Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kedudukan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk
mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat
Salah satu prioritas pembangunan daerah sesuai dengan semangat
otonomi daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Wonosobo yaitu pelestarian,
pengendalian pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
Terkait dengan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup, keberadaan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo didasari atas terjadinya penurunan
kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan hidup yang disebabkan
eksploitasi sumber daya alam dan perusakan lingkungan yang berlebihan
terutama penggunaan lahan yang tidak sesuai tata guna lahan.
Sasaran utama pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
adalah terciptanya keseimbangan antara kemampuan daya dukung alam dan
lingkungan melalui upaya penaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup dan meningkatnya kesadaran dan peran
serta masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya
alam secara bertanggung jawab.
Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga teknis daerah sangat
diharapkan untuk mampu memberikan arah dan tujuan dalam rangka
peningkatan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang terdegradasi, serta mempertahankan fungsi dan kualitas
sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih baik agar tetap lestari.
Disamping itu juga harus mampu memberikan informasi permasalahan yang
dihadapi khususnya di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Wonosobo,
sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 2
lingkungan hidup yang telah dilaksanakan sebelumnya serta perbaikan pada
masa mendatang.
B. Isu Strategis
Berdasarkan identifikasi kondisi lingkungan Kabupaten Wonosobo sampai
dengan akhir tahun 2016, dapat disusun isu-isu strategis sebagai berikut :
1. Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan.
Cakupan penanganan persampahan masih rendah. Pada kondisi 2015,
penanganan sampah masih tergolong rendah 0,6%. Secara kewilayahan,
layanan persampahan hanya meliputi Kota Wonosobo dan sekitarnya.
Untuk yang di luar kota hanya di Pasar Kertek, Pasar Sapuran, dan
Wisata Dieng. Sementara itu, di luar wilayah tersebut masih terbuang
sembarangan. Jikapun sudah ada penanganan, hanya sampai pada tahap
pengumpulan sampah tidak diolah lebih lanjut. Kesadaran masyarakat
dalam mengelola sampah juga perlu ditingkatkan, meskipun inisiasi
beberapa kelompok masyarakat mulai tumbuh dalam hal pembentukan
bank sampah yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup. Tantangan yang
mendesak diselesaikan antara lain: (1) pemenuhan rasio ketersediaan
tempat pembuangan sampah (TPS) berdasarkan satuan jumlah
penduduk; (2) penanganan Tempat Pembuangan Akhir yang open
dumping menjadi minimal controlled landfill; (3) pengelolaan sampah
berbasis 3R (reduce, reuse dan recycle) belum maksimal dilakukan di
kawasan-kawasan permukiman.
2. Alih Fungsi dan Pengelolaan Lahan Pertanian Belum Ramah Lingkungan.
Secara biogeografis, wilayah Kabupaten merupakan hulu dari 5 DAS yaitu
DAS Serayu sebagai DAS utama, DAS Bogowonto, DAS Jalicokroyasan,
DAS Lukulo menjadikan peran Wonosobo sebagai kawasan strategis
daya dukung lingkungan hidup sangatlah tinggi. Tata kelola pengunaan
lahan yang tidak sesuai rencana tata ruang dapat menyebabkan
kerusakan di kawasan bawahnya dalam hal ini bisa di hilir DAS.
Mengingat daerah aliran sungai (DAS) sudah tidak menjadi kewenangan
pemerintah daerah, maka yang perlu ditekankan pemerintah daerah yaitu
pada manajemen pengelolaan lahan yang baik.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 3
3. Terbatasnya RTH Milik Publik.
Ruang terbuka hijau (RTH) milik publik masih pada angka 14%.
Persentase ini masih dibawah standar 20% RTH milik publik. Jika dilihat
dari indikator persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari
luas wilayah perkotaan, maka angka 14% menunjukkan 70% dari capain
target 20%. Berdasarkan data pada masterplan RTH Wonosobo, pada
tahun 2013 terdapat 12,82% RTH milik publik, kemudian bertambah
menjadi 14% pada tahun 2015. Penambahan luasan RTH publik secara
signifikan pasca keikutsertaan dalam Program Pengembangan Kota Hijau
(P2KH). Tamantaman publik yang dibangun yaitu Taman Kartini, Taman
Selomanik, Taman Ainun Habibie, Taman Fatmawati. Selain itu, RTH
publik yang juga berperan sebagai tempat rekreasi dan fungsi ekologis
masih terbatas di pusat kota. Untuk perkotaan ibukota kecamatan masih
terbatas RTH milik publik.
4. Kesehatan Lingkungan
Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting
mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga
masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk
itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk
peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya
meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan
pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga
sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya
promotif yang harus dijalankan lintas sektoral
5. Tingkat pencemaran yang disebabkan oleh dunia usaha, transportasi dan
kegiatan lain yang telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan.
6. Meningkatnya penggunaan B3 dan limbah B3 yang dihasilkan oleh dunia
usaha dapat menimbulkan resiko kerusakan yang besar bagi kehidupan
manusia dan lingkungan
7. Luasnya kerusakan kawasan hutan dan cadangan sumber daya alam
karena pengelolaannya tidak sesuai dengan fungsinya mengancam
ketersediaan sumber-sumber mata air.
8. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 4
9. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menjaga
lingkungan serta belum optimalnya penegakan hukum di bidang
lingkungan hidup.
10. Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup
11. Perlunya upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.
C. Landasan Hukum
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Pemerintah
f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan lampiran Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
j. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo.
k. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Wonosobo.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 5
D. Maksud Dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 adalah :
1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut
hasil capaian dan evaluasinya;
3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;
4. Tertibnya administrasi kegiatan;
5. Sebagai bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada Publik.
E. Gambaran Umum Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo
dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonosobo, status Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten
Wonosobo berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Wonosobo, dengan kedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur
pendukung tugas Bupati
Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo terdiri
dari :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi
Manajemen
b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
Bidang Penataan, Pengkajian Dampak, dan Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup, teridiri dari 2 (dua) Seksi yaitu:
a. Seksi Penataan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup
b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
Bidang Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu:
a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Penegakan Hukum Lingkungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 6
F. Struktur Organisasi
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.
G. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Wonsobo adalah sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
Urusan Pemerintah bidang Lingkungan Hidup dan sebagian urusan bidang
kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah.
b. Seksi Pengendalian Sumber Daya Alam
Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahkan 3 (tiga) Seksi yaitu :
a. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Penanganan Kebersihan dan
Pertamanan
b. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Sampah dan Limbah B3.
c. Seksi Pertamanan.
UPT. Pengelolaan Alun-Alun dan Taman.
Jabatan Fungsional
Jumlah karyawan dan karyawati Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Wonosobo 87 orang terdiri dari Pria 75 orang dan Wanita 12 orang. Pejabat
Struktural 13 orang, pelaksana 74 orang.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 7
2. Fungsi :
Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo adalah :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan pengkajian dampak
dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian
kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi
sumber daya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan
limbah B3, kehutanan serta kesekretariatan;
b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penataan pengkajian
dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian
kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi
sumberdaya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan
limbah B3 serta kehutanan.
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan pengkajian dampak dan
pengendaliann pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan
dan penegak hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya
alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan limbah B3
serta kehutanan.
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan pengkajian
dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian
kerusakan dan penegakan hokum lingkungan hidup dan konservasi
sumber daya alam, kebersihan, pertamanan, penanganan sampah dan
limbah B3, serta kehutanan.
e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksanaan Dinas.
g. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinnya tersebut, sesuai
dengan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo sebagai berikut :
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 8
1. Sekretariat.
Mempunyai tugas pengkoordinasian,pelaksanaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan,
pengelolaan kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, pengorganisasian,
asset, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan kehumasan, pembinaan
hukum, dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada
masyarakat.
Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di
lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup.
c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan,
kerumahtanggan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di
lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
d) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata
laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
e) Pengkoordinasian dan penyusunsn peraturan perundang-undangan
serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup.
f) Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
g) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup.
h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
lingkup tugasnya.
i) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan
sesuai dengan fungsinya.
Bagian Sekretariat terdiri dari :
a) Sub bagian perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan sistem informasi
manajemen mempunyai tugas penyiapan dan pengkoordinasian
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 9
penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas dan
pengelolaan sistem informasi manajemen.
b) Sub Bagian Umum, Keuangan, Dan Kepegawaian mempunyai tugas
penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan keuangan
dan pengelolaan asset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan
dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas
Lingkungan Hidup.
2. Bidang Penataan, Pengkajian Dampak, Dan Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup.
Bidang Penataan, Pengkajian Dampak, Dan Pengendalian
Pencemaran Lingkungan Hidup mempunyai tugas perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta
pelaporan di bidang penataan, pengkajian dampak dan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup.
Bidang penataan, pengkajian dampak dan pengendalian
pencemaran lingkungan hidup mempunyai fungsi;
a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penataan dan
pengkajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, operasional
laboratorium dan pembentukan tim pengkajian perizinan terkait
lingkungan hidup.
b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan dan
pengkajian lingkungan hidup, pengendalian, pencemaran, operasional
laboratorium dan pembentukan tim pengkajian perizinan terkait
lingkungan hidup.
c) Pelaksanaan penyusunan dan pemantauan rencana perlindung dan
pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis, status
lingkungan hidup daerah.
d) Pelaksanaan pengajuan pembentukan Komisi Penilai Amdal (KPA) dan
tim teknis KPA serta Tim Koordinasi Dan Monitoring Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup.
e) Pelaksanaan pengkajian dan rekomendasi terkait perijinan lingkungan,
serta monitoring dan pengawas kepada pemegang ijin lingkungan.
f) Pelaksanaan pemantauan kualitas udara, air dan tanah, serta
pengkajian dan rekomendasi terjadinya pencemaran kepada tim
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 10
koordinasi, dan monitoring penegakan hukum lingkungan berdasarkan
hasil uji laboratorium.
g) Penyiapam bimbingan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi
dan non institusi.
h) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pengkajian
dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
Bidang penataan, pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran
lingkungan hidup terdiri dari:
a) Seksi penataan dan pengkajian dampak lingkungan hidup.
