BAB I PENDAHULUAN - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/DINAS-KESEHATAN-26.pdfseperti, Puskesmas, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang memenuhi

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 (H) ayat 1 dan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa

upaya pemenuhan kebutuhan salah satu hak dasar masyarakat. Negara

bertanggung jawab untuk mengatur dan memastikan bahwa hak untuk hidup

sehat bagi seluruh lapisan masyarakat dipenuhi termasuk bagi masyarakat

miskin dan/atau tidak mampu. Kewajiban negara untuk memenuhi hak dasar

masyarakat di bidang kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 34 yang menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum

yang layak. Dengan demikian, pembangunan kesehatan diarahkan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi

setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi

tingginya dapat terwujud.

Berdasar Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Republik

Indonesia menyatakan bahwa Pembangunan kesehatan pada periode 2015-

2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan

derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan

perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok

RPJMN 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu

dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses

dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah

terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan

kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan

SJSN Kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan

vaksin; serta (6) meningkatkan responsivitas system kesehatan. Program

Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma sehat,

penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: 1) pilar


paradigma sehat dilakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan.

dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan

masyarakat; 2) penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi

peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan

peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan

continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan; 3) sementara itu

jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran

dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.

Pembangunan di bidang kesehatan mendapatkan perhatian khusus

dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bersama dengan bidang

pendidikan dan infrastruktur, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh

Bupati dalam Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai bentuk

penjabarannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu merespon

dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada

peningkatan derajat kesehatan masyarakat Tanah Bumbu.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

periode 2016-2021 merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan program

dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

untuk kurun waktu lima tahun, yang berkaitan dengan amanah yang di

emban oleh Bupati dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) khususnya bidang kesehatan.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Penyelenggaraannya didasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan

dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk

rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan,

2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan

farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi

kesehatan, 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan

dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit,


perubahan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK),

serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan

kerjasama lintas sektor.

Upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang

optimal memerlukan pengembangan peningkatan sarana dan prasarana

kesehatan yaitu memelihara dan membangun sarana pelayanan kesehatan

seperti, Puskesmas, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang memenuhi

syarat medis teknis dan merata ke seluruh pelosok wilayah.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu

perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi,

sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja sangat penting dan strategis oleh

karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

1) Sebagai laporan, Laporan Kinerja adalah suatu media yang berisi data

dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.

2) Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja merupakan wujud tertulis

pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi

delegasi wewenang dan mandat.

3) Laporan Kinerja berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis

dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi

pemerintah.

4) Laporan Kinerja merupakan salah satu fase penting dalam siklus

manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern

pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat

untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan

perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian

tujuan.


5) Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media utama dalam

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu instansi atau Satuan Kerja

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, juga mempunyai

kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan

misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap kinerja Dinas

Kesehatan selama tahun anggaran 2018 disusun Laporan Kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Pada tahun 2017 terjadi perubahan susunan organisasi dan tata kerja

dilingkungan Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten

Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi, uraian tugas

dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Bumbu.

1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu unsur

pelaksana urusan daerah di bidang kesehatan berdasarkan

kewenangan yang dimiliki berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang kesehatan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Bumbu menyelenggarakan fungsi :

1) perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;


2) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

4) pelaksanaan administrasi Dinas;

5) kordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

6) pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas

dibentuklah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Bumbu adalah sebagai berikut :

a) Kepala dinas

b) Sekretaris dinas, terdiri dari:

(1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

(3). Sub Bagian Informasi dan Pelaporan

c) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:

(1). Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

(2). Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

(3). Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

d) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

(1). Seksi Surveilans dan Imunisasi

(2). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

(3). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

e) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:

(1). Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

(2). Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

(3). Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional


f). Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:

(1). Seksi Kefarmasian

(2). Seksi Alat Kesehatan

(3). Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

g) Kelompok jabatan fungsional.

h) Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:

(1). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

(2). UPTD Gudang Farmasi Kabupaten

(3). UPTD Laboratorium Kesehatan

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Bumbu

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2018

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

Kepala Dinas Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Seksi Kefarmasian

Seksi Alat Kesehatan

Seksi SDM Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular

Bidang Kesehatan Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Seksi Promosi dan Pemberdayaan

Masyarakat

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan

Kerja dan Olahraga

Sekretaris

Subbag Umum dan Kepegawaian

Subbag Perencanaan dan Keuangan

Subbag Informasi dan Pelaporan

Kelompok Jafung


1) merumuskan kebijakan di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;

2) menetapkan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan

dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan

sumber daya kesehatan;

3) melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan

pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan

masyarakat;

4) melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan

pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan

pengendalian penyakit;


pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan

kesehatan;


pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya

kesehatan;

7) mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;

8) mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;

9) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;

10) melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;

11) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

dan

12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai bidang tugas.

D. Analisis Aspek Strategis

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan

sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju

perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, aspek-

aspek tersebut antara lain :


1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan beserta 14 Puskesmas, UPTD

Gudang Farmasi dan UPTD Laboratorium Kesehatan pada Tahun 2018

sebanyak 1.166 orang, yang terdiri dari tenaga kesehatan dan non

kesehatan baik yang ditempatkan pada UPTD maupun desa/kelurahan

di wilayah kerja masing-masing Puskesmas, selengkapnya dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Keadaan Tenaga Berdasarkan Jumlah dan Jenis Pegawai

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018

No. Jenis Pegawai Jumlah

1. PNS/CPNS 594

2. PTT Daerah 68

3. PTT Pusat 2

4. PTT Provinsi 60

5. Tenaga Kontrak 440

6. Nusantara Sehat 2

Jumlah 1.166


2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Tabel 1.2 Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2018

No. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum Jumlah

1. Rumah Sakit Umum Daerah 1

2. Rumah Sakit Swasta 2

3. Klinik 32

4. Puskesmas Perawatan 6

5. Puskesmas Non Perawatan 8

6. Puskesmas Pembantu 10

7. Poskesdes 128

8. Apotek 34

9. Toko Obat 56

10. Posyandu 202


11. Posyandu Lansia 140

12. Posbindu PTM 143

13. Pos UKK 26

14. Desa Siaga Aktif 138

15. Posmaldes 2

16. UKS 31


Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang

ada di Kabupaten Tanah Bumbu cukup banyak dan merata di seluruh

kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi

masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu.

