Upload
phunghanh
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang
pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban
untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan hak
warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan kepada
warganya. Pasal 31 menyatakan (1) Setiap warga Negara berhak
mendapatkan pendidikan, (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan
belanja daerah (APBD).
Dalam UU No.32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, sebagai revisi
dari UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, juga menyatakan
bidang pendidikan termasuk kewenangan pemerintah pusat yang ikut serta
diotonomikan. Setelah otonomi pendidikan juga diberlakukan, ternyata banyak
pihak, terutama sekolah dan juga pemerintah daerah yang belum memahami
apa yang seharusnya dilakukan.
Saat ini pemerintah daerah tengah disibukkan dengan program
pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Namun,
2
Pendidikan gratis itu seolah hanya mimpi siang para elit negara. Jika kita lihat
di lapangan tempat berlangsungnya pendidikan yaitu sekolah-sekolah dan
kampus di Indonesia, tidak ada sekolah yang sepenuhnya gratis alias bebas
biaya. Pendidikan di Indonesia 100% bukan pendidikan gratis. Karena di
setiap jenjang pendidikan baik Pendidikan Dasar, Menengah Pertama,
Menengah Atas dan Perguruan Tinggi baik perguruan tinggi Negeri maupun
Pertuguruan Tinggi Swasta di Indonesia belum sepenuhnya gratis karena
orang tua siswa dan mahasiswa masih tetap terbebani dengan biaya-biaya
pendidikan yang lain.
Program pendidikan gratis ini merupakan program unggulan (atau
lebih tepat dikatakan program janji kampanye) dari para calon Gubernur yang
ingin dipilih yaitu, semua sekolah negeri (kecuali yang memakai Standar
International) dan beberapa sekolah swasta diminta untuk bersama-sama
menyukseskan program ini. Kalangan masyarakat menengah bawah, jelas
menyambut janji Gubernur terpilih untuk merealisasikan pendidikan gratis ini,
dimana semua biaya yang menyangkut pendidikan gratis, mulai dari SPP,
biaya ujian, uang buku, dan semua biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah.
Untuk itu Pemerintah seharusnya dengan sungguh–sungguh melaksanakan
langkah strategisnya yang menitikberatkan pada 3 hal pokok yaitu, (1)
Peningkatan pemerataan dan akses pendidikan seluas-luasnya, (2)
Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing untuk semua jenjang pendidikan,
dan (3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam
bidang pendidikan. Tiga hal pokok inilah yang seharusnya dilaksanakan oleh
pemerintah dalam memberikan pelayanan pada bidang pendidikan.
Memberikan pendidikan yang gratis kepada masyarakat tanpa harus
3
mengabaikan peningkatan mutu dan daya saing yang juga merupakan tujuan
pendidikan nasional, serta sikap akuntabilitas yang sudah seharusnya
ditunjukkan oleh suatu lembaga pemerintah kepada masyarakatnya.
Mamperoleh pendidikan gratis ini merupakan hak setiap masyarakat.
Indikator gratis bukanlah untuk golongan mampu akan tetapi adalah golongan
menengah kebawah. Pendidikan gratis tersebut di mulai dari pendidikan dasar
hingga menengah akhir. Hal ini sesuai dengan amanat Depdiknas yang akan
mewujudkan pendidikan gratis untuk tingkat dasar sampai akhir. Hal ini harus
kita sambut dengan baik. Pemerintah seharusnya menyediakan sarana dan
prasarananya. Sedangkan masyarakat memberikan dukungan dengan
terselenggarakannya pendidikan tersebut. Akan tetapi bisakah pendidikan
dasar diselenggarakan secara gratis? Faktanya memang saat ini telah
terselenggara, akan tetapi hanya di beberapa daerah. Padahal anggaran
program tersebut tidak lagi dari APBN melainkan dari APBD masing-masing
daerah, seiring dengan otonomi daerah. Hal tersebut berarti daerah
sepenuhnya mengendalikan sendiri program di daerahnya. APBN hanya
sebagai biaya operasional sekolah (BOS) saja, yang juga sebagai salah satu
program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
Pemerintah daerah harus proaktif membuat kebijakan, mengajak peran serta
masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan gratis ini. Dengan menjalankan
dengan sungguh-sungguh bukan tidak mungkin program ini bisa diwujudkan
dengan mengajak seluruh peran serta pemerintah dan masyarakat.
Bantuan BOS sangat perlu pengawasan agar tidak terjadi penyalah
gunaan dalam menggunakan dana BOS tersebut. Saat ini saja telah banyak
dana BOS diselewengkan. Padahal itu merupakan anggaran untuk
4
mendukung terselenggarakannya pendidikan gratis. Ini merupakan batu
sandungan bagi pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Oleh
karena itu pengawasan dalam penyaluran maupun penggunaan BOS
sangatlah penting. Disini pemerintah harus menambah anggaran lagi demi
kelancaran BOS. Apabila pemerintah terus menerus terkonsentrasi pada
pengawasan bukan tidak mungkin pula pendidikan gratis akan sulit dalam
proses implementasiannya. Pendidikan gratis ditentukan oleh pemerintah,
karena untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat yang banyak. Pendidikan
gratis juga tidak melarang adanya sumbangan. Sumbangan berbeda dengan
pungutan, pungutan jumlah dan waktunya ditentukan sedang sumbangan
tidak. Hal ini dilakukan untuk menutupi kebutuhan biaya pada satuan
pendidikan maupun kebutuhan peserta didik.
Biaya merupakan faktor penting dalam pendidikan. Namun memenuhi
hajat hidup dalam hal ini kebutuhan pokok lebih penting. Hal ini yang
menyebabkan banyak orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya. Banyak
sekali anak usia sekolah yang harus membantu orangtuanya mencari nafkah.
Oleh karena itu undang-undang mengamanatkan agar pemerintah
memperhatikan anak-anak usia sekolah agar dapat mengikuti pendidikan
dasar tanpa dibebani biaya yang dapat menghambat proses pendidikan. Hal
ini dipertegas dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal
11 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin
tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga
negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”.
Menurut data Balitbang Departemen Pendidikan Nasional berkaitan
dengan analisis Biaya Satuan Pendidikan (BSP) untuk pendidikan dasar dan
5
menengah, biaya yang dikeluarkan meliputi : Buku dan alat tulis, Pakaian dan
perlengkapan sekolah, Akomodasi, Transportasi, Konsumsi, Kesehatan,
Karyawisata, Uang saku, Kursus, Iuran sekolah dan biaya lainnya. Dari biaya-
biaya tersebut, sangatlah tidak mungkin jika biaya harus dibebankan pada
orangtua, mengingat masih banyak rakyat Indonesia yang miskin. Keadaan ini
tampak sekali masih banyak anak yang putus sekolah, pengangguran dan
sebagainya karena hanya alasan tanpa biaya.
Di kabupaten Polewali Mandar sendiri Ribuan anak usia sekolah
terpaksa putus sekolah. Dari pendataan Sistem Informasi Pendidikan Berbasis
Masyarakat (SIPBM), jumlah anak usia sekolah di daerah itu yang putus
sekolah sebanyak 5.045 orang. Data tersebut diperoleh dari pendataan
selama lebih setahun di 16 kecamatan, 132 desa/ kelurahan di wilayah itu.
Menurut data yang diproleh dari Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora)
Polewali Mandar, ada sekitar 70 persen anak-anak yang putus sekolah
disebabkan karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai keperluan
sekolah anak-anaknya. Hal ini cukup menambah beban bagi masyarakat
kalangan miskin di Polewali Mandar mengingat biaya seperti seragam sekolah
yang mahal. Untuk siswa SMP saja, seragam putih biru, batik, seragam
Pramuka dan olahraga untuk satu orang siswa mencapai Rp 500.000. Belum
termasuk sumbangan lainnya yang dibebankan kepada orang tua siswa.
Jika dilihat dengan saksama program pendidikan gratis di kabupaten
Polewali Mandar belum sepenuhnya berjalan dengan baik mengingat masih
banyak anak usia sekolah yang didapati berada di luar sekolah pada saat jam
pelajaran. Belum lagi siswa masih harus memberikan beban bagi orang
tuanya dalam memenuhi kebutuhan sekolah yang tidak terpikirkan dalam
6
konsep pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang
kemudian di amanatkan kepada pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan
suatu tindakan guna menilai sejauh mana program ini telah berjalan,
bagaimana program ini dapat mengayomi seluruh lapisan masyarakat dan
apakah program ini dapat mencapai sasarannya. Hal ini yang seharusnya
menjadi salah satu perhatian utama pemerintah bila ingin program ini berjalan
dengan sukses.
Adapun program pendidikan gtaris di SMP Negeri 3 Wonomulyo, di
dasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5
Tahun 2009 Tentang Pendidikan Gratis. Dalam peraturan daerah ini di
sebutkan bahwa “Pendidikan adalah Usaha Sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara” dan
“Pendidikan Gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi
peserta didik/orangtua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar
mengajar dan kegiatan pembagunan sekolah”. Dari penjelasan tersebut tentu
menorehkan sebuah harapan besar kepada masyarakat kabupaten Polewali
Mandar untuk tetap bisa menikmati pendidikan yang murah, layak dan
berkualitas.
Berangkat dari pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Pendidikan Gratis
di SMP Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar”.
7
I.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang
diteliti dirumuskan dalam pertanyaan berikut:
Apakah program pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten
Polewali Mandar sudah efektif?
I.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui efektivitas program pendidikan gratis di SMP Negeri 3
Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar.
I.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berukut:
1. Kegunaan akademis:
Hasil penelitian ini sebagai suatu hasil karya ilmiah diharapkan dapat
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi para
peneliti yang tertarik pada tema yang sama.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya
bagi SMP Negeri 3 Wonomulyo dalam meningkatkan efektivitas program
pendidikan gratis.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1. Konsep Efektivitas
II.1.1 Pengertian Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan
operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah
tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang
ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan,
sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang
diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan
dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa
memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain.
H.A.S. Moenir (2010 : 166) memberikan pengertian mengenai
efektivitas yaitu:
“Efektivitas adalah melakukan atau mengerjakan tepat pada sasaran
(doing the righ thing).”
Harbani Pasolong (2007:4), juga mengemukakan pengertian
efektivitas sebagai berikut:
“Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah
ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai
9
suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah
direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran
tercapai karena adanya proses kegiatan”.
Sondang P. Siagian (1997:) mengatakan bahwa:
“Efektivitas adalah pemnafaatan sumber daya, dana, sarana dan
prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan
sebelumnya untuk menghasilkan barang atau jasa dengan mutu tertentu
tepat pada waktunya”.
Dari ketiga pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas
maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian
efektivitas ini berada pada pencapaian tujuan atau sasaran yang dikehendaki
dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan dampak
terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Efektivitas dalam kegiatan
organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang
menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.
II.1.2. Pendekatan Efektivitas
Dalam menilai efektivitas program, Stuff lebeam dalam
Tayibnapis (2000:23) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi, yaitu
sebagai berikut.
1. Pendekatan eksperimental (experimental approach).
Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan
dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan
yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu dengan
mengontrol sabanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh
program.
10
2. Pendekaatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach).
Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk
menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan prakits untuk
desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk
kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan
khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision focused
approach). Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang
sistematik untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai
dengan pandangan ini, informasi akan amat berguna apabila dapat
membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu,
evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan
program.
4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (the user oriented
approach). Pendekatan ini memfokuskan pada masalah utilisasi evaluasi
dengan penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan
utamanya adalah pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam
hal ini menyadari sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi
kegunaan evaluasi, seperti cara-cara pendekatan dengan klien,
kepekaan, faktor kondisi, situasi seperti kondisi yang telah ada (pre-
existing condition), keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat,
serta situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan. Dalam
pendekatan ini, teknik analisis data, atau penjelasan tentang tujuan
evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting usaha pemakai dan cara
pemakaian informasi.
11
Untuk mengetahui efektivitas suatu program, perlu dilakukan penilaian
terhadap manfaat atau daya guna program tersebut. Martani dan Lubis
(1987:35) mengemukakan tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu
organisasi:
1. Pendekatan Sumber
Pendekatan sumber mencoba mengukur efktivitas dari sisi input dan
mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan sumber-sumber
yang dibutuhkan untuk mencapai performansi yang baik. Dengan kata
lain, efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat
keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungan untuk
memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan nilainya
tinggi. Untuk mengukur efektivitas organisasi pendekatan sumber
mempergunakan dimensi; (a) kemampuan organisasi untuk
memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber
yang bersifat langka dan nilainya tinggi; (b) kemampuan para pengambil
keputusan dalam organisasi untuk menginterpretasikan sifat-
sifat lingkungan secara tepat; (c) kemampuan untuk menghasilkan
output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil
diperoleh; (d) kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan
operasional harian; (e) kemampuan organisasi untuk bereaksi dan
menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.
