Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari
perpustakaan atau website penulis menemukan penelitian tentang:
NO NAMA JUDUL SKRIPSI RUMUSAN MASALAH KESIMPULAN
1 Anisah
Mundar
i
Analisis Yuridis
Pencantuman
Agama Dalam E-
KTP
Konsep Agama dan
Kepercayaan,
penganut Agama dan
Penganut
Kepercayaan
Indonesia?
Konsep Hukum
Persamaan Hak
Penganut Agama dan
Penganut
Kepercayaan di
Indonesia?
Pengaturan tentang
Kepercayaan yang
sesuai dengan Hakikat
Kesamaan Penganut
Kepercayaan Agama
dan Penganut
Kepercayaan serta
Konsep Hukum
Kesamaan Hak
Penganut Agama dan
Penganut
Kepercayaan
Penulis menyatakan bahwa setelah
mengkaji konsep yuridis tentang
persamaan hak atau kebebasan
menganut agama dan menganut
kepercayaan di Indonesia penulis
mengambil kesimpulan bahwa telah
terjadi inkoherensi antara peraturan
perundang-undangan tentang
kepercayaan dengan hakikat kesamaan
agama dan kepercayaan serta
kesamaan hak penganut agama dan
kepercayaan. Karena itu pengaturan
yang tidak koheren itu harus dihapus
supaya penganut agama dan penganut
kepercayaan diperlakukan sama secara
setara. Konsep agama dan konsep
kepercayaan pada hakikatnya sama.
Setiap individu baik yang beragama
maupun berkepercayaan sama-sama
memiliki rasa kerinduan terhadap
sesuatu kekuatan yang melebihi
dirinya (lazimnya disebut Tuhan,
Allah, Sang Hyang Widi, dsb).
Kesamaan itu menjadi berbeda setelah
negara melembagakan agama atau
kepercayaan melalui peraturan
perundang-undangan. Karena itu,
pilihan terbaik pengaturan relasi antara
agama dan negara adalah negara tidak
mengaturnya dalam peraturan
perundang-undangan.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
10
2 Sigit
Riono
Kesamaan Hak
Kebebasan
Beragama di
Indonesia (Studi
Socio-Legal Dalam
Kasus Ahmadiyah)
Bagaimana
pengaturan hak
kebebasan beragama
di Indonesia dalam
peraturan Hak Asasi
Manusia secara
hukum pada
kelompok aliran
agama Ahmadiyah
Bagaimanakah
implementasi
Undang-undang
Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak
Asasi Manusia dalam
mengatasi konflik
horizontal yang ada di
masyarakat terhadap
kelompok Ahmadiyah
Penulis menyatakan bahwa Kebebasan
beragama dalam kelompok
Ahmadiyah sudah memiliki hak
kebebasan beragama yang telah di
bingkai dalam pasal 28E UUD 1945,
Pasal 22 UU No.39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, pasal 18
UU No.12 Tahun 2005 tentang
Internasional Covenant On Civil and
Political Right (Kovenan Internasional
tentang Hak-hak sipil dan politik,
implementasi UU No.39 Tahun 1999
tentang HAM dalam mengatasi
Konflik belum terlaksana jika dilihat
dalam kasus 2005 masih banyak
pelnggaran HAM seperti aksi
penyarangan terhadap kelompok
Ahmadiyah sehingga banyak korban
yang dirugikan terlebih lagi dengan
dikeluarkan Surat Keputusan Bersama
(SKB) membuat kaum intoleran
merasa mendapat dukungan untuk
melakukan kekerasan kepada
kelompok Ahmadiyah.
Dari Kajian diatas penelitian terdahulu ditas terdapat beberapa
persamaan dengan Peneliti yaitu:
1. Kajian yang diteliti adalah kajian mengenai Hak Asasi Manusia
Dalam Penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan peneltian
terdahulu antara lain sebagai berikut:
1. Penulis meneliti mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
mengenai Pencantuman Penghayat Kepercayaan di Kartu Tanda
Penduduk Elektrinik dan Kartu Keluarga.
2. Penulis meneliti dengan metode Yuridis Normatif.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
11
B. Landasan Teori
1) Teori tentang Negara Hukum
Akar konsepsi pemikiran tentang negara hukum dalam sejarah
dimulai sejak Magna Charta 1215, hanya saja baru kemudian pada abad
ke-XVII, perbincangan tentang negara hukum sudah mulai serius
dilakukan 5. Lahirnya pemikiran tentang negara hukum adalah
sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan sewenang-
wenang yang digulirkan oleh penguasa kala itu. Bahkan kemudian,
konsepsi negara hukum dipandang sebagai bentuk reaksi atas tindakan
sewenang-wenang yang dilakukan penguasa.
Atas dasar itulah, maka kemudian pembatasan kekuasaan penguasa
menjadi sangat urgen untuk dilakukan melalui perangkat hukum agar
pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan suatu negara
dapat terkendali. Cita negara hukum untuk pertama kalinya
dikemukakan oleh seorang filosof Yunani bernama Plato. Plato, dalam
bukunya yang berjudul Nomoi 6, menggambarkan bagaimana
pentingnya posisi hukum dalam mengatur negara dengan menyatakan
bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan
yang diatur oleh hukum.
Konsep negara hukum sering diterjemahkan dengan berbagai
istilah yang berbeda-beda seperti the rule of law, rechtsstaat, etat de
5 Dalam Jurnal Janpara Simamora, Tafsiran Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2014, hlm 549 6 Dalam jurnal Prof.Dr.Jimmly Asshiddiqie,S.H., Gagasan Negara Hukum, 2011, hlm 2
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
12
droit atau estado de derecho 7. Di negara-negara Eropa Continental,
konsep negara hukum disebut dengan istilah rechtsstaat. Istilah
rechtsstaat adalah merupakan bahasa Belanda yang memiliki makna
dan pengertian sejajar dengan rule of law di negara-negara yang
menganut sistem Anglo Saxon. Di Indonesia dikenal dengan istilah
“negara hukum”, yang dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah
“rechtsstaat” atau dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah “Etat
de Droit”.
Sebagaimana dikemukakan oleh Ni’matul Hud 8, bahwa Dilihat
dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat
perbedaan antara konsep rechstsaat dengan konsep rule of law,
meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak lagi
dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya dan keduanya
berjalan dengan sistem sendiri, karena pada dasarnya kedua konsep itu
mengarah pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep rechsstaat lahir
dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya
revolusioner, sebaliknya konsep rule of law berkembang secara
evolusioner 9.
7 Susi Dwi Harijanti, 2011, Negara Hukum dalam Undang- Undang Dasar 1945, dalam
“Negara Hukum yang Ber-keadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti
Prof.Dr.H.Bagir Manan, SH., MCL”, Cetakan Pertama, Bandung: PSKN FH UNPAD, 8 Dalam Jurnal Dayanto, “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia
Berbasis Pancasila”, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 500 9 Ibid.,
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
13
Konsep rechsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang
disebut civil law yang berkarakter administratif, sedangkan konsep
rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law
yang berkarakter judicial atau peradilan. Konsep rechtsstaat diawali
dari sistem Romawi Jerman pada dasarnya mengembangkan kaidah
hukum yang sistematis, doktrinal, dan berdasarkan perundang-
undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif, sedangkan konsep the
rule of the law yang dilatar belakangi oleh sistem common law, norma
hukumnya tidak dirumuskan secara sistematis dan doktrinal. Jadi, ciri
common law terletak pada normanya yang bersifat konkret yang
dilahirkan melalui suatu putusan hakim 10. Disini tampak bagaimana
pentingnya fungsi peradilan dalam sistem common law. Makna
esensial dari the rule of law adalah pembatasan kekuasaan terhadap
pemerintah oleh hukum (termasuk konstitusi karena konstitusi adalah
hukum). Asas the rule of law juga berusaha untuk memastikan bahwa
pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah oleh hukum mampu
terjadi secara factual 11.
