1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu usaha setiap bangsa untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia sehingga membantu memperlancar pelaksanaan

pembangunan nasional Indonesia dan sebagai hak asasi yang harus dimiliki oleh

setiap orang.1 Berdasarkan pengertian yang lain, pendidikan adalah sebagai usaha

untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan jasmani

maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan

kebudayaan. Pendidikan adalah suatu peristiwa penyampaian informasi yang

berlangsung dalam situasi komunikasi antar manusia untuk mencapai tujuan yang

diinginkan. Secara umum tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Secara khusus pendidikan bertujuan untuk:

a. Meningkatkan pengabdian mutu, keahlian dan keterampilan;

b. Menciptakan pola daya pikir yang sama;

c. Menciptakan dan mengembangkan metode specification yang

lebih baik;

d. Membina masyarakat daerah setempat.

1 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Tentang Dasar-Dasar Pendidikan

Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo, Januari 2012, hal 3.

2

Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa yang ada

sehingga setiap manusia diharapkan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun kehidupan global.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof. MR. Kuntjoro Purbopranoto mengatakan:

“Pendidikan adalah proses atau usaha setiap bangsa yang tak

terputus-putus sifatnya di dalam segala tingkat kehidupan

manusia, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

kebudayaan yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dan

kedewasaan pada manusia, agar dengan kesadaran dan tanggung

jawab dapat menghadapi berbagai persoalan hidup”.2

Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang

harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang

seluas-luasnya. Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah satu indikator

apakah suatu negara dikategorikan Negara maju, Negara berkembang atau bahkan

Negara miskin. Sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara

tanpa didukung dari sumber daya manusianya yang berpendidikan tinggi, maka

negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam

tersebut dengan sebaik-baiknya. Disisi lain walaupun suatu negara tidak memiliki

sumber daya alam yang kaya, akan tetapi jika rakyatnya berpendidikan tinggi

maka negara tersebut akan maju dan bangkit.

Sebagai hak yang hakiki, pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu

pengetahuan dan tehnologi seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas

2 Kuntjoro Purbopranoto, 1976, Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila, Pradnya Paramita,

Jakarta, hal. 147

3

hidupnya”.3 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.4

Dijelaskan pula bahwa salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk

mencerdaskan bangsa, agar dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas,

bertanggung jawab, maju dan mandiri sesuai dengan tatanan kehidupan

masyarakat yang berdasar Pancasila. “Setiap warga negara berhak mendapat

pendidikan”.5

Rumusan tujuan pendidikan disebuah negara selalu mengalami perubahan

dari waktu ke waktu, tergantung pada rezim yang berkuasa. Tujuan pendidikan

pada suatu masa akan menentukan ke arah mana anak didik dibawa ke masa

depan. Adapun tujuan lain dari pendidikan yang jelas pada gilirannya akan

mengarahkan ke pencapaian kompetensi yang dibutuhkan serta metode

pembelajaran yang efektif sehingga akhirnya pendidikan akan bermanfaat bagi

pengembangan kualitas kehidupan manusia, kemandirian dan kebudayaan.6

Meskipun rumusan fungsi dan tujuan pendidikan dari satu rezim ke rezim yang

lain selalu berbeda, akan tetapi substansinya tetap sama, yaitu bagaimana

pendidikan dapat mengembangkan kemampuan warga untuk mencapai kehidupan

yang lebih baik, serta mendukung terciptanya kehidupan yang demokratis.

Pendidikan sebagai salah satu hak yang hakiki yang harus dimiliki oleh

setiap manusia, diatur dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum nasional,

maupun instrumen hukum Internasional. Pasal 26 ayat (1) DUHAM (Deklarasi

Umum HAM) sebagai salah satu instrumen hukum nasional mengatur bahwa

3 Pasal 26 huruf (B), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4 Pasal 28 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

5 Pasal 31 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6 Haryatmoko. 2008. Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis. Jakarta: Depkominfo.

4

“Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-

cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar.

Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara

umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat

dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan”.