2. Pendekatan Proses
Pendekatan proses melihat kegiatan internal organisasi dan mengukur
efektivitas melalui berbagai indikator internal seperti efesiensi dan iklim
organisasi. Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai
12
efesiensi dan kondisi kesehatan organisasi internal, yaitu proses internal
yang berjalan dengan lancar.
3. Pendekatan sasaran
Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas memusatkan
perhatian terhadap aspek output, yaitu dengan mengukur keberhasilan
organisasi dalam mencapai tingkatan output yang direncanakan.
Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan
identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan
organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang paling
penting dalam pengukuran efektivitas adalah sasaran yang sebenarnya
karena akan memberikan hasil yang lebih realistis dari pada pengukuran
efektivitas berdarkan sasaran resmi dengan memperhatikan
permasalahan seperti; a) adanya berbagai output ( (b) adanya
subyektivitas dalam penilaian; (c) pengaruhkonstektual lingkungan.
Dari pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas
merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan
harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh
kelompok sasaran yaitu masyarakat. Efektivitas merujuk pada suatu keadaan
dimana tercapainya tujuan dari sebuah desain atau rumusan kebijakan yang
telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekaatan yang
berorientasi pada tujuan (goal oriented approach), dimana untuk melihat
sejauh mana efektivitas pelaksanaan program yang pusat perhatian berada
pada tujuan program, dalam hal ini efektivitas program pendidikan gratis di
SMP Negeri 3 Wonomulyo kabupaten Polewali Mandar.
13
Tinjauan kembali atas berbagai pengaruh pada efektivitas sedikitnya
menghasilkan sedikitnya enam bidang umum, yang menyangkut manajemen
dan dianggap dapat memperlancar pencapaian tujuan dan meningkatkan
efektivitas Richard M. Steers (1986:160 ) Bidang-bidang itu adalah:
1. Penyusunan tujuan strategis
Penyusunan tujuan strategi penting artinya untuk keberhaslian dan
kelangsungan hidup organisasi/program karena adanya serangkaian
perubahan dan perbedaan kondisi di lapangan tempat berlansungnya
pelaksanaan suatu program. Untuk itu penyusunan tujuan stategis perlu
untuk dilakukan dalam menetapkan sasaran dari program serta
mengintegrasikan sumber daya yang ada untuk pencapaian tujuan secara
maksimal.
2. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya
Setelah keputusan strategi mengenai arah utama dari suatu program
ditetapkan, maka selanjutnya memastikan segala usaha demi tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan itu. Oleh karena itu, usaha-usaha harus
diarahkan untuk mendapatkan sumber daya yang perlu dan
memanfaatkannya seefisien mungkindalam kegiatan-kegiatan yang
diarahkan ke pencapaian tujuan.
3. Lingkungan kerja
Lingkungan kerja menggambarkan suatu kondisi dimana perencanaan
program harus berjalan sesuai dengan desain pekerjaan yang telah
dirancang sebelumnya serta komponen pelaksana program yang
memahami setiap prosedur yang menjadi pedoman pelaksanaan. Hal
14
tersebut dapat memberikan sumbangan besar bagi perbaikan lingkungan
kerja di mana efektivitas akhirnya ditentukan.
4. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan
Ciri umum para pemimpin yang efektif adalah kemampuannya mengambil
keputusan yang tepat, pada waktu, dan dapat diterima. Pada kenyataannya
ketidakmampuan memikul tanggung jawab menyebabkan pimpinan dengan
mudah kehilangan kesetiaan atau pengakuan dari bawahannya. Karena itu
proses pengambilan keputusan dalam proses semacam ini harus
memahami lebih mendalam peranan kepemimpinan manajemen untuk
mencapai efektivitas.
5. Adaptasi dan Inovasi organisasi
Kemampuan suatu program dalam menyesuaikan diri dengan kondisi nyata
di lapangan merupakan suatu hal yang mesti dilakukan demi
kesempurnaan hasil yang diharapkan. Untuk mencapai sebuah hasil yang
sempurna, pelaksana program harus mampu menetapkan keputusan agar
pelaksanaan program selalu sejalan dengan desain pekerjaan.
Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi
yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi sebagaimana yang
dikemukakan oleh Richard M Steers (1986:8):
1. Ciri organisasi
Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi
tertentu dari efektifitas, dengan berbagai cara. Mengenai struktur,
ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering
15
merupakan hasil dari meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran
organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi.
2. Ciri lingkungan
Lingkungan luar dan dalam juga telah dinyatakan berpengaruh atas
efektifitas. Bila lingkungan luar meliputi hukum, ekonomi, dan pasar
dimana organisasi berusaha mendapatkan sumberdaya dan
mendistribusikan keluarannya, lingkungan dalam meliputi kebudayaan
dan sosial yang sangat menentukan perilaku pekerja.
3. Ciri pekerja
Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektivitas adalah para
pekerja itu sendiri. Pada kenyataannya , para anggota organisasi
mungkin merupakan faktor yang paling penting atas efektivitas karena
perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar
atau merintangi tercapainya tujuan organisasi.
4. Kebijakan dan praktek manajemen
Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan
pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan
prestasi, proses komunikasi dan pengambilan keputusan, dan adaptasi
dan inovasi organisasi.
Suatu organisasi jika tidak memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi efektivitas organisasi, akan mengalami kesulitan dalam
mencapai tujuannya tetapi apabila suatu perusahaan memperhatikan faktor-
faktor tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dapat lebih mudah tercapai
hal itu dikarenakan efektivitas akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor
tersebut.
16
II.2. Pengertian Program
Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu
rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan. Sering
pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan
suatu kegiatan. Pengertian program juga bisa disebut sebagai rancangan
mengenai asas, serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian yang
akan dijalankan). Untuk lebih memahami mengenai pengertian program,
berikut ini akan dikemukakan defenisi oleh beberapa ahli:
Pariata Westra dkk, mengatakan bahwa:
“Program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang
akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya”
Saifuddin Anshari, yang mengatakan bahwa:
“Program adalah daftar terperinci mengenai acara dan usaha yang akan
dilaksanakan”
Menurut Sindhunata, mengatakan bahwa:
“Program adalah kelompok pernyataan yang persis dan berurutan yang
gunanya untuk memberi tahu bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan”
S.P. Siagian, (2006:117) mengemukakan bahwa:
“Perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana.
Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu
berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan”
Dengan penjabaran yang tepat terlihat dengan jelas paling sedikit
lima hal, yaitu:
1. Berbagai sasaran konkrit yang ingin dicapai.
2. Jangka waktu yang yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan
tertentu.
17
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya.
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari sudut kualifikasinya
maupun ditinjau dari segi jumlahnya.
Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1995:181)
harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling
berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-
keuntungan yang duharapkan akan dihasilkan program tersebut.
5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program
pembangunan lainnya.
6. Berbagai upaya dalam bidang mamajemen, termasuk penyediaan tenaga,
pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Dengan
demikian, dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara
matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui
partisipasi dari masyarakat.
Dengan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat disimpulkan
bahwa program adalah serangkaian tindakan atau aktivitas untuk dapat
melaksanakan sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan. Untuk
melaksanakan suatu pekerjaan tertentu diperlukan penyusunan program yang
mantap agar pekerjaan yang dilakukan lebih terarah, efektif dan efisien dalam
memanfaatkan semua sumber daya yang dubutuhkan.
18
II.3 Konsep Pendidikan Gratis
II.3.1. Pengertian Pendidikan
Bagi sebahagian masyarakat pendidikan sering diidentikkan dengan
sekolah, guru mengajar di kelas, atau satuan pendidikan formal belaka.
Secara akademik, istilah pendidikan berspektrum luas. Pendidikan adalah
proses peradaban dan pemberadaban manusia. Pendidikan adalah aktivasi
semua potensi dasar manusia melalui interaksi antar manusia dewasa
dengan yang belum dewasa. Pendidikan adalah proses kemanusiaan dan
pemanusiaan sejati, dengan atau tanpa di sengaja.
Pendidikan adalah proses pemartabatan manusia menuju puncak
optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya.
Pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memandu manusia
terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan adalah
metamorphosis perilaku menuju kedewasaan sejati . pendidikan juga dapat
didefinisikan sebagai proses elevasi secara non diskriminasi, dinamis, dan
intensif menuju kedewasaan individu, dimana prosesnya dilakukan secara
kontinyu dengan sifat yang adaptif dan nirlimit atau tiada akhir.
Istilah pendidikan berasal dari bahasa latin “e-ducere” atau “educare”
yang berarti “untuk memimpin atau memandu keluar”, “terkemuka”,
“membawa manusia menjadi mengemuka”, „”proses menjadi terkemuka”,
atau “sebagai kegiatan terkemuka”.
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun
2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
19
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Horne mendefinisikan pendidikan sebagai proses penyesuaian yang
berlangsung secara terus-menerus bagi perkembangan intelektual,
emosional, dan fisik manusia.
Pendidikan menurut Frederick J.Mc Donald dalam Redja Mudyahardjo
(2001:4) mengatakan bahwa:
“Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang di arahkan untuk
merubah perilaku manusia (human behavior) manusia berupa setiap
tanggapan atau perbuatan seseorang”.
Rachey dalam Redja Mudyahardjo (2001:4) mengemukakan bahwa
istilah pendidikan (education) berkaitan dengan fungsi yang luas dari
pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama
membawa generasi muda kearah peran-peran baru bagi penunaian
kewajiban dan tanggungjawabnya di masyarakat.
Pendidikan merupakan aktivitas atau proses sosial yang esensial yang
memungkinkan generasi muda hidup eksis dalam kompleksitas sosial,
moderniasi ekonomi, dan kemajuan ilmu pengetahuan serta tekhnologi.
Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan proses belajar, baik
melalui jalur pendidikan formal maupun informal transformasi ilmu
pengetahuan akan terus berjalan.
20
Brubacher dalam Redja Mudyahardjo (2001:5) mendefinisikan:
“Pendidikan sebagai suatu proses pengembangan potensi dasar
manusia yang berkaitan dengan moral, intelektual, dan jasmaninya
untuk mencapai tujuan hidup dalam kerangka system sosial”.
Noor Syam dalam Redja Mudyahardjo (2001:5) mendefinisikan:
“Pendidikan sebagai suatu aktivitas dan usaha manusia dalam
meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi
pribadinya, yaitu pikir, rasa, karsa, cipta dan budinuran dan jasmani
yaitu panca indera dan keterampilan-keterampilan”.
Menurut M.J. langeveld dalam Redja Mudyahardjo (2001:6) Pendidikan
adalah setiap pergaulan atau hubungan mendidik yang terjadi antara orang
dewasa dengan anak-anak. Dalam undang-undang No.20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), disebutkan bahwa,
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.
Pendidikan pada intinya adalah proses penyiapan subjek didik menuju
manusia masa depan yang bertanggungjawab. Kata bertanggungjawab
mengandung makna, bahwa subjek didik dipersiapkan untuk menjadi
manusia yang berani berbuat dan berani pula bertanggung jawab atas
perbuatannya.
21
Definisi-definisi diatas menggiring kita pada beberapa kesimpulan.
Pertama, pendidikan adalah proses kemanusiaan dan pemanusiaan secara
simultan. Kedua, pendidikan adalah proses sosial yang dibangun untuk
menggali dan mengembangkan potensi dasar manusia agar menjadi insane
berperadaban. Ketiga, pendidikan adalah proses manusiawi yang dilakukan
oleh subjek dewasa untuk menumbuhkan kedewasaan pada subjek yang
belum dewasa dengan menunjukkan potensi yang ada dan yang sesuai.
Keempat, aktivitas-aktivitas pendidikan mencakup produksi dan distribusi
pengetahuan yang terjadi baik dalam skema kelembagaan maupun pada
proses sosial pada umumnya.
Tofler (1997) mengemukakan sejumlah unsur atau komponen-
komponen. Komponen-komponen tersebut diantaranya:
1. Peserta didik yang merupakan masukan mentah (raw input) yang
akan diproses menjadi tamatan/lulusan (Out Put), yang selanjutnya
kan bereksistensi dalam kehidupan masyarakat (Out Come).
2. Guru dan tenaga non guru, administrasi sekolah, kurikulum, anggaran
pendidikan, metode, media, sumber belajar, sarana dan prasarana
merupakan masukan instrumental (instrumental input) yang
memungkinkan dilaksanakannya pemrosesan masukan mentah
menjadi tamatan.
3. Corak budaya dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar,
kependudukan, politik dan keamanan Negara merupakan faktor
lingkungan atau masukan lingkungan (inviromental input).
22
Dalam sistem pendidikan nasional terdapat keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional. Diantara komponen pendidikan tersebut adalah
sebagai berikut.
1. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
2. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai
guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, Kurikulum adalah
seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.
4. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
5. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan
pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai
bentukpertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
23
6. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan
dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga
kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
7. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
berbagai unsure masyarakat yang peduli pendidikan.
8. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang
beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta
tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
Keseluruhan komponen-komponen di atas merupakan satu kesatuan
yang saling berkaitan dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan
pendidikan. Dalam hal mencapai tujuan pendidikan, komponen-komponen
tersebut di atas harus berjalan secara terarah agar menghasilkan sebuah
keluaran program yang sesuai dengan amanat undang-undang dan sistem
pendidikan nasional.
II.3.2 Pendidikan Gratis di Kabupaten Polewali Mandar
Dalam peraturan daerah kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun
2009 tentang Pendidikan Gratis disebutkan bahwa Pendidikan Gratis adalah
membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik/orang tua peserta
didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan
pembagunan sekolah.
Pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah yang
dimana siswa tidak lagi dibebankan dengan bermacam-macam biaya mulai
dari uang pangkal, uang sekolah, uang komite, dan buku penunjang utama.
Sementara itu, untuk biaya-biaya lain, tidak ditanggung oleh pemda,
24
misalnya, biaya transportasi, pakaian seragam, dan biaya-biaya lain
(penambahan materi, darma wisata, dan sebagainya).
Sasaran Pendidikan Gratis
Sasaran program pendidikan gratis yang dimaksud dapat dilihat
dalam peraturan daerah kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2009
pasal 2 ayat 1 yang menyatakan sasaran program pendidikan gratis adalah:
1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Luar
Biasa (LSB) negeri dan swasta
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs)
dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) negeri dan
swasta
3. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB) negeri dan swasta.
Sedangkan bila ditinjau dari aspek kelompok masyarakat, sasaran
pendidikan gratis adalah semua siswa pada satuan pendidikan yang menjadi
sasaran program.
Fungsi dan Tujuan
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun
2009 pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa:
Fungsi Pendidikan Gratis adalah untuk memberi kesempatan yang
seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang
layak dan bermutu dan Pendidikan Gratis bertujuan untuk mengurangi
beban masyarakat peserta didik / orang tua peserta didik.
25
Jenis Pembiayaan
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan
biaya personal.
1. Biaya investasi satuan pendidikan, meliputi: penyediaan sarana dan
prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja
tetap.
2. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan
oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara
teratur dan berkelanjutan. misalnya uang saku/uang jajan, buku tulis
dan alat-alat tulis, dls. Pendanaan sebagian biaya investasi
pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan
tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi
bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.
3. Biaya operasi satuan pendidikan, sebagai berikut:
Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan
yang melekat pada gaji.
Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain
sebagainya.
II.3.3. Indikator Pendidikan Gratis
Dalam UU Sisdiknas Pasal 34, ayat (2) ”Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang
pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Inilah sehingga mengapa
26
pendidikan dasar harus gratis, meskipun dalam UU Sisdiknas sendiri
terminologi gratis tidak dikenal. Karena politisi dan para calon bupati/walikota
dan bahkan calon gubernur kebanyakan telanjur menggunakan istilah
pendidikan gratis ketika berkampanye untuk menduduki posisinya masing-
masing, pendidikan gratislah yang paling menjadi terkenal beberapa tahun
terakhir ini.
Pendidikan gratis banyak dikumandangkan untuk berkampanye para
politisi, bupati/walikota dan bahkan gubernur dalam rangka merebut simpati
para pemilihnya. Namanya juga janji. ada yang ketika mereka benar-benar
menjadi pejabat publik, kemudian langsung memenuhinya dan juga ada yang
tidak peduli sama sekali. Mereka yang memenuhi kemudian memang
memiliki political will dan dengan demikian mengalokasikan dana dari APBD
mereka untuk menggratiskan wajib belajar pendidikan dasar di daerah
kekuasaannya. Pada konteks seperti ini, pendidikan gratis bisa berjalan
dengan wajar sehingga sekolah masih memiliki cukup sumber daya untuk
berkembang dan melakukan inovasi yang memerlukan biaya. Dalam konteks
seperti ini sekolah tidak dipasung dengan utopia pendidikan gratis. Dengan
demikian ketika pemda sanggup menambahi dana untuk membiayai
operasional sekolah maka sekolah masih memiliki ruang untuk melakukan
peningkatan kualitas pendidikan di sekolahnya masing-masing. Dalam
undang-undang sistim pendidikan nasional, beberapa pasal lebih rinci
mengatur tentang hal ini, antara lain:
Pasal 5 ayat 1 : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang bermutu
27
Pasal 5 ayat 5 : Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat
Pasal 34 ayat 2 : Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin
tersediaya wajib belajar minimal pada jenjang
pendidikan dasar tanpa memungut biaya
Pasal 46 ayat 2 : Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab
menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana
diatur dalam pasal 31 ayat 4 UUD Negara RI tahun
1945
Setumpuk regulasi yang mengatur masalah pendidikan tersebut di
atas mengisyaratkan bahwa tanggung jwab pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, yang merata bagi semua anak
usia sekolah harus diwujudnyatakan, bukan sekedar slogan akan tetapi harus
terimplementasi dengan baik yang berdasarkan keinginan kuat dari
pemerintah daerah yang harus didukung oleh penyelenggara pendidikan dan
segenap stakeholder serta peran serta masyarakat dalam menyukseskan
pendidikan yang merata, bermutu dan berkualitas.
II.4. Kerangka pikir
Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, terdapat kewajiban yang harus dilakukan pemerintah termasuk
masalah biaya. Kewajiban pemerintah yang menyediakan biaya pendidikan
dasar tertuang dalam amanat UUD 1945 pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi
“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
28
membiayainya”. Untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut
dibutuhkan sebuah langkah yang tepat. Salah satu langkah tersebut adalah
program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan
kemudian diamanatkan kepada pemerintah daerah. Untuk mengetahui sejauh
mana keberhasilan program pendidikan gratis ini, dapat dilihat dari sisi
sasaran dari program itu sendiri. Dalam pesfektif ini, sasaran program
merupakan posisi yang paling penting mengukur keberhasilan suatu program
tersebut. Sasaran program yang dimaksud ialah peserta didik/siswa yang
berada dalam sebuah satuan pendidikan.
Dan untuk mengukur efektifitas program pendidikan gratis,
Pendekaatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented approach).
Pendekatan ini memakai sasaran program sebagai kriteria untuk menentukan
keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan prakits untuk desain
pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada
pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang
ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
Oleh kerena itu agar program pendidikan gratis dapat berjalan sesuai
dengan yang diharapkan, harus dilaksanakan secara optimal dan sungguh-
sungguh. Sehingga tidak ada lagi anggapan bahwa program pendidikan gratis
akan menimbulkan konsekuensi terhadap keberlangsungan komponen
pendidikan yang lain dan berimplikasi terhadap APBD suatu daerah dalam
memenuhi kebutuhan pedidikan di daerahnya.
Untuk lebih jelasnya di bawah ini terdapat gambar kerangka konsep
yang dapat menjelaskan keseluruhan isi penelitian ini.
29
Gambar 2.1. Kerangka Pikir
Menilai Efektivitas:
Pendekaatan yang berorientasi pada
tujuan (goal oriented approach).
(Stufflebeam)
Efektif
Program
pendidikan Gratis
di SMP Negeri 3
Wonomulyo
Bidang-bidang yang dapat
meningkatkan efektivitas.
(Richard M.Steers)
Penyusunan tujuan strategis
Pencarian dan pemanfaatan
sumber daya
Lingkungan kerja
Proses komunikasi
Kepemimpinan dan
pengambilan keputusan
30
BAB III
METODE PENELITIAN
III.1. Pendekatan Penelitian
Agar penelitian ini lebih terarah. Pada penelitian ini penulis
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu terbatas pada usaha
mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana
adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran
secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti, dalam
Hadari Nawawi (2007 : 33-34)
Dasar teoritis dalam pendekatan kualitatif adalah pendekatan
interaksi simbolik, diasumsikan bahwa objek orang, situasi dan peristiwa
tidak memiliki pengertian sendiri, sebaliknya pengertian itu diberikan kepada
mereka. Pengertian yang diberikan orang pada pengalaman dan proses
penafsirannya bersifat esensial serta menentukan. Penelitian ini juga
menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang
hasil penelitian yang diperoleh dari informan dilapangan sebagai wacana
untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada menghubungkan
variabel-variabel dan selanjutnya akan dihasilkan diskripsi tentang obyek
penelitian
III.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Wonomulyo Kabupaten
Polewali Mandar. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa
SMP Negeri 3 Wonomulyo adalah salah satu implementator program
pendidikan gratis.
31
III.3. Tipe dan Dasar Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif.
Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah
atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar
untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif
tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang di teliti. Sedangkan dasar
penelitiannya adalah wawancara kepada narasumber/informan yang berisi
pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan
masalah penelitian.
III.4. Fokus Penelitian
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan
pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan
memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap
penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari
kerangka pikir. Adapun dalam penelitian ilmiah ini, pengukuran efektifitas akan
diukur dengan pendekatan yang berorientasi pada tujuan (goal oriented
approach). Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk
menentukan keberhasilan. Adapun komponen pembahasan indikator tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan tujuan strategis
Penyusunan tujuan stategis perlu untuk dilakukan dalam menetapkan
sasaran dari program serta mengintegrasikan sumber daya yang ada
untuk pencapaian tujuan secara maksimal. Adapun tujuan dari program
pendidikan gratis sesuai dengan yang tercantum dalam Perda kabupaten
32
Polewali Mandar No.5 Tahun 2009, yaitu pemerataan kesempatan
mendapatkan pendidikan serta mengurangi beban biaya masyarakat.
2. Pencarian dan pemanfaatan sumber daya
Setelah keputusan strategi mengenai arah utama dari suatu program
ditetapkan, maka selanjutnya memastikan segala usaha demi tercapainya
tujuan yang telah ditetapkan itu. Sumber daya yang dimaksud ialah
tenaga pengajar serta sarana dan prasarana untuk menunjang suksesnya
program pendidikan gratis ini.
3. Lingkungan kerja
Lingkungan kerja menggambarkan suatu kondisi dimana perencanaan
program harus berjalan sesuai dengan desain pekerjaan yang telah
dirancang sebelumnya serta komponen pelaksana program yang
memahami setiap prosedur yang menjadi pedoman pelaksanaan. Adapun
indikator untuk variabel ini adalah pelaksana di lapangan dan prosedur
pelaksanaan program pendidikan gratis di Kabupaten Polewali Mandar.
4. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan
Proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan suatu program
sangat penting kedudukannya demi kesempurnaan hasil yang
diharapkan. Hal ini memungkinkan program akan terus berjalan dengan
keputusan-keputusan yang tepat dari pelaksananya. Indikator dari
variabel ini adalah proses koordinasi antara para pelaksana pogram serta
proses adaptasi yang diperlukan guna menyesuaikan diri dengan kondisi
nyata di lapangan.
33
III.5. Informan
Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang
situasi dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman
tentang penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam
tentang nilai-nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar
penelitian setempat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud yaitu Dinas
Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Sekolah, serta orang tua
siswa SMP Negeri 3 Wonomulyo.
III.6. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif
Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi
J. Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-
kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan
lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui 2 sumber data,
yaitu:
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi
penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan
masalah penelitian, dan juga melalui observasi atau pengamatan
langsung terhadap objek penelitian.
Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan acuan atau
literature yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data-data yang
dikumpulkan merupakan data yang mempunyai hubungan atau
kesesuaian dengan masalah penelitian.
34
III.7. Teknik Pengumpulan Data
Wawancara Sistematik
Wawancara sistematik adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih
dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang
apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara
tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti,
mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman
tersebut telah tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan
pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden
sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.
Observasi
Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun
data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam
arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui
penggunaan pancaindra.
Studi Dokumen (Dokumentasi)
Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana
dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan
permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan,
majalah, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah
dan Undang-Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait
dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga
dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan
penelitian yang akan dilakukan.
35
III.8. Teknik Analisis Data
Proses analisis data dilakukan secara terus menerus dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari
wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan,
dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Didalam
melakukan analisis data peneliti mengacu kepada beberapa tahapan yang
dijelaskan Miles dan Huberman yang dikutip oleh Lexi J. Moleong terdiri dari
beberapa tahapan seperti Pengumpulan informasi melalui wawancara
terhadap key informan yang kemudian observasi langsung ke lapangan agar
mendapatkan sumber data yang diharapkan. Selanjutnya proses
diadakannya transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana
yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat
penelitian di lapangan. Kemudian menggambarkan dalam bentuk naratif,
grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman
penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel
ataupun uraian penjelasan. Serta penarikan kesimpulan secara cermat
dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di
lapangan sehingga data dapat di uji validitasnya.
36
BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
IV.1. Profil Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar
IV.1.1. Dasar Pembentukan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar
berkedudukan di jalan Pancasila Kompleks Pekkabata Kabupaten Polewali
Mandar Sulawesi Barat. SebeLum Otonomi Daerah (sentralisasi), Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar dulunya
bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali
Mamasa. Dengan berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Polewali Mamasa berubah strukturnya organisasinya menjadi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mamasa. Setelah keluarnya
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi, Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar berubah
menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar. Keudian berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2009 tanggal
4 Agustus 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dinas, Badan dan Kantor,
dimana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali
Mandar mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional
yang bertugas di bidang Pendidikan. Sebagai unsur pelaksana teknis
operasional dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar.