2) Teori tentang Hak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat yang yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
10 Ibid., hlm. 500-501. 11 Ibid
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
14
setiap orang. Secara formal konsep mengenai Hak Asasi Manusia
(HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB
memproklamirkan Deklarasi Universal HAM. Yang di dalamnya
memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan
kewajiban umat manusia. Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM)
adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia
mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan
atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi
Universal tentang HAM oleh PBB adalah:
1. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua
anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia.
2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM)
akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani
umat manusia.
3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
4. Persahabatan antara Negara-negara perlu dianjurkan.
5. Memberikan Hak-hak yang sama baik laki-laki maupun
perempuan.
6. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan Hak-hak manusia dan
kebebasan asa umat manusia.
Melaksanakan Hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.
Berikut ini pengertian HAM menurut beberapa ahli:
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
15
1. Menurut Tilaar dalam Syarbaini HAM adalah Hak-hak yang
melekat pada diri manusia, dan tanpa Hak-hak itu manusia tidak
dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh
bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam
kehidupan masyarakat .
2. Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Musthafa Kemal Pasha adalah
Hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada
esensinya sebagai anugrah Allah.
HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah tuhan yang
harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu,
masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakekat penghormatan dan
perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi
manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan
antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan
perseorangan dengan kepentingan umum.
2. Tinjauan Umum tentang Agama dan Aliran Kepercayaan
1. Pengertian Agama
Beberapa alasan sulitnya mengartikan kata agama, sebagaimana
yang ditulis oleh A. Mukti Ali dalam buku Universalitas dan
Pembangunan yang dikutip oleh Abuddin Nata bahwa pertama,
pengalaman agama adalah soal batin, subjektif dan sangat individualis
sifatnya. Kedua, ruang begitu bersemangat dan emosional dalam
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
16
membicarakan agama, karena itu setiap pembahasan tentang arti
agama selalu ada emosi yang melekat erat sehingga kata agama sulit
untuk di definisikan, ketiga konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh
tujuan dari orang yang memberikan definisi tersebut. Senada dengan
itu sukarnya mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat
definisi agama, sebagaimana ditulis oleh Abuddin Nata yang
mengutip tulisan Zakiah Daradjat bahwa karena pengalaman agama
yang subyektif, intern dan individual, dimana setiap orang akan
merasakan pengalaman agama yang berbeda dari orang lain.
Disamping itu, tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong
kepada mengaku beragama, kendatipun ia tidak menjalankannya 12.
Dalam kamus bahasa Indonesia, agama berarti segenap
kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa dsb) serta dengan ajaran kebaktian
dan kewajiban–kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu 13.
Agama dari sudut bahasa (etimologi) berarti peraturan-peraturan
tradisional, ajaran–ajaran, kumpulan-kumpulan hukum yang turun
temurun dan ditentukan oleh adat kebiasaan. Agama asalnya terdiri
dari dua suku kata, yaitu a berarti tidak gama berarti kacau. Jadi
agama mempunyai arti tidak kacau. Arti ini dapat dipahami dengan
melihat hasil yang diberikan oleh peraturan-peraturan agama kepada
moral atau materiil pemeluknya, seperti yang diakui oleh orang yang
12 Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja GrafindoPersada), 2011.hlm 8 13 Dalam Jurnal Muhamaddin, Kebutuhan Manusia Terhadap Agama, IAIN Raden Patah
Palembang, 2013, hlm 101
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
17
mempunyai pengetahuan 14. dalam bahasa Arab, agama berasal dari
kata ad-din, dalam bahasa latin dari kata religi, dan dalam bahasa
Inggris dari kata religion. Religion dalam bahasa Inggris (dinun)
dalam bahasa Arab memikiki arti sebagai berikut: a. oraganisasi
masyarakat yang menyusun pelaksanaan segolongan manusia yang
periodik, pelaksanaan ibadah, memiliki kepercayaan, yaitu
kesempurnaan zat yang mutlak, mempercayai hubungan manusia
dengan kekuatan rohani yang lebih mulia dari pada ia sendiri. Rohani
itu terdapat pada seluruh alam ini, baik dipandang esa, yaitu Tuhan
atau dipandang berbilang-bilangan. b. keadaan tertentu pada
seseorang, terdiri dari perasaan halus dan kepercayaan, termasuk
perkerjaan biasa yang digantungkan dengan Allah SWT,
penghormatan dengan khusuk terhadap sesuatu perundang-undangan
atau adat istiadat dan perasaan 15. Agama semakna juga dengan kata
ad-din (bahasa Arab) yang berarti cara, adat kebiasaan, peraturan,
Undang-undang, taat dan patuh, mengesakan Tuhan, pembalasan,
perhitungan, hari kiamat dan nasihat.
Pengertian ini sejalan dengan kandungan agama yang di dalamnya
terdapat peraturan peraturan yang merupakan hokum yang harus
dipatuhi penganut agama yang bersangkutan. Selanjutnya agama juga
menguasai diri seseorang dan membuat dia tunduk dan patuh kepada
Tuhan dengan menjalankan ajaran-ajaran agama. Agama lebih lanjut
14 Abdullah, M. Yatimin, Studi Islam Kontemporer, (Pekan Baru:Amzah), 2004.hlm 2 15 Ibid hlm 3
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
18
membawa utang yang harus dibayar oleh penganutnya. Orang yang
menjalankan kewajiban dan patuh kepada perintah agama akan
mendapat balasan yang baik dari Tuhan, sedangkan orang yang tidak
menjalankan kewajiban dan ingkar terhadap perintah Tuhan akan
mendapatkan balasan yang menyedihkan.
Durkheim dalam bukunya Gambaran Pertama Bagi Penghidupan
Keagamaan menegaskan bahwa agama adalah alam gaib yang tidak
dapat diketahui dan tidak dapat dipikirkan oleh akal dan pikiran
manusia sendiri. Tegasnya agama adalah suatu bagian dari
pengetahuan yang tidak dapat dicapai oleh ilmu pengetahuan biasa
dan tidak dapat diperoleh dengan pikiran saja. Teori Durkheim juga
berkesinambungan dengan pandangan agama dilihat dari sudut
sosiologis, dimana agama merupakan fenomena kebudayaan, yakni
sebagai suatu pandangan dan pola hidup berkelompok yang
mengandalkan kepercayaan akan dimensi transden atau suatu wahyu
khusus yang diekspresikan melalui kelompok, persekutuan atau umat,
dengan ajaran yang menafsirkan dan mengarahkan kehidupan, serta
ritus atau ibadat yang dihayati dalam wujud keterlibatan dalam dunia
masyarakat 16. Brunetiere berpendapat bahwa agama sebagai sesuatu
yang lain dari biasa. Sedangkan Asy-syahrastani ketaatan dan
kepatuhan yang terkadang bisa diartikan sebagai pembalasan dan
perhitungan (amal dan perbuatan di akhirat).
16 Gaguk, Bastian. Agama dan Perubahan Sosial: (Sebuah Telaah Pemikiran Karl Marx dan
Emile Durkheim), 2011, hlm 3
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
19
Menurut Ath-Thanwi dalam buku Kasyaf Isthilahat Al-Funun
disebutkan bahwa agama adalah intisari Tuhan yang mengarahkan
orang orang berakal dengan kemauan mereka sendiri untuk
memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan khusus untuk Islam
saja. Agama dihubungkan dengan Allah karena ia merupakan
sumbernya, dihubungkan kepada para nabi karena mereka sebagai
perantara kemunculannya, dihubungkan kepada umat karena mereka
memeluk dan mematuhinya.
Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai
aspeknya yang dikutip oleh Abuddin Nata memberikan definisi agama
sebagai berikut: 1). Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia
dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi 2). Pengakuan terhadap
adanya kekuatan gaib yag menguasai manusia 3). Mengikatkan diri
pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu
sumber yang berada diluar diri manusia yang mempengaruhi
perbuatan-perbuatan manusia; 4). Kepercayaan pada suatu kekuatan
gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu 5). Suatu sistem tingkah
laku (code of conduct) yang berasal dari kekuatan gaib 6). Pengakuan
terhadap adanya kewajiban–kewajiban yang diyakini bersumber pada
suatu kekuatan gaib; 7). Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul
dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
20
yang terdapat dalam alam sekitar manusia; 8). Ajaran yang
diwahyukan Tuhan kepada manusa melalui seorang Rasul 17.
