1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

bersama-sama dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) memerlukan

perencanaan baik jangka panjang, menengah maupun pendek agar dapat

berjalan pada jalur yang tepat.

Seiring bergulirnya reformasi saat ini dimana tuntutan masyarakat

terhadap percepatan pembangunan dan demokratisasi mendorong pemerintah

untuk menyusun suatu perencanaan pembangunan yang strategis sebagai

pelaksanaan perencanaan yang berbasis kinerja dimana dalam setiap OPD (

Satuan Kerja Perangkat Daerah ) disesuaikan dengan tupoksi dan kedudukan

setiap unit kerja dalam Konstalasi Perencanaan Lima Tahunan Daerah

(RPJMD). Sehingga setiap SKPD harus memiliki Renstra OPD yang disusun

berdasarkan rumusan tupoksi yang konkrit.

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (

lima ) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan

berpedoman RPJMD baik langsung dilaksanakan pemerintah maupun yang

mendorong partisipasi masyarakat dan bersifat indikatif, ditetapkan dengan

Peraturan Pimpinan SKPD.

BAB

I

2

Proses penyusunan Renstra SKPD diawali dengan mempelajari Visi, Misi

dan Program Bupati Grobogan terpilih. Kepala SKPD mempelajari dampak Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah (KDH) terpilih terhadap Tupoksi SKPD yang

dipimpin dan menyusun rancangan Renstra SKPD berpedoman pada

rancangan awal RPJMD yang telah disepakati bersama.

Penyusunan Renstra SKPD dimaksudkan untuk menciptakan

keselarasan perencanaan daerah dengan perencanaan unit kerja yaitu Dinas

Sosial dengan mengutamakan potensi dan karakteristik inti dari daerah dan unit

kerja sebagai landasan eksistensi.

Sedangkan tujuan dari Renstra SKPD untuk menjadi pedoman dalam

penyusunan Renja SKPD yang akan dijabarkan dalam RKPD serta sebagai

tolok ukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan

pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, didalam pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah

menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. (2)

Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan

Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (3)

Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana

strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan

dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis kementerian atau lembaga pemerintah non

3

kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Dan Pasal

273 (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Bersamaan dengan proses Penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka setiap Perangkat Daerah (PD)

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu

lima tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada

RPJMD dan bersifat Indikatif.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2016 - 2021,

disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5

tahun), yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan

Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan

dengan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam

RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016 – 2021 dan Organisasi Tata Kerja.

Renstra SKPD disusun dengan mengacu pada Substansi RPJMD

dan dipedomani dalam penyusunan Renja SKPD yang akan menjadi bahan

masukan bagi penyusunan RKPD. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen

perencanaan lain dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

Renstra SKPD disusun dengan mengacu pada Substansi RPJMD dan

dipedomani dalam penyusunan Renja SKPD yang akan menjadi bahan

masukan bagi penyusunan RKPD. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen

perencanaan lain dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

4

Renstra Renja RKA-K/L Rincian

K/ L K / L APBN

Pem.

RPJP Nas RPJM RKP RAPBN APBN Daerah

RPJP RPJM RKP RAPBD APBD

Daerah Daerah Daerah Pem.

Daerah

Renstra Renja RKA Rincian

SKPD SKPD SKPD APBD

UU. No. 25 /04 UU. N0. 17/03

SPPN KN

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Kabupaten Grobogan tahun 2016 -

2021 berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok

Kesejahteraan Sosial;

3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;

5

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ( SPPN );

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana;

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin;

14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial;

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

Sosial;

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6

17. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

18. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan

penanggulangan bencana;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial:

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan

Wilayah;

7

29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman

Karang Taruna;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;

33. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Peraturan

Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

34. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36

Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan

Penerapan Standar Pelayanan;

35. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang standar

rehabilitasi sosial dengan pendekatan pekerjaan sosial.

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

8

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

37. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Grobogan Tahun

2006 -2025;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Grobogan Tahun 2016 -2021;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

40. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas Pokok, Fungsi , Uraian tugas

Jabatan dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Grobogan;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial,

Kabupaten Grobogan ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan

pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman

penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan

Sasaran.

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten

Grobogan ini dimaksud untuk:

a. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

9

kedepan (2016 – 2021) serta sebagai tolok ukur pertanggungjawaban

Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati;

b. Menjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Renstra Dinas Sosial

Kabupaten Grobogan dengan RPJMD tahun 2016 – 2021;

c. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten

Grobogan selama 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten

Grobogan dengan tujuan :

a. Sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Pendek

tahunan

b. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja

Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Dinas Sosial Kabupaten

Grobogan dalam periode 5 (lima) tahun;

c. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang diselaraskan

dengan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2016 – 2021;

d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Grobogan ini disusun dengan sistematika, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

10

Sub Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra Dinas

Kabupaten Grobogan sebagai dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Sub Bab ini berisi Peraturan Perundang-undangan yang

dijadikan dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Sosial

Kabupaten Grobogan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

1.4 Sistematika Penulisan

Sub Bab ini menguraikan kerangka pokok Renstra Dinas

Sosial Kabupaten Grobogan

BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten

Grobogan

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah; serta Tantangan dan Peluang Pengembangan

Palayanan Perangkat Daerah.

BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten

Grobogan

Berisi Indentifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah; Telaahan Visi, Misi dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota; Telaahan

11

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis; dan Penentuan Isu-isu Startegis.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah; RPJMDHubungan tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

dengan tujuan

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Pada Bab ini berisi pernyataan strategi dan arah kebijakan dinas

Sosial.

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan;

Dalam Bab ini diuraikan Program dan Kegiatan Pokok Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif serta capaian pada

awal Renstra dan proyeksi capaian 5 (lima) tahun kedepan

BAB VII : Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Pada Bab ini diuraikan indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas

Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : Penutup

Pada Bab ini memuat kaídah pelaksanaan yang menjelaskan

bahwa Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2016 –

2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) tahunan dan merupakan dasar evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun.

12

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Grobogan Nomor 55 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan

Organisasi , tugas pokok, fungsi, uraian tugas jabatan dan tata kerja Dinas

Sosial Kabupaten Grobogan, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi

daerah di bidang Sosial, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati. Tugas pokok dan fungsi dinas Selanjutnya diatur dalam

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Dinas Sosial

Kabupaten Grobogan.

1. Tugas Pokok

Merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

teknis bidang sosial, memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas

dan fungsi dinas, memberikan bimbingan dan pembinaan, pengelolaan

administrasi

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut di atas, Dinas Sosial,

menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan program kerja di bidang sosial

BAB

II

13

b) Perumusan kebijakan di bidang sosial

c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di

bidang sosial,

d) Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan

pelaksanaan kegiatan di bidang sosial

e) Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan di bidang sosial

f) Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan

prasarana serta ketatausahaan dinas

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 55

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi

dan Uraian Jabatan dan Tata Kerja dinas Sosial Kabupaten Grobogan, Dinas

Sosial Kabupaten Grobogan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah

Pemerintah Kabupaten Grobogan di bidang sosial.

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Kabupaten Grobogan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahi :

a. Sub. Bag Perencanaan dan Keuangan

b. Sub. Bag Umum

3. Bidang Perlindungan, Jaminan danPenyuluhan Sosial membawahkan:

a. Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana;

b. Seksi Jaminan Sosial; dan

c. Seksi Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.

4.. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :

a. Seksi Kesejahteraan Anak dan Lanjut Usia

14

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan orang

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,

membawahkan :

a. Seksi Pemberdayaan Sosial

b. Seksi Bantuan Sosial; dan

c. Seksi Penanganan Fakir Miskin.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dapat

digambarkan sebagai berikut :

15

KEPALA

SEKRETARIS

SUB. BAG PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

SUB. BAG UMUM

BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN DAN

PENYULUHAN SOSIAL

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KORBAN BENCANA

SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN

LANJUTUSIA

SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKSI BANTUAN SOSIAL

SEKSI JAMINAN SOSIAL

SEKSI REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS

SEKSI REHABILITASI SOSIAL

TUNA SOSIAL DAN KORBAN

PERDAGANGAN ORANG

SEKSI PENGEMBANGAN

PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH

SOSIAL

SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN

BAGAN ORGANISASI

DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

18

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan di bidang Sosial meliputi pem berdayaan sosial, penanganan

warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial,

perlindungan dan jaminan sosial, penaganan bencana dan pemeliharaan

taman makam pahlawan

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;

2) Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang

sosial;

3) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang sosial;

4) Pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan kegiatan di bidang sosial

5) Pengelolaan kesekretariatan dinas dan

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mempunyai

uraian tugas jabatan :

1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial berdasarkan peraturan

perundang - undangan sebagai bahan arahan operasional;

2) Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

3) Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan

bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan

kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Sosial

19

4) Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial sesuai dengan peraturan

perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;

5) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang sosial

sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta

untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang

optimal;

7) Menyelenggarakan pemberdayaan sosial di Daerah;

8) Menyelenggarakan penanganan warga negara migran korban tindak

kekerasan di Daerah;

9) Menyelenggarakan rehabilitasi sosial di Daerah;

10) Menyelenggarakan perlindungan dan jaminan sosial di Daerah

11) Menyelenggarakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan

trauma bagi korban bencana di Daerah;

12) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana

di Daerah ;

13) Menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan taman makam pahlawan di

Daerah;

14) Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian

yang tersedia;

15) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai

dasar pengambilan kebijaksanaan;

20

16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara

lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan

untuk menghindari penyimpangan ; dan

17) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b. Sekretaris;

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi

perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan

fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas, menyelenggarakan

administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan

masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga,

protocol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan dinas

serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

1) Penyusunan program kerja dibidang kesekretariatan dinas;

2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan

teknis dibidang sosial;

3) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan,

administrasi umum dan surat menyurat;

4) Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan,

urusan rumah tangga, protocol, hubungan masyarakat,

ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program

dan penyusunan pelaporan;

21

5) Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas, dan pertanggungjawaban

keuangan;

6) Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penyuluhan Sosial;

Kepala bidang perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial mempunyai

tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,

pengkoordinasian, pembinaan , pengawasan, pengendalian pengelolaan

dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan,

jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Perlindungan, jaminan dan

penyuluhan sosial mempunyai fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan,

jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;

2) Pengkoordinasian, dan pelaksanaan kegiatan di bidang perlindungan,

jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;

3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang

perlindungan, jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah;

4) Pengeloaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perlindungan, jaminan dan

penyuluhan sosial di Daerah;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan,

jaminan dan penyuluhan sosial di Daerah ;

22

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

d. Bidang Rehabilitasi Sosial;

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan kebijakan teknis

pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,

pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang

rehabilitasi sosial di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Rehabilitasi Sosial

melaksanakan fungsi :

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi

sosial di Daerah;

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi

sosial di daerah;

3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang

rehabilitasi sosial di Daerah;

4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang rehabilitasi sosial di

Daerah;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi

sosial di Daerah;

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepada dinas sesuai

dengan tugas dan fungsinya;

23

e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

mempunyai tugas pokok kebijakan teknis, pelaksanaan,

pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan

dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan

sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Sosial dan

Penanganan Fakir Miskin melaksanakan fungsi:

1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan

sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;

2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan

sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah ;

3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang

pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin di Daerah;

4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemberdayaan sosial dan

penanganan fakir miskin di Daerah;

5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan

dan penanganan fakir miskin di Daerah;

6) Pelaksanaan fungsi lain ;

7) Penyelesaian perselisihan hubungan yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

24

2.1 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Keadaan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial

Kabupaten Grobogan didukung personil/pegawai sejumlah 27 orang.