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Tabel 1.3. Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018

No. Jenis Pembiayaan Anggaran

1. APBD

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 50.038.074.935,00

b. Belanja Langsung Rp. 117.293.879.016,00

2. APBN

a. Dasar Rp. 7.205.056.000,00

b. Farmasi Rp. 3.347.000.000,00

c. Jampersal Rp. 4.504.323.000,00

d. Akreditasi Rp. 1.000.000.000,00

e. BOK Rp. 8.865.608.000,00

f. Imunisasi Rp. 669.244.000,00


4. Aspek Permasalahan kesehatan

Sejak Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk 15 tahun yang lalu,

perkembangan dunia kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu semakin

membaik. Hal tersebut terbukti dari banyaknya inovasi bidang

kesehatan yang diciptakan, untuk meningkatkan kesadaran dan

kesehatan masyarakat. Seperti pemberian jaminan kesehatan daerah


(Jamkesda), pemberian Kartu KASPIN (Kartu Sehat dan Pintar), mitra

persalinan dengan dukun kampung dan sebagainya.

Namun meski perkembangannya cukup pesat, Kabupaten

Tanah Bumbu masih dilanda beberapa masalah kesehatan. Masalah-

masalah ini masih menjadi beban dan tantangan utama di dunia

kesehatan Indonesia. Berikut beberapa masalah dan tantangan

bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

1. Kematian Ibu Akibat Melahirkan

Saat ini, angka kematian ibu ketika melahirkan sudah mengalami

penurunan. Namun, jumlahnya tetap masih jauh dari target yang

diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan

kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak

sehat, dan faktor-faktor lainnya.

Kematian ibu akibat persalinan merupakan masalah yang bersifat

multidimensional. Kematian ibu akibat persalinan tidak hanya

disebabkan oleh faktor kesehatan sang ibu semata seperti

kekurangan gizi, anemia dan hipertensi, melainkan juga turut

dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketersediaan infrastruktur

kesehatan yang memadai, serta kesadaran keluarga untuk

meminta bantuan tenaga kesehatan dalam proses persalinan.

Artinya, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah harus menyasar

lebih dari satu insititusi, dan turut melibatkan masyarakat sipil

dalam prosesnya.

2. Kematian Bayi

Penyebab kematian utama pada bayi, antara lain:

- Cacat Lahir

Bayi cacat lahir adalah masalah yang terjadi saat janin masih

berkembang di dalam rahim. Kondisi ini dapat mulai terjadi

pada setiap tahap kehamilan. Cacat lahir biasanya sudah

terjadi pada 3 bulan pertama kehamilan. Ketika organ-organ

bayi mulai terbentuk.

Bayi cacat lahir merupakan suatu keadaan di mana struktur dan

fungsi tubuh bayi tidak normal saat lahir yang menyebabkan

keterbatasan fisik dan mental. Beberapa kasus bahkan bisa

https://hellosehat.com/kehamilan/perkembangan-janin/berbagai-penyebab-bayi-lahir-cacat/


menyebabkan kematian pada bayi sebelum menginjak usia

satu tahun.

- Kelahiran prematur dan berat lahir rendah

Kelahiran prematur adalah kelahiran bayi sebelum usia

kehamilan 37 minggu. Pada umumnya, bayi yang dilahirkan

prematur memiliki berat lahir yang lebih rendah dari bayi

normal. Bayi dikatakan memiliki berat lahir rendah apabila

memiliki berat badan kurang dari 2,5 kg. Sedangkan bayi

tergolong berat lahir sangat rendah jika di bawah 1,5 kg, dan

berat lahir rendah ekstrem jika di bawah 1 kg.

- Komplikasi kehamilan

Komplikasi kehamilan adalah masalah yang terjadi pada ibu

selama masa kehamilan. Komplikasi kehamilan yang sering

terjadi dan berakibat buruk pada bayi antara lain diabetes

gestasional, preeklampsia, infeksi saluran kencing, anemia,

hiperemesis gravidarum dan lainnya.

- Sindrom kematian bayi mendadak

Sindrom kematian bayi mendadak atau Sudden Infant Death

Syndrome (SIDS) adalah kematian bayi secara tiba-tiba saat

sedang tidur tanpa diketahui penyebabnya dan dalam kondisi

sehat. SIDS telah menjadi penyebab utama kematian pada bayi

usia 30 hari pertama setelah kelahiran. Banyak hal yang dapat

menjadi penyebab bayi meninggal mendadak. Ada yang

menguhubungkannya dengan kelainan di bagian otak yang

mengatur pernapasan bayi, kondisi tidur bayi yang

menghambat pernapasannya, dan hal lain.

3. Permasalahan Gizi Buruk

Saat ini, ternyata masalah gizi di Indonesia masih sangat

kompleks. Tidak hanya masalah kekurangan gizi, masalah

kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus ditangani

dengan serius. Kondisi stunting (pendek) sendiri disebabkan

oleh kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat, sehingga

mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang secara

maksimal, mudah sakit, maupun berdaya saing rendah.

https://hellosehat.com/kehamilan/perkembangan-janin/penyebab-bayi-lahir-prematur/

https://hellosehat.com/kehamilan/perkembangan-janin/6-penyebab-bayi-lahir-dengan-berat-rendah/

https://hellosehat.com/kehamilan/kandungan/komplikasi-kehamilan-yang-diwaspadai/

https://hellosehat.com/penyakit/sindrom-kematian-bayi-mendadak/

https://hellosehat.com/parenting/tips-parenting/penyebab-bayi-meninggal-mendadak-sudden-infant-death-syndrome-sids/


Masalah ini paling fatal menyerang anak-anak, karena gangguan

pertumbuhan yang serius ini bisa merusak masa depan mereka.

Apalagi, jika stunting terjadi lewat dari 1000 hari, dampak

buruknya bisa sangat sulit diobati.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dari

berbagai aspek seperti kurangnya kesadaran dalam menjaga

kebersihan dan kesehatan lingkungan, Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat yang masih sangat rendah serta masih rendahnya

kesadaran untuk mengakses kepelayanan kesehatan.

5. Dana yang diberikan pemerintah daerah sangat terikat pada pagu

anggaran yang ditetapkan bukan berdasarkan usulan dana dari

dinas kesehatan, dan pendanaan masih belum berpihak 100

persen dari APBD untuk sektor kesehatan.

6. Besarnya biaya untuk pembangunan sektor kesehatan kurang

disadari dan diketahui oleh pihak atau orang luar kesehatan.

“Mindset” pembiayaan sektor kesehatan masih banyak diarahkan

kepembiayaan Kuratif dan Rehabilitatif belum berbasis

pembiayaan kearah upaya promotif dan preventif.

