Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyusunan Laporan tahunan BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat , merupakan suatu kewajiban dalam rangka mempertanggungjawabkan seluruh
program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi
dan upaya pemecahan masalah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat
yang optimal melalui informasi yang berkualitas guna mendukung terciptanya
pemerintahan yang baik.
Pelayanan yang terbaik yang dihasilkan dari seluruh program dan kegiatan yang
dilaksanakan BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, akan dapat dilihat dan
dianalisis dari Laporan Tahunan yang memuat tentangpelaksanaan tugas dan fungsi
BPSDMD selama satu tahun, untuk melihat perkembangan yang terjadi dari waktu ke
waktu serta berbagai guna dapat diselesaikan pada tahun-tahun mendatang.
Pembentukan BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan
Dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedudukan
BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unsur
penunjang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan manajemen ASN meliputi
penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas membantu Gubernur
dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah bidang Pendidikan dan Pelatihan.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai komponen yang harus dimiliki oleh
Aparatur Sipil Negara (ASN) itu sendiri sesuai dengan kebutuhan kerja, disamping itu
pengembangan kompetensi merupakan hak dan kesempatan yang dimiliki oleh setiap
Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka pengembangan pola karier sebagaimana
diamanatkan oleh undang – undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN) pasal 70 ayat 1 disebutkan bahwa “ Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
memiliki hak dan kesempatan dalam pengembangan kompetensi. Dan ayat 2 disebutkan
bahwa “ Pengembangan Kompetensi yang disebutkan pada ayat (1) antara lain melalui
pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan workshop.
BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi NTB merupakan perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan
pemerintah fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam lingkup ASN Kabupaten/Kota dan ASN Provinsi Pemerintah Nusa
Tenggara Barat dengan mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memiliki
1
kemampuan dasar/manajerial melalui pelatihan pengembangan kompetensi latsar
CPNS ,diklat struktural kepemimpinan,diklat fungsional, diklat tekhnis dan uji sertifikasi
kompetensi jabatan fungsional tertentu.
1.2. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Laporan tahunan ini disusun untuk memberikan gambaran secara singkat tentang
pelaksanaan program dan kegiatan pada BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat selama tahun anggaran 2019 dalam rangka melaksanakan visi dan
misinya.
2. Tujuan
Laporan tahunan ini disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan setiap
kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2019, baik mengenai keberhasilan maupun
dalam menghadapi kendala yang dihadapi,serta pemecahan masalah yang sudah
dilaksanakan. Dan dari penyusunan laporan tahunan ini sebagai bahan masukan untuk
mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat
meningkatkan kinerja untuk pelaksanaan tahun berikutnya.
1.3. Sistematika Penyusunan
Laporan Tahunan BPSDMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun
2019 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BPSDM Daerah Tahun 2019 “ Nomor 41/
DPPA/ TAPD/ 2019 . Di samping itu jenis program prioritas pada BPSDM Daerah
Provinsi NTB untuk urusan kediklatan mengacu pada RPJMD dan RENSTRA tahun
2019-2023 yaitu Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur .
Adapun Sistematika Laporan Tahunan BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB
Provinsi NTB Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUANPada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.
BAB II : GAMBARAN UMUM BPSDMD PEMERINTAH PROVINSI NUSATENGGARA BARATPada bab ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi, sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya keuangan serta kebijakan dan manajemen.
BAB III : PROGRAM KERJA TAHUN 2019Pada bab ini menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan.
2
BAB IV : PROGRES PENDAPATAN,BELANJA DAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2019Pada bab ini menjelaskan tentang target dan realisasi pendapatan,belanja sertahasil program kegiatan yang telah dicapai.
BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAHBab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya.
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARANBab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.
3
BAB IIGAMBARAN UMUM
BPSDM DAERAH PROVINSI NTB
2.1 . Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah diBbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diberikan pemerintah
kepada Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi
sebagai berikut:
1. Penyiapan penyusunan Peraturan Perundang-undangan daerah di bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
2. Penyiapan kebijakan teknis sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;
3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kompetensi teknis;
4. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional;
2.2. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB Provinsi Nusa Tenggara
Barat terdiri dari :
a. Kepala BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB
b. Sekretariat, terdiri dari :
Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, terdiri dari :
Subbidang Sertifikasi Kompetensi;
Subbidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi;
Subidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama.
d. Bidang Pengembangan Kompetensi teknis, terdiri dari :
Subbidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi;
Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi;
Subbidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat
Daerah Penunjang.
e. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, terdiri dari :
Subbidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan
Tinggi;
Subbidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional;
Subbidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan.
4
f. Kelompok Jabatan Fungsional/Widyaiswara
Adapun bagan struktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat adalah sebagai berikut :
5
BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
SUBBIDANGSERTIFIKASI KOMPETENSI
SUBBIDANGPENGELOLAAN KELEMBAGAAN & TENAGA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
KEPALA BADAN
KELOMPOK JAB. FUNGSIONAL
SUBBAG.PROGRAM& KEUANGAN
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
SUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN.
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
SEKRETARIS
SUBBID. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONALSUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI UMUM DAN PILIHAN JABATAN ADMINISTRASI
SUBBIDANGPENGELOLAAN SUMBER BELAJAR DAN KERJASAMA
SUBBIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMISTRASI PERANGKAT DAERAH PENUNJANG
SUBBID. PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN
GAMBAR BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPSDMD PEMERINTAH PROVINSI NTB PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
6
2.3 Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluruhnya
adalah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai di lingkungan BPSDM Dearah
Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 berjumlah 89
orang dan pegawai non PNS berjumlah 37 orang.Untuk lebih jelasnya akan disajikan
data kepegawaian PNSsebagai berikut:
DATA JUMLAH ASN BERDASARKAN GOLONGAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JABATAN
STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PADA BPSDMD PROVINSI NTB PER-31 DESEMBER 2019
A. Berdasarkan Golongan Golongan IV : 28 Orang Golongan III : 41 Orang Golongan II : 20 Orang Golongan I : 0 Orang
Jumlah : 89 Orang
B. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Strata 3 : 2 Orang Strata 2 : 32 Orang Strata 1 : 28 Orang D4 : 4 Orang D3 : 2 Orang SMA/SMK : 21 Orang Jumlah : 89 Orang
C. Berdasarkan Jabatan Eselon II : 1 Orang Eselon III : 4 Orang Eselon IV : 11 Orang Fungsional Umum : 44 Orang Fungsional Tertentu : 29 Orang
Jumlah : 89 Orang
2.4 Gambaran Aset yang Dikelola
BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdiri di atas areal seluas 4.356
m2 yang berlokasi di Jalan Pemuda Nomor 59 Mataram. Untuk menunjang dan
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai . Namun ada beberapa
gedung yang mengalami kerusakan dan perlu dilakukan rehab atau perbaikan kembali
akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Barat pada pertengahan tahun 2019, seperti terlihat
pada tabel dibawah ini:
7
Jumlah Sarana dan PrasaranaTahun 2019
URAIAN JUMLAH KETERANGAN
Gedung Kantor 4 lokal Baik
Aula 3 lokal Baik
- Wisma Tambora 73 kamar Baik
Asrama Baru Wisma Praja 29 kamar Baik
- Musholla 1 lokal Baik
RuangKesehatan (klinik) 1 lokal Baik
Kelas 12 kelas Baik
Kendaraan roda 4 9 unit Baik
Kendaraan roda 2 28 unit Baik
Komputer 51 unit Baik
Laptop 21 unit Baik
OHP 6 unit Baik
LCD 7 unit Baik
Mesin Genset 2 unit Baik
Meubelair 3.296 Baik
Selain itu, untuk menunjang kegiatan pembelajaran di BPSDMD Pemerintah
Provinsi NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai ruang perpustakaan dengan
inventaris buku sebanyak kurang lebih 3.000 buah, dengan rincian sebagai berikut:
Pemerintahan : 300 buah
Pendidikan : 250 buah
Kepemimpinan : 300 buah
Manajemen : 200 buah
Buku berbahasa Inggris : 200 buah
Panduan/modul : 300 buah
KKP,KKK (Diklat Pim III dan IV) : 1.200 buah
Agama : 50 buah
Filsafat : 100 buah
Sastra : 100 buah
8
9
BAB III
PROGRAM KERJA
TAHUN 2019
3.1 Visi dan Misi
Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2019–2023,
berikut ini adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 adalah :
“Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang”
Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci “NTB GEMILANG” yang bermakna :
1. Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan
internasional.
2. Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus
diikhtiarkan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat
hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan
berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang
gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023
sebagai berikut:
Misi1 NTB TANGGUH DAN MANTAB : Melalui penguatan mitigasi bencana
dan pengembangan infrastruktur serta
konektivitas wilayah.
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI : Melalui transformasi birokrasi yang
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih
dari KKN dan berdedikasi
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS : Melalui peningkatan kualitas sumber
daya manusia sebagai pondasi daya
saing daerah.
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI : Melaui pengelolaan sumber daya alam
dan Lingkungan yang berkelanjutan.
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI : Melalui penanggulangan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan dan
pertumbuhan ekonomi ingklusif
bertumpu pada pertanian, pariwisata
dan industrialisasi.
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH : Melalui perwujudan masyarakat
madani yang beriman, berkarakter dan
10
penegakan hukum yang berkeadilan.
Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu
perangkat daerah dengan fungsi penunjang berada pada misi misi yang ke 2 yaitu“
NTB Bersih dan Melayani” . Misi ini diarahkan untuk mewujudkan Akselerasi
Transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan
berdedikasi.
11
3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakanTabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah kebijakan Program dan KegiatanBPSDMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023
Tujuan Program/Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan
Strategi Arah Kebijakan
2019 2020 2021 2022 2023
Terwujudnya Penataan Sistem Manajemen SDM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi
perkantoran
Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sesuai dengan kebutuhan
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang berkelanjutan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan
Tersedianya jasa perbaikan peralatan
11
Tujuan Program/Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan
Strategi Arah Kebijakan
peralatan kerja kerjaPenyediaan alat tulis kantor
Tersedianya ATK kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai standar
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum rapat kegiatan dan tamu
12
Tujuan Program/Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan
Strategi Arah Kebijakan
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah
Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terselenggaranya rapat koordinasi di dalam luar daerah
Pengelolaan kearsipan
Tersusunnya arsip yang terakuisisi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran
Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan
Pembangunan gedung kantor
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang sesuai standar pelayanan minimal.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang sesuai standar pelayanan minimal.
13
Tujuan Program/Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan
Strategi Arah Kebijakan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran secara periodik
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran secara periodik
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran secara periodik
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan pembinaan mental dan fisik ASN
Melakukan pembinaan mental dan fisik ASN melalui kegiatan olahraga dan imtaq sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
Peningkatan mental dan fisik aparatur
Terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatur
.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD
aPeningkatan koordinasi dengan SKPD terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan asset daerah
b.Konsultasi dalam
a. Pembentukan tim kerja.
b. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara kontinyu terkait penyusunan
laporan perencanaan dan keuangan.
14
Tujuan Program/Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan
Strategi Arah Kebijakan
penyusunan laporan keuangan dan asset daerah
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan kinerja Pemerintah Daerah
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Tersusunnya laporan keuangan semesteran
Penyusunan rencana kerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya administrasi pengelolaan asset daerah
aPeningkatan koordinasi dengan SKPD terkait dengan penyusunan laporan keuangan dan asset daerah
b.Konsultasi dalam penyusunan laporan keuangan dan asset daerah
a. Pembentukan tim kerja.
b. Melakukan koordinasi dan konsultasi secara kontinyu terkait penyusunan
laporan perencanaan dan keuangan.
Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah
Terlaksananya pengelolaan manajemen aset daerah
Program Meningkatnya Penataan sistem a. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN
15
Tujuan Program/Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan
Strategi Arah Kebijakan
Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur
mutu sumber daya aparatur
manajemen ASN b. Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN
Pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN Daerah
Terlatihnya CPNS yang mengikuti Diklat Dasar/Latsar
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN Daerah
Terlatihnya ASN yang kompeten dalam jabatan struktural
Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah
Terlatihnya ASN yang kompeten dalam jabatan pimpinan tinggi
Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi ASN Daerah
Terwujudnya ASN yang kompeten dalam jabatan fungsional
Pendidikan dan pelatihan teknis Umum bagi ASN daerah
Terwujudnya ASN yang kompeten dalam bidang tekhnis kompetensi umum
Pendidikan dan pelatihan teknis Inti Jabatan bagi
Terwujudnya ASN yang kompeten dalam bidang
16
Tujuan Program/Kegiatan
Sasaran Program/kegiatan
Strategi Arah Kebijakan
ASN Daerah tekhnis kompetensi inti jabatan administrasi
Pendidikan dan pelatihan teknis Perangkat Daerah Penunjang
Terwujudnya ASN yang kompeten dalam bidang kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang
Sertifikasi Kompetensi bagi ASN Daerah
Terwujudnya ASN yang lulus uji kompetensi
Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi
Terwujudnya tenaga pengembang yang kompeten
Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama
Terlaksananya pengelolaan sumber belajar
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Terwujudnya ASN yang mengikuti karya ilmiah, Orasi Ilmiah, seminar, temu ilmiah ,Pengukuhan, FGD,WorkShop. Rakor
17
18
3.3 Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB tahun 2019 yatu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No. Kegiatan
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Penyediaankomponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Penyelarasan program Pemerintah Pusat dan Daerah
Penyelarasan program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota
Pengelolaan kearsipan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No. Kegiatan
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No. Kegiatan
Peningkatan mental fisik aparatur
20
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
No. Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
No. Kegiatan
Peningkatan manajeman asset/barang milik daerah
6. Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur (merupakan program prioritas)
No. Kegiatan
Pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN daerah
Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN Daerah
Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tinggi daerah
Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi
ASN Daerah
Pendidikan dan pelatihan teknis Umum bagi ASN daerah
Pendidikan dan pelatihan teknis Inti Jabatan bagi ASN Daerah
Pendidikan dan pelatihan teknis Perangkat Daerah Penunjang
Sertifikasi Kompetensi bagi ASN Daerah
Pengelolaan kelembagaan dan pengembangan kompetensi
Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
21
BAB IVPROGRES PENDAPATAN,BELANJA DAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/
KEGIATAN TAHUN 2019
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan BPSDM Daerah Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah tersedianya anggaran yang memadai. Selama tahun 2019,
pelaksanaan program dan kegiatanBPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibiayai
dengan APBD.Sesuai dengan Dokumen Peaksanaan Anggaran (DPA) BPSDM Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2019, bahwa pelaksanaan anggaran diperuntukkan bagi
Belanja Operasi dan belanja modal. Belanja operasi teridiri dari belanja pegawai (Gaji dan
Tunjangan) dan belanja barang dan jasa (program/ kegiatan). Adapun progres pendapatan yang
menjadi tanggung BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang harus
setorkan ke dalam kas daerah.
