Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 1
BAB IPENDAHULUAN
1. Latar BelakangPembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi
pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan
keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya
ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian
sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya HPHK/OPT,
kelestarian lingkungan, keamanan pangan yang sehat, utuh, dan
halal.
Peningkatan intensitas dan frekuensi arus lalu lintas barang dan
orang dalam era globalisasi ini pada akhirnya tidak lagi mengenal
batas-batas antar negara, sehingga dalam kondisi seperti ini peran
karantina pertanian khususnya menjadi sedemikian penting dalam
melakukan perlindungan dan pengamanan hewan dan produk
hewan dari serangan HPHK dan OPTK. Dengan adanya tantangan
halite karantina pertanian perlu meningkatkan kinerja serta
perubahan pendekatan tindak karantina yang lebih luas dan sesuai
kemajuan zaman karena dapat dianggap sebagai bagian dari
perdagangan dan trasnportasi hewan, tumbuhan dan produk-
produknya, bagian dari kesehatan nasional dan lingkungan serta
bagian dari keamanan dan ketahanan pangan.
Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi
rakyat, peranan karantina harus mampu membantu para pelaku
usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary and
Phytosanitary dari Negara tujuan ekspor dan mendukung kelancaran
arus lalu lintas komoditas pertanian baik hewan maupun tumbuhan
dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bangsa.
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 2
Disamping itu tugas utama dari karantina pertanian harus tetap
mampu mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK ke
wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, SKP Kelas I Ambon
sebagai UPT Badan Karantina Pertanian harus diperkuat secara
bertahap seiring dengan perkembangan IPTEK dibidang
perkarantinaan. Dalam upaya mendukung program pembangunan
pertanian di Indonesia, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Ambon) maupun eksternal (kerja sama
dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional)
dalam rangka optimalisasi tupoksi dengan berpaku pada pedoman
Pusat Badan Karantina pertanian.
Pembenahan-pembenahan tersebut erat kaitannya dengan yang
sudah dilakukan Badan Karantina Pertanian, kinerja yang optimal
dari Unit Pelaksana Teknis seluruh Organisasi Badan Karantina
Pertanian secara umum dapat diukur dari kinerja UPT, yaitu :
1. Tercegahnya masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK dari luar
negeri
2. Tercegahnya penyebaran HPHK/OPTK antar area di dalam
wilayah RI
3. Tercegahnya pemasukan pangan segar asal hewan dan asal
tumbuhan yang tidak aman untuk konsumsi
4. Meningkatkan akses ekspor komoditas pertanian strategis yang
semula terkena hambatan teknis/SPS
5. Meningkatkan pelayanan prima (cepat, efektif, transparan dan
akuntabel)
6. Meningkatkan kredibilitas laboratorium karantina pertanian
7. Diterapkannya sistem teknologi informasi karantina
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 3
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan
pertanian dan meningkatkan daya saing produk pertanian
Indonesia.
9. Meningkatnya standar pelayanan dan fasilitas pelayanan public
melalui standar pelayanan public yang telah tersusun
Berpijak dari hal-hal tersebut maka Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Ambon mencoba menyusun Standar Pelayanan Publik Skp
kelas I Ambon sesuai pedoman pusat, yang terdiri 3 ( tiga ) standar
yaitu 1. Standar Proses Pelayanan 2. Standar Kompetensi Sumber
Daya Manusia, 3. Standar Sarana dan Prasarana. Serta mengacu
pada 6 (enam) komponen penting yang masih relevan perlu
direvitalisasi Badan Karantina Pertanian diantaranya : (1) Penguatan
Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3)
Pengembangan Teknologi Informasi, (4) Penataan Kelembagaan UPT,
(5) Pemantapan Peraturan Perundang-undangan sebagai paying
hukum dan (6) Pengembangan Public Awareness.
2. Kedudukan, Tugas dan FungsiBerdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor.
22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina
Pertanian menyatakan bahwa kedudukan, tugas pokok dan Fungsi
Stasiun Karantina Pertanian adalah sbb:
2.1. KedudukanStasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon dipimpin oleh seorang
Kepala Stasiun yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 4
2.2.Tugas PokokStasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon sebagai Unit Pelaksana
Teknis Badan Karantina Pertanian, sesuai Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April
2008 mempunyai tugas Melaksanakan Kegiatan OperasionalPerkarantinaan Hewan dan Tumbuhan, serta pengawasankeamanan hayati hewani dan nabati
2.3.FungsiDalam UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan pada pasal 3 disebutkan bahwa tujuan karantina hewan
dan tumbuhan adalah
- Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dan
organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke
wilayah negara Republik Indonesia.
- Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina dan
organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke
area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari
wilayah Negara Republik Indonesia.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Ambon menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan
b. Pelaksanaan 8P ; pemeriksaan, pengasingan, pengamatan,
perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan
pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK
c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 5
e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan
nabati
f. Pelaksanaan pelayanan operasional karantina hewan dan
tumbuhan secara prima
g. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana
teknik karantina hewan dan tumbuhan
h. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran
peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan,
karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan
nabati.
i. Pelaksanaan & penyelidikan terhadap pelanggaran
perundang-undangan Karantina Hewan dan Tumbuhan (
PPNS/Inteljen ).
j. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
3. Organisasi dan Tata KerjaOrganisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon sesuai
Permentan No. 22/Permentan/OT.140/4/2008 sebagai berikut:
o Kepala Stasiun
o Urusan Tata Usaha
o Subseksi Pelayanan Operasional
o Kelompok Jabatan Fungsional Karantina Hewan dan Karantina
Tumbuhan
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Stasiun Karantina
Pertanian dibantu oleh unsur-unsur Kepala Urusan Tata Usaha,
Kepala Subseksi Pelayanan Operasional dan Kelompok Jabatan
Fungsional yang terdiri atas Karantina Hewan (Medik Veteriner dan
Paramedik veteriner) dan Karantina Tumbuhan (POPT Ahli dan POPT
Terampil). Secara rinci struktur organisasi Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Ambon sebagaimana terdapat pada bagan:
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 6
4. Landasan Hukum Pelaksanaan Tugaso UU No. 28 / 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851)
o UU No. 16 / 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan
o PP No. 82 / 2000 tentang Karantina Hewan
o PP No 14 / 2002 tentang Karantina Tumbuhan
o PP No. 28 / 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
o PP No. 48 / 2012 tentang PNBP lingkup Kementerian Pertanian
KEPALA STASIUNDRH. UBAIDULLAH
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
KEPALA SUBSEKSIYANOPS
ARAFAH, SP.
KEPALA URUSANTATA USAHA
OKTAVIANUS YAN
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 7
BAB IIPERENCANAAN DAN PROGRAM KERJA
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon telah membuat rencana
kerja 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada serta
seiring dengan kebijakan Badan Karantina Pertanian untuk
meningkatkan kinerja dalam rangka tindak karantina melalui
penguatan 6 (enam) pilar yang tercakup dalam Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik dan Program Peningkatan Ketahanan
Pangan.
1. Visi dan Misi
1.1. VisiVisi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon adalah “
Mengakselerasi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melaluipelayanan karantina pertanian yang modern dan terpercaya “
1.2. Misi
Dengan visi pengembangan dan pembangunan karantina pertanian
tersebut maka misi yang diemban adalah :
a. Melindungi sumber daya alam hayati flora dan fauna dari
ancaman HPHK dan OPTK dari luar negeri dan antar area
b. Mempertahankan status bebasnya wilayah propinsi Maluku
dari penyakit hewan menular utama/major epizootic disease
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina dari
kemungkinan masuk dan menyebarnya agen penyakit
tersebut dari luar negeri
c. Mewujudkan pelayanan karantina pertanian yang mandiri
dan professional bagi lalulintas hewan dan produk hewan,
tanaman dan hasil tanaman serta media lainnya baik untuk
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 8
impor, ekspor maupun antar area dalam wilayah Republik
Indonesia.
d. Optimalisasi pengawasan lalulintas media pembawa HPHK
dan OPTK serta keamanan hayati hewani dan nabati ke/dari
wilayah propinsi Maluku
e. Sertifikasi hewan dan produk hewan, tanaman dan hasil
tanaman serta keamanan hayati hewani dan nabati yang
dilalulintaskan baik yang masuk maupun keluar dari wilayah
propinsi Maluku
2. Tujuan dan Sasaran2.1. TujuanRencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon pada
dasarnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai
upaya terencana dan sistimatis untukmeningkatkan kinerja serta
pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,
penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan
perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan
hayati serta pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur
karantina dengan terus menerus melakukan pengawasan dan
pengendalian manajemen agar tercapainya efektifitas, efisiensi dan
produktifitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan
tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati
Tujuan pembangunan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
Tahun 2010 – 2016 adalah :
1. Terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Karantina Hewan dan
Tumbuhan di wilayah Provinsi Maluku secara optimal
2. Meningkatkan kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 9
3. Meningkatkan peran karantina dalam mendukung
keberhasilan pembangunan system dan usaha agribisnis
4. Meningkatkan teknik dan metode karantina hewan dan
tumbuhan sesuai kemajuan teknologi Informasi dan diagnosa
laboratorium
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dan institusi terkait
dalam pelaksanaan serta pengembangan karantina pertanian
di provinsi Maluku.