7. Masalah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang masih perlu

untuk peningkatan baik Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan

Distribusi Ketenagaan yang berdasarkan Kompetensi untuk

Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pembangunan di sektor

Kesehatan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan bidang kesehatan tersebut,

maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dapat menentukan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan sebagai berikut :


Tabel 1.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TANAH BUMBU

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA FORMULASI / PENJELASAN

SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatkan

derajat kesehatan

masyarakat

kabupaten tanah

bumbu, melalui

layanan kesehatan

yang berkualitas,

merata, terjangkau,

bermutu dan

berkeadilan

Menurunnya

Kematian Ibu per 100.000

Kelahiran Hidup

1. Angka Kematian

Ibu per 100.000

Kelahiran Hidup

Jumlah kematian ibu oleh sebab

kehamilan/ melahirkan/ nifas

(sampai 42 hr post partum) dalam

kurun waktu tertentu dibagi

kelahiran hidup

Puskesmas

Dinas Kesehatan Menurunnya

Kematian bayi per 1000

Kelahiran Hidup

2. Angka Kematian

Bayi per 1000

Kelahiran Hidup

Jumlah kematian bayi < 1 tahun di

bagi jumlah kelahiran hidup dikali

1000

Puskesmas

Meningkatnya

status gizi

masyarakat

3. Persentase

Balita Gizi Buruk

Jumlah balita gaji buruk dibagi

Jumlah balita dikali seratus Puskesmas


E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memaparkan pencapaian kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2018. Capaian

kinerja (performance results) 2018 tersebut dibandingkan dengan penetapan

kinerja (performance agreement) 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan

instansi. Selain membandingkan dengan target kinerja tahun 2018 juga

dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya. Analisis

atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan

kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika

penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2018 adalah sebagai berikut ini :

Bab I – Pendahuluan, Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu serta

permasalahan utama yang sedang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ikhtisar/ringkasan

perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (jika ada)


5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan simpulan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen parjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu serta langkah dimasa mendatang yang

akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu untuk

meningkatkan kinerjanya.


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai

tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari

visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Konsep-konsep

pengukuran kinerja organisasi (key performance indicators) telah berkembang

sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang

berorientasi pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat

dan dampak kegiatan (output, outcomes dan benefit). Rencana kinerja

merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu

tahun. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2018,

sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2018

No. Kinerja Utama Indikator Kinerja

Uraian Target

1 2 3 4

1

Menurunnya Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

1 Angka kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

99

2 Menurunnya Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup

2 Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup

9,6

3 Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk

3 Persentase Balita gizi buruk 0,03


A. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Program-program kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

6. Program Pengawasan Obat dan Makanan

7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

12. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

13. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya

14. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

15. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

16. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

17. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

18. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan

kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh

instansi/unit kerja/satuan kerja.

Penetapan kinerja bertujuan untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah

yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya.

3. Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi

amanah.

4. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian pemberian penghargaan

(reward) atau sanksi (punishment)

Penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang

disepakati bersama antara eselon II, eselon III dan eselon IV sampai ke

bawahan dijabarkan pada lampiran laporan kinerja ini.


C. Rencana Aksi Kinerja

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018 ini merupakan perwujudan

akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Pada rencana aksi ini telah

diuraikan sasaran strategi, indikiator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif

bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2018. Rencana aksi ini

tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis periode 2016-

2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu serta dokumen

perencanaan kinerja lainnya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kabupaten

Tanah Bumbu adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak

ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam

penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya.

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Bumbu meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana

indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 serta rencana

aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

Matrik rencana aksi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu akan

dijabarkan secara rinci pada lampiran laporan kinerja tahun 2018 ini.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda

penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat

ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan

akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil

(outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan

sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut

dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat

diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan

akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik. Esensi pembangunan berbasis kinerja

adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan

program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan

perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada

level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran

dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan

rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur

yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja

adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan acuan untuk mengukur

keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat

http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/

http://pemerintah.net/

http://pemerintah.net/sistem-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah/


strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di

lingkungannya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu selaku unsur pelaksana

Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan, berkewajiban untuk melakukan

akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja (LKj), dimana laporan

kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan selama

kurun waktu tahun anggaran 2018 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan

yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik

dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja

kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat

dan dampak. Pengukurannya mencakup antara lain :

a) Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian dari target

masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan

b) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan

tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang

telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan

formulir Pengukuran Kinerja (PK), yang selanjutnya dilakukan evaluasi

untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja

kegiatan, indikator sasaran dan indikator kinerja utama maka dipergunakan

skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Skala Ordinal Kategori

1 Lebih dari 90% Sangat Berhasil

2 81% s.d 90% Baik (Berhasil)

3 61% s.d 80% Cukup Berhasil

4 Kurang dari 60% Kurang Berhasil


Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran

dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja

outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan

dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Penghitungan nilai realisasi

kinerja ini telah dilakukan pada Sistem AKIP secara elektronik (e-sakip).

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar

tingkatan unit organisas meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil

(outcome). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk; 1) Untuk

memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2) Untuk memperoleh

ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis

organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan

akuntabilitas kinerja.

Dalam menyusun IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

melalui tahap pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

perencanaan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, yaitu :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

2. Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya

yang relevan;

3. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;

4. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas

kinerja;

5. Kebutuhan data statistik pemerintah;

6. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.


Tabel 3.2. Pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2018

NO IKU SATUAN RUMUS YANG DIGUNAKAN CAPAIAN

2015 CAPAIAN

2016 CAPAIAN

2017

TAHUN 2018 Persentase

(%) TARGET PENGHITUNGAN

CAPAIAN REALISASI

1 Angka Kematian Ibu (AKI)

/100.000 KH

Jumlah kematian ibu oleh sebab kehamilan/ melahirkan/ nifas (sampai 4 hr post partum) dalam kurun waktu tertentu x100.000 Jumlah Kelahiran Hidup

102,5 101 79,25 99 4 x 100.000 6.326

63,23 156,57

2 Angka Kematian Bayi (AKB)

/1.000 KH

Jumlah kematian bayi < 1 tahun x 1.000 Jumlah Kelahiran Hidup

9,73 6,9 6,18 9,6 38 x 1.000 6.326

6,01 159,73

3 Persentase Balita Gizi Buruk

% Jumlah balita gizi buruk x 100 Jumlah Balita

0,010 0,008 0,005 0,03 4 x 100 39.076

0,01 300



Mencermati tabel diatas, dari sejumlah 3 (tiga) indikator kinerja utama pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, kinerja yang dicapai telah

memenuhi Kriteria sangat berhasil bahkan melebihi 100% (3 indikator).

1) Angka Kematian Ibu (AKI)

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari

indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu

selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh

kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan

karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap

100.000 kelahiran hidup.

