BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG · 2019. 4. 25. · Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan ... Peraturan Menteri

1

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung Tahun 2013-2018

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional mempunyai 3 (tiga) misi yaitu : mewujudkan Negara Indonesia

yang amanah dan damai, mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis serta

mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Dalam mewujudkan masyarakat aman, adil, dan

sejahtera bangsa Indonesia harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh sebab

itu kebijakan-kebijakan pendidikan nasional harus mampu mewujudkan pemerataan pendidikan

yang bermutu sebagaimana amanat penting yang harus diemban oleh pemerintah dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setiap warganegara Republik Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan

minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, etnis, dan gender sehingga

anggota masyarakat akan memiliki afeksi, kecerdasan dan keterampilan yang akan berguna

untuk mengenal dan mengatasi masalah dirinya dan lingkungannya mendorong tegaknya

masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai pancasila.

Pembangunan pendidikan tidak terlepas dari faktor-faktor seperti letak geografis,

demografi, sosial, ekonomi, budaya, dan politik serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Kondisi positif dari factor-faktor tersebut sangat mempengaruhi pembangunan pendidikan di

suatu wilayah. Kondisi wilayah suatu kabupaten/kota dengan letak geografis yang aksesnya

dapat mudah dicapai dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang relatif stabil serta

kondisi demografi dengan komponen jumlah penduduk merata di setiap wilayah akan mudah

melakukan penataan penempatan fasilitas pendidikan.

Pembangunan pendidikan nasioanl tidak lepas dari perkembangan dan lingkungan

strategis, baik nasional maupun global. Pendidikan harus dibangun dalam keterkaitannya secara

fungsional dengan berbagai bidang kehidupan yang masing-masing memiliki persoalan dan

tantangan yang semakin kompleks. Dalam dimensi sektoral tersebut, pembangunan pendidikan

tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka

menyiapkan tenaga kerja. Lima tahun ke depan, pembangunan pendidikan nasional harus lebih

dilihat dalam perspektif pembangunan manusia seutuhnya. Dalam perspektif tersebut,

pendidikan harus lebih berperan dalam membangun seluruh potensi manusia agar menjadi

2


subyek yang berkembang secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan

nasional.

Kondisi seperti tersebut harus dapat dijabarkan pada perspektif pemerintah yang lebih

kecil, Pemerintah propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kabupaten Belitung yang

merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung serta merupakan wilayah

kepulauan yang terdiri dari 98 buah pulau besar dan kecil. Sebagai kabupaten yang bercirikan

dan memiliki wilayah pulau yang banyak sehingga memerlukan perencanaan dan penyelesaian

strategis terhadap persoalan wilayah dan masyarakatnya terutama permasalahan pembangunan

pendidikan dan kesehatan. Dengan telah bergulirnya otonomi daerah, Pemerintah

Kabupaten/Kota perlu lebih serius memperhatikan pembangunan wilayah dan masyarakatnya di

segala bidang. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi hanyalah merupakan pendamping dan

bersifat koordinasi terhadap pemerintahan di bawahnya. Dalam rangka pembangunan wilayah

dan masyarakatnya yang lebih diutamakan adalah bagaimana pemerintah kabupaten/kota

merencanakan pembiayaan pembangunan wilayah dan masyarakat khususnya dibidang

pendidikan.

Pembangunan wilayah dan masyarakatnya tidak dapat terlepas dari permasalahan-

permasalahan yang harus diselesaikan di daerah. Permasalahan pendidikan dan kebudayaan

adalah salah satu dari permasalahan daerah yang harus mendapat perhatian yang lebih sehingga

memerlukan perencanaan yang berkelanjutan sehingga akan berdampak kepada penganggaran

dalam satu tahun atau lebih tahun anggaran dikarenakan masyarakat memerlukan fasilitas

pendidikan yang layak dan memadai sesuai yang diamanakan di dalam undang-undang dan

peraturan yang berlaku.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang akan dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana

Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2013-

2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3


4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang

diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan

Keagamaan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan;

10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah beserta Perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4


17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi

Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas

Sekolah/ Madrasah;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala

Sekolah/ Madrasah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

Akademik dan Kompetensi Guru;

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan

Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian

Pendidikan;

25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan

Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA;

26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses

Pendidikan Khusus Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Tunalaras;

27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga

Administrasi Sekolah/Madrasah;

28. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga

Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tenaga

Laboratorium Sekolah/Madrasah;

30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada

Lembaga Pendidik Non Formal dan Informal;

5



Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;


Pendidikan Anak Usia Dini;

33. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif,

Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau

Bakat Istimewa;

34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota yang diperbarui oleh Permendikbud No.23

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendikas No.15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi

Guru Pemula;

36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru

Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan

Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu

Membiayai Pendidikan;

38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana BOS Tahun 2013 ;

40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun

2013-2018;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas

Pendidikan Kabupaten Belitung untuk tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah:

1. Memberikan informasi pada dinas instansi terkait tentang rencana program serta kegiatan

pendidikan pada semua jenjang pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Belitung;

6


2. Memberi arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada semua jenjang pendidikan

dari tahun 2013 sampai dengan 2018;

3. Memberikan masukan pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai bahan

penyusunan perencanaan pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan

Menengah dan Non Formal dan Informal serta bidang kebudayan;

4. Sebagai alat pengendali dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan pada semua jenjang

pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Belitung;

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Di dalam penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Belitung Tahun 2013–2018, Tim penyusun dokumen renstra akan menggunakan

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD,

Kinerja Pelayanan SKPD, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III. ISU-ISU STRTTEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD,

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten /Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penenntuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini diuraikan tentang visi dan misi SKPD, Tujuan dan sasaran Jangka Menengah

SKPD serta strategi dan kebijakan.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini akan disampaikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai

dengan strategi dan arah kebijakan yang diambil untuk pencapaian tujuan strategis yang

7


dilengkapi dengan pengukuran kinerja secara bertahap untuk setiap program dan kegiatan yang

dilaksanakan serta kelompok sasaran dari masing-masing kegiatan.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Pada bab ini akan diuraikan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan roda oranganisasi dapat terukur

dan tepat sasaran.

BAB VI. PENUTUP

Lampiran-Lampiran.

8


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Belitung diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 tahun 2014 tentang Penjabaran

tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Belitung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin

oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui

sekretaris daerah.

2.1.1. Tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di

bidang pendidikan dan kebudayaan.

2.1.1. Fungsi

Di dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 3

Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2014, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup

tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksananakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan

Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2014, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung

mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Sub Bidang Kebijakan dan Standar

1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan

provinsi;

9


2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan nonformal dan informal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat

provinsi dan nasional;

3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten;

4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dan informal;

5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan

nonformal dan informal;

6. Peremajaan data dalam sistem infomasi manajemen pendidikan untuk tingkat kabupaten;

b. Sub Bidang Pembiayaan

1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD),

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dan informal (PNFI)

sesuai kewenangannya;

2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya

c. Sub Bidang Kurikulum

1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada pendidikan anak usia dini

(PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal dan

informal (PNFI);

2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal dan informal (PNFI);

3. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan


4. Pengawasan pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal dan informal (PNFI);

d. Sub Bidang Sarana dan Prasarana

1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak

usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal

dan informal (PNFI);

10


2. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak

usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal

dan informal (PNFI);

3. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;

4. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan


e. Sub Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai

kewenangannya;

2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

nonformal sesuai kewenangannya;

3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten;

4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga

kependidikan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan

menengah, dan pendidikan nonformal dan informal (PNFI);

5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia

dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal dan

informal (PNFI);

6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini

(PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal dan

informal (PNFI) selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

f. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan

1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan

pendidikan nonformal;

2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala

kabupaten;

11


3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten;

4. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan

nonformal skala kabupaten;

5. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia

dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal dan

informal (PNFI) skala kabupaten;

6. Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal;

7. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala

kabupaten;

8. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan

menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar

nasional pendidikan;

g. Sub Bidang Kebudayaan

1. Pengembangan kuantitas dan kualitas kesenian, sejarah dan kepurbakalaan,

permuseuman serta nilai tradisi;

2. Penyusunan rencana kebutudan pengaturan pendayagunaan tenaga treknis dan sarana

prasarana kesenian, sejarah kepurbakalaan, permuseuman serta nilai tradisi;

3. Penyusunan rumusan kebijakan kesenian, sejarah dan kepurbakalaan, permuseuman

serta nilai tradisi;

4. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kesenian, sejarah dan kepurbakalaan,

permuseuman serta nilai tradisi;

5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang kebudayaan tingkat

kabupaten;

6. Penginventarisasian dan pendokumentasian, pembinaan, monitoring dan evaluasi

kesenian, sejarah dan kepurbakalaan serta nilai tradisi;

7. Pembinaan perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan kepurbakalaan,

permuseuman serta nilai tradisi

8. Pemberian fasilitasi, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kebudayaan;

12


9. Penyusunan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung merupakan dinas teknis yang


bidang pendidikan dan kebudayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Belitung Peraturan Bupati Belitung Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penjabaran tugas dan fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Dalam operasional organisasi, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu)

Sekretariat dan 5 (lima) Bidang yaitu Bidang Bina Program, Bidang Pendidikan Dasar, Bidang

Pendidikan Menengah, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal dan

Bidang Kebudayaan yang masing-masing dipimpin oleh pejabat eselon III. Sekretariat dan

Bidang dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian dan seksi yang masing-masing dipimpin oleh

pejabat eselon IV. Struktur Organisasi yang digunakan dalam Organisasi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Belitung merupakan Struktur yang paling minimal dan dapat dilihat di

struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung dapat dilihat pada

diagram dibawah ini:

13


14


II.2. Sumber Daya SKPD

II.2.1 Kepegawaian

Dalam menjalankan pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan , Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung dengan jumlah pegawai sebanyak 56 Orang

dengan uraian 53 orang PNS dan 3 orang Pegawai Harian Lepas (PHL). Jumlah sumber daya

manusia ini disiapkan untuk melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang

pendidikan dan kebudayaan dalam ruang lingkup Kabupaten Belitung. Adapun uraian pegawai

berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung

berdasarkan Pangkat dan Golongan

Golongan/Pangkat Laki-Laki Wanita Jumlah

Pembina Tk. I / IV b 2 - 2

Pembina / IV a 5 1 6

Penata Tk. I / III d 10 2 12

Penata / III c 3 3 6

Penata Muda Tk. I / III b 3 3 6

Penata Muda / III a 4 3 7

Pengatur Tk. I / II d 4 3 7

Pengatur / II c 1 2 3

Pengatur Muda Tk. I / II b 1 - 1

Pengatur Muda / II a 1 2 3

Cleaning Service - 2 2

Sopir 1 - 1

JUMLAH 35 21 56

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :

15


Tabel Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung

berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah

S2 3 1 4

S1 20 6 26

Diploma 2 5 7

SMA 9 7 16

SMP - 2 2

Jumlah 32 17 56

II.2.2 Sarana dan Prasarana

Pelayanan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk mencukupi kebutuhan

masyarakat memerlukan sarana dan prasarana pendukung, dimulai dari keberadaan kantor

sampai dengan sarana dan prasarana yang ada di dalam kantor tersebut. Di dalam menjalankan

tugasnya, pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung berkantor di Jalan

Sekolah No. 23 Tanjungpandan Belitung. Adapun peralatan kerja yang dimiliki oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten Belitung hingga saat ini dapat dilihat dari tabel berikut :

No Jenis/Nama Barang Satuan Jumlah

Rusak Baik Total

1 Meja/Kursi Kerja Unit 30 56 86

2 Kursi Rapat Unit 0 100 100

3 Meja/Kursi Tamu Set - 9 9

4 Komputer

a. Personal Komputer Unit - 27 27

b. Laptop/Notebook Unit 2 2 4

5 Printer Unit - 27 27

6 LCD Proyektor unit 2 1 3

7 Perangkat jaringan Internet Set - 2 2

8 Perangkat Tele Conference Set - - -

9 Telepon Unit - 1 1

16


10 Mesin Fax Unit 2 1 3

11 Mesin Fotocopy Unit - - -

12 Televisi Unit 1 3 4

13 Filling Kabinet Unit 7 20 27

14 Lemari Arsip Unit 3 22 25

15 Air Conditioner (AC) Unit 4 12 16

16 Papan Pengumuman Unit - 9 9

17 Kendaraan Dinas

a. Mobil Unit - 2 2

b. Motor Unit - 49 49

III.2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Belitung yaitu melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya,

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

Selain itu juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung akan melakukan

penjaminan peningkatan mutu pendidikan dan penjaminan pelayanan akses pendidikan di

wilayah Kabupaten Belitung sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 48 tahun 2010

tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Era globalisasi dan otonomi pelaksanaan

pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

menuntut kesiapan peranan sumber daya manusia di daerah. Untuk itu, diperlukan langkah-

langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan terutama yang mengarah langsung kepada

eksistensi sumber daya manusia bidang pendidikan. Adapun jenis layanan pendidikan dan

kebudayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan

pendidikan yaitu perluasan akses dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan,

relevansi pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan serta di bidang

kebudayaan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Belitung tentang

Standar Pelayanan Mininimal (SPM).