Seksi penataan dan pengkajian dampak lingkungan hidup mempunyai
tugas penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasiaonal,
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang penataan dan pengkajian dampak lingkungan.
b) Seksi pengendalian perencanaan lingkungan hidup.
Seksi pengendalian perencanaan lingkungan hidup mempunyai tugas
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pengendalian pencemaran.
3. Bidang Pengendalian Kerusakan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup,
dan Konservasi Sumber Daya Alam.
Bidang pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan
hidup dan konservasi sumberdaya alam mempunyai tugas perumusan dan
pelaksanaan kebijakan oprasional di bidang pengendalian kerusakan dan
penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam.
Dalam melaksanakan tugas bidang pengendalian kerusakan dan
penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam,
menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian
kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi
sumberdaya alam
b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan oprasional di bidang pengendalian
dan penegakan hukum lingkungan hidup dan konservasi sumber daya
alam.
c) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kerusakan
lingkungan hidup.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 11
d) Pembentukan tim koordinasi, dan monitoring penegakan hukum
lingkungan.
e) Pelaksanaan konservasi sumber daya alam sebagai sistem penyangga
kehidupan.
f) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, pengkajian
dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
Bidang pengendalian kerusakan dan penegakan hukum lingkungan
hidup dan konservasi sumberdaya alam terdiri dari :
a) Seksi Pengendalian Kerusakan Dan Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup:
Seksi pengendalian kerusakan dan penegakan hukum
lingkungan hidup mempunyai tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan dan supervise, serta
pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam bidangpengendalian
kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
b) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.
Seksi konservasi sumber daya alam mempunyai tugas penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
konservasi sumber daya alam.
4. Bidang Kebersihan Dan Pertamanan
Bidang Kebersihan Dan Pertamanan mempunyai tugas perumusan
dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan
kemitraan penanganan kebersihan dan pertamanan, pengolahan dan
pelayanan sampah dan limbah B3 serta pertamanan.
Dalam melaksanakan tugas bidang kebersihan dan pertamanan
menyelenggarakan fungsi:
a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan
dan kemitraann penanganan kebersihan dan pertamanan, pengelolaan
pelayanan sampah dan limbah B3, dan pertamanan.
b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di
bidangpengembangan dan kemitraan penanganan kebersihan dan
pertamanan, pengelolaan pelayanan sampah dan limbah B3, dan
pertamanan.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 12
c) Pelaksanaan penyusunan dan pembangunan jejaring dengan pihak
terkait dalam pengelolaan sampah mandiri dari penghasil
sampah/sumber.
d) Penyediaan, pengadaandan pembangunan sarana pengolahan
sampah mengacu rencana induk pengelolaan sampah skala
kabupaten.
e) Pelaksanaan pengelolaan dan layanan sampah serta B3 dengan
kemitraan dan kepedulian terhadap lingkungan.
f) Pelaksanaan pembangunan, penataan, pemeliharaan tamaan dan
lampu taman.
g) Pemantauan, evaluuasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan
kemitraan penanganan kebersihan dan pertanaman, pengelolaan
pelayanan sampah dan limbah B3, dan pertanaman
Bidang Kebersihan Dan Pertamanan terdiri dari :
a) Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Penanganan Kebersihan Dan
Pertamanan.
Seksi Pengembangan Dan Kemitraan Penanganan Kebersihan
Dan Pertamanan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbiagan teknis dan supervisi,
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan
kemitraan penanganan kebersihan dan pertamanan.
b) Seksi Pengelolaan Dan Pelayanan Sampah, Limbah B3
Seksi Pengelolaan Dan Pelayanan Sampah, Limbah B3
mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pelayanan sampah
dan limbah B3.
c) Seksi Pertamanan
Seksi Pertamanan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertamanan.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 13
H. Kepegawaian
Sumber Daya Manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
per Desember 2017 dapat dirinci sebagai berikut :
Tabel 1. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan
NO URAIAN JUMLAH PEGAWAI
Kondisi pegawai berdasarkan :
1 Kualifikasi Pendidikan
a. SD 46
b. SLTP 6
c. SLTA 17
d. Sarjana Muda (D-III) 3
e. S-1 dan D-IV 9
f. S-2 6
Jumlah 87
2 Pangkat/Golongan
a. Gol I 44
b. Gol II 17
c. Gol III 21
d. Gol IV 5
Jumlah 87
3 Jabatan
a. Eselon II 1
b. Eselon III 3
c. Eselon IV 9
d. Jabatan Fungsional Umum 74
e. Jabatan Fungsional khusus -
Jumlah 87
I. Aset
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
kabupaten Wonosobo didukung sarana dan prasarana berupa asset yang
ditunjukkan pada table berikut :
Tabel 2. Jenis Asset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo.
Jenis Aset Rp.
a. Tanah 1.786.876.250 b. Peralatan dan Mesin 6.238.073.390 c. Gedung dan Bangunan 24.932.531.570 d. Jalan, irigasi, dan jaringan 8.007.448.080 e. Aset tetap lainnya 400.000
Jumlah 40.965.329.290
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 14
Pelaksanaan tugas ketatausahaan dan tugas-tugas kedinasan lainnya didukung
peralatan dan mesin berupa :
Tabel 3. Jenis Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
No Nama Barang Jumlah Satuan
1 Soil Stabilizer 19 buah 2 Portable Generating Set 3 buah 3 Portable Water Pump 6 buah 4 Mesin Bor 4 Unit 5 Station Wagon 4 buah 6 Truck + Attachhment 12 buah 7 Pick Up 4 Unit 8 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang -
barang 1 buah
9 Mobil Tinja 1 Unit 10 Sepeda Motor 25 buah 11 Kendaraaan Bermotor Beroda tiga 7 Unit 12 Gerobak Dorong 11 buah 13 Kendaraan Tak Bermotor berpenumpang 9 Unit 14 Cetakan Batu Bata 38 buah 15 Global Positioning System (GPS) 3 buah 16 Alat Ukur Universal 1 buah 17 Stopwach 1 buah 18 Alat Pengolahan Tanah dan 100 Unit 19 Alat Panen/Pengolahan 12 Unit 20 Alat Press Packing 1 buah 21 Mesin Ketik Listrik Longewagon 1 Unit 22 Lemari Besi 2 Unit 23 Rak Kayu 6 Unit 24 Filling Besi/Meta 2 Unit 25 Papan Pengumunan 18 buah 26 Display 1 buah 27 Meja Besi/Metal 6 Unit 28 Meja Rapat 3 Unit 29 Meja Tulis 7 Unit 30 Kursi Lipat 19 Unit 31 Meja Komputer 1 Unit 32 Mesin Potong Rumput 1 buah 33 Lemari Es 9 Unit 34 Power Conditioner 1 Unit 35 Kompor Gas 2 buah 36 Kitchen Set 2 Unit 37 Televisi 1 buah 38 Handy Cam 2 buah 39 Hidran Kebakaran 1 buah 40 Personal Komputer 30 Unit 41 Lap Top 13 Unit 42 Note Book 9 Unit 43 Printer 20 Unit 44 Meja Kerja Pegawai Non Struktural 7 Unit 45 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 1 Unit 46 Camera + Attachment 3 buah 47 Proyektor + Attachment 11 buah 48 Audio Amplifier 2 Unit 49 Unintemuptible Power Supply 4 buah
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 15
50 Peralatan studio Visual Lain-lain 5 Unit 51 Camera Electronic 8 Unit 52 Video Effect 1 buah 53 Telephone (PABX) 1 buah 54 Handy Talky 2 Unit 55 Timbangan Elektronik 2 Unit 56 Blender 1 buah 57 Corong Pemisah 2 buah 58 Cence Meinizer Sleve Shaker 1 buah 59 Engine Dinamo Meter 1 buah 60 Diesel Injection Pump Tester 1 Unit 61 Anemometer Portable Digital 1 Unit 62 Alat Kedokteran Umum Lain-Lain 5 Unit 63 Botol Oxigen 1 buah 64 Botol D.O 10 buah 65 Gelas Takar 20 buah 66 Labu Takar 8 buah 67 Alat Destilasi Air 1 buah 68 Thermometer 3 buah 69 Corong 7 buah 70 Pengaduk 5 buah 71 Kjeldahi Set 1 buah 72 Alat Sampling Gas Buang 1 Unit 73 Laminar Air Flow 1 Unit 74 Centrifuge 1 buah 75 Erlenmeyer Plastik 10 buah 76 Desicator 1 buah 77 Stereo Microscope 1 buah 78 Pipette Filter 13 buah 79 Spectrophotometer 1 buah 80 Automatic Absortion Spektrofotometer 1 Unit 81 Comparator 1 buah 82 Alat Lab. Kimia Lain-Lain 10 Unit 83 Densitometer for Protein 1 buah 84 PH Meter 1 buah 85 COD Meter 1 buah 86 Fish Moisture Tester 1 buah 87 Salinometer 1 buah 88 Theodolit 1 buah 89 Pinset 1 buah 90 Washing Instrument 2 buah 91 Gelas Ukur 8 buah 92 Pipet Tetes 8 buah 93 Gelas Piala 14 buah 94 Reagen Biuret 12 buah 95 Dissolvel Oxygen Meter (DO) 2 Unit 96 Water Sampler 3 buah 97 Burette 4 buah 98 Soil PH Meter 2 buah 99 Colony Counter 4 buah 100 Alat Lab. Kualitas Udara 3 Unit 101 PH Meter 1 buah 102 Vacuum Drying Oven 1 buah 103 Alat Laboratorium Penunjang 3 Unit
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 16
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai dalam waktu satu sampai dengan lima tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang mungkin timbul
serta prioritas pembangunan Daerah.
Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun
2016 s/d 2021, merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah
Kabupaten Wonosobo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat
dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terkait
dengan lingkungan hidup selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak Tahun 2016
S/d 2021.
Visi dan misi merupakan gambaran ke depan Kabupaten Wonosobo pada
kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun
2016-2021,yaitu :
1. Visi
Visi adalah gambaran jauh kedepan arah pembangunan lingkungan hidup dan
sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah TERWUJUDNYA
WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
UNTUK SEMUA.
2. Misi
Visi TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU, UNTUK MAJU, MANDIRI
DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA akan dicapai melalui 5 (lima) misi
pembangunan sebagai berikut :
a. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat
b. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan
pemerintahan
c. Meningkatkan kemandirian daerah
d. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya; dan
e. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan
sebagai prinsip pembangunan daerah.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 17
3. Tujuan dan sasaran
Tujuan merupakan kondisi yang diharapkan akan dicapainya dalam waktu 1
s/d 5 tahun yang akan datang. Kondisi ini harus ada sebagai jembatan untuk
mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan. Sebagai penjabaran dari Visi dan
Misi, Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai
dimasa mendatang, dapat bersifat Kualitatif ataupun Kuantitatif, dan
diupayakan terfokus pada outcome.
a. Tujuan
Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo adalah :
Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa
sesuai semangat Reformasi Birokrasi untuk Perbaikan Pelayanan
Publik.
Terwujudnya Pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi,
sosial dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Mewujudkan prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam
pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan
memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan antar kelompok
dan antar generasi
b. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016 – 2021 adalah :
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan
daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani
Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan dan
berkesinambungan
Dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yang
berkelanjutan
4. Strategi
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonosobo maka disusun strategi yang meliputi :
a. Penataan dan penguatan organisasi dan tatalaksana.
b. Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk peningkatan investasi dan
pengembangan ekonomi
c. Pemenuhan layanan dasar kesehatan bagi masyarakat.
d. Pemenuhan perumahan dan pemukiman bagi masyarakat.
e. Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipasif dan
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 18
berkeadilan.
f. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan
sumber daya alam secara rasional berdasarkan prinsip berkelanjutan.
g. Penerapan ekonomi hijau (green economy) sebagai salah satu prinsip
pembangunan.
h. Transformasi perspektif perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman
kekayaan hayati dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan
pembangunan
i. Peningkatan ketersediaan energi
j. Peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.
5. Kebijakan
Dalam menentukan bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo, maka diambil arah kebijakan
meliputi :
a. Membangun ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.
b. Mengembangkan sistem penopang untuk kemudahan informasi bisnis dan
investasi
c. Meningkatkan kesadaran perilaku serta kemandirian masyarakat dan
keluarga dalam memelihara kesehatan.
d. Meningkatkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
e. Menerapkan kebijakan tata ruang secara berkelanjutan, partisipasif dan
berkeadilan
f. Menerapkan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga kualitas lingkungan
hidup.
g. Adopsi dan pengarusutamaan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam
assesment program
h. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas cakupan layanan
persampahan.
i. Meningkatkan kualitas/praktek pertanian ramah lingkungan.
j. Mengembangkan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta
memperluas upaya pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati
secara berkelanjutan.
k. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau,
dan Sumber Daya Air Lainnya
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 19
l. Peningkatan elektrifikasi rumah tangga.
m. Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber energi alternatif untuk energi
baru dan terbarukan dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan energi
yang menerapkan prinsip hemat.
B. Penetapan Kinerja Tahun 2017
Merupakan target kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Lingkungan
Hidup Tahun 2017 sesuai dengan rencana kinerja yang telah disusun pada
Tahun 2016 meliputi program beserta target, indikator capaian dan kegiatan-
kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja tersebut.
Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun Anggaran 2017 adalah :
1. Sasaran meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur
pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan
melayani, dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Reformasi
Birokrasi sebesar 81 dan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 72 didukung
program-program sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator capaian
kinerja program :
Persentase realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran
100%
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator
capaian kinerja program :
Persentase realisasi belanja modal sarana dan prasarana aparatur
100%
2. Sasaran terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan dan
berkesinambungan dengan Indiktor Kinerja Sasaran berupa Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup sebesar 62,15 didukung program-proram kerja sebagai
berikut:
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan
indikator capaian kinerja program :
Persentase penanganan sampah (24,63%)
Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk (0,55).
Jumlah tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) 3 R skala
kecamatan (2%).
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 20
Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala
Desa/Kelurahan (9,1%).
Persentase RW yang memiliki Bank Sampah (40,9%)
Persentase pengurangan sampah perkotaan (9%).
Persentase pengoperasian TPA (15%)
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
dengan indikator capaian kinerja program :
Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan (78,67%).
Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak
yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan
(84%).
Persentase luas lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa
yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya
(43%)
Persentase Kualitas Sumber Mata Air Kelas A (83%)
Indeks Kualitas Udara (72)
Indeks Kualitas Air Sungai (63)
Indeks Tutupan Vegetasi (91,28)
Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan
penting yang diawasi (30%)
Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
(100%).
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (100%)
c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
dengan indikator capaian kinerja program :
Persentase luas lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung
diluar hutan (32,46%).
Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi (29%)
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan
indikator capaian kinerja program :
Persentase sumber mata air yang rusak (10%)
Persentase tutupan vegetasi (74,83%)
Rata-rata indeks seluruh jasa ekosistem D3TLH (0,46).
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 21
Persentase peningkatan jumlah spesies flora dan fauna terancam
yang diselamatkan (2%).
Indeks keanekaragaman hayati (1).
e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup dengan indikator capaian kinerja program:
Persentase ibukota kecamatan yang terpasang informasi status
kualitas udara dan air (11%)
Persentase peningkatan kunjungan portal lingkungan Kabupaten
Wonosobo (10%).
Rasio motivator lingkungan terhadap 10000 penduduk (4,5).
f. Program Pengendalian Polusi dengan indikator capaian kinerja
program :
Persentase kendaraan roda empat yang lolos uji emisi (10%)
Persentase usaha yang memiliki IPAL terhadap industri wajib IPAL
(38%)
g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan indikator
capaian kinerja program :
Persentase panjang sempadan sungai utama berupa ruang terbuka
hijau (88%)
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah (0,209).
Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan
(38,987%).
Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas
wilayah perkotaan (75%).
3. Sasaran dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yang
berkelanjutan dengan indikator kinerja sasaran tersedianya dokumen KLHS
untuk KRP sebesar 2 didukung program-program sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup dengan indikator capaian kinerja program:
Persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS
(33%).
C. Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Kinerja Tahun 2017
Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017
untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah :
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 22
a. Sasaran meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur
pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan
melayani didukung dengan program-program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Adminsitrasi Perkantoran
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
f. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor.
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan.
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah
l. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Non PNS
m. Jasa Kebersihan dan Keamanan
n. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Pemerintahan
2.775.000
41.700.000
46.800.000
25.179.000
15.300.000
4.325.200
177.660.500
4.560.000
14.760.000
152.515.000
20.340.000
161.280.000
1.862.100.000
252.243.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
c. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat,
Perbengkelan dan Prasarana Umum
e. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
69.505.500
870.897.500
12.320.000
184.050.000
200.000.000
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 23
(Kendaraan Roda Tiga Untuk Pengangkut
Sampah
f. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran (Komputer, Laptop, Printer)
100.000.000
b. Sasaran terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan dan
berkesinambungan dengan program-proram kerja sebagai berikut :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
a. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Persampahan (Pajak
Rokok)
b. Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan
Sampah (Tempat Pengelolaan Sampah
Terpadu/TPST)
c. Penyempurnaan TPS Wilayah RIK (Pajak
Rokok)
d. Pembangunan Pagar TPA (Pajak Rokok)
e. Pembangunan Senderan Kolam Lindi TPA
Wonorejo (Pajak Rokok)
f. Rehab Gudang TPA (Pajak Rokok)
g. Pembangunan Garasi Armada Angkutan
Sampah di TPA (Pajak Rokok)
h. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan
Sampah Kabupaten Wonosobo
i. Penyusunan Rencana Pengembangan
Pembangunan TPA
725.000.000
375.000.000
100.000.000
100.000.000
150.000.000
100.000.000
100.000.000
75.000.000
75.000.000
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
a. Fasilitasi Pembinaan Pengendalian
Pencemaran Lingkungan
b. Penyusunan Database Usaha/Kegiatan
Berdampak Lingkungan (Pajak Rokok)
c. Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Penunjang
Adipura (Pajak Rokok)
d. Sosialisasi Pengelolaan Persampahan Untuk
Masyarakat Desa dan Kelurahan (DBHCT)
70.000.000
65.000.000
200.000.000
75.000.000
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 24
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
a. Penyusunan Direktori Kondisi Mata Air
b. Lanjutan Pembangunan Arboretum
c. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
50.000.000
100.000.000
50.000.000
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup.
a. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Lingkungan Hidup
b. Penyusunan Laporan Status Lingkungan
Hidup Daerah (SLHD)
c. Pengadaan Alat-alat Laboratorium
Lingkungan Hidup
50.000.000
100.000.000
200.000.000
5. Program Pengendalian Polusi
a. Pemantauan Kualitas Air 25.000.000
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Taman
b. Perencanaan T-1 Taman Kota Wonosobo
c. Penunjang Aksi Taman Revolusi Mental
d. Penyempurnaan Taman Mandala Wisata
(Banprov)
e. Pengadaan Smart Lamp Kawasan
Wonosobo ASRI Alun alun Wonosobo
f. Penataan Arboretum di Komplek Wisata
Kalianget Kabupaten Wonosobo (Banprov)
800.000.000
50.000.000
100.000.000
262.500.000
150.000.000
6.180.000.000
c. Sasaran dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yang
berkelanjutan didukung program-program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
a. Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kabupaten
Wonosobo
140.000.000
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif
secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi
organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.
