Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Sebagai konsekwensi dari laju pertumbuhan perekonomian dikawasan perkotaan
mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat, yang berarti adanya
peningkatan permintaan kebutuhan akan jasa transportasi. Dalam mengantisipasi
permintaan terhadap pelayanan jasa transportasi diperlukan keseimbangan di dalam
penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas. Namun demikian, menjaga keseimbangan
tersebut sangatlah sulit untuk dilakukan, dan karenanya masalah yang dihadapi hampir
semua kota di Indonesia termasuk Kota Bogor adalah kemacetan, kesemerawutan, polusi
dan tingginya kecelakaan lalu lintas sebagai akibat tidak terciptanya keseimbangan.
Penanganan masalah transportasi sepertinya dihadapkan pada permasalahan yang
rumit dan tidak berkesudahan karena memang sangat berkaitan dengan masalah sosial,
kesadaran manusia (masyarakat dan pemimpinnya), dan kemauan semua pihak untuk bahu
membahu “m e m i n i m a l i s i r kerusakan” yang telah ditimbulkan bersama, dimana
dengan semakin tingginya biaya kemacetan lalulintas, polusi udara, kebisingan lingkungan
dan lain-lain perlu dilakukan langkah pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, telah terjadi perubahan
nomenklatur dan susunan organisasi yang sebelumnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (DLLAJ) Kota Bogor menjadi Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor. Dinas
Perhubungan Kota Bogor mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam
melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang perhubungan. Selanjutnya, dalam
melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kota Bogor mempunyai fungsi antara lain
merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional
bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas, Teknis Sarana dan Prasarana, Teknis
Angkutan dan Teknis Operasional Terminal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Dengan berbagai permasalahan transportasi di Kota Bogor, eksistensi peran
transportasi perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan melalui pembangunan yang
mengacu kepada konsep kesisteman, melalui proses perencanaan yang tepat dengan
tahapan yang terarah. Memperhatikan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Rencana
Strategis (RENSTRA) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kota Bogor Tahun
2015 – 2019 dan merespon, serta mengantisipasi isu dan perubahan lingkungan strategis,
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 2
akan berpengaruh terhadap terjadinya perubahan skema-skema perencanaan tahun 2018 -
2019. Disisi lain berdasarkan mandat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan dalam PERDA Kota Bogor
Nomor 7 Tahun 2005 yang telah masuk dalam Tahapan ke-3 dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan
dalam PERDA Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 telah dilakukan penyesuaian melalui
Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017, tanggal 4 September 2017,
Tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor.
Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan Penyelarasan Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor Tahun 2015 – 2019, dengan
rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (unifed
budget), serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (sustainable program)
berbasis kinerja.
Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka keberadaan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor
Tahun 2015–2019 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Bogor khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang
tertuang dalam RPJMD Kota Bogor dan Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota
Bogor, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan
dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kota
Bogor yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Bogor. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana
yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kota Bogor akan menjadi pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kota Bogor yang
dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bogor.
I.2 LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum penyusunan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun
2015–2019, adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 3
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran
Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evalusai
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 4
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,
Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan
Amgkutan Jalan;
29. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem
Transportasi Nasional (SISTRANAS);
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005 – 2025;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Bagian
Jalan;
36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan
Minimal Angkutan Jalan Berbasis Jalan;
37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.98 Tahun 2013 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam
Trayek;
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 5
38. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu
Lintas;
39. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan;
40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil;
41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025;
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Bogor 2011 – 2031;
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan;
47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;
48. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kota Bogor 2015-2019;
49. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
50. Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pemasangan Lampu Kode
Trayek dan Pengecatan Selempang Sebagai Identitas Trayek Pada Kendaraan
Angkutan Kota;
51. Peraturan Walikota Bogor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Becak di Kota Bogor;
52. Peraturan Walikota Bogor Nomor 48 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas;
53. Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Angkutan Umum Massal (SAUM) di Kota Bogor;
54. Peraturan Walikota Bogor Nomor 74 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem
Angkutan Pengumpan (Feeder) di Kota Bogor;
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 6
55. Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor;
56. Keputusan Walikota Bogor Nomor 620.45-34 Tahun 2016 tentang Penetapan Ruas –
ruas Jalan di Kota Bogor;
57. Keputusan Walikota Bogor Nomor 551.11.45-252 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 551.11.45-244 Tahun 2013
tentang Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota
Bogor;
58. Keputusan Walikota Bogor Nomor 551.2.45-108.1 Tahun 2017 tentang Penetapan
Jaringan Trayek dan Jumlah Kendaraan Angkutan Perkotaan Di Wilayah Kota
Bogor;
59. Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017, Tanggal
4 September 2017, tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor.
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015–2019, adalah
untuk memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan
program Dinas Perhubungan Kota Bo gor dalam kurun waktu 2015-2019, dengan maksud
untuk menyediakan tolak ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Perhubungan
Kota Bogor untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai
dengan posisi dan peran yang diemban, antara lain:
a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya
untuk menentukan prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan
program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2015 - 2019
dapat tercapai;
b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi
terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang
rencana pembangunan tahunan;
d. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan.
Tujuan Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015–2019
adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 7
Perhubungan Kota Bogor dibidang pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan lalu
lintas dan angkutan jalan, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas manusia
dan barang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Bogor dan dapat
dijadikan dasar dalam :
a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan dan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
b. Mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan dalam penyusunan program dan kegiatan antar tingkat satuan unit kerja
Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam mewujudkan visi dam misi, sehingga
diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan internal yang kondusif dan
menghindarkan timbulnya penyimpangan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
organisasi atau disorientasi dari Core Businessnya.
c. Mewujudkan terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman dan handal yang
dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang lebih realistis sebagai penjabaran
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun
2015 – 2019.
I.4 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dan cakupan Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota
Bogor Tahun 2015–2019, meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Kurun waktu RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor adalah Tahun 2015-2019;
b. Substansi RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor, meliputi Evaluasi Pencapaian
kurun waktu 2015-2017 dan Revisi RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor
kurun waktu 2015-2019;
c. RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015-2019 merupakan acuan
dalam penyusunan RENJA – RKA – DPA berbasis kinerja kurun waktu 2015-2019.
I.5 KERANGKA PIKIR
Proses Penyusunan Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun
2015–2019 diawali dengan melakukan pemetaan terhadap pencapaian target yang telah
ditetapkan kurun waktu 2015-2017 sebagai dasar kebijakan lebih lanjut untuk penyesuaian
kurun waktu 2015-2019.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 8
Sejalan dengan itu, diperlukan pengamatan dan analisis terhadap isu strategis (sarana
manajemen/6M+1 dan fungsi manajemen/POAC) dan pengaruh lingkungan strategis/
STEEPLE yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Perhubungan Kota Bogor, baik internal maupun eksternal. Pengaruh strategi
internal akan diformulasikan dalam bentuk kekuatan dan kelemahan, sedangkan pengaruh
strategi eksternal akan diformulasikan dalam bentuk peluang dan ancaman.
Dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan lingkungan strategis dan
mencermati pencapaian target RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor kurun waktu
2015-2017, serta adanya penyelarasan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor yang telah
ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bogor, maka di dalam Penyelarasan RENSTRA
Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015–2019 akan dirumuskan langkah-langkah
kebijakan lebih lanjut dalam mencapai target kinerja pelayanan sarana dan prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan kurun waktu 2015-2019.
Dalam rangka memperjelas arah tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota
Bogor akan dirumuskan Visi Dinas Perhubungan Kota Bogor yang dijabarkan lanjut ke
dalam Misi Dinas Perhubungan Kota Bogor, dan lebih lanjut diformulasikan tujuan,
sasaran yang terukur, prioritas, strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Dalam Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015–2019
dengan Pendekatan sebagaimana Gambar I-1 dan berpedoman pada Bagan Alur Pikir
sebagaimana Gambar I-2.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 9
GAMBAR I-1
PENDEKATAN PENYELARASAN
RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019
ISU STRATEGIS
Sarana manajemen (6M+I): SDM, pendanaan, sarana
prasarana, regulasi/standar/
pedoman, sistem informasi,
kinerja pelayanan
• Struktural: arahan RPJMD
2015-2019 / TAPKIN 2017
• Regulasi: tujuan
penyelenggaraan transportasi
perkotaan sesuai UU
MANDAT
LINGKUNGAN
STRATEGIS
STEEPLE
(Social, Technological,
Economic, Environmental,
Political, Legal, Ethical)
CAPAIAN
KINERJA 2015-2017
• Pencapaian sasaran/IKU
• Realisasi program dan
kegiatan
MISI
2018-2019
• Tujuan
• Sasaran
• IKU
STRATEGI
PELAKSANAAN
2018-2019
• Strategi + Kebijakan • Program + Kegiatan • Kerangka regulasi
dan kelembagaan • Pendanaan
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 10
GAMBAR I-2
BAGAN ALUR PIKIR PENYELARASAN
RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019
I.6 SISTEMATIKA PENULISAN
Metoda dalam Penyelarasan RENSTRA Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun
2015–2019 adalah mengkombinasikan antara metoda top down dan bottoom up, dengan
mengoptimalkan partisipatif dan transparansi dan diharapkan hasil yang akan dicapai lebih
bersifat representative, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
RKA
DPA
RENCANA KERJA
(RENJA)
EVALUASI
CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2015-2017
TARGET
CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2015-2019
VISI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
MISI
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BOGOR
STRATEGI
KEKUATAN –
KELEMAHAN -
PELUANG -
ANCAMAN
TUJUAN
PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS &
ANGKUTAN JALAN
SASARAN DAN
PRIORITAS
PENYELENGGARAAN
L.L.A.J
TAHUN 2015-2019
ARAH KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
L.L.A.J
TAHUN 2015-2019
PROGRAM/
KEGIATAN
TAHUN 2015-2019
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 11
BAB I : PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
I.2 LANDASAN HUKUM
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN
I.4 RUANG LINGKUP
I.5 KERANGKA PIKIR
I.6 SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
II.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB
KOTA BOGOR
II.2 SUMBER DAYA DISHUB KOTA BOGOR
BAB III : EVALUASI CAPAIAN KINERJA DISHUB KOTA BOGOR
TAHUN 2015-2017
III.1 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
III.2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
BAB IV : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
IV.1 ISU STRATGIS
IV.2 LINGKUNGAN STRATEGIS
IV.3 ANALISIS SWOT
1V.4 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI
IV.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN STRATEGIS.
IV.6 MANDAT
BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015-2019
V.1 VISI DAN MISI KOTA BOGOR
V.2 VISI DAN MISI DISHUB KOTA BOGOR
V.3 TUJUAN DAN SASARAN DISHUB KOTA BOGOR
V.4 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DISHUB KOTA BOGOR
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN
2015-2019 DISHUB KOTA BOGOR
VI.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DISHUB KOTA BOGOR
VI.2 INDIKATOR KINERJA DISHUB KOTA BOGOR
VI.3 PENDANAAN INDIKATIF DISHUB KOTA BOGOR
BAB VII: KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA
LAMPIRAN
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 12
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
II.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DISHUB KOTA
BOGOR
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016,
Dinas Perhubungan Kota Bogor mempunyai TUGAS POKOK menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, berdasarkan Peraturan Walikota Bogor
Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas
Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dinas
menyelenggarakan FUNGSI:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan;
c. Pelaksanaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
d. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana
Dinas;
e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Bogor
sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor yang menangani Urusan di Bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, juga telah dilengkapi dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang
memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat berdasarkan
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan didalamnya mengatur KEWENANGAN Pemerintah
Kota Bogor dalam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:
1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
kota (RIJLLAJ-K).
2. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota.
3. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu
lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 13
pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta fasilitas
pendukung kegiatan LLAJ.
4. Persetujuan dan pemberian izin pelaksanaan pekerjaan jalan pada ruang milik jalan
yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas.
5. Penetapan Lokasi – Pengesahan Rancang Bangun – Persetujuan Pengoperasian
Terminal Penumpang Tipe C.