Berdasarkan hal tersebut, pada hakikatnya instrumen Nasional maupun

Internasional menegaskan perlindungan hak setiap orang untuk mendapatkan

pendidikan yang layak. Namun, diantaranya ada yang mendapat perhatian

khusus, yaitu kelompok-kelompok rentan yang lazimnya tidak mampu

melindungi haknya sendiri. Seperti anak, kaum wanita, kaum pekerja, minoritas,

penyandang cacat, penduduk asli atau suku terasing/terbelakang (indigenous

people), tersangka, tahanan, budak, korban kejahatan, pengungsi, dan mereka

yang tidak berkewarganegaraan (stateless). Maka pembangunan pendidikan

nasional di masa mendatang tidak hanya ditujukan untuk mengembangkan aspek

intelektual atau kognisi saja, melainkan juga mampu menggugah kesadaran

manusia Indonesia untuk lebih menghargai kemanusiaan sebagai dasar kehidupan

sehari-hari. Dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui

pengembangan sistem pendidikan yang berbasis HAM, karena di dalamnya

masyarakat akan belajar bagaimana menghargai hak-hak yang paling hakiki dalam

diri setiap warga. Sebabnya, dalam pendidikan berbasis HAM terbangun watak

dan moralitas yang menjunjung tinggi kemanusiaan.

5

1.1.2 Pengertian Anak Putus Sekolah

Seorang anak dapat dikatakan putus sekolah apabila ia tidak dapat

menyelesaikan program suatu sekolah secara utuh yang berlaku sebagai suatu

sistem. Di indonesia sejak ditetapkan wajib belajar 9 tahun, maka anak yang lulus

SD dan tidak melanjutkan pada jenjang SLTP maka termasuk kategori anak putus

sekolah.7 Putus sekolah dapat didefinisikan sebagai proses berhentinya siswa

secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Artinya adalah

terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh

berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak

memadai.8 Sedangkan putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada

mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan,

sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya.9

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran

karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang

layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak–hak anak

untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dengan kata lain bahwa peranan

orang tua sangat signifikan terhadap pendidikan anak. Pada masa-masa

perkembangan seorang anak menuju kedewasaannya bisa saja dipengaruhi oleh

faktor yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karenanya tanggung jawab

orang tua untuk mengusahakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara

optimal, sehingga kelak dikemudian hari akan menjadi individu orang dewasa

yang sehat, baik secara jasmani, rohani dan sosialnya, sehingga mereka bisa

menjadi generasi penerus bangsa.

7 Suyanto, Masalah, hal. 359

8 Musfiqon, Menangani yang Putus Sekolah (UMSIDA: Sidoarjo, 2007), hal. 19

9 H. Ary Gunawan, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 71

6

Pendidikan dasar yang seharusnya diperoleh anak-anak yaitu program

pemerintah Wajib Belajar 12 tahun. Program Wajib Belajar 12 tahun ini

berjenjang mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah

Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat. Kewajiban Pemerintah untuk

menyelenggarakan pendidikan dasar pun hingga saat ini masih sangat jauh dari

yang diharapkan. Masih terlalu banyak penduduk Indonesia yang belum tersentuh

pendidikan. Selain itu, layanan Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan

bermutu pun masih hanya di dalam angan.

Faktor yang menyebabkan anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan

antara lain kemiskinan, biaya pendidikan yang semakin mahal, kemalasan, dan

keadaan anak yang sudah merasa “nyaman” dengan pekerjaan mereka sehingga

mereka lebih mengutamakan bekerja dari pada belajar. Anak yang bekerja ini

biasanya untuk membantu perekonomian keluarga mereka, dengan keadaan

mereka yang sudah merasa “nyaman” karena mendapat penghasilan maka mereka

pun meninggalkan kewajibannya untuk belajar. Pekerjaan yang dilakukan anak-

anak usia sekolah untuk membantu keluarga mereka antara lain menjadi penjual

koran, pengamen jalanan bahkan menjadi buruh bangunan. Faktor lain yang

menyebabkan anak putus sekolah yaitu tidak lulus Ujian Akhir Nasional dan

paradigma masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan itu kurang penting.

Faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi anak Indonesia harus mengalami

putus sekolah, faktor-faktor penyebab tersebut, mencakup:10

a. Faktor Internal:

10

Tono Agus. 2011. Faktor – Faktor Penyebab Remaja Putus Sekolah. Skripsi. Pekanbaru

7

1. Motivasi : Pengaruh motivasi rendah sangat tinggi di sebabkan

tidak terpenuhnya kebutuhan, perhatian dan fasilitas

pendidikan anak. Motivasi yang kurang diberikan oleh orang

tua menyebabkan anak-anak mereka putus sekolah. Kurangnya

perhatian orang tua mereka membuat mereka malas untuk

sekolah dan suka bolos, hura-hura dan keluyuran tidak tahu

kemana, yang tidak ada manfaatnya.