Pada Tahun 2019 , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada BPSDM Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dirinci sebagai berikut :
4.1. Anggaran Pendapatan BPSDM Pemerintah Daerah Provinsi NTB.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang
tentang Pajak Daerah, BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan
penerimaan melalui kegiatan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pendapatan
penyelenggaraan diklat. Realisasi Pendapatan dari pos tersebut diatas dapat diuraikan
sebagai berikut:
Tabel 4.1Anggaran dan Realisasi Pendapatan BPSDM Tahun 2019
Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %Pendapatan 7.856.953.000 7.572.116.000 96,37Hasil Retribusi Daerah : 1.059.225.000 1.055.000.000 99,60Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah 448.600.000 428.425.000 95,50Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggarahan / villa
610.625.000 626.575.000 102,61
Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah:
6.797.728.000 6.517.116.000 95,87
Pendapatan dari penyelenggaraan Pendidikan
6.797.728.000 6.513.216.000 95,81
Penerimaan lain-lain 0 3.900.000 -
Anggaran Pendapatan BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2019 sebesar Rp. 7.856.953.000 dengan realisasi sebesar Rp.7.572.116.000atau 96,37 %.
4.2 Anggaran Belanja BPSDM Daerah Provinsi NTB. Total target anggaran Belanja BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2019 sebesar Rp.
32.000.563.860 dengan realisasi sebesar Rp.27.823.034.540 atau 86,95 % terdiri dari:
1. Belanja operasi
22
Belanja Operasi tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp. 29.043.326.968
realisasi Rp.25.154.969.990 atau 86,61 % meliputibelanja pegawai dan belanja barang/
jasa. Belanja pegawai pada BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari
Belanja Pegawai yang dianggarkan berdasarkan jumlah belanja gaji dan tunjangan dan
tambahan penghasilan PNS yang dapat diuraikan sebagai berikut:
4.2.1.1 Belanja Pegawai
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
10.712.189.000 9.617.297.119 89,78
Belanja Pegawai tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 10.712.189.000 dan terealisasi
senilai Rp. 9.617.297.119atau sebesar 89,78 %. Rincian belanja pegawai terdiri dari:
Belanja Pegawai Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) %
Belanja Gaji dan Tunjangan 6.638.788.000 6.185.655.369 93,17
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.073.401.000 3.431.641.750 84,25Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0 0 0
Jumlah 10.712.189.000
9.617.297.119 89,78
Belanja barang dan jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian
barang dan jasa yang sifatnya habis pakai . Realisasi belanja barang dan jasa pada
BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diuraikan sebagai berikut:
4.2.1.2Belanja barang dan jasa
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %18.331.137.968 15.537.672.871 84,76
23
Belanja Barang dan jasa 2019 dianggarkan senilai Rp. 18.331.137.968 dan terealisasi
senilai Rp.15.537.672.871 atau 84,76 % . Belanja barang terdiri dari :
2.Belanja Modal.
4.2.2 Belanja Modal
Tahun 2019Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %2.957.236.892 2.668.064.550 90,22
Belanja Modal tahun 2019 dianggarkan senilai Rp. 2.957.236.892dan terealisasi
senilai Rp. 2.668.064.550 atau 90,22 %. Belanja Modal tahun 2019 terdiri dari:
24
4.3 Hasil Pelaksanaan Program/ KegiatanAdapun realisasi program dan kegiatan pada BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat tahun 2019 adalah sebagai berikut :
A.Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi : (4.06.01.01.01.02) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
pagu anggaran Rp. 579.000.142 realisasi Rp. 469.091.168
Realisasi kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tahun 2019
terdiri dari pembayaran jaringan internet/telepon, listrik.
(4.06.01.01.01.06) Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional pagu anggaran Rp.2.500.000 realisasi Rp. 2.500.000
Realisasi Kegiatan
tahun 2019
terdiri dari
biaya izin
masuk bandara
untuk kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit.
(4.06.01.01.01.07) Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan pagu anggaran Rp.
Rp. 116.425.350 realisasi Rp.103.640.850
UraianRealisasi Indikator Kinerja%
Keu%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan
89,02 95,00 Org 10 9
Realisasikegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan tahun 2019 terdiri dari
terbayarnya 9 orang pengelola administrasi keuangan yaitu Pejabat penatausahaan
keuangan 1 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, bendahara penerimaan 1 orang, dan
pembantu bendahara pengeluaran 6 orang . Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang
pelaksanaan administrasi keuangan pada BPSDMDaerah Provinsi NTB.
25
UraianRealisasi Indikator Kinerja% Keu
%Fisik
Satuan Target Realisasi
Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
81,02 85,45 rek 3 3
UraianRealisasi Indikator Kinerja%
Keu%
FisikSatuan Target
Realisasi
Penyediaanjasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100 100 unit 2 2
(4.06.01.01.01.08) Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor pagu anggaran Rp.
965.889.840 realisasi Rp.929.567.790
Realisasi kegiatan p
petugas kebersihan sejumlah 37 orang dan pembelian perlengkapan kebersihan setiap bulannya.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang terciptanya ruang kerja yang nyaman dan bersih di
lingkungan pada BPSDMD Provinsi NTB, melalui ketersediaan petugas jasa kebersihan dan alat
– alat kebersihan yang cukup.
(4.06.01.01.01.09) Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja pagu anggaran
Rp.291.500.000 realisasi Rp.201.987.850
UraianRealisasi Indikator Kinerja%
Keu%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
69,29 75,65 unit 5 13
Realisasi Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatantahun 2019 terdiri dari
perbaikan 13 peralatan kerja yaitu LCD proyektor, mesin genset,PC 3 unit, CCTV,
pompa, lift,AC, water heater, sound system dan mesin cuci. Kegiatan ini dilaksanakan
untuk menunjang pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung
kegiatan pada BPSDMD Provinsi NTB. Adapun realisasi melebihi target disebabkan oleh
melebihinya anggaran dan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barattahun
anggaran 2019dibandingkan anggaran dan target kinerja pada RENSTRABPSDM Daerah
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(4.06.01.01.01.10) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor pagu anggaran Rp.33.446.500
realisasi Rp. 29.605.300
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyediaan alat tulis
kantor
88,52 92,55 jenis 80 80
Realisasi Kegiatan Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor tahun 2019 terdiri dari
80 jenis alat tulis kantor yang terbagi menjadi alat tulis kantor untuk subbag umum dan
kepegawaian dan alat tulis kantor untuk subbag program dan keuangan.
26
UraianRealisasi Indikator Kinerja% Keu
% Fisik
Satuan TargetRealisasi
Penyediaan jasa kebersihan kantor dan perlengkapan kantor
95,93 100 orang 37 37
(4.06.01.01.01.11) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pagu
anggaran Rp. 31.129.200 realisasi Rp.24.377.000
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
78,31 80,00 paket 4 4
Realisasi belanja Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun
2019 terdiri dari 4 paket yaitu bahan publikasi/dokumentasi/ dekorasi (cetak spanduk dan
baliho),belanja cetak (cetak amplop,map SKPD, lembar disposisi, cetak Kop surat dan
cetak buletin kediklatan), fotocopy dan penjilidan. Penyediaan biaya cetak dan
penggandaan ini memiliki peran yang penting mengingat dalam pelaksanaan kegiatan
tidak bisa terlepas dari kebutuhan percetakan dan penggandaan.
(4.06.01.01.01.12) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor pagu anggaran Rp. 43.018.050 realisasi Rp. 30.875.750
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor.
71,77 80 jenis 18 18
Realisasi belanja Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunantahun 2019 terdiri dari 18 jenis alat listrik dengan jenis yang berbeda sesuai
dengan kebutuhan.