6. Persetujuan penyelenggaraan pool kendaraan.
7. Penetapan lokasi – pembangunan fasilitas parkir dan penyelenggaraan perparkiran.
8. Penyelenggaraan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji di Kota
Bogor.
9. Penetapan wilayah pelayanan - operasional, dan pelaksanaan pendaftaran kendaraan
tidak bermotor.
10. Penetapan persyaratan – tatacara pemasangan reklame dan pemberian rekomendasi
pemasangan reklame pada kendaraan angkutan umum.
11. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.
12. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan kota atau kajian teknis lalu
lintas.
13. Penetapan dan penyelenggaraan manajemen kebuthuan lalu lintas.
14. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk
kegiatan lalu lintas di jalan kota;
15. Operasional pemindahan dan penguncian roda kendaraan bermotor yang berhenti
atau parkir pada tempat yang dilarang.
16. Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan penetapan kebutuhan
kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya di dalam wilayah kota.
17. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang
wilayah pelayanannya di dalam kota.
18. Pemberian Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Dalam Trayek (Angkutan
Kota) dan Izin Penyelengaraan Angkutan Penumpang Tidak Dalam Trayek
(angkutan taksi, angkutan dengan tujuan tertentu/sewa, angkutan untuk tujuan
keperluan pariwisata/ atau di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek, angkutan
di kawasan tertentu pada jalan lokal dan jalan lingkungan, dan angkutan khusus;
antar jemput anak sekolah dan karyawan) yang wilayah pelayanannya di dalam kota.
19. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota.
20. Penentuan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan kota.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 14
21. Penetapan persyaratan dan identitas kendaraan umum.
22. Pemberian izin insidentil kepada kendaraan umum yang telah memiliki izin
penyelenggaraan angkutan untuk digunakan menyimpang dari izin yang dimiliki.
23. Pelaksanaan peremajaan dan penghapusan kendaraan umum.
24. Penetapan, pengaturan dan pengendalian tempat-tempat yang diperuntukkan untuk
kegiatan bongkar dan muat barang.
25. Membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
serta penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di
jalan kota.
26. Pembentukan, penetapan dan memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
27. Pemeriksaan kendaraan di terminal dan di jalan sesuai kewenangannya dan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran.
29. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan (ketentuan pengujian berkala).
30. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang.
31. Perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi tersebut, STRUKTUR ORGANISASI
Dinas Perhubungan Kota Bogor terdiri dari:
a. Pejabat Eselon II ; Kepala Dinas : 1 orang
b. Pejabat Eselon III ; - Sekretaris Dinas : 1 orang
- Kepala Bidang : 3 orang
c. Pejabat Eselon IV ; - Kepala UPTD Terminal
dan Angkutan : 1 orang
- Kepala Sub Bagian : 2 orang
- Kepala Seksi : 9 orang
- Ka.Sub.Bag.TU UPTD : 1 orang
d. Jabatan Fungsional ; Penguji Kendaraan Bermotor
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 15
Pejabat struktural dalam melaksanakan tugas pokoknya menjalankan fungsi:
1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan
Dinas;
2. Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan,
keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
3. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang lalu lintas (manajemen lalu
lintas dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan ketertiban);
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang lalu lintas (manajemen lalu
lintas dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan ketertiban);
5. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan (angkutan dalam trayek,
angkutan tidak dalam trayek dan komunikasi, informasi dan edukasi);
6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang angkutan (angkutan dalam
trayek, angkutan tidak dalam trayek dan komunikasi, informasi dan edukasi);
7. Penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana
(perparkiran, pengujian kendaraan bermotor dan teknik prasarana);
8. Penyiapan perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan norma, criteria, pedoman
dan prosedur di bidang sarana dan prasarana (perparkiran, pengujian kendaraan
bermotor dan teknik prasarana);
9. Penyusunan rencana program dan rencana kerja UPTD Terminal dan Angkutan;
10. Pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD
Terminal dan Angkutan;
11. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan kegiatan dalam penggunaan
sarana dan prasarana terminal.
Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Bogor, bahwa Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (Tipe-B)
sebagaimana Gambar-II.1.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 16
GAMBAR II-1:
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS DINAS
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN
BIDANG
SARANA DAN PRASARANA
BIDANG
ANGKUTAN
LALU LINTAS
SEKSI PENGENDALIAN & KETERTIBAN
SEKSI MANAJEMEN
LALU LINTAS
SEKSI
SEKSI ANGKUTAN
DALAM TRAYEK
SEKSI ANGKUTAN TDK
DALAM TRAYEK
SEKSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR
SEKSI
TEKNIK PRASARANA
SEKSI PERPARKIRAN
UPTD TERMINAL
SUB BAGIAN
TATA USAHA
BIDANG
REKAYASA LALU LINTAS
SEKSI KOMUNIKASI,
INFORMASI, DAN EDUKASI
DAN ANGKUTAN
KEPALA
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 17
II.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
a. SUMBER DAYA MANUSIA
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada keseluruhan lini struktur organisasi di atas,
Dinas Perhubungan Kota Bogor s/d akhir tahun 2017 didukung sebanyak 298 orang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 186 orang Non PNS.
TABEL II-1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT
PENDIDIKAN
JUMLAH PEGAWAI (Orang)
PNS Calon PNS TKK PKWT
1 S-2 23 - - -
2 S-1 / D-IV 77 - - 24
3 D-III / Akademi 4 - - 25
4 D-II / D-I - - 1 2
5 SMA/ Sederajat 152 - 5 125
6 SMP/ Sederajat 29 - 1 3
7 SD/ Sederajat 15 - 9 1
8 Non Ijasah - - 8 -
Jumlah Pegawai 300 - 24 180
TABEL II-2 : Jumlah Pegawai Berdasar Kepangkatan dan Golongan
NO GOLONGAN JUMLAH
1 PNS Gol. IV 6
2 PNS Gol. III 84
3 PNS Gol. II 175
4 PNS Gol. I 35
5 Calon PNS -
Jumlah PNS ............................... 300
6 Non PNS 204
Jumlah Pegawai DISHUB ....... 504
TABEL II-3 : Jmlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan
NO DIKLAT PIM. JUMLAH
1 Diklat Pim. Tk. I -
2 Diklat Pim. Tk. II -
3 Diklat Pim. Tk. III 3
4 Diklat Pim. Tk. IV 8
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 18
TABEL II-4 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering
NO ESSELON JUMLAH
1 Esselon II-B (Kepala Dinas) 1
2 Esselon III-A (Sekretaris Dinas) 1
3 Esselon III-B (Kepala Bidang) 3
4 Esselon IV-A (Kasi, Ka.Sub.Bag., Ka.UPTD) 12
5 Esselon IV-B (Ka.Sub.Bag. TU UPTD) 1
6 Jabatan Fungsional 6
7 Staf (Termasuk CPNS, TKK, dan PKWT) 480
Jumlah Pegawai 504
Kebutuhan pegawai Dinas Perhubungan Kota Bogor selama 5 (lima) tahun berdasarkan
hasil penyusunan proyeksi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK) sebagai berikut;
TABEL II-5 : Realisasi Pegawai Berdasarkan JabatanTahun 2015 s/d 2019
Nama Jabatan
Pegawai
Per
31 Des
2014
Tahun
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
Jabatan Struktural 1 Kepala Dinas 1 1 1 1 1 1 1 2 Sekretaris Dinas 1 1 1 1 1 1 1 3 Kabid Angkutan 1 1 1 1 1 1 1 4 Kabid Keselamatan dan
Ketertiban / Kabid Sarana
prasarana 1 1 1 1 1 1 1
5 Kabid Lalu Lintas 1 1 1 1 1 1 1 6 Kepala UPTD Terminal dan
Angkutan 1 1 1 1 1 1 1
7 Kasi Angkutan Dalam Trayek 1 1 1 1 1 1 1 8 Kasi Angkutan Tidak Dalam
Trayek 1 1 1 1 1 1 1
9 Kasi Bimbingan Keselamatan /
Kasi Komunikasi, Informasi
dan Edukasi 1 1 1 1 1 1 1
10 Kasi Manajemen Lalu Lintas 1 1 1
1 1 1 1 11 Kasi Rekayasa Lalu Lintas 1 1 1 1 12 Kasi Pengendalian dan
Ketertiban 1 1 1 1 1 1 1
12 Kasi Pengujian Kendaraan
Bermotor 1 1 1 1 1 1 1
14 Kasi Perparkiran 1 1 1 1 1 1 1 15 Kasi Teknik Prasarana 1 1 1 1 1 1 1 16 Kasubbag Umum dan
Kepegawaian 1 1 1 1 1 1 1
17 Kasubag Keuangan 1 1 1 1 1 1 1
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 19
Nama Jabatan
Pegawai
Per
31 Des
2014
Tahun
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
18 Kasubag Perencanaan dan
Pelaporan 1 1 1
19 Ka. Subag TU UPTD Terminal 1 1 1 1 1 1 1
Jabatan Fungsional Umum 20 Analis Lalu Lintas 3 3 3 3 3 3 3 21 Analis Pengembangan Sarana
dan Prasarana 1 1 1
22 Penyusun Bahan Laporan /
Analis Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan 1 1 1 1 3 3 3
23 Bendahara Pengeluaran /
Bendahara 1 1 1 1 1 1 1
24 Juru Pungut Retribusi 86 86 86 86 68 68 68 25 Koordinator Lapangan
Pengawas Lalin Angkutan
Darat / Koordinator 8 8 8 10 10 10 10
26 Operator Alat Berat 1 1 1 27 Operator Komunikasi 3 3 3 28 Petugas Operasional Lalu
Lintas / Operator Terminal 47 47 47 47 30 30 30
29 Pengadministrasi Sarpras /
Pemelihara Sarana dan
Prasarana 3 3 3 3 3 3 3
30 Pengelola Barang /
Pengadministrasi Karcis 4 4 4 4 6 6 6
31 Bendaharawan Penerima
Bendaharawan Gaji
Bendaharawan Pengeluaran
Pembantu / Pengadministrasi
Keuangan
3 3 3 3 5 5 5
32 Pengelola Administrasi
Keuangan / Pengadministrasi
LLAJ 12 12 12 12 5 5 5
33 Bendaharawan Penerima
Pembantu / Pengadministrasi
Penerimaan 3 3 3 3 8 8 8
34 Pengadministrasi Pengujian
Kendaraan Bermotor 8 8 8 8 6 6 6
35 Pengadministrasi Surat
Pengemudi / Pengadministrasi
Umum 17 17 17 17 8 8 8
36 Kepala Terminal / Pengawas
Terminal 3 3 3 3 3 3 3
37 Pengawas Keselamatan Jalan /
Pengelola Kelengkapan Jalan 5 5 5 5 3 3 3
38 Pengadministrasi
Kepegawaian/ Pengelola
Kepegawaian 5 5 5 5 4 4 4
39 Pengurus Barang
Penyimpan Barang / Pengelola
Pemanfaatan Barang Milik
Daerah
2 2 2 2 4 4 4
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 20
Nama Jabatan
Pegawai
Per
31 Des
2014
Tahun
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
40 Pengelola Perizinan dan
Rekomendasi
Pengadministrasi Penertiban
Izin / Pengelola Perijinan
Angkutan Jalan
6 6 6 6 7 7 7
41 Pengawas Kegiatan Lapangan
/ Pengelola Perparkiran 19 19 19 19 17 17 17
42 Petugas Operasional Lalu
Lintas / Pengelola Rekayasa
Lalu Lintas 52 52 52 52 57 57 57
43 Pemungut Retribusi /
Pengelola Retribusi Terminal 5 5 5
44 Penyuluh Keamanan
Kemasyarakatan / Pengolah
Data Penyuluhan dan Layanan
Informasi
4 4 4 4 6 6 6
45 Fungsional Penguji / Penguji
Kendaraan Bermotor
Pelaksana
5 5 5 5
1 1 1