Indikator ini tidak hanya mampu menilai program kesehatan ibu, tetapi

juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena

sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi

aksesibilitas maupun kualitas.

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan

generasi akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk

menurunkan angka kematian anak. Upaya pemeliharaan kesehatan

anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah

dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun.

3) Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks yaitu berat badan

menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat

badan menurut tinggi badan (BB/TB). Standar pengukuran status gizi

berdasarkan Standar World Health Organization (WHO 2005) yang telah

ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian

Status Gizi Anak. Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang

didasarkan pada indeks berat badan menurut umur (BB/U).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Upaya Perbaikan Gizi, dalam menerapkan gizi seimbang setiap keluarga

harus mampu mengenal, mencgah, dan mengatasi masalah gizi setiap


anggota keluarganya. Upaya yang dilakukan untuk mengenal,

mencegah dan mengatasi masalah gizi adalah dengan menimbang

berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak

lahir sampai umur 6 bulan, makan beraneka ragam, menggunakan

garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas

kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi

Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan

tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan

pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

C. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu telah

menetapkan 3 (tiga) kinerja utama yang berisi 3 (tiga) indikator kinerja,

target dan relisasi masing-masing indikator diuraikan pada tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2018. Dari 3 indikator termasuk dalam Dokumen Perjanjian Kinerja

(PK) yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan

dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2018.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

1 2 3 4

1

Menurunnya Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup


99 63,23 156,57

2 Menurunnya Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup


9,6 6,01 159,73

3 Menurunnya Persentase Balita Gizi Buruk

3 Persentase Balita gizi buruk

0,03 0,01 300


Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018 jumlah

indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang ditetapkan

sebanyak 3 (tiga) indikator, dengan capaian kinerja ketiga indikator Dinas


Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu lebih dari 90% seperti terlihat pada

tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4 Ringkasan Tingkat Capaian Kinerja 2018 Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanah Bumbu

Tingkat Capaian Kinerja

Jumlah Indikator

Persentase Kategori

Lebih dari 90% 3 100 % Sangat berhasil

81% s.d 90% 0 0 % Baik (Berhasil)

61% s.d 80% 0 0 % Cukup Berhasil

Kurang dari 60% 0 0 % Kurang Berhasil

3 100 %

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas

kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa

yang akan datang, sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi

kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya

terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk

menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan

tugas dan fungsi yang dibebankan dalam melaksanakan pengembangan visi

dan misi evaluasi kinerja merupakan analisis dan interprestasi keberhasilan

atau kegagalan pencapaian kinerja.

Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur

dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan yang

mengacu pada Indikator Kinerja Utama bidang Kesehatan Tahun 2018.

Evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan

pengembangan indikator berpedoman pada ukuran dan indikator yang

telah disepakati dan ditetapkan. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan atas hasil pengukuran kinerja dalam

setiap tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut :


SASARAN 1 Menurunnya Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 Th. 2018

NO Indikator

Capaian Tahun

Tahun 2018 Capaian Kinerja

(%) Kategori

2016 2017 Target Realisasi


101 79,25 99 63,23 156,57 Sangat Berhasil

1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42

hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat

persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya,

dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Yang

dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat

hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan

tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni

kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya,

tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll.

Untuk menghitung Angka Kematian Ibu (AKI) dengan

menggunakan rumus jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau

kelahiran dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000. Pada tahun 2018,

target AKI yang ditetapkan adalah sebesar 99 dengan capaian kinerja

sebesar 63,23. Jumlah kematian ibu sebanyak 4 (empat) orang ibu dan

jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.326 kelahiran. Jumlah kematian ibu

pada tahun 2018 berkurang 1 (satu) orang dibanding tahun 2017 yang

berjumlah 5 (lima) orang. Dalam 3 tahun terakhir (2016 s.d 2018), AKI

Kabupaten Tanah Bumbu terus mengalami penurunan.


Gambar 3.1 Gambaran Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000

Kelahiran Hidup Tahun 2016 s.d 2018

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten

Tanah Bumbu untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), antara lain :

- Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelayanan kesehatan pada ibu hamil

juga merupakan salah satu indikator

pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM) bidang kesehatan. Ini menjadi

gambaran bahwa pelayanan

kesehatan ibu hamil sangat

diperhatikan oleh pemerintah baik

pusat maupun daerah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada ibu hamil

yaitu dengan Puskesmas

melaksanakan kelas ibu

hamil yang berisi kegiatan

pemeriksaan kehamilan dan

senam hamil, pemeriksaan

kesehatan ibu hamil juga

dapat diperoleh difasilitas

kesehatan (Puskesmas,

Poskesdes).

Pelayanan kesehatan ibu hamil juga harus memenuhi frekuensi

minimal di tiap trimester, yaitu minimal satu kali pada trimester

pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal satu kali pada

101

79,25 63,23

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017 2018


trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal dua kali

pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai persalinan).

Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin

perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin berupa deteksi dini

faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi

kehamilan. Pemerintah daerah telah menyediakan anggaran

kesehatan yang cukup banyak melalui program Jaminan Kesehatan

Daerah (Jamkesda) sehingga diharapkan dapat mempermudah ibu

hamil untuk memeriksakan kehamilannya.

- Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin juga merupakan salah satu

indikator pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Bumbu berkerjasama dengan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(Disdukcapil) dalam kebijakan

penerbitan Akta Kelahiran hanya

bisa diterbitkan jika persalinan

dilakukan di fasilitas kesehatan oleh

tenaga kesehatan yang terlatih.

Selain itu juga, adanya kegiatan

kemitraan dengan dukun kampung.

Dimana pertolongan persalinan

dilakukan oleh tenaga kesehatan bersama-sama dengan dukun

kampung.

- Perawatan pasca persalinan bagi ibu dan

bayi

Pasca persalinan, tenaga kesehatan di

Puskesmas melakukan jemput bola

dimana tenaga kesehatan mengunjungi

rumah ibu bersalin untuk memberikan

perawatan pasca persalinan bagi ibu dan

bayinya. Ini dilakukan untuk mengetahui


kondisi kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan untuk

meminimalisir kejadian penyakit pasca persalinan.

- Perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi

Perawatan khusus dilakukan jika

ada indikasi timbulnya penyakit

pada ibu hamil maupun ibu

bersalin. Misalnya pemberian tablet

tambah darah untuk ibu hamil,

pemberian makanan tambahan

dan lain-lain. Jika diperlukan

tindakan dan pengobatan yang

lebih (jika terjadi komplikasi) maka

Puskesmas harus secepatnya melakukan rujukan ke Fasilitas

Kesehatan Tingkat Lanjutan (RS) agar segera mendapat

penanganan. Pemerintah Daerah melalui program Jamkesda sudah

menyediakan anggaran untuk rujukan baik RS dalam daerah maupun

RS diluar daerah.