17


1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1

angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan

lebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap

masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan

6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik

dalam jalur pendidikan formal maupun non formal. Penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan

formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan bentuk lain yang

sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 4 s/d ≤6 tahun. Sedangkan

penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA)

dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak usia 0 s/d < 2 tahun,

2 s/d < 4 tahun, 4 s/d ≤ 6 tahun dan Program Pengasuhan untuk anak usia 0 s/d ≤ 6 tahun;

Kelompok Bermain (KB) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak

usia 2 s/d < 4 tahun dan 4 s/d ≤ 6 tahun.

Usia dini disebut sebagai usia emas (golden age), dimana anak mengalami

pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan

masyarakat terutama untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu penyelenggaraan

PAUD. Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang PAUD telah menunjukkan

peningkatan dengan melihat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada kelompok usia ini

telah meningkat dari 40,97 % pada tahun 2009 menjadi 61,98% pada tahun 2013

Tabel 2.1

Capaian PAUD Tahun 2009—2013

No Indikator Kinerja 2009 2010 2011 2012 2013

1 APK PAUD 40.97 54.97 57.05 60.33 61.98

Membalong 34.91 48.28 49.17 44.75 45.02

Tanjungpandan 69.62 76.85 77.28 84.67 86.14

Badau 22.00 56.64 59.18 64.85 65.45

Sijuk 30.35 42.74 48.21 52.21 53.51

18


Selat Nasik 47.98 50.35 51.41 55.15 59.77

2 APM PAUD 22.29 28.18 28.95 30.286 38.35

Membalong 19.01 26.29 27.17 21.51 32.15

Tanjungpandan 40.53 47.56 48.64 40.65 54.73

Badau 12.52 16.94 18.26 31.65 31.76

Sijuk 17.28 19.74 21.25 22.74 32.86

Selat Nasik 22.1 30.37 29.41 34.88 40.26

Layanan PAUD diperuntukkan bagi masyarakat yang berusia 0 – 6 tahun. Bentuk pelayanan

PAUD di Kabupaten Belitung dilaksanakan oleh berbagai institusi baik formal maupun

nonformal. Layanan PAUD formal dilakukan melalui (1) Taman Kanak-Kanak (TK), dan

PAUD Non Formal dilakukan dalam bentuk (1) Kelompok Bermain (KB), (2) Taman Penitipan

Anak (TPA), (3) Satuan PAUD Sejenis (SPS) misalnya PAUD Terintegrasi Posyandu dan Bina

Keluarga Balita (BKB).

Tabel 2.1

Jumlah Perkembangan Layanan PAUD Tahun 2009—2013

No Layanan PAUD 2009 2010 2011 2012 2013

I. Membalong 9 13 13 14 14

I. PAUD Formal

1. Taman Kanak-Kanak (TK) 4 7 7 8 8

II. PAUD Non Formal

1. Kelompok Bermain (KB) 5 6 6 6 6

2. Taman Penitipan Anak (TPA) - - - - -

3. Satuan PAUD Sejenis (SPS) - - - - -

II. Tanjungpandan

I. PAUD Formal


II. PAUD Non Formal


2. Taman Penitipan Anak (TPA) 6 7 8 8 8

3. Satuan PAUD Sejenis (SPS) 1 1 1 1 1

III. Badau

19


I. PAUD Formal


II. PAUD Non Formal




IV. Sijuk

I. PAUD Formal


II. PAUD Non Formal



3. Satuan PAUD Sejenis (SPS) - - - - 1

V. Selat Nasik

I. PAUD Formal


II. PAUD Non Formal




Total

Tabel

Jumlah Penduduk 0- 6 Tahun Yang Terlayani Tahun 2012/2013

Kabupaten Belitung

No

Kabupaten/Kota

Jumlah Siswa PAUD

TK+TKLB

+RA/BA TPA KB SPS TPQ Total

1 Tanjungpandan 2008 242 573 69

2892

2 Badau 140

116

256

3 Sijuk 438

129

567

4 Membalong 256

199

455

5 Selat Nasik 29

130

159

Kabupaten

20


Data latar belakang pendidikan guru PAUD di kecamatan di Kabupaten Belitung pada tahun

2013 dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel

Jumlah Guru PAUD Formal Menurut Ijazah Tertinggi

Tahun 2013/2014

N

o

Kabupaten/

Kota

SD SMP SMA

Diplo

ma

(D1-

D3)

D4/S1 Pasca

Sarjana Jumlah

L P L P L P L P L P L P L P

1

Tanjungpand

an 4

99 2 20 2 36

4 159

2 Badau

2 5

2

9

2 16

3 Sijuk

2

25 1 7 1 11

2 45

4 Membalong

2 16 1 2 4 8

7 26

5 Selat Nasik

2

1

2

5

Total

6 4 147 4 32 7 66

15 251

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung

Pola kualifikasi guru yang variatif antar kabupaten/kota disebabkan beberapa faktor. Pertama,

faktor peluang memproleh akses pelatihan guru PAUD. Kedua, meningkatnya kebutuhan

penambahan kelas TK swasta, terutama di perkotaan, telah memicu penambahan jumlah guru

PAUD sekaligus kebutuhan pelatihannya. Ketiga, faktor renumerasi guru PAUD di TK swasta

yang ditentukan oleh pemiliki lembaga PAUD, yang relatif rendah. Konsekuensinya, di wilayah

tertentu, guru-guru PAUD yang memenuhi kualifikasi memperoleh insentif yang lebih besar.

Dengan demikian, permintaan terhadap guru yang berkualifikasi juga semakin tinggi di daerah

tersebut seiring dengan banyaknya jumlah orang tua yang mau membayar biaya sekolah lebih

mahal dan tentunya berimplikasi pada gaji guru yang semakin tinggi.

2. PENDIDIKAN DASAR

Menurut UU no 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pendidikan dasar merupakan

jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk

21


Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Pelayanan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar secara umum dibagi menjadi dua jenjang,

yaitu jenjang Sekolah Dasar (SD) atau sederajat yang melayani siswa berusia 7–12 tahun dan

jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat yang melayani penduduk berusia 13 – 15

tahun. Di dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat, pemerintah daerah telah

menyediakan fasilitas pendidikan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dimulai dari jenjang

pendidikan SD dan SMP.

Dengan melihat persentase persebaran jumlah sekolah dasar (SD) di 5 (lima) kecamatan dengan

Kecamatan Tanjungpandan menempati persebaran SD paling banyak sebesar 38 persen

sehingga keterlayanan pendidikan untuk jenjang SD lebih banyak di daerah perkotaan dengan

jarak 3 km dari permukiman. Keterlayanan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dapat

dilihat dari trend perkembangan APK SD/MI periode 2008 s/d 2013

22


Keterlayanan masyarakat terhadap pendidikan pada jenjang SD hampir seluruhnya terlayani,

tetapi apabila dibandingkan antar kecamatan, Kecamatan Selat Nasik yang perlu dintervensi

dalam hal perluasan akses dan pemerataan pendidikan. Di dalam menampung anak usia sekolah

7-12 tahun di setiap kecamatan agar anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan yang layak

harus di dukung oleh sarana prasana pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai sehingga

keluaran dari sekolah dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh dan dapat

menguasai teknologi. Sedangkan untuk mengetahui akses layananan masyarakat untuk

memperoleh pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat dilihat

melalui diagram pie persebaran jumlah SMP di 5 (lima) kecamatan yang mana masih

didominasi persebarannya daerah perkotaan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan

Membalong, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, dan kecamatan Selat Nasik.

Persebaran sekolah yang memerlukan perhatian khusus yaitu pada daerah-daerah yang

mempunyai sekolah di daerah kepulauan seperti Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan

23


Membalong. Keterlayanan akses pendidikan untuk jenjang SMP yang didominasi anak usia

sekolah 13-15 tahun terutama Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Membalong dari sisi

perkembangan pencapaian APK/APM SMP berada di bawah APK/APM Kabupaten sehingga

perlu penanganan lebih khusus dan berkesinambungan

Untuk melihat keterlayanan pelayanan pendidikan untuk masyarakat serta upaya yang dilakukan

pemerintah daerah untuk peningkatan mutu pendidikan yaitu dapat dilihat dari pencapaian SPM

pendidikan dasar sebagaimana yang tercantum dalam permendikbud. Adapun pencapaian SPM

pendidikan dasar tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

24


A. Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten

No. IP Indikator Standar Pelayanan Minimal: Jenjang Total Satuan Capai

SPM

Capaian

(%)

1

Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang

terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal

3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs

dari kelompok permukiman permanen di daerah

terpencil

SD 4 Permukim

an 4 100%

SMP 4 Permukim

an 4 100%

2

Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan

belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang,

dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.

Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu)

ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan

kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru,

serta papan tulis.

SD 120 Sekolah 76 63.33%

SMP 26 Sekolah 19 73.08%

3

Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang

laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja

dan kursi yang cukup untuk 36 siswa dan

minimal 1 (satu) set peralatan praltek IPA untuk

demonstrasi dan eksperimen peserta didik.

SMP 26 Sekolah 20 77%

4

Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu

ruang guru, kepala sekolah dan staf

kependidikan lainnya; dan di setiap SMP dan

MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah

dari ruang guru.

SD 120 Sekolah 50 41,66%


5

Di setiap SD dan MI tersedia 1 (satu) orang guru

untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang

guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk

daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap

satuan pendidikan.

SD 120 Sekolah 66 55.00%

6

Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang

guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk

daerah khusus tersedia satu orang guru untuk

setiap rumpun mata pelajaran.


7

Di setiap SD dan MI tersedia 2 (dua) orang guru

yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-

IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki

sertifikat pendidik.

SD 120 Sekolah 113 92.62%

8

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan

kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak

70% dan separuh diantaranya (35% dari

keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat

pendidik, untuk daerah khusus masing-masing

sebanyak 40% dan 20%.


9

Di setiap SMP dan MTs tersedia guru dengan

kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu

orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA,

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn


10

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD dan

MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik.

SD 120 Sekolah 107 89.17%

25


11

Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP

dan MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV

dan telah memiliki sertifikat pendidik.


12

Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas

sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki


Orang 24 Kab/Kota 23 95.83%

13

Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana

dan melaksanakan kegiatan untuk membantu

satuan pendidikan dalam mengembangkan

kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

1 Kab/Kota 1 100%

14

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan

dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap

kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk

melakukan supervisi dan pembinaan.

SD 120 Sekolah 120 100.00%


B. Pencapaian Pelayanan Pendidikan Dasar Pada Tingkat Satuan Pendidikan

No. IP Indikator Standar Pelayanan Minimal:

Jenjan

g Total Satuan

Capai

SPM

Capaian

(%)

15

Setiap SD dan MI menyediakan buku teks yang

sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah

mencakup mata pelajaran Bhs. Indonesia, IPA,

IPS dan Pkn dengan perbandingan 1 (satu) set

untuk setiap perserta didik.

SD 120 Sekolah 99 82.50%

16

Setiap SMP dan MTS menyediakan buku teks

yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh

Pemerintah mencakup semua mata pelajaran

dengan perbandingan 1 (satu) set untuk setiap

peserta didik.


17

Setiap SD dan MI menyediakan satu set peraga

IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka

manusia, model tubuh manusia, bola dunia

(globe), contoh peralatan optik, KIT IPA untuk

eksperimen dasar dan poster/carta IPA

SD 120 Sekolah 76 63.33%

18

Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku

pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP

dan MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan

20 buku referensi.

SD 120 Sekolah 96 80.00%


19

Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di

satuan pendidikan, termasuk merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, membimbing atau

melatih peserta didik dan melaksanakan tugas

tambahan.