Dari beberapa definisi tersebut diatas, ada empat unsur yang
menjadi karakteristik agama sebagai berikut:18 pertama, unsur
kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut dapat
mengambil bentuk bermacam-macam. Dalam agama primitif kekuatan
gaib tersebut dapat mengambil bentuk benda–benda yang memiliki
kekuatan misterius (sakti), ruh atau jiwa yang terdapat pada benda-
benda yang memiliki kekuatan misterius; dewa–dewa dan Tuhan atau
Allah dalam istilah yang lebih khusus dalam Agama Islam.
Kepercayaan pada adanya Tuhan adalah dasar utama sekali dalam
paham keagamaan. Tiap agama kecuali Budhisme yang asli dan
beberapa agama lain berdasar atas kepercayaan pada sesuatu kekuatan
gaib dan cara hidup setiap manusia yang percaya pada agama di dunia
ini amat rapat hubungannya dengan kepercayaan. Kedua, unsur
kepercayaan bahwa kebahagian dan kesejahteraan hidup di dunia ini
dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik itu,
kesejahteraan dan kebahagian yang dicari akan hilang pula. Hubungan
baik ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk peribadatan, selalu
mengingat-Nya, melaksanakan segala perintah-Nya, dan menjauhi
larang-Nya. Ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari
manusia. Respon tersebut dapat mengambil bentuk rasa takut, seperti
17 Abuddin, Op.Cit, hlm 14 18 Ibid, hlm 15
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
21
yang terdapat pada agama primitif, atau perasaan cinta seperti yang
terdapat pada agama–agama monoteisme. Selanjutnya respon tersebut
dapat pula mengambil bentuk penyembahan yang terdapat pada
agama-agama monoteisme dan pada akhirnya respon tersebut
mengambil bentuk dan cara hidup tertentu bagi masyarakat yang
bersangkutan. Keempat, unsur paham adanya yang kudus (sacred) dan
suci, dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab suci yang
mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat
tertentu, peralatan untuk menyelenggarakan upacara, dan sebabainya.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa agama
adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia
yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh
suatu generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman
hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat,
yang di dalamnya mencakup unsur kepercayan kepada kekuatan gaib
yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan
bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan
yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Dengan demikian dapat
ditegaskan bahwa ada lima aspek yang terkandung dalam agama.
Pertama, aspek asal- usulnya, yaitu ada yang berasal dari Tuhan
seperti agama samawi, da nada yang berasal dari pemikiran manusia
seperti agama Ardhi atau agama kebudayaan. Kedua, aspek tujuannya,
yaitu untuk memberikan tuntunan hidup agar bahagia di dunia dan
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
22
akhirat. Ketiga, aspek ruang lingkupnya, yaitu keyakinan akan adanya
kekuatan gaib, keyakinan manusia bahwa kesejahteraan di dunia ini
dan hidupnya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik
dengan kekuatan gaib, respon yang bersifat emosional, dan adanya
yang dianggap suci. Keempat, aspek pemasyarakatan, yaitu
disampaikan secara turun menurun dan diwariskan dari generasi ke
generasi lain. Kelima, aspek sumbernya, yaitu kitab suci.
2. Agama dan Kepercayaan dalam Perspektif HAM
Tanggal 28 Oktober 2005, Pemerintah Indonesia mengesahkan
ICESCR (Internasional Covenant on Economic, Sosial, and Culture
Right) menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 dan ICCPR
(Internasional Covenant on Civil and Politicial Right) menjadi
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut
menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia,
karena Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum. Artinya,
Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati,
melindungi, dan memenuhi HAM serta membuat laporan yang
bertalian dengan penyusuaian hukum, langkah kebijakan dan tindakan
yang dilakukan.
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
23
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia 19. Hak
yang melekat pada keberadaan manusia ini yang kemudian
memunculkan konsep kebebasan.
Ketika orang membicarakan kebebasan, maka sering kali
melupakan bahwa ada empat hal tentang kebebasan, yaitu: kebebasan
beragama dan beribadah, kebebasan berserikat dan berpendapat,
kebebasan memperoleh kesejahteraan dan kebebasan dari ketakutan
dan rasa aman. Meskipun ini semua merupakan kebebasan manusia,
akan tetapi senyatanya bahwa semua selalu berada di dalam koridor
hukum, sebab HAM dan kebebasan di era sekarang sesungguhnya
terkait dengan hukum (positif). Terkait mengenai kebebasan beragama
dan beribadah yang akhirnya bermuara pada kehidupan bertoleransi
dalam beragama itu sendiri kadangkala sering menjadi bersoalan.
toleransi beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat
terlindungi dengan baik. Keduanya tidak dapat diabaikan. Namun
yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satunya, yaitu
penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi, dan usaha untuk
merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu
kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman
yang benar mengenai kebebasan bergama dan toleransi beragama
merupakan sesuatu yang penting.
19 Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
24
Di dalam kebebasan beragama, maka ada dua hal yang mesti
diperhitungkan, yaitu: freedom to be dan freedom to act. Freedom to
be terkait dengan kebebasan agama yang asasi, yaitu kebebasan
menjadi beragama. Di sini maka orang bebas untuk mengekspresikan
agamanya dalam ranah individunya dan negara tidak bisa campur
tangan terhadapnya. Misalnya, ketika orang Islam harus menyebut
nama Tuhannnya dengan sebutan Allah, yang berbeda dengan cara
orang Katolik atau Protestan menyebutnya atau orang Budha atau
Hindu harus menyebutnya. Begitu pula cara orang melakukan relasi
dengan Tuhannya melalui ritual-ritual agamanya. Semua ini tidak bisa
diintervensi oleh siapapun termasuk negara. Akan tetapi yang tidak
boleh dilupakan adalah freedom to act, yaitu kebebasan yang terkait
dengan orang banyak atau masyarakat. Di sini maka ada hak dan
kewajiban. Orang tidak bisa mengekspresikan agamanya di depan
orang banyak atau masyarakat dengan semau-maunya. Demikian pula
apa yang dilakukan juga tidak boleh membuat orang lain sakit hati
atau merasa ternodai. Di sinilah negara bisa melakukan intervensi 20.
Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan
orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama.
Pertama, sinkretisme, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua
agama adalah sama. Kedua, reconception, yaitu menyelami dan
meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-
20 Jurnal Filsafat: Vol 18 Nomor 3, Dalam Jurnal Sartini, “Etika Kebebasan Beragama”,
(Fakultas Filsafat Univeristas Gajah Madda, 2008), hlm. 252
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
25
agama lain. Ketiga, sintesis, yaitu menciptakan suatu agama baru yang
elemen-elemennya diambilkan dari pelbagai agama, supaya dengan
demikian tiaptiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran
agamanya telah terambil dalam agama sintesis (campuran) itu.
Keempat, penggantian, yaitu mengakui bahwa agamanya sendiri
itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan
berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam
agamanya. Kelima, agree in disagreement (setuju dalam perbedaan),
yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling
baik, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa
agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini
bahwa antara satu agama dan agama lainnya, selain terdapat
perbedaan, juga terdapat persamaan.
Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam 3 (tiga) bentuk:
a. ‘To Respect’
“The Obligation to respect requires the state to abstain from
doing anything that violates the integrity of the individual or
infringes on her or his freedom, including the finds best to
satisfy basic needs”21
Kewajiban negara menghormati hak-hak asasi manusia
mensyaratkan, artinya menjauhkan diri dari melakukan sesuatu yang
21 Sigrun I Skogly, The Human Rights Obligations of The World Bank And The International
Monetary Fund, ( London:Cavendish Publishing Limited, 2001), hlm. 44.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
26
melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya. Dalam
rangka menghormati hak asasi manusia membutuhkan negara untuk
menahan diri dari campur tangan langsung atau tidak langsung dengan
kenikmatan hak-hak manusia. Pemerintah tidak boleh menyiksa,
menghambat hak, sewenang-wenang terhadap kelompok minoritas,
atau penggusuran paksa tanpa proses hukum 22.
b. ‘To Protect’
“The obligation to protect requires from the states the measure
neccessary to prevent other individuals or groups from violating
the integrity, freedom of action, or other human rights of the
individual-including the preventing of infringement of his or her
material resources”23
Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi membutuhkan
langkah negara untuk mencegah individu atau kelompok lain dari
melanggar integritas, kebebasan bertindak, atau hak sasi individu
lainnya. Dibawah kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia,
negara harus mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memastikan
ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran hak asasi
manusia oleh pihak ketiga perorangan, perusahaan komersial atau
aktor non-negara lainnya. Pemerintah harus memantau, misalnya,
penggunaan emisi industri yang berpotensi berbahaya, pelakuan
22 Dalam Jurnal Sebastiao Salgado, Human rights for human dignity A primer on economic,
social and cultural rights, (United Kingdom: Alden Press, Oxford, 2005), hlm. 19-20 23 Skogly, Loc.Cit, hlm 44
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
27
terhadap pekerja oleh majikannya, dan kesesuaian layanan privatisasi
negara 24.
c. ‘To Fullfil’
“The obligation to fulfil requires the state to take the measure
necessary to ensure for each person within its jurisdiction
opportunities to obtain satisfaction of those needs, recognised in
the human rights instruments, which cannot be secure by
personal efforts”25
Kewajiban negara dalam memenuhi hak asasi manusia
memerlukan negara untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk
memastikan setiap orang mendapatkan kepuasan dari kebutuhannya.
Negara berkewajiban memenuhi hak-hak asasi manusia dengan
mengambil legislatif, administratif, anggaran, dan yudisial sebagai
langkah pemenuhan hak asasi. Kewajiban ini meliputi tugas untuk
memfasilitasi dan memberikan. Di atas semua itu, pemerintah harus
memberikan prioritas untuk memenuhi standar kebutuhan minimum
dari setiap hak, terutama bagi kelompok rentan 26.
Ketiga teori ini terkait dengan pembedaan kewajiban negara yang
sering dibuat tugas ‘negatif’ dan ‘positif’. Berpijak dari dua kewajiban
negara ini, Sigrun I Skogly menambahkan kewajiban negara dalam
24 Salgado, Loc.Cit, hlm 19-20 25 Skogly, Loc.Cit, hlm 44 26 Salgado, Loc.Cit, hlm 19-20
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
28
arti netral digunakan pada kondisi menahan diri dari kegiatan yang
akan membuat situasi lebih buruk 27.
Tiga prinsip utama dalam pandangan normatif HAM, yaitu berlaku
secara universal, bersifat non–diskriminasi dan imparsial 28. Prinsip
keuniversalan ini dimaksudkan agar gagasan dan norma-norma HAM
telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau
internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat
manusia berada dimana–mana, disetiap bagian dunia baik di pusat–
pusat kota maupun di pelosok bumi yang terpencil. Berdasarkan hal
itu HAM tidak bisa didasarkan secara partikular yang hanya bersifat
kedaerahan dan diakui secara lokal.
Prinsip kedua dalam norma HAM adalah sifatnya yang non–
diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua
manusia setara (all human being are equal). Setiap orang
diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda–bedakan antara
satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai suatu
hal yang negatif, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat
manusia karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit
seperti kulit putih, hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragamaan
agama merupakan sesuatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non–
diskriminasi. Pembatasan seseorang dalam beragama merupakan
sebuah pelanggaran HAM. Istilah diskriminasi tidak didefinisikan
27 Skogly, Op.Cit., hlm 45 28 Srijanti dkk, Etika Berwarga Negara, Penerbit Salemba Empat, Jakarta; 2008, Hlm 131
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
29
dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (International
Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), termasuk di
dalamnya prinsip non diskriminasi. Namun, Komite Hak Asasi
Manusia (The Human Rights Committee), melalui Komentar Umum
Nomor 18 (General Comment), menekankan bahwa prinsip ”non
diskriminasi” semestinya ditampakan dalam tataran implementasi.
Kesejajaran di muka hukum dan kesamaan perlindungan hukum tanpa
diskriminasi, menjadi basis dan prinsip umum bagi upaya
perlindungan HAM 29.
Prinsip ketiga ialah imparsialitas. Maksud dari prinsip ini
penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan
tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar
belakang sosial maupun latar belakang kultur yang berbeda antara satu
dengan yang lain hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip
imparsial ini dimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu
golongan.
Tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga
negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks
ke-Indonesian, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap
bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku,
bahasa, maupun agama. Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas
negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama
29 Dalam Jurnal Oki Wahju Budijanto, Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat
Kepercayaan di kota Bandung, 2016, hlm 38
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
30
dan beribadat. Dengan demikian, hak beragama merupakan salah satu
hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Tanpa
kebebasan beragama tidak mungkin ada toleransi antar umat
beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk
menyembah Tuhan, diberikan oleh Tuhan, dan tidak ada seorang pun
yang boleh mencabutnya.
Di dalam studi agama, kata kepercayaan (belief) biasanya selalu
bersanding dengan kata agama (religion), sehingga frasa religion
and belief atau religion or belief kerapkali ditemukan dalam
referensi atau dokumen hak asasi manusia di barat. Dalam The World
University Encyclopedia30 pengertian religion dijelaskan sebagai
sebuah terma yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan
satu atau lebih Tuhan. Beberapa bahasa mengaitkan religion dengan
kata relegere, to gather together (berkumpul bersama), atau juga
dikaitkan dengan kata religare, yang artinya mengikat kembali (to
bind back) atau mengikatkan (to fasten).
Secara semantik kata kepercayaan memiliki beberapa arti, yakni:
pertama, iman kepada agama. Kedua, anggapan atau keyakinan bahwa
benar sungguh ada. Ketiga, dianggap benar dan jujur. Keempat, setuju
kepada kebijaksanaan 31.
Di Indonesia, kelompok yang merujuk pada sebutan penghayat
kepercayaan, setidaknya mengandung empat elemen:
30 The World University Encyclopedia, Vol II, Washington, D.C. Publishers Company, Inc,
hlm. 4250 31 Bujianto, Op.Cit, 39
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
31
a) Kelompok penghayat kepercayaan yang tergolong
kepercayaan atau agama-agama lokal (suku), seperti
kepercayaan Suku Dayak (kaharingan, Manyaan), suku Batak
(Parmalim, si Raja Batak, Namulajadinabolon), Suku Badui,
Sunda Wiwitan, Buhun (Jawa Barat), Suku Anak Dalam atau
Kubu, Suku Wana (Sulawesi Tengah), Tonaas Walian
(Minahas, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan),
Wetu Telu (Lombok), Naurus (Pulau Seram, Maluku), dan
berbagai Kepercayaan di Papua
b) Kelompok penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa. Masuk dalam kategori ini adalah penganut kebatinan
Kejawen pada umumnya yang berpusat di Jawa antara lain
Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susila Budi
Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Dharma, Tri Tunggal dan
Manunggal, Persatuan Eklasing Budi Murko, Sumarah Purbo,
Paguyuban Hardo Pusoro, Ngesti Tunggal, Mardi Santosaning
Budi (MSB), Budi Luhur dan lain sebagainya.
c) Kelompok Penghayat Kepercayaan yang berindikasikan
keagamaan meliputi sekte keagamaan, aliran keagamaan,
pengelompokan jemaah keagamaan seperti Ahmadiyah, Buda
Jawi Wisnu, Children of God, Yehova, Hari Krisna dan
lainnya.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
32
d) Kelompok penghayat kepercayaan mistik atau klenik seperti
pedukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet,
tenung, sihir dan metafisika.32
Dari aspek tersebut, dapat dimengerti kalau suku bangsa Indonesia
mula-mula adalah menganut paham Animesme. Animisme
mempercayai bahwa setiap benda di bumi ini, (seperti kawasan
tertentu, goa, pokok atau batu besar), mempunyai jiwa yang harus
dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah
membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam
kehidupan keseharian mereka 33.