46 Penguji Kendaraan Bermtor
Pelaksana Lanjutan 1 1 1
47 Penguji Kendaraan Bermotor
Pelaksana Pemula 3 3 3
48 Penguji Kendaraan Bermotor
Penyelia 2 2 2
49 Pramu Kebersihan 5 5 5 5 6 6 6 50 Verifikator Keuangan /
Verifikator Data Laporan
Keuangan 1 1 1 1 2 2 2
Jumlah 320 320 320 320 300 300 30 51 Tenaga Kerja Kontrak (TKK) 39 34 26 24 24 24 24 52 Perbantuan Petugas Teknis dan
Operasional Lalu Lintas
(PKWT)
- - - - 180 180 180
Total Pegawai 359 354 346 344 504 504 504
TABEL II-6 : Kebutuhan Diklat Pegawai Tahun 2015 s/d 2019
NO NAMA DIKLAT TAHUN
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
1. Penguji Kendaraan Bermotor
Dasar 1 1 1 3
2. Penguji Kendaraan Bermotor
Lanjutan I 1 1 1 3
3. Penguji Kendaraan Bermotor
Lanjutan II 1 1 1 3
4. Penguji Kendaraan Bermotor
Lanjutan III 1 1 1 3
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 21
NO NAMA DIKLAT TAHUN
Jumlah 2015 2016 2017 2018 2019
5. Perbaikan dan Perawatan Alat
Uji 1 1 1 1 1 5
6. Manajemen Perparkiran 3 3 3 3 3 15
7. Penilai Andalalin 1 1 1 1 1 1
8. Teknis Pengelolaan Perparkiran 5 5 5 5 5 25
9. Manajemen Angkutan 1 1 1 1 1 5
10. Orientasi dan Supervisi Lalu
Lintas 1 1 1 1 1 5
11. Manajemen Lalu Lintas 1 1 1 1 1 5
12. Teknis APILL 1 1 1 1 1 5
13. Manajemen Keselamatan Jalan 1 1 1 1 1 5
14. Pengawasan dan Pengendalian
LLAJ 1 1 1 1 1 5
15. Manajemen Perlengkapan Jalan 1 1 1 1 1 5
16. Manajemen Terminal 2 3 2 4 3 14
17. Orientasi Tk. I Lalu Lintas 5 5 5 5 5 25
18. Perencanaan Transportasi 1 1 1 1 1 5
19. Perencanaan Jaringan
Transportasi 1 1 1 1 1 5
20. Pengoperasian Terminal 5 5 5 5 5 25
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
400 JP 2 2 2 2 2 10
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil
200 JP 3 3 3 3 3 15
23. Manajemen Transportasi
Perkotaan 1 1 1 1 1 5
24. Analisis Kecelakaan Jalan 1 1 1 1 1 1
25. Administrasi Pengujian
Kendaraan Bermotor 1 1 1 1 1 5
26. Dasar Transportasi Darat
Tingkat Sarjana 1 1 1 1 1 5
27. Pembantu Penguji Kendaraan
Bermotor 2 1 1 1 1
b. SARANA DAN PRASARANA KERJA DINAS
Sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas petugas Dinas Perhubungan Kota
Bogor dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya s/d akhir
tahun 2017 terdiri dari:
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 22
TABEL II-7 : Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Dinas
NO URAIAN JUMLAH
1 Mobil Dinas 6
2 Motor Dinas 25
3 Mobil Patroli 11
4 Motor Patroli 34
5 Mobil Derek 2
6 Crane Decker 2
7 Bus -
8 Menara Komunikasi 2
9 Radio Komunikasi 64
10 Radio Right 2
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 23
BAB III
EVALUASI CAPAIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR TAHUN 2015-2017
III.1 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
Berdasarkan hasil analisis capaian Anggaran Belanja dan Anggaran Pendapatan
Tahun 2015-2017, tampak sebagaimana:
Lampiran - 1 : TABEL Realisasi Capaian Kinerja APBD Dinas Perhubungan Kota
Bogor Tahun 2015 s/d Tahun 2017 (Belanja Langsung, Belanja Tidak
Langsung dan Pendapatan Asli Daerah)
Realisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bogor
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015 – 2017 Dinas Perhubungan Kota
Bogor dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun
2015 – 2019, meliputi:
a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
b. Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi
c. Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
d. Program Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi
e. Program Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan
Dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan pada kelima program tersebut dalam kurun
waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, dengan capaian kinerja program/kegiatan
sebagaimana:
Lampiran - 2 : TABEL Realisasi Capaian Kinerja Program (RENSTRA) Tahun 2015
s/d Tahun 2017
III.2. PENCAPAIAN SASARAN – IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)
Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Bogor terukur dari pelaksanaan kegiatan
sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) :
a. Target Cakupan Pelayanan Angkutan Umum minimal 80 % dari wilayah yang tersedia
jaringan jalan untuk lalu lintas umum sampai dengan 2019 ( s/d 2017 + tercapai 65%)
sebanyak 7 koridor/trayek utama/ Bus Transit Sistem (s/d 2017 tercapai 6 koridor) dan
30 feeder/trayek cabang (s/d 2017 dilakukan penataan 20 trayek), serta 4 koridor bus
sekolah (s/d 2017 belum terealisasi) dan 4 unit angkutan wisata dalam kota (s/d 2017
terealisasi 1 unit bus, tetapi belum operasional karena masih proses perizinan).
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 24
b. Penggunaan angkutan umum (modal share) > 40 % sampai dengan 2019, baru
tercapai + 35% pada tahun 2017.
c. Meningkatnya kinerja lalu lintas, dengan kecepatan rata-rata dari 150 ruas jalan arteri
dan kolektor sebesar 35,15 km/jam sampai dengan tahun 2019, dan kecepatan rata-
rata pada tahun 2017 telah tercapai 34,84 km/jam.
d. Tersedianya prasarana dan sarana sebagai simpul angkutan umum, al.; stasiun kereta
api, terminal angkutan penumpang, terminal angkutan barang, halte/shelter sebagai
transfer point, dengan konektivitas antara sistem jaringan jalan – system pusat
kegiatan wilayah – dan sistem jaringan pelayanan angkutan umum.
Pada posisi tahun 2017 belum secara optimal terpenuhinya prasarana dan sarana, al.;
Stasiun KA Sukaresmi, Optimalisasi fungsi terminal penumpang Baranangsiang-
Bubulak-Merdeka, Terminal angkutan barang dan/pergudangan sebagai pusat
distribusi ke dalam wilayah belum terbangun, serta halte/shelter belum secara optimal
terbangun di keseluruhan jaringan pelayanan angkutan umum.
e. Tersedianya perlengkapan jalan dan/atau fasilitas lalu lintas yang terpasang berkondisi
baik (90%), terealisasi dengan adanya dukungan pengganggaran secara rutin
pembangunan dan/pemeliharaan meliputi;
1. rambu lalu lintas,
2. marka jalan,
3. alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL),
4. alat penerangan jalan,
5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan,
6. alat pengawasan dan pengamanan jalan,
7. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas,
8. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
f. Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPU-BKB) dengan
kendaraan wajib uji +11.212 dengan capaian kendaraan bermotor yang laik jalan
(90%) dan lulus uji emisi gas buang (99%) pada tahun 2019, dengan capaian tahun
2017 kendaraan yang lulus uji 97,37% dan lulus uji emisi gas buang 98,02%.
g. Penggunaan bakan bakar ramah lingkungan 55 % dari 1.000 kendaraan angkutan
umum yang pernah diuji coba dan/ dipasang converter kit sampai dengan 2019, tetapi
terhenti s/d tahun 2015 dan baru mencapai 400 unit (40%).
h. Tersedianya Fasilitas Parkir untuk Umum, baik tepi jalan umum (on street parking)
maupun pelataran dan gedung parkir (off street parking) sebanyak 2 lokasi sampai
dengan 2019, dimana untuk penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dilakukan
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 25
evaluasi setiap tahun untuk penetapan lokasi dan model parkir sebagai obyek retribusi
yang dijadikan dasar penetapan target pendapatan asli daerah (PAD), tetapi untuk
pembangunan gedung parkir dan/pelataran parkir s/d 2017 belum terealisasi.
i. Tersedianya SDM transportasi yang berkompeten 75% dari kelompok masyarakat/
stakeholder transportasi yang dibina sampai dengan 2019 dan s/d 2017 yang secara
rutin dilakukan pembinaan meliputi; DPC Organda Kota Bogor (dan 23 Kelompok
Kerja Sub Unit - KKSU), 25 Badan Hukum sebagai Operator Angkutan Umum,
Koalisasi Pejalan Kaki Bogor (KPK-B), Komunitas Disabilitas, Pelajar Pelopor
Keselamatan, Pengemudi Angkutan Umum, TK-Pelajar-Mahasiswa, dan masyarakat
umum sebagai pengguna jalan.
Realisasi operasional Koridor BTS (Bus Transit System) Trans Pakuan dari rencana 7
koridor, secara bertahap s/d tahun 2017 terealisasi 6 koridor :
1) Operasional dengan Bus (oleh PD Jasa Transportasi Kota Bogor);
a) TPK – 1 (Terminal Bubulak – Terminal Baranangsiang)
b) TPK – 7 (Terminal Baranangsiang Transfer Point Cidangiang – Bellanova Via
Tol Jagorawi)
2) Perintisan dengan Angkutan Kota;
c) TPK – 2 (Ciawi – Terminal Bubulak Via Baranangsiang)
Penetapan 243 kendaraan angkutan kota untuk di reduksi (konversi 3 : 1) menjadi
81 bus ukuran sedang
d) TPK – 3 (Ciawi – Terminal Bubulak Via Jl. Lawang Gintung, Suryakencana)
Penetapan 243 kendaraan angkutan kota untuk di reduksi (konversi 3 : 1) menjadi
81 bus ukuran sedang
e) TPK – 4 (Ciawi – Ciparigi)
Penetapan 150 kendaraan angkutan kota untuk di reduksi (konversi 3 : 2) menjadi
100 bus ukuran kecil dengan batasan usia operasional 7 tahun dan di reduksi
ulang (konversi 2 : 1) menjadi 50 bus kecil
f) TPK – 5 (Ciparigi – Terminal Merdeka)
Penetapan 135 kendaraan angkutan kota untuk di reduksi (konversi 3 : 2) menjadi
90 bus ukuran kecil dengan batasan usia operasional 7 tahun dan di reduksi ulang
(konversi 2 : 1) menjadi 45 bus kecil
Penataan jaringan trayek (Re-Routing) Angkutan Kota sebagai Angkutan Feeder dari 23
trayek (sebanyak 3.412 unit kendaraan yang melayani 53 wilayah Kelurahan) menjadi 30
trayek (sebanyak 2.563 unit kendaraan yang melayani 68 wilayah Kelurahan), s/d akhir
tahun 2017 terealisasi 20 trayek angkutan feeder, meliputi;
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 26
1) 01 Cipinang Gading – Perumahan Yasmin
2) 02 Warung Nangka – Lawang Saketeng / BTM
3) 03 Cimahpar – BTM
4) 05 Ciheuleut – BTM
5) 07 Terminal Bubulak – Merdeka – Ciparigi
6) 08 Taman Pajajaran – Bantar Kemang – Terminal Merdeka
7) 09 Baranangsiang Indah – Pasar Baru Bogor
8) 10 Cimanggu Permai – Pasar Anyar
9) 11 Curug – Taman Cimanggu – Pasar Anyar
10) 13 Mutiara Bogor Raya – BTM
11) 14 Sukasari – Pasir Kuda – Terminal Bubulak
12) 17 Salabenda – Pasar Anyar
13) 19 Bina Marga – Tanah Baru – Pomad / Ciluar
14) 21 Mulyaharja – Lawang Saketeng / BTM
15) 22 Terminal Bubulak – Kencana
16) 23 Taman Griya Kencana – Pasar Anyar
17) 24 Pondok Rumput – Pasar Anyar
18) 25 BTM – Taman Kencana – Pasar Anyar
19) 26 Terminal Merdeka – Vila Mutiara via Cijahe
20) 27 Buntar (SMKN 4) – Sukasari Via Cipaku
Peningkatan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi berdasarkan evaluasi kinerja jaringan
jalan (150 segmen ruas jalan nasional, provinsi dan kota) dan 54 simpang, dengan tingkat
pelayanan pada tahun 2017:
Rata-rata Kecepatan pada 150 ruas jalan adalah 34,84 km/jam (pada hari kerja) dan
36,75 km/jam (pada hari libur).
