. Jumlah Judul Buku (250 judul/th) judul/th 13.883

b. Jumlah eksemplar (1000 eks/th) eks/th 55.532

105 Jumlah pustakawan dan pemustaka.

a. Jumlah pustakawan orang 40

b. Jumlah Pemustaka orang 66.310

106 Jumlah dan jenis pelatihan di setiap kecamatan.

a. Jumlah peserta pelatihan di setiap

Kecamatan

orang/th 16

b. Jumlah jenis pelatihan di setiap Kecamatan jenis 1

107 Persentase pengangguran yang menjadi pekerja

profesional atau wirausaha.

a. Jumlah pengangguran yang menjadi pekerja

profesional.

orang 40

b. Jumlah pengangguran yang menjadi

wirausaha.

orang 400

c. Persentase pengangguran yang mempunyai

usaha mandiri.

persen 0,34

109 Jumlah wirausaha baru di bidang perindagkop di

setiap kecamatan.

orang 1.500


45


SATUAN JUMLAH

110 Jumlah wirausaha baru di bidang kehutanan dan

perkebunan di setiap kecamatan.

a. Pedagang kayu orang 92

b. Industri primer pengolahan hasil hutan/kayu unit usaha 61

111 Jumlah wirausaha baru di bidang peternakan di

setiap kecamatan.

orang 218

112 Jumlah wirausaha baru di bidang agrobisnis di

setiap kecamatan.

orang 35

113 Jumlah wirausaha baru di bidang tanaman pangan

dan hortikultura di setiap kecamatan.

orang 59

114 Jumlah wirausaha baru di bidang kelautan dan

perikanan.

kelompok 1.070

115 Jumlah wirausaha baru di bidang kebudayaan dan

pariwisata.

orang 40

116 Jumlah wirausaha baru kelompok masyarakat

PNPM mandiri perdesaan.

kelompok 152

117 Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. persen 59,50

118 Jumlah pengangguran di setiap kecamatan.

a. KECAMATAN WONOSARI orang 7.472

b. KECAMATAN KARANGMOJO orang 5.145

c. KECAMATAN SEMANU orang 4.005

d. KECAMATAN PONJONG orang 4.904

e. KECAMATAN SEMIN orang 4.226

f. KECAMATAN NGAWEN orang 3.945

g. KECAMATAN NGLIPAR orang 3.144

h. KECAMATAN PLAYEN orang 5.000

i. KECAMATAN PALIYAN orang 3.015

j. KECAMATAN PANGGANG orang 2.109

k. KECAMATAN PATUK orang 3.943

l. KECAMATAN TEPUS orang 1.569

m. KECAMATAN RONGKOP orang 1.812

n. KECAMATAN GIRISUBO orang 1.468

o. KECAMATAN TANJUNGSARI orang 1.758

p. KECAMATAN SAPTOSARI orang 1.965

q. KECAMATAN PURWOSARI orang 1.258

r. KECAMATAN GEDANGSARI orang 3.216

119 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan

Pemerintah yang menerapkan manajemen mutu.

persen 50

120 Persentase kunjungan Bumil dengan K4. persen 96

121 Persentase Bumil dengan komplikasi yang

ditangani.

persen 81

122 Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan. persen 91


46


SATUAN JUMLAH

123 Persentase ibu nifas yang memperoleh 3 kali

pelayanan sesuai standar.

persen 90

124 Persentase neonatal dengan komplikasi ditangani. persen 80

125 Persentase bayi yang memperoleh pelayanan. persen 90

126 Persentase pelayanan PUS menjadi peserta KB

aktif.

persen 82,6

127 Persentase cakupan kunjungan rawat jalan pasien

Gakin.

persen 70

128 Persentase cakupan kunjungan rawat inap pasien

Gakin.

persen 2

129 Persentase sasaran kesehatan pemerintah dengan

kemampuan gawat darurat level 1.

persen 100

130 Persentase desa dengan anak UCI. persen 100

131 Jumlah penemuan dan penanganan penyakit

menular.

a. Jumlah cakupan penemuan dan penanganan

penderita AFP (anak < 15 tahun) 4

b. Cakupan penemuan penderita Pneumonia

Balita yang ditangani

persen 8,5

c. Cakupan penemuan penderita Diare persen 42

d. Cakupan penemuan penderita baru dengan

TB BTA (+)

persen 45

e. Cakupan penanganan penderita penyakit

DBD

persen 100

f. Cakupan penemuan dan penanganan

penderita HIV-AIDS

persen 60

g. Cakupan penderita malaria ditangani persen 100

132 Persentase desa dengan KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemologi kurang dari 24 jam.

persen 100

133 Persentase balita dan anak prasekolah dilayani

(DTKB).