Walaupun Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sudah

berhasil menurunkan AKI dalam beberapa tahun ini, masih ada saja

tantangan-tantangan yang dihadapi, antara lain :

- Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memeriksakan

kehamilan secara rutin

- Belum optimalnya keterlibatan lintas sektor dalam pemberdayaan

masyarakat sehingga masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan

masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan

keselamatan ibu hamil

- Beberapa desa dengan akses yang

sulit jika perlu dilakukan pelayanan

kesehatan tingkat lanjutan (rujukan)

seperti desa Batu Bulan, Temunih,

Dadap. Pada desa tersebut sudah

ditempatkan tenaga kesehatan tetapi

dengan fasilitas kesehatan yang masih


jauh dari standar atau kebutuhan masyarakat.

- Faktor budaya masyarakat disuatu tempat juga mempengaruhi

kesehatan masyarakat

Kematian ibu akibat persalinan merupakan masalah yang bersifat

multidimensional. Kematian ibu akibat persalinan tidak hanya disebabkan

oleh faktor kesehatan sang ibu semata seperti kekurangan gizi, anemia

dan hipertensi, melainkan juga turut dipengaruhi oleh faktor eksternal

seperti ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai, serta

kesadaran keluarga untuk meminta bantuan tenaga kesehatan dalam

proses persalinan.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Renstra Tahun 2021

No. Indikator Kinerja Realisasi s.d

Th. 2018 Target Akhir

Renstra Th. 2021

1 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

63,23 93

Kesadaran masyarakat terutama keluarga terdekat menjadi sangat

diperlukan dalam menurunkan AKI di Kabupaten Tanah Bumbu. Dimana

kesadaran keluarga mendukung ibu hamil untuk secara rutin

memeriksakan kesehatannya minimal 1 kali dalam masa kehamilan serta

dukungan dalam memenuhi gizi ibu hamil serta dukungan dalam proses

persalinan. Diharapkan dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat

dapat terus menurunkan AKI.

SASARAN 2 Menurunnya Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup


NO Indikator

Capaian Tahun


(%) Kategori

2016 2017 Target Realisasi


6,9 6,18 9,6 6,01 159,73 Sangat Berhasil

1) Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup


Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk

mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena

bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat

orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial

orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan

pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin

secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka

kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya

intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang

kesehatan.

Untuk menghitung Angka Kematian Bayi dengan menggunakan

rumus jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dibagi jumlah kelahiran

hidup di kali 1.000. Pada tahun 2018, target yang ditetapkan yaitu 9,6

dengan realisasi 6,01. Jumlah kematian bayi sebanyak 38 orang dan

jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.326 kelahiran. Angka kematian bayi

sejak tahun 2016 terus mengalami penurunan yang dapat digambarkan

sebagai berikut :

Gambar 3.2 Gambaran Angka Kematian Bayi per 1.000

Kelahiran Hidup Tahun 2016 s.d 2018

Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Bumbu dalam menurunkan AKB, antara lain sebagai berikut :

- Pemberian asupan makanan tambahan kepada bayi dengan berat

badan bawah garis merah serta bayi terindikasi gizi kurang/buruk. Ini

menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kualitas gizi bayi yang

sangat berpengaruh pada penurunan angka kematian bayi. Karena

6,9

6,18 6,01

5,5

6

6,5

7

2016 2017 2018


angka kematian bayi tidak terpisahkan dengan kondisi kualitas gizi

bayi.

- Secara rutin melaksanakan

program posyandu oleh

Puskesmas. Dengan kegiatan

Posyandu, tenaga kesehatan dapat

memantau kondisi kesehatan bayi

secara terus-menerus sehingga

dapat diatasi dengan cepat jika

ditemukan permasalahan pada kesehatan bayi.

- Memberikan penyuluhan kepada

masyarakat akan pentingnya

memeriksakan kesehatan bayi baik di

Posyandu maupun di fasilitas

kesehatan. Dengan pemahaman

masyarakat yang semakin baik, maka

kualitas kesehatan juga akan terjaga

dengan baik.

- Pemerintah Daerah melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak memiliki jaminan kesehatan untuk

mendapatkan pengobatan gratis di Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama (Puskesmas) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

(Rumah Sakit).

- Pemberian imunisasi dasar

lengkap (IDL) kepada bayi.

Dengan imunisasi diharapkan

dapat mencegah penyakit pada

bayi. Pada tahun 2018 ini,

pemerintah melaksanakan

program imunisasi MR (Measles and Rubella) secara gratis kepada

usia dibawah 15 th. Walaupun banyak sekali penolakan untuk

melakukan imunisasi tersebut, tetapi Dinas Kesehatan Kabupaten

Tanah Bumbu tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan


meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi atau pihak terkait

(lintas sektor) dalam tercapaianya program imunisasi MR tersebut.

Angka kematian bayi dipengaruhi oleh indikator-indikator

morbiditas (kesakitan) dan status gizi anak dan ibu. Disamping itu, AKB

juga berhubungan dengan angka pendapatan daerah per-kapita,

pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan

keadaan gizi keluarga. Jadi, AKB memiliki keterkaitan dengan faktor-

faktor pembangunan umum.




Renstra Th. 2021

1 Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup

6,01 9

Bahwa kematian bayi tidak hanya tergantung dari faktor

pencegahan dan pengobatan penyakit. Anak sakit yang luput dari

kematian akan hidup tetapi terganggu pertumbuhan tubuhnya, sehingga

antara kematian dan status gizi anak adalah dua peristiwa yang tidak

dapat dipisahkan. Kedua peristiwa penting ini dipengaruhi oleh faktor

sosial-ekonomi secara tidak langsung melalui Lima faktor utama

(determinan), yaitu: 1) faktor maternal; 2) kontaminasi lingkungan; 3)

defisiensi nutrisi; 4) kecelakaan; dan 5) faktor pencegahan dan

pengobatan terhadap penyakit. Kualitas penduduk yang menjadi rendah,

didukung dengan angka kesakitan yang juga tinggi, terutama penyakit

infeksi menular. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung menjadi

salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya derajat kesehatan.

Faktor lainnya adalah tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah,

pendidikan yang kurang dan penyediaan lapangan pekerjaan yang tidak

memadai.