Dari hasil perangkingan kinerja 30 (tiga puluh) segmen ruas jalan yang berada pada
kondisi kritis, dapat diidentifikasi bahwa Jl. Raya Sukabumi memiliki kinerja terburuk
dengan nilai V/C ratio sebesar 0,82; kecepatan rata-rata hanya 18,65 km/jam; dan
kepadatan sebesar 236 kendaraan/km atau secara teknis berada pada kondisi tingkat
pelayanan (Level of Service/LoS) “D” (nilai V/C Ratio antara 0,75 – 0,85).
Dari hasil perangkingan kinerja 10 persimpangan yang berada dalam kondisi
jenuh/mendekati jenuh, dapat diidentifikasi bahwa Simpang Ciawi memiliki kinerja
terburuk dengan nilai Derajat Kejenuhan (DS) sebesar 0,86, rata-rata jumlah antrian
109 smp (satuan mobil penumpang).
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 27
TABEL-III-1 : Perangkingan Kinerja Ruas Jalan
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 28
TABEL III-2 : Perangkingan Kinerja Simpang
No Simpang DS NQ Tingkat Pelayanan (LoS)
1 Simpang Ciawi 0.86 109,0 E
2 Simpang Yasmin 0.82 32,5 D
3 Simpang Empang 0.77 39,9 D
4 Simpang Talang 0.71 34,1 C
5 Simpang Warung Jambu 0.70 38,4 C
6 Simpang Gunung Batu 0.69 100,4 C
7 Simpang Karya Bhakti 0.69 16,0 C
8 Simpang IPB 2 0.67 17,0 C
9 Simpang Pasir Kuda 0.67 18,7 C
10 Simpang Bantarjati 0.65 18,2 C
Sumber: Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang Tahun 2017
Dalam rangka meningkatkan dan mendukung manajemen dan rekayasa Lalu lintas yang
ada di Kota Bogor dengan tujuan untuk menciptakan penyelenggaraan perhubungan yang
tertib, selamat dan aman, secara periodik dipenuhi melalui pengadaan dan pemasangan
perlengkapan jalan, sebagaimana tabel berikut:
TABEL III-3 : Realisasi Pengadaan/Pemasangan Perlengkapan Jalan
No Perlengkapan Jalan/
Fasilitas Lalin
Indikator
Kinerja
Capaian
s/d 2014
Realisasi Pencapaian Program
2015 2016 2017 s/d 2017
1 Marka Jalan Meter2 10.085 2.065 3.681 4.000 19.831
2 Rambu Lalu Lintas Buah 615 15 20 21 671
3 APILL Buah 9 - 1 9 19
4 Pita Penggaduh Meter2 710 - 264 - 974
5 RPPJ Tiang Portal Buah 10 2 6 3 21
6 Warning Light Buah 9 3 1 7 20
7 RPPJ Tiang F Buah 75 21 16 13 125
8 Delineator Buah 80 125 200 - 405
9 Paku Marka Buah 2.157 764 800 674 4.395
10 Guardrail/ Meter2 416 - 176 152 744
11 Water Barrier Buah 310 - 214 122 646
12 Traffic Cone Buah 500 - 269 336 1.105
13 Cermin Tikungan Buah 80 25 25 17 147
14 Papan Nama Jalan Buah 312 - - - 312
15 Shelter Unit 56 13 - 4 73
16 Kawasan ZoSS Lokasi 9 3 1 3 16
17 Median Jalan Meter1 1.468,35 - - 511.56 1.979,91
18 Stick Cone Buah - - 276 - 276
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 29
Sebagai jaminan keselamatan laik teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dalam
penyelenggaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang sebagai kendaraan
wajib uji, dilakukan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala setiap 6 (enam) bulan sekali,
dengan hasil sebagaimana tabel berikut:
TABEL III-4 : Realisasi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala
NO URAIAN KENDARAAN WAJIB UJI (UNIT)
2015 2016 2017
1 Pengujian Kendaraan Bermotor 22.925 21.324 21.963
a. Kendaraan yang lulus uji (unit)
Prosentase (%) Lulus Uji
22.262
97,07%
18.906
88,66%
21.386
97,37%
b. Kendaraan yg tidak lulus uji/afkir
Prosentase (%) Tidak Lulus Uji
673
2,93%
2.418
11,34%
577
2,63%
2 Pengujian Emisi Gas Buang
a. Menurut Jenis Bahan Bakar 22.935 21.324 21.963
1) Bahan Bakar Bensin 22.282 13.977 8,197
2) Bahan Bakar Solar 653 7.347 13.766
b. Berdasar Hasil Uji 22.935 21.324 21.963
1) Kendaraan Lulus Uji
Prosentase (%) Lulus Uji
22.431
97,08%
20.501
96,14%
21.568
98,02%
2) Kendaraan Tidak Lulus Uji
Prosentase (%) Tdk Lulus Uji
504
2,20%
823
3,86%
395
1,8%
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 30
BAB IV
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
Penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dalam kurun waktu 2015 – 2017 telah
mengarah perwujudan sistem transportasi Kota Bogor yang handal dan berkemampuan tinggi,
tetapi kedepan masih terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa
perubahan lingkungan yang dinamis seperti; globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan
jasa transportasi, teknologi, dan kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup.
IV.1 ISU STRATEGIS
Sarana Manajemen (6M + I)
a. Sumber Daya Manusia
Kualitas SDM Aparatur dan Operator
Belum optimalnya peran serta masyarakat
b. Pendanaan
Keterbatasan anggaran dan ketergantungan APBN besar
Skema pendanaan alternatif terbatas
c. Sarana dan Prasarana
Sistem angkutan massal masih terbatas aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas
layanan
Jaringan jalan belum optimal dari sisi pola, kapasitas, dan pemanfaatannya
Integrasi antarmoda belum terwujud
d. Teknologi Informasi & Komunikasi
Sistem database transportasi belum terintegrasi dan up-to-date
Pemanfaatan TIK untuk layanan dan manajemen transportasi belum optimal
e. Regulasi dan Kebijakan
Penyesuaian pelaksanaan kewenangan belum keseluruhan
Belum tercipta konvergensi (pengintegrasian) kebijakan antar stakeholders
f. Kelembagaan
Koordinasi dalam penyelenggaraan transportasi belum optimal
g. Manajemen Implementasi
Integrasi perencanaan antar wilayah, antarmoda, antar stakeholders
Implementasi Bogor Transportation Program (B-TOP) sebagai masterplan
transportasi belum sepenuhnya didukung kesiapan teknis
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 31
h. Kinerja & Dampak Pelayanan
Kecilnya Modal-share angkutan umum
Tingginya kemacetan lalu lintas jalan
Tingginya angka kecelakaan dan gangguan keamanan
Biaya sosial yang tinggi (pemborosan waktu, energi, dan dampak lingkungan)
IV.2 LINGKUNGAN STRATEGIS
a. Social
Jumlah dan pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang cukup tinggi
Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Bogor sekitar + 2,38 % dalam kurun 5
tahun terakhir, dan saat ini dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa, Kota Bogor
telah menjadi Kota Metropolitan.
TABEL-IV.1: Luas Wilayah, Jumlah RT/RW, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah
Tangga dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2017
NO KECAMATAN
LUAS WILAYAH
(Km2)
BANYAK NYA
JUMLAH PENDUDUK RUMAH TANGGA
LAJU PERTUM-BUHAN
KEPADATAN (per Km2)
RT RW LAKI-LAKI
PEREM- PUAN
JUMLAH
1 Bogor Selatan 30,81 769 190 101.972 97.276 199.248 49.012 2,09 6.467
2 Bogor Timur 10,15 318 59 52.855 51.882 104.737 25.764 2,13 10.319
3 Bogor Utara 17,72 527 108 97.765 95.047 192.812 47.429 2,57 10.881
4 Bogor Tengah 8,13 431 98 52.827 51.855 104.682 25.750 1,07 12.876
5 Bogor Barat 32,85 800 197 119.816 116.486 236.302 58.127 2,40 7.193
6 Tanah Sareal 18,84 634 128 115.053 111.853 226.906 55.816 3,38 12.044
JUMLAH:
2016 118,50 3.479 780 540.288 524.399 1.064.687 261.898 2,38 8.985
Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, 2017
Perkembangan wilayah yang belum terintegrasi dalam sistem tata ruang, sosial,
ekonomi, dan transportasi Kota Bogor dalam lingkup Kabupaten Bogor –
Jabodetabek – Jawa Barat
Rata-rata ratio pertumbuhan prasarana/jaringan jalan + 0,01% sangat tidak
sebanding dengan pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor dengan ratio sebesar
+ 8,4%, sehingga konsekuensinya adalah terjadinya kemacetan.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 32
TABEL-IV.2: Kondisi Jaringan Jalan Di Kota Bogor Tahun 2017
No Status
Jalan
Kondisi (Km) Jumlah
(Km) Baik Sedang Rusak R Rusak B
1 Nasional 27.019 2.000 0,000 0,000 29,019
2 Propinsi 7.142 1.847 0,000 0,000 8,989
3 Kota 324.816 305.127 67.809 21.633 719,385
Jumlah 358.977 308.974 67.809 21.633 757,393
Sumber : Dinas PUPR Kota Bogor
TABEL-IV.3: Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Di Kota Bogor
NO
T A
HU
N
JENIS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR
TOTAL % MOBIL
PENUMPANG MOBIL
BARANG MOBIL BUS SEPEDA
MOTOR KENDARAAN KHUSUS
Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh % Jmlh %
1 2012 63.464 12.295 991 260.045 83 336.878
2 2013 64.705 2,0 11.617 -5,5 944 -4,7 279.803 7,6 83 0,0 357.152 6,0
3 2014 65.346 1,0 8.426 -27,5 360 -61,9 385.037 37,6 83 0,0 385.120 7,8
4 2015 73.895 13,1 15.056 78,7 492 36,7 429.322 11,5 83 0,0 429.405 11,5
RATA2 5,4 15,2 -10 18,9 0,0 8,4
Sumber: SAMSAT Kota Bogor 2016
TABEL-IV.4: Kecelakaan dan Korban Lalu Lintas di Kota Bogor
NO T A HUN
Banyaknya kecelakaan
KORBAN Kerugian Materi
Meninggal Luka Berat Luka Ringan
1 2013 174 66 58 87 1.290.810
2 2014 142 38 48 129 447.050
3 2015 100 27 22 104 340.000
4 2016 149 38 80 114 320.100
Sumber: Polisi Resort Bogor Kota, 2017
b. Technologi
Pilihan sistem dan teknologi sistem transportasi massal
Perkembangan TIK dalam mendukung efisiensi operasi dan peningkatan layanan
transportasi
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 33
c. Economic
Daya saing ekonomi Kota Bogor dalam percaturan / lingkup Kabupaten Bogor –
Jabodetabek – Jawa Barat
Peran swasta dalam penyelengggaraan transportasi perkotaan
d. Environmental
Isu perubahan iklim dan penghematan BBM dari transportasi perkotaan
Daya dukung lingkungan kawasan Kota Bogor dan wilayah pengaruhnya
e. Political
Transportasi Kota Bogor sebagai komoditas politik lokal, provinsi dan nasional
Dukungan stakeholders dalam perumusan kebijakan bagi penyelesaian masalah
transportasi
f. Legal
Transformasi regulasi di sektor transportasi menuju sistem yang modern dan
terbuka
Dampak berbagai regulasi di luar sektor transportasi (tata ruang, perindustrian
dan perdagangan, energi dan lingkungan)
g. Ethical
Akuntabilitas publik terhadap penyelenggaraan transportasi
Aspek gender dan keadilan bagi kaum marginal
IV.3 ANALISIS SWOT
Dalam mengantisipasi kondisi terhadap isu dan lingkungan strategis, sistem
transportasi Kota Bogor diarahkan untuk mewujudkan keandalan pelayanan dan
keterpaduan antar dan intra moda transportasi yang disesuaikan dengan perkembangan
ekonomi, kebijakan tata ruang, pelestarian lingkungan dan kebijakan energi, sehingga
diharapkan memenuhi fungsinya sebagai penunjang dan pendorong pembangunan
(promoting sector dan servicing sector), memenuhi kebutuhan aksesibilitas masyarakat
serta memenuhi kebutuhan distribusi dengan memperhatikan keandalan serta kelaikan
sarana dan prasarana transportasi.