SD 120 Sekolah 120 100.00%


20

Satuan pendidikan menyelenggarakan proses

pembelajaran selama 34 minggu per tahun

dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : SD 120 Sekolah 120 100.00% Kelas 1-2 : 18 Jam per minggu

Kelas 3 : 24 Jam per minggu

Kelas 4-6 : 27 Jam per minggu

Kelas 7-9 : 27 Jam per minggu SMP 26 Sekolah 26 100.00%

26


21 Satuan pendidikan menerapkan Kurikulum sesuai

dengan peraturan yang berlaku

SD 120 Sekolah 120 100.00%


22

Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan

silabus untuk setiap mata pelajaran yang

diampunya.

SD 120 Sekolah 113 94.17%


23

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan

program penilaian untuk membantu

meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

SD 120 Sekolah 114 95.00%


24

Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan

memberikan umpan balik kepada guru dua kali

setiap semester

SD 120 Sekolah 115 95.83%


25

Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi

mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta

didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester

dalam bentuk laporan hasil belajar

SD 120 Sekolah 119 99.17%


26

Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan

laporan hasil UAS, UKK serta Ujian Akhir

(US/UN).

SD 120 Sekolah 117 97.50%


27 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

SD 120 Sekolah 120 100.00%


Angka mengulang dan putus sekolah di SD masih menjadi masalah utama meskipun sangat

kecil (empat angka dibelakang koma) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi penurunan

ataupun kenaikan atau tetap pada perbandingan antara tahun 2010/2011 dengan tahun

2012/2013.

Tabel

Angka Lulus, Putus Sekolah, dan Mengulang Tingkat SD/MI/SDLB

Tahun 2010/2011 dan 2012/2013

(dalam %)

No Kecamatan

2010/2011 2011/2012 2012/2013

AL Putus

Sekolah

Meng

ulang AL

Putus

Sekolah

Mengulan

g AL

Putus

Sekolah

Meng

ulang 1 Membalong 100,00 0.87 10.70 100,00 0.37 8.33 100,00 0.23 9.41

2 Tanjungpandan 100,00 0.15 7.94 100,00 0.13 6.01 100,00 0.13 5.55

3 Badau 100,00 0.45 13.81 100,00 0.39 11.42 100,00 0.18 7.24

4 Sijuk 100,00 0.12 8.37 100,00 0.53 9.95 100,00 0.32 7.74

5 Selat Nasik 100,00 0.35 11.66 100,00 1.04 14.90 100,00 0.59 11.45

Kabupaten 100,00 0,32 9,62 100,00 0,29 8,06 100,00 0,21 6,94

Sumber: Profil Pendidikan Kabupaten Belitung

27


Di tingkat SMP, angka mengulang juga tidak mengalami perubahan berarti atau sangat kecil

(empat angka dibelakang koma) sehingga perbandingan antara tahun 2010/2011 dengan tahun

2012/2013 adalah tetap seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel

Angka Lulus, Putus Sekolah, dan Mengulang Tingkat SMP/MTs/SMPLB

Tahun 2010/2011 dan 2012/2013 Kabupaten Belitung

No Kecamatan

2010/2011 2011/2012 2012/2013

AL Putus

Sekolah

Mengula

ng AL

Putus

Sekolah Mengulang AL

Putus

Sekolah

Meng

ulang

1 Membalong 100,00 1.95 0.36 99,19 0.97 0.12 100,00 1.84 0.76

2 Tanjungpandan 99.37 1.08 1.61 97,54 0.78 0.49 100,00 0.36 1.08

3 Badau 100,00 0.90 2.11 95,92 0.40 0.20 100,00 0.47 0.78

4 Sijuk 100,00 0.00 0.38 98,39 0.00 0.00 100,00 0.98 1.07

5 Selat Nasik 100,00 7.14 0.42 91,55 0.00 0.00 100,00 2.06 2.88

Kabupaten

1,28 1,40

0,65 0,34 0,77 0,96


Sesuai dengan dalan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen, setiap guru pada

jenjang pendidikan formal dituntut harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4.

Dalam target nasional telah disebutkan bahwa penuntasan tingkat kualikasi paling lambat 2015.

Namun pada saat ini baru terdapat 20,91 % guru SD yang berkualifikasi S1 dan untuk guru

SMP sebesar 69,57 %

Tabel

Jumlah Guru SD dan SMP sederajat yang memenuhi kualifikasi S1/D4

Tahun 2010/2011-2011/2012 Kabupaten Belitung


No Kecamatan

2011/2012 2012/2013

GURU

SD

(S1/D4) SMP (S1/D4) SD (S1/D4)

SMP

(S1/D4)


2 Badau 101 38 101 38

3 Sijuk 91 53 91 53

4 Membalong 164 58 164 58

5 Selat Nasik 41 15 41 15

Kabupaten 743 368 743 368

28


3. PENDIDIKAN MENENGAH.

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan

pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam

sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan

tinggi. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah

terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan

menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang

sederajat.

Dalam memberikan pelayanan pendidikan untuk masyarakat pada jenjang pendidikan

menengah sudah tersebar di 5 (lima) kecamatan, tetapi dari sisi akses untuk mencapai ke

fasilitas pendidikan menengah di setiap kecamatan berbeda beda kendala dan hambatannya.

Untuk pendidikan menengah yang berada daerah perkotaan dari sisi akses mencapai ke

fasilitas pendidikan tidak banyak mengalami hambatan, tetapi untuk kecamatan-kecamatan

yang berada di pinggiran mengalami kesulitan. Itu dapat terlihat dari tren perkembangan

APK/APM di setiap kecamatan dari tahun ke tahun hanya mengalami sedikit

perkembangan. Dua tahun terakhir ada kecenderungan meningkatnya jumlah lulusan

29


SMP/MTs, sedangkan jumlah ruang kelas tidak banyak mengalami penambahan sehingga

mengakibatkan bebrapa SMA/SMK memiliki siswa per kelas tidak sesuai standar

pelayanan minimal (SPM) dengan ketentuan 32 orag per kelas.

Tren perkembangan APK/APM dari tahun 2008 s/d 2013 hanya mengalami sedikit peningkatan

untuk daerah perkotaan, sedangkan kecamatan-kecamatan yang berada di pinggiran berada di

bawah pencapaian kabupaten sehingga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus

yaitu Kecamatan Selat Nasik, Membalong, Sijuk, dan Badau. Keterlayanan masyarakat terhadap

pendidikan menengah baik dalam bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) di 4 (empat) kecamatan tersebut harus dicarikan penyelesaiannya.

30


Wilayah Kabupaten Belitung yang yang terdiri dari wilayah kepulauan, di satu sisi memang 1

(satu) kecamatan sudah ada 1 (satu) sekolah pendidikan menengah akan tetapi akses menuju ke

sekolah sangatlah jauh dikarenakan kondisi geografis kabupaten Belitung wilayah kepulauan

sehingga akses layanan pendidikan untuk pendidikan menengah agak sulit di jangkau seperti

kecamatan Selat Nasik dan Membalong sehingga berdampak pencapaian APK/APM di dua

kecamatan tersebut perkembangannya lambat sekali.

Dengan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, telah terdapat

peningkatan yang signifikan terhadap SDM di Kabupaten Belitung melalui pendidikan,

khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Dari tingkat keterlayanan pendidikan

ketercapaian hasil pembangunan dapat dilihat dari grafik di atas.

Untuk tingkat pendidikan guru, hingga saat ini masih terdapat guru yang belum memenuhi

kualifikasi S1/D4 sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 19 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen. Adapun jumlah Tenaga Guru jenjang pendidikan menengah berdasarkan tingkat

pendidikan yaitu sebagai berikut :

Tabel

Tingkat Pendidikan Guru Jenjang Pendidikan Menengah

Tahun 2012/2013

No Kecamatan <=SMA D1 D2 D3 S1/D4 S2 S3 Total

1 Tanjungpandan 5 2 3 22 292 7 - 331

2 Badau - - - 1 13 - - 14

3 Sijuk - - - 5 36 - - 41

4 Membalong - - - 2 17 - - 19

5 Selat Nasik - - - - 11 - - 11

Kabupaten 5 2 3 30 369 7 - 416

4. PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Pendidikan Non Formal dan Informal yaitu pendidikan selain pendidikan formal

yang diselenggarakan oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dengan

tujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM sebagai penambah, pelengkap dan pengganti

pendidikan formal. Jenis pendidikan non formal dan informal sangat beragam termasuk

31


diantaranya yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal seperti yang telah diuraikan

diatas. Adapun jenis pendidikan non formal dan informal yang terdapat di Kabupaten Belitung

antara lain sebagai berikut :

1. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C

Jenjang pendidikan ini bertujuan untuk melayani masyarakat yang ingin

meningkatkan kompetensinya sehingga diakui setara dengan pendidikan formal, namun

berdasarkan usia bukan merupakan kelompok usia belajar. Selain itu, Pendidikan Kesetaraan

juga berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal bagi masyarakat yang dari segi usia masih

masuk kelompok usia belajar jika pada daerah/lokasi yang bersangkutan tidak terdapat

pendidikan formal yang setara. Pendidikan kesetaraan umumnya dilaksanakn oleh Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dengan pola

belajar yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, tetapi tetap mengacu pada kurikulum tertentu

yang setara dengan pendidikan formal. Hingga saat ini terdata ada 4 (empat) PKBM dan SKB

yang melaksanakan program pendidikan kesetaraan dengan jumlah peserta didik sebanyak ......

orang.

Tabel

Jumlah PKBM/SKB dan layanan pendidikan kesetaraan

Tahun 2012/2013

No Kabupaten/Kota Jumlah

PKBM Paket A Paket B Paket C

1 Tanjungpandan 1 - 1 1

2 Badau 2 1 2 2

3 Sijuk 2 - - 2

4 Membalong 1 - - -

5 Selat Nasik 1 - 1 1

Kabupaten 7 2 5 6

Tabel

Jumlah Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

Tahun 2012/2013

No Kabupaten/Kota Paket A Paket B Paket c Jumlah


2 Badau - - 20 20

3 Sijuk - - - -

4 Membalong - - - -

5 Selat Nasik 79 174 37 290

Kabupaten 98 288 247 633

32


2. Pendidikan Kursus dan Pelatihan

Pendidikan kursus dan pelatihan mempunyai fungsi sebagai pelengkap, penambah

dan pengganti pendidikan formal. Jenis pendidikan ini bertujuan untuk menambah kompetensi

SDM masyarakat, khususnya dibidang keterampilan (Skill) dan dapat pula bertujuan untuk

melengkapi dan menambah pelajaran yang sebetulnya telah diberikan pada jenjang pendidikan

formal seperti lembaga bimbingan belajar, kursus bahasa inggris dan lain-lain. Hingga saat ini

terdata sebanyak 27 (duapuluh tujuh) lembaga kursus dengan jenis layanan yang beragam mulai

dari kursus bahasa inggis hingga dengan kursus teknik otomotif.

No. Kecamatan

Ada Ijin

Ada Nilek Tidak Ada Nilek

Lembaga Peserta Didik Lembaga Peserta Didik


2 Badau - - - -

3 Sijuk 2 28 - -

4 Membalong 2 27 1 13

5 Selat Nasik - - - -

Kabupaten 27 607 2 35

5. Bidang Kebudayaan

Secara etimologis kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta ―budhayah‖, yaitu

bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Sedangkan ahli antropologi yang

memberikan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah E.B. Tylor dalam

buku yang berjudul ―Primitive Culture‖, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang

di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai

anggota masyarakat. Pada sisi yang agak berbeda, Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan

sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan

yang harus didapatkanya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan

masyarakat. Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebudayaan

adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi

kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupanan masyarakat.

33


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang kebudayaan dapat diterjemahkan

dalam hal pelestarian cagar budaya dan permuseuman, pembinaan kesenian dan perfilman,

pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan YME dan tradisi, serta pembinaan sejarah dan nilai

budaya. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian warisan budaya kini telah

semakin tinggi. Pengelolaan terhadap warisan budaya baik benda maupun tak benda saat ini

harus mampu menyentuh semua elemen bangsa baik pemerintah pusat, pemerintah daerah

maupun masyarakat umum. Karena pada dasarnya warisan budaya itu tidak hanya milik Negara

atau pemerintah tetapi juga milik masyarakat. Kesenian telah menjadi bagian hidup dari suatu

masyarakat atau bangsa. Terlebih bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sudah

tentu memiliki beragam kesenian yang mencerminkan kebudayaan daerahnya masing-masing.