3 Hak Beragama dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Pancasila sebagai norma dasar Bangsa Indonesia menjadikan
Ketuhanan sebagai norma yang fundamental dari empat norma yang
lain. Ketuhanan yang Maha Esa selain menjadi norma rohani yang
diyakini oleh masyarakat, juga menjadi nilai moral yang dipahami
mengandung norma baik buruk, salah benar sebagai tuntunan moral
masyarakat. Tidak hanya itu, sila pertama Pancasila tersebut
mengandung ajaran toleransi antarumat beragama. Artinya sila
“Ketuhanan Pancasila” mendukung hak asasi manusia, yang
didalamnya terdapat penghormatan terhadap hak untuk beragama.
Oleh karena itu jika manusia meyakini kedaulatan Tuhan, maka setiap
manusia yang menganut suatu agama juga harus memahami bahwa
32 IGM Nurdjana, Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia, Pustaka Pelajar,
Jogjakarta, 2009, hlm 53. 33 Bujianto, Loc.Cit
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
33
persoalan keimanan manusia adalah hak prerogatif dari Tuhan yang
tidak boleh dibatasi maupun dilarang.
Kebebasan untuk memilih agama maupun meyakini sebuah
kepercayaan adalah hak setiap individu yang ada dan melekat dalam
diri manusia sejak mereka dilahirkan. Kebebasan berkehendak yang
paling sakral adalah kebebasan untuk memilih agama dan
keyakinannya. Oleh karena itu sebagai sebuah hak yang sangat suci,
Memilih suatu agama dan keyakinan merupakan hubungan
transendental antara manusia dengan penciptanya. Beragama
berkaitan erat dengan bagaimana seseorang berkehendak bebas untuk
menentukan keyakinannya dan tidak jarang pula menjurus kepada
sikap yang fanatik. Fanatisme adalah sebuah sikap melahirkan sikap
intoleran terhadap pemeluk agama yang berbeda dengan yang dianut
oleh suatu kelompok. Tindakan intoleransi seperti menebar kebencian
(hate speech) dan mendorong terjadinya kekerasan (condoning)
merupakan modal buruk bagi penguatan demokrasi dan hak asasi
manusia. Sila Pertama memberikan ruang kepada pemeluk agama dan
keyakinan yang berbeda untuk hidup berdampingan secara damai
dalam kehidupan yang beragam latar belakang kebudayaan. Secara
filsafati, sila pertama ini melandasi semangat kebangsaan yang
menghormati keberagaman agama, keyakinan dan budaya dalam
bingkai Bhineka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi
tetap satu jua. Cita-cita dari sila pertama adalah semangat
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
34
keberagaman yang dilandasi penghormatan tertinggi atas
kemerdekaan memilih satu agama dan kepercayaan tertentu.
Sila pertama dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum di Indonesia telah dikukuhkan kedalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen.
Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas
ketuhanan yang maha Esa. Artinya negara mendorong bagi warganya
untuk mengimani dan meyakini agama serta menjalankan peribadatan
sebagaimana agama dan kepercayaannya itu. Hak beragama
merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 yang harus
diturunkan dalam bentuk aturan yang lebih operasinal sehingga dapat
dilaksanakan. Amanah itu berisi hak kepada setiap warga negara
untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama
dan kepercayaannya.
Yang menjadi masalah adalah tentang klasifikasi agama yang
diakui dan agama yang belum diakui. Agama yang berstatus sebagai
agama kepercayaan atau dikenal dengan agama penghayat tidak
mendapat perlakuan yang sama dalam rangka pencantuman dalam
kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk. Hal ini bertentangan
dengan PNPS Nomor 1 Tahun 1965 yang menjelaskan bahwa negara
mengakui agama dan kepercayaan lain selain agama resmi dan
memiliki hak yang sama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat
(2) UUD 1945 .
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
35
Meskipun agama kepercayaan tetap dicatat dalam data
kependudukan, disisi lain konsekuensi kolom yang tidak diisi
sebenarnya juga mengindikasikan negara melakukan diskriminasi
dalam regulasi. Yang pertama, negara melakukan tindakan
diskriminatif terhadap agama dengan mengisi kolom agama bagi
agama-agama resmi dan mengkosongkan kolom agama pada agama
kepercayaan. Ketika negara menegaskan tidak melarang adanya
agama atau kepercayaan, maka negara harus memastikan aksebilitas
bagi pemeluknya. Hak warga negara atas pengakuan sebagai
penduduk mulai dari identitas seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Nikah, Akta lahir harus diberikan dan dijamin
kepastian hukum terhadap pelaksanaannya. Tidak hanya lalu
memberikan, namun juga harus melakukan pengawasan dan jaminan
perlindungan hukum bagi penganut kepercayaan diluar pemeluk
agama resmi yang diakui negara. Sering kali warga negara yang
kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduknya dikosongi atau
bertanda strip, mendapat tuduhan sebagai komunis, atheis dan
beraliran sesat dan berimbas pada isu-isu agama yang bernuansa
SARA. hal ini sangat tidak sejalan dengan nafas kebangsaan yang
berarah pada nilai luhur Pancasila, bahwa penghormatan terhadap
kebebasan beragama sangat dijunjung tinggi sebagai pengamalan sila
pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
36
Kompleksitas agama-agama minoritas yang tidak masuk dalam
kategori agama resmi di Indonesia mengindikasikan bahwa meskipun
Indonesia tidak mengenal konsep negara teokrasi dimana sumber
hukum tertinggi berasal dari suatu ajaran agama tertentu, namun
didalam praktik kenegaraan pengaruh agama tidak bisa dihindarkan
dari praktik hukum dan kebijakan pemerintah. Indonesia adalah
negara Pancasila dimana semua hukum positif harus senafas dengan
lima sila yang terkandung didalamnya. Namun nilai-nilai yang
terkandung di Pancasila juga tidak bisa dilepaskan dari diskursus
agama didalam sejarah Indonesia. Artinya konsep perlindungan hak-
hak dasar agama minoritas juga tidak bisa dilepaskan dari sila pertama
Pancasila karena Indonesia adalah negara yang Berketuhanan Yang
Maha Esa atau Tuhan Theistik yang sekuler. Saya sebut sebagai
“Theistik-Sekuler” karena Pancasila tidak menyebut salah satu nama
Tuhan dalam agama-agama. Siapa saja yang percaya kepada ke-Esaan
Tuhan harus mendapat hak-hak yang sama dengan warga negara
lainnya. Perbedaan keyakinan atau cara memahami wahyu Tuhan
seharusnya tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi negara dan
masyarakat untuk mendiskriminasi suatu kelompok agama tertentu.
Pada kenyataannya, hingga kini masih banyak kelompok-kelompok
keagamaan yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dan bahkan
jumlahnya semakin banyak pasca runtuhnya Era Orde Baru di tahun
1998.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
37
Membaca fenomena hak beragama bagi kelompok agama
minoritas berdasarkan perspektif Pancasila menjadi penting karena
Pancasila adalah sumber hukum tertinggi dalam hirarkhi hukum
nasional di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga sudah ditetapkan oleh
para pendiri bangsa sebagai falsafah negara sehingga sila-sila yang
terkandung didalamnya harus menjadi sumber inspirasi
pengembangan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh
karena itu, menguraikan persoalan agama minoritas tidak bisa akurat
tanpa mengetahui doktrin Pancasila. Namun karena sila yang
terkandung di Pancasila sangat umum, seringkali Pancasila dipahami
secara bebas di era demokrasi sekarang ini. Oleh karena itu,
penegakan prinsip-prinsip agama dan keyakinan monotheisme
Pancasila untuk melindungi kelompok-kelompok agama minoritas
sering berbenturan dengan pengaruh orthodoksi agama.
4 Pengertian Aliran Kepercayaan
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau disebut juga
Agama Lokal Nusantara merupakan sistem keyakinan yang dianut,
dihayati dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat
nusantara jauh sebelum masuk agama-agama yang datang kemudian.