SASARAN 3 Persentase Balita gizi buruk


NO Indikator

Capaian Tahun


(%) Kategori

2016 2017 Target

% Realisasi

%


0,008 0,005 0,03 0,01 300 Sangat Berhasil

1) Persentase Balita Gizi Buruk

Untuk menunjang tumbuh kembangnya, anak-anak perlu

mendapatkan makanan yang bergizi tinggi. Bila tidak terpenuhi dengan

baik, bukan tidak mungkin akan mengalami gizi buruk. Tentu kondisi gizi

buruk pada anak akan berdampak tidak baik bagi kesehatan dan tumbuh

kembangnya. Anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi yang cukup

berpotensi mengalami komplikasi serta gangguan kesehatan jangka

panjang, seperti :

a. Gangguan kesehatan mental dan emosional

b. Tingkat IQ yang rendah

c. Penyakit infeksi

d. Anak pendek dan tidak tumbuh optimal

Untuk mendapatkan persentase balita gizi buruk menggunakan

rumus perhitungan jumlah balita gizi buruk dibagi jumlah seluruh balita

dikali 100. Pada tahun 2018, target yang ditetapkan adalah 0,03% dengan

capaian sebesar 0,01%. Dengan jumlah balita gizi buruk sebanyak 4

balita dan jumlah seluruh balita sebanyak 39.076 balita.

Gambar 3.3 Gambaran Persentase Balita Gizi Buruk

Tahun 2016 s.d 2018

0,008

0,005

0,01

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

2016 2017 2018


Melihat gambar diatas, pada tahun 2018 persentase balita gizi

buruk mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan

karena pada tahun 2018 terdapat 2 orang balita gizi buruk yang

ditemukan pada tahun 2017 masih dilakukan perawatan karena memiliki

penyakit penyerta yang mengharuskan perawatan penyembuhan

memerlukan waktu yang cukup lama.

Adapun balita gizi buruk pada tahun 2018 dijabarkan secara rinci

sebagai berikut :

a. Wilayah kerja Puskesmas Pulau Tanjung ditemukan 2 orang balita

gizi buruk. 1 orang balita gizi buruk ditemukan pada tahun 2017

dengan penyakit penyerta yang memerlukan pengobatan dalam

waktu yang cukup lama dan 1 orang balita ditemukan pada tahun

2018 juga dengan penyakit penyerta yang diderita balita tersebut.

b. Wilayah kerja Puskesmas Darul Azhar ditemukan 2 orang balita gizi

buruk. 1 orang balita gizi buruk ditemukan pada tahun 2017 dengan

penyakit TBC yang diderita. Penyakit TBC memerlukan waktu minimal

6 bulan untuk proses pengobatan sehingga pengobatan berlanjut

pada tahun 2018. Dan 1 orang balita gizi buruk ditemukan pada tahun

2018 dengan penyakit penyerta yang dialami sehingga perlu

pengobatan yang intensif.

Dalam menurunkan dan pencegahan balita gizi buruk, Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu melakukan berbagai upaya untuk

mengatasi balita gizi buruk, antara lain sebagai berikut :

- Pemberian makanan tambahan untuk balita gizi buruk maupun balita

dengan berat kurang (bawah garis merah) seperti susu, lauk pauk,

beras, sayur-sayuran, dll. Selain

menggunakan APBD, dalam

pemberian makanan tambahan

juga mendapat bantuan dari

Dinas Kesehatan Provinsi

Kalimantan Selatan serta

Kementerian Kesehatan. Karena permasalahan gizi buruk tidak hanya

menjadi perhatian dari pemerintah daerah saja tetapi juga menjadi

prioritas dari pemerintah pusat.


- Adanya program isi piringku yang dilaksanakan oleh Kementerian

Kesehatan dengan memberikan bantuan berupa tempat bekal

makanan yang berisikan gambar pembagian porsi makanan antara

makanan pokok, lauk-pauk, buah-buahan dan sayuran. Tempat bekal

tersebut diserahkan ke

Puskesmas untuk dibagikan

kepada masyarakat (balita dan

anak sekolah). Dengan adanya

tempat makan tersebut

diharapkan masyarakat dapat

mengetahui kebutuhan makanan untuk tubuh yang baik dalam

menjaga kesehatan.

- Selain itu juga, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu melalui

Puskesmas memberikan penyuluhan-

penyuluhan kepada masyarakat

tentang arti pentingnya dalam

pemenuhan gizi keluarga. Karena

keluarga berperan penting dalam

proses pemenuhan gizi untuk

anggota keluarganya.

- Melaksanakan program Posyandu di desa-desa. Ini menjadi salah

satu cara dalam menjaga kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita.

Karena dengan datang secara

rutin ke Posyandu maka

pengawasan kesehatan dapat

dilakukan dengan baik. Dalam

melaksanakan program Posyandu,

Puskesmas berkerjasama dengan

lintas sektor dan kader dalam

membangun komitmen dan menggerakkan masyarakat untuk secara

rutin berkunjung ke Posyandu.

- Pemerintah Daerah melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada seluruh

masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang tidak memiliki jaminan


kesehatan untuk mendapatkan pengobatan gratis di Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) maupun Fasilitas

Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit). Sehingga masyarakat

dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan.

Penyebab gizi buruk adalah karena anak tidak memeroleh

makanan dengan kandungan energi dan protein yang cukup. Umumnya

hal ini sering dikaitkan dengan tingkat perekonomian yang rendah. Itulah

sebabnya kasus gizi buruk banyak terjadi di negara berkembang. Selain

dikarenakan rendahnya tingkat perekonomian, kurangnya pengetahuan

orangtua akan nutrisi yang diperlukan tubuh anak juga turut

memengaruhi. Pada dasarnya gizi buruk bukanlah gangguan yang terjadi

secara mendadak. Kondisi ini berlangsung secara perlahan. Karena itu

penting untuk mencegah agar anak tidak mengalami kondisi ini dengan

cara memberikan asupan makanan cukup gizi.