Keadaan Kepegawaian sebagai sumber daya organisasi Dinas Sosial,

Kabupaten Grobogan pada Bulan Desember 2017, yang terdiri dari :

a. Keadaan Aparatur dilingkungan Dinas menurut Golongan, yaitu :

No Jabatan PNS Golongan (orang)

IV III II I

1 Kepala Dinas 1 0 0 0

2 Sekretaris 1 0 0 0

3 Kepala Bidang 2 1 0 0

4 Kepala Sub Bagian 0 2 0 0

5 Kepala Seksi 1 7 6 Staf 10 2

Jumlah 5 20 2 0

b. Keadaan Kepegawaian / Personil menurut Eselon

No Eselon Jumlah

L P

1 Eselon II b 1

2 Eselon III a 1

3 Eselon III b 2 1

4 Eselon IV a 5 5

Jumlah 9 6

25

c. Keadaan Kepegawaian / Personil menurut Jenjang Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah

L P

1 Pasca Sarjana ( S2 ) 3

2 Sarjana ( S 1 / D IV ) 5 6

3 Sarjana Muda ( D III ) 1

4 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

(SLTA) 10

2

5 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP)

6 Sekolah Dasar

Jumlah 18 9

d. Keadaan Kepegawaian / Personil yang telah mengikuti Diklat

Penjenjangan / Struktural

No Jenjang structural Jumlah

L P

1 Spamen / Diklat Pim II 1 0

2 Sepadya / Spama / Diklat Pim III 3 1

3 Sepada / Adum / Diklat Pim IV 4 5

Jumlah 8 6

2. Keadaan Asset

NO JENIS ASET KONDISI JUMLAH

BAIK KURANG BAIK

1 2 3 4 5

Tanah Peralatan dan mesin - mobil (roda 4) - motor (roda 2) - peralatan kantor Gedung dan Bangunan - gedung - bangunan Jalan, irigasi dan jaringan Aset Lainnya

- Gapura

1

5 4

117

1 1 0 0

0

0 0

117

0 0 0 0

1

5 4

117

1 1 0 0

26

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan Indikator prioritas RPJMD tahun 2016 – 2021 pada

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, dalam penetapan prioritas Pembangunan

perlindungan dan kesejahteraan sosial mempunyai sasaran Meningkatnya

pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat termasuk

didalamnya PSKS dalam pelayanan kesejateraan sosial secara melembaga dan

berkelanjutan; Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial; Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan

bencana sosial dalam pemberian bantuan sosial.

Tahun 2011 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang

tertangani 46,81 % meningkat hingga tahun 2015 mencapai 58,45 orang yang

tertangani. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh

bantuan sosial tahun 2011 sebesar 37,36 % dan mengalami peningkatan Tahun

2015 mencapai 63,3 %. Bagi para penyandang cacat fisik dan mental serta

lanjut usia tidak potensial perlu diberikan jaminan sosial agar mereka bisa hidup

layak, namun hingga tahun 2015 baru 2,76% yang mendapatkan jaminan

sosial. Sehingga kedepannya perlu adanya kegiatan dan penganggaran untuk

bisa meningkatkan pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan

mental serta lanjut usia tidak potensial.

Dari data yang ada bahwa tahun 2014 penduduk miskin di

Kabupaten Grobogan masih tinggi mencapai 13,48%. Diharapkan kedepannya

bisa menurun mencapai 8,86%. Salah satu upaya yang ditempuh untuk

menurunkan angka kemiskinan adalah adanya kegiatan program keluarga

harapan, pemberian bantuan dan pelatihan bagi warga miskin.

27

Tabel 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kab. Grobogan

NO Indikator Kinerja

Satuan Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

56 62 68 74 80 46,81 46,98 48,16 58,07 58,45 0,84 0,76 0,71 0,78 0,73

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

Persen 56 62 68 74 80 37,36 27,52 57,4 40,8 63,3 0,67 0,44 0,84 0,55 0,79

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

Persen 80 56 62 68 74 80 0,4 0,56 1,45 22,59 2

3,48 0,01 0,02 0,05 0,75 0,84

28

NO Indikator Kinerja

Satuan Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

Persen 80 56 62 68 74 80 5,75 14,25 15 21,66 23,33 0,02 0,06 0,09 0,12 0,16

Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat

Persen 80 80 80 80 80 80 50 50 50 66 66 1,25 1,25 1,04 0,83 0,83

Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

Persen 80 80 80 80 80 35 25 20 Ditangani BPBD 1 1,00 0,59 0,00

29

NO Indikator Kinerja

Satuan Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Persen 40 32 34 36 38 40 1,43 1,9 2,33 2,37 2,76 0,03 0,06 0,05 0,07 0,09

Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Persen 80 56 62 68 74 80 45,23 47,29 59,25 63,32 78,12 1,79 1,61 1,47 1,35 1,25

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Lembaga

30 30 30 30 33 33 33 31 24 29 1,10 1,10 1,03 0,80 0,88

30

NO Indikator Kinerja

Satuan Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)

Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)

Persen 20,4 23,6 24 24,4 24,6 17,26 17,26 17,26 17,26 18,42 0,55 0,65 0,68 0,71 0,75

Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Persen 60 20 30 40 50 60 24 36 46,8 47 100 1,20 1,20 1,17 0,94 1,67

31

NO Indikator Kinerja

Satuan Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Program Pembinaan Anak Terlantar

Prosentase anak terlantar yang dibina

Persen 5 6,3 7,6 8,4 10,7 4 4,5 4,5 5 5

32

NO Program/

Kegiatan

Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran

(Rp) Realisasi

(Rp)

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 17 18 19 20

1.13 Urusan Sosial

1 Program

Pemberdayaan fakir

miskin, Komunitas

Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya

0 35.000.000 85.000.000 200.000.000 145.000.000 0 35.000.000 84.074.100 195.340.000 132.768.000 0 1 0,99 0,98 0,92

22.000.000

19.553.600

2 Program pelayanan dan

rehabilitasi

kesejahteraan social

0 7.500.000 25.000.000 175.000.000 0 0 0 24.136.000 147.819.500 0 0 0 0,97 0,84 0

40.000.000

24.736.700

3 Program Pembinaan

Anak Terlantar

15.000.000 15.000.000 10.000.000 45.000.000 15.000.000 14.060.000 15.000.000 10.000.000 43.740.000 15.000.000 0 1 1 0,97 1

-

188.000

4 Program Pembinaan

Para Penyandang Cacat

dan Trauma

25.000.000 31.000.000 35.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 31.000.000 34.700.000 20.000.000 25.000.000 0 1 0,99 1 1

-

-

5 Program Pembinaan

Panti Asuhan/Panti

Jompo

0 0 0 10.000.000 20.000.000 0 0 0 10.000.000 20.000.000 0 0 0 1 1

2.000.000

2.000.000

6 Program Pembinaan

Eks Penyandang

Penyakit Sosisl (Eks

Nara Pidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit

Sosial Lainnya )

12.000.000 14.000.000 15.000.000 20.000.000 40.000.000 12.000.000 14.000.000 15.000.000 20.000.000 36.700.000 0 1 1 1 0,92

5.600.000

4.940.000

33

7 Program

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

95.000.000 116.700.000 393.328.000 437.000.000 700.800.000 94.692.850 71.205.000 392.253.000 435.280.000 673.119.000 0 0,61 1 1 0,96 121.160.000 115.805.230

34

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PD

Renstra Pemerintah Pusat / Provinsi jika dikaitkan dengan

permasalahan yang dihadapi di daerah pada Dinas Sosial Kabupaten

Grobogan kurang ada sinkronisasi antara program Pemerintah pusat dengan

kondisi daerah sehingga program Pemerintah pusat / provinsi kurang mencapai

sasaran. Hal ini merupakan permasalahan yang harus dipecahkan untuk

tercapainya target pelayanan.

Adapun tantangan permasalahan urusan sosial sebagai berikut :

1. Masih tingginya Jumlah PMKS.

2. Terbatasnya sarana dalam penanganan PMKS

3. Tidak adanya Panti tempat penampungan hasil razia.

4. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) seperti Karang Taruna, PSM, TKSK, WPKS, Tagana dan Dunia

Usaha.

5. Adanya stigma buruk dari masyarakat bagi eks Tuna sosial (penyakit

sosial).

6. Rendahnya kesadaran sosial, kepedulian sosial dan tanggung jawab sosial

masyarakat

Selanjutnya peluang yang dimiliki untuk menghadapi tantangan

permasalahan urusan social sebagai berikut

1. Pendampingan PMKS dengan adanya dana dari kementrian sosial dan

tenaga kerja untuk pengentasan kemisikinan melalui proyek padat karya,

teknologi tepat guna

35

2. Adanya dana dari kementrian sosial untuk memberikan program keluarga

harapan, kelompok usaha bersama, rehabilitasi sosial rumah tidak layak

huni, aktensi lanjut usia, penyandang cacat berat, janda perintis.