persen 90

134 Persentase Balita Gakin mendapatkan MP-ASI. persen 100

135 Persentase Balita gizi buruk mendapatkan

perawatan.

persen 100

136 Persentase desa siaga aktif. persen 80

137 Jumlah akreditasi yang diperoleh. Buah -

status

lulus

138 Persentase pelayanan terhadap keluarga miskin

baik rawat jalan maupun rawat inap

persen 99

139 Persentase gizi kurang pada balita. persen 9

140 Persentase Bumil KEK persen 10

141 Persentase Bumil/Bufas Anemia persen 10,5

142 Persentase keluarga sadar gizi persen 90


47


SATUAN JUMLAH

143 Persentase Posyandu aktif persen 90

144 Persentase rumahtangga ber-PHBS persen 50

145 Jumlah Kecamatan Sayang Ibu kecamatan 15

146 Jumlah kelompok masyarakat yang aktif dalam

kesetaraan gender (P2WKSS)

kelompok 75

147 Persentase dasa wisma aktif di setiap desa. persen 87

148 Persentase keluarga ikut KB aktif. persen 82,25

a. Persentase Kualitas kesertaan KB persen 54,5

b. Persentase Kesertaan KB pria persen 2,33

149 Jumlah Bina Keluarga Balita keluarga 288

150 Jumlah Bina Keluarga Remaja keluarga 90

151 Jumlah Bina Keluarga Lansia keluarga 108

152 Persentase keluarga Pra KS dan KS1 yang

menjadi KS2.

persen 50,75

153 Jumlah pemuda-pemudi yang meraih prestasi

regional dan internasional.

orang 3

154 Jumlah prestasi regional dan internasional yang

diraih.

0

155 Jumlah organisasi kepemudaan dan sarana

kepemudaan & olahraga yang meraih prestasi.

a. Organisasi Kepemudaan kelompok 30

b. Jumlah sarana kepemudaan buah 4

c. Jumlah Olahraga yang meraih prestasi jenis/

cabang

6

156 Jumlah pemuda-pemudi penggiat seni-budaya

dan sanggar seni.

orang 45

157 Jumlah seni-budaya Gunungkidul yang tampil di

forum nasional dan internasional.

a. Nasional 7

b. Internasional 1

158 Persentase karangtaruna aktif yang menjadi pionir

ekonomi daerah di setiap kecamatan.

persen 22,22

159 Persentase aparatur yang memiliki kompetensi

sesuai bidang tugasnya

persen 100

160 Persentase SKPD yang memiliki aparatur

kompeten sesuai kebutuhan

persen 95

161 Persentase pemerintahan desa yang melaksanakan

siklus tahunan desa secara tertib.

persen 90

162 Persentase kepala desa dan perangkat desa yang

memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

persen 90

163 Persentase SKPD yang memiliki analisis jabatan,

ABK, dan Standar Kompetensi

persen 100


48


SATUAN JUMLAH

164 Persentase SKPD yang terevaluasi tupoksinya persen 100

165 Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan

secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan

basis data yang up-to-date dan akurat

persen 100

166 Persentase SKPD yang menerapkan sistem

informasi perencanaan dan monev terintegrasi

secara on-line

persen 100

167 Teridentifikasinya faktor penyebab keberhasilan

dan kegagalan dalam pencapaian target sasaran

pembangunan secara periodik

persen 100

168 Persentase SKPD yang taat aturan dan tepat

waktu dalam melaksanakan program dan kegiatan

persen 7,5

169 Persentase penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas

internal dan eksternal

persen 100

170 Persentase penyelesaian kasus pengaduan

masyarakat.

persen 100

171 Persentase SKPD penghasil PAD yang

melaporkan pendapatan secara akuntabel dan

tepat waktu

persen 100

172 Persentase SKPD yang melakukan pengelolaan

dan pelaporan keuangan secara tepat waktu dan

sesuai standar

persen 100

173 Persentase Asset daerah yang diinventarisir,

dinilai dan dikelola secara tepat.

persen 100

174 Persentase pengadaan barang dan jasa Pelelangan

Umum secara e-procurement dan taat aturan.

persen 100

175 Persentase pembangunan yang dilaksanakan

secara terintegrasi, tepat waktu, tepat mutu dan

tepat manfaat.

persen 100

176 Persentase SKPD yang menyampaikan RKT,

LAKIP, dan laporan penetapan kinerja secara

benar dan tepat waktu

persen 100

177 Persentase LPPD, LKPD, dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintah daerah secara benar

dan tepat waktu

persen 100

178 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). indeks 76,5

179 Persentase penurunan pelanggaran perda. persen 100

180 Tertibnya fasilitas umum/fasilitas sosial. buah 53

181 Menurunnya penyakit masyarakat (gelandangan,

pengemis, perjudian, premanisme, prostitusi).