(4.06.01.01.01.13) Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pagu
anggaran Rp.1.110.591.500 realisasi Rp.989.989.800
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
89,14 95,01 unit 13 589
Adapun realisasi penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah
diadakan pada tahun 2019 adalah sebanyak 589 unit, yaitu:
1. Filling besi/metal 30 bh,
27
2. Rak arsip 5 bh,
3. Papan struktur organisasi 1 unit,
4. Papan struktur organisasi (movitex) 1 unit,
5. Pompa air 4 unit,
6. Meja rapat 1 unit ,
7. Kursi rapat 30 bh ,
8. Kursi besi/metal 30 bh,
9. Kursi cukli 1 set,
10. AC 12 unit,
11. Kipas angin 55 unit,
12. Seprai asrama 200 bh,
13. Tandon air 500 ml 2 unit,
14. Laptop 5 unit, PC 2 unit,
15. Scanner 2 unit,
16. Printer multifungsi 12 unit,
17. Printer hp laserjet 6 unit,
18. Meja kerja biro eselon III 30 bh,
19. Kursi kerja pejabat Eselon III 34 bh,
20. Kursi kerja pejabat Eselon IV 9 bh,
21. LCD 10 unit,
22. LCD proyektor dan layar screen 1 paket,
23. Mic kabel 10 unit,
24. Mic lepas/wireless 10 unit,
25. Sound system 10 unit,
26. Perlengkapan karaoke 1 paket,
27. Matras 75 bh.
Pengadaan yang tidak terealisasi adalah Mesin setrika rool sebanyak 1 buah yang
disebabkan karena kenaikan harga barang sebelum belanja direalisasikan. Adapun
kelebihan realisasi anggaran dan target kinerja pada kegiatan ini disebabkan karena
melebihinya pagu anggaran dan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barattahun
anggaran 2019dibandingkan anggaran dan target kinerja pada RENSTRABPSDM
Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat .
(4.06.01.01.01.15) Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undanganpagu anggaran Rp.18.000.000 realisasi Rp. 11.700.000
Uraian Realisasi Indikator Kinerja
28
%
Keu
%
Fisik
Satua
nTarget Realisasi
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturanperundang-
undangan
65,00 65,00 eks 2.172 2.172
Realisasi Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tahun 2019 terdiri dari 2.172 eksemplar selama satu tahun anggaran. Realisasi keuangan
dan fisik pada kegiatan ini hanya mencapai 65 % dan tergolong rendah. hal ini karena ada
pengadaan buku pada kegiatan ini yang tidak direalisasikan.
(4.06.01.01.01.17) Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman pagu anggaran Rp.
50.000.000 realisasi Rp. 27.244.282
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyediaan makanan
dan minuman
54,49 60,00 orang 600 500
Realisasi kegiatan Penyediaan makan dan minum tahun 2019 terdiri dari
penyediaan makan dan minum kegiatan rapat dan untuk tamu sebanyak 500 orang.
Realisasi keuangan pada kegiatan ini hanya mencapai 54,49 % sedangkan realisasi
keuangan mencapai 60 %, karena adanya efisiensi angaran.
29
(4.06.01.01.01.18) Kegiatan Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah pagu
anggaran Rp.378.480.180 realisasi Rp.341.791.230
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyelarasan
program pemerintah
pusat dan daerah
90,31 95,3
3
ok 20 32
Realisasi Kegiatan Penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah tahun
2019 yaitu perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 32 kali perjalanan, dengan tujuan
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan konsultasi dan koordinasi yang dilakukan ke
Kementerian dan atau Lembaga Negara terkait pelaksanaan kediklatan .
(4.06.01.01.01.20) Kegiatan Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan
kabupaten/kota pagu anggaran Rp. 101.277.400 realisasi Rp.85.039.740
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyelarasan program
pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota
83,97 85,8
8
ok 10 20
Realisasi Kegiatan Kegiatan Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan
kabupaten/kota tahun 2019 yaitu perjalanan dinas ke Kabupaten Kota sebnyak 20 orang
atau 20 kali.Kegiatan ini direalisasikan untuk mendukung capaian program dan kegiatan
lainnya melalui rapat koordinasi,workshop, dan perjalanan dinas ke dalam daerah,
terkait program kediklatan antar instansi Provinsi NTB dan instansi antar Kab/Kota.
(4.06.01.01.01.25) Kegiatan pengelolaan kearsipan pagu anggaran Rp. 55.902.200
realisasi Rp.31.112.200
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Pengelolaan kearsipan 55,65 100 ok 7.500 10.000
Realisasi Kegiatan pengelolaan kearsipan tahun 2019 yaitu penataan dan
pemeliharaan arsip sebanyak 10.000 berkas dan penyusunan/pengetikan daftar
penelahaan arsip (DPA) sebanyak 1.000 berkas pada BPSDM Pemerintah Provinsi NTB.
Realisasi keuangan pada kegiatan ini hanya mencapai 55,65 % sedangkan realisasi
30
keuangan mencapai 100 % ,hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran pada alat
tulis kantor dan penggandaan pada kegiatan ini.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(4.06.01.01.02.24) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional
pagu anggaran Rp. 251.750.000 realisasi Rp.131.875.347
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan
Targe
tRealisasi
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas operasional
52,38 70,11 unit 27 27
Realisasi kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasionalpada
tahun 2019 terdiri dari pemeliharaan 27 jenis kendaraan dinas operasional yaitu
kendaraan roda 4 sebanyak 11 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 15 unit dan kendaraan
roda 3 sebanyak 1 unit.Pemeliharaan kendaraan dinas di kegiatan ini terdiri dari
service,penggantian suku cadang, pembelian bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta
biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan. Realisasi keuangan pada kegiatan ini
hanya mencapai 52,38 % sedangkan realisasi keuangan mencapai 70,11 %, hal ini karena
adanya efisiensi anggaran.
(4.06.01.01.02.42) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor pagu
anggaran Rp. 1.846.645.392 realisasi Rp.1.678.074.750
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
Fisik
Satua
nTarget Realisasi
rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
90,87 100 unit 8 10
Realisasi kegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah gedung tahun 2019 yaitu
dilaksanakannya rehabilitasi 10 gedung kantor pada BPSDM Daerah Pemerintah
Provinsi NTB yang terdiri dari rehab Aula Rinjani,rehab musholla,rehab Wisma Praja
rehab Wisma Tambora, rehab kamar mandi,rehab ruang WI dan ruang kelas, rehab ruang
lobby,pembangunan gazebo,lanscape dan sketsel.
31
C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(4.06.01.01.05.04) Kegiatan Peningkatan mental dan fisik aparaturpagu anggaran
Rp.18.200.000 realisasi Rp.8.750.000
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
% Keu%
FisikSatuan Target Realisasi
Peningkatan mental dan
fisik aparatur
48,08 50 orang 101 101
Realisasi Kegiatan Peningkatan mental dan fisik tahun 2019 yaitu pelaksanaan
senam pagi dan kegiatan imtaq untuk asn maupun staf non asn di lingkungan BPSDM
Pemerintah Provinsi NTB yang berjumlah 101 orang. Realisasi keuangan pada kegiatan
ini hanya mencapai 48,08 % sedangkan realisasi keuangan mencapai 50 %, hal ini
disebabkan karena pada saat anggaran murni sempat terjadi kesalahan kode
rekening,sehingga satu semester pelaksanaan senam dan imtaq ditiadakan sampai
dilakukan perbaikan kode rekening di perubahan anggaran.
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
(4.06.01.01.06.01) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPDpagu anggaran Rp. 272.400.000 realisasi Rp. 245.639.125
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
% Keu%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
90,18 100 dok 5 5
Realisasi Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD tahun 2019 terdiri dari 5 dokumen yaitu realisasi penyusunan dokumen
RENJA T.A 2020, dokumen LAKIP/LKPJ, laporan tahunan tahun 2018,dokumen RKAP
tahun 2019 dan dokumen RKA tahun 2020.
32
(4.06.01.01.06.02) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pagu Rp.
74.632.000 realisasi Rp.53.441.000
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
71,61 100 dok 1 1
Realisasi Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran tahun 2019 yaitu
penyusunan dokumen laporan keuangan tahun 2019 yang dilaksanakan setiap akhir
periode. Realisasi keuangan pada kegiatan ini hanya mencapai 71,61 % sedangkan
realisasi keuangan mencapai 100 %, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi
anggaran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjalankan fungsi sebagai entitas akuntansi.