3. Tersediannya panti sosial baik yang didanai pemerintah maupun oleh

kelompok masyarakat dan yayasan swasta

36

MATRIK ANALISIS SWOT

Faktor

Eksternal

Peluang :

1. Pendampingan PMKS

dengan adanya dana

dari Kementrian sosial

dan tenaga kerja untuk

pengentasan

kemiskinan melalui

proyek padat karya,

tehnologi tepat guna

2. Adanya dana dari

kementrian sosial

untuk memberikan

program keluarga

harapan, kelompok

usaha bersama,

rehabilitasi sosial

rumah tidak layak

huni, aktensi lanjut

usia, penyandang cacat

berat, janda perintis

3. Tersedianya panti

sosial baik yang

didanai pemerintah

maupun oleh

kelompok masyarakat

dan yayasan swasta

Tantangan :

1. Masih tingginya

jumlah PMKS

2. Terbatasnya sarana

dalam penanganan

PMKS

3. Tidak adanya panti

tempat penampungan

hasil razia

4. Belum optimalnya

pemberdayaan Potensi

Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) seperti

Karang Taruna, PSM,

TKSK, WPKS,

Tagana, dan Dunia

Usaha

5. Adanya stigma buruk

dari masyarakat bagi

eks tuna sosial

(penyakit sosial)

6. Rendahnya kesadaran

sosial , kepedulian

sosial dan tanggung

jawab sosial

masyarakat.

Kekuatan :

1. Ada payung Hukum

Pembentukan SKPD

yang membawahi

urusan sosial

menjadi Dinas akan

memudahkan dalam

mengkoordinasikan

bidang sosial

2. Adanya peraturan

perundang-

undangan

Kesejahteraan

Sosial

3. Adanya

Pembentukan LK3,

Komda Lansia,

Dewan Pengupahan

Alternatif Strategi :

1. Mewujudkan

komitmen bersama

dalam

penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

2. Meraih peluang

pendanaan ari sumber

APBD, APBN

3. Optimalisasi dukungan

dan tanggung jawab

pemerintah ,

masyarakat dan dunia

usaha dalam

pembangunan bidang

sosial

Alternatif Strategi :

1. Terbentuknya dinas

Sosial untuk

menangani masalah

PMKS

2. Optimalisasi sarana

dan prasarana dalam

mendukung

penyelenggaraan dinas

3. Perhatian dari

pemerintah setempat

dalam penyediaan

penampungan hasil

razia

4. Adanya komitmen

untuk meningkatkan

peran PSKS

5. Optimalisasi

37

Kabupaten, LKS

tripartit dan lain-

lain, dalam

penanganan masalah

Kesejahteraan

Sosial

sosialisasi arakat

program untuk

mendapatkan

dukungan dari

berbagai pihak

6. Merangsang prakarsa

dan peran aktif

masyarakat dalam

penyelenggaraan

pelayanan guna

kesejahteraan soisial

Kelemahan :

1. Terbatasnya

penguasaan

teknologi informasi

bagi petugas Dinas

Sosial

2. Terbatasnya

dukungan dana dari

APBD untuk

memberikan

pelayanan kepada

masyarakat dalam

bidang sosiaal

3. Sumber daya

manusia pelaksana

pembangunan

Kesejahteraan

Sosial masih relatif

terbatas baik segi

kualitas maupun

kuantitasnya.

4. Minimnya SDM

Pekerja Sosial,

Perantara/Mediator,

Instruktur Pelatihan,

Pengantar Kerja

yang memiliki

kompetensi etos

kerja tinggi dan

profesional

Alternatif Strategi :

1. Peningkatan peran

PSKS dalam

mendukung

penyelenggaraan dan

penanganan masalah

kesejahteraan sosial

2. Penanganan PMKS

sesuai Peraturan yang

berlaku

3. Peningkatan

Koordinasi antar unsur

pemerintah dan

lembaga yang ada.

Alternatif Strategi :

1. Peningkatan kualitas

teknologi informasi

bagi petugas dinas

sosial

2. Optimalisasi dukungan

dana dari pemerintah

setempat

3. Peningkatan kualitas

Sumber daya Manusia

melalui diklat dan

kuantitasnya

4. Peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia

Pekerja sosial yang

ada di dinas sosial

38

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

POKOK DAN FUNGSI

Isu-isu Strategis baik internal maupun eksternal merupakan faktor-faktor yang

menyebabkan timbulnya permasalahan serta akan berpengaruh dan mewarnai

pembangunan kesejahteraan Sosial, di Kabupaten Grobogan tahun 2016-2021.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mendasarkan pada tugas

pokok dan fungsi Dinas Sosial. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi

Dinas Sosial meliputi sebagai berikut :

1. Permasalahan yang berkaitan dengan managerial Dinas Sosial :

a) Kurangnya sarana dan prasarana;

b) Penempatan SDM yang tidak sesuai antara pendidikan dengan

tugasnya;

c) Belum meratanya kapasitas SDM dalam pelaksanaan pekerjaan;

d) Kurang disiplinnya apartur dalam pelaksanaan tugas;

e) Akurasi data sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan yang kurang

maksimal.

2. Permasalahan berkaitan dengan kebijakan teknis di dinas Sosial :

BAB

III

39

a) Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

▪ Belum optimalnya Pelaksanaan rehabilitasi dan bantuan sosial

terhadap PMKS (Panti Asuhan) di tahun 2017 yang mendapat

bantuan 40,74 %

▪ Belum optimalnya lembaga kesejahteraan sosial dalam

penanganan PMKS , di tahun 2017 baru terpenuhi 46,66 %

▪ Rendahnya kesadaran masyarakat dalam meminta ijin ke dinas

sosial saat melakukan kegiatan pengumpulan sumbangan

sosial.Tahun 2017 terdapat sekitar 25,34 %

▪ Pemulangan pekerja migran korban tindak kekerasan belum

tertangani;

▪ Banyaknya Keluarga Miskin, cacat berat, dan lanjut usia, dan

PMKS lainnya yang belum mendapatkan jaminan sosial.

▪ Belum optimalnya PSKS (TKSK, PSM, Tagana, Karang Taruna,

WKSBM, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Saka Bina Sosial,

Orsos) dalam pelaksanaan penanganan PMKS

▪ Masih belum optimalnya kinerja Panti Sosial dalam melakukan

pelayanan PMKS dari 27 panti yang melakukan pelayanan optimal

sekitar 47,34 %

▪ Masih banyaknya Undian Gratis Berhadiah (UGB) di masyarakat

kurang melengkapai dokumen setelah pelaksanaan di tahun 2017

dari 66,73 % yang melaksanakan , namun baru 26,69 yang

melengkapi dokumennya.

40

▪ Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terakreditasi di

tahun 2017 jumlah LKS 27 lembaga baru terakreditasi 15 LKS

(55,55%) dan masih ada LKS yg belum memenuhi standar

kelayakan.

b) Bidang Rehabilitasi Sosial

▪ Belum optimalnya ketersediaan data-base tentang Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

▪ Tingginya angka populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) di tahun 2017 sejumlah 207.145 PMKS

▪ Ketersediaan 1 (satu) panti rehabilitas /UPT Propinsi yang ada di

Kabupaten Grobogan yang masih terbatas kapasitas tampungnya;

▪ Belum tersedianya rumah singgah/shelter untuk penampungan

sementara PMKS;

▪ Belum Optimalnya penanganan anak terlantar , anak jalanan dan

anak nakal/ABH;

▪ Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap anak putus

sekolah/drop out di luar panti, lanjut usia terlantar, penyandang

disabilitas, tuna sosial/PGOT, eks psikotyk, dan penyandang HIV

/AIDS;

▪ Belum optimalnya peran serta masyarakat terhadap pengasuhan

alternatif bagi bayi terlantar anak asuh /adopsi di luar panti asuhan;

41

▪ Terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga kesejahteraan sosial; di

Kabupaten Grobogan Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ada 19

orang

c) Bidang Pemberdayaan Sosial

▪ Belum optimalnya pelaksanaan Program KUBE bagi fakir miskin;

▪ Tingginya Tingkat Rumah Tangga Miskin sejumlah 205.811

keluarga

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih.

3.2.1. V I S I

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera

Secara Utuh dan Menyeluruh”

Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase, yaitu masyarakat

Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan masyarakat Kabupaten Grobogan

yang sejahtera secara menyeluruh. Maka penjelasan yang dimaksud dengan visi

tersebut adalah :

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud bahwa tercipta

kondisi masyarakat di Kabupaten yang sehat, selamat, makmur, aman sentosa,

baik secara moril maupun materiil. Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat

terpenuhi sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup

yang tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan

perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya kebutuhan

42

secara materiil, masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupannya,

terhindar dari ancaman kemanan dan ketertiban lingkungan.

2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung maksud bahwa

kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang sehat, selamat, makmur, aman

sentosa, baik secara moril maupun materiil menyeluruh pada seluruh lapisan

masyarakat dan seluruh wilayah kabupaten. Ditandani dengan menurunnya tingkat

kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonimi yang

merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah.

3.2.2. M I S I

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk

memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin

dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk

mencapai visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang

Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh”, ditetapkan 9 (sembilan) misi yaitu :

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, perhubungan,

perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air

2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan

3. Pengembangan ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, perdagangan,

koperasi dan pariwisata

4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan pemberdayaan

masyarakat , keolahragaan pemuda, KB dan pelayanan sosial dasar lainnya

5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang

akuntabel dan kualitas pelayanan publik

43

6. Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan kualitas

penataan ruang

7. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian budaya

masyarakat

8. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah,

kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan

Dari Visi dan Misi tersebut Dinas Sosial, Kabupaten Grobogan mempunyai

peran yaitu pada Misi 9 yaitu :

- Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah,

kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan

Dari Misi sebagaimana tersebut di atas, faktor pendukung dan Penghambat dari

dukungan Dinas Sosial, adalah :Tabel 3.2.2.