Indikator keberhasilan tujuan diukur dari:
1) Tingkat pelayanan sertifikasi tindak karantina serta kepuasan
pengguna jasa
2) Tingkat efektifitas pengendalian ancaman resiko yang
berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan
OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar
keamanan pangan nasional;
3) Tingkat efektifitas manajemen pelayanan perkantoran terhadap
kegiatan operasional, penyiapan sarana dan pelaporan serta
peningkatan kinerja pegawai;
2.2. Sasaran StrategisArah kebijakan pengembangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon tahun 2016 adalah :
1. Peningkatan manajemen perkarantinaan hewan dan
tumbuhan
2. Pemantapan Teknik dan Metode dalam tindakan 8 P di
lapangan maupun di laboratorium
3. Peningkatan kualitas pelayanan karantina kepada masyarakat
4. Peningkatan Teknologi Informasi (IT) dalam pelayanan
karantina hewan dan tumbuhan
5. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain (swasta/pemerintah)
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 10
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan
penyelenggaran karantina hewan dan tumbuhan
7. Peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa/masyarakat
melalui penyusunan standar pelayanan publik.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Stasiun
Karantina Pertanian Kelas I Ambon tahun 2011 – 2016, di tempuh
strategi dengan mengoptimalkan peran Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Ambon dalam mendukung keberhasilan pembangunan sistem
dan usaha agribisnis sesuai tupoksinya mencegah masuk/keluarnya
hama penyakit hewan karantina dan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karantina serta Pengawasan Keamanan Pangan Hewani
dan Nabati baik antar negara maupun antar area.
Strategi yang diterapkan adalah dengan cara :
1. Mengoptimalkan kekuatan
2. Memanfaatkan peluang
3. Mengurangi kelemahan
4. Mengatasi tantangan
3. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. KebijakanKebijakan perkarantinaan pada dasarnya dirumuskan pada
tingkat pusat baik eselon I maupun eselon II. Akan tetapi mengacu
pada kebijakan pusat tersebut maka Stasiun Karantina Pertanian
Kelas I Ambon menterjemahkannya sebagai berikut :
1. Kesetaraan eselonering Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon dengan instansi terkait antara lain Bea Cukai dan
Imigrasi
2. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki antara lain sumber daya
manusia, sarana prasarana dan anggaran yang ada
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 11
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan
karantina pertanian di Ambon
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
karantina pertanian
Arah kebijakan pengembangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon 2010 – 2016 adalah :
1. Peningkatan manajemen perkarantinaan hewan dan
tumbuhan
2. Pemantapan Teknik dan Metode dalam tindakan 8 P di
lapangan maupun di laboratorium
3. Peningkatan kualitas pelayanan karantina kepada masyarakat
4. Peningkatan Teknologi Informasi (IT) dalam pelayanan
karantina hewan dan tumbuhan
5. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain ( swasta/pemerintah
)
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan
penyelenggaran karantina hewan dan tumbuhan
3.2. Program Kerja
Program kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon sebagai
tindak lanjut dari kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun
2010 – 2016 adalah:
1. Program Pengembangan Manajemen Perencanaan, Anggaran
dan Keuangan
2. Program pengembangan SDM teknis dan administrasi
3. Program pengembangan Sarana dan Prasarana
4. Program pengembangan Laboratorium Karantina Hewan dan
Tumbuhan
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 12
5. Program peningkatan kerjasama, koordinasi dan konsultasi
dengan instansi terkait
6. Program pengembangan sistem teknologi informasi
7. Program peningkatan kesadaran masyarakat dalam
pengembangan karantina hewan dan tumbuhan
3.3. Kegiatan
Rencana kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon 2010 –
2016 terdiri dari program kerja yang dituangkan dalam kegiatan :
1. Program Pengembangan Manajemen Perencanaan, Anggaran
dan Keuangan, meliputi :
a. Mengikuti pertemuan koordinasi perencanaan di tingkat
pusat
b. Pengumpulan data sarana dan prasarana dalam rangka
penyusunan program
c. Penyiapan bahan usulan pengangkatan pejabat
pengelola anggaran
d. Penyusunan laporan Sistim Akutansi Instansi (SAI).