(4.06.01.01.06.05) Kegiatan Penyusunan Rencana SKPD Pagu Rp. 23.685.000 realisasi
Rp. 22.168.000.
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Penyusunan Rencana
SKPD.
93,60 100 dok 1 1
Realisasi Kegiatan Penyusunan Rencana SKPD tahun 2019 yaitu terentrinya
anggaran perencanaan pada RKA online yang nantinya akan di mutasi ke dalam
SIMDA perencanaan dan menghasilkan 1 dokumen perencanaan.
E. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan daerah
(4.06.01.01.07.01) Kegiatan Peningkatan manajeman Asset/ Barang Milik Daerah pagu
Rp. 75.351.100 realisasi Rp.65.100.000
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Peningkatan manajeman
Asset/ Barang Milik Daerah
86,40 100 orang 3 3
Realisasi kegiatanpeningkatan manajeman asset/ barang milik daerah tahun 2019
yaitu terpenuhinya honor pengelola barang milik daerah selama 12 bulan ,penyusunan
laporan BMD selama 10 bulan dan honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selama 12
bulan.
Keberadaan barang milik daerah bagi sebuah OPD merupakan salah satusumber daya
yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi(Tupoksi) OPD.
33
Oleh sebab itu seperti yang ditegaskan dalam PP No.6 Tahun 2006maupun Permendagri
No.17 Tahun 2007 bahwa status OPD dalam Pengelolaan BarangMilik Daerah (BMD)
adalah sebagai Pengguna. Artinya OPD hanya dapat menguasaiBMD sepanjang
dipergunakan untuk penyelenggaraan tupoksinya.
F. Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur
(4.06.01.01.16.01) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Bagi Calon ASN Daerah
pagu Rp. 9.527.275.448 realisasi Rp.8.260.628.407
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
% Keu%
FisikSatuan Target Realisasi
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Dasar Bagi
Calon ASN Daerah
86,71 100 orang 1.119 1.133
Realisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN Daerah yaitu
terlaksananya LATSAR CPNS yang berjumlah 1.133 orang. Adapun yang
menggunakan APBD Pemerintah Provinsi NTB tahun 2019, terdiri dari:
1. LATSAR CPNS Angkatan II Provinsi NTB sejumlah 185 orang, yang
dilaksanakan dari tanggal 8 Mei s/d 08 Juli tahun 2019.
2. LATSAR CPNS angkatan III Provinsi NTB sejumlah 217 orang, yang
dilaksanakan dari tanggal 13 Juni s/d 06 Agustus tahun 2019.
Sedangkan yang menggunakan dana kontribusi yaitu terdiri dari:
1. LATSAR CPNS angkatan XIII berasal dari Kabupaten Lombok Utara sejumlah
230 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 16 Sep s/d 18 Oktober tahun 2019
menggunakan pola kontribusi.
2. LATSAR CPNS angkatan XV berasal dari Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten
Sumbawa Barat sejumlah 230 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 07 Oktober
s/d 06 Desember tahun 2019 menggunakan pola kontribusi.
3. LATSAR CPNS angkatan XX berasal dari Kabupaten Lombok Utara,Kabupaten
Sumbawa,KPU dan Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 231 orang, yang
dilaksanakan dari tanggal 28 Oktober s/d 28 Desember tahun 2019
menggunakan pola kontribusi.
4. Diklat prajabatan K2 Angkatan VI (campuran) berasal dari Kabupaten Sumbawa,
Kabupaten Dompu, Lombok Utara, dan Kota Mataram sejumlah 40 orang, yang
dilaksanakan dari tanggal 25 November s/d 30 November tahun 2019.
“Pola kontribusi yaitu kegiatan LATSAR yang dilaksanakan di BPSDMD
pemerintah Provinsi NTB dan biaya diklat per pesertanya dibiayai oleh
daerah/instansi asal peserta diklat”
34
Realisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN Daerah
yang menggunakan pola kemitraan terdiri dari:
1. LATSAR CPNS Angkatan I berasal dari Lombok Tengah sejumlah 36 orang,
yang dilaksanakan dari tanggal 8 April s/d 12 Juni tahun 2019.
2. LATSAR CPNS Angkatan IV berasal dari Kabupaten Lombok Tengah sejumlah
36 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 19 Juni s/d 14 Agustus tahun 2019.
3. LATSAR CPNS Angkatan V berasal dari Kabupaten Bima sejumlah 40 orang,
yang dilaksanakan dari tanggal 24 Juni s/d 21 Agustus tahun 2019.
4. LATSAR CPNS Angkatan VI berasal dari Kabupaten Lombok Barat sejumlah 80
orang, yang dilaksanakan dari tanggal 11 Juli s/d 09 September tahun 2019.
5. LATSAR CPNS Angkatan VII berasal dari Kabupaten Lombok Tengah sejumlah
36 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 11 Juli s/d 09 September tahun 2019.
6. LATSAR CPNS Angkatan VIII berasal dari Kabupaten Lombok Timur sejumlah
72 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 15 Juli /d 12 September tahun 2019.
7. LATSAR CPNS Angkatan IX berasal dari Kabupaten Lombok Tengah sejumlah
36 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 02 Agustus s/d 25 September tahun
2019.
8. LATSAR CPNS Angkatan X berasal dari Kabupaten Lombok Timur sejumlah 70
orang, yang dilaksanakan dari tanggal 08 Agustus s/d 05 Oktober tahun 2019.
9. LATSAR CPNS Angkatan XI berasal dari Kabupaten Bima sejumlah 40 orang,
yang dilaksanakan dari tanggal 18 September Agustus s/d 14 November tahun
2019.
10. LATSAR CPNS Angkatan XII berasal dari Kabupaten Lombok Tengah sejumlah
35 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 26 Agustus s/d 18 Oktober tahun 2019.
11. LATSAR CPNS Angkatan XIV berasal dari Kota Mataram sejumlah 148 orang,
yang dilaksanakan dari tanggal 23 Sep s/d 21 November tahun 2019.
12. LATSAR CPNS Angkatan XVI berasal dari Kota Bima sejumlah 58 orang, yang
dilaksanakan dari tanggal 01 Oktober s/d 29 November tahun 2019.
13. LATSAR CPNS Angkatan XVII berasal dari Kota Mataram sejumlah 112 orang,
yang dilaksanakan dari tanggal 14 Oktober s/d 14 Desember tahun 2019.
14. LATSAR CPNS Angkatan XVIII berasal dari Kabupaten Lombok Barat
sejumlah 99 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 21 Oktober s/d 19 Desember
tahun 2019.
15. LATSAR CPNS Angkatan XIX berasal dari Kota Bima sejumlah 29 orang, yang
dilaksanakan dari tanggal 29 Oktober s/d 20 Desember tahun 2019 .
16. LATSAR CPNS Angkatan XXI berasal dari Kabupaten Lombok Tengah
sejumlah 35 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 26 Oktober s/d 26 Desember
tahun 2019.
35
17. LATSAR CPNS Angkatan XXII berasal dari Kabupaten Bima sejumlah 40
orang, yang dilaksanakan dari tanggal 24 Juni s/d 21 Agustus tahun 2019 .
18. LATSAR CPNS prajabatan K2 Angkatan I berasal dari Kabupaten Bima
sejumlah 40 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 23 April s/d 27 April tahun
2019.
19. LATSAR CPNS prajabatan K2 Angkatan II berasal dari Kabupaten Lombok
Timur sejumlah 49 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 08 Juli s/d 13 Juli
tahun 2019.
20. LATSAR CPNS prajabatan K2 Angkatan III berasal dari Kota Bima sejumlah 40
orang, yang dilaksanakan dari tanggal 28 Oktober s/d 02 November tahun 2019 .