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kemajemukan tersebut tidak hanya

terlihat dari beragamnya budaya tetapi juga beragamnya kepercayaan yang dianut masyarakat

Indonesia serta tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum dan

berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjunjung tinggi supremasi hukum serta

meyakini bahwa nilai-nilai religius merupakan salah satu sumber inspirasi bagi negara dalam

menjalankan kewajibannya. Salah satu ciri negara hukum adalah mengakui dan menjamin

adanya Hak Asasi Manusia. Salah satu Hak Asasi Manusia yang paling dasar serta penting

untuk dijamin keberadaannya ialah hak untuk beragama. Selain agama yang diakui oleh

pemerintah, terdapat pula kepercayaan/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yang

hingga saat ini masih dijalankan oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Kepercayaan-

kepercayaan tersebut masih terbawa oleh kepercayaan animisme-dinamisme yang hingga saat

ini praktek ritualnya masih dijalankan oleh beberapa masyarakat di Indonesia.

Upaya pelestarian nilai sejarah dan nilai tradisional secara operasional dapat

dilaksanakan dalam bentuk pembinaan yang meliputi:

1) Kajian, inventarisasi dan dokumentasi

2) Pengemasan hasil kajian/inventarisasi melalui penerbitan majalah dan jurnal ilmiah

3) Pengembangan hasil kajian melalui sosialisasi, lawatan, pergelaran,

seminar/dialog/workshop, dll

4) Pelayanan publik: perpustakaan, konsultasi & advokasi, objek/ sasaran kunjungan, praktek

kerja lapangan, dan dunia maya

34


Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Kebudayaan

terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan

pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2010 telah diterbitkan ―7 pokok

Pembangunan Karakter Bangsa‖, dan disosialisasikan kepada publik, yang mencakup :

1. Bangga sebagai Bangsa Indonesia;

2. Bersatu dan Bergotong royong;

3. Menghargai Kemajemukan;

4. Mencintai Perdamaian (Anti Kekerasan);

5. Pantang Menyerah dan Mengejar Prestasi;

6. Demokratis;

7. Berpikir Positif.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan peradaban menuju ke arah yang lebih

baik dapat dilakukan melalui kegiatan berupa sosialisasi dan pembekalan pengembangan

karakter bangsa kepada guru dan kepala sekolah serta sosialisasi nilai-nilai karakter bangsa

melalui media (nonton bareng film inspiratif).

IV.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pendidikan merupakan aspek paling utama dalam membangun peradaban dalam

menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter dan tangguh sehingga dapat diibaratkan seperti

sebuah lentera yang menerangi kehidupan manusia. Dalam menciptakan generasi yang cerdas,

berkarakter, dan tangguh terdapat beberapa tantangan besar yang yang harus dihadapi. Pertama,

dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan

yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi era global, dunia pendidikan dituntut

mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja

global. Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan

penyesuaian sistem pendidikan nasional sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang

lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik

serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Melihat tantangan besar yang akan dihadapi oleh SKPD Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Belitung selaku institusi yang diberi kewenangan untuk mengurusi

pembangunan pendidikan dan kebudayaan akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada guna

35


menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter dan tangguh. Kabupaten Belitung merupakan

salah satu kabupaten yang diberikan karunia sumber daya alam yang cukup melimpah seperti

kandungan bahan tambang (timah, kaolin, kuarsa, dan lain-lain), sumberdaya kelautan,

perkebunan, pertanian dan kehutanan. Untuk mengelola sumberdaya ini tentu saja diperlukan

SDM yang terampil. Untuk itu pelayanan pendidikan yang dapat memberikan kecakapan untuk

berinteraksi dalam dinamika kehidupan saat ini yang sarat dengan perubahan, dan kecakapan

untuk memasuki masa depan, perlu terus ditumbuh kembangkan. Pendidikan harus berakar di

masyarakat, memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dan dimanfaatkan

untuk memajukan kehidupan masayarakat di masa depan.

36


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Secara umum ada beberapa isu strategis yang terdapat pada pelaksanaan

pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Belitung. prioritas-prioritas yang disebabkan

terbatasnya pembiayaan pembangunan pendidikan. Sesuai dengan Undang-undang No.20

Tahun 2003 disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Oleh sebab itu seluruh stakeholders bidang

pendidikan dan kebudayaan harus turut memikirkan dan mencari penyelesaian pembangunan

pendidikan di Kabupaten Belitung. Sedangkan isu-su strategis yang akan diangkat oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung untuk tahun 2010-2014 adalah masih akan

menyelesaikan persoalan pendidikan dan kebudayaan tahun 2014 s/d 2018 yang belum

terselesaikan, yaitu :

1. Belum optimalnya jangkauan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah (SM) ;

2. Belum optimalnya pencapaian mutu pendidikan;

3. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan non formal di Kabupaten Belitung baik

secara kuantitatif maupun kualitatif;

4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan (Efisiensi dan

Manajemen);

5. Belum optimalnya pengelolaan potensi kebudayaan daerah yang berkualitas

Dari Isu-isu strategis ini dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi

oleh pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Belitung beserta analisis masalah

dan keterkaitannya dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan yang dihadapi pada pembangunan pendidikan dan kebudayaan saat ini

bersifat sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Hal ini terkait dengan pemahaman

bahwa pembangunan pendidikan dan kebudayaan pada hakekatnya menyangkut pembangunan

sumber daya manusia yang termasuk didalamnya adalah aktor pada pembangunan itu sendiri.

37


Berikut ini adalah identifikasi dari permasalahan yang dihadapi pada pembangunan bidang

pendidikan dan kebudayaan. Investasi urusan pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai

budaya dilaksanakan dalam rangka perwujudan sumberdaya manusia yang berkualitas dan

mampu memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah dan

penyelesaian permasalahan daerah berupa penurunan jumlah masyarakat miskin dan penurunan

angka pengangguran. Beberapa permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi terkait

dengan urusan pendidikan dan kebudayaan meliputi :

a. Perluasan dan pemerataaan akses pendidikan :

1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang Pendidikan SMA dan

SMK.

2. Masih tingginya Angka Drop Out (DO) pada setiap jenjang pendidikan.

3. Rasio jumlah siswa SMA dan SMK baru mencapai 49 : 51.

b. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan :

1. Belum tercapainya tingkat kelulusan 100,00 % pada jenjang pendidikan SMP, SMA dan

SMK.

2. Belum optimalnya perolehan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir

Sekolah (UAS) di atas 6,00.

3. Belum optimalnya tingkat pencapaian prestasi akademik dan non akademik siswa pada

semua jenjang pendidikan.

4. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi Standar

Pelayanan Minimal (SPM) (TK = 47,2 %, SD = 83,70 %, SMP = 52,86 %, SMA = 68,90

%, dan SMK = 94,53 %).

5. Belum seluruh guru berkualifikasi pendidikan S1 / D4 (TK = 17,05 %, SDLB = 26,27

%, SD = 42,48 %, SMP = 80,94 %, SMA = 85,71 %, SMK = 86,84 %).

6. Belum seluruh guru memiliki sertifikasi pendidik, baru mencapai 45,59 %.

7. Belum optimalnya tingkat ketersediaan dan kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (PTK).

8. Belum optimalnya kemampuan menejerial kepala sekolah.

9. Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan

Informal (PAUDNI).

38


c. Pengelolaan Potensi Kebudayaan Daerah yang Berkualitas

Keanekaragaman budaya yang dimiliki merupakan potensi besar bagi pengembangan dan

pembangunan karakter berbudaya masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan urusan

kebudayaan diarahkan kepada bentuk-bentuk pengelolaan budaya yang berkualitas.

Permasalahan pembangunan urusan kebudayaan terdiri dari :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumberdaya manusia bidang seni dan

budaya.

2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana bidang seni dan budaya.

3. Belum optimalnya pengelolaan bangunan dan situs bersejarah.

4. Belum optimalnya penggalian, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya.

d. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik :

1. Tingkat keamanan lingkungan sekolah masih rendah.

2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.

Bila dilihat dari identifikasi permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka perlu diadakan

upaya-upaya yang komprehensif, sinergis, terkoordinir dan berkelanjutan antara semua

stakeholders pendidikan dan kebudayaan, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Pendidikan Sendiri maupun masyarakat di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Belitung. Semua permasalahan yang diutarakan diatas dapat

dikelompokkan kedalam 3 pokok permasalahan, yaitu permasalahan pemerataan akses

pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan

kapasitas lembaga pengelola pendidikan. Dan bila ditelaah lebih lanjut ketiga pokok

permasalahan ini bermuara pada belum optimalnya mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten

Belitung. Belum optimalnya mutu layanan pendidikan di Kabupaten Belitung ini memberi

dampak pada pelayanan pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Belitung dan mempunyai

dampak yang luas terutama dalam kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan pengelolaan

sumber daya alam yang tersedia

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung merupakan dinas teknis yang


39


bidang pendidikan dan kebudayaan di dalam mendukung perwujudan sumberdaya manusia

yang berkualitas dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi

daerah dan penyelesaian permasalahan daerah berupa penurunan jumlah masyarakat miskin dan

penurunan angka pengangguran. Di dalam mewujudkan hal tersebut melalui Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 melalui kebijakan umum

untuk mencapai Tujuan Kesatu Misi Kesatu : Mewujudkan manusia yang cerdas, sehat, bertaqwa dan

berbudaya melalui :

1. Sasaran Pertama yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan .

Sasaran pertama tersebut akan dicapai melalui strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat

terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas akan diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai

berikut:

Arah Kebijakan

Kesatu

Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang terjangkau

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah Kebijakan

Kedua

Peningkatan ketersediaan dan mutu bahan ajar berbasis ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Arah Kebijakan

Ketiga

Peningkatan ketersediaan dan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan.

Arah Kebijakan

Keempat

Pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan.

Arah Kebijakan

Kelima

Optimalisasi dukungan penyelenggaraan pendidikan.

Arah Kebijakan

Keenam

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Arah Kebijakan

Ketujuh

Peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa.

2. Sasaran Keenam : Meningkatnya pengelolaan potensi kebudayaan daerah yang berkualitas.

Sasaran keenam tersebut akan dicapai melalui Sasaran pertama tersebut akan dicapai melalui

strategi peningkatkan pengelolaan potensi kesenian, sejarah dan kepurbakalaan akan

diwujudkan dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Arah Kebijakan

Kesatu

Menggali, mengembangkan dan melestarikan potensi seni dan budaya.

Arah Kebijakan

Kedua

Penguatan nilai-nilai tradisi, budaya dan perilaku dalam kehidupan

bermasyarakat.

40


III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagai bagian dari Pemerintahan Nasional, dalam perencanaan pembangunan,

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengacu pada kebijakan yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah Nasional. Demikian juga halnya dengan pembangunan bidang

pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sebagai dinas teknis yang terkait dengan urusan pendidikan. Dalam merencanakan

pembangunan pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Belitung mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Nasional. Arah kebijakan pembangunan secara nasional telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional tahun 2010 – 2014.

Berikut adalah arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional :

No Kebijakan Nasional

(2010 – 2014) Kondisi di daerah

1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang

berkompeten yang merata di seluruh provinsi,

kabupaten dan kota.

a) Peningkatan Kualifikasi dan sertifikasi

pendidik.

b) Peningkatan Mutu lembata pendidikan tenaga

kependidikan (LPTK) dan lulusannya.

a) Sebagian besar guru belum

memenuhi kualifikasi S1/D4.

b) Tingkat kompetensi tenaga

pendidik belum merata.

2 a) Penyediaan manajemen satuan pendidikan

berkompeten yang merata di seluruh provinsi,

kabupaten dan kota.

b) Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas.

Sistem pengelolaan manajemen di

sekolah belum merata.

3 a) Penyediaan sistem pembelajaran sesuai

dengan Standar Nasional Pendidikan

b) Penerapan Metodologi pendidikan akhlak

mulia dan karakter bangsa

c) Pengembangan Metodologi pendidikan yang

membangun manusia yang berjiwa kreatif,

a) Sebagian sistem pembelajaran

di sekolah belum sesuai dengan

SNP dan SPM

b) Penerapan pendidikan karakter

bangka belum merata di semua

sekolah.