IV.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
Didasari oleh PERDA Nomor 19 tahun 2009 tanggal 4 Agustus 2009
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar mempunyai
tugas pokok untuk melaksanakan urusan rumah tangga, menyusun
37
rencana,mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang
pendidikan dalam rangka meningkatkan suatu pendidikan sesuai dengan
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi
a. Melaksanakan koordinasi, integral, dan sinkronisasi di bidang
pendidikan.
b. Menyediakan bantuan-bantuan dan pengadaan buku pelajaran
pokok/modul pendidikan untuk Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar,
Menengah, dan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga serta
menyediakan buku-buku untuk perpustakaan Daerah Kabupaten.
c. Penyelenggaraan pelatihan dan penataran tenaga kependidikan.
d. Pembinaan pelayanan perizinan terhadap penyelenggaraan pendidikan
e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
f. Membina dan mengurus pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul
Athfal, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah,
Generasi Muda dan Olahraga
g. Melakukan pendataan pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan
Dasar dan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, serta Evaluasi
Monitoring
h. Pembinaan pendidikan luar sekolah, Generasi Muda dan Olahraga
i. Melaksanakan pengelolaan tenaga kependidikan dan tenaga teknis
lainnya
j. Pembinaan pengembangan kurikulum dan sistem penyajian pendidikan
dasar dan menengah
k. Mengurus kesejahteraan pegawai dan seluruh personil pelaksana
pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal, Pendidikan Dasar
dan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, dan Olahraga
l. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi tenaga
kependidikan dan tenaga teknis lainnya
38
IV1.3. Kewenangan
Untuk implementasi fungsi-fungsi organisasi Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan yakni :
1. Pengaturan dan penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan
2. Pengaturan, pengawasan, dan pengembangan di bidang pendidikan
3. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan potensi pendidikan
4. Pengkajian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan
pendidikan
5. Penyusunan program dan perencanaan pendataan pendidikan
IV.1.4. Visi dan Misi
1. Pernyataan visi
Visi adalah merupakan tekad yang menjadi cita-cita yang ingin dicapai
dalam kurun waktu yang relatif panjang bagi Dinas Pendidikan Kabupaten
Polewali Mandar.
Sebagai institusi pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya di
bidang pendidikan, maka dirumuskan Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :
“Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Cerdas, Terampil Dan
Mandiri Bernapaskan Agama Dan Nilai-Nilai Budaya Pada Tahun 2011”
Adapun makna yang terkandung dalam visi tersebut :
a. SDM yang cerdas, terampil, dan mandiri perlunya penguasaan Ilmu
pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sebagaimana harapan masyarakat
yang menginginkan penyelenggaraan pendidikan berdaya saing dan
bertanggung jawab
b. Dengan badanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka
pengelolaan teknis dan operasional pendidikan di Kabupaten Polewali
Mandar dapat lebih meningkat
c. Bernafaskan agama dan nilai-nilai budaya mengandung makana bahwa
dalam menghadapi perubahan dan perkembangan IPTEK begitu pesat
39
harus ditopang dengan Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan nilai-nilai budaya
Sipamandar
2. Pernyataan Misi
Misi adalah sesuatu yang memberikan pernyataan terhadap hal-hal
yang mesti dilakukan untuk pencapaian tujuan sebagaimana yang ditetapkan
dalam Visi organisai. Oleh karena itu Misi dapat membangun kesadaran,
pemahaman, dan persepsi kepada seluruh elemen yang berkepentingan
(stake holder) untuk turut berperan dalam pelaksanaan kegiatan dan
pencapaian hasil yang akan dicapai oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Polewali Mandar.
Berkenaan dengan uraian di atas, maka misi Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga kabupaten Polewali Mandar, dirumuskan sebagai
berikut :
a. Mengupayakan kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi Anak
Usia Dini
b. Mengupayakan kesempatan dan pemerataan Pendidikan yang lebih
luas untuk Anak Usia Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun
c. Meningkatkan kemampuan Akademik dan Profesionalisme serta
kesejahteraan tenaga pendidikan persekolahan dan luar sekolah
d. Meningkatkan relevansi antara kurikulum Nasional dan kurikulum
LokalPendidikan Persekolahan dan luar sekolah
e. Menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi guna peningkatan mutu
pendidikan
IV.1.5. Program dan Kegiatan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Menyediakan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
- Menyediakan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan
Dinas/operasional
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat-alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
40
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/teknik perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan komputer
- Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- Pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan perlengkapan
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Penilaian angka kredit jabatan fungsional
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- Penyusunan laporan keuangan semesteran
f. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- Pelatihan kompetensi tenaga pendidik penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini
- Pelaksanaan ujian nasional kesetaraan
g. Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
- Pembangunan gedung sekolah
- Penambahan ruang kelas sekolah
- Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan
penerapan manjemen berbasis sekolah (MBS) di sekolah Pendidikan
Dasar
- Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa
- Pelaksanaan UASBN
- Penyediaan biaya pendamping dana alokasi khusus bidang
pendidikan
- Operasional Basic Education Capacity (BEC-TF)
h. Program Pendidikan Menengah
- Pemnambahan ruang kelas sekolah
41
- Pengadaan mebeleur sekolah
- Pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas sekolah
- Pelaksanaan UAN dan UNAS
i. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan
tenaga kependidikan
j. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
k. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
- Pelatihan keterampilan bagi pemuda
l. Proram Pembinaan dan Pemasyarakatan Pemuda
- Penyelenggaraan kompetensi olahraga
- Pembinaan olahraga yang bekembang di masyarakat
IV.1.6. Manajemen Pemerintahan
Susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Polewali Mandar terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
2.1. Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
2.2. Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Verifikasi
2.3. Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
3.1. Kepala Seksi Pendidikan TK
3.2. Kepala Seksi Pendidikan SD dan SLB
3.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah
4.1. Kepala Seksi Pendidikan SMP
4.2. Kepala Seksi Pendidikan SMU dan SMK
4.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
5. Kepala Bidang Pendidikan Luar sekolah
5.1. Kepala Seksi Keaksaraan, Kesetaraan, dan Masyarakat
42
5.2. Kepala Seksi Pendidikan Anak usian Dini
5.3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
6. Kepala Bidang Pemuda dan olahraga
6.1. Kepala Seksi Bina Pemuda
6.2. Kepala seksi Bina Olah Raga
6.3. Kepala seksi Sarana dan Prasarana
IV.2. Profil SMP Negeri 3 Wonomulyo
SMP Negeri 3 Wonomulyo berdiri sejak tahun 1986. Sekolah ini
terletak di desa Bumiayu, kecamatan Wonomulyo, kabupaten Polewali
Mandar. Pada awalnya sebagai sekolah baru, kondisi sekolah saat itu
sangat terbatas baik pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana,
maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Dari tahun ke tahun SMP Negeri 3
Wonomulyo mulai mengalami kemajuan dan berupaya keras untuk mengejar
ketertinggalan agar dapat disetarakan dengan sekolah yang berstandar
Nasional. SMP Negeri 3 Wonomulyo merupakan salah satu sekolah yang
berada di kecamatan Wonomulyo, menempati tanah seluas 7.783 m2 . Lokasi
sekolah yang berada di pedesaan memberikan nuansa tenang karena jauh
dari kebisingan kota serta sangat aman karena berada di tengah-tengah
pemukiman masyarakat desa yang masih memegang teguh semangat
kekeluargaan dan semangat gotong royong. Sehingga memberikan nilai
tambah tersendiri bagi keberadaan sekolah, dimana masyarakat merasa ikut
memiliki.
IV.2.1. Identitas Sekolah
Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 WONOMULYO
No. Statistik Sekolah : 201 192 002 048
43
Tipe Sekolah : A/A1/A2/ B /B1/B2/C/C1/C2
Alamat Sekolah : Jl. Poros Kebunsari Bumiayu
: (Kecamatan) Wonomulyo
: (Kabupaten/Kota) Polewali Mandar
: (Provinsi) Sulawesi Barat
(E-Mail Sekolah) : [email protected]
Telepon/HP/Fax : 0428 – 51612 / 081354869092/0428-
51612
Status Sekolah : Negeri/Swasta (coret yang tidak perlu)
Nilai Akreditasi Sekolah : A Skor = (86,55)
1. Data Siswa 4 (empat tahun terakhir):
Tahun Pelajaran
Jumlah Pendaftar
( Calon Siswa Baru )
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
Jumlah
Siswa
Jumlah Rombel
Jumlah
Siswa
Jumlah Rombel
Jumlah
Siswa
Jumlah Rombel
L P L P L P
2008/2009 240 105 130 6 92 120 6 85 99 5
2009/2010 253 110 130 7 100 125 6 95 105 5
2010/2011 206 104 120 6 95 130 7 85 120 6
2011/2012 181 90 91 6 92 109 6 95 116 7
2. Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang
pendidikan (keahlian)
No. Guru Jumlah guru dengan latar
belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar
Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK
sesuai dengan tugas mengajar Jumlah
44
D1/D2 D3/Sarmud S1/D4 S2/S3 D1/D2 D3/Sarmud S1/D4 S2/S3
1. IPA 5 5
2. Matematika 1 2 3
3. Bahasa Indonesia 4 4
4. Bahasa Inggris 3 3
5. Pendidikan Agama 2 2
6. IPS 1 3 4
7. Penjasorkes 2 2
8. Seni Budaya 1 1 2
9. PKn 2 2
10. TIK/Keterampilan 2 2
11. BK 1 1 2
12. Lainnya: ..............
Mulok
2 2
Jumlah 3 26 - 1 2 - 32
IV.2.2. Visi dan Misi Sekolah
Visi
“Mewujudkan warga sekolah yang unggul dalm prestasi, teladan
dalam perilaku dan tutur kata berdasarkan iman dan taqwa”
Terwujudnya warga sekolah yang agamis
Unggul dalam keimanan dan ketakwaan
Unggul dalam prestasi akademik
45
Unggul dalam prestasi non akademik (olah raga, kesenian,
keterampilan, dan keagamaan
Terwujudnya sistem manajemen sekolah yang transparan,
akuntabel, efektif dan partisipatif.
Terwujudnya warga sekolah yang sopan dalm berbuat santun
dalam berkomunikasi
Terwujudnya warga sekolah yang berwawasan lingkungan
Unggul dalam berbagai lomba baik tingkat kecamatan, kabupaten,
propinsi maupu nasional
Misi
Menyelenggarakan pembinaan terhadap, peningkatan,
penghayatan dan pengalaman terhadap nilai-nilai keimanan dan
ketakwaan sesuai dengan ajaran agamanya
Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan dalam
upaya peningkatan iman dan taqwa
Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif
untuk menoptimalkan potensi dan prestasi akademik siswa, sesuai
dengan tuntutan kurikulum yang berlaku dan berbasis IMTAQ
Mendorong dan membantu siswa dalm mengenari dirinya dalam
upaya peningkatan prestasi non akademik yang meliputi prestasi
dalam bidang olahraga, kesenian dan keterampilan serta
keagamaan
Mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah (MBS) dalam
pengelolaan kelembagaan sekola
46
IV.2.3. Prinsip Pengembangan Kurikulum SMP Negeri 3 Wonomulyo
Kurikulum SMP Negeri 3 Wonomulyo dikembangkan berdasakan
prinsip-prinsip sebagai berikut:
Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan
peserta didik dan lingkungannya
Beragam dan terpadu
Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni
Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Menyeluruh dan berkesinambungan
Belajar sepanjang hayat
Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
IV.2.4. Tujuan pengembangan kurikulum SMP Negeri 3 Wonomulyo
Tujuan pengembangan kurikulum SMP Negeri 3 Wonomulyo
adalah sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk
mencapai tujuan pendidikan di SMP Negeri 3 Wonomulyo kabupaten
Polewali Mandar.