persen 100

182 Persentase penurunan angka kriminalitas. persen 2

183 Jumlah konflik antar masyarakat. kasus 3

184 Persentase daerah rawan bencana yang memiliki

sistem pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan

bencana secara efektif.

persen 100


49


SATUAN JUMLAH

185 Persentase daerah rawan bencana yang memiliki

kemampuan manajemen PB pra bencana, tanggap

darurat dan pasca bencana.

persen 80

186 Persentase partisipasi masyarakat dalam

pendidikan politik dan bela negara.

persen 80

187 Persentase organisasi kemasyarakatan dan LSM

yang memperoleh fasilitasi pemerintah daerah.

persen 100

188 Persentase jumlah laporan/pengaduan masyarakat

akibat adanya pencemaran dan atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindak lanjuti.

persen 100

189 Jumlah unit usaha/kegiatan yang memiliki

dokumen pengelolaan lingkungan.

unit 394

190 Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak dan trafficking.

persen 95

191 Persentase penyelesaian kasus ketenagakerjaan

dan hubungan industrial.

persen 100

192 Persentase ketaatan usaha di bidang pariwisata. persen 74

193 Persentase penurunan pelanggaran angkutan

jalan.

persen 40

194 Persentase ketaatan pembayaran pajak dan

retribusi.

persen 93

195 Persentase penurunan penambangan liar. persen 95

196 Persentase peternak yang mematuhi ketentuan

peternakan.

persen 100

197 Persentase produk hewan dan hasil olahannya

yang tidak layak konsumsi.

persen 0

198 Jumlah rancangan produk hukum daerah yang

diajukan secara tepat waktu.

a. PERDA buah 15

b. PERBUP buah 22

c. SK BUPATI buah 300

199 Persentase PNS dan perangkat desa yang

mendapatkan bantuan konsultasi hukum.

persen 100

200 Persentase akurasi informasi pemerintah yang

beredar di masyarakat.

persen 100

3. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten

Gunungkidul di era desentralisasi, demokrasi, dan globalisasi ditempuh melalui 12

(dua belas) strategi pembangunan jangka menengah yaitu:


50

a. Membangun dan memelihara infrastruktur air bersih dan air baku yang handal.

b. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan perekonomian daerah

secara lestari.

c. Memanfaatkan sumber daya alam untuk untuk menciptakan peluang UMKM

dalam rangka menggerakkan perekonomian.

d. Membangun infrastruktur perekonomian yang handal.

e. Membangun infrastruktur pendukung iklim usaha perekonomian yang handal.

f. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menciptakan peluang investasi dalam

rangka menggerakkan perekonomian.

g. Membangun infrastruktur perekonomian pendukung investasi yang handal.

h. Membangun infrastruktur pendukung pariwisata yang handal.

i. Memanfaatkan sumber daya alam untuk menggerakkan pariwisata.

j. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan nilai, kekayaan, dan keragaman

budaya.

k. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, berintegritas,

religius, profesional, dan peduli dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan

sosial yang sinergi dengan perguruan tinggi, swasta (dunia usaha), dan masyarakat

serta responsif gender.

l. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bebas

dari KKN serta pemerintahan yang bersih.

Masing-masing strategi tersebut merupakan wujud langkah yang akan

dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai penjabaran misi- misi

pembangunan. Alur proses yang menunjukkan hubungan antara misi dan tujuan

pembangunan daerah serta strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkannya, adalah

sebagai berkut:

Tabel 2.3

Matrik Misi, Tujuan, dan Strategi

No. Misi Tujuan Strategi

1.

Peningkatan

pemanfaatan

Air sebagai

sumber

kemakmuran

Peningkatan

pengelolaan sumber-

sumber air dan

penyediaan air bersih.

a. Membangun dan memelihara

infrastruktur air bersih dan air

baku yang handal.


51


2.

Pemanfaatan

sumber daya

alam secara

lestari,

peningkatan

iklim usaha

yang kondusif,

peningkatan

peluang

investasi, dan

penggalangan

sumber-

sumber

pendanaan

untuk

menggerakan

perekonomian

daerah.