21. LATSAR CPNS prajabatan K2 Angkatan IV berasal dari Kabupaten Lombok
Barat sejumlah 24 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 11 November s/d 16
November.
22. Diklat prajabatan K2 Angkatan V berasal dari Kabupaten Lombok Tengah
sejumlah 33 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 18 November s/d 23
November tahun 2019.
23. Diklat prajabatan K2 Angkatan VII berasal dari Kabupaten Lombok Tengah
sejumlah 36 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 25 November s/d 30
November tahun 2019.
24. Diklat prajabatan K2 Angkatan VIII berasal dari Kabupaten Lombok Tengah
sejumlah 40 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 02 Desember s/d 07
Desember tahun 2019.
25. Diklat prajabatan K2 Angkatan IX berasal dari Kabupaten Lombok Tengah
sejumlah 40 orang, yang dilaksanakan dari tanggal 09 Desember s/d 14
Desember tahun 2019.
Pola kemitraan yaitu kegiatan Latsar Kabupaten/Kota yang tidak bisa dilaksanakan di
BPSDM Provinsi NTB dan pelaksanaannya diserahkan pada Kabupaten/Kota masing-
masing dengan tetap melibatkan kepanitiaan dan pengajar dari BPSDM Provinsi NTB.
(4.06.01.01.16.02) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah pagu
Rp. 1.719.900.858 realisasi Rp. 1.536.760.838
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
% Keu%
FisikSatuan Target Realisasi
Pendidikan dan
Pelatihan Struktural
Bagi ASN Daerah
89,35 100,0
0
orang 80 80
36
Realisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah tahun
2019 yaitu terlaksananya Diklat Pim III dan Diklat Pim IV sejumlah 80 orang. Adapun
kegiatan yang menggunakan APBD Pemerintah Provinsi NTB tahun 2019 orang
terdiri dari :
1. Diklat Pim III angkatan I Provinsi NTB dengan jumlah peserta 40 orang yang
dilaksanakan tanggal 09 Agustus s.d 21 November tahun 2019.
2. Diklat Pim IV angkatan I Provinsi NTB dengan jumlah peserta 40 orang yang
dilaksanakan tanggal 20 Februari s/d 13 Juni tahun 2019.
Sedangkan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi ASN Daerah yang
menggunakan pola kemitraan yaitu:
1. Diklat Pim IV angkatan II Kota Mataram dengan jumlah peserta 40 orang yang
dilaksanakan tanggal 25 Maret s/d 11 Juli tahun 2019.
2. Diklat Pim IV angkatan III Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah peserta 31 orang
yang dilaksanakan tanggal 16 September s.d 28 Desember tahun 2019.
(4.06.01.01.16.03) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah
Pagu Rp. 1.405.789.800 realisasi Rp.1.320.107.099
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tinggi
Daerah
93,91 100 orang 10 14
Realisasi KegiatanPendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah
yaitu terlaksananya kegiatan Diklat PKN Tk II sebanyak 13 orang berasal dari Lingkup
Pemerintah Provinsi NTB. Adapun peserta Diklat PKN Tk II yang berasal dari luar
Pemerintah Provinsi berjumlah 38 orang. Pelaksanaan PKN Tk II diselenggarakan di
BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB menggunakan pola kerjasama. Dalam hal ini
BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB menyetorkan biaya kontribusi pada LAN RI
dengan penjamin mutu PKP2AI LAN RI.Pelaksanaan diklat PKN Tk II dilaksanakan
tanggal 27 Juli s/d 19 oktober tahun 2019. Selain itu pada kegiatan ini terealisasi diklat
Pim I yang berjumlah 1 orang di LAN RI, di mana BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB
hanya memberikan uang bantuan berupa uang saku dan biaya untuk proyek perubahan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada sub bidang Pendidikan dan pelatihan
Kepemimpinan Tinggi Daerah melalui pola fasilitasi yaitu Orientasi DPRD
Kabupaten/Kota. Pola fasilitasi dalam kegiatan ini yaitu pembiayaan dilakukan oleh
Kabupaten/Kota dan pelaksanaan dilakukan secara pendampingan oleh BPSDMD
Pemerintah Provinsi NTB. Dasar Pertimbangan Orientasi DPRD masa jabatan 2019-
2024 tersebut sudah sesuai Perubahan Atas Permendagri Nomor 133 Tahun 2017
37
Tentang Orientasi dan pendalaman Tugas Anggota DPRD Propinsi dan
Kabupaten/Kota. Orientasi Tugas bagi Anggota DPRD Kabupaten/kota di ikuti oleh 385
Anggota DPRD Kabupaten /Kota Masa Bhakti 2019-2024 dengan jumlah angkatan
sebanyak 10 (sepuluh) Angkatan dengan rincian sebagai berikut :
NO Kab./KotaJmlhAngk.DPRD
Angk.Waktu
PelaksanaanKegiatan
TempatKegiatan
1 2 3 4 5 6
12345678910
Lombok BaratKota MataramSumbawaLombok UtaraLombok TimurLombokTengahKota BimaSumbawa BaratDompuBima
45404530505025253045
IIIIII
IVV
VIVIIVIII
XIX
16-19/09/201916-20/09/201909-13/09/201919-22/09/201921-24/09/201922-26/09/201926-30/09/201928/09-01/10/1914-18/10/201909-13/10/2019
Hotel JayakartaHotel Lombk RayaHotel Lombok RayHotel JayakartaHotel JayakartaHotel ArunaHotel Grand LegiHotel Grand LegiHotel Lombok AstoriaHotel Grand Legi
(4.06.01.01.16.04) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi
Jabatan Fungsional Bagi ASN Daerah Pagu Rp.350.590.700 realisasi Rp.300.997.725
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pengembangan
Kompetensi Jabatan
Fungsional Bagi ASN
Daerah
85,85 100 orang 30 30
Realisasi KegiatanPendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Jabatan
Fungsional Bagi ASN Daerah tahun 2019 yaitu terlaksananya diklat dasar fungsional Pol
PP sebanyak 30 orang dari tanggal 8 Juli s/d 7 Agustus tahun 2019.
Pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
sikap dan membentuk perilaku Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja adalah anggota
Sat Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakkan peraturan daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.
38
(4.06.01.01.16.05) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Umum Bagi ASN Daerah
Pagu Rp.268.004.100 realisasi Rp.201.075.711.
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Tekhnis Umum
bagi ASN Daerah
75,03 100 orang 30 90
Realisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Umum bagi ASN Daerah
tahun 2019 yaitu terlaksananya Diklat Industrialisasi Hasil Hutan Bukan Kayu sebanyak
30 orang tanggal 4-8 Oktober 2019, Diklat Zero Waste sebanyak 30 orang tanggal 6-10
Oktober 2019 , dan diklat analisis jabatan sebanyak 30 orang dilaksanakan tanggal 25
November sampai dengan 09 Desember 2019.
(4.06.01.01.16.06) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Inti Bagi ASN Daerah
Pagu Rp.352.523.608 realisasi Rp.304.682.500
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Tekhnis Inti
Bagi ASN Daerah
86,43 100 orang 30 90
Realisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Inti Bagi ASN Daerah
tahun 2019 yaitu terlaksananya Diklat Manajemen Bencana sebanyak 30 orang tanggal
5 s/d 9 Agustus tahun 2019, Diklat Manajemen Pengelolaan Program Prioritas
Kesehatan sebanyak 30 orang tanggal 28 Oktober s/d 01 November tahun 2019 dan
Diklat Manajemen Sekolah sebanyak 30 org dilaksanakan tanggal 30 Oktober s/d 3
November 2019.