Perubahan-perubahan yang terjadi selalu menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan
Kota Bogor sebagai antisipasi terhadap penyusunan kebijakan. Faktor-faktor yang
berpengaruh baik internal (diformulasikan dalam bentuk kekuatan/strengths dan
kelemahan/weakness) maupun eksternal (diformulasikan dalam bentuk peluang/
opportunities dan ancaman/threats) merupakan masukan signifikan bagi perencanaan ke
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 34
depan yang sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai
kondisi pelayanan ideal yang diharapkan, yaitu mewujudkan sistem transportasi Kota
Bogor yang handal dan berkemampuan tinggi..
A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
1. KEKUATAN (STRENGTHS)
a. Dukungan political will dari pemerintah daerah dalam pengembangan
sistem transportasi di Kota Bogor, dimana salah satu program prioritas
penanganan masalah di Kota Bogor adalah prioritas penanganan pada
sektor transportasi.
b. Kelembagaan
Penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka memfasilitasi
penyelenggaraan otonomi daerah adalah merupakan upaya pemberdayaan
perangkat daerah otonom, sehingga daerah dapat lebih meningkatkan
aspek pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Termasuk pembentukan
organisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai wadah untuk
mengkoordinasikan instansi Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan di Kota Bogor yang memerlukan keterpaduan dalam perencanakan
dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
c. Pengembangan sistem angkutan umum massal (SAUM) dengan program
pembangunan Bus Transit System (BTS) Trans Pakuan.
Sebagai upaya pembangunan transportasi perkotaan yang berkelanjutan
(sustainable urban transport development), dipandang perlu untuk
dikembangkan melalui pendekatan pengendalian permintaan (Traffic
Demand Management - TDM), melalui peningkatan kinerja angkutan
umum dan sebagai promosi penggunaan pelayanan angkutan penumpang
umum dengan konsep pembangunan yang berorientasi system transit
(Transit Oriented Development - TOD)
2. KELEMAHAN (WEAKNESS)
a. Terjadinya campuran lalu lintas (mixed traffic) yang tinggi
Selain pertumbuhan kendaraan pribadi dan sepeda motor yang cukup
tinggi, juga akumulasi pelayanan angkutan umum di dalam wilayah Kota
Bogor, khususnya Angkutan Perkotaan AKDP sebanyak 10 trayek (4.644
kendaraan) dengan jenis kendaraan bus kecil (kapasitas tempat duduk +
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 35
10 orang), menambah volume lalu lintas semakin padat dan berdampak
terhadap in-efisiensi penggunaan ruang jalan di wilayah Kota Bogor.
b. Permasalahan transportasi di Kota Bogor yang secara langsung
berimplikasi terjadinya penurunan kinerja pelayanan angkutan umum,
dengan kompleksitas permasalahan;
1) Perubahan peran dan fungsi Kota Bogor, serta pengembangan tata
guna lahan yang mengarah pada tingkat bangkitan dan tarikan lalu
lintas yang tinggi,
2) Keterbatasan aksesibilitas jaringan jalan,
3) Keterbatasan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas,
4) Tingkat kedisiplinan pengguna jalan yang masih rendah,
5) Kinerja penggunaan ruang jalan yang sudah mendekati kapasitas
6) Tingginya delay factor pada badan jalan,
7) Ketidakseimbangan supply dan demand
B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL
1. PELUANG (OPPORTUNITIES)
a. Implementasi Otonomi Daerah;
Sektor transportasi dituntut untuk semakin mampu berperan dalam
mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa yang pada
akhirnya dapat berfungsi sebagai perekat dan jembatan guna mendukung
tumbuhnya perekonomian, merupakan inti substansi dari pembangunan
sektor yang berwawasan pembangunan wilayah (regional based transport
program and development). Konsep ini menjadi relevan dengan
diimplementasikannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah, yaitu kewenangan daerah dalam penyelenggaraan,
pembiayaan dan perencanaan pembangunan semakin besar yang ditopang
oleh pendapatan daerah dan dimungkinkannya adanya Undang-Undang
No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Ditambah lagi dengan adanya PP Nomor 38 Tahun 2008 menunjukkan
semakin jelasnya kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
b. Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor – Pemerintah
Kota Bogor, yang antara lain Bidang Perhubungan dan perlu
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 36
Kabupaten –Kota Bogor berkaitan dengan Penyelarasan Penyelenggaraan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Wilayah Perbatasan, dengan ruang
lingkup meliputi ;
1) Perencanaan dan penataan jaringan transportasi dan lalu lintas
angkutan jalan
2) Pembangunan dan pengelolaan terminal penumpang di wilayah
perbatasan
3) Penyelenggaraan pelayanan angkutan penumpang dan barang
4) Koordinasi pembangunan fasilitas lalu lintas dan pengendalian
ketertiban lalu lintas di wilayah perbatasan.
c. Dukungan dari instansi vertikal;
1) Kebijakan yang dikembangkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Barat dan Kementerian Perhubungan RI sejalan, khususnya dalam
rangka restrukturisasi angkutan umum dan pengembangan angkutan
massal “Bus Transit System/BTS” Trans Pakuan sebagai bagian
pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan
(Sustainable Urban Transport/SUT).
2) Pembentukan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabke (BPTJ)
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPTJ, dengan;
Tugas;
Mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan
transportasi secara terintegrasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan
Bekasi (Jabodetabek) dengan menerapkan tata kelola organisasi
yang baik
Fungsi;
a) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan
rencana program kegiatan K/L dan Pemda dalam rangka
pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yg
terintegrasi di wilayah Jabodetabek berdasarkan RITJ
b) Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan
anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan
rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan
peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di
Jabodetabek
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 37
c) Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam
rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum
perkotaan di wilayah Jabodetabek
d) Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam
rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan
prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum
perkotaan di Jabodetabek
e) Fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen dalam
rangka manajemen permintaan lalu lintas di Jabodetabek
f) Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan
anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi
dalam RITJ yang tidak termasuk dalam rencana umum dan
rencana program kegiatan transportasi dari K/L dan Pem
Daerah
g) Penyiapan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya
dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di
Jabodetabek
h) Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi
angkutan umum massal
i) Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas
provinsi di wilayah Jabodetabek dan pemberian rekomendasi
untuk angkutan terusan (feeder service)
j) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan
rencana umum dan program pengembangan dan pelayanan
transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek
k) Melakukan koreksi dan pemberian sanksi thdp pelanggaran
RITJ yg dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya
l) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri
Perhubungan
d. Dukungan Public Private Partnership (P-3)/ Kerjasama Pemerintah-
Swasta (KPS) dan Corporate Social Responsibilty (CSR)
Terbukanya infrastruktur transportasi bagi peran serta swasta termasuk
investor asing akan membuka peluang alih teknologi serta peluang
perluasan pangsa pasar, terutama untuk segmen usaha yang memiliki
pasar pada skala global.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 38
e. Dukungan Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif
Peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi di sektor transportasi
yang mengarahkan pemanfaatan sumber energi alternatif, khususnya
energi Bahan Bakar Gas (BBG) dengan terbitnya Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan
Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan.
2. ANCAMAN (THREATS)
a. Kota Bogor menjadi bagian kawasan aglomerasi perkotaan Jabodetabek;
Sebagai konsekuensi dari laju pertumbuhan perekonomian dikawasan
perkotaan mengakibatkan peningkatan aktivitas kegiatan masyarakat,
yang berarti adanya peningkatan permintaan kebutuhan akan jasa
transportasi dan tak terkecuali kebutuhan pelayanan jasa transportasi pada
kawasan Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (BODETABEK) yang
melahirkan pola pergerakan commuter.
b. Globalisasi;
Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses integrasi dunia disertai dengan
ekspansi pasar yang di dalamnya mengandung banyak implikasi bagi
kehidupan manusia, dan peran transportasi sangat ditentukan oleh pasar
yang dicirikan oleh semangat persaingan. Oleh karena itu dari aspek
permintaan (demand side) kebijakan efisiensi teknis dan efisiensi
ekonomi dalam penyelenggaraan transportasi merupakan syarat mutlak
agar dapat bersaing di pasar global. Dari sisi penawaran (supply side),
kebijakan penambahan kapasitas dan pembangunan sarana serta prasarana
transportasi harus diupayakan memenuhi persyaratan teknis dan layak
dioperasikan dengan biaya terendah (least cost) dalam kerangka biaya
jangka panjang (long run variable cost). Minimnya fasilitas infrastruktur
sektor transportasi akan menghambat pengembangan sektor lainnya,
sehingga pada gilirannya target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.
IV.4 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagi berikut :
a. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 39
b. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau
masyarakat dan wilayah Indonesia.
c. Peningkatan kualitas operator/penyedia jasa di transportasi darat yang memiliki
kualitas prima di dalam manajemen produksi;
d. Peningkatan daya saing pelayanan transportasi darat sehingga mampu berkompetisi
dengan moda lainnya;
e. Pertumbuhan pembangunan transportasi darat yang merata dan berkelanjutan
f. Penciptaan pembangunan transportasi darat yang terintegrasi dengan moda lainnya.
Adapun sasaran Kementrian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :
a. Terwujudnya pemulihan fungsi sarana dan prasarana transportasi darat agar mampu
memberi dukungan maksimal bagi kegiatan pemulihan ekonomi nasional
b. Terwujudnya kelanjutan reformasi dan restrukturisasi (kelembagaan, sumber daya
manusia dan peraturan perundang-undangan/regulatory reform) di bidang transportasi
darat dalam rangka memberikan peluang yang sama secara adil dan demokratis
kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan perhubungan sesuai
dengan prinsip-prinsip good governance.
c. Tersedianya aksesibilitas pelayanan jasa transportasi darat di kawasan perdesaan,
pedalaman, kawasan tertinggal, kawasan terpencil dan kawasan perbatasan untuk
menciptakan suasana aman dan damai
d. Tersedianya tambahan kapasitas pelayanan jasa transportasi darat yang berkualitas
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Kota Bogor yaitu :
a. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat;
Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran operator kendaraan
(khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan keamanan
transportasi.
b. Pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau
masyarakat di wilayah.
Terkendala adanya penolakan dari sebagian pihak yang merasa “terusik” dengan
keberadaan sarana dan prasarana transportasi yang akan dibangun/dikembangkan.
Adapun yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan/sasaran
tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah cq Dinas
Perhubungan Kota Bogor dengan Pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 40
Perhubungan Darat dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dalam
upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.
Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat dalam dokumen perencanaan mempunyai tujuan
yaitu : “Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Dinas Perhubungan
dalam penyelenggaraan perhubungan menuju terwujudnya sistem transportasi yang selamat
lancar dan nyaman”. Adapun sasarannya sebagai berikut :
a. Tercapainya peningkatan kinerja sumber daya manusia perhubungan Jawa Barat.
b. Tercapainya peningkatan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian transportasi yang terpadu.
c. Tercapainya peningkatan kualitas sarana prasarana transportasi yang baik dan ramah
lingkungan.
d. Tercapainya peningkatan pelayanan transportasi yang prima.
e. Tercapainya peningkatan akuntabilitas tata kelola Dinas Perhubungan Jawa Barat.