Peningkatan

pengelolaan sumber

daya alam dengan

tetap menjaga

kelestarian

lingkungan.

a. Membangun infrastruktur

perekonomian yang handal.

b. Memanfaatkan sumber daya

alam secara lestari untuk

menggerakkan perekonomian

daerah

Peningkatan

kemudahan

memperoleh dan

menciptakan lapangan

kerja melalui

penggalian

pemberdayaan usaha

kecil, mikro dan

menengah.


pendukung iklim usaha

perekonomian yang handal.


alam untuk untuk menciptakan

peluang UMKM dalam rangka


Penggalangan

sumber-sumber

pendanaan baik dari

dalam/ luar negeri

untuk memacu

pembangunan daerah,

menciptakan lapangan

kerja dan PAD

(Pendapatan Asli

Daerah)


perekonomian pendukung

investasi yang handal.


alam untuk menciptakan

peluang investasi dalam rangka


3.

Peningkatan

pengelolaan

pariwisata.

Peningkatan

pengelolaan

pariwisata melalui

kemitraan

pemerintah, swasta

dan masyarakat


pendukung pariwisata yang

handal.


alam untuk menggerakkan

pariwisata.

c. Meningkatkan pengembangan

dan pengelolaan nilai, kekayaan

dan keragaman budaya.

4.

Pengembangan

sumber daya

manusia yang

terampil,

profesional

dan peduli.

Keberpihakan dan

pemberdayaan kepada

masyarakat menengah

kebawah untuk

memperoleh

kemudahan akses

layanan pendidikan,

kesehatan, sosial dan

budaya.

a. Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia yang terampil,

berintegritas, religius,

profesional, dan peduli dengan

pelayanan pendidikan,

kesehatan, dan sosial yang

sinergi dengan perguruan

tinggi, swasta (dunia usaha)

dan masyarakat serta responsif

gender.


52


5. Peningkatan

tata kelola

pemerintahan

yang baik

(good

governance)

dan bebas dari

KKN.

Peningkatan Sistem

Pelayanan Publik

Dengan Menerapkan

Prinsip-Prinsip Good

Governance

a. Menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good

Governance) dan bebas dari

KKN serta pemerintahan yang

bersih

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan permasalahan

pembangunan, maka ditetapkan sembilan agenda utama pembangunan daerah

Gunungkidul Tahun 2010-2015, sebagai berikut:

a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air dengan upaya merencanakan,

melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber

daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,

terutama bagi masyarakat miskin.

c. Memperluas lapangan kerja, meningkatkan efektivitas penanggulangan

kemiskinan, memberdayakan ekonomi rakyat, terutama masyarakat miskin, dan

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

d. Meningkatkan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

dan berkelanjutan, terutama melalui pengembangan agroindustri/agrobisnis,

agropolitan, minapolitan serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama

pertanian dan perdesaan.

e. Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan

pengelolaan sumber daya alam, serta penataan ruang yang berkualitas dan selaras

dengan keistimewaan DIY.

f. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik,

mengembangkan otonomi desa, dan tata hubungan pemerintah kabupaten-desa.

g. Meningkatkan peran dan apresiasi masyarakat dalam pelestarian budaya untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya harmoni sosial.

h. Meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta terjaminnya

kesetaraan gender, dan meningkatkan peran pemuda, serta mengembangkan dan

memasyarakatkan olahraga.

i. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum, dan penghormatan

hak asasi manusia.


53

Sembilan agenda utama pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2010-2015 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas dan arah kebijakan umum

yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai berikut:

a. Pengelolaan sumberdaya air, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

1) Mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, dan antar sektor;

2) Menjaga kelestariannya dengan memberikan peran kepada masyarakat dalam

setiap tahapan pengelolaan sumberdaya air.

b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, dengan kebijakan yang

diarahkan untuk:

1) Mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu untuk semua,

tanpa diskriminasi, terutama masyarakat miskin; dan

2) Menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta

efisiensi, efektivitas, dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi

tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun global.

c. Peningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan kebijakan yang

diarahkan untuk:

1) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang murah dan memadai, terutama bagi

masyarakat miskin, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat;

2) Meningkatkan jumlah, jaringan, dan kualitas pusat kesehatan masyarakat;

3) Mengembangkan pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana, prasarana, dan

tenaga kesehatan;

4) Mewujudkan lingkungan perumahan yang sehat dan sanitasi yang layak.

d. Perluasan lapangan kerja, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

1) Mendorong terciptanya perluasan lapangan kerja di sektor informal maupun

formal;

2) Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; serta perlindungan tenaga

kerja.

e. Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dengan kebijakan yang

diarahkan untuk meningkatkan upaya dan efektivitas penanggulangan kemiskinan

dan pengangguran di wilayah perdesaan maupun perkotaan dengan menghormati,

melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin yang meliputi hak atas

pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup,

dan sumber daya alam, rasa aman, serta hak untuk berpartisipasi dalam perumusan

kebijakan publik.

f. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan kebijakan yang diarahkan

untuk melaksanakan pelayanan sosial terhadap kelompok masyarakat yang kurang

beruntung, termasuk anak-anak telantar, fakir miskin, lanjut usia, penyandang cacat,


54

masyarakat miskin, dan masyarakat di wilayah tertinggal dan wilayah rawan

bencana.

g. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis/Agropolitan/

Minapolitan, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

1) Meningkatkan pemberdayaan petani dan lembaga-lembaga pendukungnya;

2) Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan

perikanan;

3) Meningkatkan pengembangan agroindustri/agrobisnis/agropolitan/minapolitan

untuk memberdayakan perekonomian masyarakat; dan

4) Meningkatkan pengamanan ketahanan pangan.

h. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan kebijakan

yang diarahkan untuk:

1) Mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah agar memberikan kontribusi

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan

peningkatan daya saing;

2) Mengembangkan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan kelompok

masyarakat berpendapatan rendah;

3) Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan;

4) Memperluas akses kepada sumber permodalan;

5) Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru

berkeunggulan;

6) Meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah sebagai penyedia barang dan

jasa pada pasar lokal; dan

7) Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi.

i. Peningkatan Investasi dan Pariwisata, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

1) Menyederhanakan prosedur perizinan investasi;

2) Menciptakan kepastian hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk

mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah serta antar sektor;

3) Menyempurnakan kelembagaan investasi yang berdaya saing, efisien,

transparan, dan non-diskriminatif;

4) Menyederhanakan administrasi pelayanan perizinan pariwisata;

5) Meningkatkan penyediaan infrastruktur; dan

6) Meningkatkan pengembangan jenis dan kualitas produk-produk wisata, serta

meningkatkan investasi di bidang pariwisata daerah.


55

j. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

1) Memperkuat struktur industri kecil;

2) Memperkuat basis produksi; dan

3) Meningkatkan daya saing industri kecil agar dapat menyerap lebih banyak

tenaga kerja.

4) Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi proses pendaftaran HAKI untuk

produk-produk unggulan daerah.

k. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur, dengan kebijakan yang diarahkan

untuk:

1) Meningkatkan dan mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama

infrastruktur pertanian dan pedesaan, serta infrastruktur ekonomi strategis; dan

2) Meningkatkan perluasan kapasitas infrastruktur, terutama di daerah pedesaan,

dan daerah tertinggal, serta infrastruktur yang melayani masyarakat miskin, dan

infrastruktur yang menghubungkan dan/atau melayani antar wilayah dan antar

desa.

l. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan

Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

1) Menciptakan keseimbangan antara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya

alam dan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup;

2) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya pencemaran lingkungan melalui

medium air, udara, maupun tanah;

3) Mendorong pengembangan industri yang ramah lingkungan;

4) Mencegah terjadinya atau berlanjutnya perusakan hutan, serta mencegah

meluasnya areal lahan kritis;

5) Memulihkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang rusak;

6) Mengembangkan manajemen dan mekanisme penanggulangan bencana alam,

terutama di wilayah rawan gempa, angin puting beliung dan tanah longsor;

7) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan

berperan aktif melakukan kontrol sosial terhadap kualitas lingkungan hidup;

8) Mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah;

9) Mengendalikan pemanfaatan ruang yang efektif dengan menerapkan prinsip

pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan pembangunan antar-fungsi; dan

10) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.


56

m. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemberdayaan Desa, dan Peningkatan

Pelayanan Publik, dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

1) Mempercepat perwujudan perubahan pola pikir dan orientasi birokrasi dari

dilayani menjadi melayani masyarakat;

2) Mempercepat perwujudan birokrasi yang efisien, kreatif, inovatif, bertanggung

jawab, dan profesional untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance), yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

n. Perkuatan kelembagaan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) yang meliputi BPR Bank Daerah Gunungkidul dan PDAM Tirta

Handayani, dengan kebijakan yang diarahkan untuk :

1) BPR Bank Daerah Gunungkidul mampu menghimpun dana masyarakat,

menyalurkan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, melakukan

kerjasama antar bank, dan lembaga keuangan lainnya, serta menjalankan

usaha-usaha perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan

perundangan yang berlaku;

2) BPR Bank Daerah Gunungkidul mampu melakukan fungsi sebagai lembaga

intermediasi, serta memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan atau Pendapatan Usaha Daerah (PUD);

3) BPR Bank Daerah Gunungkidul menjadi Bank yang tangguh dan terpercaya

dalam persaingan dan profesional dalam kinerja selaku lembaga perbankan

yang sehat.