Matrik persandingan faktor penghambat dan pendukung atas misi keempat dan misi kesembilan

No Misi Faktor Penghambat Faktor Pendukung

1 Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan

- Jumlah SDM yang kurang memadai

- Kompetensi yang kurang sesuai dengan job description

- Sarana prasarana yang kurang memadai

- Penganggaran yang kurang memadai

- Banyaknya urusan yang ditangani

- Data pendukung yang kurang lengkap

- Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai

- Dukungan kemajuan teknologi menunjang pelaksanaan pekerjaan

- Tersedianya program sosialiasi, diklat, pelatihan,bimtek secara kontinu dalam rangka peningkatan kualitas SDM

- Lokasi kantor yang strategis

- Mekanisme koordinasi internal yang baik

Sasaran dari Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Grobogan

tahun 2016 – 2021 yang berhubungan dengan misi keempat, dan misi ke

Sembilan dengan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan antara lain adalah Tingkat

44

kemiskinan di Kabupaten Grobogan mengalami penurunan dilihat dalam lima

tahun terakhir (2010-2014). Pencapaian penurunan kemiskinan di Kabupaten

Grobogan pada tahun 2014 dengan angka kemiskinan sebesar 13,86%, masih

lebih besar dibandingkan dengan rata-rata nasional (10,96%) dan Provinsi

Jawa Tengah (13,58%). Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar, tingkat

kemiskinan di Kabupaten Grobogan lebih tinggi.

Dinas Sosial dalam visi, misi Bupati Grobogan tahun 2016 – 2021

masuk dalam misi kesembilan. Dalam misi kesembilan Meningkatkan

pemerataan pendapatan, pembangunan antar wilayah, kesetaraan gender,

perlindungan anak dan penanggulangan kemiskinan, yang menjadi

program kerja Bupati Grobogan terpilih adalah :

1. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

2. Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

45

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

3.3.1. Renstra Kementerian Sosial RI

Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun ke depan (2015-2019)

menyesuaikan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 (Visi

Presiden) adalah

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Tahun 2015-2019 (NAWA CITA)

yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan

terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

46

Kementerian Sosial dalam 5 tahun kedepan menggunakan 4 (empat)

agenda dari 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional tahun

2015-2019, yaitu:

❖ Nawacita No. 3 “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan

memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan”

❖ Nawacita No. 5 “Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia”.

❖ Nawacita No: 8 “Melakukan revolusi karakter bangsa

❖ Nawacita No. 9 “Memperteguh Ke-Bhinneka-an dan memperkuat

restorasi sosial Indonesia”.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian sosial adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan;

2. Meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sasaran Strategis Kementerian Sosial Tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah FM, kelompok rentan dan PMKS

lainnya sebesar satu persen dari target nasional pada tahun 2019,

melalui :

a. Meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS

lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar

47

b. Meningkatnya kemampuan penduduk miskin dan rentan, anak,

penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya

dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas

2. Pengembangan kapasitas SDM dan Kelembagaan kesejahteraan sosial

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

a. Meningkatnya kapasitas SDM kesejahteraan sosial dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial

b. Meningkatnya kualitas pendamping dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial

c. Meningkatnya kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dalam

penyelenggaraan sosial

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan mendukung capaian seluruh

misi dan tujuan Kementerian Sosial. Beberapa faktor penghambat yang

dihadapi Dinas Sosial dalam mendukung 4 (empat) agenda prioritas

nawa cita dan tujuan Kementerian Sosial sebagai berikut :

48

Tabel 3.3.1.

Faktor Penghambat yang dihadapi Dinas Sosial dalam mendukung

Tujuan Renstra Kementerian Sosial

No Tujuan Renstra

Kementerian Sosial

Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas

Sosial

1. Meningkatkan taraf

kesejahteraan sosial

penduduk miskin dan

rentan

- Kurangnya koordinasi antar sektoral

- Adanya moratorium pegawai (Jumlah SDM

yang kurang memadai)

- Banyaknya kelompok masy yang tidak bisa

menerima bantuan karena tidak memenuhi

persyaratan (terkait dengan mekanisme

Belanja Hibah)

- Kompetensi pegawai yang kurang sesuai

dengan job description

- Sarana prasarana yang kurang memadai

- Penganggaran yang kurang memadai

- Banyaknya urusan yang ditangani

- Data pendukung yang kurang lengkap

- Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai

2. Meningkatkan kualitas

SDM dan Kelembagaan

kesejahteraan sosial

dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

.

- Kurangnya koordinasi antar sektoral

- Adanya moratorium pegawai (Jumlah SDM

yang kurang memadai)

- Banyaknya kelompok masy yang tidak bisa

menerima bantuan karena tidak memenuhi

persyaratan (terkait dengan mekanisme

Belanja Hibah)

- Kompetensi pegawai yang kurang sesuai

dengan job description

- Sarana prasarana yang kurang memadai

- Penganggaran yang kurang memadai

- Banyaknya urusan yang ditangani

- Data pendukung yang kurang lengkap

- Kurangnya disiplin dan etos kerja Pegawai

49

3.3.2. Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah sebagai

berikut :

“MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PMKS

MELALUI PEMBERDAYAAN PSKS YANG PROFESIONAL”

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yakni:

a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi

sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

b. Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

c. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan

perlindungan dan jaminan sosial;

d. Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;

e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 diatas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ditargetkan akan dapat

melaksanakan pemberdayaan, rehabilitasi serta perlindungan dan jaminan

sosial bagi PMKS sejumlah 173.355 jiwa atau 3 % dari total populasi PMKS di

Jawa Tengah sebanyak 5.507.993 jiwa serta penguatan kapasitas PSKS

50

ditargetkan akan menangani sebanyak 12.200 PSKS. Secara teknis visi dan

misi tersebut dijabarkan kedalam TUPOKSI Dinas Sosial melalui 4 (empat)

Bidang Teknis dan 1 (satu) Sekretariat, sebagai berikut :

1. MISI 1 :

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi

sosial PMKS;

TUJUAN:

a. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak dan Lanjut Usia Terlantar.

b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang

Disabilitas (penyandang cacat).

c. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial, Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.

2. MISI 2 :

Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga miskin dan keluarga

serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

TUJUAN:

a. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di

lingkungannya.

b. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan

Komunitas Adat Terpencil (KAT).

c. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan

pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

3. MISI 3 :

51

Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan

perlindungan dan jaminan sosial;

TUJUAN :

a. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial

Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial.

b. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial

Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengumpulan uang dan

barang, undian dan jaminan sosial.

4. MISI 4 :

Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan

kesejahteraan sosial;

TUJUAN :

a. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam

mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

c. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

5. MISI 5 :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TUJUAN :

52

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang

mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM)

untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

c. Meningkatkan integrasi program antar unit kerja eselon III yang

bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang sosial

berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan yang bersifat

lintas Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi antara lain:

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial;

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum Bidang

Sosial;

3. Pembinaan dan Fasilitasi Bidang Sosial lingkup Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

4. Pelaksanaan Tugas dibidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial,

Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pengembangan Kesejahteraan

Sosial;

5. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial;

6. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas;

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

53

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Analisis Lingkungan strategis Internal dan Eksternal

Analisis Lingkungan Strategis merupakan suatu pendekatan ilmiah yang

berdasarkan fakta dan data untuk menganalisis keadaan atau kondisi yang

ada dan terjadi dalam daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan

dan sasaran pemerintah dalam rangka menetapkan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Analisis ini

diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian visi dan misi yang

telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (goal) dan sasaran (objective)

pembangunan daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu

lima tahun mendatang. Proses pengidentifikasian analisis lingkungan ini

menggunakan metode analisis SWOT dengan melibatkan seluruh komponen

pemerintah daerah, masukan masyarakat yang dihimpun dalam Rencana

Strategis Perangkat Daerah 5 (lima) tahun mendatang dilingkungan

Pemerintah Kabupaten Grobogan dan dokumen perencanaan lainnya yang

mendukung.

3.4.1. Analisis Lingkungan Internal

Identifikasi faktor lingkungan internal dilakukan untuk mengurangi faktor-

faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan Kabupaten Grobogan.

Faktor kekuatan adalah situasi dan kondisi internal yang bersifat positif,

yang memungkinkan organisasi Pemerintah Kabupaten Grobogan

54

memiliki kemampuan dan keunggulan strategis dalam mencapai

tujuannya, sedangkan kelemahan merupakan situasi dan kondisi

ketidakmampuan internal yang mengakibatkan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Kekuatan (S) :

1). Ada Payung Hukum Pembentukan SKPD yang membawahi urusan

Sosial menjadi Dinas akan memudahkan dalam

mengkoordinasikan bidang Sosial .

2) Adanya Peraturan Perundang-undangan Kesejahteraan Sosial

3) Adanya Pembentukan LK3, Komda Lansia, Dewan Pengupahan

Kabupaten, LKS Tripartit dan lain-lain, dalam penanganan masalah

Kesejahteraan Sosial.

b. Kelemahan (W) :

1). Terbatasnya penguasaan teknologi informasi bagi petugas Dinas

Sosial,

2). Terbatasnya dukungan dana dari APBD untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Sosial.

3) Sumber Daya Manusia pelaksana Pembangunan Kesejahteraan

Sosial masih relatif terbatas baik segi Kualitas maupun

Kuantitasnya.

4). Minimnya SDM Pekerja sosial, Perantara/Mediator, Instruktur

Pelatihan, Pengantar Kerja yang memiliki kompetensi etos kerja

tinggi dan professional.

55

5) Minimnya sarana dan prasarana untuk Kantor/Dinas dalam

pelayanan kepada Masyarakat, Orsos, Lembaga, Panti sosial,

Percari Kerja/Penganggur.

3.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor lingkungan eksternal menggambarkan peluang dan tantangan.

Peluang merupakan faktor yang menyatakan situasi dan kondisi positif

yang berada diluar kendali organisasi pemerintah daerah yang dapat

mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, sedangkan faktor tantangan

adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan.

a. Peluang (O)

1). Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan mencapai 4,24%.

2). Pendapatan per Kapita (Rp) Penduduk Kabupaten Grobogan,

dalam beberapa tahun mengalami peningkatan, dari tahun

2010 sebesar Rp. 4.957.000.000,- meningkat menjadi sebesar

Rp. 7.390.000.000,- pada tahun 2014.