IV.2.5. Analisis Swot
Sasaran 1 Meningkatkan GSA ujian sebesar +0,5
Sasaran 2 Mendapat peringkat 10 besar dalam keteladanan siswa
tingkat kabupaten
Sasaran 3 Mendapat peringkat 5 besar dalm lomba mata pelajaran
tingkat kabupaten
47
Sasaran 4 Tim bola volly menjadi juara I tingkat propinsi
Sasaran 5 Tim bola basket menjadi finalis tingkat kabupaten
Sasaran 6 Tim Tenis meja menjadi juara I tingkat kabupaten
Sasaran 7 Tim vokal grup mampu tampil dalam acara tingkat
kabupaten
Sasaran 8 Tim seni tari menjadi finalis dalm lomba di tingkat
kabupaten
Sasaran 9 Tim MTQ menjadi finalis tingkat kabupaten
Sasaran 10 Grup Khasidah rebana mampu terampil pada acara tingkat
kecamatan
Sasaran 11 80% siswa melaksanakan ibadah sesuai dengan agama
yang dianut
Sasaran 12 80% siswa menguasai keterampilan komputer program
windows
Sasaran 13 Regu pramuka mendapat peringkat 10 besar tingkat
kabupaten
Sasaran 14 Memiliki kepustakaan yang representatif dengan pelayanan
yang optimal
Sasaran 15 Memiliki laboratorium yang representatif dengan pelayanan
yang optimal
48
IV.2.6. Strutur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI
SMP NEGERI 3 WONOMULYO
KEPALA SEKOLAH
EDY ISKANDAR, S.Pd
WAKASEK
M.RUSLI ISHAK, S.Pd
PELAKSANA TATA USAHA
KETUA KOMITE SEKOLAH
H. AGUS SUBAGIO
Gambar 4.1. Struktur Organisasi SMP Negeri 3 Wonomulyo
URUSAN
HUMAS
RUSLI, S.Pd
SARANA/PRASARANA
FIRDAUS, S.Pd
KESISWAAN
USMAN, S.Pd
KURIKULUM
NURLIA, S.Pd
SUGIONO, S.Pd
PUSTAKAWAN
SABAR, S.Pd
ISWAN
LABORAN
NASMUR, S.Pd
PEMBINA OSIS
YATIMAN, S.Pd
PEMBINA PRAMUKA
SABAR, S.Pd
PEMBINA UKS
HJ.HALAWIAH,
A.Md
PEMBINA PMR
TRIVINA SULIS, S.Pd
49
BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Pendidikan gratis adalah sebuah kebijakan pemerintah yang dimana
siswa tidak lagi dibebankan dengan bermacam-macam biaya mulai dari uang
pangkal, uang sekolah, uang komite, dan buku penunjang utama. Sementara itu,
untuk biaya-biaya lain, tidak ditanggung oleh pemda, misalnya, biaya
transportasi, pakaian seragam, dan biaya-biaya lain (penambahan materi, darma
wisata, dan sebagainya).
Di kabupaten Polewali mandar program pendidikan gratis dilaksanakan
berdasarkan peraturan daerah kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2009
tentang Pendidikan Gratis. Dalam peraturan daerah ini disebutkan bahwa
Pendidikan Gratis adalah membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta
didik/orang tua peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan
kegiatan pembagunan sekolah.
Adapun Tujuan dalam program pendidikan gratis dikabupaten
Polewali Mandar yaitu:
1. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna
mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.
2. Pendidikan Gratis bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat peserta
didik / orang tua peserta didik.
50
Efektivitas program pendidikan gratis yang dimaksudkan untuk
pemerataan mendapatkan pendidikan kepada seluruh usia belajar dan
mengurangi beban masyarakat, dapat dilihat dengan membandingkan antara
tingkat partisipasi belajar sebelum di laksanakannya program pendidikan gratis
dengan tingkat partisipasi belajar setelah program pendidikan gratis
dilaksanakan. Artinya, apabila jumlah partisipasi belajar meningkat setelah
dilaksanakan program pendidikan gratis, berarti hal itu menunjukkan bahwa
pelaksanaan program pendidikan gratis tersebut Efektif Sebaliknya, apabila
jumlah partisipasi belajar tidak mengalami perubahan atau bahkan menurun
setelah dilaksanakan program pendidikan gratis berarti hal itu menunjukkan
bahwa pelaksanaan program pendidikan gratis kurang/tidak efektif.
Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Stuff lebeam
untuk mengukur efektivitas dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan
evaluasi, salah satunya adalah dengan menggunakan Pendekaatan yang
berorientasi pada tujuan (goal oriented approach). Pendekatan ini memakai
tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini
amat wajar dan prakits untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini
memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara
kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
V.1. Kesempatan Yang Seluas-Luasnya Kepada Usia Belajar Guna
Mendapatkan Pendidikan Yang Layak Dan Bermutu.
Artinya adalah semua anak didik tanpa kecuali harus mengenyam
pendidikan dasar, baik mereka yang berada di daratan, pegunungan
maupun mereka yang selama ini bermukim di kepulauan. Targetnya adalah
mereka yang masuk usia sekolah tidak ada lagi yang tidak tahu menulis dan
51
membaca. Dengan biaya gratis yang diberikan oleh pemerintah, hanya
orang tua yang tidak peduli pendidikanlah yang tidak mau menyekolahkan
anak-anaknya.
Tabel 5.1. Jumlah usia belajar dan angka Pertisipasi Belajar jenjang SMP di Kecamatan Wonomulyo
Tahun Jumlah Usia
Sekolah Angka Partisipasi
Belajar Persentase
2009 3151 2829 89,78 %
2010 3197 2915 91,16 %
2011 3224 2998 92,97 %
Sumber : Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar
Adapun Angka Partisipasi Belajar adalah presentase jumlah siswa
pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok
usia sekolah. Makin tinggi Angka Partisipasi Belajar berarti makin banyak
Anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu daerah, atau makin banyak
anak usia diluar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di jenjang
pendidikan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun-ketahun jumlah
anak usia belajar di kabupaten Polewali Mandar khususnya di kecamatan
Wonomulyo mengalami peningkatan dalam hal partisipasi belajar di sekolah
yang artinya anak-anak usia belajar yang tadinya putus sekolah dapat
dikembalikan untuk mengikuti proses belajar mengajar. Pada tahun 2009
jumlah usia belajar pada jenjang SMP sebanyak 3151 orang dan jumlah
angka partisipasi belajar sebanyak 2829 orang, tahun 2010 sebanyak 3197
orang dan angka partisipasi belajar sebanyak 2915 orang, tahun 2011
sebanyak 3224 orang dan angka partisipasi belajar sebanyak 2998 orang.
Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Polewali Mandar khususnya
52
kecamatan Wonomulyo semakin memperhatikan peningkatan pemerataan
dalam memperoleh pendidikan bagi masyarakatnya.
Tabel 5.2. Data Peserta Didik Baru pada tahun terakhir yang
dinyatakan diterima di SMP Negeri 3 Wonomulyo
Tahun Jumlah Pendaftar
Peserta Didik Baru
Jumlah Peserta
Didik baru yang
diterima
NUN yang
diterima
2008/2009 240 240 6,50
2009/2010 253 224 7,00
2010/2011 206 206 7,00
2011/2012 181 181 7,00
Pada tabel di atas menggambarkan penerimaan siswa di SMP
Negeri 3 Wonomulyo pada beberapa tahun tahun terakhir. Jumlah pendaftar
peserta didik tahun ajaran 2008/2009 jumlah pendaftar sebanyak 240 orang
dan jumlah siswa juga 240 orang, tahun ajaran 2009/2010 jumlah pendaftar
sebanyak 253 orang dan yang siswa yang diterima 224 orang, tahun ajaran
2010/2011 jumlah pendaftar sebanyak 206 orang dan jumlah siswa yang
diterima juga 206 orang, dan tahun ajaran 2011/2012 jumlah pendaftar yaitu
181 orang dan jumlah peserta didik baru yang diterima juga 181 orang, hal
ini menunjukkan jumlah siswa yang mendaftarkan diri dapat diterima secara
keseluruhan dan bangku yang tersedia di SMP Negeri 3 Wonomulyo telah
sesuai dengan daya tampung pada sekolah ini.
53
V.2. mengurangi beban masyarakat peserta didik/orang tua peserta didik
Tabel 5.3. alokasi anggaran program pendidikan gratis
TAHUN ANGGARAN ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN
2009 Rp 117.000,545,349
2010 Rp 198.233,654,738
2011 Rp 281.386,306,212
Sumber : Disdikpora Kabupaten Polewali Mandar
Adapun itu anggaran bidang pendidikan di Kabupaten Polewali
Mandar dari tahun 2009 – 2011, kemudian pada tahun 2009 pendidikan
gratis dicanangkan oleh Bupati dan wakil bupati Kabupaten Polewali Mandar
mulai dari tingkat SD – SMA dan ini tidak membeda-bedakan antara sekolah
negeri dan sekolah swasta.
Berdasarkan tabel diatas dana pendidikan gratis pada tahun 2009
persentasenya hanya 21,40% dengan jumlah total anggaran sektor
penddidikan sebesar Rp 117.000.545.349,- pada tahun 2010 persentase
anggaran 23,22% dengan jumlah anggaran sebesar Rp 198.233,654,738,-
dan pada tahun 2011 persentase meningkat menjadi 26,04% dengan jumlah
anggaran sebesar Rp 281.386,306,212,-. Maka dari itu dilihat dari tabel
diatas, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan di kabupaten Polewali
Mandar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penggunaan dana
Pendidikan Gratis ditujukan untuk keperluan sebagai berikut.
54
a. Untuk tingkat SD :
1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya
pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran
ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
2. pembelian buku teks pelajaran(diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS
dan BOS buku) dan buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan.
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial, pembelajaran pengayaan,
olahraga, kesenian, pramuka, dan sejenisnya.
4. pengadaan buku rapor dan foto murid.
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan Umum, ujian sekolah dan laporan hasil
belajar siswa.
6. pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan
praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi,
dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk
pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
8. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecetan, perbaikan atap bocor,
perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah
dan perawatan fasilitas sekolah lainnya yang bersifat rusak ringan
9. insentif tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
10. Pengembangan profesi guru
11. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi
masalah biaya transportasi.
12. Pembiayaan pengelolah Pendidikan Gratis: Alat Tulis Kantor (ATK),
pengadaan surat menyurat dan penyusunan laporan
55
B. Untuk tingkat SMP
1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: biaya
pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran
ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut.
2. pembelian buku teks pelajaran(diluar buku yang telah dibeli dari dana BOS
dan BOS buku) dan buku referensi untuk dikoleksi diperpustakaan.
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial, pembelajaran pengayaan,
olahraga, kesenian, pramuka, palang merah remaja, dan sejenisnya.
4. pengadaan buku rapor dan foto murid.
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan Umum, ujian sekolah dan laporan hasil
belajar siswa.
6. pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, bahan praktikum, buku
induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi, dan teh untuk
kebutuhan sehari-hari di sekolah.
7. Pengadaan alat Praktik dan alat peraga siswa.
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk
pemasangan baru jika sudah ada jaringan disekitar sekolah.
9. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecetan, perbaikan atap bocor,
perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah
dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
10. insentif Kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
11. Pengembangan profesi guru
12. Pemberian bantuan transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi
masalah biaya transportasi.
56
13. Pembiayaan pengelolah Pendidikan Gratis: Alat Tulis Kantor (ATK),
pengadaan surat menyurat dan penyusunan laporan.
Pendidikan merupakan salah satu agenda pemerintah yang patut
diaktualisasikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu amanat
pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dikatakan bahwa “mencerdaskan
kehidupan bangsa”. Amanat ini jelas bahwa pemerintah pusat bahkan
pemerintah di tingkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota tidak boleh
tinggal diam melihat penyelenggaraan pendidikan di bangsa ini. Salah satu
faktor yang cukup memberikan pengaruh terhadap mutu dan kesesuaian
pendidikan adalah anggaran pendidikan yang memadai. Persoalan anggaran
pendidikan ini akan menyangkut besarnya anggaran dan alokasi anggaran.
Dengan alokasi anggaran yang cukup, penyelenggraan pendidikan
khususnya dalam program pendidikan gratis bukan tidak mungkin akan
menghasilkan mutu dan kualitas pendidikan yang baik. Hal ini dapat dilihat
dengan antusiasme masyarakat menyambut program ini. Besar harapan dari
program ini akan lahir generasi perubahan bagi bangsa ini.
Tabel 5.4. Rekapitulasi Anggran Berdasarkan Program dan Kegiatan SMP Negeri 3 Wonomulyo
NO. NO
KODE URAIAN JUMLAH
I 1 Program Sekolah
1.1 Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp. 17.000.000
1.2 Pengembangan Kurikulum/Ktsp Rp. 22.000.000
1.3 Pengembangan Proses Pembelajaran Rp. 70.800.000
1.4 Pengembangan Sistem Penilaian Rp. 15.000.000
1.5
Pengembangan Pendidik Dan Rp. 30.000.000
57
Tenaga Kependidikan
1.6
Pengembangan Sarana Dan
Prasarana Sekolah Rp. 65.000.000
1.7 Pengembangan Manajemen Sekolah Rp. 14.000.000
1.8
Pembinaan
Kesiswaan/Ekstrakurikuler Rp. 13.500.000
1.9 Budaya dan lingkungan sekolah Rp. 12.000.000
2.0
Pendidikan karakter dan budaya
bangsa serta kewirausahaan Rp. 14.500.000
II 2 Non Program Sekolah
2.1 Belanja Pegawai Rp. 20.000.000
2.2 Belanja Barang Dan Jasa Rp. 76.130.000
Sumber : RKAS SMP Negeri 3 Wonomulyo
Pada Tabel di atas, menunjukkan bahwa Rekapitulasi Anggaran
Belanja Langsung Berdasarkan Program dan kegiatan SMP Negeri 3
Wonomulyo adalah Anggaran yang diberikan kepada pihak sekolah dalam
pelaksanaan pendidikan gratis di kabupaten Polewali Mandar diberikan
dengan sistem Triwulan. Adapun itu Program sekolah yang meliputi
pengembangan kompetensi lulusan Jumlah anggarannya sebesar Rp
17.000.000, pengembangan kurikulum/ktsp sebesar Rp 22.000.000,
pengembangan proses pembelajaran sebesar Rp 70.800.000,
pengembangan sistem penilaian sebesar Rp 15.000.000, pengembangan
pendidik dan tenaga kependidikan Rp 30.000.000, pengembangan sarana
dan prasarana sekolah sebesar Rp 65.000.000, pengembangan manajemen
sekolah sebesar Rp 14.000.000, pembinaan kesiswaan/ekstrakurikuler
sebesar Rp 13.500.000, budaya dan lingkungan sekolah sebesar Rp
12.000.000, Pendidikan karakter dan budaya bangsa serta kewirausahaan
58
sebesar Rp 14.500.000, sedangkan non program sekolah yang belanja
pegawai Rp 20.000.000, dan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp
76.130.000.