Setidaknya ada 2 point yang mempunyai keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh
Dinas Perhubungan Kota Bogor, yaitu :
a. Peningkatan SDM
Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota
Bogor yaitu terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian di bidangnya sementara ada
beberapa SDM yang akan memasuki masa pensiun ataupun mutasi ke instansi lain.
b. Peningkatan pelayanan transportasi.
Untuk pelayanan angkutan masih ada hambatan dari faktor eksternal yang sifatnya
non teknis karena kendala sosial dan kultural. Adapun faktor pendukung yang bisa
membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor,
yaitu adanya koodinasi yang cukup baik pada pelaksanaan mengahadapi angkutan
lebaran, natal dan tahun baru.
IV.5 TELAHAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang perhubungan khususnya
infrastruktur strategis berpedoman pada Undang-Undnag Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang yang telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang, yaitu
keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan
dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan
umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 41
Penetapan asa tersebut dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara
lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan
fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan
ruang, sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
Ada beberapa point Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor yang mana Dinas
Perhubungan Kota Bogor terkait di dalamnya, yaitu :
a. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Jalan
1) Rencana penetapan fungsi jalan
2) Rencana peningkatan kapasitas jalan
3) Rencana pembangunan jalan baru
4) Rencana jaringan lintas
5) Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada Rumaja, Rumija, dan Ruwasja
6) Rencana kebutuhan perlengkapan jalan
7) Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki dan
jalur khusus pesepeda
b. Rencana Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Terminal
1) Revitalisasi terminal penumpang Baranangsiang sebagai terminal penumpang
type A, dengan pembangunan akses/persimpangan tidak sebidang dari/ke Tol
Jagorawi
2) Pembangunan terminal penumpang type B di Kelurahan Tanah Baru yang
terintegrasi dengan Stasiun LRT
3) Pembangunan terminal penumpang type C di Kelurahan Sukaresmi yang
terintegrasi dengan Stasiun KA dan di Kelurahan Bubulak sebagai transfer
point
4) Penyediaan terminal perbatasan yang bekerjasama dengan Pemerintah
Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
5) Pengembangan terminal barang, meliputi; Revitalisasi terminal Agribisnis di
Kelurahan Rancamaya, dan pembangunan terminal barang di Kelurahan Tanah
Baru sebagai pusat distribusi dan pergudangan
c. Rencana Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Massal
1) Pelayanan dalam kota
2) Pelayanan yang terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor
3) Pelayanan yang terintegrasi dengan DKI Jakarta, angkutan pemadu moda di
kawasan Jabodetabek dan angkutan umum massal menuju Bandara
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 42
4) Pengembangan pelayanan angkutan wisata dalam kota sebagai bagian
pelayanan penunjang promosi pariwisata yang menghubungkan lokasi wisata
dan kawasan pusaka (herritage)
d. Rencana Penataan Angkutan Perkotaan
1) Re-Routing angkutan pengumpan (feeder) sesuai asal-tujuan perjalanan
2) Peningkatan manajemen operasional dan kinerja pelayanan angkutan
3) Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan
e. Rencana Penataan Sistem Perparkiran
1) Pembangunan gedung parkir dan/atau pelataran parkir di pusat-pusat kegiatan,
pada kawasan pengembangan TOD, terminal penumpang, stasiun KA, dan
kawasan Istana Kepresidenan Bogor/Kebun Raya Bogor.
2) Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang milik jalan
3) Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara
vertical maupun horizontal
4) Penetapan ketentuan penyediaan parkir seta rasio luas parkir bagi semua
kegiatan yang menimbulkan bangkitan pergerakan
f. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Perkeretaapian
1) Rencana pengembangan system jaringan rel melalui pengembangan yang
terintegrasi dengan peningkatan jalur KA Commuter Line Bogor – Jakarta,
peningkatan jalur KA Bogor – Sukabumi, dan pembangunan jalur KA dalam
kota.
2) Rencana pengembangan jaringan prasarana KA, meliputi pembangunan
jaringan prasarana dan jaringan pelayanan LRT Loop Line yang terintegrasi
dengan LRT Cawang – Bogor dengan pengembangan simpul/stasiun LRT di
Tanah Baru, Sukaresmi, Bubulak, Kertamaya/Mulyaharja
3) Rencana jaringan pelayanan umum KA melalui;
Penataan stasiun KA Bogor dan kawasan sekitarnya
Penataan stasiun KA Paledang dan kawasan sekitarnya
Revitalisasi stasiun KA Batutulis atau relokasi stasiun KA Batutulis ke
Genteng
Pembangunan kawasan TOD dengan simpul meliputi; Stasiun KA Bogor-
Paledang, stasiun KA/LRT Sukaresmi, Stasiun LRT Tanah Baru, Stasiun
LRT Bubulak, Stasiun LRT Kertamaya/Mulyaharja
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 43
Pembangunan LRT Loop Line yang terintegrasi dengan TOD sebagai
pengembangan simpul transportasi perkotaan terpadu di Tanah Baru,
Sukaresmi, Bubulak, Kertamaya dan Mulyaharja.
IV.6 MANDAT
A. Mandat Struktural:
Keputusan Walikota Bogor Nomor : 050.45-304 Tahun 2017 Tanggal
4 September 2017 Tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor,
dengan muatan mandat:
1. Sasaran 2019
Berkurangnya tingkat kemacetan lalu lintas dan/ peningkatan kinerja lalu lintas
yang ditunjukkan adanya peningkatan kecepatan rata-rata dari 150 ruas jalan
arteri dan jalan kolektor sebesar 35,15 km/jam
2. Arah Kebijakan dan Strategi 2019
a. Pengembangan SAUM modern, maju, terintegrasi:
(1) 7 Koridor BTS Trans Pakuan, dengan 30 trayek Angkutan
Pengumpan (feeder)
(2) LRT Loop Line Bogor Raya,
(3) LRT Cibubur – Kota Bogor,
(4) PSO/ Subsidi angkutan perkotaan
b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan kota:
(1) Peningkatan rasio jalan (panjang ruas jalan utama)
(2) pengembangan kapasitas dan kualitas jalan untuk aksesibilitas
angkutan masal.
c. Peningkatan manajemen transportasi perkotaan:
(1) Kawasan TOD (Transit Oriented Development) di Tanah Baru,
Sukaresmi, Bubulak, BNR/Rancamaya,
(2) Fasilitas pendukung alih moda (ex: Park & Ride),
(3) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) real-time (ex. ATCS,
virtual mobility),
(4) Manajemen Kebutuhan Transportasi-MKT/ Transport Demand
Management-TDM (push and pull)
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 44
d. Integrasi kelembagaan
Dengan maksud agar memiliki kewenangan kuat dalam integrasi dari
konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi,
manajemen, dan pembiayaan transportasi perkotaan
B. Mandat Regulasi
1. UU No. 22 Th. 2009 tentang LLAJ,
Asas ; Asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat,
efisien dan efektif, seimbang, terpadu, dan mandiri,
Tujuan ; Terwujudnya pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar,
dan terpadu.
2. PERMENHUB No. 172 Th. 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk
Transportasi Jabodetabek),
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Transportasi jabodetabek
meliputi:
a. Pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum harus mencapai
60% dari total pergerakan orang
b. Waktu perjalanan orang di dalam kendaraan angkutan umum dari asal –
tujuan maksimum 1,5 jam pada jam puncak
c. Kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum pada jam puncak minimal
30 km/jam
d. Cakupan pelayanan angkutan umum di daerah perkotaan mencapai 80%
dari panjang jalan
e. Akses ke angkutan umum dengan berjalan kaki maksimal 500 m
f. Setiap daerah harus mempunyai jaringan layanan lokal/ jaringan cabang
(feeder) yang diintegrasikan dengan jaringan utama (trunk), melalui satu
simpul transportasi
g. Simpul transportasi harus memiliki fasilitas pejalan kaki, fasilitas parkir
(park and ride), dengan jarak perpindah antar moda tidak lebih dari 500 m
h. Perpindahan Moda dalam 1X perjalanan, maksimum 3X
Perubahan berbagai paradigma sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja
Dinas Perhubungan Kota Bogor. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan
lingkungan hidup perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam pemberian
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 45
pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan
umum yang memadai dan penyediaan prasarana dan sarana transportasi.
Keberanian masyarakat untuk melakukan protes terbuka terhadap kebijakan publik yang
mereka anggap kurang memenuhi azas keadilan, menuntut adanya transparansi dalam proses
pelayanan dan sosialisasi produk kebijakan publik yang akan diterapkan, sehingga kebijakan
tersebut sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga Dinas Perhubungan Kota Bogor perlu
mengantisipasi berdasarkan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat dan hubungan antar
lembaga.
Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu
diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai Pelaksana
Kewenangan Pemerintah Kota Bogor di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sebagai Regulator
serta Fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang transportasi.
Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa
pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru
dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai
tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah :
1. Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
2. Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang menggambarkan pola antar
kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman.
3. Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi
tranportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan,
keandalan, efisiensi & daya saing yang semakin tinggi.
4. Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas
orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di Kota Bogor, serta
sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan
kesesuaian Tata Ruang & Kelestarian Lingkungan.
5. Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa
transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :
a. Kondisi persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa
transportasi yg pda gilirannya dpt memberdayakan masyarakat dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Kota Bogor.
b. Pemerataan manfaat bagi pengguna jasa dan kepada seluruh lapisan masyarakat.
c. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas
pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
d. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 46
Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh
jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kota
Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien,
terutama tindaklanjut di dalam pengembangan infrastruktur wilayah, yaitu;
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pengembangan angkutan umum;
2. Pengembangan jaringan jalan yang efektif dan efisien yang menghubungkan pusat kegiatan
wilayah (terutama jalan-jalan tembus);
3. Pengaturan hierarki peran serta fungsi jaringan transportasi yang lebih baik agar
menghasilkan pergerakan yang efisien dan efektif;
4. Revitalisasi pelayanan angkutan kereta api Bogor – Jakarta dan Bogor - Sukabumi
5. Pengaturan pergerakan (traffic management) untuk angkutan barang dan angkutan
penumpang
6. Pengembangan keterpaduan sistem transportasi dan koneksi antar moda di dalam wilayah
Kota Bogor, maupun bagian wilayah aglomerasi perkotaan Jabodetabek.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 47
BAB V
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018-2019
V.1 VISI DAN MISI KOTA BOGOR
Sebagai tahapan ke-3 RPJMD Kota Bogor 2015-2019 dari RPJP Kota Bogor 2005 –
2025, Pemerintahan Kota Bogor dalam melaksanakan pembangunan periode 2015 – 2019
menetapkan VISI yang lebih terfokus yakni
“Menjadikan Bogor Sebagai Kota Yang Nyaman, Beriman Dan Transparan”
dan dalam mewujudkannya dengan MISI:
1. Mewujudkan Bogor sebagai kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi
dan komunikasi
2. Mewujudkan Bogor sebagai kota yang sehat dan makmur
3. Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada industry pariwisata dan
industry kreatif
5. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan
6. Mengokohkan peran moral agama dan manusia untuk mewujudkan masyarakat
madani
V.2 VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kota Bogor 2015 – 2019 diatas adalah sejalan
dengan;
MISI-3 “Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan” dan
MISI-5 “Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan”
Berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor: 050.45-304 Tahun 2017 Tanggal 4
September 2017 Tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor, terhadap
Misi – 3 dan Misi – 4 yang mendukung penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bogor,
sebagaimana:
Lampiran - 3 : TABEL Penetapan Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah
Lampiran – 4 : TABEL Penetapan Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015
– 2019
Lampiran – 5 : TABEL Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran
Pembangunan Daerah Tahun 2015 - 2019
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 48
Bahwasannya konsep pengembangan transportasi kedepan pada umumnya didasarkan pada
2 (dua) konsep dasar, yaitu: SUT (Sustainable Urban Transport) dan EST (Environment
Sustainable Transport)
Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan memperhatikan capaian kinerja 2015 – 2017
dan berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka Dinas Perhubungan Kota Bogor
menetapkan VISI :
“TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI KOTA BOGOR
YANG BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN”
dengan maksud:
1. Sistem
Transportasi
: Satu kesatuan komponen yang terdiri dari prasarana (jalan,
terminal dan stasiun KA), sarana (kendaraan) dan sistem
pengoperasian untuk mendukung kelancaran mobilitas antar
tata guna lahan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan
ekonomi.