2. Keadaan Status Ekonomi Keluarga : Faktor yang datang dari

pendapatan tiap keluarga. Semakin rendah pendapat setiap

keluarga dimungkinkan akan berpengaruh pada pemenuhan

kebutuhan setiap harinya. Begitu pula yang terjadi pada

pemenuhan kebutuhan pada pendidikan siswa. Sebagian besar

siswa yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, hal ini

diutarakan oleh Purwo Udiutomo (2013: 80). Dengan begitu

bukan suatu hal yang mengherankan jika terdapat siswa yang

putus sekolah karena tidak mampu melanjutkan sekolahnya

karena terbentur biaya yang akan berimbas pada angka

partsispasi siswa untuk melajutkan sekolah.

3. Perhatian Orang Tua : Kurangnya perhatian orang tua

cenderung akan menimbulkan berbagai masalah. Makin besar

anak perhatian orang tua makin diperlukan, dengan cara dan

variasi dan sesuai kemampuan. Kenakalan anak adalah salah

satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian orang tua.

8

4. Hubungan Orang Tua Kurang Harmonis : Hubungan keluarga

tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan

antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar

anak mengalami permasalahan uyang serius dan hambatan

dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak

mengalami putus sekolah.

b. Faktor Eksternal:

1. Kondisi Sekolah : Kondisi sekolah yang dimaksudkan disini

adalah kondisi fisik yang ada di suatu sekolah. Rendahnya

partisipasi sekolah suatu wilayah juga sangat dipengaruhi oleh

terbatasnya ruang kelas dan gedung sekolah serta infrastruktur

lainnya.11

2. Lingkungan Pergaulan : Penyebab anak putus sekolah lebih

melingkupi dari lingkungan pergaulan anak dan masyarakat

dimana anak itu bertempat tinggal atau menetap dan

menyebabkan anak menjadi terpengaruh akan kebiasaan dan

kehidupan masyarakat pusaran sekitar.

3. Faktor lingkungan yang lebih kuat mempengaruhi mereka

untuk tidak sekolah atau melanjutkan sekolah bahkan menjadi

putus sekolah. Kasus lainnya yakni anak putus sekolah di

sebabkan karena pergaulan anak sekarang yang tidak sesuia

dengan norma dan nilai-nilai yang ada.

11

Purwo Udiutomo. (2013). Besar Janji Daripada Bukti. Jakarta: Dompet Duafa Makmakl

Pendidikan, Hal. 83

9

4. Faktor Budaya : Perilaku masyarakat dalam menyekolahkan

anaknya dan pola pikir masyarakat tentang pendidikan.

5. Faktor Lokasi atau Letak Sekolah : Letak sekolah dan jarak

yang di tempuh dari rumah ke sekolah.

6. Sistem atau Kebijakan yang Digunakan Disekolah : Sistem atau

kebiajakan yang tidak sesuai dengan lingkungan sekolah

sangatlah bisa mempengaruhi angka partisipasi sekolah.

Katakan saja masalah kurikulum yang tidak sesuai dan target

pendidikan yang terlalu tinggi akan membuat siswa kehilangan

motivasi untuk bersekolah. Selain kurikulum juga dijelaskan

mengenai kualitas guru yang kurang berkompeten akan

menjadikan siswa kehilangan gairah untuk meneruskan

sekolah, pasalnya guru tersebut pastinya tidak akan bisa

menggunakan metode mengajar yang baik dan menyenangkan

yang bisa membuat siswa nyaman dan senang. Beliau juga

menegaskan mengenai kebijakan sekolah yang mengeluarkan

seorang siswa juga mempengaruhi jumlah siswa putus sekolah,

selain itu juga sistem penerimaan siswa yang diskriminatif akan

sangat berpengaruh dalam angka partisipasi siswa untuk

sekolah.12

12

Ibid

10

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Ali Imron menyebutkan bahwa hal

yang menyebabkan siswa bisa putus sekolah adalah sebagai berikut:13

a. Orangtua yang tidak mempunyai biaya untuk sekolah putra

atau putrinya. Hal ini sering ditemui bagi orangtua yang ada di

daerah pedesaan dan masyarakat yang hidup dalam kantong-

kantong kemiskinan;