Pengukuran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan Visi dan
Misinya Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dari
indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Penilaian merupakan kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses
menjadi keluaran penting yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.
Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2017, ada 3 (tiga) aspek
yang akan dibahas, yaitu :
1. Capaian Indikator Kinerja Organisasi;
2. Evaluasi dan Analisis capaian Kinerja setiap sasaran
3. Akuntabilitas Keuangan
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator,
dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4
(empat) kategori sebagai berikut :
Tabel 4. Skala Pengukuran Pencapaian Sasaran LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2017
No. Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100 % Sangat Baik
2 75 % sampai 100 % Baik
3 55 % sampai 74 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Penjelasan lebih lanjut untuk 3 (tiga) aspek tersebut, adalah sebagai
berikut :
A. Capaian Indikator Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 26
yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang
berupaindikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian
tersebut tidak terlepas dari proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang
dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Capaian Indikator Kinerja digunakan untuk mengetahui tingkat capaian Indikator
kinerja dari target yang telah ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Wonosobo Tahun 2017.
Berikut adalah capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonosobo Tahun 2017.
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017
Program
Pembangunan Indikator Kinerja
Capaian
Target
2017
Realisasi Tahun 2017
%
Program Pelayanan
Adminsitrasi
Perkantoran
Persentase realisasi belanja
pelayanan administrasi perkantoran
100% 99,57% 99,57%
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase realisasi belanja modal
sarana dan prasarana aparatur
100% 99,40% 99,40%
Program
Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase penanganan sampah 24,63% 34,58% 140,39%
Rasio tempat pembuangan sampah
per satuan penduduk
0,55 0,688 125,45%
Jumlah Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST) 3R Skala Kecamatan
2% 0% 0%
Persentase Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST) Skala
Desa/Kelurahan
9,1% 6,04% 66,37%
Persentase RW yang memiliki Bank
Sampah
40,9% 6,85% 16,75%
Persentase pengurangan sampah
perkotaan
9% 2,87% 31,89%
Persentase pengoperasian TPA 15% 40% 266,67%
Program
Pengendalian
Persentase jumlah usaha dan atau
kegiatan yang mentaati persyaratan
78,67% 77,7% 98,77%
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 27
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
administrasi dan teknis pencegahan
Persentase jumlah usaha dan atau
kegiatan sumber tidak bergerak yang
memenuhi persyaratan administratif
dan teknis pencegahan
84% 86,7% 103,21%
Persentase luas lahan dan atau
tanah untuk produksi biomassa yang
telah ditetapkan dan diinformasikan
status kerusakannya
43% N/A 0%
Persentase Kualitas Sumber Mata Air
Kelas A
83% 83% 100%
Indeks Kualitas Udara 72% 97,57% 135,51%
Indeks Kualitas Air Sungai 63 50 79,37%
Indeks Tutupan Vegetasi 48,59 48,59 100%
Persentase usaha dan atau kegiatan
yang berdampak besar dan penting
yang diawasi
30% 59,65% 198,83%
Persentase jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL
100% 100% 100%
Program
Rehabilitasi dan
Pemulihan
Cadangan Sumber
Daya Alam
Persentase luas lahan kritis pada
kawasan budidaya dan lindung diluar
hutan
32,46% 28% 88,26%
Persentase luas lahan kritis yang
direhabilitasi
29% 8,34% 28,76%
Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
Persentase sumber mata air yang
rusak
10% 2,86% 28,6%
Persentase tutupan vegetasi 74,83% 51,23% 68,46%
Rata-rata indeks seluruh jasa
ekosistem D3TLH
0,46 N/A 0%
Persentase peningkatan jumlah
spesies flora dan fauna terancam yang
diselamatkan
2% N/A 0%
Indeks keanekaragaman hayati 1 N/A 0%
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 28
Program
Peningkatan
Kualitas dan Akses
Informasi Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Persentase KRP wajib KLHS yang
dilengkapi dokumen KLHS
33% 11,76% 35,64%
Persentase ibukota kecamatan yang
terpasang informasi status kualitas
udara dan air
11% 0% 0%
Persentase peningkatan kunjungan
portal lingkungan Kabupaten
Wonosobo
10% 10% 100%
Rasio motivator lingkungan terhadap
10000 penduduk
4,5 3,18 68,89%
Program
Peningkatan
Pengendalian
Polusi
Persentase kendaraan roda empat
yang lolos uji emisi
10% 55,42% 554,2%
Persentase usaha yang memiliki IPAL
terhadap industri wajib IPAL
38% 50% 131,58%
Program
Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
(RTH)
‘
Persentase panjang sempadan sungai
utama berupa ruang terbuka hijau
88% 97,65% 110%
Rasio Ruang Terbuka Hijau per
Satuan Luas Wilayah
0,209 0,443 21,2%
Persentase luas RTH perkotaan per
luas wolayah perkotaan
38,987% 41,47% 106,37%
Persentase tersedianya luasan RTH
publik sebesar 20% dari luas wilayah
perkotaan
75% 75% 100%
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Setiap Sasaran
Dalam melaksanakan pengukuran kinerja digunakan indikator kinerja
pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran
serta kinerja pada tingkat kegiatan yangteridiri atas indikator input (masukan),
indikator output (keluaran) dan indikator outcome (hasil). Berdasarkan tabel hasil
penilaian kinerja, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian dari target
yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dari
indikator yang telah ditetapkan yaitu :
1. Sasaran meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan
daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani meliputi
program-program:
a. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja
utama persentase realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 29
Belanja pelayanan administrasi perkantoran ini bertujuan sebagai media
pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana
kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima
bidang administrasi perkantoran.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Gambar 2. Perbandingan antara realisasi persentase realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran Tahun 2017 terhadap target tahun 2017.
Pada tahun 2017 target persentase realisasi belanja pelayanan
administrasi perkantoran sebesar 100% dan realisasi target mencapai
99,57%
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017
dengan tahun 2016.
Gambar 3. Perbandingan antara persentase realisasi belanja pelayanan administrasi perkantoran Tahun 2017 terhadap target tahun 2017.
Pada tahun 2016, realisasi kinerja persentase realisasi belanja
pelayanan administrasi perkantoran sebesar 98,44%, sedangkan pada
tahun 2017 realisasi kinerjanya mencapai 99,57% atau meningkat
101,15%.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 30
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
RPJMD.
Capaian kinerja persentase realisasi belanja pelayanan administrasi
perkantoran apabila dibandingkan dengan target RPJMD mencapai
99,57% dari target 100%.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Peningkatan kinerja sebesar 1,15% pada tahun 2017 disebabkan
pengelolaan belanja pelayanan administrasi perkantoran secara efektif
dan efisien antara lain belanja jasa kebersihan dan keamanan dan
belanja Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non
PNS.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
- Sumber Daya Manusia Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 mendapatkan tambahan
personil setelah penggabungan bidang kebersihan dan
pertamanan sehingga meningkatkan kinerja.
- Target belanja pelayanan administrasi perkantoran adalah
Rp.2.781.537.700,- dan realisasinya sebesar Rp.2.769.705.495,-
atau sebesar 99,57%.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator
kinerja utama persentase realisasi belanja modal sarana dan prasarana
aparatur.
Belanja pelayanan modal sarana dan prasarana aparatur ini bertujuan
sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan
yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan
prima bidang pemeliharaan rutin, penyediaan sarana dan prasarana
perkantoran.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 31
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Gambar 4. Perbandingan antara persentase realisasi belanja modal sarana dan prasarana aparatur Tahun 2017 terhadap target tahun 2017
Pada tahun 2017 target belanja modal sarana dan prasarana aparatur
sebesar 100% dan realisasi target mencapai 99,40%
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017
dengan tahun 2016.
Gambar 5. Perbandingan antara persentase realisasi belanja modal sarana dan prasarana aparatur Tahun 2017 terhadap realisasi tahun 2016.
Pada tahun 2016, realisasi kinerja persentase realisasi belanja modal
sarana dan prasarana aparatur sebesar 93,36%, sedangkan pada
tahun 2017 realisasi kinerjanya mencapai 99,40% atau meningkat
6,47%.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 32
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
RPJMD.
Capaian kinerja persentase realisasi belanja modal sarana dan
prasarana aparatur apabila dibandingkan dengan target RPJMD
mencapai 99,40% dari target RPJMD 100%.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan.
Peningkatan kinerja sebesar 6,47% pada tahun 2017 disebabkan
belanja modal sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan secara
efisien antara lain Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
(Kendaraan Roda Tiga Untuk Pengangkut Sampah) dan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Perkantoran (Komputer, Laptop, Printer)
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
- Sumber Daya Manusia Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 mendapatkan tambahan
personil setelah penggabungan bidang kebersihan dan
pertamanan sehingga meningkatkan kinerja.
- Target belanja pelayanan administrasi perkantoran adalah Rp.
1.436.773.000,- dan realisasinya sebesar Rp.1.428.110.818,- atau
sebesar 99,40 %.