Hasil Wawancara dengan ketua komite SMP Negeri 3 Wonomulyo
Agus Subagio, Mengatakan bahwa:
“...Dana pendidikan gratis yang diperoleh sekolah sesuai dengan RKA yang dibuat oleh tiap sekolah berdasarkan kebutuhan sekolah yang terkait, kemudian dana tersebut nantinya akan dikelol oleh pihak sekolah, dan pengeluaran Dana pendidikan gratis ini dilakukan pengawasan sehingga memberi kewaspadaan terhadap bagian yang ditunjuk yaitu bagian Pengelolaan keuangan “. (wawancara dilaksanakan pada Sabtu 31 Maret 2012).
Hasil Wawancara menggambarkan bahwa SMP Negeri 3
Wonomulyo memperoleh Dana pendidikan sesuai dengan Rencana Kerja
Anggaran yang disusun oleh pihak sekolah yang akan mendapatkan Dana
pendidikan sesuai kebutuhan sekolah. Komite sekolah merupakan suatu
badan yang mewadahi peran serta Masyarakat dalam rangka meningkatkan
mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Di lain pihak,
peran yang dijalankan Komite sekolah adalah sebagai pemberi
pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan serta
berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan di satuan pendidikan dan sebagai mediator antara
pemerintah dengan Masyarakat. Adapun tujuan komite sekolah yaitu
mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam
melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan
pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan, dan menciptakan suasana dan kondisi
transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan
59
pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Pada dasarnya
posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid,
murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak
dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan
wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya.
Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengetahui efektifitas
program pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo. Dan untuk itu,
peneliti mengkaji bidang-bidang umum yang menyangkut manajemen dan
dianggap dapat memperlancar pencapaian tujuan dan meningkatlan
efektifitas yaitu sebagai berikut:
V.3. Penyusunan Tujuan Strategis
Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik,
luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan
pendidikan mempunyai dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap
kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh
segenap kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan menduduki posisi penting
diantara komponen-komponen pendidikan lainya. Tujuan pendidikan bersifat
normatif, yaitu mengandung unsur-unsur norma bersifat memaksa, tetapi
tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik serta dapat
diterima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik. Sehubungan dengan
fungsi tujuan yang demikian penting itu, maka menjadi keharusan bagi
pendidik untuk memahaminya. Kekurang pahaman pendidik terhadap tujuan
pendidikan dapat mengakibatkan kesalahan didalam melaksanakan
pendidikan.
60
Menurut Undang-Undang RI no. 20 tahun 2003, pada pasal 3
disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, relevan
dan bermutu adalah merupakan hak dari setiap warga negara sebagaimana
yang di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Berdasarkan
peraturan daerah Kabupaten Polewali Mandar No. 5 Tahun 2009 tentang
pelaksanaan pendidikan gratis, bahwa dalam rangka meringankan beban
masyarakat/orang Tua dalam pembiayaan pendidikan, maka perlu
dilaksanakan Pendidikan Gratis tingkat SD, MI, SMP, MTs, MA dan SMK
Negeri/Swasta dalam lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Polewali
Mandar.
Hasil wawancara mengenai tujuan program pendidikan gratis,
dikemukakan oleh Drs. Asnun selaku kepala seksi pendidikan SMP Dinas
Pendidikan Pemuda Dan Olahraga kabupaten Polewali Mandar mengatakan
bahwa:
“...sesuai dengan undang-undang tujuannya mengentaskan semua masyarakat usia sekolah itu harus dapat bersekolah semua. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan. Kemudian membantu masyarakat, mengurangi beban orang tua siswa. supaya semua yang berada pada usia belajar itu dapat bersekolah. Kemudian sasarannya adalah semua siswa SD, SMP dan SMA juga. Tapi perbedaannya sumber dananya lain, kalau SD dan SMP itu dari dana BOS namanya dari pusat, sementara kalau SMA, SMA dan MA
61
itu dananya dari APBD namanya SSM (subsidi sekolah menengah). Kalau SD dan SMP itu kurang lebih Rp.500.000/tahun sementara untuk SSM hanya sekitar Rp.300.000/tahun untuk setiap siswa. Jadi dana untuk SD dan SMP itu lebih tinggi dari SMA”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Kemudian beliau juga menambahkan:
“…Komponen yang digratiskan dalam program ini seperti
pembiayaan penerimaan siswa baru, pendaftaran ulang juga
termasuk alat tulisnya itu digratiskan. Kemudian termasuk juga buku
teks pelajaran yang ada di perpustakaan. Jadi yang langsung ke
siswa itu seperti kegiatan kesiswaan, misalnya olahraga, kesenian,
karya ilmiah, pramuka, palang merah dan sejenisnya. Kemudian juga
seperti ulangan harian, ulangan umum itu dilarang bayar siswa gratis
itu”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Hal serupa juga diungkapkan Edy Iskandar, S.Pd selaku kepala
SMP Negeri 3 Wonomulyo mengatakan bahwa:
“…tujuannya untuk mengurangi beban orang tua agar tidak merasa
terlalu berat dalam hal pembiayaan. Jadi semua yang menyangkut
keperluan sekolah itu dibiayai sama pemerintah yang pembiayaannya
berasal dari dana BOS, kecuali biaya keperluan pribadi siswa itu
yang kita dari sekolah belum bisa membantu. Jadi Pendidikan gratis
di SMP Negeri 3 ini, meliputi biaya pendaftaran, buku pelajaran, dan
kegiatan ekstrakulikuler seperti pramuka dan PMR dengan
konsumsinya itu sekolah semua yang tanggung dengan terlebih
dahulu mengajukan proposal. Jadi kalau ada kegiatan anak-anak
tidak dibebani. Terus anak yang berprestasi, juga biasanya diikut
sertakan dalam kegiatan tingkat kabupaten maupun provinsi itu
semua juga sekolah yang tanggung konsumsi dan tarnsportnya”.
(wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012).
Berdasarkan informasi di atas, program pendidikan gratis di
Kabupaten Polewali Mandar adalah untuk mengurangi beban masyarakat
dalam hal pembiayayaan sekolah serta memberi kesempatan kepada usia
belajar untuk dapat bersekolah. Sasaran dari program ini ialah siswa dari
tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah
Atas. Dimana semua hal yang menyangkut pembiayaan sekolah itu
62
ditanggung oleh pemerintah kecuali keperluan pribadi dari siswa yang masih
menjadi tanggungan orang tua masing-masing.
Dari hasil wawancara dengan orang tua siswa mengenai tujuan
program ini, berikut pernyataan ibu Sumiati:
“…ya merasa terbantu, kalau disuruh bayar ya belum pernah tapi itu baju seragam beli sendiri. jadi masih berat karena seragamnya mahal, sekarang baju putih biru itu sama pramuka Rp.100.000 lebih satu pasang. Waktu anak saya ini pertama masuk sekolah butuh Rp.500.000 termasuk sepatu, buku dan alat-alat sekolah lainnya. Tapi uang sekolahnya ini belum bayar”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 29 Maret 2012).
Hal serupa juga di kemukakan oleh ibu sumarmi:
“…merasa terbantu karena biaya sekolahnya gratis. Tapi untuk seragamnya ini kita beli sendiri, baju putih biru sama baju pramuka, kalau baju batik beli di sekolah sama baju olahraga. Masih berat, kerjaan saya itu pembantu rumah tangga cuma Rp.600.000/bln belum lagi beli yang lain di rumah. Jadi masih terasa beratlah”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 30 Maret 2012).
Informasi ini menunjukkan bahwa tujuan dari program pendidikan
gratis di kabupaten Polewali Mandar telah mencapai sasarannya yaitu
menggratiskan seluruh siswa SD, SMP dan SMA/sederajat. Khususnya di
SMP Negeri 3 Wonomulyo juga telah menggratiskan seluruh siswa tanpa
terkecuali yang berimplikasi mengurangi beban biaya kebutuhan sekolah
walaupun itu masih dirasa berat bagi sebahagian orang tua siswa karena
tetap membeli keperluan sekolah yang lain. Hal inilah yang merupakan
kekeliruan di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan
gratis adalah semua biaya ditanggung oleh pemerintah, yang benar ialah
biaya operasional sekolah memang ditanggung oleh pemerintah sementara
biaya personal siswa tetap menjadi tanggungan orang tua.
63
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa
orang tua siswa menunjukkan bahwa program ini dirasa sangat membantu.
Namun demikian masih saja ada orang tua siswa yang mengatakan bahwa
beban masyarakat atas mahalnya biaya sekolah belum seluruhnya tertutupi.
Hal ini dikarenakan masih ada biaya lain seperti pembelian baju seragam
dan perlengkapan sekolah lainnya yang masih dirasa terlalu berat bagi
sebahagian orang tua siswa yang kurang mampu.
Untuk pembiayaan program ini berdasarkan wawancara dengan
pihak sekolah dan dinas pendidikan kabupaten Polewali Mandar yaitu
berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah yang memang
diperuntukkan untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka
penerimaan siswa baru, sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP),
pembelian buku teks pelajaran, biaya ulangan harian dan ujian, serta biaya
perawatan operasional sekolah.
Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki
biaya besar, seperti: study tour (karyawisata), studi banding, pembelian
seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris
sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung
kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung biaya BOS dan pemungutan
biaya tersebut juga akan tergantung dengan kebijakan tiap-tiap sekolah,
serta tentunya pemerintah akan terus mengawasi dan menjamin agar biaya-
biaya tersebut tidak memberatkan para siswa dan orang tua.
Dalam program pendidikan gratis ini salah satu upaya pencapaian
tujuan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada
64
masyarakat. Berikut wawancara mengenai sosialisasi program pendidikan
gratis yang di kemukakan oleh Drs.Asnun:
“…program ini kami harapkan agar dapat merangkul semua
kalangan. Untuk itu kami lakukan sosialisasi terlebih dahulu.
sosialisasinya itu kita mengundang pihak dari sekolah-sekolah.
Kemudian nanti sekolah yang akan menyampaikan kepada calon
siswa bahwa biaya pendidikan atau uang sekolah itu sudah
digratiskan”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Mengenai proses sosialisasi program ini bapak Edy Iskandar, S.Pd
selaku kepala SMP Negeri 3 Wonomulyo juga mengemukakan:
“…Pendidikan gratis di sekolah ini dilaksanakan setelah dicanangkan
oleh pemerintah kabupaten tahun 2009. Jadi semua sekolah itu
diharuskan memasang spanduk bertuliskan “sekolah ini
menyelenggarakan pendidikan gratis”, sebagai sosialisasi kepada
masyarakat, artinya tidak ada pungutan”. (wawancara dilaksanakan
pada Senin 26 Maret 2012).
Kemudian beliau juga menambahkan:
“…Saya juga sering ikut sosialisasi untuk program ini. Dalam
sosialisasi itu sering dihimbau bahwa tidak benar kalau ada anak usia
sekolah itu putus sekolah. Apalagi kalau mereka ini ada disekitar
sekolah. Jadi kami dari pihak sekolah itu diberikan tugas untuk cari itu
anak yang tidak sekolah untuk dibawa kesekolahnya. Artinya harus
sekolah”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012).
Dari wawancara tersebut menggambarkan bahwa dalam mencapai
tujuan program pendidikan gratis di kabupaten Polewali Mandar dilakukan
dengan sosialisasi program ini dari tingkat Dinas Pendidikan ke SMP Negeri
3 Wonomulyo yang kemudian sekolah menyampaikan kepada masayarakat
utamanya yang berada disekitar lokasi sekolah. Program pendidikan gratis
ini juga mengutamakan anak-anak putus sekolah yang bertempat tinggal
disekolah dan ini merupakan tanggung jawab pihak sekolah untuk mencari
dan menyekolahkan mereka kembali.