39
(4.06.01.01.16.07) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Perangkat Daerah
Penunjang Pagu Rp.483.082.593 realisasi Rp.318.177.139
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Tekhnis
Perangkat Daerah
Penunjang
65,86 100 orang 30 85
Realisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Perangkat Daerah
Penunjang yaitu terlaksananya Diklat Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak 2
angkatan yaitu 50 orang peserta dilaksanakan tanggal 10 s/d 22 Oktober 2019, Diklat
TOC sebanyak 20 orang dilaksanakan tanggal 14 s/d 31 Oktober 2019 dan Diklat MOT
sebanyak 15 orang dilaksanakan tgl 15 Oktober s/d 01 November 2019. Realisasi
keuangan pada kegiatan ini hanya mencapai 65,86 % sedangkan realisasi fisik
mencapai 100 %, hal ini disebabkan karena adanya perubahan sistem pembelajaran
pendidikan dan pelatihan yang awalnya hanya menggunakan sistem “Klasikal menjadi
“Blended Learning”. Sistem “Blended Learning” yaitu sistem pembelajaran jarak jauh
melalui online,sehingga tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar.
(4.06.01.01.16.08) Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Bagi ASN DaerahPagu
Rp.129.424.000 realisasi Rp.120.713.600
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Kegiatan Sertifikasi
Kompetensi Bagi ASN
Daerah
93,27 100 orang 140 140
Realisasi Kegiatan Sertifikasi Kompetensi Bagi ASN Daerah tahun 2019
yaitu terlaksananya Uji kompetensi rumpun kesehatan sebanyak 279 orang, 140 orang
dibiayai APBD dan lebihnya dibiayai oleh Ikatan Profesi Kesehatan dengan
bekerjasama dengan dinas kesehatan.
Uji kompetensi kesehatan ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan,
dan sikap kerja pejabat fungsional kesehatan yang dilakukan oleh tim penguji dalam
rangka memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
40
(4.06.01.01.16.09) Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi
pagu Rp.98.576.000 realisasi Rp.93.446.200
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Kegiatan Pengelolaan
Kelembagaan dan
Pengembangan Kompetensi
94,80 100 dok 3 3
Realisasi Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi
tahun 2019 yaitu tersusunnya 3 dokumen di bidang kelembagaan kompetensi yaitu
Dokumen TUK Mandiri,TUK serwaktu dan Renstra LSP.
(4.06.01.01.16.10) Kegiatan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama pagu
Rp.114.665.800 realisasi Rp.53.684.430.
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Kegiatan Pengelolaan
Sumber Belajar dan
Kerjasama
46,82 100 orang 30 30
Realisasi Kegiatan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama tahun 2019 yaitu
terselenggaranya Bimtek penyusunan SP2PDN dengan sasaran peserta adalah
widyaiswara sebanyak 30 orang, terdiri WI Dinas Kesehatan, WI Pertanian dan WI
BPSDM Provinsi NTB. Realisasi keuangan pada kegiatan ini hanya mencapai 46,82 %
sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi
anggaran.
(4.06.01.01.16.11) Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme pagu
Rp.498.718.100 realisasi Rp.214.892.590
Uraian
Realisasi Indikator Kinerja
%
Keu
%
FisikSatuan Target Realisasi
Kegiatan Peningkatan
Keterampilan dan
Profesionalisme
43,09 100 orang 4 4
Realisasi Kegiatan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme tahun
2019 yaitu terselenggaranya orasi ilmiah 4 orang widyaiswara BPSDM Pemerintah
Provinsi NTB. Realisasi keuangan pada kegiatan ini hanya mencapai 43,09 %
41
sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %, hal ini disebabkan karena target
widyaiswara yang akan orasi ilmiah pada saat anggaran perubahan ditambah,namun
tidak dapat terealisasi karena jadwal orasi dari LAN keluar bersamaan dengan jadwal
kegiatan pendidikan dan pelatihan yang cukup padat.
Orasi Ilmiah sebagai syarat untuk menduduki Jabatan Fungsional
Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat Kemenristekdikti. Hal tersebut merujuk pada
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2017 yang
menegaskan bahwa Widyaiswara yang akan menduduki jabatan Widyaiswara Ahli
Utama dan Widyaiswara yang pengangkatannya berasal dari Jabatan Pimpinan
Tinggi (JPT) berkewajiban untuk melaksanakan orasi ilmiah.
42
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
5.1. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah
Permasalahan yang dihadapi oleh BPSDM Daerah Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat atas pelaksanaan program kegiatan yang
dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 melalui dana APBD dapat diuraikan
sebagai berikut:
Permasalahan pada semester I :
1. Akreditasi Pim III dan IV BPSDM belum bisa mencapai nilai A karena ada
beberapa catatan dari LAN RI yang harus dipenuhi antara lain :
a. Pengelola diklat belum sepenuhnya mengikuti MOT ( Management Of
Training),
b. Penyelenggara diklat belum mengikuti TOC (Training Officer Cource) ,
c. Kurangnya pengalaman dalam penyelenggaraan kediklatan, khususnya
untuk pelatihan kepemimpinan,
d. Frekuensi mutasi pegawai yang terlalu sering sehingga mempengaruhi
berjalannya proses kediklatan,
e. Kurangnya pendokumentasian kegiatan diklat,
f. Kurangnya tenaga pengajar yang memiliki sertifikat TOT (Training Of
Trainers) substansi ,
g. Tenaga pengajar yang masih minim dari segi pengembangan profesi dan
pengalaman kerja,
h. Kurangnya pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPSDMD
dalam proses pembelajaran e-learning dan SDM,
i. Kurangnya instrumen monev yang aplikatif dan prasarana diklat yang
masih belum memadai karena rusak akibat bencana alam /gempa bumi)
2. Pelaksanaan diklat dasar CPNS yang ditargetkan dimulai pada trw I bulan
Februari tahun 2019 tidak dapat terealisasi, dikarenakan NIP untuk CPNS
belum keluar dari BKN sehingga pelaksanaan diundur dan menyebabkan
kecilnya realisasi anggaran pada semester I.
3. Pelaksanaan LATSAR CPNS Kabupaten/ Kota melalui pola kontribusi yang
awalnya akan dilaksanakan pada semester pertama tertunda, karena MOU
dengan BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB belum bisa terlaksana.
4. Terbitnya Peraturan mengenai pelaksanaan Latsar CPNS dari LAN RI terkait
jumlah hari pelaksanaan Diklat Dasar CPNS serta perubahan/penambahan
uraian mata pembelajaran Diklat Dasar CPNS, yang mana peraturan tersebut
43
dikeluarkan oleh LAN RI pada bulan Maret 2019 setelah anggaran untuk
tahun 2019 disahkan.
5. Tertundanya pelaksanaan diklat kepemimpinan TK III yang awalnya akan
dilaksanakan pada semester pertama dikarenakan BKD belum melakukan
pemanggilan bagi peserta diklat (dslam hal ini BKD belum mendapatkan
jumlah peserta sesuai dengan kuota).
6. Target pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Nasional TK II (PKN TK II)
BPSDM Daerah Pemerintah Provinsi NTB adalah pelaksanaan dengan pola
mandiri yang mana pesertanya bisa dari seluruh Indonesia sehingga dapat
menjadi target PAD yang potensial bagi Pemerintah Provinsi NTB. Namun
karena sarana dan prasarana serta belum terakreditasinya PKN TK II sehingga
pelaksanaannya masih menggunakan pola pendampingan oleh LAN RI
Bandung.
7. Target peserta Pengembangan Kompetensi Nasional TK II (PKN TK II)
BPSDMD Pemerintah Provinsi NTB yang semula berjumlah 10 orang
menjadi 13 orang karena adanya instruksi langsung dari Wakil Gubernur agar
menambahkan 3 orang pejabat eselon II untuk mengikuti PKN TK II.
8. Kebutuhan widyaiswara untuk naik penjejenjangan dari widyaiswara tingkat
madya ke widyaiswara utama adalah salah satunya melalui orasi ilmiah.