Renstra Th. 2021


0,01 0,01

Beberapa langkah dalam penanganan kasus gizi buruk atau

kekurangan gizi, antara lain sebagai berikut :

1. Perbaikan asupan nutrisi

Penanganan bagi para penderita kurang gizi yang paling utama yakni

dengan pemberian nutrisi secara layak dan mencukupi, mulai dari

menu karbohidrat layaknya dalam bentuk nasi dan roti, protein dalam

segala jenis lauk pauk baik dari nabati seperti tahu ataupun dari

hewani layaknya menu olahan telur dan seterusnya, perhatikan pula

kandungan asupan vitamin yang bisa diperoleh dari ragam jenis

sayuran atau juga pada buah-buahan segar, pemberian susu yang

kaya akan nutrisi mencukupi juga layak dijadikan pilihan, yang pasti

pemberian asupan nutrisi mencukupi haruslah dilakukan secara

berkala dan kontinyu, hal ini demi memaksimalkan adaptasi tubuh

http://www.klikdokter.com/lab/read/3022818/ilmuwan-ciptakan-pisang-khusus-untuk-ribuan-anak-gizi-buruk


dalam penyerapan nutrisi secara maksimal. Perhatikan pula untuk

pencegahan maka asupan nutrisi pada kalangan tertentu semisal ibu

hamil dan menyusui haruslah ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan

yang mencukupi demi terhindar dari hal yang tak diinginkan

selanjutnya, karena bagaimanapun dua kondisi ini pada umumnya

membuat para wanita utamanya memiliki beban yang melebihi dari

waktu biasanya jadi perlu untuk diberikan perhatian khusus lebih

lanjut.

2. Lakukan pengobatan

Prosedur yang satu ini harus dilakukan secara spesifik apabila

memang ditemukan gejala penyakit yang memang melatarbelakangi

munculnya kekurangan gizi tersebut, semisal pengobatan secara

intensif pada diare lantaran infeksi maupun permasalahan

pencernakan lain yang berhubungan langsung dengan sistem serap

nutrisi pada tubuh yang umumnya terletak pada saluran usus, fokus

terapi untuk penyakit pemicu ini akan semakin dapat memaksimalkan

pula penanganan pada gejala kekurangan gizi secara sekaligus.

3. Meminimalisir kebiasaan buruk

Beberapa kebiasaan kurang sehat layaknya salah diet ketat ataupun

merokok harus diminimalisir secara ketat, lantaran kegiatan seperti ini

sama sekali tidak membawa manfaat baik bagi tubuh dan justru

sangat membahayakan, baiknya lakukan kegiatan yang lebih positif

dampaknya bagi tubuh karena jika dibiarkan terus berlanjut tak ayal

maka ragam masalah kesehatan pun akan mengintai di kemudian

harinya jadi cobalah untuk senantiasa bijak dalam memilah gaya

hidup anda demi kesehatan anda sampai hari mendatang.

4. Pemaksimalan keseimbangan ekonomi

Hendaklah untuk yang satu ini pemerintah sebagai pemegang

kekuasaan yang utama dan luas juga ikut andil secara nyata demi

menjaga keseimbangan supaya perbaikan ekonomi juga dapat

dirasakan oleh masyarakat kelas bawah, dan juga kebiasaan untuk

menggalakkan empati pada sesama layak juga untuk dijadikan

alternatif demi memperhatikan sesama kita yang berada pada ujung

kemiskinan, bantuan sembako dan bahan pangan secara tepat


sasaran semoga dapat menjadi langkah nyata yang dapat

mengurangi merebaknya wabah kekurangan gizi di kalangan bawah.

E. Realisasi Anggaran

No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian

(%)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

18.220.696.909,00 15.454.762.330,00 84,82

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

219.680.000,00 142.647.709,00 64,93

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

1.318.749.250,00 1.151.627.125,00 87,33

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

92.300.000,00 35.482.000,00 38,44

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.456.270.000,00 1.122.409.000,00 77,07

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.075.000,00 8.825.000,00 97,25

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

43.600.000,00 36.745.000,00 84,28

8 Penyediaan alat tulis kantor 116.198.659,00 116.068.500,00 99,89

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

89.299.000,00 52.369.550,00 58,65

10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

99.000.000,00 98.899.350,00 99,90

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6.000.000,00 3.505.000,00 58,42

12 Penyediaan makanan dan minuman 216.000.000,00 169.768.000,00 78,60

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

624.850.000,00 582.049.176,00 93,15

14 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 13.547.175.000,00 11.570.166.920,00 85,41

15 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah

382.500.000,00 364.200.000,00 95,22

16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.162.874.000,00 2.083.830.000,00 96,35

17 Pembangunan gedung kantor 200.000.000,00 198.090.000,00 99,05

18 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional

36.000.000,00 35.361.800,00 98,23

19 Pengadaan peralatan gedung kantor 924.520.000,00 894.826.100,00 96,79

20 Pengadaan mebeleur 113.110.000,00 106.634.100,00 94,27

21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

889.244.000,00 848.918.000,00 95,47

22 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.424.900.000,00 1.158.062.442,00 81,27

23 Pendidikan dan pelatihan formal 1.370.700.000,00 1.125.762.442,00 82,13

24 Penilaian Jabatan Fungsional 54.200.000,00 32.300.000,00 59,59

25 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

7.799.320.000,00 6.821.239.564,00 87,46

26 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

7.774.900.000,00 6.799.776.683,00 87,46

27 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

11.650.000,00 11.650.000,00 100

28 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

12.770.000,00 9.812.881,00 76,84

29 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8.978.963.764,00 8.612.862.019,00 95,92

30 Peningkatan komunitas edukasi dan 12.016.000,00 7.416.000,00 61,72


informasi (KIE) penyakit tidak menular

31 Bantuan Operasional Kesehatan 8.865.607.764,00 8.518.656.019,00 96,09

32 Screening / Deteksi dini penyakit tidak menular

101.340.000,00 86.790.000,00 85,64

33 Program Pengawasan Obat dan Makanan

53.670.000,00 51.370.000,00 95,71

34 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

53.670.000,00 51.370.000,00 95,71

35 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

495.504.500,00 449.221.550,00 90,66

36 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

93.462.000,00 84.714.050,00 90,64

37 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

75.380.000,00 69.150.000,00 91,74

38 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

14.185.000,00 10.545.000,00 74,34

39 Pengembangan kapasitas petugas dan kader untuk menurunkan Angka kematian ibu, bayi dan anak

142.770.000,00 121.655.000,00 85,21

40 Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga

12.357.500,00 10.107.500,00 81,79

41 Lomba - lomba bidang kesehatan 130.100.000,00 130.100.000,00 100

42 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 12.500.000,00 11.500.000,00 92,00

43 Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah 14.750.000,00 11.450.000,00 77,63