4) PDAM Tirta Handayani mampu meningkatkan kapasitas produksi,

menurunkan tingkat kehilangan air, meningkatkan kapasitas pengelolaan

kelembagaan, dan meningkatkan pendapatan operasional, serta meningkatkan

jangkauan pelayanan air bersih kepada masyarakat;

5) PDAM Tirta Handayani mampu mempercepat pembangunan sarana dan

prasarana produksi melalui pengadaan dan pemasangan jaringan, pengadaan

dan pemasangan genset, pengadaan water meter, pengadaan dan pemasangan

pompa, pembangunan reservoir, pengadaan dan pemasangan Instalasi

Pengolahan Air (IPA) untuk peningkatan kualitas air bersih kepada pelanggan.

o. Optimalisasi peran dan apresiasi masyarakat dalam pelestarian budaya, untuk

meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya khususnya dan masyarakat pada

umumnya, dengan kebijakan:

1) Memberdayakan nilai-nilai kearifan lokal dan pengetahuan guna menghadapi

globalisasi;


57

2) Meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan

pemanfaatan warisan budaya dan cagar budaya; dan

3) Mengembangkan keragaman dan kelestarian seni dan budaya serta kreatifitas

seni dan budaya.

p. Peningkatan pengarusutamaan gender dan anak, meningkatkan peran pemuda, serta

mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga, dengan kebijakan :

1) Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;

2) Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak;

3) Meningkatkan peran serta dan kesetaraan perempuan dalam pembangunan;

4) Meningkatkan peran serta dan kemandirian pemuda dalam pembangunan;

5) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga; dan

6) Mengembangkan dan memasyarakatkan olah raga sebagai budaya menuju

hidup sehat.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan tema pembangunan daerah

tahun 2014 yaitu “Penguatan Perekonomian Masyarakat dan Pelayanan Dasar

serta Pengembangan Budaya bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”.

Dari tema pembangunan di atas, selanjutnya dirumuskan prioritas

pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 sebagai berikut:

a. Reformasi Birokrasi dan Tata kelola serta Pelayanan Publik;

b. Pendidikan;

c. Kesehatan;

d. Penanggulangan Kemiskinan;

e. Ketahanan Pangan;

f. Infrastruktur dan Daya Dukung Pariwisata;

g. Investasi Industri dan Iklim Usaha;

h. Energi;

i. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

j. Daerah Tertinggal, Wilayah Perbatasan, dan Rawan Konflik; dan

k. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.

5. Program Pembangunan Daerah

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan

terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan

kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul Tahun

2010-2015, merupakan satu instrumen kebijakan pembangunan sebagai landasan/dasar


58

bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renstra-SKPD untuk

merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka

melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Untuk

melihat capaian pelaksanaan program pembangunan lima tahun ke depan dalam upaya

mewujudkan visi Kabupaten Gunungkidul “Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih

Maju, Makmur, dan Sejahtera” sesuai dengan sasaran pembangunan, maka dijabarkan

ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

a. Peningkatan pemanfaatan air sebagai sumber kemakmuran dengan Sasaran:

1. Sentra produksi memiliki infrastruktur air dan sanitasi yang handal, dengan

program prioritas:

a) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dan atau rawa serta

jaringan pengairan lainnya

b) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

c) Program penyediaan air baku

d) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

e) Program peningkatan ketahanan pangan

f) Program rehabilitasi hutan dan lahan.

2. Kawasan permukiman memiliki infrastruktur air yang handal, dengan program

prioritas:

a) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

b. Pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, peningkatan iklim usaha yang

kondusif, peningkatan peluang investasi, dan penggalangan sumber-sumber

pendanaan untuk menggerakan perekonomian daerah, dengan sasaran:

1. Sentra produksi memiliki infrastruktur transportasi, energi dan telekomunikasi

yang handal, dengan program prioritas:

a) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

b) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

c) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

d) Program peningkatan produksi hasil peternakan

e) Program pengembangan budidaya perikanan

f) Program pengembangan perikanan tangkap

g) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

h) Program peningkatan pelayanan angkutan


59

i) Program penataan sistem transportasi

j) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

k) Program pengembangan lingkungan sehat

l) Program penataan, pengawasan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah

m) Program pembangunan jalan dan jembatan

n) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

2. Kawasan pemukiman memiliki infrastruktur dasar transportasi, energi, air,

telekomunikasi, dan sanitasi dengan program prioritas:

a) Program pembangunan infrastruktur perdesaan

b) Program lingkungan sehat perumahan

c) Program pengendalian pemanfaatan ruang

d) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

e) Program peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang

f) Program pengembangan pos dan telekomunikasi

g) Program pengembangan lingkungan sehat

h) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

i) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

3. Peningkatan daya dukung dan produktivitas Pantai Sadeng sebagai kawasan

minapolitan untuk memacu pengembangan kawasan Pantai Selatan, dengan

program prioritas:

a) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

b) Program pembangunan jalan dan jembatan

c) Program penyediaan air baku


e) Program peningkatan dan pengembangan ekspor

f) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

g) Program pengembangan perikanan tangkap.

4. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat

sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi, dengan program

prioritas:

a) Program pengembangan data/informasi

b) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

c) Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

d) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri


60

e) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

sumber daya kelautan

f) Program pengembangan perikanan tangkap

g) Program peningkatan ketahanan pangan

h) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

i) Program rehabilitasi hutan dan lahan

j) Program peningkatan produksi hasil peternakan

k) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

l) Program pengembangan sentra-sentra produksi potensial

m) Program kerjasama pembangunan

n) Program peningkatan dan pengembangan ekspor

o) Program peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah.

5. Setiap Kecamatan memiliki komoditas unggulan yang dikelola secara lestari

dengan menerapkan teknologi produksi dan pengolahan yang tepat guna, dengan

program prioritas:

a) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;

b) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;

c) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;

d) Program peningkatan produksi peternakan;

e) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan;

f) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

g) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;

h) Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan;

i) Program Perlindungan dan Koservasi sumber Daya Hutan;

j) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;

k) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;

l) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;

m) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;

n) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

o) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan;

p) Program peningkatan penerapan teknologi Pertanian/Perkebunan;

q) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan

r) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.


61

6. Setiap kecamatan memiliki Unit Pelayanan Bisnis dan lembaga pembiayaan

yang mampu memfasilitasi pengembangan komoditas unggulan, dengan

program prioritas:

a) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

dan Menengah;

b) Program Pegembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah;

c) Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi;

d) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

e) Program Penanggulangan Kemiskinan;

f) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

g) Program peningkatan produksi hasil pertanian;

h) Program peningkatan produksi hasil peternakan;

i) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;

j) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

k) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan PMKS lainnya; dan

l) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

7. Setiap kecamatan memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan

kebutuhan pokok dan sarana produksi serta penjualan komoditas di wilayahnya,

dengan program prioritas:

a) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;

b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;

c) Program pengembangan perikanan tangkap; dan

d) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

8. Kabupaten Gunungkidul mencapai Ketahanan Pangan, dengan program

prioritas:

a) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; dan

b) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

c. Peningkatan Pengelolaan Pariwisata, dengan Sasaran:

1. Kabupaten Gunungkidul menjadi destinasi wisata unggulan dengan infrastruktur

yang handal, dengan program prioritas:

a) Program pengembangan destinasi pariwisata

b) Program pengembangan pemasaran wisata

c) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan


62


e) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

f) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.

2. Seluruh potensi sumber daya alam dipetakan dan dipromosikan secara tepat

sasaran dengan data yang akurat untuk mendorong investasi, dengan program

prioritas:

a) Program pengembangan pemasaran pariwisata

b) Program pengembangan nilai budaya.

3. Pengembangan wisata budaya berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan

program prioritas:

1) Program Pengembangan Nilai Budaya;

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; dan

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

d. Pengembangan sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan peduli,

meliputi sasaran:

1. Anak usia dini terlayani pendidikan anak usia dini, dengan program prioritas:

a) Program pendidikan anak usia dini.

2. Anak usia sekolah lulus SLTA dan memiliki keterampilan bahasa inggris,

komputer, agrobisnis, dan kewirausahaan, dengan program prioritas :

a) Program manajemen pelayanan pendidikan

b) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

c) Program pendidikan menengah

d) Program pendidikan non formal

e) Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

f) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

3. Angkatan kerja menjadi pekerja profesional atau wirausaha yang peduli

memajukan daerahnya, dengan program prioritas:

a) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

b) Program peningkatan kesempatan kerja

c) Program pengembangan wilayah transmigrasi

d) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha

kecil dan menengah

e) Program pembinaan dan penertiban industri hutan

f) Program peningkatan produksi hasil peternakan


63

g) Program pengembangan agrobisnis

h) Program pengembangan budidaya perikanan

i) Program pengembangan kemitraan

j) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

k) Program pengembangan data/informasi.

4. Rumah sakit, Puskesmas, dan jaringannya memenuhi standar mutu serta mampu

menjangkau/dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya, dengan program

prioritas:

a) Program pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu

b) Program upaya kesehatan masyarakat dan perorangan

c) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

d) Program perbaikan gizi masyarakat

e) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

f) Program standarisasi pelayanan kesehatan

g) Program pengadaan, peningkatan sarana prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata

h) Program obat dan perbekalan kesehatan

i) Program pengembangan lingkungan sehat

j) Program pelayanan administrasi perkantoran

k) Program peningkatan, pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan

l) Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata

m) Program peningkatan pelayanan keluarga miskin.