Berdasarkan data perbandingan antara target dan realisasi diatas dapat
dilihat bahwa rata-rata pencapaian sasaran meningkatnya kualitas reformasi
birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional,
transparan, bersih dan melayani dapat tercapai 99,49%, sesuai dengan
penilaian diatas dapat dikategorikan bahwa pencapaiannya adalah Baik
2. Sasaran terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan dan
berkesinambungan meliputi program-program :
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan bertujuan
meningkatkan kualitas pelayanan persampahan melalui optimalisasi
pengelolaan persampahan di Kabupaten Wonosobo.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 33
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Gambar 6. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2017 dengan Target 2017.
Dari gambar diatas terlihat bahwa capaian kinerja persentase
pengoperasian TPA merupakan capaian kinerja tertinggi dibanding
capaian kinerja yang lainnya. SPM pengopersaian TPA diketahui
berdasarkan 3 komponen antara lain 40% koefisien frekuemsi
penutupan sel sampah, 40% koefisien kualitas pengolahan lindi, dan
30% koefisien penanganan gas. TPA Wonorejo Kabupaten
Wonosobo telah melaksanakan penutupan sel sampah atau Controled
Landfill, sehingga mempunyai nilai koefisien frekuensi penutupan sel
sampah 1 atau SPM pengoperasian TPA 40%. Persentase
penanganan sampah juga mengalami peningkatan yang cukup
signifikan dibandingkan dengan target kinerja tahun 2017, hal ini
didukung jumlah sampah yang ditangani oleh bank sampah,
pemulung, maupun pemanfaatan sampah menjadi pupuk organik.
Sedangkan capaian kinerja terendah adalah Persentase Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R Skala Kecamatan yang
masih 0%, hal ini disebabkan belum dibangunya TPST 3R Skala
Kecamatan. Capaian kinerja persentase RW yang memiliki bank
sampah hanya mencapai 6,89% dari target 40,90%, hal ini
berpengaruh terhadap capaian kinerja peresentase pengurangan
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 34
sampah perkotaan yang kecil sebesar 2,87% atau 16,75% dari target
2017 sebesar 40,90%
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017
dengan tahun 2016
Gambar 7. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2017 dengan realisasi tahun 2017.
Dari gambar diatas diketahui bahwa peningkatan capaian kinerja
tertinggi dibanding tahun 2016 adalah persentase pengurangan
sampah diperkotaan meskipun dinadningkan dengan target capaian
kinerja tahun 2017 masih rendah. SPM pengurangan sampah
perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui
kegiatan pengurangan volume sampah (3R) terhadap jumlah total
penduduk perkotaan. Pada tahun 2017 terdapat 88 bank sampah 3R
di wilayah perkotaan wonosobo yang melayani 229.590 penduduk
perkotaan. Peningkatan terendah adalah persentase jumlah TPST 3R
Skala Kecamatan, Persentase Pengoperasian TPA dan Persentase
RW yang memiliki bank sampah.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 35
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
RPJMD.
Gambar 8. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tahun 2017 dengan Target RPJMD.
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja jumlah rasio
tempat pembuangan sampah per satuan penduduk sudah mencapai
86% dari target RPJMD, sedangkan capaian terendah adalah
persentase jumlah TPST 3R skala kecamatan yang masih 0% dari
target RPJMD 7%
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan.
Dari uraian diatas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :
- Persentase penanangan sampah dipengaruhi oleh jumlah
timbulan sampah, jumlah sampah yang terkelola melalui
pengurangan sampah (3R) dan julah sampah yang diangkut ke
TPA. Sehingga pengurangan sampah melalui 3R dapat
meningkatkan capaian persentase penanganan sampah selain
pengangkutan sampah ke TPA.
- Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk
dihitung berdasarkan volume TPS yang tersedia. Pada tahun
2017 meningkat seiring pembangunan TPS di Kecamatan
Leksono, Sikunang, Taman Plaza, dan Rehabilitasi TPS
Tawangsari dan Depo transfer di Kelurahan Jaraksari. Guna
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 36
meningkatkan capaian kinerja diperlukan pembangunan TPS-TPS
di Kabupaten Wonosobo.
- Target Jumlah TPST 3R Skala Kecamatan belum tercapai
disebabkan belum dibangunnya TPST 3R di kecamatan. Guna
memenuhi capaian target kinerja dimaksud, perlu dilaksanakan
pembangunan TPST 3R skala Kecamatan di daerah yang sudah
siap lokasinya.
- Jumlah RW yang memiliki bank sampah masih rendah disebabkan
kurangnya kesadaran dan belum memahami pentingnya
pengelolaan sampah melalui bank sampah. Guna meningkatkan
jumlah RW yang memiliki bank sampah dierlukan sosialisasi
pentingnya pengelolaan sampah melalui bank sampah dan
pembinaan pengelolaan bank sampah yang sudah terbentuk.
Dengan tumbuhnya bank sampah di tingkat RW, maka diharapkan
persentase pengurangan sampah perkotaan akan meningkat
karena cakupan pengelolaan sampah 3R meningkat.
- Persentase pengoperasian TPA perlu ditingkatkan melalui
pengelolaan air lindi yang memenuhi baku mutu air limbah dan
pengelolaan gas yang ditimbulkan TPA.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Sumber daya manusia yang mengelola sampah di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo terdiri dari Tenaga
adminsitrasi, tenaga kebersihan/petugas sapu, dan petugas di
TPA.
- Belanja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan pada tahun 2017 mencapai Rp.1800.000.000,- dan
terserap Rp.1.604.948.250,- atau 89,16%
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
bertujuan mengendalikan pencemaran baik pencemaran pada air, udara
dan tanah serta mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan melalui
upaya pencegahan dan pengawasan dampak lingkungan.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 37
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Gambar 9. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun 2017 dengan realisasi tahun 2017.
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja yang dapat
tercapai antara lain persentase jumlah usaha atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang memenuhi persyaratan adminsitrasi dan teknis
pencegahan, persentase kualitas sumber mata air kelas A, indeks
kualitas udara, indeks tutupan vegetasi, persentase usaha atau
kegiatan yang berdampak penting yang diawasi, persentase jumlah
pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, dan cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan AMDAL. Realisasi kinerja tertinggi dibanding
target tahun 2017 dicapai persentase usaha atau kegiatan yang
berdampak penting yang diawasi, hal ini didukung dengan kegiatan
fasilitasi pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan. Usaha
atau kegiatan berdampak penting sejumlah 114 unit dan yang berhasil
diawasi pada tahun 2017 adalah 68 unit. Sedangkan realisasi kinerja
terendah dibanding target tahun 2017 adalah indkes kualitas air,
indeks kualitas air hanya 50 atau 79,37% dari target tahun 2017
sebesar 63. Pengukuran indeks kualitas air dilaksanakan
bekerjasama dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
Jawa (P3EJ) Kementerian Lingkungan Hidup RI yang dilaksanakan di
6 titik Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas yaitu DAS Serayu dan
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 38
DAS Bogowonto sebanyak 2 kali yaitu pada musim kemarau dan
musim penghujan.
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017
dengan tahun 2016
Gambar 10. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun 2017 dengan realisasi tahun 2016.
Dari gambar diatas terlihat bahwa capaian peningkatan tertinggi
dibanding tahun 2016 adalah persentase usaha atau kegiatan yang
berdampak penting yang diawasi, sedangkan yang mengalami
penurunan dibanding tahun 2016 adalah indeks kualitas air.
Peningkatan yang cukup tinggi juga dicapai pada kinerja indkes
kualitas udara. Pengukuran indeks kualitas udara dilaksanakan
dilokasi daerah transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 39
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
RPJMD.
Gambar 11. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun 2017 dengan Target RPJMD.
Capaian kinerja tertinggi dibanding dengan terget kinerja RPJMD
adalah indeks kualitas udara yang mencapai 97,57% atau 121,96%
dari target 80%. Faktor yang berpengaruh terhadap indeks kualitas
udara adalah kadar SO2 dan NO2 yang ditimbulkan oleh industri dan
transportasi.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan.
Status mutu air DAS serayi dan Bogowonto adalah tercemar ringan
dengan parameter yang berpengaruh adalah BOD, Fecal Coliform,
Total Phospat sebagai P. BOD (Biochemical Oxygen Demand) adalah
kebutuhan oksigen biokimia yang menunjukan jumlah oksigen yang
digunakan dalam reaksi oksidasi oleh bakteri. Tingginya BOD
disebabkan tingginya bahan organik yang terlarut dalam air,
sedangkan tingginya Fecal Coliform menunjukkan baknyaknya bakteri
coliiform yang terdapat dalam feses ternak maupun manusia yang
terlarut. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengurangi
cemaran yang terlarut ke dalam DAS Serayu dan Bogowonto dengan
program kali bersih, pembuatan IPAL Komunal, ataupun Pembuatan
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 40
IPAL Usaha Skala Kecoil dan melaksanakan pembinaan serta
monitoring terhadap usaha/kegiatan berdampak penting lainnya.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas dalam
laboratorium lingkungan guna pengujian kualitas air serta sarana
prasarana laboratorium lingkungan menghambat pelaksanaan uji
kualitas lingkungan.
- Belanja Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup Tahun 2017 mencapai Rp.410.000.000,- dan
terealisasi Rp.243.440.900,- atau 59,38%
c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
bertujuan merehabilitasi alam yang telah rusak, dan mempercepat
pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi
sebagai penyangga sistem kehidupan juga dimanfaatkan secara
berkelanjutan.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Gambar 12. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun 2017 dengan Target 2017.