44 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

140.725.000,00 130.763.618,00 92,92

45 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

76.130.000,00 74.330.000,00 97,64

46

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

55.990.000,00 49.378.618,00 88,19

47 Peningkatan Gizi Masyarakat 8.605.000,00 7.055.000,00 81,99

48 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

366.421.500,00 356.631.050,00 97,33

49 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

268.288.000,00 264.975.050,00 98,77

50 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

15.067.500,00 14.880.000,00 98,76

51 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

10.166.000,00 7.026.000,00 69,11

52 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

72.900.000,00 69.750.000,00 95,68

53 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

197.300.000,00 166.219.500,00 84,25

54 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

22.700.000,00 16.809.500,00 74,05

55 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak

2.940.000,00 2.940.000,00 100

56 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

19.650.000,00 18.010.000,00 91,65

57 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik malaria

23.200.000,00 23.200.000,00 100

58 Peningkatan imuniasasi 40.080.000,00 23.580.000,00 58,83

59 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

40.090.000,00 33.040.000,00 82,41

60 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit memular TB paru

40.540.000,00 40.540.000,00 100


61 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik filaria

8.100.000,00 8.100.000,00 100

62 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2.669.918.000,00 2.473.141.016,00 92,63

63 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

24.232.000,00 9.900.000,00 40,86

64 Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100

65 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

1.645.686.000,00 1.463.241.016,00 88,91

66 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

31.000.000,00 17.536.000,00 56,57

67 Pelayanan sunatan masal 31.000.000,00 17.536.000,00 56,57

68

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

12.408.808.803,00 11.321.472.818,00 91,24

69 Pembangunan puskesmas 5.356.985.900,00 5.259.158.900,00 98,17

70 Pembangunan puskesmas pembantu 28.000.000,00 27.586.000,00 98,52

71 Pengadaan puskesmas keliling 662.550.000,00 397.227.500,00 59,95

72 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

1.317.385.903,00 1.188.370.918,00 90,21

73 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling

481.700.000,00 301.440.000,00 62,58

74 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 3.290.037.000,00 2.971.939.500,00 90,33

75 Pembangunan IPAL Puskesmas 1.272.150.000,00 1.175.750.000,00 92,42

76 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

56.606.629.791,00

53,730,798,536

94,92

77 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

132.650.000,00 130.230.000,00 98,18

78 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

2.038.400.000,00 904.671.497,00 44,38

79 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

43.799.228.990,00 43.796.672.019,00 99,99

80 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Lasung*)

385,121,500 343,612,834 89.22

81 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Teluk Kepayang*)

245,956,394 200,409,952 81.48

82 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Pagatan*)

1,450,600,000 1,064,380,114 73.38

83 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Mantewe*)

960,720,000 798,987,943 83.17

84 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Satui*)

1,597,845,397 1,346,495,051 84.27

85 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Darul Azhar*)

583,900,000 464,151,378 79.49

86 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Sebamban I*)

952,330,000 884,761,415 92.90

87 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Giri Mulya*)

470,062,400 422,357,560 89.85

88 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Pulau Tanjung*)

127,000,000 108,597,713 85.51


89 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Sebamban II*)

881,497,000 742,577,824 84.24

90 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Batulicin*)

954,277,100 831,623,803 87.15

91 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Batulicin I*)

356,072,000 310,629,450 87.24

92 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Karang Bintang*)

587,355,010 353,284,239 60.15

93 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Simpang Empat*)

1,083,614,000 1,027,355,744 94.81

94 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

93.530.000,00 0 0

95 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

93.530.000,00 0 0

96 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

33.988.750,00 8.910.000,00 26,21

97 Pendidikan dan Pelatihan perawatan kesehatan

33.988.750,00 8.910.000,00 26,21

98 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

21.260.000,00 19.771.861,00 93,00

99 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

21.260.000,00 19.771.861,00 93,00

100 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

5.588.367.999,00 1.708.821.850,00 30,58

101 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

792,500,000 200,960,000 25.36

102 Peningkatan kapasitas bidan 278,650,000 236,700,000 84.95

103 Pelayanan kesehatan ibu dan anak 12,895,000 9,430,000 73.13

104 Jaminan Persalinan 4,504,322,999 1,261,731,850 28.01

JUMLAH 117.293.879.016,00 95.666.189.134,00 81,56



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya

dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah

Bumbu telah memperlihatkan pencapaian sasaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya.

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program kerja

anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu berhasil dilaksanakan dengan baik.

Ini terlihat dari pencapaian diatas 100% (sangat berhasil).

2. Pada tahun 2018 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dapat

melaksanakan evaluasi triwulan I, II, III dan IV yang diikuti oleh seluruh

pejabat di Lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas serta UPTD.

Hasil pengukuran dapat dilihat secara rinci pada lampiran Laporan Kinerja

(LKj) tahun 2018.

3. Beberapa hambatan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program

kesehatan antara lain :

a. Kurang terbangunnya koordinasi dan komitmen lintas sektoral dalam

upaya pemberdayaan masyarakat mendukung peningkatan kualitas

kesehatan masyarakat.

b. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di beberapa

daerah (desa) yang masih sulit dijangkau seperti desa Batu Bulan,

Temunih, Dadap, Emil dan Gunung Raya.

c. Masih kurangnya koordinasi lintas program atau integrasi program di

Puskesmas maupun pada Dinas Kesehatan.

d. Adanya kepercayaan atau budaya yang masih dipegang oleh

masyarakat disuatu wilayah.

e. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia dibeberapa program

khususnya untuk screening (deteksi dini) penyakit tidak menular.


B. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dari capaian kinerja, selanjutnya dapat

dirumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya peningkatan kinerja

pada tahun berikutnya, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih efektif dan efisien dalam

pencapaian program kerja untuk meningkatkan pencapaian realisasi

kinerja dan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh

masyarakat.

2. Peningkatan peran serta sektor terkait dan masyarakat sebagai dukungan

pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan sebagai upaya

meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

3. Peningkatan sumber daya kesehatan melalui pendidikan, pelatihan baik

bagi tenaga yang ada di Dinas Kesehatan dan UPTD nya, dan

pembinaan langsung pada masing-masing pemegang program di

Puskesmas.

4. Pada tahun 2019, akan dikembangkan Aplikasi Sistem Informasi

Kesehatan Daerah (SIKDA) generik milik Kementerian Kesehatan RI,

untuk mempermudah memonitor pelayanan kesehatan di Puskesmas.

5. Diharapkan tahun–tahun berikutnya efisiensi dan efektifitas program dan

kegiatan sebaiknya menjadi perhatian bersama sehingga dalam

penganggaran dapat dilaksanakan lebih proporsional.

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai

alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa

yang akan datang.

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TANAH BUMBU,

Dr. H. M. DAMRAH, Sos., M. Si

NIP. 19690101 199101 1 006

Documents

BAB I PENDAHULUAN - sakip.tanahbumbukab.go.idsakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/DINAS-KESEHATAN-26.pdfseperti, Puskesmas, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang memenuhi