4

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Kredit

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata credere yang artinya

adalah kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit,

berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit

artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang

dipinjamkan pasti kembali. Pada lain pihak, penerima kredit mendapat

kepercayaan dari pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pihak peminjam

berkewajiban untuk mengembalikan kredit yang telah diterima (Ismail,

2010:93). Pengertian kredit menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang

Perbankan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga”.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit dapat berupa uang

atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai

kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan

antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) dengan

perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan

kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan

bersama. Demikian pula dengan masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji

terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.2. Unsur-unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam

mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah

5

terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat

secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit,

termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun

unsur-unsur kredit menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan

(2008:74-76) adalah:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan

baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di

masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena

sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan

yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan

untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit

yang disalurkan.

b. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing

pihak menandatangangani hak dan kewajibannya masing-masing.

Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan debitur.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka

waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka

waktu.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan debitur sengaja tidak mau

membayar kreditnya padahal mampu, dan risiko kerugian yang diakibatkan

karena debitur tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana

alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu

tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka

6

waktu suatu kredit semakin besar risiko tidak tertagih, demikian pula

sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja

maupun risiko yang tidak disengaja.

e. Balas jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu

keuntungan dalam jumlah tertentu. Kentungan atas pemberian suatu kredit

atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip

konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi,

serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya

ditentukan dengan bagi hasil.

2.3. Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi kredit ialah merupakan pelayanan kepada

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan usahanya.

Masyarakat disini merupakan individu, pengusaha, lembaga dan badan usaha

yang membutuhkan dana. Kredit berfungsi membantu masyarakat dalam

memenuhi kebutuhannya melalui penyaluran dana yang diberikan oleh bank.

Fungsi kredit secara terperinci menurut Ismail (2010:96-97) adalah sebagai

berikut:

a. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Kredit

dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia

uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan

lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

b. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Di

dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kekurangan dana.

Kredit merupakan satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak

kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga

dananya menjadi idle, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha

akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usaha

sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang

7

kelebihan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana,

maka akan efektif karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang

membutuhkan dana.

c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Sebagai contoh

adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan.

Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening

koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut

secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap adanya alat

pembayaran yang baru.

d. Kredit sebagai alat pengendali harga. Pemberian kredit yang ekspansif akan

mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan

peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya,

pembatasan kredit akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan

keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada

penurunan harga.

e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau

investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada

kenaikan makro ekonomi. Hal ini disebabkan karena pihak pengusaha akan

memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi,

meningkatkan volume perdagangan, dan lain-lain. Semua itu akan

mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

2.4. Manfaat Kredit

Manfaat kredit menurut Ismail (2010:97-99) dapat digolongkan sebagai

berikut:

1. Manfaat Kredit bagi Bank

- Kredit yang diberikan bank kepada debitur akan mendapat balas jasa

berupa bunga.

- Pendapatan bunga bank berpengaruh pada peningkatan profitabilitas

bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.

8

- Pemberian kredit kepada debitur secara sinergi akan memasarkan produk

lain seperti produk dana dan jasa.

- Kegiatan kredit dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai

untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para debitur di

berbagai sektor usaha. Dengan demikian, para pegawai menjadi terlatih

dan mempunyai keahlian dalam beberapa usaha debitur. Hal ini

merupakan aset bagi bank.

2. Manfaat Kredit bagi Debitur

- Meningkatkan usaha debitur. Kredit yang diberikan oleh bank untuk

memperluas volume usaha, misalnya kredit untuk membeli bahan baku,

pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu debitur untuk

meningkatkan volume produksi dan penjualan.

- Biaya kredit bank (provisi dan administrasi) pada umumnya murah.

- Bank menawarkan berbagai jenis kredit sehingga debitur dapat memilih

jenis kredit sesuai dengan tujuan penggunaannya.

- Bank juga memberikan fasilitas lainnya kepada debitur, sehingga debitur

dapat menikmati fasilitas lainnya yang ditawarkan oleh bank. Fasilitas

lain yang dapat dinikmati oleh debitur antara lain letter of credit, bank

garansi, transfer, dan fasilitas lainnya.

- Jangka waktu kredit disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan

debitur dalam membayar kembali kredit tersebut, sehingga debitur dapat

mengestimasikan keuangannya dengan tepat.