Dari gambar diatas terlihat bahwa luasan lahan kritis pada kawasan
budidaya dan lindung diluar hutan cukup rendah dibanding target
tahun 2017. Luasan penggunaan lahan dipengaruhi faktor alami dan
non alami. Faktor alami yang mempengaruhi penggunaan lahan
antara lain kemiringan tanah, jenis tanah, curah hujan, kandungan air
tanah, dan lain sebagainya, sedangkan faktor non alami yaitu aktivitas
manusia, mata pencaharian, jumlah penduduk, dan sebaran
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 41
penduduk. Persentase luas lahan yang direhabilitasi hanya 8,34%
atau 28,76% dari target sejumlah 29%. Rehabilitasi lahan kritis
dilaksanakan dengan bantuan BPDAS HL SOP Yogyakarta dengan
kegiatan berupa pembangunan sipil teknis (dam penahan dn gully
plug) sebanyak 40 unit Dam Penahan dan 147 unit Gully Plug,
sedangkan kegiatan rehabilitasi secara vegetatif berupa 100 Ha
agroforestry, 75 Ha pemeliharaan agroforestry, dan 1 unit kebun bibit
rakyat. Kegiatan yang mendukung rehabilitasi dan pemulihan
cadangan sumber daya alam antara lain penyusunan direktori mata
air, lanjutan pembangunan arboretum, dan pengendalian dampak
perubahan iklim.
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017
dengan tahun 2016
Gambar 13. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun 2017 dengan Realisasi Tahun 2016.
Dari gambar diatas, terlihat bahwa luas lahan kritis pada kawasan
budidaya dan lindung diluar hutan berkurang sebesar 22,14% dan
luas lahan kritis yang direhabilitasi meningkat 172,67% dibanding
tahun 2016
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 42
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
RPJMD.
Gambar 14. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Tahun 2017 dengan Target RPJMD.
Dari gambar diatas terlihat bahwa masih ada 0,61% lahan kritis pada
kawasan budidaya dan lindung diluar hutan yang belum direhabilitasi
yang menjadi target pada akhir RPJMD, sedangkan luas lahan kritis
yang harus direhabilitasi masih 16,65% dari target lahan yang
direhabilitasi pada akhir RPJMD.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya rehabilitasi lahan
kritis masih rendah, sehingga diperlukan upaya yang lebih guna
merehabilitasi lahan kritis melalui bangunan sipil teknis maupun
tanaman vegetasi sehingga luasan lahan kritis di lahan budidaya dan
diluar hutan semakin rendah.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Sumber daya manusia yang menangani Progam Rehabilitasi dan
PemulihanCadangan Sumberdaya Alam cukup memadai, hal ini
didukung petugas penyuluh kehutanan Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
- Belanja Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber
Daya Alam Tahun 2017 mencapai Rp.200.000.000,- dan
terealisasi Rp.198.261.400,- atau 99,33%
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 43
d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam bertujuan
melindungi sumberdaya alam dari kerusakan dan mempertahankan
kualitas DAS sebagai sistem penyangga kehidupan, mempertahankan
kelestarian sumber mata air serta mengendalikan dampak perubahan
iklim.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Gambar 15. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Tahun 2017 dengan Target 2017
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase
tutupan vegetasi mencapai 51,23% atau 68,46% dari target 74,83%
dan persentase sumber mata air yang rusak hanya 2,86%.
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017
dengan tahun 2016
Gambar 16. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Tahun 2017 dengan Realisasi 2016
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 44
Dari gambar diatas capaian kinerja tertinggi dicapai kinerja persentase
sumber mata air yang rusak. Jumlah sumber mata air yang rusak
hanya 2,86%
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
RPJMD.
Gambar 17. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Tahun 2017 dengan Target RPJMD
e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup bertujuan meningkatkan kualitas dan akses
informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Gambar 18. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2017 dengan Target 2017
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 45
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase
kunjungan portal lingkungan Kabupaten Wonosobo sesuai target yang
telah ditetapkan. Hal ini didukung dengan telah disusunnya portal
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dengan alamat
www.dlh.wonosobokab.go.id dan sudah mendapat respon berupa
beberapa pertanyaan dan laporan dari masyarakat tentang gangguan
pencemaran yang ditimbulkan dari suatu usaha/kegiatan. Sedangkan
persentase ibukota kecamatan yang terpasang informasi status
kualitas udara dan air masih 0%
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017
dengan tahun 2016
Gambar 19. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2017 dengan Realisasi 2016
Dibandingkan dengan tahun 2016, capaian kinerja tertinggi dicapai
pada persentase kunjungan portal lingkungan Kabupaten Wonosobo
sebesar 10% atau 100% dibanding target tahun 2016. Sedangkan
terendah adalah persentase ibukkota kecamatan yang terpasang
informasi status kualitas udara dan air yaitu 0%.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 46
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
RPJMD.
Gambar 20. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2017 dengan Target RPJMD
Apabila dibandingkan dengan target RPJMD, capaian kinerja tertinggi
dicapai pada kinerja rasio motivator lingkungan terhadap 10000
penduduk dan terendah adalah kinerja persentase ibukota kecamatan
yang teroasang informasi status kualitas udara dan air yaitu 0% dari
target 67%.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Dari uraian diatas perlu dilaksanakan pendampingan bagi
motivator lingkungan sehingga jumlahnya semakin meningkat
seiiring peningkatan kesadaran terhadap pentingnya memelihara
lingkungan hidup.
- Perlu petugas khusus yang ditugaskan sebagai administrasi portal
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo
- Perlu upaya diseminasi hasil pengujian kualitas udara dan air
kepada kecamatan lokasi pengambian sampel.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Sumber daya manusia pengelola Program Peningkatan Kualitas
dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
masih terbatas baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga perlu
pelatihan dan mengoptimalkan pegawai yang tersedia.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 47
- Belanja Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Tahun 2017 mencapai
Rp.490.000.000,- dan terealisasi Rp.352.527.400,- atau 71,94%.
f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi bertujuan mengendalikan
polusi terutama melalui serangkaian pengujian kadar polusi limbah
padat, limbah cair dan udara serta pembangunan tempat pembuangan
benda padat cair yang menimbulkan polusi.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Gambar 21. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Peningkatan Pengendalian Polusi Tahun 2017 dengan Target 2017
Persentase kendaraan roda empat yang lolos uji emisi sebesar
55,42%. Pengujian dilakukan bersamaan uji kendaraan bermotor
yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Perhubungan Kabupaten Wonosobo. Sedangkan persentase usaha
yang sudah memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di
Kabupaten Wonosobo berjumlah 36 usaha yang terdiri dari Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), industri kayu, SPBU, Hotelm dan
usaha/kegiatan lainnya.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 48
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017
dengan tahun 2016
Gambar 22. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Peningkatan Pengendalian Polusi Tahun 2017 dengan Realisasi 2016
Dibandingkan tahun 2016, jumlah usaha yang memiliki IPAL
meningkat 79,9%, sedangkan persentase kendaraan roda empat yang
lolos uji emisi sejumlah 55,42%
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
RPJMD.
Gambar 23. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Peningkatan Pengendalian Polusi Tahun 2017 dengan Target RPJMD
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Perlu peralatan pengujian emisi kendaraan sehingga pengujian
emisi kendaraan todak hanya yang bersamaan uji kendaraan di
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 49
Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan
Kabupaten Wonosobo.
- Perlu dilaksanakannya pembinaan kepada usaha/kegiatan yang
wajib memiliki IPAL.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Jumlah sumberdaya manusia dan kualitas penguji emisi
kendaraan bermotor terbatas dan perlu ditingkatkan
- Belanja Program Peningkatan Pengendalian Polusi Tahun 2017
mencapai Rp.25.000.000,- dan terealisasi Rp.22.005.000,- atau
88,02%
g. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bertujuan menjaga
keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, menjaga keserasian dan
keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan
keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di
perkotaan, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat,
indah, bersih, aman dan nyaman, dan meningkatkan optimalisasi
pemanfaatan RTH.
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Gambar 24. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2017 dengan Target 2017.
Dari gambar diatas terdapat beberapa capaian kinerja yang tercapai
dari target capaian tahun 2017 antara lain persentase luas RTH
Perkotaan per luas Wilayah Perkotaan dan Persentase Sempadan
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 50
Sungai utama berupa ruang terbuka hijau. Sedangkan rasio ruang
terbuka hijau per satuan luas wilayah belum memenuhi target capaian
kinerja tahun 2017.
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017
dengan tahun 2016
Gambar 25. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2017 dengan Realisasi 2016.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2016, terdapat beberapa capaian
kinerja yang meningkat antara lain persentase luas RTH perkotaan
per luas wilayah perkotaan dan persentase panjang sempadan sungai
utama berupa ruang terbuka hijau.
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
RPJMD.
Gambar 26. Perbandingan antara realisasi kinerja Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2017 dengan Target RPJMD.
Dibandingkan dengan target RPJMD terdapat beberapa capaian
kinerja yang telah tercapai antara lain persentase panjang sempadan
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 51
sungai utama berupa ruang terbuka hijau dan persentase luas RTH
perkotaan per satuan luas wilayah. Sedangkan beberpa kegiatan
yang masih perlu ditingkatkan antara lain rasio ruang terbukahijau oer
satuan wilayah dan persentase tersedianya luasan RTH publik
sebesar 20% wilayah perkotaan.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan.
- Perlu penambahan luasan RTH publik di wilayah perkotaan.
- Perlu penambahan luasan RTH di wilayah kecamatan
- Diperlukan penambahan tenaga pengelola RTH Alun-Alun
Sapuran.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Sumber daya manusia pengelola RTH cukup memadai untuk
menangani RTH yang berada diwilayah perkotaan dengan
penambahan tenaga harian lepas yang ditempatkan di beberapa
spot taman.