5. Keluarga sadar gizi, berperilaku hidup bersih sehat, dan menerapkan norma

keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, dengan program prioritas:

a) Program perbaikan gizi masyarakat

b) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

c) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

d) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender

e) Program keluarga berencana

f) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.

6. Pemuda pemudi Gunungkidul meraih prestasi regional, nasional dan

internasional, dengan program prioritas:

a) Program peningkatan peran serta kepemudaan

b) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

c) Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga


64

d) Program pengembangan nilai budaya

e) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

f) Program pemberdayaan kelembagaan sosial.

e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme, meliputi sasaran:

1. Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai

kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas korupsi, kolusi, dan

nepotisme dengan program prioritas:

a) Program pendidikan kedinasan

b) Program pembinaan dan pengembangan aparatur

c) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

d) Program pengembangan otonomi daerah dan desa

e) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

f) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

2. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan

secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat, dengan program

prioritas:

a) Program perencanaan pembangunan daerah

b) Program pengembangan data/informasi

c) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

d) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

e) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

f) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

g) Program peningkatan keberdayaan masyarakat

h) Program peningkatan kualitas administrasi kependudukan

i) Program pengembangan data base kependudukan di kecamatan

j) Program pengembangan data base kependudukan di desa

k) Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa

l) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

m) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

n) Program peningkatan kualitas pelayanan publik

o) Program peningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah


65

p) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

q) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

3. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta

menciptakan iklim usaha yang kondusif, dengan program prioritas:

a) Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

4. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam

melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai, dengan program prioritas:

a) Program penegakan peraturan daerah

b) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

c) Program pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal

d) Program pengembangan wawasan kebangsaan

e) Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

f) Program pendidikan politik masyarakat

g) Program pengendalian, pencemaran, dan perusakan lingkungan hidup

h) Program peningkatan perlindungan perempuan dan anak

i) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

j) Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan

penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

k) Program pengembangan kemitraan

l) Program peningkatan pelayanan angkutan umum dan barang

m) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

n) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi

merusak lingkungan

o) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

p) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

q) Program pengembangan perikanan tangkap

r) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan kepala daerah

s) Program penataan peraturan perundang-undangan

t) Program kerjasama informasi dengan massmedia

u) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.


66

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2014

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di

depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang

tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)

apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang

menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam

bentuk Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan sebutan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan RKPD.

Rencana Kinerja Tahunan 2014 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan

sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015.

Pada dasarnya RKT 2014 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kabupaten

Gunungkidul selama tahun 2014. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif

yang harus dicapai selama tahun 2014 dari semua indikator kinerja yang melekat pada

tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan

dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya

pencapaian visi dan misinya.

Target sasaran untuk tahun 2014 merupakan target tahun keempat dari RPJMD

Kabupaten Gunungkidul 2010-2015 dan sisa dari target sasaran tahun 2013 yang belum

dapat direalisasikan, serta Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang memuat sasaran

strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai disusun dalam dokumen

tersendiri.


67

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja

Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun keempat dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perjanjian

Kinerja Tahun 2014 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan

dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015. Pada

dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2014 menguraikan target kinerja yang hendak

dicapai Kabupaten Gunungkidul selama Tahun 2014. Target kinerja merepresentasikan

nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2014 dari semua indikator kinerja

yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada

tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di

dalam upaya pencapaian visi misinya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014

disusun setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16

Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

dan diubah seiring dengan perubahan APBD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan sumber daya untuk mewujudkan

target kinerja sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2014, sehingga terdapat

perbedaan jika dibandingkan dengan Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun

2014. Pada hakekatnya perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa indikator

kinerja yang belum didukung oleh penyediaan dana sesuai program/kegiatan yang

sudah ditetapkan, indikator kinerja tersebut yaitu:

Tabel 2.4

Perbedaan Indikator Kinerja antara RKT dan PK


SATUAN JUMLAH

1 Persentase kecamatan yang memiliki

posyantekdes aktif.

persen 14

2 Persentase potensi wilayah yang dipromosikan

dengan data yang up-to-date dan akurat

persen 100


68


SATUAN JUMLAH

3 Persentase cakupan petugas Perlindungan

Masyarakat (Linmas) yang handal dan terlatih.

persen 40

4 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

(Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).

persen

60

Documents

BAB I PENDAHULUAN - gunungkidulkab.go.idgunungkidulkab.go.id/pustaka/bab_i_ii_lakip_gk_2014.pdf · Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian tenggara Kota ... yang berdasarkan