41


inovatif, sportif dan wirausaha

4 a) Penyediaan data dan informasi serta akreditasi

pendidikan yang handal

b) Keterpaduan system evaluasi pendidikan

Data dan informasi sering tidak

akurat

5 a) Penyediaan dan peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan formal yang berkualitas

yang merata di seluruh provinsi, kabupaten

dan kota.

b) Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK

dibidang pendidikan.

c) Penyediaan buku teks murah

a) Sebagian sekolah belum Sarana

dan prasarana pendidikan sesuai

dengan SNP.

b) Sebagian sekolah belum

memanfaatkan TIK dalam PBM

6 a) Penyediaan Subsidi untuk meningkatkan

keterjangkauan layanan pendidikan formal

berkualitas yang merata di seluruh provinsi,

kabupaten dan kota

b) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Subsidi untuk meningkatkan

keterjangkauan layanan

pendidikan masih sangat kurang.

7 a) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk

penerapan sistem pembelajaran non formal

dan informal berkualitas yang merata di

seluruh provinsi, kabupaten dan kota

b) Penguatan dan perluasan pendidikan

nonformal dan informal

8 Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia

usaha dan dunia industri

Belum ada upaya untuk

penyelarasan pendidikan dengan

kebutuhan dunia usaha dan dunia

kerja.

42


III.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas

prioritas pembangunan, dapat dijalankan dan secara moral serta etika birokratisnya dapat

dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan adalah

kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi pendidikan di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian

yang menjadi isu trategis adalah kondisi yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar; atau sebaliknya jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pendidikan merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur sejauhmana

kualitas sumber daya manusia. Mengacu kepada data dan informasi yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, pada tahun 2013 dengan jumlah

penduduk sebesar 172.272 jiwa ternyata 28,12 % berpendidikan SD, 13,76 % berpendidikan

SMP, 17,69 % berpendidikan SMA, 2,06 % berpendidikan diploma (D1, D2, D3) dan 2,10 %

berpendidikan sarjana (D4, S1, S2, S3). Terlihat bahwa dominasi pendidikan penduduk adalah

pendidikan dasar, hal ini mengindentifikasikan bahwa kualitas sumberdaya manusia yang

dimilliki daerah masih rendah. Oleh karena itu guna meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia tersebut maka peningkatan kualitas pendidikan masyarakat sangat perlu menjadi

perhatian khusus. Berdasarkan permasalahan-permasalahan pendidikan dan kebudayaan yang

terjadi di Kabupaten Belitung yang masih perlu penyelesaian di waktu 5 (lima) tahun

mendatang diperlukan prioritas-prioritas yang disebabkan terbatasnya pembiayaan

pembangunan pendidikan dan kebudayaan . Sesuai dengan Undang-undang No.20 Tahun 2003

disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Oleh sebab itu seluruh stakeholders bidang pendidikan

harus turut memikirkan dan mencari penyelesaian pembangunan pendidikan di Kabupaten

Belitung. Sedangkan isu-su strategis yang akan diangkat oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Belitung untuk tahun 2013-2018, yaitu :

1. Belum optimalnya jangkauan pelayanan pendidikan pada jenjang pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah

Menengah (SM) ;

2. Belum optimalnya pencapaian mutu pendidikan;

43


3. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan non formal di Kabupaten Belitung baik

secara kuantitatif maupun kualitatif;

4. Belum optimalnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;

5. Belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumberdaya manusia bidang seni dan

budaya.

6. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana bidang seni dan budaya.

7. Belum optimalnya pengelolaan bangunan dan situs bersejarah.

8. Belum optimalnya penggalian, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya

44


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1. Visi dan Misi SKPD

Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai

dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah suatu pernyataan

tentang gambaran keadaan clan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa

yang akan datang. Sementara misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh

lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi.

Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu unsur utama pengembangan sumber

daya manusia yang dianggap lebih bernilai apabila sikap, perilaku, wawasan, kemampuan,

keahlian, serta keterampilannya dapat dimanfaatkan oleh berbagai bidang dan sektor. Oleh

karena itu pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang akan dilaksanakan di Kabupaten

Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang akan mengacu kepada dokumen-

dokumen perencanaan sebagaimana yang tergambar di dalam diagram di bawah ini sehingga

dapat saling mendukung dalam menuntaskan permasalahan pendidikan dan kebudayaan secara

komprehensif dan berkelanjutan. Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan,

keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses

pembelajaran dalam pendidikan dan adaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi sebagai

pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keseluruhan proses dan

hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya

kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama lain dan dinamis

menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan

pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan

pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju

masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi

struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang

berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi

kemanusiannya secara optimal.

45


Sesuai dengan ketentuan umum penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang

sistem pendidikan nasional, maka Kemendikbud Tahun 2014 telah menetapkan Visi, yaitu:

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan

Kebudayaan Untuk Membentuk Insan Indonesia Yang

Cerdas Dan Beradab”

Sejalan dengan visi pendidikan nasional tersebut, Kemendikbud berhasrat pada tahun

2025 menghasilkan “ Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Di dalam mendukung Visi

Kementerian pendidikan dan kebudayaan tersebut, lembaga/institusi yang ada dibawah

naungannya harus saling mendukung sehingga cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa

dapat tercapai.

Dalam dunia pendidikan, ukuran keberhasilan atas kualitas pendidikan dapat di lihat dari

3 (tiga) aspek, yaitu head atau kepala yang melambangkan kecerdasan, hand atau tangan yang

melambangkan keterampilan, dan heart atau hati yang melambangkan akhlak dan moral

(Bastian, 2006). Oleh sebab itu, di dalam menjalankan pembangunan pendidikan ke depan harus

mempertimbangkan ketiga aspek tersebut dan adanya kesempatan untuk memperoleh

pendidikan bagi setiap warga negara. Pemerintah Kabupaten Belitung dalam merespon amanat

pembangunan pendidikan dalam memberikan pendidikan yang layak dan berbudaya bagi

Rencana Strategis (Renstra)

SKPD

RPJMD KAB/KOTA

2013-2018

VISI MISI

BUPATI/

WALIKOTA

RPJPD

KAB/KOTA

RENSTRA

KEMENDIKBUD

UD

RENSTRA

DISDIK PROV

Rencana Kerja Jangka Menengah

Sekolah (RKS/RPS)

46


seluruh masyarakat telah menetapkan visi, dan misi kabupaten. Visi Kabupaten Belitung untuk

tahun 2013-2018 yaitu:

“Kabupaten Belitung Sejahtera, Berdaya Saing, Inovatif dan Bermartabat”.

Di dalam mewujudkan visi dikaitkan dengan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di

Kabupaten Belitung, salah satu misinya yaitu Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia guna

mendukung percepatan laju pembangunan daerah. Untuk mewujudkan misi ini, Pemerintah

Kabupaten Belitung telah menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu : Mewujudkan manusia yang cerdas,

sehat, bertaqwa dan berbudaya dengan sasaran meningkatkan kualitas pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung selaku institusi yang diberi

kewenangan untuk mengurusi/membina pembangunan pendidikan dan kebudayaan telah

menetapkan visi berdasarkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan 5 (lima) tahun ke

depan. Adapun Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018,

yaitu :

“Terselenggaranya Layanan Pendidikan Yang Mengedepankan Nilai-Nilai Budaya Untuk

Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas Dan Beradab”

Di dalam mewujudkan pengembangan pendidikan Usia Dini, Non Formal dan Informal ,

Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah serta penanaman nilai-nilai budaya dalam

membangun peradaban yang bermutu tidak hanya dilihat dari efektivitas proses pendidikan dan

mutu guru, tetapi sejauh mana dampak hasil dari pendidikan dari sisi ekonomi dalam bentuk

pekerjaan maupun pendapatan yang diperoleh lulusan. Menurut Achmad Sanusi (1994)

menyebutkan tiga dimensi mutu pendidikan khusus mutu hasil belajar, yaitu:

1. Dimensi mutu pengajar yang sangat terkait dengan faktor-faktor kemampuan dan

profesionalitas guru sehingga kajian terhadap mutu pendidikan dapat berupa kajian masalah

mutu guru dan mutu proses pendidikan;

2. Dimensi bahan ajar, yang berbicara tentang masalah kurikulum dalam arti sejauhmana

kurikulum suatu institusi pendidikan relevan dengan kebutuhan anak di masyarakat dan

kebutuhan lingkungan pendidikan yang berubah demikian cepat;

3. Dimensi hasil belajar. Dimensi ini mencakup perolehan nilai hasil belajar maupun dalam

cakupan yang luas, yaitu perolehan lapangan pekerjaan dan sekaligus perolehan pendapatan

setiap lulusan.

47


Dengan melihat pengertian mutu pendidikan itu sendiri, kita sering kesulitan

menginterpretasikan mengenai indikator dan kebermaknaan pendidikan yang bermutu. Oleh

sebab itu Don Adams dan David Chapman dalam bentuk pemikirannya menyebutkan bahwa

pembahasan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mutu guru, mutu proses

instruksional, mutu fasilitas yang tersedia, mutu hasil belajar, dan bahkan indikator prestasi

lulusan ketika bekerja. Di dalam melihat mutu guru, sejumlah faktor yang perlu dilihat adalah

status guru, rekruitmen dan penempatan, training persiapan selama dan pengembangan

pelayanan, insentif untuk pekerjaan guru, dan kualitas guru.

Di dalam mewujudkan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung

periode 2013-2018, pembangunan pendidikan dan kebudayaan sangat berperan signifikan untuk

mendorong dalam proses mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga

perlu menetapkan misi. Adapun misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Belitung peroide 2013-2018 , yaitu:

Kode MISI

M1 Menyediakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Non Formal dan

Informal, Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan Menegah (dikmen) yang

bermutu untuk masyarakat.

M2 Menfasilitasi dan meningkatkan pengelolaan potensi kebudayaan untuk

masyarakat

M3 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel

IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

IV.2.1. Tujuan Strategis

Di dalam mencapai pernyataan misi diperlukan menetapkan tujuan. Dalam

merealisasikan misi yang telah disusun, perlu dirumuskan tujuan strategis tahun 2014 – 2018

yang lebih jelas untuk menggambarkan ukuran-ukuran keterlaksanaan misi yang ditetapkan.

Tujuan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014-2018 dirumuskan berdasarkan

misi yang telah ditetapkan dengan tujuan akhir untuk menghasilkan sumberdaya insani

masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing global sebagaimana yang dikehendaki dalam

rumusan visi 2018.

Dengan memperhatikan misi yang diemban Tahun 2013–2018, maka perumusan tujuan

strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2013 – 2018 yaitu

sebagai berikut :

48


KODE TUJUAN STRATEGIS

(tujuan tidak berakhiran nya,, tetapi ada an dan kan)

T1

Tersedia dan Terjangkaunya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

Non Formal dan Informal, Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan

Menegah (dikmen) yang bermutu untuk masyarakat.

T2 Terfasilitasinya dan tersedianya pengelolaan potensi kebudayaan yang

bermutu untuk masyarakat

T3 Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan,

pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan

Mendasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan diatas,

maka tujuan strategisnya mencakup:

VIS

I

M1 M2 M3

Menyediakan layanan Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD), Non

Formal dan Informal, Pendidikan

Dasar (Dikdas) dan Pendidikan

MeneNgah (dikmen) yang bermutu

untuk masyarakat.

Menfasilitasi dan

meningkatkan

pengelolaan potensi

kebudayaan untuk

masyarakat

Menciptakan tata

kelola pemerintahan

yang responsif,

transparan dan

akuntabel

TUJU

AN

STR

ATE

GIS

T1 T2 T3

Tersedia dan Terjangkaunya layanan

Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), Non Formal dan Informal,

Pendidikan Dasar (Dikdas) dan

Pendidikan Menegah (dikmen) yang

bermutu untuk masyarakat.