Rahmat Subagya menyebutnya sebagai agama asli 34. Dalam bukunya
Agama Asli Indonesia Subagya mendefinisikan Agama Lokal
34 Dalam Jurnal Seri Laporan Kebebasan Beragama, Titikkoma, Jakarta, 2017, hlm 10
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
38
Nusantara sebagai sistem spiritualitas asli yang tidak bercampur
dengan agama-agama lain yang datang ke Nusantara 35.
Term ‘Kepercayaan’ merupakan konsep religiusitas tertua yang
ada di Indonesia. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa
keberadaan penganut kepercayaan ada sejak sebelum Agama Hindu
datang dari India 36. Kepercayaan sudah melekat dianut mayarakat
Nusantara. Meskipun secara definisi berbada–beda namun yang
dimaksud adalah sama. Kepercayaan adalah sistem keyakinan individu
atau kelompok dengan sesuatu (dzat) yang melebihi dirinya (lazimnya
disebut Tuhan Yang Maha Esa). Sementara penganut kepercayaan
merujuk pada subjek yang meyakini itu. Namun, seiring penataan
pemerintahan melalui peraturan perundang–undangan, kepercayaan
kerap didefinisikan dengan suatu sistem keyakinan diluar agama-
agama yang diakui di Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui peraturan bersama menteri
mendefinisikan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa sebagai: Pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan
Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan
dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari
kearifan lokal bangsa Indonesia. Dan Penghayat Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, adalah setiap orang yang mengakui dan
35 Ibid, 36 Dalam Skripsi Anisah Mundari, Analisis Yuridis Pencantuman Agama Dalam E-KTP, 2016,
hlm 30
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
39
meyakini nilai-nilai penghayatan Kepercayaan terhadap TuhanYang
Maha Esa 37.
Keberadaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
selanjutnya disebut “Penghayat Kepercayaan” secara teologis hanya
bisa dimengerti dan dipahami jika adanya kesadaran dari penganut
agama-agama dominan, bahwa pada semua bangsa didunia juga
mendapat bimbingan dari Tuhan melalui pewahyuan-Nya yang
diterima oleh para nabi. Mereka meyakini adanya kaweruh
(pemahaman), ilham, wahyu atau istilah lainnya 38. Sedangkan secara
sosiologis, konsep agama asli adalah realitas yang ditemukan ditengah-
tengah suatu masyarakat, hidup dan berkembang di dalamnya baik
secara individu maupun kelompok. Keyakinan tersebut telah dianut
secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum agama-
agama yang datang kemudian.
Merujuk pada konsep agama dan kepercayaan serta penganut
agama dan penganut kepercayaan diatas, jelas bahwa hakikatnya
mempunyai kesamaan kedudukan. Pendapat yang membedakan antara
agama dan kepercayaan cenderung politisi, karena agama justru secara
eksplisit mengacu pada enam agama yang diakui oleh pemerintah.
Penjelasan diatas menegaskan bahwa agama dan kepercayaan menjadi
berbeda karena konstelasi poitik dan kajian kultural yang kemudian
37 Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kebudayaan dan Menteri Kebudayaan
Pariwisata N. 41/43 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan
Terhadap Tuhan yang Maha Esa. 38 Sudarto (2016). “Religionisasi Indonesia; Sejarah Perumpaan Agama-agama Local dan
Agama Pendatang”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama., hlm.1
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
40
dijadikan rujukan dalam membuat kebijakan dan peraturan perundang-
perundangan. Seharusnya, definisi agama dan kepercayaan yang
berbeda–beda hanya sebatas kajian kultural yang digunakan untuk
kajian akedemik. Kajian kultural yang menunjukan adanya perbedaan
kreteria antara agama dan kepercayaan tidak tepat jika dijadikan
panduan dalam pembuatan peraturan-peraturan perundangan–
undangan karena berimplikasi pada perlakuan diskriminatif negara
terhadap penganut kepercayaan.
Secara eksternal, Soemarno W.S. mengklasifikasi kelompok
penghayat kepercayaan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, golongan
Kepercayaan perorangan (satu atau dua orang) yang menghayati
Kepercayaan untuk kepentingan diri pribadi tanpa usaha perluasan
pengikut. Kelompok ini melakukan ritual puasa (nglakoni), samadi,
atau bertapa, tanpa berniat mengajak/menyebarkan kepada masyarakat.
Kelompo kini digolongkan dengan aliran Hinayana.Presiden Soeharto
termasuk dalam kelompok ini 39.
Kedua, golongan perguruan Kepercayaan yang menyiarkan atau
memprogandakan ajarannya dan mengadakan semacam “sekolah”
perguruan dengan menerima murid. Inilah aliran Mahayana 40
Kelompok ini mengajak orang untuk bergabung, baik sepenuhnya
sebagai penghayat maupun dalam bentuk pelatihan olah rasa.
39 Dalam Jurnal Seri Laporan Kebebasan Beragama, Titikkoma, Jakarta, 2017, hlm. 45 40 Ibid, hlm 46
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
41
Ketiga, golongan perdukunan, yaitu kelompok kebatinan yang
menghikmati ilmu perdukunan dan pengobatan asli untuk menolong
masyarakat yang memerlukannya. Terhadap kelompok-kelompok
tersebut, kecuali kelompok kedua, pemerintah Orde Baru cenderung
membiarkan atau tidak melarangnya, sebab pada kenyataan banyak
pejabat dan orang penting pada zaman Orde Baru juga menjalani
praktik perdukunan dan pengobatan ala tradisi agama lokal tersebut.
5 Motif Aliran kepercayaan.
Kendati aliran kepercayaan dan kebatinan yang tumbuh dan
berkembang di Indoensia tampak memiliki tujuan “damai” yaitu
mencari kebahagian dan keselamatan hidup. Tetapi sesungguhnya
tradisi dan budaya sinkretis yang dipraktikan oleh pendukung aliran
kepercayaan dan kebatinan serta sebagian besar masyarakat Jawa itu,
menunjukkan apa yang dimiliki oleh kelompok ini berupa berbagai
kemungkinan yang bisa diraih dimasa yang akan datang, dengan
rencana dan strategi yang mereka siapkan, tidak bisa dipandang
sebagai sebuah aliran dan kegiatan yang remeh. Aliran ini, menurut
KH. Imam Zarkasyi merupakan arus kekuatan yang bertolak belakang
dengan ajaran Islam, dan politiknya bertujuan menghilangkan kesucian
Islam yang telah lama dimiliki 41. Hal ini bisa dicermati dari beberapa
gagasan dan usulan mereka yang disampaikan pada acara konggres
41 Dalam Jurnal Jarman Fahmi, Aliran Kepercauaan & kKebatinan: Membaca Tradisi dan
Budaya Sinkretis Masyarakat Jawa, 2015, hlm 7
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
42
nasional aliran kepercayaan dan kebatinan pada tahun 1970 yang
dihadiri kurang lebih dari 1000 kelompok dari berbagai aliran.
Dalam konggres tersebut disampaikan beberapa usulan
diantaranya: Pertama, meminta pemerintah agar mengakui keberadaan
organisasi Aliran Kepercayaan dan Kebatinan dan mempersamakannya
dengan organisasi keagamaan yang telah ada di Indoensia. Kedua,
meminta pemerintah agar aliran ini diberi kantor kelembagaan khusus
di lingkungan Departemen Agma yang akan menangani pembinaan
aliran ini secara adil oleh pemerintah sebagaimana agama-agama lain.
Ketiga, menjadikan tanggal 1 Muharam (Suro) sebagai Hari Raya
resmi kelompok Aliran Kepercayaan dan Kebatinan. Keempat,
meminta pemerintah agar memasukkan Hari Raya 1 Suro tersebut
sebagai hari raya besar nasional yang diakui keberadaanya oleh
Negara. Kelima, meminta perlakuan yang adil dari pemerintah untuk
kelompok ini dalam hal perkawinan, yaitu dengan membiarkan
pengikut aliran ini untuk secara bebas melaksanakan perkawinan
sesuai dengan ajaran yang dianut nenek moyang mereka 42.