e. Penyusunan laporan SABMN
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
a. Mengikutsertakan para pegawai untuk mengikuti
pelatihan teknis maupun administrasi di pusat
b. Meningkatkan disiplin pegawai menuju Wilayah Bebas
Korupsi ( WBK )
c. Pengajuan Dupak bagi pegawai pejabat fungsional
d. Upaya peningkatan pemberdayaan para pejabat
fungsional melalui implementasi point-point kegiatan
3. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Karantina
Hewan
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 13
a. Membangun dan melengkapi sarana gedung kantor di
setiap wilker, rumah dinas, laboratorium, kandang
hewan/instalasi, incenarator, gudang, dll
b. Melengkapi sarana mobilitas kerja operasional berupa
pengadaan kendaraan roda-4 dan roda-2
c. Pengadaan dokumen pendukung KH dan KT
d. Pemeliharaan dan pengamanan gedung kantor serta
barang inventaris lainnya
4. Program Pengembangan Laboratorium KH dan KT
a. Melakukan identifikasi HPHK terutama Rabies, AI dan
Brucellosis (screnning test)
b. Melakukan Koleksi HPHK dan OPTK
c. Menyusun pedoman dan evaluasi pemantauan HPHK
dan OPTK
d. Pemeriksaan terhadap kemanan pangan hayati hewani
dan nabati
5. Program Peningkatan Mutu Pelayanan
a. Apresiasi Sistem dan prosedur pelayanan KH dan KT
b. Peningkatan efektifitas pelaksanaan tindakan KH dan KT
c. Pelaksanaan tindak karantina hewan dan tumbuhan
dibuktikan secara ilmiah lewat pemeriksaan
laboratorium
6. Program Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi dengan
instansi terkait
a. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti
Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan Pelabuhan, Adpel,
Angkasa Pura, Kepolisian, Pemda, Universitas, dll.
b. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi
perhubungan dan kepolisian serta pemda khusus untuk
pengawasan pintu keluar/masuk yang belum ditempati
petugas karantina.
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 14
7. Program Pengembangan Sistem Informasi
a. Memanfaatkan berbagai media untuk kepentingan
sosialisasi
b. Melaksanakan pengadaan bahan informasi dan publikasi
dengan meggunakan media internet dan e-mail dalam
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan hasil
kegiatan teknis adminstrasi UPT.
c. Penggunaan Sistem Informasi Karantina Hewan ( e-qvet )
dan Sistem Informasi Karantina Tumbuhan ( e-plaq )
8. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam
Pengembangan Karantina
a. Melaksanakan sosialisasi, pameran dan publikasi
karantina hewan dan tumbuhan kepada seluruh lapisan
masyarakat dari berbagai segmen masyarakat.
b. Melaksanakan pengadaan bahan informasi dan publikasi
c. Penyebaran brosur-brosur dan leaflet secara langsung
kepada pengguna jasa karantina hewan dan tumbuhan
d. Bulan Bakti Karantina sebagai media untuk
mewujudkan Quarantine Minded.
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon telah membuat rencana
kerja 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada serta
seiring dengan kebijakan Badan Karantina Pertanian dalam
penguatan 6 (enam) pilar yang tercakup dalam Program Penerapan
Kepemerintahan yang Baik dan Program Peningkatan Ketahanan
Pangan yaitu:
1. Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik.a.Menyelenggarakan pembayaran gaji, honorarium dan
tunjangan kepada pegawai SKP Kelas I Ambon
b.Meyelenggarakan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 15
c.Menyelenggarakan Pelayanan Publik dan Birokrasi melalui
pemasangan jaringan internet guna mendukung program e-
qvet dan e-plaq
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
a. Melaksanakan Administrasi Kegiatan dalam rangka
mendukung Program Ketahanan Pangan melalui kegiatan
tindak karantina
b. Menyelenggarakan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi
dalam rangka pelaksanaan public awareness
c. Melaksanakan Survei Bidang Pertanian dalam rangka
pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK
d. Melaksanakan pembangunan gedung khusus, prasaran dan
sarana lingkungan gedung serta rehabilitasi gedung sebagai
upaya pembangunan infrastruktur
4. ANALISIS KELEMBAGAANA. KONDISI SAAT INI
1. KelembagaanStasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon dibentuk sesuai
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
22/Permentan/OT.140/4/2008 tanggal 3 April 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina
Pertanian. Sesuai Surat Keputusan ini pula maka ditetapkan
wilayah kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
meliputi Bandara Pattimura, Pelabuhan Laut Ambon, Pelabuhan
Laut Tual, Namlea (P.Buru ), Pelabuhan Laut Kobisadar dan
Kantor Pos Ambon.