b. Karena sakit yang diderita yang tidak akan tahu kapan

sembuhnya. Sakit yang diderita siswa tersebut yang terlalu

lama menyebabkan siswa merasa tertinggal banyak mata

pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah, maka keputusan

yang dipilih siswa tersebut memilih untuk tidak sekolah

melihat teman-teman sebayanya yang sudah hampir

menyelesaikan sekolah ;

c. Siswa yang terpaksa untuk bekerja demi menyambung hidup

keluarga. Keterpaksaan siswa untuk bekerja dalam hal ini

menyebabkan siswa tidak fokus pada sekolah saja, melainkan

harus bercabang untuk sekolah dan bekerja. Alhasil yang

didapatkan adalah kelelahan fisik yang didapatkan siswa

dikarenakan untuk bekerja dan tidak dapat dibagi dengan

kegiatan sekolah, hal ini menjadikan pada saat di sekolah siswa

menjadi tidak konsentrasi dan lelah;

d. Karena di droup-out dari sekolah yang bersangkutan. Hal ini

dikarenakan sekolah merasa tidak mampu untuk mendidik

13

Ali Imron. (2004). Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah. Malang: Deparmen Pendidikan

Nasional, hal. 126

11

siswa tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu karena siswa

tersebut mempunyai kemampuan berpikir yang rendah, atau

bisa jadi karena siswa yang bersangkutan tidak punya lagi

gairah untuk sekolah dan belajar;

e. Faktor yang berasal dari siswa itu sendiri, yaitu keinginan

siswa itu sendiri yang ingin putus sekolah atau tidak ingin

melanjutkan sekolah ke tingkat berikutnya.

Disisi lain masalah-masalah dalam keluarga yang bisa mengakibatkan

anak putus sekolah yaitu:14

a. Keadaan ekonomi keluarga.

b. Latar belakang pendidikan ayah dan ibu.

c. Status ayah dalam masyarakat dan dalam pekerjaan.

d. Hubungan sosial spikologis antara orang tua dan antara anak

dengan orang tua.

e. Aspirasi orang tua tentang pendidikan anak, serta perhatiannya

terhadap kegiatan belajar anak.

f. Besarnya keluarga serta orang-orang yang berperan dalam

keluarga.

Dengan banyaknya berbagai faktor-faktor permasalahan yang muncul dari

dalam maupun luar maka kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan

pendidikan dasar hingga saat ini masih sangat jauh dari yang diharapkan. Masih

terlalu banyak penduduk Indonesia yang belum tersentuh pendidikannya.

14

Ibid

12

Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting dari Pemerintah Negara

Indonesia karena pendidikan bukan hanya sebagai pengamalan terhadap hak asasi

manusia tapi juga sebagai pelaksanaan dari kewajiban asasi manusia. Berdasarkan

uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis tentang:

”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK PUTUS

SEKOLAH ATAS PENDIDIKAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan alasan pemilihan judul maka

permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan makalah ini adalah:

Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak putus sekolah berdasarkan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional?

1.3 Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum

terhadap hak anak putus sekolah atas pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil kajian penulisan ini di harapkan dapt memberi manfaat dan dapat

berkontribusi:

a. Manfaat Teoritis

13

1. Untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan di bidang

perlidunngan anak, khususnya perlindungan hukum terhadap

hak anak putus sekolah atas pendidikan.

2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan

pengetahuan bagi Pemerintah sebagai penentu kebijakan untuk

semakin aktif melakukan penghormatan, perlindungan dan

pemenuhan hak anak putus sekolah atas pendidikan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi

para anak di Negara Indonesia agar dapat mendapatkan perlindungan hukum yang

baik dari pemerintah.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini ,metode yang di gunakan oleh penulis adalah:

1. Jenis Penelitian.

Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis

penelitian normatif, karena penelitian berdasarkan pada asas

hukum, meneliti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa

hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum dengan

mensinkronkan dengan peraturan perundang-undngan yang ada,

14

membandingkan hukum dan memeliti juga sejarah filosofi dari

hukum tersebut.

2. Bahan-bahan Hukum.

Jenis data pada penelitian ini adalah Data Sekunder karena data

diperoleh dari penelusuran kepustakaan atau dokumentasi dan juga

peraturan perundang-undangan, bukan langsung dari masyarakat

(responden) seperti melalui wawancara dan penelitian lapangan.

Namun, berdasarkan pada teori Manheim, data pada penelitian ini

termasuk kedalam jenis Second Level Data karena data berasal dari

pengamatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku

secara nasional dan tertulis.