- Belanja Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun
2017 mencapai Rp.7.542.500.000,- dan teralisasi
Rp.5.608.065.200,- atau 74,35%.
Indikator kinerja sasaran terujudnya pengelolaan SDA dan LH secara
berkelanjutan dan berkesinambungan adalah Indeks Kuaitas Lingkungan
Hidup. Target capaian indikator sasaran tahun 2017 sebesar 62,15.
Berdasarkan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten
Wonosobo Tahun 2017 mencapai 63,70 atau 102,49 dari target tahun 2017.
Berdasarkan penilaian diatas dapat dikategorikan bahwa pencapainnya
adalah sangat baik
3. Sasaran dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yang
berkelanjutan meliputi program-program :
a. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja utama persentase KRP
wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 52
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
Gambar 27. Perbandingan antara realisasi kinerja persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS Tahun 2017 dengan Target 2017
Pada tahun 2017 target persentase KRP wajib KLHS yang
dilengkapi dokumen KLHS sebesar 33% dan terealisasi mencapai
11,76% atau 35,36% dari target. KRP yang wajib KLHS adalah
sebagai berikut:
- Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rinciannya
yaitu RTRW Kabupaten/Kota, RTR Kawasan Strategis
Kabupaten, RDTR (PP nomer 10 tahun 2010 tentang
penyelenggaraan tata ruang)
- RPJMD (PP Nomer 46 tahun 2016 tentang KLHS)
- Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko
lingkungan hidup.
Pemerintah Kabupaten Wonosobo terdapat 5 KRP Yang wajib
KLHS antara lain RPJMD, RTRW dan 15 RDTR. Dari 17 KRP
tersebut hanya RPJMD dan RTRW yang dilengkapi KLHS.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 53
Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017
dengan tahun 2016.
Gambar 28. Perbandingan antara realisasi kinerja persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS Tahun 2017 dengan Realisasi 2016
Pada tahun 2016, realisasi persentase KRP wajib KLHS yang
dilengkapi dokumen KLHS sebesar 6,73%, sedangkan pada tahun
2017 realisasi kinerjanya mencapai 11,76 % atau meningkat
74,74% disbanding tahun 2016.
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target RPJMD.
Gambar 29. Perbandingan antara realisasi kinerja persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS Tahun 2017 dengan Target RPJMD
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 54
Capaian kinerja persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi
dokumen KLHS apabila dibandingkan dengan target RPJMD
sebesar 80% adalah mencapai 14,71%.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Peningkatan kinerja sebesar 74,74% pada tahun 2017 disebabkan
telah dilaksanakannya penyusunan KLHS untuk Revisi RTRW
Kabupaten Wonosobo.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
- Jumlah Sumber Daya Manusia Bidang Penataan, Pengkajian
Dampak, Dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
terbatas sehingga kurang optimal dalam melaksanakan
penyusunan KLHS revisi RTRW Tahun 2017.
- Target belanja Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kabupaten
Wonosobo adalah Rp. 140.000.000,- dan realisasinya sebesar
Rp. 119.410.000,- atau sebesar 85,29 %.
Berdasarkan data perbandingan antara target dan realisasi diatas dapat dilihat
bahwa pencapaian Sasaran dipraktekannya prinsip perencanaan
pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai 11,76% atau 35,36% dari
target, sesuai dengan penilaian diatas dapat dikategorikan bahwa
pencapaiannya adalah kurang.
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 55
Tabel 6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 - 2021
Indikator Kinerja
Capaian Kinerja
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Capaian Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian %
Persentase panjang sempadan sungai utama
berupa ruang terbuka hijau 88% 88% 88% 100% 88 97 110,97
Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan
yang mentaati persyaratan administrasi dan
teknis pencegahan
68% 73,33% 68% 92,73% 76,67 77,7 98,77
Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan
sumber tidak bergerak yang memenuhi
persyaratan administratif dan teknis
pencegahan
76% 80% 76% 95% 84 86,7 103,21
Persentase luas lahan dan atau tanah untuk
produksi biomassa yang telah ditetapkan dan
diinformasikan status kerusakannya
14,87% 29% 14,87% 51,28% 43 N/A 0
Persentase Kualitas Sumber Mata Air Kelas A 75 79 75% 94,94% 83 83 100
Indeks Kualitas Udara DTT 70 50 71,43% 72 97,57 135,51
Indeks Kualitas Air Sungai 60 62 65 104,84% 63 50 79,37
Indeks Tutupan Vegetasi 91,28 91,28 91,28 100% 48,59 48,59 100
Persentase usaha dan atau kegiatan yang
berdampak besar dan penting yang diawasi 0 29% 12% 80% 30 59,65 198,83
Persentase jumlah pengadaan masyarakat
akibat adanya dugaan pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100 100 100
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
AMDAL 100% 100% 100% 100% 100 100 100
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 56
Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi 25% 29% 4,83% 16,66% 10 2,86 28,6
Persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi
dokumen KLHS 10% 22% 5,88% 26,73% 33 11,76 35,64
Persentase ibukota kecamatan yang
terpasang informasi ststus kualitas udara dan
air
0% 0% 0% 100% 11 0 0
Persentase peningkatan kunjungan portal
lingkungan Kabupaten Wonosobo 0% 0% 0% 100% 10 10 100
Rasio motivator lingkungan terhadap 10000
penduduk 3,0 3,8 3,3 86,84% 4,5 3,18 68,89
Persentase kendaraan roda empat yang lolos
uji emisi DTT 5% 2,5% 50% 10 55,42 554,2
Persentase usaha yang memiliki IPAL
terhadap industri wajib IPAL 35% 35% 27,81% 79,46% 38 50 131,58
Persentase luas lahan kritis pada kawasan
budidaya dan lindung diluar hutan 37,896% 35,96% 35,96% 100% 32,46 28 86,26
Persentase sumber mata air yang rusak DTT 5% 6,25% 125% 10 2,86 28,6
Persentase tutupan vegetasi 74,83% 74,83% 74,83% 100% 74,83 51,23 68,48
Rata-rata indeks seluruh jasa ekosistem
D3TLH 0,44 0,45 0,45 100% 0,46 N/A 0
Persentase peningkatan jumlah spesies flora
dan fauna terancam yang diselamatkan DTT 0% 0% 0% 2 N/A 0
Indeks keanekaragaman hayati 0% 0% 0 0% 1 N/A 0
Persentase penanganan sampah 6,94% 15,78% 31,66% 200,63% 24,63 34,58 140,39
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 57
Rasio tempat pembuangan sampah per
satuan penduduk 0,3 0,4 0,689 172,25% 0,55 0,688 125,09
Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
(TPST) 3R Skala Kecamatan 0% 1% 0% 0% 2 0 0
Persentase Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST) Skala Desa/Kelurahan 1,33% 5,1% 1,51% 29,61% 9,1 6,04 66,37
Persentase RW yang memiliki Bank Sampah 11,3% 26,1% 6,85% 26,25% 40,9 6,85 16,75
Persentase pengurangan sampah perkotaan 7,5% 8% 5,00% 62,5% 9 2,87 31,89
Persentase pengoperasian TPA 10% 10% 0% 0% 15 40 266,67
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas
Wilayah 0,127 0,127 0,0443 34,88% 0,209 0,443 211,96
Persentase luas RTH perkotaan per luas
wolayah perkotaan 38,983%
38,983
% 38,80% 99,53% 36,987 41,47 106,37
Persentase tersedianya luasan RTH publik
sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan 73% 73% 75% 102,74% 75 75 100
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 58
Gambar 30. Trend Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun
2015 – 2017
B. Akuntabilitas Keuangan
Laporan target, alokasi dan realisasi anggaran setiap pelaksanan kegiatan
dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Wonosobo tahun 2017 meliputi :
1. Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah
No Pendapatan Asli Daerah Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
A. Pendapatan Asli Daerah 85.000.000 158.341.000 186,28%
1. Hasil Retribusi Daerah 85.000.000 157.301.500 185,06%
a. Retribusi Jasa Umum (Pelayanan Persampahan / Kebersihan)
b. Retribusi Jasa Usaha (Pemakaian Kekayaan Daerah)
75.000.000
10.000.000
146.551.500
10.750.000
195,40%
107,50%
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 1.039.500 100%
a. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
0 1.039.500 100%
2. Realisasi Belanja Tidak Langsung
No Belanja Pegawai Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
A. Belanja Pegawai 7.593.583.127 6.191.705.975 81,67%
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 5.119.133.127 3.957.553.475 77,31%
a. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
b. Tunjangan Keluarga c. Tunjangan Jabatan
3.728.029.550
484.643.842 154.903.125
3.060.348.700
333.149.354 139.845.000
82,00%
68,74% 90,28%
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 59
d. Tunjangan Fungsional e. Tunjangan Fungsional Umum f. Tunjangan Beras g. Tunjangan PPh/Tunjangan
Khusus h. Pembulatan gaji
232.402.000 189.481.500 249.523.110 80.000.000
150.000
34.620.000 142.860.000 232.033.680 14.653.454
43.287
14,90% 75,40% 92,99% 18,32%
28,86%
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.470.200.000 2.229.902.500 90,27%