3). Penduduk miskin dalam beberapa tahun cenderung menurun

Tahun 2010 sebesar 17,86% menjadi sebesar 13,86 % pada

tahun 2014.

10) Orsos / Mitra kerja kemampuan dan ketrampilannya belum

memenuhi dalam masalah sosial sehingga tidak maksimal.

56

b. Ancaman (T)

1). Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada tahun 2014

sebesar 1.412.325 jiwa, mengalami pertumbuhan 0,68% atau

bertambah 9.565 jiwa dibandingkan tahun 2013.

2). Belum optimalnya Peran serta Masyarakat, PSKS (Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial) dan Dunia Usaha.

4) Jumlahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

yang bertambah dari tahun ke tahun.

5) Banyaknya PMKS yang belum mendapatkan jaminan sosial

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Urusan Sosial

• Belum optimalnya Pelaksanaan rehabilitasi dan bantuan sosial

terhadap PMKS;

• belum tertangani pemulangan pekerja migran korban tindak

kekerasan;

• Belum optimalnya pelaksanaan Program KUBE bagi Fakir Miskin

• Banyaknya Keluarga Miskin, cacat berat, dan lanjut usia, dan

PMKS lainnya yang belum mendapatkan jaminan sosial.

• Belum optimalnya PSKS (TKSK, PSM, Tagana, Karang Taruna,

WKSBM, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Saka Bina Sosial,

Orsos) dalam pelaksanaan penanganan PMKS

57

• Tidak semua kegiatan pengumpulan sumbangan sosial

mengajukan ijin ke Dinas Sosial;

• Masih belum optimalnya kinerja Panti Sosial dalam melakukan

pelayanan PMKS;

• Belum optimalnya peran LK3 dalam pendampingan/advokasi

hukum PMKS

• Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana.

• Belum optimalnya penanganan bencana alam dan sosial

• Belum optimalnya penataan dan pemeliharaan taman makam

pahlawan;

58

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang

lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan

Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran

yang hendak dicapai.

Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra PD ini

berakhir.

Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus

diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Sosial,

Kabupaten Grobogan untuk mencapai Misi Bupati sebagaimana tersebut, adalah :

BAB

IV

59

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran SKPD

Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan/Sasaran Satuan

Kondisi

Awal 2015

Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatnya Perlindungan Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase Penurunan masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS

% 58,45 60,25 62,85 66,78 70,71 74,64 78,57

Berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS

Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

60

STRATEGI DAN ARAH

KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya

dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus

menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah

(value added) bagi stakeholder layanan. Di sisi lain, kebijakan adalah pedoman

yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi

yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan

berfungsi membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih

rasional, serta Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang

menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional berdasarkan

strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu

keberhasilan untuk mencapai sasaran (Reff. Lampiran IV Permendagri no 54

tahun 2010).

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan selama lima tahun kedepan, dirumuskan

strategi dan kebijakan sebagai berikut :

BAB

V

61

Penyusunan strategi dilakukan melalui analisis SWOT terhadap

faktor-faktor internal dan eksternal dilanjutkan dengan prioritisasi alternatif

berdasar kriteria yang ditetapkan beradasar Keputusan Kelompok Diskusi

Terfokus Dinsos. Kriteria yang digunakan untuk prioritisasi yaitu: (i) kesesuaian

dengan tanggungjawab utama tugas fungsi Dinsos; (ii) daya dukung langsung

pada pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021; (iii)

daya dukung langsung pada tingkat kesejahteraan kelompok rentan, PMKS;

(iv) daya dukung pada akuntabilitas pengguna layanan kesejahteraan sosial.

Kategori strategi yang diambil berdasar kelompok berikut:

1. Strengts - Opportunities Strategy,

yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang

eksternal;

2. Weakness - Opportunities Strategy,

yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari

peluang eksternal;

3. Strengts - Threats Strategy,

yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi

dampak dari ancaman eksternal;

4. Weakness - Treaths Strategy,

yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal

dan menghindari ancaman eksternal.

Merujuk pada pengertian tersebut di atas, rumusan strategi dan

kebijakan Dinas Sosial tahun 2016-2021 sebagai berikut.

62

Tabel 5.2. Strategi dan Kebijakan SKPD

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan PKMS

Berkurangnya masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS

Optimalisasi pelayanan dan penanganan PMKS

Peningkatan jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial

Penyediaan tempat penampungan sementara bagi PMKS

Penyediaan tenaga ahli untuk pelatihan/ketrampilan bagi PMKS

63

RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang

dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta

memperoleh alokasi anggaran.

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh

satu atau beberapa Satuan Kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya,

baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana atau

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Kabupaten Grobogan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan dating sebagai

berikut :

BAB

VI

64

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

Program/ Kegiatan

Indikator Program/ Kegiatan

Satuan Kondisi

Awal (2015)

Target Kinerja Kondisi Akhir

RPJMD

PD Pengampu Urusan

2016 2017 2018 2019 2020 2021

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase (%) peningkatan pelayanan dinas

% 80 80 777.040.000 81 830.000.000 82 840.246.914 83 850.493.827 84 860.740.741 85 870.987.654 85 Dinsos

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang terlayanii

bh 6.500.000 4.000.000 6.000.000 6.000.000 6.246.914 6.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air/PDAM dan listrik

Tersedianya komunikasi , sumber daya air dan listrik

bulan 12 12 80.000.000 12 90.000.000 12 116.247.414 12 100.000.000 12 100.000.000 12 90.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

bulan 12 12 35.000.000 12 15.000.000 12 20.000.000 12 20.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

bulan 12 12 65.000.000 12 90.000.000 12 120.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000 12 110.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

item 10 11 36.000.000 10 18.000.000 9 22.000.000 9 22.000.000 9 22.000.000 9 22.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah item komponen instalasi listrik

item 10 10 7.500.000 10 15.000.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000 10 7.500.000

Penyediaan peralatan dan perlegnkapan kantor

Jumlah item peralatan dan perlengkapan kantor

item 10 9 175.000.000 13 120.000.000 15 75.000.000 115.000.000 115.000.000 125.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan

Jumlah item bahan bacaan dan peraturan perundangan

item 3 3 10.000.000 3 6.000.000 5 8.500.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000

65

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah item makanan dan

minuman item 2 2 55.040.000 2 50.000.000 2 59.999.500 55.000.000 55.000.000 55.000.000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

bulan 12 12 180.000.000 12 280.000.000 12 180.000.000 12 230.000.000 12 230.000.000 12 280.000.000

Rapat - rapat koordinasi ke dalam daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

bulan 12 12 47.000.000 12 57.000.000 12 145.000.000 12 87.993.827 12 107.993.827 12 68.487.654

Pengelolaan kebersihan, keamanan dan transportasi

Terlaksananya kebersihan, keamanan dan transportasi

orang 8 15 80.000.000 8 85.000.000 8 80.000.000 9 88.000.000 9 88.000.000 9 88.000.000

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Penyediaan sarana dan prasarana kantor

% 70 70 651.211.000 70,2 653.443.723 70,5 655.490.387 70,7 657.723.110 70,9 659.955.833 71,08 661.258.255 71,0

8 Dinsosnak

ertrans

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pengecatan, perawatan gedung kantor

kali 2 2 40.000.000 2 98.443.723 2 50.000.000 2 50.000.000 3 100.000.000 3 100.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya kendaraan dinas secara kontinyu dan terbayarnya pajak kendaraan dinas

unit 13 16 75.000.000 13 80.000.000 13 50.000.000 13 50.000.000 13 80.000.000 14 80.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala computer

Terlaksananya perawatan san servis komputer, labtop, printer

bh 18 36 15.000.000 24 30.000.000 24 15.000.000 28 20.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Terpenuhinya perawatan rutin peralatan kantor (AC)

bh 10 10 10.000.000 5 5.000.000 5 6.500.000 8 6.500.000 9 7.000.000 10 7.500.000

66

Pemeliharaan TMP dan MP di Kab. Grobogan

Terpeliharanya TMP dan MP di Kab.Grobogan

lokasi 4 4 55.000.000 4 195.000.000 4 75.000.000 4 80.000.000 4 129.955.833 4 200.000.000

Pembangunan Gedung BLK 120.000.000 - - - - -

Pembangunan Gedung Transito 80.000.000 - - - - -

Rehab Gedung Sosial

Terlaksananya rehab gedung

sosial unit 1 1 75.000.000 1 250.000.000 1 465.490.387 1 57.723.110 1 300.000.000 1 231.258.255

DED Pembangunan Gedung shelter

Terlaksananya penyusunan DED gedung Shelter Sosial

dok 1 1 55.000.000 1 50.000.000 - - - - -

Pembangunan Gedung shelter Dinas Sosial

Terlaksananya penyusunan gedung Shelter Sosial

unit 1 - - 1 1.500.000.00

0 - 1 2000.000.000 - 1.000.000.000 - - -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase (%) pegawai yang disiplin

% 90 90 100.000.000 90 100.000.000 90 120.000.000 90 120.000.000 90 150.000.000 90 150.000.000 90 Dinsos

Pengadaan pakain khusus hari-hari tertentu

Jumlah pengadaan

pakaian batik bh 70 70 100.000.000 50 100.000.000 80 120.000.000 80 120.000.000 85 150.000.000 85 150.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase (%) pegawai yang mengikuti diklat non formal

% 70 70 30.000.000 71,2 30.000.000 72,6 35.000.000 73,8 35.000.000 74 37.500.000 74,3 38.000.000 74,3 Dinsos

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

Jumlah ASN yang dikirim mengikuti pelatihan

orang 3 3 30.000.000 3 30.000.000 3 35.000.000 3 35.000.000 4 37.500.000 4 38.000.000

Program Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyediaan laporan keuangan dan aset

% 90 90 52.068.000 90 57.000.000 90 62.200.000 90 67.400.000 90 72.600.000 90 77.800.000 90 Dinsos

67

Penyusunan laporan keuangan

Terlaksananya penyusunsn laporan keunagan

dok 1 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 5 15.000.000 5 20.000.000 5 20.000.000