Untuk tahun 2019, jumlah widyaiswara yang harus mengikuti orasi ilmiah
sebanyak 10 orang, namun terealisasi hanya 4 orang, disebabkan jadwal orasi
dari LAN keluar bersamaan dengan jadwal kegiatan pendidikan dan pelatihan
yang cukup padat.
9. Pada beberapa kegiatan diklat tekhnis dilakukan perubahan sistem
pembelajaran dari “Klasikal” menjadi “ Blended Learning “sehingga
mempengaruhi jumlah realisasi keuangan khususnya di makan minum
kegiatan..
10. Pelaksanaan kegiatan diklat TOC dan MOT dengan pola “Blended Learning”
tidak berjalan efektif karena pelaksanaan diklat bersamaan waktunya dengan
kegiatan diklat dengan bidang lain di mana pesertanya adalah staf dan
pejabat struktural BPSDM Pemerintah Provinsi NTB.
Dari permasalahan yang dihadapi, adapun upaya pemecahan
masalahyang dilakukan oleh BPSDM Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
sebagai berikut:
1. Untuk mendapatkan peningkatan nilai akreditasi, ada beberapa upaya yang
harus dilakukan BPSDM Pemerintah Provinsi NTB,antara lain:
44
a. membuat uraian kebutuhan untuk disampaikan ke tim TAPD agar bisa
mendapat prioritas anggaran karena BPSDM selaku penyelenggara diklat
bisa menghasilkan PAD untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,
b. Melakukan percepatan bagi pengelola diklat untuk mengikuti MOT
( Management Of Training),
c. Melakukan percepatan bagi penyelenggara untuk mengikuti TOC
(Training Officer Cource) ,
d. Meningkatkan pengalaman penyelenggaraan khususnya untuk pelatihan
kepemimpinan,
e. Melakukan pendokumentasian penyelenggaraan diklat dengan baik/digital,
f. Melakukan percepatan bagi tenaga pengajar untuk mengikuti TOT
(Training Of Trainers) substansi bagi yang belum,
g. Melakukan percepatan bagi tenaga pengajar untuk meningkatkan
pengembangan profesi dan pengalaman kerja yang mendukung
penguasaan substansi,
h. Meningkatkan pengembangan Sistem Informasi Manajemen BPSDMD
dalam proses pembelajaran e-learning dan menambah SDM/pengelolanya,
i. Mengembangkan instrument monev yang lebih aplikatif dengan
memanfaatkan media online,
j. Melakukan percepatan finishing perbaikan prasarana diklat (dampak
terjadinya bencana alam/gempa bumi)
2. BPSDM Pemerintah Provinsi NTB harus lebih sering melakukan koordinasi
dan konsultasi dengan BKD Provinsi NTB untuk mendapatkan info terbaru
terkait pelaksanaan Latsar CPNS.
3. MOU dengan Kabupaten/Kota terkait pelaksanaan LATSAR CPNS Kab/Kota
atau terkait pendidikan dan pelatihan lainnya,sebaiknya dibuat sebelum
anggaran direncanakan dan TAPD menganggarkan pelaksanaan LATSAR
CPNS Kab/Kota pada anggaran perubahan dan Untuk kedepannya anggaran
LATSAR CPNS dapat dianggarkan pada anggaran murni
4. Melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan keluarnya peraturan baru
dari LAN RI nomor 12 tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai
Negeri Sipil terkait jumlah hari pelaksanaan Diklat Dasar CPNS serta
perubahan/penambahan uraian mata pembelajaran Diklat Dasar CPNS,
dengan mengajukan revisi pada uraian dan jumlah anggaran.
5. Melakukan penyesuaian anggaran dengan mengajukan revisi pada anggaran
kegiatan.
6. Menyesuaikan kebutuhan diklat agar pengembangan kompetensi ASN di
pemerintah provinsi NTB sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran.
45
7. Melakukan penyesuaian anggaran terkait pola atau sistem kediklatan yang
baru.
5.2. Upaya Kedepan untuk meningkatkan kinerja BPSDMD Pemerintah
Provinsi NTB sebagai berikut:
1. BKD mengurangi frekuensi mutasi pegawai agar pelaksanaan pelatihan
berjalan dengan baik.
2. Agar BKN lebih tanggap dan tepat waktu dalam menyelesaikan syarat -
syarat bagi CPNS untuk diangkat menjadi ASN, sehingga jadwal pelaksaan
Latsar yang telah disusun BPSDM sesuai dengan hasil yang telah disepakati.
3. Agar koordinasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal ini LAN
RI dapat lebih baik lagi terutama yang berkaitan dengan Peraturan yang
dibuat bagi Pemerintah Daerah agar ditetapkan sebelum pengesahan anggaran
tahun berikutnya.
4. Meningkatkan komunikasi secara intens dengan kementrian / lembaga
pembina dan penyelenggara kediklatan untuk mendapatkan informasi yang
ter-update terutama terkait dengan regulasi penyelenggaraan diklat.
5. Melakukan Studi Banding ke LSP yang sudah terlisensi BNSP untuk
mendapatkan input untuk perbaikan pengelolaan LSP-PDN sebagai Lembaga
Sertifikasi Profesi Pemerintah
6. Melakukan revisi Tupoksi Bidang SKPK pada Biro organisasi agar ke
depannya selain melaksanakan Sertifikasi Kompetensi, juga bisa
melaksanakan pengembangan Kompetensi seperti Diklat untuk Tenaga
Pengembang (WI, Assesor, Pengelola).
7. Membentuk TUK di masing-masing kabupaten/Kota se-NTB sebagai
kepanjangan tangan dari LSP-PDN Provinsi agar bisa memfasilitasi Uji
Kompetensi di Daerahnya masing-masing.
8. Menyiapkan anggaran yang memadai untuk pemenuhan Sarana Tempat Uji
Kompetensi.
9. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan nomenklatur agar tercapai target yang
telah ditetapkan.
TAPD lebih mengutamakan penganggaran untuk pemenuhan kebutuhan
sarana dan prasarana di BPSDM guna mendukung kegiatan diklat yang nantinya
dapat menambah PAD bagi Pemerintah Provinsi NTB.
46
BAB VI
KESIMPULAN
6.1. Kesimpulan
Laporan Tahunan BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 ini disusun
berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA) BPSDM Daerah Tahun 2019 yang berpedoman
pada Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat “ Nomor 41/ DPPA/ TAPD/ 2019 .
Di samping itu jenisprogram prioritas pada BPSDM Daerah Provinsi NTB untuk
urusan kediklatan mengacu pada RPJMD tahun 2019-2023 dan Renstra tahun
2019-2023 yaitu Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur.
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) yang
berasal dari anggaran APBD Provinsi NTB Tahun 2019, bahwa pelaksanaan
anggaran dialokasikan untuk pendapatan sebesar Rp.7.856.953.000 dengan
realisasi sebesar Rp.7.572.116.000 atau 96,37 % dan anggaran belanja sebesar
Rp.32.000.563.860dengan realisasi sebesar Rp.27.823.034.540atau 86,95 %.
Adapun permasalahan yang ditimbulkan secara garis besar yaitu :
a. Belum adanya penyesuaian kebutuhan diklat yang dimiliki Pemerintah
Provinsi NTB.
b. Sarana prasarana untuk kebutuhan diklat belum memadai.
c. Pengelola atau penyelenggara diklat belum sepenuhnya mengikuti MOT
( Management Of Training) dan TOC (Training Officer Cource).
d. Kurangnya tenaga pengajar yang memiliki sertifikat TOT (Training Of
Trainers) substansi.
Mataram, Maret 2020
Kepala BPSDM Daerah Pemerintah Daerah Provinsi NTB
Pengguna Anggaran
TRI BUDIPRAYITNONIP. 19681016 198803 1 003
47