Penyampaian pengikut aliran ini bisa kita cermati usulan dari
gagasan dan ide mereka, bahwa usulan pertama dan kedua merupakan
upaya memperluas jalan bagi mereka untuk melakukan penggantian
nama dari Depertemen Agama menjadi Departemen Kepercayaan. Dua
usulan tersebut akan memberikan jalan bagi mereka untuk
42 Ibid.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
43
mengadakan berbagai kegiatan untuk menyerang dan menentang
kesucian Islam atas dasar undang-undang Negara. Adapun usulan
ketiga dan keempat, mengandung maksud memperkecil arti hari besar
Tahun Baru Hijriah bagi umat Islam dengan menggantikannya menjadi
Hari Raya 1 Suro, sebab hal itu jatuh tepat pada hari yang sama. Ide
dan gagasan mereka bukan berhenti sampai disitu saja. Pada tahun
1957 mereka meminta langsung kepada Presidan agar memberikan
pengakuan, bahwa kebatinan mempunyai derajat yang sama dengan
agama-agama resmi yang teroganisir, dan untuk mengurus supaya
mistisiesme memiliki perwakilan di parlemen. Tetapi usulan itu, pada
tahun 1958 ditolak oleh Presiden Seokarno, dan mengingatkan pada
Badan Konggres Koordinasi Kebatinan Indonesia yang sedang
melakukan konggres ketiga, akan bahaya dari praktik klenik sebagai
ekspresi mistisiesme 43. Kegiatan yang bisa dikatakan sebagai kegiatan
klenik maupun sinkret itu selalu diadakan perayaan besar besaran
seperti contoh selamatan, larung sesaji, tahlilan dan juga ada dalam
bentuk pertunjukan seperti dangdutan dan lain-lain
Adapun usulan kelima, diakui atau tidak, mengindikasikan
ketidakmauan mereka untuk menerima ajaran agama Islam sebagai
agama yang secara tertib telah mengatur masalah perkawinan. Untuk
menguatkan gagasan itu, mereka pernah menyampaikan satu statemen
bahwa sensungguhnya umat Islam Indonesia yang mencapai
43 Dalam Jurnal Jarman Fahmi, Aliran Kepercauaan & kKebatinan: Membaca Tradisi dan
Budaya Sinkretis Masyarakat Jawa, 2015, hlm 8
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
44
jumlahnya 90% itu adalah hasil dari dukungan orang-orang Jawa yang
mengucap dua kalimat syahadat pada waktu akad nikah. Dengan
pengucapan ini semata, mereka sudah dianggap sebagai orang Islam.
Peryataan ini langsung mendapatkan respon balik dari tokoh Islam dan
menyatakan bahwa statamen itu adalah tidak mendasar dan juga tidak
benar. Jika orang-orang tersebut disuruh memilih diantara bernaung di
dalam Islam (meski tidak melaksanakan secara sempurna kewajiban-
kewajiban yang disyariatkan agama) dan meninggalkan Islam untuk
masuk ke dalam kelompok kebatinan, belum tentu mereka akan
memilih aliran kebatinan 44.
3. Pengertian Umum Mengenai Administrasi Penduduk
1) Pengertian Administrasi Kependudukan
Administasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan
dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik
dan pembangunan sektor lain. Penyelenggara yang mengelola adalah
pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang
bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi
kependudukan. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional, yang
dilakukan oleh menteri dengan kewenangan meliputi koordinasi antar
44 Ibid. hal. 321
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
45
instansi dalam urusan administrasi kependudukan, penetapan sistem,
pedoman, dan standar pelaksanaan.
Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan
terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk
Indonesia dan warga Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang
administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan telah diatur
lebih khusus dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 yang
merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang administrasi kependudukan serta peraturan pemerintah Nomor
37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun
2006 tentang administrasi kependudukan. Peraturan pemerintah ini
tetap berlaku meskipun telah ada amandemen terhadap Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006. Perubahan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013
dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi
Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi
Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi
informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian
standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh
untuk mengatasi permasalahan kependudukan.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
46
Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah
untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan
ketentuan Undang-undang. Pada pemenuhan hak penduduk, terutama
di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk
yang berdasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-
bedakan suku, keturunan, dan agama sebagai mana diatur dalam
berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan penduduk
dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan administrasian
kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data
kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya
cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem
administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan
administratif tersebut tidak memiliki sistem database kependudukan
yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan 45.
Menyediakan pelayanan publik yang baik adalah tugas negara
melalui pemerintah. Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai
pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Individu dan rakyat tidak lagi
merupakan faktor yang diperhitungkan, kecuali memiliki identitas
yang berhubungan dengan negara.
45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
47
Pencatatan sipil sendiri merupakan hak dari setiap warga negara
dalam arti hak memperoleh akta otentik dari pejabat negara. Dalam
kasus perkawinan, sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh
pejabat Kantor Catatan Sipil memiliki arti yang sangat besar di
kemudian hari, apabila terjadi sesuatu nantinya misalnya seperti untuk
memberikan kejelasan terhadap status anak, untuk menentukan ahli
waris, untuk menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah
muhrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia
mengajukan cerai dan lain sebagainya. Dalam rangka penataan dan
administrasi kependudukan, diperlukan suatu sistem regisrasi
penduduk dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) dimana data penduduk direkam dalam data
base yang dimuktakhirkan secara terus menerus manakalah ada
perubahan diakibatkan oleh peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang dialami penduduk. Catatan di buat bagi individu dan
perubahan-perubahan dilakukan semasa hidupnya.
a. Pelayanan Administrasi Kependudukan
Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan Bab I dijelaskan beberapa konsep
atau pengertian yang berkaitan dengan Administrasi
Kependudukan sebagai berikut :
a) Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
48
melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil,
pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain.
b) Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga
Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
c) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
d) Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia
e) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam
urusan pemerintahan dalam negeri.
f) Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab
dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
g) Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten
atau kota yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi
Kependudukan.
h) Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang
diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan
dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
49
i) Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data
agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
j) Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk,
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan
pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu
identitas atau surat keterangan kependudukan.
k) Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami
penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat
terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu
tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta
status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
l) Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK,
adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau
khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai penduduk Indonesia.
m) Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu
identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan
hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
n) Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
50
oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
o) Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang
dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada
instansi pelaksana.
p) Izin tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada
orang asing untuk tinggal di wilayah NKRI sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
q) Sistem informasi administrasi kependudukan, selanjutnya
disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang
memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi
kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi
pelaksana sebagai satu kesatuan.
r) Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang
disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi
kerahasiaannya.
s) Database adalah kumpulan berbagai jenis data
kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur
dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat
lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
51
b. Kewenangan Administrasi Kependudukan
Wewenang penyelenggaraan administrasi kependudukan
sebenar-benarnya menurut Undang-undang 23 Tahun 2006 adalah
wewenang penuh Menteri Dalam Negeri. Kabupaten atau Kota
adalah instansi pelaksana. Namun instansi pelaksana diberikan
kewenangan delegasi kepada desa. Undang-undang 23 Tahun
2006, seakan memberikan wujud wewenang yang melekat pada
kementerian dari Undang-undang tanpa pemerintah melalui
peraturan pemerintah, tanpa presiden melalui peraturan presiden.
Setelah Undang-undang memberikan kewenangan penuh pada
menteri, baru presiden dipaksa membuat suatu peraturan
pemerintah dan peraturan presiden.
c. Wewenang administrasi kependudukan.