Bimtek penatausahaan keuangan

Jumlah peserta yang dibintak

orang 3 30 22.068.000 30 22.000.000 30 20.200.000 35 32.400.000 35 32.600.000 40 37.800.000

Pengelolaan aset Terlaksananya pelaksanan pengolalan

item 2 15.000.000 2 20.000.000 2 27.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000 2 20.000.000

URUSAN

SOSIAL

Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

% 58,45 60,25

219.668.603

62,9 473.145.606

66,8 513.508.610

70,7 558.590.562 74,6 593.010.754 78,57 665.747.808 78,57

Dinas Sosial

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

% 23,48 23,90

24,2 32,5 10.000.000 40,9 55 72,22 72,22

68

Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

% 23,33 35,55

40 50 70,6 76,5 87,5 87,5

Pemberdayaan dan pembinaan bagi wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)

Jumlah WRSE yang dibina

orang 40 40 15.000.000 80 50.000.000 80 50.000.000 80 63.590.562 85 73.010.754 75 60.747.808

Pembinaan dan monitoring KUBE Fakir Miskin

Jumlah KUBE fakir miskin yg dibina

orang 40 40 15.000.000

400 80.000.000 40 20.000.000 50 30.000.000 55 35.000.000 -

Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

30.000.000 54.145.606 98.508.610 150.000.000 75.000.000 75.000.000

Pelatihan berusaha bagi keluarga miskin

35.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 80.000.000

Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

50.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 250.000.000

Pendataan PMKS dan PSKS

Tersedianya data PMKS dan PSKS

Desa 280 280 71.000.000 280 115.000.000 280 40.000.000 280 50.000.000 280 60.000.000 280 75.000.000

Monitoring bagi penerima bantuan sosial kebutuhan dasar

Termonitoring nya penerima bantuan sosial kebutuhan dasar

Kec

19

19

17.500.000

19

35.000.000

19

50.000.000

19

20.000.000

19

50.000.000

19

50.000.000

Pemberdayaan sosial bagi keluarga

Jml keluarga miskin yg

orang 90 80 21.168.603 90 30.000.000 80 20.000.000 80 20.000.000 120 75.000.000 100 50.000.000

69

miskin belum pernah mendapat bantuan

Verifikasi dan validasi data keluarga miskin daerah terpencil.

Terlaksananya Verval data keluarga miskin daerah terpencil

kec

3

3

50.000.000

3

20.000.000

3

20.000.000

23

25.000.000

3

25.000.000

3

30.000.000

Bantuan Sosial Pangan beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai

Sosialisasi, bantuan rastra dan bantuan pangan non tunai serta monitoring

Keluarga miskin

124.178

-

- 124.178

523.000.000 122.430

380.000.000 124.178

553.459.000 124.178

553.459.000

Program pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat

% 66,00 67 84.487.924

70,00 356.370.413

75,00 386.771.584

80,00 420.727.038 85,00

446.652.118 93,00 501.437.228 93,00

Dinas Sosial

Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

% 0,00 0,00 50,00 65,00 70,00 75,00

85,00 85,00

Peninjangan Program Keluarga Harapan Sejahtera (PKHS)

Sosialisasi Program Keluarga Harapan Sejahtera

orang 650 600 75.000.000

170 50.000.000 656 60.000.000 656 60.000.000 656 60.000.000 656 60.000.000

Penanggulangan bencana alam dan sosial/psikososial

Terlaksananya penanggulangan bencana alam dan sosial

orang 60 20 9.487.294 60 50.000.000 60 50.000.000 60 50.000.000 60 50.000.000 100 100.000.000

70

/psikososial

Pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi eks korban bencana alam dan bencana sosial

Jumlah eks korban bencana dan bencana sosial yg terpenuhi kebutuhannya

orang 200 - 200 50.000.000 200 40.000.000 200 40.000.000 200 45.000.000 200 45.000.000

Bakti sosial dalam rangka penanggulangan bencana

Terlaksananya bakti sosial dalam rangka penanggulangan bencana

orang 100 - 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000 100 50.000.000

Pengerahan TAGANA (dapur umum dan logistik )

Pembinaan Tagana

orang 60 - 60 50.000.000 60 44.500.000 60 44.500.000 60 40.000.000 60 45.000.000

Pemulangan pekerja migran dan korbantindak kekerasan

Terlaksananya pemulangan pekerja migran dan tindak kekerasan

orang 60 - 60 50.000.000 60 50.000.000 100 126.227.038 100 101.652.118 100 101.437.228

Pembinaan korban konflik sosial, ajaran sesat

- 56.370.000 92.271.584 50.000.000 100.000.000 100.000.000

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

% 2,76 3,00 45.060.226

3,73 335.313.410

4,66 363.918.255

5,6 395.867.369 6,53 420.260.604 7,46 471.808.604 7,46 Dinas Sosial

Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) penyandang cacat

Jumlah KUBE yang dibina

orang 40 40 45.060.226

50 75.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 60 85.000.000 60 80.000.000

Pelatihan ketrampilan penyandang cacat

Jumlah penyandang cacat yg

orang 50 - 60 75.000.000 50 50.000.000 50 50.000.000 60 75.260.604 60 81.808.604

71

dilatih

Bantuan alat bantu disabilitas

Jumlah disabilitas yang mendapat bantuan

orang - 30 75.000.000 60 150.000.000 25 50.000.000 50 100.000.000 60 150.000.000

Fasilitasipengukuran kaki palsu dan tangan palsu

Jumlah disabilitas kaki tangan yang terfasilitasi

orang - 15 75.000.000 20 100.000.000 40 200.867.369 8 40.000.000 8 40.000.000

Advokasi difabel Koordinasi tim advokasi difabel

kali 2 35.313.410 3 43.918.255 5 75.000.000 6 120.000.000 6 120.000.000

Program pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

% 78,12 80,25

22.530.113

81,3 217.614.007

84,4 236.178.176

87,5 256.912.732 92,8 272.743.622 93,75 306.197.598 93,75

Dinas Sosial

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Lembaga 29 30 32 32 32 32 32 32

Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA)

Jumlah LKSA yang dibina

orang 50 - 75 75.000.000 25 25.000.000 125 125.000.000 90 90.000.000 90 90.000.000

Pembinaan Lanjut Usia

Jumlah lanjut usia yang dibina

orang 180 - 180 75.000.000 60 25.000.000 120 50.000.000 130 95.000.000 130 95.000.000

Pembinaan Panti Asuhan

Jumlah Panti yang dibina

27 22.530.113 27 67.614.007 27 186.178.176 27 81.912.732 27 87.743.622 27 121.197.598

72

Program pembinaan Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya)

Persentase Eks penyandang penyakit social (eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)

% 18,42 18,55

168.975.848

18,8 433.129.807

23,5 470.079.152

28,2 511.348.345 32,9 542.857.485 37,59 609.442.878 37,59

Dinas Sosial

Penjaringan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)

Terlaksananya penjaringan pengemis, gelandangan dan orang terlantar

orang 160 100 70.000.000 160 100.000.000 200 255.079.152 150 101.348.345 160 170.000.000 175 309.442.878

Penanganan Wanita Tuna Sosial (WTS)

Jumlah WTS yang tertangani

orang 100 60 70.000.000 85 100.000.000 65 75.000.000 55 65.000.000 85 100.000.000 85 100.000.000

Pembinaan keluarga Eks Psykotik dan pekerja sosial

Jumlah eks psykotik dan pekerja sosial yang dibina

orang 50 45 25.000.000 180 100.000.000 126 70.000.000

306 170.000.000 180 100.000.000 180 100.000.000

Pembinaan orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Jumlah ODHA yang dibina

Orang 50 3.975.848 70 133.129.807 35 70.000.000 80 175.000.000 75 172.857.485 70 100.000.000

Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

% 100 100 309.789.056

100 544.284.803

100 590.716.536

100 642.576.726 100 682.172.122 100 765.845.461 100 Dinas Sosial

73

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

- - - - - - -

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

- - - - 30.000.000 40.000.000

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya

Partisipasi masyarakat pada hari besar Nasional

Hari Besar

3 - 3 50.000.000 3 70.000.000 3 70.000.000 3 70.000.000 3 75.000.000

Pembinaan pekerja sosial masyarakat (PSM)

Jumlah PSM yang dibina

orang - - 7.500.000 30.000.000 15.000.000 15.000.000

Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)

- -

Pemberdayaan dan pembinaan PSK dan TKSK

Jumlah PSK dan TKSK yang dibina

orang 30 20 20.000.000 20 25.000.000- 40 50.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000 20 20.000.000

Pengkajian dan penerapan PMKS

20.000.000 50.000.000 30.000.000 40.000.000 30.000.000 30.000.000

Pemberdayaan dan pembinaan Karang Taruna

Pembinaan Karang Taruna

orang 60 50 195,000,000 60 200.000.000 60 200.000.000 60 200.000.000 60 200.000.000 60 200.000.000

Penyuluhan Sosial Keliling

Masyarakat yang mendapat penyuluhan

orang 60 20 14.789.056 30 50.000.000- 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000 30 50.000.000

Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LKKK) dan Lembaga Kerjasama Kegiatan Kesejahteraan Sosial (LKKS)

Jumlah LKKK dan LKKS yang dibina

orang 20 20 20.000.000 25 25.000.000 15 7.000.000 40 72.576.726 15 10.000.000 15 10.000.000

74

Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Pembinaan Tagana

orang 75 - 60 20.000.000 65 25.000.000 70 35.000.000 80 50.000.000 65 30.000.000

Sosialisasi kesiap siagaanbencana

Jumlah peserta sosialisasi

orang 180 - - 180 31.216.536 160 25.000.000 250 75.000.000

Pendampingan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Jateng Sejahtera (KJS)

Jumlah Peserta Sosialisasi KIS, KIP dan KKS

orang 240 240 40.000.000 250 50.000.000 240 40.000.000 250 50.000.000 240 40.000.000 260 75.845.461