2. Berkualitas : Penyelenggaraan transportasi yang aman (dari resiko
kriminalitas), selamat (dari resiko kecelakaan), nyaman (tertib,
teratur dan rasa nyaman) dan handal (efisien/cepat, murah;
aksesibel/mudah dijangkau & dapat terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat; adanya integrasi antar moda/fasilitas,
terjadual dengan system ticketing) bagi penggunanya.
3. Berkelanjutan : Transportasi berkelanjutan (sustainable transportation)
merupakan konsep yang mengkaitkan antara tiga (3) parameter
yang saling berhubungan, secara konprehensif dan saling
ketergantungan, yaitu Lingkungan, Sosial Masyarakat dan
Ekonomi.
Berkelanjutan dalam penyelenggaraan transportasi, dengan ide
dan prinsip;
a : Access (jangkauan) Kota dirancang untuk manusia bukan
untuk mobil. Sehingga kota bagi orang yang tidak
memiliki kendaraan akan merasa kenyamanan yang sama
dengan yang memiliki kendaraan.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 49
b : Equity (keberadilan) Prioritas utama harus diberikan
kepada angkutan umum, berjalan-kaki dan bersepeda
yang merupakan alat transportasi yang dapat dijangkau
oleh semua orang dan memiliki dampak negatif yang
sedikit.
c : Pencegahan Polusi
d : Kesehatan dan Keselamatan
e : Partisipasi masyarakat dan transparansi. Sangatlah
penting untuk memberi dukungan dan informasi secara
cukup dan tepat kepada masyarakat tentang pilihan moda
transportasi.
f : Perencanaan yang terintegrasi
g : Manfaat ekonomi dan biaya yang rendah
Transportasi berkelanjutan dengan target capaian berwawasan
lingkungan, dimana kebijakan strategis penyelenggaraan
transportasi berdasarkan tujuan untuk mengurangi Gas Rumah
Kaca (GRK) melalui konsep;
a. Avoid (menghindari atau mengurangi kebutuhan
perjalanan)
b. Shift (beralih ke moda transportasi yang lebih ramah
lingkungan)
c. Improve (meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar
kendaraan dan teknologi kendaraan)
Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, ditempuh kebijakan pengembangan pola
keterpaduan antar intermoda angkutan, dengan arah pengembangan sistem transportasi:
1. Penyediaan Infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas antar kawasan pengembangan
kota
2. Meningkatkan mobilitas lalu lintas
3. Meningkatkan pelayanan angkutan umum dalam kota maupun regional Jabodetabek
4. Penyediaan feeder yg memadai dari dan ke simpul transportasi existing/rencana
5. Meningkatkan ketertiban dan keselamatan transportasi
6. Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang berkaitan dengan transportasi
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 50
Sebagai penjabaran dari visi Dinas Perhubungan Kota Bogor dirumuskan MISI
Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai berikut:
1. Mewujudkan sistem transportasi yang nyaman dan aman
2. Mewujudkan sistem transportasi yang berkelanjutan
3. Mewujudkan kinerja pelayanan di bidang perhubungan yang efektif, efisien,
dan akuntabel.
V.3 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai hasil akhir yang akan
dicapai atau dihasilkan pada akhir tahun 2019, ditetapkan tujuan sebagai rumusan yang
harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun, juga untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ngin diraih dari masing-masing
misi.
Selama kurun waktu 2015 – 2019 ditetapkan TUJUAN :
1. Terwujudnya sistem transportasi yang nyaman dan berkualitas
2. Terwujudnya sistem transportasi yang selamat
3. Terwujudnya sistem transportasi yang ramah lingkungan
4. Terwujudnya pelayanan di bidang perhubungan yang berkinerja tinggi.
Sedangkan SASARAN Pembangunan Transportasi Tahun 2015-2019 yang ingin
dicapai dari Tujuan pencapaian Misi Dinas Perhubungan Kota Bogor, adalah:
1. Meningkatkan kinerja jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu
2. Meningkatnya pelayanan angkutan umum
3. Meningkatnya kinerja sarana prasarana keselamatan transportasi
4. Meningkatnya penggunaan bahan bakar kendaraan yang ramah lingkungan
5. Meningkatnya kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji emisi gas buang
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan
Adapun indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Tahun
2015 – 2019, sebagaimana:
Lampiran – 6 : TABEL Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tujuan
dan Sasaran RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 - 2019
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 51
V.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DISHUB KOTA BOGOR TAHUN 2019
1. Cakupan Wilayah Pelayanan Angkutan Umum minimal 80 % dari wilayah yang
tersedia jaringan jalan untuk lalu lintas umum, dengan pelayanan 7 koridor/trayek
utama/ Bus Transit Sistem dan 30 feeder/trayek cabang, serta 4 koridor bus sekolah
dan 4 unit angkutan wisata dalam kota
2. Penggunaan angkutan umum (modal share) > 40 % dengan factor muat (load factor)
rata-rata mencapai 70 %
3. Meningkatnya kinerja lalu lintas, dengan kecepatan rata-rata dari 150 ruas jalan arteri
dan kolektor sebesar 35,15 km/jam
4. Tersedianya prasarana dan sarana sebagai simpul angkutan umum (al.; stasiun kereta
api, terminal angkutan penumpang, terminal angkutan barang, halte/shelter sebagai
transfer point, dengan konektivitas antara sistem jaringan jalan, sistem pusat kegiatan
wilayah, dan sistem jaringan pelayanan angkutan umum), dan tersedianya
perlengkapan jalan dan/atau fasilitas lalu lintas (rambu lalu lintas, marka jalan, alat
pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman
pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda,
pejalan kaki, dan penyandang disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan
angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan) yang terpasang
berkondisi baik (90%)
5. Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPU-BKB) dengan
capaian kendaraan bermotor yang lulus uji/laik jalan (90%) dan lulus uji emisi gas
buang (99%), serta
6. Penggunaan bakan bakar ramah lingkungan 55 % dari 1.000 kendaraan angkutan
umum yang pernah diuji coba dan/ dipasang converter kit.
7. Tersedianya Fasilitas Parkir untuk Umum, baik tepi jalan umum (on street parking)
maupun pelataran dan gedung parkir (off street parking) sebanyak 2 lokasi.
8. Tersedianya SDM transportasi yang berkompeten 75% dari kelompok
masyarakat/stakeholder transportasi yang dibina.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 52
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR TAHUN
TAHUN 2015 - 2019
YANG MENGACU PADA PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA BOGOR
VI.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran
seperti tersebut di atas, ditempuh melalui STRATEGI pokok pembangunan transportasi:
a. Pengendalian lalu lintas dan angkutan, penataan sistem perparkiran, melalui
Kebijakan;
Pembenahan titik-titik rawan kemacetan (khususnya jam sibuk pagi, siang dan
malam) dengan didukung manajemen kebutuhan transportasi (MKT)
b. Pengembangan bus priority, sarana dan prasarana pendukung lalu lintas,
melalui Kebijakan;
Peningkatan pelayanan angkutan umum dengan didukung manajemen dan rekayasa
lalu lintas (MRLL)
c. Peningkatan aksesibilitas/konektivitas, kapasitas dan kinerja pelayanan
angkutan umum, integrasi (prasarana, jaringan dan layanan) system angkutan
umum, melalui Kebijakan;
Pembangunan prasarana, sarana, jaringan pelayanan transportasi yang terintegrasi,
aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas
d. Akreditasi UPUBKB (Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor),
melalui Kebijakan;
Peningkatan keselamatan berlalu lintas dan transportasi yang ramah lingkungan
e. Optimalisasi system pelaporan capaian kinerja dan keuangan, melalui
Kebijakan;
Pelaporan tepat waktu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 53
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu
sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan
ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran
dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasran Dinas Perhubungan Kota
Bogor. Secara umum kebijakan yang dapat dilakukan melalui:
1. Manajemen Lalu Lintas
Lalu lintas di Kota Bogor akan terus berkembang dengan cepat, tidak memungkinkan
mengakomodasi pertumbuhan dengan membangun jalan-jalan baru. Untuk itu perlu
diterapkan langkah-langkah manajemen lalu lintas yang baik untuk memanfaatkan
prasarana jalan dengan optimal. Manajemen lalu lintas adalah pengelolaan dan
pengendalian lalu lintas dengan menggunakan optimasi penggunaan prasarana yang
ada. Hal ini menyangkut kondisi arus lalu lintas dan sarana penunjangnya.
Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam manajeman lalu lintas antara lain :
a. Manajemen Kapasitas
Adalah menggunakan kapasitas dan ruas jalan seefektif mungkin sehingga
pergerakan lalu lintas yang lancar merupakan persyaratan utama dengan cara :
1) Peningkatan kapasitas persimpangan jalan dengan cara melakukan
perbaikan geometric persimpangan dengan membuat pulau-pulau lalu lintas
dan kanalisai.
2) Peningkatan kapasitas ruas jalan dengan cara melakukan penertiban
penggunaan daerah manfaat jalan dari aktifitas pedagang kaki lima (PKL),
pemisahan jenis kendaraan, dan pengendalian parkir di badan jalan (on
street parking) diatur tempat, posisi dan waktu.
3) Peningkatan kapasitas jaringan jalan dengan melakukan pembatasan tempat
membelok (turning movement), sistem jalan satu arah, tidal flow dan
koordinasi lampu lalu lintas (ATCS).
b. Manajemen Permintaan (Demand)
Langkah yang dilakukan dalam manajemen permintaan adalah :
1) Merubah rute kendaraan angkutan umum
2) Merubah moda dari angkutan pribadi ke moda angkutan umum dengan
kapasitas massal
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 54
3) Kebijaksanaan parkir dengan melarang parkir pada daerah tertentu atau
jalan tertentu di pusat kota (Transport Demand Management) dan
diarahkan pembangunan parkir di batas kota (Park City Wide)
4) Pengembangan Intelligent Transportation System- ITS (seperti; ATCS, Bus
Priority, VMS), yaitu memberikan informasi kepada pengguna jalan
tentang kondisi lalu lintas melalui media elektronik/internet, alat yang
dipasang pada kendaraan, dan papan elektronik yang dipasang pada
lokasi/jalan tertentu yang dapat memberikan gambaran situasi arus lalu
lintas secara nyata sehingga pengguna jasa transportasi dapat dengan
mudah memilih rute.
5) Kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan dengan penerapan dilarang
berbelok untuk memasuki suatu gedung.
c. Manajemen Prioritas
Kegiatan yang dilakukan adalah :
1) Membuat lajur khusus BTS-Trans Pakuan apabila memungkinkan
2) Membuat/membangun fasilitas pejalan kaki/trotoar yang dapat digunakan
untuk penderita cacat / orang tua.
3) Membuat jalur khusus sepeda
4) Membuat daerah khusus digunakan untuk pejalan kaki, di mana
kendaraan pribadi dilarang untuk memasukinya.
5) Memasang audio tactile pada tiang lampu lalu lintas yang berguna bagi
tuna netra untuk menyebrang jalan baik di persimpangan maupun ruas
jalan.