Pasal 2 penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang
dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota (dalam hal ini unit
kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil)
meliputi:
a) Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan
peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan
administrasi kependudukan.
b) Penerbitan biodata penduduk untuk kartu Keluarga, KTP
dan surat keterangan kependudukan.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
52
Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendaftaran
penduduk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:
a) Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan
catatan sipil skala provinsi.
b) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
pendaftaran penduduk dan catatan sipil skala provinsi.
c) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan pendaftaran
penduduk dan catatan sipil skala provinsi.
d) Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil skala provinsi.
d. Pengguna Data Administrasi Kependudukan, antara lain :
a) Polri atau Polda Metro Jaya, KPU, Departemen Keuangan
(Ditjen Pajak), BKKBN, BPS, Departemen Pendidikan
Nasional, Departemen Kesehatan.
b) Pemerintah Daerah yang melayani penduduk dengan
dokumen kependudukan, yaitu Pemprov, Pemkab dan
Pemkot yang mencakup lembaga atau dinas Pendaftaran.
c) Penduduk, Catatan Sipil, KUA, Pengadilan Agama,
Pengadilan Negeri.
d) Ornop dan Konsorsium Catatan Sipil.
e) Swasta: Bank dan Asuransi.
e. Kebijakan umum administrasi kependudukan:
a) Kebutuhan pemerintah dan pembangunan.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
53
b) Pemenuhan tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan
publik.
c) Landasan kerja: untuk menopang program kerja kabinet
gotong royong.
d) Landasan program: Propenas 2000-2004, program
pengembangan dan keserasian kependudukan.
e) Landasan program: Ketetapan MPR VI/MPR/2002,
menciptakan sistem pengenal tunggal atau nomor induk
tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia.
f) Landasan hukum pembangunan sistem administrasi
kependudukan dalam era otonomi.
f. Fungsi Administrasi Kependudukan
Dinas kependudukan dan catatan sipil memiliki fungsi-
fungsi berikut :
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan
catatan sipil.
b) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di
bidang kependudukan dan catatan sipil.
c) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang
kependudukan dan catatan sipil.
d) Pengelolaan urusan ketatausahaan
Masalah administrasi kependudukan di Indonesia
merupakan hal yang sangat berperan dalam pembangunan,
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
54
dimana dari sistem administrasi penduduk tersebut dapat
diketahui tentang data penduduk dan informasi yang sesuai
dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tempat
tinggal penduduk. Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban
untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap
penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh
penduduk yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Status hukum diberikan untuk memeberikan jaminan
kepada penduduk agar memperoleh keadilan. Keadilan
merupakan tuhuan dari usaha penegakan hukum. Tiga unsur
dalam penegakkan hukum dan keadilan adalah:
a. Diperlukan adanya peraturan hukum yang sesuai dengan aspirasi
masyarakat.
b. Adanya aparat penegak hukum yang profesional dan bermental
tangguh atau memiliki integritas moral yang terpuji.
c. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan
dilaksanakannya penegakan hukum.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
55
Semua akta yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil ialah merupakan
akta otentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai
kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum
dinyatakan oleh Pengadilan Negeri dengan ketetapan atau
keputusannya, dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau
diperbaharui, selain izin Pengadilan Negeri serta mengikat semua
pihak. Dengan demikian Akta Catatan Sipil tersebut merupakan hal
yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu permasalahan
apabila diperkarakan. Dan dalam lingkungan internasional Akta
Catatan Sipil mendapat pengakuan yang sah. Dalam pemenuhan hak
penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan
penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan
diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama
sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial
Belanda.Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang
demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut
mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala
yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi
dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum
terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh
dan optimal.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
56
Dengan demikian, dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat pengaturan
dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di
bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal yang penting adalah
pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan
(NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan
kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri
seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi
kependudukan.
4. Pengertian Umum Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
1) Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Kartu Tanda
Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat E-KTP adalah identitas
resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi
Pelaksanaan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang dimaksud
dengan E-KTP adalah elektronik Kartu Tanda Pengenal merupakan
Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian
baik dari segi fisik maupun pengunaan berfungsi secara
komputerisasi.
Menurut Permendagri Nomor 9 tahun 2011 tentang pedoman
penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
57
Kependudukan secara nasional dalam pasal 1 ayat (9) menjelaskan
tentang KTP berbasis NIK secara nasional yang selanjutnya disebut
KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format
KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku
sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Jadi yang dimaksud
dengan E-KTP ialah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara
elektronik yang berfungsi secara komputerisasi dan memiliki
spesifikasi dan Format KTP Nasional yang dilindungi dengan sistem
pengamanan khusus sebagai identitas resmi penduduk yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
atau Kota.
2) Fungsi dan Manfaat Penggunaan E-KTP
Menurut Oktaf 46, ada beberapa fungsi dan manfaat dari
penggunaan E-KTP, diantaranya :
a. E-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi
kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal
bagi setiap penduduk dan terbangunya basis data kependudukan
yang lengkap dan akurat.
b. Mencegah adanya pemalsuan.
c. Mencegah adanya penggandaan penggunaan KTP.
d. Kebutuhan untuk mewujudkan keamanan negara.
46 Dalam Jurnal Masrin, Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) di
Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, 2013, hlm 74-75
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
58
e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
f. Bisa digunakan berbagai kegiatan yang sudah diberlakukan.
g. Kartu bukti tanda penduduk Indonesia
h. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu, pilkada dan
lain-lain
i. Pengidentifikasian untuk memecahkan suatu pperkara kejahatan
yang sulit seperti terorisme, pembobolan bank via ATM,
pemilikan KTP ganda, dan lain-lain membuat pengembangan
teknologi identifikasi semakin diperlukan.
j. Lebih awet penggunaanya sampai 10 tahun.
Sedangkan sedangkan kementerian dalam negeri indonesia melalui
direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil menambahkan
manfaat E-KTP bagi masyarakat, bangsa dan negara yakni diataranya
sebagai berikut :
a. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan
KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian
hukum
b. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang
akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib
KTP Yang identik dengan data penduduk pontesial pemilih
pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu yang selama ini sering
bermasalah tidak akan terjadi.
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
59
c. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai
dampak positif dari
d. tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama
ini para
e. pelaku kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP
ganda dan KTP palsu.
f. Bahwa E-KTP merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi
semua
g. ketentuan yang di atur dalam UU No.23 Tahun 2006 dan
Perpres No.26 Tahun 2009, sehingga berlaku secara Nasional,
dengan demikian mempermudah masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintahan dan swasta,
karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.
Menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman
penerbitan kartu tanda penduduk berbasis Nomor Induk
kependudukan secara Nosional dalam pasal 2 ayat (1) menjelaskan
tujuan pemerintahan menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan
kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode
keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis
NIK secara Nasional.
Jadi, ada beberapa manfaat dari menggunakan E-KTP , diataranya
dapat menciptakan basis data kependdudukan yang lengkap dan
akurat, sehingga mampu mencegah adanya penduduk yang memiliki
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
60
KTP lebih dari satu atau ganda , dan dapat di pakai sebagai kartu suara
dalam pemilu,pilkada,dan lain-lain 47. serta mampu untuk
mengidentifikasi atau memecahkan suatu perkara kejahatan yang sulit
seperti tindak pidana terorisme, pembongan bank via ATM , dan
tindak
47 eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2013: 68-81
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018
61
5. Kerangka Pemikiran
Latar belakang Masalah
Pada tanggal 28 September para
pemohon yaitu Nggay mehang, Pagar
Demanra Sirait, Arnol Purba, dan
Carlim mengajukan permohonan ke
Mahkamah Konstitusi dengan Nomor
Perkara 97/PUU-XIV/2016. Pokok
permasalahan ada di dalam pasal 61 dan
64 Undang-undang Adminduk No.23
Tahun 2006 yang bertentangan dengan
pasal 28 dan 29 Undang-Undang Dasar
1945 yang memberikan ketentuan utnuk
mengosongkan E-KTP dan KK Bagi
para penghayat kepercayaan.
Peraturan Perundang-undangan
1.Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
2.Putusan Mahkamah nomor 97/PUU-
XIV/2016 tentang Pencantuman
Penghayat Kepercayaan dalam Kolom
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-
KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
3.Undang-undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan
Rumusan Masalah:
1. Bagaimana
Pertimbangan Hukum
Hakim Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan
MK No.97/PUU-
XIV/2016.?
Teori yang digunakan:
1. Pengertian Negara Hukum
2. Pengertian HAM
Hasil Penelitian:
Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi
mengabulkan seluruh isi permohonan para penghayat
kepercayaan tersebut yang konsekuensinya. Pertama, kata
“agama” dalam pasal 61 dan pasal 64 yang sudah diubah
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
sepanjang tidak termasuk kepercayaan. Kedua, pasal 61 dan 64
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum tetap.
PANCASILA
Analisis Putusan Mahkamah...Christo Aprilio, Fakultas Hukum Ump, 2018