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 16
2. Peraturan Perundang-Undangan
Dasar hukum pelaksanaan Karantina Hewan dan Tumbuhan
adalah :
Undang-Undang No. 16 Th. 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan
PP No. 82 Th. 2000 tentang Karantina Hewan
PP No. 14 Th. 2002 tentang Karantina Tumbuhan
PP No. 49 Th. 2002 jo PP No. 7 Th. 2004 tentang PNBP
lingkup Deptan
Peraturan Perundangan Lainnya
3. Sumber Daya Manusia
1. Jumlah pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
sampai akhir tahun 2016 sebanyak 36 ( tiga puluh enam )
orang ditambah tenaga harian lepas 14 ( empatbelas ) orang
penjaga malam dan petugas kebersihan
2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi jabatan adalah :
Pejabat Struktural : 3 Orang
Medik Veteriner : 1 Orang
Paramedik Veteriner : 10 Orang
Calon Paramedik Veteriner : 2 Orang
POPT Ahli : 4 Orang
POPT Terampil : 9 Orang
Tenaga Administrasi : 6 Orang
PMHP : 1 Orang
Jumlah : 36 Orang
Melihat komposisi pegawai yang ada maka dapat dipastikan
bahwa sebagian besar wilayah kerja belum diisi oleh petugas
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 17
yang ideal dari segi jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan
sebagaimana setiap wilker idealnya terdapat minimal 1 medik
veteriner dan POPT Ahli serta Paramedik dan POPT Terampil,
namun dengan jumlah medik Veteriner dan POPT Ahli yang
hanya 3 tentu tidak dapat dipenuhi komposisi ideal tersebut.
4. Sarana PendukungSarana pendukung berupa gedung kantor sudah tersedia baik di
kantor induk maupun seluruh wilker kecuali wilker kobisadar,
sarana lainnya berupa Gedung Laboratorium, Meubelair, Alat
Pengolah data, Alat Laboratorium, Alat Komunikasi dan
alat/bahan penunjang operasional lainnya sebagian besar sudah
tersedia dalam menunjang kegiatan perkarantinaan di provinsi
Maluku.
5. Kerja Sama
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Ambon menjalin kerjasama dengan berbagai
instansi terkait seperti Adpel, Pelindo, Angkasa Pura, Pemda,
Kepolisian, Kesehatan Pelabuhan, serta pihak Universitas
Pattimura dan SPP Pertanian Passo Ambon dll.
6. Penyebaran InformasiPenyebarluasan informasi Karantina dilakukan secara
berkesinambungan melalui sosialisasi, penyebaran brosur,
leaflet, poster, publikasi lewat media massa, media elktronik dan
RRI yang menjadi agenda rutin setiap tahun dengan sasaran
masyarakat umum, Mass media, akademisi, pengguna jasa
karantina dan pengambil kebijakan di daerah.
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 18
7. LaboratoriumDiagnosa Laboratorium menjadi senjata tindak karantina secara
ilmiah, saat ini pemeriksaan laboratorium belum dilaksanakan
secara optimal baik KH maupun KT. Pemeriksaan baru terbatas
pada screening test, mikroskopis dan organoleptik. Pemeriksaan
lanjutan masih dilakukan di BBV Maros dan BBUSKP.
B. KONDISI YANG DIHARAPKAN
1. Kelembagaan
Pada tahun 2016 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
diharapkan telah mengalami peningkatan eselon minimal eselon
III sehingga dengan peningkatan eselon maka akan terjadi
kesejajaran dengan eselon instansi-instansi terkait di daerah
sehingga organisasi akan dapat berjalan dengan baik dan
berkelanjutan.
2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sudah ada
hendaknya diikuti dengan lahirnya keputusan-keputusan
Menteri Pertanian sehingga tupoksi karantina pertanian dapat
berjalan efektif.