Terfasilitasinya dan

tersedianya

pengelolaan potensi

kebudayaan yang

bermutu untuk

masyarakat

Peningkatan kualitas

kinerja organisasi, serta

kualitas perencanaan,

pemantauan dan

evaluasi program dan

kegiatan

IV.2.2. Sasaran Strategis

Sasaran adalah kata operasional dari tujuan yang akan dicapai. Untuk mencapai tujuan

diperlukan membuat sasaran-sasaran. Adapun sasaran-sasaran untuk mencapai tujuan adalah:

49


TU

JU

AN

T1 T2 T3

SA

SA

RA

N S

TR

AT

EG

IS

1.1 2.1 3.1

Meningkatnya kualitas

pendidikan

Meningkatnya

pengelolaan potensi

kebudayaan daerah

yang berkualitas

Meningkatnya kelembagaan

daerah yang proporsional dan

ketatalaksanaan yang efektif dan

efisien

3.2

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja SKPD

3.3

Meningkatnya tata kelola aparatur

Sasaran Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan lebih lanjut dapat dijabarkan secara

kuantitatif pencapaiannya pada tahun 2018 sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis (T1)

Kode Sasaran Strategis/Pengukuran Sasaran Strategis

S.1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan

S.1.1.1 Angka Melek huruf tahun 2018 mencapai 97,02%

S.1.1.2 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) tahun 2018 mencapai 7,90

S.1.1.3 Angka Partisipasi Murni (%) tahun 2018 mencapai SD = 98,86, SMP=88,10, dan SM=61,25%

S.1.1.4 Angka Partisipasi Kasar (%) tahun 2018 mencapai SD = 108,26 %, SMP=107,51

% dan SM=90,12%

S.1.1.5 Angka kelulusan (%) tahun 2018 mencapai SD = 100 %, SMP= 90,59 dan SM = 97,21%

S.1.1.6 Angka Partisipasi Sekolah (%) tahun 2018 mencapai SD = 95,90 %, SMP=

101,52 dan SM = 72,15%

S.1.1.7 Rasio ruang kelas terhadap murid tahun 2018 mencapai SD = 0,04, SMP= 0,03 , SMA= 0,03 dan SMK = 0,03

S.1.1.8 Rasio guru terhadap murid tahun 2018 mencapai SD = 0,05, SMP= 0,05 , SMA=

0,05 dan SMK = 0,08

S.1.1.9 Ketersediaan satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau :

a. Ketersediaan Pendidikan Anak Usia Dini setiap desa / kelurahan minimal 1

(satu) unit (100%)

b. SD / MI dalam jarak yang terjangkau dengan jalan kaki yaitu maksimal 3 km

dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil (100%)

50


c. SMP / MTs dalam jarak yang terjangkau dengan jalan kaki yaitu maksimal 6

km dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil (100%)

d. Ketersediaan SM dalam setiap kecamatan minimal 1 (satu) unit (100%)

S.1.1.10 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar :

a. PAUD tidak melebihi 20 orang, tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan

meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

(100%)

b. SD / MI tidak melebihi 32 orang, tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan

tulis (100%)

c. SMP / MTs tidak melebihi 36 orang, tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan

tulis (100%)

d. SM tidak melebihi 36 orang, tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi dengan

meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis

(100%)

S.1.1.11 Di setiap SMP / MTs tersedia satu ruang laboratorium IPA yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set

peralatan praktek IPA untuk demontrasi dan eksprimen peserta didik (100%)

S.1.1.12 Di setiap SM tersedia minimal satu ruang laboratorium / ruang praktek yang

dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal

satu set peralatan praktek untuk demontrasi dan eksprimen peserta didik (100%)

S.1.1.13 Di setiap SD / MI dan SMP / MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi

dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf

pendidikan lainnya, dan di setiap SMP / MTs tersedia ruang kepala sekolah yang

terpisah dari ruang guru (100%)

S.1.1.14 Di setiap SM tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi

untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf pendidikan lainnya, dan di setiap

SM tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru (100%)

S.1.1.15 Pemerintah kabupaten / kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk

membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses

pembelajaran yang efektif (100%)

S.1.1.16 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per mingggu di satuan pendidikan, termasuk

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas

tambahan (100%)

S.1.1.17 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per

tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :

a. Kelas I-II : 18 jam per minggu. Kelas I-II : 18 jam per minggu.

b. Kelas III : 24 jam per minggu.

c. Kelas IV-VI : 27 jam per minggu; atau

d. Kelas VII-IX : 27 jam per minggu.

e. Kelas X-XII : 27 jam per minggu.

51


Dengan pencapaian 100%

S.1.1.18 Persentase satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang

berlaku sebesar 100%

S.1.1.19 Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun

berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya sebesar 100%.

S.1.1.20 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk

membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik sebesar 100%

S.1.1.21 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) sebesar 100%

S.1.1.22 Setiap PAUD menyediakan media pembelajaran (Alat Pembelajaran Edukatif)

sebesar 100%.

S.1.1.23 Setiap SD / MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh

Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS

dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik sebesar 100%

S.1.1.24 Setiap SMP / MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya

oleh pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set

untuk peserta didik sebesar 100%.

S.1.1.25 Setiap SM menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh

pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk

peserta didik sebesar 100%.

S.1.1.26 Setiap SD / MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari

model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh

peralatan optik, Kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster / carta IPA sebesar

100%

S.1.1.27 Setiap SD / MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan

setiap SMP / MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi

sebesar 100%

S.1.1.28 Setiap SM memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi sebesar

100%

S.1.1.29 Di setiap PAUD tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 20 peserta didik sebesar

100%.

S.1.1.30 Di setiap SD / MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6

(enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4

(empat) orang guru setiap satuan pendidikan sebesar 100%.

S.1.1.31 Di setiap SMP / MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran,

dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata

pelajaran sebesar 100%.

S.1.1.32 Di setiap SM tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk

daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran

52


sebesar 100%.

S.1.1.33 Di setiap SD / MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi

akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat

pendidikan sebesar 100%.

S.1.1.34 Di setiap SMP / MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

sebanyak 70 % dan separuh diantaranya (35 % dari keseluruhan guru) telah

memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40 %

dan 20 % dengan pencapaian 100%.

S.1.1.35 Di setiap SMP / MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata

pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris sebesar 100%.

S.1.1.36 Di setiap SM tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran yang

diujikan secara Nasional (UN) sebesar 100%.

S.1.1.37 Di setiap kabupaten / kota semua kepala SD / MI berkualifikasi akademik S-1

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sebesar 100%.

S.1.1.38 Di setiap kabupaten / kota semua kepala SMP / MTs berkualifikasi akademik S-1

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sebesar 100%.

S.1.1.39 Di setiap kabupaten / kota semua kepala SM berkualifikasi akademik S-1 atau D-

IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sebesar 100%.

S.1.1.41 Di setiap kabupaten / kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki

kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik sebesar

100%

S.1.1.42 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan

setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan

pembinaan sebesar 100%.

S.1.1.43 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada

guru dua kali dalam setiap semester sebesar 100%

S.1.1.44 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil

penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semestar dalam

bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik sebesar 100%.

S.1.1.45 Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir

Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US /

UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada

Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama di kabupaten pada setiap

semester sebesar 100%.

S.1.1.46 Setiap lembaga pendidikan non formal mendapatkan pembinaan 2 (dua) kali per

tahun sebesar 100%

53


T2 Terfasilitasinya dan tersedianya pengelolaan potensi kebudayaan yang bermutu untuk

masyarakat

Kode Sasaran Startegis/Pengukuran Sasaran Strategis

S.2.1 Meningkatnya pengelolaan potensi kebudayaan daerah yang berkualitas

S.2.1.1 Cakupan kajian seni 30 % (Seminar, Sarasehan, Diskusi, Bengkel seni, Penyerapan

narasumber, Studi kepustakaan, Penggalian, Eksperimentasi, Rekonstruksi,

Revitalisasi, Konservasi, Studi banding, Inventarisasi, Dokumentasi, Pengemasan

bahan kajian).

S.2.1.2 Cakupan fasilitasi seni 30 % (Penyuluhan substansial maupun teknikal, Pemberian

bantuan, Bimbingan organisasi, Kaderisasi, Promosi, Penerbitan dan dokumentasi,

kritik seni).

S.2.1.3 Cakupan gelar seni 75 % (Pagelaran, Pameran, Festival, Lomba).

S.2.1.4 Misi kesenian 100 % (Pemerintah Kabupaten Belitung mengadakan misi kesenian

antar daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka

pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian daerahnya keluar daerah).

S.2.1.5 Cakupan tempat 100 % (Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan pameran,

Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya).

S.2.1.6 Cakupan sumber daya manusia kesenian 25 % (Sarjana seni, Pakar seni, Pamong

budaya, Seniman/budayawan, Kritikus, Insan media massa, Pengusaha, Penyandang

dana).

S.2.1.7 Cakupan organisasi 34 % (Organisasi struktural yang menangani kesenian, Lembaga

/dewan kesenian).

S.2.1.8 Persentase (%) perlindungan terhadap cagar budaya.

S.2.1.9 Frekuensi pembinaan nilai-nilai tradisi budaya daerah.

T3 Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas perencanaan, pemantauan dan

evaluasi program dan kegiatan

Kode Sasaran Strategis/Pengukuran Sasaran Strategis

S.3.1 Meningkatnya kelembagaan daerah yang proporsional dan ketatalaksanaan

yang efektif dan efisien

S.3.1.1 Persentase (%) tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

S.3.1.2 Cakupan keterjangkauan pelayanan publik.

S.3.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

S.3.2.1 Persentase (%) ketersediaan laporan progresif kinerja dan keuangan SKPD yang

akuntabel.

S.3.3 Meningkatnya tata kelola aparatur

S.3.3.1 Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

kompetensinya.

54


S.3.3.2 Persentase (%) penanganan kasus kepegawaian.

IV.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan adalah jabaran dan turunan dari visi, misi, dan rencana

pencapaian bidang pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan pendidikandan kebudayaan dan

strategi yang diambil harus mendukung arah kebijakan pembangunan kabupaten, antara lain:

peningkatan kualtitas pendidikan masyarakat dan peningkatan pengelolaan potensi kebudayaan

daerah yang berkualitas.

IV.3.1. Strategi

Strategi diturunkan dan merupakan bentuk penjabaran dari sasaran. Selanjutnya untuk

pencapaian :

a. Tujuan Kesatu Misi Kesatu : Tersedia dan Terjangkaunya layanan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD), Non Formal dan Informal, Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Pendidikan

Menengah (Dikmen) yang bermutu untuk masyarakat.

a. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya kualitas pendidikan akan diwujudkan

dengan strategi sebagai berikut :

Strategi 1. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk

pembelajaran

2. Penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang

kompeten

3. Penyediaan subsidi pembiayaan untuk pembelajaran yang

berkualitas

4. Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan

informasi berbasis riset, dan standar mutu serta terlaksananya

akreditasi sekolah

b. Tujuan Kedua Misi Kedua : Terfasilitasinya dan tersedianya pengelolaan potensi

kebudayaan yang bermutu untuk masyarakat.

a. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya pengelolaan potensi kebudayaan

daerah yang berkualitas akan diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi 1. Peningkatan pengelolaan potensi kesenian, sejarah dan

kepurbakalaan.

55


c. Tujuan Ketiga Misi Ketiga : Peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas

perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan.

a. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya meningkatnya kelembagaan daerah

yang proporsional dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien akan diwujudkan dengan

strategi sebagai berikut :

Strategi 1. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.

b. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD akan

diwujudkan dengan strategi sebagai berikut :

Strategi 1. Peningkatan kualitas kinerja aparatur

c. Untuk pengimplementasian sasaran meningkatnya tata kelola aparatur akan diwujudkan

dengan strategi sebagai berikut :

Strategi 1. Peningkatan pelayanan aparatur

Turunan dari strategi dan arah kebijakan diimplementasikan melalui program dan kegiatan

bidang pendidikan dan kebudayaan yang terdiri atas:

1.01.1.01.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.1.01.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.1.01.1.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.01.1.01.1.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1.01.1.01.1.07 Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah

1.01.1.01.1.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1.17.1.01.1.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

1.01.1.01.1.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1.17.1.01.1.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.01.1.01.1.17 Program Pendidikan Menengah

1.17.1.01.1.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.01.1.01.1.18 Program Pendidikan Non Formal

1.01.1.01.1.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.01.1.01.1.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

56


Program dan kegiatan rutin sesuai tugas dan fungsi; program dan kegiatan prioritas dalam

rangka memberikan pelayanan pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai budaya . Oleh

karena itu, sebelum masuk pada strategi pembangunan, perlu diuraikan diidentifikasi kekuatan,

kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung.