65
V.4. Pencarian dan Pemanfaatan Sumber Daya
Artinya adalah Konsekuensi dari penerapan pendidikan Gratis, tidak
hanya berorientasi kepada anggaran Gratis semata. Pemerintah setempat
tetap memerhatikan persoalan sumber daya yang ada di sekolah. Sumber
daya merupakan salah satu faktor penting dalam proses pelaksanaan suatu
program, dimana tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang memadai
pelaksanaan suatu program tidak akan mencapai tujuannya.
a. Tenaga Pengajar
Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja perlukan sumber daya
guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Tanpa adanya
sumber daya untuk melaksanakan suatu program, maka kebijakan atau
program apapun tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya akan tinggal
sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. Oleh karena itu ketersediaan
tenaga pengajar yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong
keberhasilan suatu program pendidikan sangat diperlukan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Asnun selaku kepala seksi
pendidikan SMP dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten polewali
Mandar, yang mengatakan bahwa :
“..setelah program pendidikan gratis ini dilaksanakan, terjadi peningkatan jumlah siswa. hal inilah yang juga membuat kita membutuhkan tenaga pengajar yang memadai sesuai dengan jumlah siswa saat ini. Utamanya untuk sekolah satu atap dan sekolah terbuka yang juga menjadi program kami disini. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Dalam hal ketersediaan tenaga pengajar, didalamnya termasuk adalah
jumlah serta kualitas tenaga pengajar, Hal ini sesuai yang kepala SMP
Negeri 3 Wonomulyo, Edy Iskandar, S.Pd: mengatakan bahwa:
66
“...untuk jumlah guru-guru di sekolah ini itu ada sekitar 30 orang dan itu dirasa cukup untuk kebutuhan tenaga pengajar di sini. Kalau masalah kualitas, seperti sekarang ini sekolah melaksanakan workshop untuk peningkatan mutu guru. Jadi kita selalu memperhatikan untuk menghasilkan keluaran yang berkualitas itu terlebih dahulu mutu gurunya yang ditingkatkan. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012).
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut diatas,
dapat diketahui bahwa secara kuantitas tenaga pengajar dari program
pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo sudah sangat memadai.
Kemudian dari aspek kualitas tenaga pengajar yang merupakan salah satu
hal yang mendukung dalam pogram ini juga terus ditingkatkan melalui
workshop serta pelatihan-pelatihan lainnya.
b. Sarana dan Prasarana
Selain berupa sumberdaya yang telah dikemukakan sebelumnya,
salah satu faktor pendukung dari sumber daya yang juga tak kalah
pentingnya dalam pelaksanaan program, yaitu ketersediaan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan suatu program.
Hasil wawancara dengan Drs. Asnun selaku kepala seksi pendidikan
SMP dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten Polewali Mandar,
yang mengatakan bahwa :
“...Meningkatnya jumlah siswa menimbulkan permasalahan terhadap daya tampung siswa, ini karena ruang kelas yang tersedia tidak cukup. Makanya itu kadang ada sekolah yang masuk sore bahkan sampai sekrang masih ada, tapi pemerintah pusat itu selalu menambah RKB setiap tahun. Jadi untuk itu masalah ini dapat diminimalisir, rata-rata itu dapat tiga sampai empat RKB. Kalau tahun-tahun sebelumnya sebelum ada bantuan dari pusat itu sangat tidak bisa, ada yang masuk sore”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Dari hasil Wawancara dengan Dinas pendidikan tergambar bahwa
pemerintah pusat dan daerah telah memfasilitasi setiap sekolah yang berada
67
Kabupaten Polewali Mandar dan memberikan bantuan dalam hal
pembangunan dan perbaikan masing-masing sekolah. Adapun itu
pembangunan yang dilaksanakan diantaranya pengadaan dan penambahan
ruang kelas baru.
Hasil wawancara kepala SMP Negeri 3 Wonomulyo, Edy Iskandar,
S.Pd: mengatakan bahwa:
“…Cukup. Kalau tahun ini, ada sebuah sekolah yang baru dibangun oleh pemerintah tidak jauh dari sini itu bisa menampung sekitar 40 siswa. Jika sekiranya kita terima semua bisa tidak tertampung. Di sini bisa dikatakan target tercapai, katakanlah enam kelas kita hanya memerima sekitar 190, ini tahun kita menerima 180 lebih itu yang baru masuk sesuai dengan daya tampung. Malah seandainya kalau tidak ada sekolah baru tersebut pasti itu siswa kesini semua. Kalau kesini semua, tidak akan bisa dimuat untuk daya tampung”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012).
Dari hasil Wawancara dengan Kepala sekolah SMP Negeri 3
Wonomulyo, menggambarkan bahwa pihak sekolah telah terbantu dengan
adanya pembangunan sekolah baru di daerah tersebut sebagai pelayanan
pendidikan yang di berikan oleh Pemerintah, oleh karena itu untuk masalah
daya tampung siswa dapat diatasi dengan adanya sekolah baru tersebut dan
semua calon siswa yang mendaftar di SMP Negeri 3 Wonomulyo seluruhnya
dapat tertampung.
V.5. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja dimaksudkan bagaimana program ini dapat
memberikan fasilitas yang sejauh mungkin konsistem dengan sumber daya
yang tersedia. Pelaksanaan suatu program membutuhkan suatu prosedur
yang menjadi standar pelaksanaannya.
68
a. Prosedur
Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau
operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar
selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lebih
tepatnya, prosedur mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas,
langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan
proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang
menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini program
pendidikan gratis juga menggunakan prosedur dalam pelaksanaannya.
Hasil wawancara dengan Drs. Asnun yang mengatakan bahwa :
“...Prosedurnya jelas ada. Jadi setelah orang dari pusat datang meninjau kondisi disini itu kita diperintahkan untuk menyiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan seperti dokumen-dokumen, side plan dan foto-foto dan sebagainya dan dalam waktu yang sangat singkat bantuan dikucurkan dari pusat langsung ke sekolah yang dituju. Disini tidak ada lagi andil diknas, langsung dikelola oleh sekolah”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Kemudian beliau juga menambahkan:
“...Untuk menerima bantuan tersebut sekolah diharuskan membuat panitia pembangunan yang kemudian merancang seluruh proses kegiatan pembangunan sekolah”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Dari hasil wawancara tersebut di atas menyatakan bahwa dalam program
pendidikan gratis di Kabupaten Polewali Mandar berjalan menggunakan
prosedur yang memuat syarat-syarat yang harus dilaksanakan sebelum
sekolah-sekolah mendapatkan bantuan pembangunan maupun bantuan
sarana dan prasarana. Prosedur lebih berfungsi sebagai pedoman
pelaksanaan sutu program yang diharapkan dengan desain pekerjaan yang
mantap akan memperlihatkan hasil yang sempurna.
69
b. Pelaksana Kegiatan
Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja diperlukan pelaksana
guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Tanpa adanya
komponen pelaksana untuk melaksanakan suatu program, maka kebijakan
atau program apapun tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya akan
tinggal sebagai dokumen tanpa ada realisasinya. pelaksana tentunya sangat
diperlukan dalam mendorong keberhasilan suatu program sangat diperlukan.
Hasil wawancara dengan Drs. Asnun yang mengatakan bahwa :
“...yang menjadi pelaksana dalam hal ini adalah sekolah itu sendiri. Dan yang menandatangani MoU untuk bantuan ini langsung antara pemerintah pusat dan pihak sekolah bukan dengan dinas”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Hasil wawancara dengan Edy Iskandar S.Pd, mengatakan bahwa:
“...dalam program pendidikan gratis ini, sekolah sepenuhnya diberikan kewenangan untuk mengatur semua yang dibutuhkan seperti yang telah disusun dalam RKA sekolah. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012).
Dari wawancara dengan pihak dinas pendidikan dan pihak sekolah di atas
menyatakan bahwa yang menjadi pelaksana dalam program pendidikan
gratis ini sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Pihak sekolah diberikan
kewenangan untuk mengatur semua kebutuhan serta anggaran yang
dibutuhkan untuk pembangunan sekolah. Semua kebutuhan tersebut
disusun dalam sebuah RKA yang nantinya akan diserahkan kepada
pemerintah untuk selanjutnya diberikan bantuan langsung kepada sekolah
yang bersangkutan.
V.6. Proses komunikasi
Dalam upaya pencapaian keberhasilan pelaksanaan program ini,
salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah adanya komunikasi yang
70
berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait. Apa yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada sasaran,
sehingga akan mengurangi distorsi pelaksanaan dalam upaya pencapaian
tujuan dari suatu program. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang
penyampaian hubungan antara dinas pendidikan dan pihak sekolah.
Dari hasil wawancara dengan Drs. Asnun, kepala seksi pendidikan
SMP disdikpora kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa:
“...komunikasi antara dinas dengan sekolah-sekolah berjalan bagus. Bahkan sangat bagus komunikasinya. disini itu ada perkumpulan kepala sekolah yang setiap bulan bertemu. Kemudian masalah-masalah apa yang ada disana nantinya akan diangkat dan di bicarakan dengan dinas dan kita sering memanggil mereka jika ada keluhan-keluhan”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Hasil wawancara dengan kepala SMP Negeri 3 Wonomulyo, Edy Iskandar
S.Pd mengatakan bahwa:
“...jadi komunikasi kita dengan dinas itu selalu berjalan, dari dinas juga selalu merespon masukan-masukan dari kita. Kalau ada sosialisasi di dinas itu saya juga sering ikut jadi kalau ada informasi penting kita selalu dapatkan. (wawancara dilaksanakan pada Senin 26 Maret 2012).
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa komunikasi
antara pihak dinas dan pelaksana program dalam hal ini adalah sekolah
berjalan dengan baik. Dengan adanya perkumpulan kepala sekolah juga
sangat membantu komunikasi bukan hanya antara dinas dan sekolah tetapi
juga antara sekolah dengan sekolah lain. Komunikasi seperti ini tentu sangat
efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang
ditemui dalam pelaksanaan program pendidikan gratis di kabupaten Polewali
Mandar.
71
V.7. Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan
Kepemimpinan dan pengambilan keputusan dimaksudkan sebagai
proses pemilihan alternatif solusi pemecehan suatu masalah. Dalam
pengambilan keputusan masalah adalah sesuatu kondisi yang tidak sesuai
dengan yang diharapkan. Dalam program pendidikan gratis di kabupaten
Polewali Mandar pengambilan keputusan juga menjadi hal yang penting
guna mengahadapi dan menyelesaikan masalah yang mungkin di temui di
lapangan.
Hasil wawancara dengan Drs.Asnun kepala seksi pendidikan SMP
disdikpora Kabupaten Polewali Mandar yang mengatakan bahwa:
“...dalam hal pengambilan keputusan itu berada di sekolah sendiri. Jadi dalam MoU itu ada yang namanya konsultan. Jadi konsultan ini yang mengatur kegiatan pembangunan di sekolah seperti pembangunan gedung dan anggaran yang dibutuhkan”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa proses
pengambilan keputusan berada pada sekolah itu sendiri. Dalam MoU yang
disepakati antara pemerintah dan pihak sekolah yang menerima bantuan,
sekolah harus memiliki konsultan untuk mengatur keperluan sekolah, baik
keperluan pembangunan fisik maupun penyediaan sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh sekolah.
Selain proses pengambilan keputusan yang telah dikemukakan
sebelumnya, salah satu faktor yang juga tak kalah pentingnya dalam
pelaksanaan program, yaitu koordinasi yang baik antara para pelaksana
dalam proses pelaksanaan suatu program. Koordinasi pada dasarnya
merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting.
Koordinasi disini adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi,
72
bertujuan untuk menyelaraskan tiap langkah dan kegiatan dalam suatu
kegiatan agar tercapai gerak yang tepat dalam mencapai sasaran dan
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, selain sebagai suatu proses, koordinasi
itu dapat juga diartikan sebagai suatu pengatutran yang tertib dari
kumpulan/gabungan usaha untuk menciptaka kesatuan tindakan.
Hasil wawancara dengan Drs.Asnun kepala seksi pendidikan SMP
disdikpora kabupaten Polewali Mandar, mengatakan bahwa:
“...koordinasi antara dinas dengan sekolah tetap berjalan. Koordinasi ini terus kita lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang berjalan di luar prosedur. Sekarang ini banyak organisasi yang konon ingin membantu rehab di sekolah. Namun kita selalu himbau kepada pihak sekolah agar organisasi-organisasi terlebih dahulu melapor ke dinas agar dapat menyalurkan bantuannya. Hal ini di lakukan untuk menghindari unsur-unsur kepentingan yang lain”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012).
Dari wawancara tersebut di atas menyatakan bahwa koordinasi antara
dinas pendidikan dan pihak sekolah tetap berjalan. Hal ini dilakukan agar
hal-hal yang tidak diinginkan dalam program ini seperti adanya bantuan dari
organisasi sosial maupun politik yang menyalurkan bantuannya tanpa
melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak dinas pendidikan. Untuk
itu dinas pendidikan terus melakukan koordinasi kepada pihak sekolah agar
program ini tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Selain kedua hal penting tersebut di atas, salah satu faktor yang juga
sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu program yaitu proses
adaptasi. Hal ini memungkinkan suatu program dapat menyesuaikan diri
dalam menyikapi permasalahan maupun perubahan kondisi dalam
pelaksanan suatu program, baik kondisi internal maupun eksternal program.