3. Sumber Daya Manusia
Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang selalu
menjadi masalah krusial diharapkan akan sudah tertangani pada
periode lima tahun kedepan. Kebutuhan tenaga yang diharapkan
bisa terpenuhi sehingga menjadi ideal adalah :
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 19
NO KEBUTUHAN PEGAWAI JUMLAH
1 Struktural 3 Orang
2 Medik Veteriner 7 Orang
3 POPT Ahli 15 Orang
4 Paramedik veteriner 7 Orang
5 POPT Terampil 15 Orang
6 Tenaga Akuntasi 3 Orang
7 Pengadministrasi Data 3 Orang
8 Pranata Komputer 1 Orang
Jumlah 54 Orang
4. Sarana dan Prasarana
Seluruh Wilayah Kerja diharapkan pada tahun 2016 telah
memiliki sarana gedung kantor yang representative. Setiap
kantor wilker juga akan dilengkapi dengan instalasi karantina
hewan dan screen house sesuai dengan komoditi dominan yang
ditangani. Sarana penunjang lainnya berupa meubelair, alat
pengolah data, alat komunikasi dan kendaraan bermotor Roda-2
serta penunjang lainnya termasuk mess pegawai diharapkan
semua bisa terpenuhi dalam upaya memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat pengguna jasa.
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 20
5. KeuanganDalam setiap tahunnya diharapkan akan mendapatkan kenaikan
anggaran minimal 30 % dari anggaran tahun sebelumnya
sehingga diharapkan ada peningkatan kinerja dan pelayanan
melalui peningkatan jumlah pegawai dan saranan dan prasarana.
Hal ini dibutuhkan dalam rangka melakukan pembiayaan
terhadap pelaksanaan fungsi wilker yang terus bertambah baik
dari segi jumlah SDM dan kualitas SDM, infrastruktur, sarana
dan prasarana, dll. Dan yang terpenting bagaimana UPT dapat
membiayai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Tupoksi.
6. Kerja SamaTerwujudnya kerjasama yang lebih optimal antara instansi
terkait CIQS serta autoritas pelabuhan dan bandara serta
pemerintah daerah setempat dan pihak akademisi di daerah
dalam melakukan pencegahan terhadap masuk dan keluarnya
Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karantina.
7. Teknologi InformasiAkses informasi dari UPT ke Pusat dan demikian sebaliknya
menjadi sesuatu yang harus dipercepat akselerasinya.
Penggunaan e-mail dan situs website menjadi mutlak dalam
mempercepat tercapainya visi karantina pertanian. Penggunaan
program E-qvet dalam sertifikasi dan pelaporan kegiatan
operasional karantina hewan dan E-Plaq untuk karantina
tumbuhan harus sudah terimplementasi pada awal pencanangan
renstra ini. Teknologi Informasi di UPT akan diwujudkan dengan
pemasangan jalur internet dengan wireless dan optimalisasi dan
pemberdayaan web yang telah tersedia.
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 21
8. LaboratoriumPemeriksaan Laboratorium akan dapat menjadi alasan ilmiah
dalam proses tindakan karantina pertanian. Pemeriksaan akan
lebih ditingkatkan kearah deteksi terhadap bakteri, virus dengan
teknik Eliza dan pemeriksaan cemaran mikroba terhadap
keamanan pangan hewani dan nabati, Dan sarana yang dapat
mendukung akreditasi laboratorium. Sementara itu BBUSKP
tetap akan menjadi rujukan hasil pemeriksaan di tingkat UPT.
5. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEJIKA. FAKTOR INTERNAL
I. Kekuatan.1. Memiliki sejumlah SDM yang kompeten dalam
penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan
antara lain dengan tersedianya pejabat fungsional Medik
dan Paramedik Veteriner, POPT Ahli dan POPT Terampil ,
petugas administrasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan
petugas Intelejen karantina hewan dan tumbuhan
2. Tersedianya sumber pembiayaan dari DIPA maupun dari
dana PNBP
3. Adanya berbagai peraturan perundangan serta juklak dan
juknis penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan
4. Tersedianya sarana dan prasarana operasional dan
laboratorium karantina hewan dan tumbuhan
5. Karantina sebagai salah satu unsur penting yang harus
ada di setiap pintu masuk dan keluar.