1. Kekuatan

a) Adanya program alternatif (Paket B, dan Paket C);

b) Sistem penerimaan siswa baru baik;

c) Banyaknya program beasiswa pada semua jenjang pendidikan

d) Kualifikasi sebagian besar tenaga kependidikan memadai;

e) Disiplin tenaga kependidikan relatif baik;

f) Motivasi belajar siswa cukup tinggi;

g) Besarnya minat siswa untuk melanjutanke jenjang pendidikan menengah

h) Telah terbentuknya dewan pendidikan dan komite sekolah;

i) Adanya koordinasi yang baik antar penyelenggara pendidikan dan masyarakat;

j) Adanya SDM tenaga kependidikan yang memadai;

k) Mudahnya prosedur izin mendirikan lembaga pendidikan non formal;

l) Tersedianya tutor/isntruktur yang memadai;

m) Adanya program terencana yang mendukung kegiatan non formal;

n) Tersedianya pamong budaya;

o) Tinggi minat pamong budaya untuk meningkakan kompetensi

2. Kelemahan

a) Kurangnya jumlah guru

b) Belum meratanya persebaran sekolah

c) Belum meratanya penyebaran guru;

d) Kurangnya sarana prasarana pendidikan;

e) Belum optimalnya kompetensi guru;

f) Lemahnya kemampuan manajerial sebagian kepala sekolah;

g) Lemahnya manajemen kepala sekolah;

h) Kurangnya sosialisasi program sekolah terhadap masyarakat;

i) Belum optimalnya pelaksanaan MBS;

57


j) Minimnya sarpras penunjang kegiatan pendidikan non formal;

k) Belum meratanya standar kompetensi pendidikan non formal;

l) Rendahnya manajemen pengelolaan pendidikan non formal;

m) Kompetensi SDM kebudayaan masih terbatas

n) Minimnya sarpras penunjang kegiatan kebudayaan

3. Peluang

a) Kuatnya dukungan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan

b) Mudahnya mendapatkan lahan untuk pembangunan USB/RKB

c) Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap perluasan pendidikan;

d) Banyaknya penyelenggaran kompetisi bidang pendidikan;

e) Dukungan orang tua/komite sekolah memadai;

f) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

g) Adanya program blockgrant dalam pembiayaan pendidikan;

h) Dukungan dewan pendidikan baik;

i) Dukungan pemerintah daerah baik;

j) Tingginya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan non formal;

k) Tingginya dukungan pemerintah;

l) Kebutuhan SDM professional di era globalisasi;

m) Besarnya sumber daya budaya yang dimiliki

4. Ancaman

a) Rendahnya kesadaran sebagian besar masyarakat terhadap pendidikan

b) Rendahnya sosial ekonomi masyarakat

c) Terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi;

d) Pengaruh negatif dari media elektronik;

e) Pengaruh negatif lingkungan sosial budaya siswa;

f) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep MBS;

g) Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat terhadap pendidikan;

h) Belum meratanya keberadaan lembaga pendidikan non formal;

i) Sulitnya mendapatkan buku literatur;

58


j) Banyaknya peluang kerja yang menyerap tenaga di bawah umur;

k) Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sumberdaya budaya yang di miliki;

Identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman digambarkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel

Analisis Faktor Internal dan Ekternal untuk Perumusan

Strategi dan Arah Kebijakan

Internal Eksternal

Kekuatan:

a) Adanya program alternatif ( Paket B, dan Paket C);

b) Sistem penerimaan siswa baru baik;

c) Banyaknya program beasiswa pada semua jenjang

pendidikan

d) Kualifikasi sebagian besar tenaga kependidikan memadai;

e) Disiplin tenaga kependidikan relatif baik;

f) Motivasi belajar siswa cukup tinggi;

g) Besarnya minat siswa untuk melanjutan ke jenjang

pendidikan menengah

h) Telah terbentuknya dewan pendidikan dan komite sekolah;

i) Adanya koordinasi yang baik antar penyelenggara

pendidikan dan masyarakat;

j) Adanya SDM tenaga kependidikan yang memadai;

k) Mudahnya prosedur izin mendirikan lembaga pendidikan

non formal;

l) Tersedianya tutor/isntruktur yang memadai;

m) Adanya program terencana yang mendukung kegiatan non

formal;

n) Minimnya sarpras penunjang kegiatan kebudayaan

Peluang:

a) Kuatnya dukungan pemerintah daerah

dalam bidang pendidikan dan kebudayaan

b) Mudahnya mendapatkan lahan untuk

pembangunan USB/RKB

c) Adanya kebijakan pemerintah pusat

terhadap perluasan pendidikan;

d) Banyaknya penyelenggaran kompetisi

bidang pendidikan;

e) Dukungan orang tua/komite sekolah

memadai;

f) Perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi;

g) Adanya program blockgrant dalam

pembiayaan pendidikan;

h) Dukungan dewan pendidikan baik;

i) Dukungan pemerintah daerah baik;

j) Tingginya minat masyarakat untuk

mengikuti pendidikan non formal;

k) Tingginya dukungan pemerintah;

l) Kebutuhan SDM professional di era

globalisasi;

m) Besarnya sumber daya budaya yang dimiliki

59


Internal Eksternal

Kelemahan:

a) Kurangnya jumlah guru

b) Belum meratanya persebaran sekolah

c) Belum meratanya penyebaran guru;

d) Kurangnya sarana prasarana pendidikan;

e) Belum optimalnya kompetensi guru;

f) Lemahnya kemampuan manajerial sebagian kepala sekolah;

g) Lemahnya manajemen kepala sekolah;

h) Kurangnya sosialisasi program sekolah terhadap

masyarakat;

i) Belum optimalnya pelaksanaan MBS;

j) Minimnya sarpras penunjang kegiatan pendidikan non

formal;

k) Belum meratanya standar kompetensi pendidikan non

formal;

l) Rendahnya manajemen pengelolaan pendidikan non formal;

m) Kompetensi SDM kebudayaan masih terbatas

Ancaman:

a) Rendahnya kesadaran sebagian besar

masyarakat terhadap pendidikan

b) Rendahnya sosial ekonomi masyarakat

c) Terbatasnya sarana transportasi dan

komunikasi;

d) Pengaruh negatif dari media elektronik;

e) Pengaruh negatif lingkungan sosial budaya

siswa;

f) Rendahnya sosial ekonomi masyarakat

g) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

konsep MBS;

h) Kurangnya kepedulian sebagian masyarakat

terhadap pendidikan;

i) Belum meratanya keberadaan lembaga

pendidikan non formal;

j) Sulitnya mendapatkan buku literatur;

k) Banyaknya peluang kerja yang menyerap

tenaga di bawah umur;

l) Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap

sumberdaya budaya yang di miliki

Sumber : Analisis Tim Perumus Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung 2013-2018

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal, maka strategi untuk mencapai tujuan

dan sasaran dari setiap misi, dirumuskan sebagai berikut :

No Tujuan Strategis Strategi Arah Kebijakan

1. Tersedia dan Terjangkaunya

layanan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD), Non

Formal dan Informal,

Pendidikan Dasar (Dikdas)

dan Pendidikan Menegah

(dikmen) yang bermutu

untuk masyarakat.

Penyediaan dan

peningkatan sarana

dan prasarana untuk

pembelajaran

Peningkatan aksesibilitas

pelayanan pendidikan yang

terjangkau berbasis ilmu


Peningkatan ketersediaan dan mutu

bahan ajar berbasis ilmu


Penyediaan tenaga Peningkatan ketersediaan dan

60


pendidik dan tenaga

kependidikan yang

kompeten

kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan.

Pemerataan sebaran pendidik dan

tenaga kependidikan.

Penyediaan subsidi

pembiayaan untuk

pembelajaran yang

berkualitas

Optimalisasi dukungan

penyelenggaraan pendidikan.

Peningkatan partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan

pendidikan.

Penyediaan dan

pengembangan

sistem pembelajara,

data dan informasi

berbasis riset, dan

standar mutu serta

terlaksananya

akreditasi sekolah

Peningkatan prestasi akademik dan

non akademik siswa.

2. Terfasilitasinya dan

tersedianya pengelolaan

potensi kebudayaan yang

bermutu untuk masyarakat

Peningkatan

pengelolaan potensi

kesenian, sejarah

dan kepurbakalaan.

Menggali, mengembangkan dan

melestarikan potensi seni dan

budaya.

Penguatan nilai-nilai tradisi,

budaya dan perilaku dalam

kehidupan bermasyarakat.

3. Peningkatan kualitas kinerja

organisasi, serta kualitas

perencanaan, pemantauan

dan evaluasi program dan

kegiatan

Penyempurnaan

sistem pelaporan

kinerja dan

keuangan SKPD

Peningkatan akurasi pelaporan

kinerja dan keuangan SKPD.


kinerja aparatur. Peningkatan kompetensi

sumberdaya aparatur berbasis

kebutuhan struktur organisasi

daerah.

Mengoptimalkan etika birokrasi

dan budaya kerja yang bermutu.

Peningkatan

pelayanan aparatur.

Pengembangan sistem informasi

pelayanan dengan dukungan

ketersediaan sarana dan prasarana

berbasis teknologi.

Arah kebijakan adalah arah tindakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan. Dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

61


Kabupaten Belitung periode 2013-2018, terdapat beberapa tahapan kebijakan yang menandai

adanya proses pencapaian tujuan dari tahun ke tahun.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan digambarkan

dalam Tabel dibawah ini :

62


Tabel

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018

Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Belitung

VISI

: Terselenggaranya Layanan Pendidikan Yang Mengedepankan Nilai-Nilai Budaya Untuk Menciptakan

Sumber Daya Manusia Cerdas dan Beradab

MISI 1 (M1)

: Menyediakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Non Formal dan Informal, Pendidikan Dasar

(Dikdas) dan Pendidikan Menegah (Dikmen) yang bermutu untuk masyarakat.

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

1.1. Tersedia dan

Terjangkaunya

layanan Pendidikan

Anak Usia Dini

(PAUD), Non

Formal dan

Informal,

Pendidikan Dasar

(Dikdas) dan

Pendidikan

Menegah (dikmen)

yang bermutu untuk

masyarakat.

1.1.1.

Meningkatnya

Kualitas

Pendidikan

1.1.1.1

Penyediaan dan peningkatan

sarana dan prasarana untuk

pembelajaran

1.1.1.1.1 Peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan yang

terjangkau berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.1.1.1.2 Peningkatan ketersediaan dan mutu bahan ajar

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.1.1.2

Penyediaan tenaga pendidik

dan tenaga kependidikan

yang kompeten

1.1.1.2.1 Peningkatan ketersediaan dan kompetensi pendidik

dan tenaga kependidikan.

1.1.1.2.2 Pemerataan sebaran pendidik dan tenaga

kependidikan.

1.1.1.3

Penyediaan subsidi

pembiayaan untuk

pembelajaran yang

berkualitas

1.1.1.3.1 Optimalisasi dukungan penyelenggaraan pendidikan.

1.1.1.3.2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pendidikan.

1.1.1.4 Penyediaan dan

pengembangan sistem

pembelajaran, data dan

informasi berbasis riset,

dan standar mutu serta

terlaksananya akreditasi

sekolah

1.1.1.4.1 Peningkatan prestasi akademik dan non akademik

siswa.

63


MISI 2 (M2)

: Menfasilitasi dan meningkatkan pengelolaan potensi kebudayaan untuk masyarakat


2.2 Terfasilitasinya

dan tersedianya

pengelolaan

potensi

kebudayaan yang

bermutu untuk

masyarakat

2.2.1

Meningkatnya

pengelolaan potensi

kebudayaan daerah

yang berkualitas

2.2.1.1 Peningkatan pengelolaan

potensi kesenian, sejarah

dan kepurbakalaan.

2.2.1.1.1 Menggali, mengembangkan dan melestarikan

potensi seni dan budaya.

2.2.1.1.2 Penguatan nilai-nilai tradisi, budaya dan perilaku

dalam kehidupan bermasyarakat.

MISI 3 (M3) : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel


3.3 Peningkatan

kualitas kinerja

organisasi, serta

kualitas

perencanaan,

pemantauan dan

evaluasi program

dan kegiatan

3.3.1 Meningkatnya

kelembagaan daerah

yang proporsional dan

ketatalaksanaan yang

efektif dan efisien

3.3.1.1 Penyempurnaan sistem

pelaporan kinerja dan

keuangan SKPD

3.3.1.1.1 Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan

keuangan SKPD.

3.3.2

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

SKPD

3.3.2.1


kinerja aparatur

3.3.2.1.1 Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur

berbasis kebutuhan struktur organisasi daerah.

3.3.2.1.2 Mengoptimalkan etika birokrasi dan budaya

kerja yang bermutu.

3.3.3 Meningkatnya tata

kelola aparatur

3.3.3.1 Peningkatan pelayanan

aparatur

3.3.3.1.1 Pengembangan sistem informasi pelayanan

dengan dukungan ketersediaan sarana dan

prasarana berbasis teknologi.