Pendampingan Program Kartu Jateng Sejahtera

Sosialisasi Program Kartu Jateng Sejahtera

orang 40

40 35.000.000 50 50.000.000

Bimtek Advokasi Sosial

Terlaksananya bimtek advokasi sosial

orang 60 - - - 40 20.000.000 100 50.000.000 75 75.000.000

Pendataan pekerja migran dan tindak kekerasan

- - - - 47.172.122 -

Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial

Sosialisasi pengurus panti

orang 60 - 35 30.000.000 - 45 45.000.000 - 60 50.000.000

Sosialisasi perijinan, pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah

Jumlah masyarakat yg mendapat sosialisasi

orang 75 - 80 44.284.803 60 30.000.000 55 25.000.000 50 20.000.000 50 20.000.000

Program Pembinaan Anak Terlantar

Persentase anak terlantar yang dibina

% 5,00 6,70 16.897.585

8,00 113.253.203

9,50 122.914.583

10,02 133.705.501 12,00

141.944.397 14,80 159.354.902 14,80

Pembnaan anak terlantar

Jumlah anak terlantar yang dibina

orang 50 50 16.897.585 196 63.253.203 193 62.914.583 212 68.705.501 224 71.944.397 275 88.354.902

75

Pelatihan Ketrampilan dan praktek Belajar Kerja Bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

Jumlah anak terlantar, anak jalanan , anak cacat dan anak nakal yag dilatih

orang 150

150 50.000.000 180 60.000.000 195 65.000.000 210 70.000.000 234 78.000.000

76

KINERJA PENYELENGGARAN

BIDANG URUSAN SOSIAL

Penetapan indikator kinerja SKPD bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari

sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam

memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini

ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan

daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun

sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD, kondisi yang diinginkan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah :

BAB

VII

77

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator Kinerja Program(outcome)

Satuan

Kondisi Kinerja Awal

RPJMD

Target Kinerja Kondisi Kinerja akhir

RPJMD

Perangkat

Daerah Pengam

pu Tahun 2015

Tahun* 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

SOSIAL

1) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan

social

% 58,45 60,25 62,85 66,78 70,71 74,64 78,57 78,57 sosial

78

P E N U T U P

7.1. Pedoman Transisi

Rencana Strategis 2017 – 2021 merupakan penjabaran dari visi dan misi

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang dalam

penyusunannya telah memperhatikan aspek normatif seperti yang telah diatur

dalam peraturan perundangan.

Penyusunan Rencana Strategis 2017 – 2021 dimaksudkan untuk

memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi

dan sinergitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang sosial

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan.

Dalam penyusunan program ini mengacu pada sejumlah program yang

secara hierarkis pada yang lebih tinggi yaitu RPJMD Kabupaten Grobogan

Tahun 2017-2021, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Renstra

Kementerian Sosial dan Renstra Kementerian Tenaga Kerja. Dokumen Renstra

ini secara normatif telah diupayakan untuk mendukung program-program visi

dan misi Bupati Grobogan yang telah ditetapkan yaitu Terwujudnya Masyarakat

Kabupaten Grobogan Yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh. Dokumen

rencana strategis (Renstra) dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus

menjadi acuan dalam mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi daerah

dan tugas pembantuan.Selanjutnya rencana strategis 2017-2021 akan

BAB

VIII

79

digunakan sebagai acuan bagi pelaku pembangunan di bidang social dan dalam

implementasinya harus memperhatikan kaidah pelaksanaannya adalah sebagai

berikut :

1. Rencana strategis (Renstra) ini merupakan pedoman untuk menyusun

rencana kerja tahunan dengan time frame yang sama yaitu 2017 – 2021,

dengan demikian akan terjadi kesamaan arah kebijakan dan pembangunan

selama 5 tahun kedepan

2. Rencana strategis (Renstra) ini akan menjadi dasar penyusunan rencana

kerja setiap tahun baik yang bersumber dari APBD maupun APBN

3. Penyusunan Rencana strategis (Renstra) ini telah melalui tahap konsultasi

publik dengan harapan program-program yang ada dalam rencana strategis

(Renstra) akan sesuai dengan permintaan jasa urusan social dengan

demikian para pemangku kepentingan (stake holder) dilingkungan sosial

wilayah Kabupaten Grobogan akan memahami peran yang akan diambil

dalam pembangunan selama lima tahun ke depan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan disamping

menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sampai dengan

tahun 2021 secara sub stansial juga berlaku sebagai Rencana strategis

(Renstra) transisi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran (Renja) tahun 2022 sebelum tersusunnya Renstra 2022 –

2027.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2017 - 2021

disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah

Kabupaten Grobogan khususnya di sektor sosial serta untuk menjadi arah dan

pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh unit kerja

80

dan stakeholder sektor sosial. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan

sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial secara bersama-sama

mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2017-2021 dengan

sebaik-baiknya.

2. Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dijabarkan

ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun

2017 - 2021 dan menjadi acuan bagi pemangku stake holder dilingkungan

Dinas Sosial. Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

3. Guna kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijabarkan

dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan ini,

maka diharapkan aparatur dilingkungan Dinas Sosial, mempunyai

komitmen untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target yang telah

ditetapkan sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Dinas

Sosial Kabupaten Grobogan.

4. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya Perlindungan

dan Kesejahteraan sosial sesuai Rencana Strategis (Renstra) ini sangat

tergantung dari peran aparatur Dinas Sosial; sikap mental, tekad dan

semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin aparatur dilingkungan Dinas

Sosial, , sehingga akan tercermin pada kualitas dan

profesionalitas dalam meningkatkan Perlindungan, Kepedulian dan

Kesejahteraan sosial serta Pembangunan daerah.

5. Dalam mewujudkan visi dan misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial

Kabupaten Grobogan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap

kebijakan, pelaksanaan dan hasil program serta kegiatan.

81

6. Rencana strategis (Renstra) diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah

daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun

2017-2021 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2017 - 2021 khususnya sektor urusan sosial.

7. Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dapat

dilakukan perubahan apababila ada perubahan kebijakan ditingkat nasional

dan daerah.

Grobogan, 2017

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

Drs. ANDUNG SUTIYOSO, MM Pembina Utama Madya

NIP. 19620312 198503 1 013

CASCADING DINAS SOSIAL

Misi

Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar

wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak dan

penanggulangan kemiskinan

TUJUAN

Meningkatnya Perlindungan sosial terhadap penyandang masalah

kesejahteraan sosial

INDIKATOR TUJUAN

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

SASARAN

Tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS)

INDIKATOR

Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Program-Program Dinas Sosial

Program Pemberdayaan

Fakir miskin, komunitas

adat terpencil dan

penyandang PMKS

Program pelayanan

dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan

para penyandang

Cacat dan trauma

Program Pembinaan

Panti Asuhan dan

Panti Jompo

-Penanganan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

- Persentase PMKS skala

Kab/kota yg

memperoleh bantuan

sosial untuk pemenuhan

kebutuhan dasar

-Persentase PMKS

Kab/Kota yg menerima

prgogram

pemberdayaan sosial

melalui KUBE atau

kelompok sosial

ekonomi sejenis lainnya

-Persentase Korban

Bencana skala

Kab/Kota yang

menerima bantuan

sosial selama masa

tanggap darurat

-Persentase korban

bencana skala

Kab/Kota yg

dievakuasi dengan

menggunakan sarana

prasarana tanggap

darurat lengkap

Persentase

penyandang cacat

fisik dan mental

serta lanjut usia

tidak potensial

yang telah

menerima jaminan

sosial

Persentase panti

sosial skala

Kab/Kota yang

menyediakan sarana

prasarana

pelayanan

kesejahteraan sosial

–Sarana Sosial

seperti panti

asuhan, panti jompo

dan panti

rehabilitasi

Indikator Indikator Indikator Indikator

Kegiatan – Kegiatan Dinas Sosial

Kegiatan / Indikator Kegiatan/Indikator Kegiatan/Indikator Kegiatan/Indikator

a) Pemberdayaan dan

pembinaan bagi

wanita rawan sosial

ekonomi (WRSE )

Indikator : Jumlah

WRSE yang dibina.

a)Penunjangan

Program Harapan

Keluarga Sejahtera

Indikator : Sosialisasi

bagi PKH, TKSK dan

Petugas Puskesmas

a)Pembinaan

Kelompok Usaha

Bersama (KUBE)

penyandang cacat

Indikator : jumlah

kelompok yang terbina

a)Pembinaan Lembaga

Kesejahteraan Anak

(LKSA)

Indikator : Jumlah

lembaga yg sudah

dibina

b)Pembinaan dan

monitoring KUBE Fakir

miskin

Indikator : Jumlah

KUBE fakir miskin yg

sudah dibina

c)Peningkatan

kemampuan petugas

dan pendamping

sosial pemberdayaan

fakir miskin, KAT dan

PMKS lainnya.

Indikator : Sosialisasi

petugas pendamping

d)Pelatihan berusaha

bagi keluarga miskin

Indikator : Jumlah

peserta pelatihan

e)Pelatihan

Ketrampilan bagi

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Indikator : Jumlah

peserta pelatihan

f)Pendataan PMKS

dan PSKS

Indikator :

Terlaksananya

pendataan PMKS dan

PSKS

g)Monitoring bagi

penerima bantuan

sosial kebutuhan

dasar

Indikator :

Terlaksananya

monitoring bagi pe-

nerima bantuan sosial

kebutuhan dasar

i)Pemberdayaan Sosial

bagi keluarga miskin

Indikator : Sosialisasi

bagi keluarga miskin

J)Verifikasi dan

validasi data keluarga

miskin daerah

terpencil Indikator :

data yang akurat

b)Penanggulangan

bencana alam dan

sosial/psikososial

Indikator : Jumlah

warga yang mendapat

bantuan

c)Pemenuhan

kebutuhan dasar dan

pemulihan trauma bagi

eks korban bencana

alam dan bencana

sosial

Indikator : Jumlah KK

yg mendapat bantuan

d)Bakti Sosial dalam

rangka penanggulangan

bencana

Indikator : Jumlah

warga yang mendapat

bantuan

e)Pengerahan Tagana

(dapur logistik)