II. Kelemahan
1. Kualitas dan kuantitas SDM belum dapat memenuhi
kebutuhan UPT
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 22
2. Komposisi dan distribusi pegawai masih belum memadai
3. Budaya kerja pegawai belum memadai
4. Sarana dan prasarana yang ada belum memadai
5. Wilayah kerja belum didukung oleh sarana prasarana
gedung kantor dan prasarana lainnya
6. Peraturan perundangan yang ada belum dijabarkan dalam
peraturan pelaksanaan yang operasional
B. FAKTOR EKSTERNALI. Peluang1. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai
baik administrasi maupun teknis
2. Semakin strategisnya peran karantina dalam menentukan
akses pasar dalam perdagangan internasional
3. Meningkatnya kerjasama antar instansi terkait melalui
forum koordinasi dan komunikasi
II. Tantangan
1. Tuntutan atas budaya kerja aparatur pemerintah
2. Tuntutan terhadap kinerja aparatur guna tercapainya
good governance dan cleant goverment
3. Tuntutan penyelenggaraan Karantina Hewan sesuai
kemajuan Teknologi, Globalisasi, Otonomi Daerah dan
arah kebijakan pembangunan system dan usaha
agribisnis
4. Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan prima
5. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai arti
penting karantina pertanian
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 23
6. Luasnya jangkauan wilayah kerja Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Ambon yang terdiri dari ribuan pulau
besar dan kecil.
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 24
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
1. Pengukuran KinerjaPengukuran kinerja program di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon Tahun 2016 dilakukan dengan melihat capaian pada masing-
masing indikator kinerja.
1) Tingkat pelayanan sertifikasi tindak karantina serta kepuasan
pengguna jasa
2) Tingkat efektifitas pengendalian ancaman resiko yang
berhubungan dengan masuk dan menyebarnya HPHK dan
OPTK, serta bahan pangan yang tidak sesuai dengan standar
keamanan pangan nasional;
3) Tingkat efektifitas manajemen pelayanan perkantoran terhadap
kegiatan operasional, penyiapan sarana dan pelaporan serta
peningkatan kinerja pegawai;
2. Evaluasi dan Analisis KinerjaSasaran program dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon
adalah meningkatnya efektitas pelayanan karantina dan pengawasan
keamanan hayati yang diukur dari indikator kinerja sebagai berikut :
2.1. Akuntabilitas Keuangan
Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon tahun 2016mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.13.814.802.000,- denganrealisasi anggaran Rp. 11.693.621.976 yang terdiri atas :
a. Belanja PegawaiPagu : Rp. 2.584.672.000Realisasi : Rp. 2.450.148.224
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 25
b. Belanja BarangPagu : Rp. 3.594.520.000Realisasi : Rp. 3.243.577.152
c. Belanja ModalPagu : Rp. 7.635.610.000Realisasi : Rp. 5.999.896.600
Secara keseluruhan realisasi anggaran Stasiun Karantina PertanianKelas I Ambon pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.11.693.621.976,-
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) dari sensor karantinapada tahun 2016 adalah Rp. 144.437.684,- hal ini meningkat daritahun sebelumnya, tahun 2015 penerimaan Negara Bukan Pajaksebesar Rp. 90.507.253,-
2.2. Akuntabilitas Pelayanan Karantina
Adapun kegiatan operasional karantina pertanian ( hewan dantumbuhan ) yang telah berhasil dilaksanakan sebagai wujudpelaksanaan tupoksi karantina adalah sebagaiberikut :
sertifikasi dalam rangka tindak karantina terhadap komoditas
pertanian berupa tumbuhan dan produknya, dengan total
frekuensi 2.503 kali dengan rincian
No. Jenis Sertifikasi Jumlah
1. Sertifiksi Pelepasan (KT-9) 931 kali
2. Sertifikasi Kesehatan Antar Area 1.555 kali
3. Phytosanitary Certificate 17 kali
JUMLAH 2.503 kali
sertifikasi dalam rangka tindak karantina terhadap komoditas
hewan dan produknya, dengan total frekuensi 1.466 kali,dengan rincian:
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 26
No. Jenis Sertifikasi Jumlah
1. Sertifikasi Kesehatan Hewan (KH-9) 358 kali
2. Sertifikasi sanitasi Produk Hewan
(KH-10)
211 kali
3. Sertifikasi pelepasan(KH-12) 897 kali
JUMLAH 1.466 kali
total sertifikasi ada 3.969 kali dengan total Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jasa karantina pada tahun
2016 sebesar Rp. 150.956.774,-. Hal ini meningkat dari
frekuensi penerbitan sertifikat tindak karantina SKP Kelas I
Ambon yang pada tahun 2015 sebanyak 90.507.253,-.