64


BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN

RENCANA PENDANAAN INDIKATIF

Prioritas pembangunan pendidikan dengan mengedepankan nilai-nilai budaya pada

dasarnya merupakan gambaran tingkatan mendesaknya suatu permasalahan yang dihadapi dan

hendak diselesaikan melalui pelaksanaan program prioritas dalam pembangunan pendidikan dan

kebudayaan periode 2013-2018. Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Belitung telah

membuat rencana program atau rencana aksi di dalam memberikan pendidikan yang layak bagi

seluruh anggota masyarakat yang memerlukan pendidikan. Dengan mengacu kepada kebijakan

pendidikan dan kebudayaan di tingkat pusat dan propinsi sehingga dasar Dinas Pendidikan

Kabupaten Belitung dalam mengambil kebijakan tetap mengacu dan berpedoman kepada aturan

yang ada sehingga arah yang diinginkan di dalam menuntaskan pembangunan pendidikan

dengan mengedepankan nilai-nilai budaya di Kabupaten Belitung dapat tercapai.

Rencana aksi (Action Plan) yang telah disusun tetap mengacu kebijakan pusat,

propinsi, dan kabupaten sehingga pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Belitung dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Belitung. Rencana

aksi yang telah dibuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung sebagai berikut:

65


66


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

Indikator kinerja SKPD merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian SKPD di

dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalan rencana strategis

(RENSTRA) tahun 2010-2014 oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung. Di

dalam mengacu pada strategi pembangunan nasional dan strategi pembangunan provinsi

Kepulauan Bangka Belitung serta visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Belitung, untuk saat

ini berdasarkan analisis SDM pekerja di Kabupaten Belitung menunjukkan bahwa pekerja lokal

yang mendukung 3 sektor andalan hanya 4,52%. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh rendahnya

kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belitung yang ditunjukkan oleh indikator rata-rata

lama sekolah (RLS) hanya sebesar 7 (tujuh) yang berarti tingkat pendidikan penduduk

Kabupten Belitung hanya mencapai kelas satu SMP. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Belitung Tahun 2007 baru mencapai 72,19 sehingga untuk mencapai kondisi ideal

pembangunan minimal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80. Oleh sebab itu, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung selaku institusi yang diberi kewenangan untuk

membangun pendidikan dengan mengedepnkan nilai nilai budaya telah menetapkan indikator

kinerja SKPD dalam upaya untuk meningkat kualitas sumber daya manusia untuk 5 (lima) tahun

mendatang. Adapun indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja SKPD terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung

No Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada Awal

Periode

RPJMD

Tahun

2014

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Transisi

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

1. Angka melek huruf (%). 96,57 96,58 96,59 97,00 97,01 97,02 97,03

2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun).

7,85 7,86 7,87 7,88 7,89 7,90 7,91

67


2. Seni Budaya dan Olah Raga

1. Kebudayaan

1. Cakupan kajian seni 30 % (Seminar, Sarasehan,

Diskusi, Bengkel seni, Penyerapan narasumber,

Studi kepustakaan, Penggalian, Eksperimentasi,

Rekonstruksi, Revitalisasi, Konservasi, Studi

banding, Inventarisasi, Dokumentasi, Pengemasan bahan kajian).

50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

2. Cakupan fasilitasi seni 30 % (Penyuluhan

substansial maupun teknikal, Pemberian

bantuan, Bimbingan organisasi, Kaderisasi,

Promosi, Penerbitan dan dokumentasi, kritik seni).

30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

3. Cakupan gelar seni 75 % (Pagelaran, Pameran,

Festival, Lomba).

50 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %

4. Misi kesenian 100 % (Pemerintah Kabupaten

Belitung mengadakan misi kesenian antar

daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam

setahun dalam rangka pertukaran budaya,

diplomasi, dan promosi kesenian daerahnya

keluar daerah).

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

5. Cakupan tempat 100 % (Tempat untuk

menggelar seni pertunjukan dan pameran,

Tempat memasarkan karya seni untuk

mengembangkan industri budaya).

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

6. Cakupan sumberdaya manusia kesenian 25 %

(Sarjana seni, Pakar seni, Pamong budaya,

Seniman / budayawan, Kritikus, Insan media massa, Pengusaha, Penyandang dana).

25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

7. Cakupan organisasi 34 % (Organisasi

struktural yang menangani kesenian, Lembaga / dewan kesenian).

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8. Persentase (%) perlindungan terhadap cagar budaya.

25 % 30 % 50 % 60 % 70 % 80 % 80 %

9. Frekuensi pembinaan dan fasilitasi sejarah dan budaya daerah.

0 kali /

tahun

1 kali /

tahun

2 kali /

tahun

2 kali /

tahun

2 kali /

tahun

2 kali /

tahun

2 kali /

tahun

10. Frekuensi pembinaan nilai-nilai tradisi budaya

daerah. 1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

11. Frekuensi penyelenggaraan even-even nilai

tradisi budaya daerah. 1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

1 kali /

tahun

2. Pelayanan Umum

1. Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

1. Angka Partisipasi Murni (%) :

a. SD 98,80 98,81 98,82 98,83 98,84 98,85 98,86

b. SMP 87,05 87,06 87,07 87,08 87,09 88,10 88,10

c. SM 60,97 60,98 61,05 61,11 61,15 61,25 61,38

2. Angka Partisipasi Kasar (%) :

a. SD 108,12 108,14 108,16 108,18 108,24 108,26 108,29

b. SMP 107,36 107,38 107,41 107,45 107,48 107,51 107,54

c. SM 90,06 90,07 90,08 90,09 90,10 90,12 90,14

3. Angka kelulusan (%) :

a. SD 100 100 100 100 100 100 100

b. SMP 97,54 97,55 97,56 97,57 90,58 90,59 90,61

c. SMA 97,16 97,17 97,18 97,19 97,20 97,21 97,22

4. Angka Partisipasi Sekolah (%) :

a. SD 95,84 95,85 95,87 95,88 95,89 95,90 95,91

b. SMP 101,52 101,52 101,52 101,52 101,52 101,52 101,52

c. SMA 71,11 71,25 71,50 71,65 71,89 72,15 72,64

5. Rasio ruang kelas terhadap murid :

a. SD 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

b. SMP 0,02 0,025 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

c. SMA 0,02 0,025 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

d. SMK 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

6. Rasio guru terhadap murid :

a. SD 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

68


b. SMP 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

c. SMA 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

d. SMK 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

7. Ketersediaan satuan pendidikan dalam jarak

yang terjangkau :

a. Ketersediaan Pendidikan Anak Usia

Dini setiap desa / kelurahan minimal 1 (satu) unit.

75 % 85 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 %

b. SD / MI dalam jarak yang terjangkau

dengan jalan kaki yaitu maksimal 3 km

dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

90 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

c. SMP / MTs dalam jarak yang terjangkau

dengan jalan kaki yaitu maksimal 6 km

dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.

90 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

d. Ketersediaan SM dalam setiap kecamatan minimal 1 (satu) unit.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar :

a. PAUD tidak melebihi 20 orang, tersedia

1 ruang kelas yang dilengkapi dengan

meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

b. SD / MI tidak melebihi 32 orang,

tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

90 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

c. SMP / MTs tidak melebihi 36 orang,

tersedia 1 ruang kelas yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

90 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

d. SM tidak melebihi 36 orang, tersedia 1

ruang kelas yang dilengkapi dengan

meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

90 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9. Di setiap SMP / MTs tersedia satu ruang

laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja

dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan

minimal satu set peralatan praktek IPA untuk

demontrasi dan eksprimen peserta didik.

90 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10. Di setiap SM tersedia minimal satu ruang

laboratorium / ruang prakteek yang dilengkapi

dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36

peserta didik dan minimal satu set peralatan

praktek untuk demontrasi dan eksprimen peserta

didik.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

11. Di setiap SD / MI dan SMP / MTs tersedia satu

ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan

kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah

dan staf pendidikan lainnya, dan di setiap SMP /

MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah

dari ruang guru.

70 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

12. Di setiap SM tersedia satu ruang guru yang

dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap

orang guru, kepala sekolah dan staf pendidikan

lainnya, dan di setiap SM tersedia ruang kepala

sekolah yang terpisah dari ruang guru.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

13. Pemerintah kabupaten / kota memiliki rencana

dan melaksanakan kegiatan untuk membantu

satuan pendidikan dalam mengembangkan

kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.

90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

14. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per mingggu

di satuan pendidikan, termasuk merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, membimbing atau

melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas

tambahan.

80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

15. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses

pembelajaran selama 34 minggu per tahun

dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :

69


a. Kelas I-II : 18 jam per minggu. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

b. Kelas III : 24 jam per minggu. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

c. Kelas IV-VI : 27 jam per minggu; atau 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

d. Kelas VII-IX : 27 jam per minggu. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

e. Kelas X-XII : 27 jam per minggu. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

16. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai

ketentuan yang berlaku.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

17. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan

silabus untuk setiap mata pelajaran yang

diampunya.

90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

18. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan

program penilaian untuk membantu

meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

19. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-

prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

20. Setiap PAUD menyediakan media pembelajaran

(Alat Pembelajaran Edukatif).

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

21. Setiap SD / MI menyediakan buku teks yang

sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah

mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia,

Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu

set untuk setiap peserta didik.

80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

22. Setiap SMP / MTs menyediakan buku teks yang

sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah

mencakup semua mata pelajaran dengan

perbandingan satu set untuk peserta didik.

90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

23. Setiap SM menyediakan buku teks yang sudah

ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah

mencakup semua mata pelajaran dengan

perbandingan satu set untuk peserta didik.

80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

24. Setiap SD / MI menyediakan satu set peraga IPA

dan bahan yang terdiri dari model kerangka

manusia, model tubuh manusia, bola dunia

(globe), contoh peralatan optik, Kit IPA untuk

eksperimen dasar, dan poster / carta IPA.

95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

25. Setiap SD / MI memiliki 100 judul buku

pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap

SMP / MTs memiliki 200 judul buku pengayaan

dan 20 buku referensi.

80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

26. Setiap SM memiliki 100 judul buku pengayaan

dan 10 buku referensi.

80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

27. Di setiap PAUD tersedia 1 (satu) orang guru

untuk setiap 20 peserta didik.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

28. Di setiap SD / MI tersedia 1 (satu) orang guru

untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang

guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk

daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap

satuan pendidikan.

72 % 80 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %

29. Di setiap SMP / MTs tersedia 1 (satu) orang

guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk

daerah khusus tersedia satu orang guru untuk

setiap rumpun mata pelajaran.

80 % 85 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %

30. Di setiap SM tersedia 1 (satu) orang guru untuk

setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus

tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun

mata pelajaran.

85 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

31. Di setiap SD / MI tersedia 2 (dua) orang guru

yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-

IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan.

70 % 80 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 %

32. Di setiap SMP / MTs tersedia guru dengan

kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70

% dan separuh diantaranya (35 % dari

keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat

pendidik, untuk daerah khusus masing-masing

sebanyak 40 % dan 20 %.

90 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

70


33. Di setiap SMP / MTs tersedia guru dengan

kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu

orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA,

Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

80 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

34. Di setiap SM tersedia guru dengan kualifikasi


sertifikat pendidik masing-masing satu orang

untuk mata pelajaran yang diujikan secara

Nasional (UN).

80 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

35. Di setiap kabupaten / kota semua kepala SD / MI

berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik.

85 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

36. Di setiap kabupaten / kota semua kepala SMP /

MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik.

90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

37. Di setiap kabupaten / kota semua kepala SM

berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah

memiliki sertifikat pendidik.

90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

38. Di setiap kabupaten / kota semua pengawas

sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi



95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

39. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan

dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap

kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk

melakukan supervisi dan pembinaan.

90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

40. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan

memberikan umpan balik kepada guru dua kali

dalam setiap semester.

90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

41. Setiap guru menyampaikan laporan hasil

evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian

setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada

akhir semestar dalam bentuk laporan hasil

prestasi belajar peserta didik.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

42. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan

laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS)

dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian

Akhir (US / UN) kepada orang tua peserta didik

dan menyampaikan rekapitulasinya kepada

Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian

Agama di kabupaten pada setiap semester.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

43. Setiap lembaga pendidikan non formal

mendapatkan pembinaan 2 (dua) kali per tahun.

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

71


BAB VII. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tahun

2013-2018 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah di SKPD dapat menjadi acuan dan

sarana koordinasi bagi semua pihak yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan kebudayaan.

Satu hal terpenting adalah keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Tahun 2013-2018. Keberhasilan ini tidak akan

terwujud tanpa adanya kerja keras dari keseluruhan Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan kabupaten Belitung dan seluruh stakeholders pendidikan.

72


LAMPIRAN

Documents

BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG · 2019. 4. 25. · Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan ... Peraturan Menteri