2. Manajemen Angkutan Umum
Kebijakan dan strategi transportasi untuk jangka menengah dan panjang di bidang
angkutan umum adalah :
a. Menata kelembagaan pengelolaan angkutan umum
b. Re-Strukturisasi dan Rasionalasi angkutan kota
c. Pengembangan sistem angkutan masal BTS-Trans Pakuan dan Angkutan Kota
di re-routing sebagai angkutan pengumpan “Feeder”
d. Memberikan prioritas bagi bus di persimpangan dengan cara memberikan nyala
lampu hijau pada saat bus sampai di persimpangan (bus priority).
e. Pengembangan moda angkutan massal alternatif; Sky Way (kereta gantung)
dan/atau monorail atau tram dalam kota.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 55
3. Manajemen Angkutan Barang
Pengendalian pergerakan angkutan barang dalam kota dengan pengaturan untuk
penentuan kawasan distribusi dan koleksi untuk angkutan barang, yang bertujuan
untuk mengendalikan waktu penggunaan ruang jalan agar tidak bersama-sama dengan
perjalanan masyarakat kota pada periode waktu sibuk, pengendalian lintasan yang
dapat digunakan oleh angkutan barang terutama ditujukan untuk melindungi jalan-
jalan dan lingkungan dari kerusakan, penentuan lokasi parkir untuk berhenti di
pinggir jalan dan penentuan waktu dan lokasi untuk kegiatan bongkar muat barang.
4. Manajemen Terminal
Terminal merupakan simpul dalam sistem jaringan transportasi jalan yang berfungsi
pokok sebagai pelayanan umum, yaitu tempat untuk naik turun penumpang dan
bongkar muat barang, pengendalian lalu lintas kendaraan umum serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antar moda transportasi.
Untuk mendukung fungsi terminal tersebut, langkah yang dilakukan yaitu :
a. Menentukan lokasi yang sesuai/ strategis baik untuk terminal penumpang
maupun terminal barang,
b. Pembangunan terminal terpadu
c. Partisipasi sektor swasta dalam penyediaan dan pembangunan terminal akan
terus didorong, tetapi akan tetap diperlukan kerjasama dalam kerangka struktur
dan rencana transportasi setempat.
5. Manajemen Tata Ruang
a. Penetapan Tata Ruang
Penyusunan dan penetapan kebijakan transportasi kota sangat berkaitan erat
dengan penetapan kebijakan tata ruang kota. Penataan berbagai pusat kegiatan
dan pemukiman serta kepentingan masyarakat kota secara tepat dan baik akan
membantu memudahkan perencanaan dan pengaturan transportasi kota secara
baik.
b. Penyebaran Pusat Kegiatan
Penyebaran pusat kegiatan ke berbagai lokasi di wilayah kota dapat membantu
menghindarkan terjadinya pemusatan beban jalan pada suatu jaringan jalan kota
tertentu, dapat mendorong menurunnya panjang perjalanan.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 56
6. Manajemen Lingkungan
Kualitas udara di daerah perkotaan sangat rendah, dengan tingkat pencemaran udara
yang cenderung tinggi. Kendaraan bermotor memberikan kontribusi penting bagi
berbagai masalah lingkungan seperti polusi udara, polusi kebisingan, polusi getaran
dan lainnya.
Untuk mengatasi ini perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Mewajibkan kendaraan penumpang umum dan barang (saat ini) dilakukan
pengujian kendaraan setiap enam bulan sekali.
b. Menetapkan ambang batas gas buang kendaraan
c. Mengurangi kadar timbal dalam bahan bakar minyak
d. Penggunaan kendaraan bermotor berbahan alternative (Bio Diesel Fuel dan
Bakar Bakar Gas)
e. Melarang kendaraan berat memasuki perumahan/ pemukiman dan kawasan
tertentu.
f. Penegakan hukum yang berlaku.
7. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manusia sebagai pengguna jasa transportasi sangat mutlak untuk ditingkatkan. Hal ini
disebabkan
Dengan kondisi masih rendahnya disiplin pemakai jalan dan kemampuan petugas
operasional di lapangan, sangat penting dilakukan peningkatan kapasitas dalam
penyelenggaraan transportasi, dengan langkah-langkah yang dilakukan antara lain :
a. Memberikan penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas di jalan
b. Meningkatkan kualitas pengusaha angkutan umum
c. Meningkatkan kualitas petugas operasional
d. Memberdayakan kualitas sekolah mengemudi
e. Memperketat seleksi untuk memperoleh SIM
f. Menindak tegas setiap pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
VI.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Melalui strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015 -2019 dapat
dirumuskan sebagai dasar pelaksanaannya melalui PROGRAM:
1. Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Jasa Transportasi
2. Peningkatan Pelayanan Angkutan
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 57
3. Peningkatan Keselamatan Dan Keamanan Transportasi
4. Pembangunan Pedestrian Dan Jalur Sepeda
5. Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan
6. Pembangunan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan
7. Peningkatan Kompetensi SDM Transportasi
8. Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
10. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Adapun indikator kinerja program dan indikasi kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2015 –
2019, sebagaimana:
Lampiran – 7 : TABEL Strategi, Kebijakan, Program, Indikator Kinerja Program
RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 - 2019
VI.3 INDIKASI KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Target Pencapaian Kinerja Program Urusan Perhubungan Tahun 2015 – 2019, dijabarkan
dalam Indikasi Kegiatan dan pendanaan indikatif sebagaimana:
Lampiran – 8 : TABEL Indikasi Kegiatan dan Pendanaan Indikatif RENSTRA
DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 - 2019
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 58
BAB VII
KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA
Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai dinas teknis yang mengemban tugas di bidang
transportasi, dituntut untuk mampu berperan sebagai pembina transportasi yang profesional,
mampu menyusun program dan kegiatan khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang
mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya
dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual
sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota
(welfare state).
Penyelarasan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Bogor
Tahun 2015 – 2019 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas
Perhubungan Kota Bogor Nomor : 209 Tahun 2018 Tentang Penyelarasan Rencana Strategis
Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahun 2015 – 2019.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor disusun dalam rangka menjaga
kesinambungan pembangunan di sektor transportasi serta menjadi arah dan pedoman pelaksanaan
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas
Perhubungan Kota Bogor, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor secara bersama-sama
mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan RENSTRA DISHUB Kota Bogor
Tahun 2015-2019.
2. RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015-2019 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Perhubungan Kota Bogor Tahunan dan menjadi acuan unit kerja di
lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.
3. Dinas Perhubungan Kota Bogor berkewajiban menjaga konsistensi dan efektivitas
pelaksanaan antara RENSTRA dengan RENJA oleh unit kerja di lingkungan Dinas
Perhubungan Kota Bogor.
Bogor, Maret 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BOGOR
Dra. RAKHMAWATI, M.Si.
NIP. 19701017 199003 2 002
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 59
KATA PENGANTAR
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 merupakan
tindaklanjut Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017 tentang Penetapan
Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor, dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Kota Bogor perlu dilakukan penyelarasan terhadap perencanaan kinerja berupa visi,
misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015-2019 disiapkan guna
merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang dipredikasi akan
melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan
rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (unifed budget)
menurut klasifikasi fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang
berkesinambungan (sustainable program) berbasis kinerja. Meskipun terjadi berbagai perubahan
lingkungan strategis, perencanaan pembangunan senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan
kesisteman agar pembangunan perangkat keras (hardware) seiring, sejalan & terpadu dengan
pembangunan perangkat lunak (software) serta pengembangan sumber daya manusia
(brainware). Selain itu perencanaan yang dilakukan harus tetap bersifat rasional (terukur secara
kuantitatif), menyeluruh/ komprehensif (mencakup semua aspek/subsistem) dan terpadu (antar
aspek/subsistem), mengikuti perkembangan (kontekstual), antisipatif (responsive) serta
berkesinambungan.
Secara rinci Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015-2019 berisi
kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi, yang kemudian
dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan
ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan perlu diselesaikan pada tahun 2015–2019.
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015-2019 di samping
dipergunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan juga menjadi
pedoman bagi seluruh unit kerja untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di bidang transportasi Kota Bogor Tahun 2015-2019.
Bogor, Maret 2018
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BOGOR
Dra. RAKHMAWATI, M.Si.
NIP. 19701017 199003 2 002
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 60
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. ii
DAFTAR GAMBAR – DAFTAR TABEL ................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1 I.1 LATAR BELAKANG ........................................................................................... 1
I.2 LANDASAN HUKUM ......................................................................................... 2
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................................. 6
I.4 RUANG LINGKUP ............................................................................................... 7
I.5 KERANGKA PIKIR ............................................................................................... 7
I.6 SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................................. 10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR ....... 12 II.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ....................... 12
II.2 SUMBER DAYA .............................................................................................. 17
BAB III EVALUASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019 ....................................................................... 23
III.1 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ................................................... 23
III.2 PENCAPAIAN SASARAN - IKU .................................................................... 23
BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ............................................................ 30 IV.1 ISU STRATEGIS ............................................................................................. 30
IV.2 LINGKUNGAN STRATEGIS .......................................................................... 31
IV.3 ANALISIS SWOT ............................................................................................ 33
IV.4 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI ........................... 38
IV.5 TELAAHAN RTRW DAN KLHS .................................................................... 40
IV.6 MANDAT (STRUKTURAL DAN REGULASI) ............................................. 43
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018-2019 ............................ 47 V.1 VISI DAN MISI KOTA BOGOR ..................................................................... 47
V.2 VISI DAN MISI DISHUB KOTA BOGOR ....................................................... 47
V.3 TUJUAN DAN SASARAN DISHUB KOTA BOGOR ..................................... 50
V.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DISHUB KOTA BOGOR ................ 51
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
TAHUN 2015 – 2019 YANG MENGACU PADA PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA BOGOR ......................................................................... 52 VI.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN .................................................................... 52
VI.2 INDIKATOR KINERJA PROGRAM ............................................................... 56
VI.3 INDIKASI KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .......................... 57
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN RENSTRA ................................................................ 58
LAMPIRAN
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 61
DAFTAR GAMBAR
I – 1 Pendekatan Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 ......... 9
I – 2 Bagan Alur Pikir Penyusunan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun
2015 - 2019 ................................................................................................................. 10
II – 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bogor ................................................... 16
DAFTAR TABEL
II – 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikam ..................................................... 17
II – 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan .......................................... 17
II – 3 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan ................................... 17
II – 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering ................................................................... 18
II – 5 Realisasi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2015 – 2019 ...................................... 18
II – 6 Kebutuhan Diklat Pegawai Tahun 2015 – 2019 ........................................................... 20
II – 7 Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja Dinas ................................................................... 22
III – 1 Perangkingan Kinerja Ruas Jalan ................................................................................ 27
III – 2 Perangkingan Kinerja Simpang ................................................................................... 28
III – 3 Realisasi Pengadaan/Pemasangan Perlengkapan Jalan ............................................... 28
III – 4 Realisasi Pelayanan PKB Berkala ................................................................................ 29
IV – 1 Luas Wilayah, Jumlah RT/RW, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga
dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2017 ................................................ 31
IV – 2 Kondisi Jaringan Jalan di Kota Bogor Tahun 2017 ..................................................... 32
IV – 3 Pertumbuhan Kendaraan Bermotor di Kota Bogor ...................................................... 32
IV – 4 Kecelakaan dan Korban Lalu Lintas di Kota Bogor ..................................................... 32
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 62
PENYELARASAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB) KOTA BOGOR
TAHUN 2015-2019
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN BOGOR
NOMOR : 209 TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA BOGOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR
JL. RAYA TAJUR NO. 54 BOGOR
Penyelarasan RENSTRA DISHUB Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 63
LAMPIRAN:
PENYELARASAN
RENSTRA DISHUB KOTA BOGOR
TAHUN 2015 – 2019
Lampiran-1 : TABEL REALISASI CAPAIAN KINERJA APBD DISHUB KOTA BOGOR
TAHUN 2015 S/D TAHUN 2017
Lampiran-2 : TABEL REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA)
DISHUB KOTA BOGOR TAHUN 2015 - 2019
Lampiran-3 : TABEL PENETAPAN KINERJA TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
Lampiran-4 : TABEL PENETAPAN KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Lampiran-5 : TABEL STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Lampiran-6 : TABEL TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DISHUB KOTA BOGOR
TAHUN 2015 – 2019
Lampiran-7 : TABEL STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, INDIKATOR KINERJA
PROGRAM RENSTRA DISHUB KOTA BOGOR TAHUN 2015 – 2019
Lampiran-8 : TABEL INDIKASI KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENSTRA DISHUB KOTA BOGOR TAHUN 2015 – 2019