JENIS PENDAPATAN ESTIMASI REALISASI
Sensor/karantina,pengawasan/pemeriksaan 50.274.057 144.437.684
Sewa tanah, gedung dan bangunan 0 54.000
Penerimaan kembali belanja pegawai pusat 0 3.465.090
Pendapatan dari penjualan peralatan dan
mesin
0 3.000.000
TOTAL 50.274.057 150.956.774
2.3 IKMStasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon terutama di unit-unit
pelayanan teknis wilker merupakan salah satu komponen unit
pelayanan public. Hasil evaluasi kuisioner IKM UPT Stasiun
Karantina Pertanian tahun 2016 dengan IKM tahap I 81,31 dari 85
responden dan tahap II 85,43 dari 30 responden. Nilai ini menurun
apabila dibandingkan dengan tahun 2016 dengan nilai IKM tahap I
84,16 dari 111 responden dan tahap II 84,88 dari 84 responden. Hal
ini menunjukkan bahwa respon terhadap karantina dan kegiatan
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 27
karantina berkurang, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan
koordinasi tingkat instansi terkait dalam penyelenggaraan
perkarantinaan di wilayah Maluku pada umumnya.
2.4 IPNBK
Berdasarkan hasil dari pengolahan data dari kuisioner terhadappegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Ambon, maka telahdidapatkan hasil bahwa nilai Kualitas Budaya Kerja StasiunKarantina Pertanian Kelas I Ambon pada Tahun 2016 adalah 94,20dengan jumlah responden 39 orang. Dengan demikian kinerjapegawai termasuk kategori baik. Nilai ini menurun apabiladibandingkan dengan tahun 2015 dengan nilai IPNBK adalah 94,27dengan jumlah responden 39 orang.
2.5 Pelatihan
Dalam rangka peningkatan pelayanan tindak karantana StasiunKarantina Pertanian Kelas I Ambon berusaha menambah jumlahpetugas teknis dan senantiasa meningkatkan kualitas petugas teknisdengan mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan/diklat padatahun 2016 diantaranya:
Pelatihan dasar karantina dan fungsional : 2.orang
paramedik veteriner
3. Hambatan / Kendala dan Upaya Penyelesaiannya.
Pelaksanaan kinerja karantina pada Stasiun karantina PertanianKelas I Ambon masih menemui berbagai hambatan danpermasalahan seperti berikut :
1. Terbatasnya SDM baik kualitas maupun kuantitas masihmenjadi kendala utama dalam melakukan mobilisasi petugasuntuk ditempatkan pada setiap wilker
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 28
2. Prasarana dan sarana khususnya kendaraan operasional roda-2 masih terbatas sehingga ada kesulitan dalam pelaksanaanoperasional
3. Laboratorium belum diberdayakan maksimal karenaterbatasnya SDM dan alat laboratorium yang ada
4. Pengawasan keamanan hayati belum dapat dijalankan denganbaik terkait dengan keterbatasan SDM dan alat Laboratorium
5. Geografis provinsi Maluku yang berkepulauan menjadihambatan dan sekaligus tantangan dalam mengamankanwilayah Maluku dari masuk dan menyebarnya HPHK danOPTK
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat umum akanpentingnya peran karantina pertanian.
Dari permasalahan tersebut maka sebagai tindak lanjutpemecahannya maka ditempuh solusi sebagai berikut :
1. Memberdayakan SDM yang ada dan peningkatan kapasitasSDM melalui diklat teknis dan fungsional yang difasilitasi olehBadan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian danmelalui Peningkatan kompetensi mandiri dari UPT.
2. Mengupayakan penambahan anggaran setiap tahun anggarandalam upaya penambahan sarana dan prasarana
3. Koordinasi dengan instansi terkait dan seluruh stake holderkarantina sebagai upaya mengawasi pintu keluar masuk yangbelum ditetapkan
4. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui program publicawareness kepada setiap segmen masyarakat.
LAKIP SKP KELAS I AMBON 2016 29
BAB IVPENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I
Ambon ini memberikan gambaran tentang capain kinerja baik makro
maupun mikro di bidang karantina pertanian. Laporan ini pula
sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan
berbagai kewajiban pembangunan karantina pertanian di provinsi
Maluku. Sangat disadari bahwa prinsip transparansi dan
akuntabilitas belum dapat disajikan secara menyeluruh namun
setidaknya akan dapat memberikan gambaran pembangunan yang
telah dilakukan Stasiun Karantina pertanian Kelas I Ambon
Pembangunan perkarantinaan tidak akan dapat berjalan dengan
baik dalam rangka perlindungan wilayah dari ancaman HPHK dan
OPTK tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat luas dalam
penyelenggaraannya.
Kiranya LAKIP ini dapat memenuhi akuntabilitas dan menjadi
sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan
kinerja serta menjadi acuan pula dalam penyusunan Rencana
Strategis pada masa yang akan datang.