Indikator : Pembinaan

Tagana

f)Pemulangan pekerja

Migran dan korban

tindak kekerasan

Indikator : Jumlah

pekerja migran yang

ditangani

g)Pembinaan korban

konflik sosial, ajaran

sesat

Indikator ; Jumlah

orang yang dibina

b)Pelatihan

ketrampilan

penyandang cacat

Indikator : Jumlah

orang yang dilatih

c)Bantuan Alat

bantu disabilitas

Indikator : Jumlah

disabilitas yang

mendapat bantuan

d)Fasilitasi

Pengukuran

tangan palsu dan

kami palsu

Indikator : Jumlah

disabilitas yang

diukur untuk

mendapatkan

bantuan

e)Advokasi difabel

Indikator :

b)Pembinaan Lanjut

usia

Indikator : Jumlah

lanjut usia yang di

dibina

c)Pembinaan panti

asuhan

Indikator : Jumlah

panti asuhan yang

dibina

Program – program Dinas Sosial

Program Pembinaan eks

penyandang penyakit sosial

(Eks Narapidana,PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial

lainnya

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pembinaan

Anak terlantar

INDIKATOR INDIKATOR INDIKATOR

Persentase eks penyandang

penyakit sosial ( eks

narapidana, PSK, Narkoba,

dan penyakit sosial lainnya

yang telah terbina (%)

Persentase Wahana Kesejahteraan

Berbasis Sosial masyarakat

(WKBSM) yang menyediakan sarana

prasarana pelayanan kesejahteraan

sosial

Persentase anak terlantar

yang dibina

Kegiatan – Kegiatan Dinas Sosial

1)Penjaringan Pengemis,

Gelandangan dan Orang

Terlantar

Indikator : Jumlah PGOT

yang terjaring

2)Penanganan Wanita

Tuna Sosial

Indikator : Pembinaan

Wanita Tuna Sosial

3)Pembinaan keluarga eks

Psykotik dan Pekerja Sosial

Indikator : Jumlah keluarga

eks psykotik yang dibina

4)Pembinaan orang

dengan HIV AIDS (ODHA)

Indikator : Jumlah ODHA

yang dibina

1)Pelayanan dan Perlindungan

sosial, hukum bagi korban

eksploitasi , perdagangan

perempuan dan anak

Indikator : Sosialisasi

Perlindungan sosial hukum bagi

korban eksploitasi perdagangan

perempuan dan anak.

2)Peningkatan kualitas pelayanan

sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

Indikator : Jenis sarana dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

3)Partisipasi Masyarakat dalam

Pengelolaan Budaya

Indikator : Partisipasi dalam

kegiatan 3 hari besar, Hari Jadi

Grobogan, HUT kemerdekaan,

Hari Pahlawan

4)Pembinaan Pekerja Sosial

Masyarakat (PSM)

Indikator : Jumlah PSM yang

dibina

Pembinaan anak

terlantar

Indikator : Jumlah

anak terlantar yang

dibina

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN

Drs.ANDUNG SUTIYOSO,MM NIP.19640312 198503 1013

5)Pemberdayaan dan Pembinaan PSK dan TKSK

Indikator : Pembinaan PSK dan TKSK

6)Pengkajian dan Penerapan PMKS

Indikator : Study referensi ke luar daerah

7)Pemberdayaan dan Pembinaan Karang Taruna

Indikator : Terlaksananya Pembinaan Karang

Taruna

8)Penyuluhan Sosial Keliling

Indikator : Terlaksananya Penyuluhan sosial

9)Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Keluarga (LKKK) dan Lembaga Kerjasama

Kesejahteraan Sosial (LKKS)

Indikator : Jumlah LKKK dan LKKS yang dibina

10)Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Indikator : Sosialisasi pada Tagana

11)Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana

Indikator : Jumlah Tagana yang mengikuti

sosialisasi

12)Pendampingan Kartu Indonesia Sehat (KIS),

Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS)

Indikator : Sosialisasi program KIS, KIP dan KKS -

Distribusi kartu KIS,KIP,dan KKS

13)Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Indikator : Sosialisasi pekerja sosial panti

14)Sosialisasi Perijinan, pengumpulan sumbangan

dan Undian berhadiah

Indikator : Jumlah Peserta Sosialisasi

CASCADING RENSTRA

Pemberdayaan dan Pembinaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah WRSE yang dibina

100 100 200 250 300

Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masyarakat

Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

1)Persentase PMKS skala Kab/Kota yg memperoleh bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar 2)Persentase PMKS skala

1)Jumlah PMKS yg memperoleh bantuan sosial/total PMKS x 100 2) Jumlah PMKS yg

24,2 40

32,5 50

40,9 70,6

55 76,5

72,22 87,5

TUJUAN :

Meningkatkan kualitas

pelayanan dan Penanganan

PMKS

SASARAN :

Berkurangnya masyarakat

yang termasuk dalam

kategori PMKS

PROGRAM : 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

komunitas adat terpencil dan penyandang PMKS

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejaheraan Sosial

3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma

4. Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo

5. Program Pembinaan eks penyandang Penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya

6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

7. Program Pembinaan anak terlantar

KEGIATAN : Upaya yang

dilakukan untuk menghasilkan

output yang mengarah pada

Program I

Kegiatan I

Kab/Kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.

memperoleh bantuan sosial/total PMKS x 100

Pembinaan dan monitoring KUBE Fakir Miskin Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah KUBE Fakir Miskin yang sudah dibina

40 50 70 80 100

Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Sosialisasi petugas pendamping

50 100 100 100 100

Pelatihan berusaha bagi fakir miskin Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

- 80 150 200 250

Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial

Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Kegiatan II

Kegiatan III

Kegiatan IV

Kegiatan V

Pendataan PKMS dan PSKS Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Monitoring Bagi Penerima Bantuan Sosial Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah orang yang dimonitoring

- 80 100 150 200

Pemberdayaan Sosial Bagi Keluarga Miskin Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

70 90 100 125 150

Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Miskin Daeah Perpencil Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

50 50 100 150 200

Kegiatan VI

Kegiatan VII

Kegiatan VIII

Kegiatan IX

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Penunjangan Program Keluarga Harapan Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

160 170 180 190 200

Penaggulangan Bencana Alam dan Sosial/Psikososial Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

50 60 60 70 70

Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Trauma Bagi Eks Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

300 400 400 400 400

Bakti Sosial Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

60 70 70 75 75

Program II

Kegiatan I

Kegiatan II

Kegiatan III

Kegiatan IV

Pengerahaan Tagana (Dapur Logistik) Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

60 70 70 75 75

Pemulangan Pekerja Migran dan Korban Tindak Kekerasan Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

50 50 50 50 50

Pembinaan Korban Konflik Sosial, Ajaran Sesat Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

60 60 65 70 70

Kegiatan V

Kegiatan VI

Kegiatan VII

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Pembinaan Kelompok Usaha Persama (KUBE) Penyandang Cacat Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah KUBE yang dibina

5 5 5 7 7

Pelatihan Ketrampilan Penyandang Cacat Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

50 50 60 60 70

Bantuana Alat Bantu Disabilitas Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah jumlah Disabilitas yang mendapat bantuan

33 156 200 210 225

Falsitas Pengukuran Tangan Palsu dan Kaki Palsu Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

- 7 15 15 20

Kegiatan I

Program III

Kegiatan II

Kegiatan III

Kegiatan VI

Advokasi Divabel Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

35 48 41 48 48

Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

15 15 20 25 30

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Pembinaan Lanjut Usia Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

50 50 60 70 80

Pembinaan Panti Asuhan Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

33 38 40 40 40

Kegiatan VI

Program IV

Kegiatan I

Kegiatan II

Kegiatan III

Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainya

Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Penjaringan Pengemis, Glandangan dan Orang Terlantar Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah PGOT yang dijaring

50 60 65 65 30

Penanganan Wanita Tuna Susila Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah WTS yang dibina

64 68 70 0 0

Pembinaan Keluarga Eks Psykotik dan Pekerja Sosial Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

110 128 136 135 140

Pembinaan Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

25 30 40 45 50

Program V

Kegiatan I

Kegiatan II

Kegiatan III

Kegiatan IV

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak

Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

- - - - -

Pelayanan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabiltasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Budaya Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Program VI

Kegiatan I

Kegiatan II

Kegiatan IV

Kegiatan III

Pemberdayaan dan Pembinaan PSK dan TKSK Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Pengkajian dan Penerapan PMKS Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

20 25 25 25 30

Pemberdayaan dan Pembinaan Karang Taruna Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Penyuluhan Sosial Keliling Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

50 60 60 65 70

Kegiatan V

Kegiatan VI

Kegiatan VII

Kegiatan VIII

Pembinaaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LKKK) dan Lembaga Kerjasama Kesejahteraan Sosial (LKKS)

Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

80 90 95 95 95

Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

150 190 200 200 200

Pendampingan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

200 240 250 260 260

Kegiatan IX

Kegiatan X

Kegiatan XII

Kegiatan XI

Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial Indikator Kegiatan Formulasi

Indikator Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

55 60 65 70 70

Sosilaisasi Perijinan, Pengumpulan Sumbangan dan Undian Berhadiah

Indikator Kegiatan Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

60 75 75 80 80

Pembinaan Anak Terlantar

Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Pembinaan Anak Terlantar Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Kegiatan XIII

Kegiatan XIV

Program VII

Kegiatan I

Pembinaan Anak Terlantar

Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Pembinaan Anak Terlantar Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Penyedia Jasa Surat-menyurat Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air/PDAM dan Listrik Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Program VIII

Kegiatan I

Kegiatan I

Kegiatan II

Program IX

Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Kegiatan III

Kegiatan VI

Kegiatan IV

Kegiatan V

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Penyediaan Makan dan Minum Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Rapat-rapt Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Kegiatan VII

Kegiatan VIII

Kegiatan IX

Kegiatan X

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Pemeliharaan rutin/ Berkala Komputer Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan di Kabupaten Grobogan

Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Program X

Kegiatan I

Kegiatan III

Kegiatan II

Kegiatan IV

Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Indikator Program

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Penyusunan Laporan Keuangan Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Program XI

Kegiatan I

Kegiatan I

Program XII

Program XIII

Kegiatan I

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN GROBOGAN

Drs. ANDUNG SUTIYOSO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620312 198503 1 013

Bimtek Penatausahaan Keuangan Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Pengelolaan Aset Indikator Kegiatan

Formulasi Indikator

Target

1 2 3 4 5

Jumlah peserta pelatihan

Kegiatan II

Kegiatan III