73
Hasil wawancara dengan Drs.Asnun kepala seksi pendidikan SMP
disdikpora kabupaten Polewali Mandar, mengatakan bahwa:
“...ketika ada masalah di lapangan, itulah pentingnya peran konsultan yang ada di setiap sekolah. Konsultan inilah yang nantinya akan membatu sekolah dalam memutuskan solusi apa yang diambil untuk kalau terjadi masalah. Misalnya kalau ada siswa yang benar-benar tidak mampu itu akan dipertimbangkan untuk bisa dibantu. Nah konsultan inilah yang akan memberikan gambaran bantuan seperti apa yang bisa diberikan”. (wawancara dilaksanakan pada Senin 28 Maret 2012). Dari hasil wawancara tersebut di atas menyatakan bahwa dalam
menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh setiap sekolah dalam
program pendidikan gratis ini, menggunakan jasa konsultan yang dianggap
mampu membantu mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi sekolah.
Jadi dapat dikatakan bahwa setiap sekolah dalam proses
pengambilan keputusan, koordinasi, dan adaptasi terhadap perubahan
maupun permasalahan di lapangan, dilaksanakan dengan
mempertimbangan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Dalam hal ini
sekolah sebagai implementator memegang peranan penting untuk
mensukseskan program pendidikan gratis ini, tentunya dengan dukungan
dari berbagai pihak. Pemerintah dalam hal Dinas pendidikan harus terus
memberikan arahan tentang program pendidikan gratis ini kepada sekolah-
sekolah serta terus memberikan informasi kepada seluruh lapisan
masyarakat dengan adanya program pendidikan gratis sedikitnya
masyarakat dapat terbantu, sehingga dengan mudah mendapatkan
pendidikan yang diwajibkan oleh Pemerintah.
74
Tabel 5.5. Kesimpulan hasil wawancara dan Observasi
NO Kriteria Hasil wawancara dan observasi
1
Kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu
Pemerintah melalui program pendidikan gratis ini, terus berusaha untuk mewadahi semua anak usia sekolah yang ada di kabupaten Polewali Mandar. Secara kuantitas setelah program pendidikan gratis dilaksanakan, terjadi peningkatan jumlah siswa. Hal ini menunjukkan bahwa program ini membuka kesempatan bagi usia belajar untuk bisa mengikuti proses beljar mengajar. Mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Pelaksanaan program pendidikan gratis ini cukup efektif meningkatkan minat besekolah masyarakat, hal ini bisa terlihat dari dari meningkatnya jumlah partisipasi belajar setelah program ini bergulir tiga tahun terakhir.
2
Mengurangi beban masyarakat peserta didik / orang tua peserta didik.
Dapat disimpulkan Program ini dirasa sangat membantu masyarakat utamanya dalam hal pembiayaan. Untuk biaya operasional sekolah seluruhnya ditanggung oleh pemerintah yang pembiayaannya berasal dari dana BOS. Sedangkan untuk biaya personal atau kebutuhan pribadi siswa tetap menjadi tanggungan orang tua. Di SMP Negeri 3 Wonomulyo sendiri, siswa merasa sangat terbantu karena biaya sekolah yang digratiskan. Namun masih sedikit merasa berat dengan kebutuhan lain seperti pakaian seragam, alat tulis, buku catatan dan keperluan lain. Bagi orang tua siswa yang berpenghasilan rendah tentu saja hal ini tetap masih dirasa membebani.
3
Penyusunan tujuan strategi
Sesuai dengan dengan UU No.5 tahun 2009, program pendidikan gratis di Kabupaten Polewali Mandar adalah untuk mengurangi beban masyarakat dalam hal pembiayayaan sekolah serta memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Adapun Sasaran dari program ini ialah siswa dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah
75
Menengah Atas. Dimana semua hal yang menyangkut hal pembiayaan sekolah itu ditanggung oleh pemerintah kecuali keperluan pribadi dari siswa yang masih menjadi tanggungan orang tua masing-masing.
4
Pencarian dan pemanfaatan sumber daya
Dapat disimpulkan bahwa secara kuantitas tenaga pengajar dari program pendidikan gratis di SMP Negeri 3 Wonomulyo sudah memadai. Kemudian dari aspek kualitas tenaga pengajar yang merupakan salah satu hal yang mendukung dalam pogram ini juga terus ditingkatkan melalui workshop serta pelatihan-pelatihan lainnya. Untuk sarana dan prasarana sekolah dirasakan juga cukup memadai utamanya untuk ruang belajar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa dan calon siswa yang mendaftar di SMP Negeri 3 Wonomulyo seluruhnya dapat tertampung.
5
Lingkungan kerja
Dapat disimpulkan program pendidikan gratis di Kabupaten Polewali Mandar berjalan menggunakan prosedur yang memuat syarat-syarat yang harus dilaksanakan sebelum sekolah-sekolah mendapatkan bantuan pembangunan maupun bantuan sarana dan prasarana. Pihak sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur semua kebutuhan serta anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah. Semua kebutuhan tersebut disusun dalam sebuah RKA yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah untuk selanjutnya diberikan bantuan langsung kepada sekolah yang bersangkutan.
6
Proses komunikasi
Dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pihak dinas dan pelaksana program dalam hal ini adalah sekolah berjalan dengan baik. Dengan adanya perkumpulan kepala sekolah juga sangat membantu komunikasi bukan hanya antara dinas dan sekolah tetapi juga antara sekolah dengan sekolah lain. Komunikasi seperti ini tentu sangat efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui dalam
76
pelaksanaan program pendidikan gratis di kabupaten Polewali Mandar.
7
Kepemimpinan dan pengambilan keputusan
Dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan berada pada sekolah itu sendiri. Dalam MoU yang disepakati antara pemerintah dan pihak sekolah yang menerima bantuan, sekolah harus memiliki konsultan untuk mengatur keperluan sekolah, baik keperluan pembangunan fisik maupun penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah. Proses koordinasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah tetap berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam program ini seperti adanya bantuan dari organisasi sosial maupun politik yang menyalurkan bantuannya tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak dinas pendidikan. Untuk itu dinas pendidikan terus melakukan koordinasi kepada pihak sekolah agar program ini tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
77
BAB VI
PENUTUP
VI.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diikemukakan pada bab
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :
1. Program pendidikan gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Polewali
Mandar yang bertujuan Memberi kesempatan yang seluas-luasnya
kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan
bermutu telah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari angka
partisipasi belajar mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah
program ini direalisasikan. Meningkatnya jumlah siswa berimplikasi
terhadap daya tampung siswa di setiap sekolah. Dalam menyukseskan
program ini pemerintah telah melakukan upaya keras dengan
mengucurkan berbagai bantuan langsung, baik berupa pembangunan
fisik gedung sekolah maupun anggaran. Di SMP Negeri 3 Wonomulyo
sebagai lokasi penelitian, program pendidikan gratis ini juga telah
berjalan efektif, hal ini terbukti dengan jumlah calon siswa yang
mendaftarkan diri sekolah ini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dapat
diterima seluruhnya dengan dukungan ruang kelas yang memadai serta
sarana dan prasarana penunjang lainnya.
2. Dalam hal mengurangi beban masyarakat, pemerintah melalui program
pendidikan gratis ini telah mengucurkan anggaran yang besar guna
biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional sekolah di
kabupaten Polewali Mandar. Dengan jumlah anggaran yang besar
78
tersebut, kemudian digunakan untuk pembangunan gedung sekolah,
renovasi, pengadaan ruang kelas baru, pengadaan fasilitas belajar
mengajar, pengadaan buku teks pelajaran serta menggratiskan biaya
sekolah siswa. Di SMP Negeri 3 Wonomulyo sendiri, biaya-biaya yang
menyangkut kebutuhan siswa seperti biaya pendaftaran, biaya ujian
sekolah, ujian umum, biaya pengayaan, ekstrakurikuler, kegiatan
kesiswaan dan sebagainya telah digratiskan sepenuhnya. Jadi dapat
dikatakan bahwa program pendidikan gratis ini telah berjalan dengan
efektif dan telah mencapai tujuannya dalam hal mengurangi beban
masyarakat khususnya di SMP Negeri 3 Wonomulyo kabupaten Polewali
Mandar.
VI.2. Saran
1. Program pendidikan gratis ini merupakan program yang menjadi impian
masyarakat selama ini yang mendambakan pendidikan murah dan
berkualitas. Untuk itu pemerintah harus lebih proaktif dalam menciptakan
kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat memberikan kesejahteraan
kepada masyakat. Melalui program-program seperti ini masyarakat akan
tersadar akan pentingnya pendidikan, melalui program seperti ini pula
minat bejalar masyarakat akan semakin meningkat yang diharapkan akan
membawa perubahan besar khususnya untuk masyarakat di kabupaten
Polewali Mandar
2. Melihat kondisi ekonomi sebahagian besar masyarakat kita yang berada
di bawah garis kemiskinan memaksa mereka untuk mengubur impian
memperoleh pendidikan yang layak. Untuk itu melalui program
pendidikan gratis ini, diharapkan beban masyarakat dalam hal
79
pembiayaan pendidikan akan semakin berkurang. Begitu juga di
kabupaten Polewali Mandar pada umumnya masyarakat menyambut
antusias pendidikan gratis ini, dan khususnya di SMP Negeri 3
Wonomulyo diharapkan agar program ini tetap berlanjut karena
dianggap sangat membantu orang tua siswa dalam hal pembiayaan.
Untuk itu pemerintah harus memperhatikan kelanjutan program
pendidikan gratis ini.
80
DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Hadari, Nawawi,2007, Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajahmada University
Press: Yogyakarta. Martani & Lubis. 1987. Teori organisasi. Ghalia Indonesia: Bandung
Moenir H.A.S. 2010. Manajemen Pelayanan umum di Indonesia:.PT. Bumi
Aksara: Jakarta. Siagian. Sondang. P. 2006. Manajemen Modern. Gunung Agung: Jakarta.
Siagian. Sondang. P. 1997. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku administrasi. CV.Haji Mas Agung: Jakarta.
Steers, Ricard M. 1986. Efektivitas Organisasi. Erlangga: Jakarta Mudyahardjo Redja. 2001. Pengantar Pendidikan. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
Moleong, Lexi J. 2001. Metode Penelitian Administrasi. PT.Remaja Rodakarya: Bandung
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung Tayibnapis. 2000. Evaluasi Program. PT. Rineka Cipta: Jakarta
Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. Perencanaan pembangunan: CVHaji mas agung.
Jakarta
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional
Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2009 Tentang
Pendidikan Gratis
Lain-lain
Ansory Faslah. http://edukasi.kompasiana.com/2011/02/12/isu-pembiayaan-
pendidikan-pendidikan-gratis: Diakses 26/Feb/2012
81
Pariata westra. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/pdf?sequence:
Diakses 21/Feb/2012
Saifuddin Anshari. http://carapedia.com/pengertian_defenisi_program_ info2048.
html: Diakses 21/Feb/2012
Shindhunanta. http://carapedia.com/pengertian_defenisi_program_info2048.html:
Diakses 21/Feb/2012
Tofler. http://irfan.student.umm.ac.id/2010/02/04/konsep-unsur-dan-sistem-
pendidikan/: Diakses 26/Feb/2012
http://tarman-revolusimahasiswa.blogspot.com/2011/04/pendidikan-gratis.html:
Diakses 18/Feb/2012
82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : La Ode Abdul Haadiy Qayyum
NIM : E211 08 009
Tempat, Tanggal Lahir : Bumiayu, 05 Maret 1990
Agama : Islam
Alamat di Makassar : JL.Tidung IV STP.4 No.68
Alamat di Daerah : JL. Tomaja Sidodadi Wonomulyo Polmas
Nama Oang Tua
Ayah : La Ode Sahidu, S.Pd
Ibu : Nurlia C, S.pd
Status Dalam Keluarga : Anak ke-dua dari dua bersaudara.
Riwayat Pendidikan Formal :
SDN Inpres 045 Sidodadi (1996-2002)
SMPN 5 Wonomulyo (2002-2005)
SMAN 1 Polewali (2005-2008)
Jurusan Ilmu Administrasi FISIPOL UNHAS (2008-2012)
Pengalaman Organisasi :
Dept. Diklat dan Kaderisasi HUMANIS FISIP UNHAS (2009-2010)
Dept. Diklat dan Kaderisasi HUMANIS FISIP UNHAS (2010-2011)
Koord. Lapangan “Birokrasi (Bina Orientasi Kader Mahasiswa Administrasi)”
HUMANIS FISIP UNHAS (2010-2011)
Ketua Panitia Pelaksana Administration Fair (HUMANIORA 2010) HUMANIS
FISIP UNHAS (2010-2011)