a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
2.470.200.000 2.229.902.500 90,27%
3. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
4.250.000 4.250.000 100%
a. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
4.250.000 4.250.000 100%
3. Realisasi Belanja Langsung
No Sasaran/Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
A. Sasaran meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani.
4.218.310.700
4.197.816.313
99,51%
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.781.537.700 2.769.705.495 99,57%
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Adminsitrasi
Perkantoran d. Penyediaan Alat Tulis Kantor e. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan f. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
l. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
m. Jasa Kebersihan dan Keamanan n. Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Pemerintahan
2.775.000 41.700.000
46.800.000
25.179.000 15.300.000
4.325.200
177.660.500
4.560.000
14.760.000
152.515.000
20.340.000
161.280.000
1.862.100.000 252.243.000
2.775.000 39.204.845
46.800.000
25.179.000 15.300.000
4.324.900
177.590.500
4.023.000
14.645.000
152.489.450
20.250.000
161.280.000
1.859.869.800 245.974.000
100% 94,02%
100%
100% 100%
99,99%
99,96%
88,22%
99,22%
99,98%
99,56%
100%
99,88% 97,51%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.436.773.000 1.428.110.818 99,40%
a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
c. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat, Perbengkelan dan Prasarana Umum
e. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Kendaraan
69.505.500
870.897.500
12.320.000
184.050.000
200.000.000
69.440.500
870.097.058
12.309.350
184.015.350
198.847.500
99,91%
99,91%
99,91%
99,98%
99,42%
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 60
Roda Tiga Untuk Pengangkut Sampah)
f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Komputer, Laptop, Printer)
100.000.000
93.400.910
93,40%
B. Sasaran terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan dan berkesinambungan
10.327.500.000
7.909.838.150
76,59%
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.800.000.000 1.604.948.250 89,16%
a. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan (Pajak Rokok)
b. Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan Sampah (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu/TPST)
c. Penyempurnaan TPS Wilayah RIK (Pajak Rokok)
d. Pembangunan Pagar TPA (Pajak Rokok)
e. Pembangunan Senderan Kolam Lindi TPA Wonorejo (Pajak Rokok)
f. Rehab Gudang TPA (Pajak Rokok)
g. Pembangunan Garasi Armada Angkutan Sampah di TPA (Pajak Rokok)
h. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Wonosobo
i. Penyusunan Rencana Pengembangan Pembangunan TPA
725.000.000
375.000.000
100.000.000
100.000.000
150.000.000
100.000.000
100.000.000
75.000.000
75.000.000
588.926.250
369.659.000
97.602.000
97.726.000
138.837.000
98.128.000
98.407.000
64.025.000
51.638.000
81,23%
98,31%
97,60%
97,73%
93,22%
98,13%
98,41%
85,37%
68,85%
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
410.000.000 243.440.900 59,38%
a. Fasilitasi Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan
b. Penyusunan Database Usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan (Pajak Rokok)
c. Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Penunjang Adipura (Pajak Rokok)
d. Sosialisasi Pengelolaan Persampahan Untuk Masyarakat Desa dan Kelurahan (DBHCT)
70.000.000
65.000.000
200.000.000
75.000.000
37.097.000
46.815.000
124.786.400
34.742.500
53,00%
72,02%
62,39%
46,32%
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
200.000.000 198.261.400 99,33%
a. Penyusunan Direktori Kondisi Mata Air
b. Lanjutan Pembangunan Arboretum.
c. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
50.000.000
100.000.000
50.000.000
46.638.000
98.965.800
49.660.600
99,27%
98,97%
99,32%
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
490.000.000 352.527.400 71,94%
a. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Lingkungan Hidup
b. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
c. Pengadaan Alat-alat Laboratorium
50.000.000
100.000.000
200.000.000
31.940.000
4.715.000
196.462.400
4,72%
85,29%
98,23%
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 61
Lingkungan Hidup
5. Program Pengendalian Polusi 25.000.000 22.005.000 88,02%
a. Pemantauan Kualitas Air 25.000.000 22.005.000 88,02%
6. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
7.542.500.000 5.608.065.200 74,35%
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Taman b. Perencanaan T-1 Taman Kota
Wonosobo c. Penunjang Aksi Taman Revolusi
Mental d. Penyempurnaan Taman Mandala
Wisata (Banprov) e. Pengadaan Smart Lamp
Kawasan Wonosobo ASRI Alun alun Wonosobo
f. Penataan Arboretum di Komplek Wisata Kalianget Kabupaten Wonosobo (Banprov)
800.000.000 50.000.000
100.000.000
262.500.000
150.000.000
6.180.000.000
680.929.700 48.795.000
98.197.500
250.979.000
655.000
4.528.509.000
85,12% 97,59%
98,20%
95,61%
0,44%
73,28%
C. Sasaran dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yang berkelanjutan
140.000.000 119.410.000 85,29%
1. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
140.000.000 119.410.000 85,29%
b. Penyusunan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Wonosobo
140.000.000 119.410.000 85,29%
Pada Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo mendapat alokasi
anggaran sebesar Rp.22.281.518.827,- (termasuk belanja tidak langsung, gaji dan
tunjangan) dan realisasi serapan anggaran adalah Rp.18.420.915.938,- atau (82,67%).
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 62
BAB IV
PENUTUP
A. Tinjauan Umum Keberhasilan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang Lingkungan Hidup. Agar
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan
pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana yang efektif dan efisien.
Dengan memperhatiakan analisa dan beberapa data tersebut di atas, maka
dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo dalam
melaksanakan tugasnya dapat dikatakan cukup berhasil, karena beberapa target
sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai, hal tersebut didukung dengan data
sebagai berikut :
1. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran adalah
a. Sasaran meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur
pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan
melayani dapat tercapai 99,49% atau 99,49% dari target tahun 2017 dan
dapat dikategorikan pencapaiannya adalah baik
b. Sasaran terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan dan
berkesinambungan dengan Indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup dapat tercapai 63,70 atau 102,49% dari target tahun 2017 sebesar
62,15 dan dapat dikategorikan adalah sangat baik.
c. Sasaran dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yang
berkelanjutan dengan indikator kinerja persentase KRP wajib KLHS yang
dilengkapi dokumen KLHS dapat tercapai 11,76% atau 35,36% dari target
dan dapat dikategorikan adalah kurang
2. Pada Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo mendapat
Total Anggaran sebesar Rp.22.281.518.827,- (termasuk Belanja Tidak
Langsung Gaji dan Tunjangan) namun dalam realisasinya Anggaran tersebut
hanya terserap sebanyak Rp.18.420.915.938,- atau (82,67%) dan dapat
dikategorikan baik.
B. Permasalahan dan Kendala Utama
Beberapa permasalahan termasuk waktu dan anggaran sering menjadi kendala
dalam upaya pelaksanaan program kearah tercapainya sasaran agar kegiatan
yang dilaksanakan hasilnya maksimal, berikut ini adalah permasalahan yang
muncul dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup :
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 63
1. Belum Optimalnya laboratorium lingkungan hidup yang disebabkan minimnya
sarana prasarana dan sumber daya manusia pengelola laboratorium
lingkungan hidup.
2. Belum adanya TPST 3R skala kecamatan yang mampu menangani
permasalahan persampahan tingkat kecamatan.
3. Jumlah RW yang memilki bank sampah masih rendah.
4. Rendahnya pengelolaan lindi dan gas yang ditimbulkan sampah di TPA
Wonorejo.
5. Tinggginya pencemaran di DAS Serayu dan Bogowonto akibat tingginya
bahan organik terlarut yang menyebabkan tingkat BOD tinggi dan cemaran
feses ternak maupun manusia yang menyebabkan tingginya kandungan Fecal
Coliform.
6. Rendahnya upaya rehabilitasi lahan kritis.
7. Masih adanya kerusakan dibeberapa sumber mata air.
8. Rendahnya peningkatan jumlah motivator lingkungan
9. Belum adanya upaya desiminasi hasil pengujian kualitas udara dan air pada
tingkat kecamatan.
10. Masih adanya usaha/kegiatan yang belum memiliki IPAL.
11. Belum disusunnya KLHS beberapa KRP.
12. Persentase penyediaan RTH publik yang masih belum mencapai 20% wilayah
perkotaan.
C. Strategi Pemecahan Masalah
Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas adalah :
1. Meningkatkan sarana prasarana laboratorium lingkungan dan meningkatkan
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengelola laboratorium
lingkungan.
2. Pembangunan TPST 3R skala kecamatan maupun skala desa.
3. Melaksanakan pembinaan dan inisiasi terbentuknya bank sampah di tingkat
RW.
4. Meningkatkan pengelolaan kolam lindi di TPA Wonorejo.
5. Pembinaan kesadaran masyarakat sekitar sungai melalui programkali bersih
dan pembangunan IPAL Komunal maupun IPAL Usaha Skala Kecil.
6. Melaksanakan rehabilitasi lahan kritis pada kawasan budidaya dan kawasan
lindung diluar hutan.
7. Melaksanakan rehabilitasi di daerah tangkapan air di sekitar sumber mata air.
8. Melakukan desiminasi hasil pengujin kualitas udara dan air di tingkat
kecamatan.
9. Penyusunan KLHS bagi KRP
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 64
10. Melakukan pengawasan secara rutin dan periodik terhadap semua jenis usaha
dan industri yang berpotensi mencemari lingkungan.
11. Monitoring dan evaluasi secara intensif implemnetasi dokumen pengelolaan
lingkungan hidup (SPPL, UKL/UPL, AMDAL)
Demikian keseluruhan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016, semoga bermanfaat dan dapat menjadi masukan bagi
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah terutama bidang lingkungan hidup di masa
yang akan datang.
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WONOSOBO
Ir. SUPRIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600219 1990003 1 004
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 65
NILAI HASIL PENGUKURAN KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017
NO SASARAN NILAI CAPAIAN
KINERJA
1. Sasaran meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan desa yang profesional, transparan, bersih dan melayani.
99,49%
2 Sasaran terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan dan berkesinambungan 102,49%
3 Sasaran dipraktekannya prinsip perencanaan pembangunan yang berkelanjutan 35,56%
Rata-rata 71,11%
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN WONOSOBO
Ir. SUPRIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600219 199003 1 004