3. Manfaat Kredit bagi Pemerintah

- Kredit dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi.

- Kredit bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.

- Kredit bank dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan

pendapatan masyarakat.

- Secara tidak langsung kredit bank dapat meningkatkan pendapatan

negara, yaitu pendapatan pajak.

9

4. Manfaat Kredit bagi Masyarakat Luas

- Mengurangi tingkat pengangguran.

- Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan,

notaris, appraisal independen, dan asuransi.

- Penyimpan dana akan mendapat bunga lebih tinggi dari bank apabila

bank dapat meningkatkan keuntungannya.

- Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan

jasa perbankan.

2.5. Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula

kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada

di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian

fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh

bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai

segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu

mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Menurut

Kasmir (2008:76-79) jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat

dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat

penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama

atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua

jenis kredit, yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau

membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu

periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah

untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

10

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan

produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan

untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya

lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal

kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi

yang sudah ada.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan

untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit

dilihat dari segi tujuan adalah sebagai berikut:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau

investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan

sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara

pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang

dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang

atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan

perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang

pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan

tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen

perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit

mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini

adalah sebagai berikut:

11

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu

tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk

keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga

tahun, jenis kredit ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank

mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di

atas tiga atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi

jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur

dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas

kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga

minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan

adalah sebagai berikut:

a. Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan

tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya,

setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang

diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa Jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta

loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang

bersangkutan.

12

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena

itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari

sektor usaha sebagai berikut:

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor

perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa

jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu

yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka

panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik

untuk industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang, biasanya

dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang

timah.

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun

sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para

mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen,

dokter dan pengacara.

g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau

pembelian perumahan.

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.6. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Jaminan kredit yang diberikan debitur kepada bank hanyalah merupakan

tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah.

Akan tetapi, apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara

mendalam sehingga debitur sudah dikatakan layak untuk memperoleh kredit,

fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam

pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian

13

kredit yang benar. Artinya, sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank

harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar

akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum

kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan

berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang debiturnya.

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2008:91-95)

ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu

dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini

memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih

lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P di samping lebih terinci juga

jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C. Prinsip pemberian kredit dengan

analisis 5C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Character

Pengertian character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon

debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat

atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat

dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si debitur, baik

bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara

hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial

standingnya. Character merupakan ukuran untuk menilai “kemauan”

debitur membayar kreditnya. Orang yang memiliki character baik akan

berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. Capacity (Capabality)

Untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang

dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya

mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam

mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber

pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar

kredit.

14

3. Capital

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%,

artinya setiap debitur yang mengajukan permohonan kredit harus pula

menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. Dengan kata

lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang

dimiliki debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang

diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi

suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat

mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko

kerugian.

5. Condition

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan

untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam

kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk

sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan

sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan

datang.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. Personality

Yaitu menilai debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-

hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup sikap, emosi,

tingkah laku dan tindakan debitur dalam menghadapi suatu masalah.

Personality hampir sama dengan character dari 5C.

2. Party

Yaitu mengklasifikasikan debitur kedalam klasifikasi tertentu atau

golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya

sehingga debitur dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan

mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

15

3. Purpose

Yaitu untuk mengetahui tujuan debitur dalam mengambil kredit, termasuk

jenis kredit yang diinginkan debitur. Tujuan pengambilan kredit dapat

bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau

perdagangan.

4. Prospect

Yaitu untuk menilai usaha debitur di masa yang akan datang apakah

menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau

sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang

dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga

debitur.

5. Payment

Merupakan ukuran bagaimana cara debitur mengembalikan kredit yang

telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit

yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan

semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi

oleh sektor lainnya.

6. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan debitur dalam mencari laba.

Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau

akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan

diperolehnya dari bank.

7. Protection

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank,

tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan

barang atau orang atau jaminan asuransi.

Di samping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula

dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang

relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi sebagai

berikut:

16

1. Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen

atau surat-surat yang dimiiki oleh calon debitur, seperti akta notaris, izin

usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha debitur sekarang dan di masa yang

akan datang.

3. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon debitur dalam

membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa

besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya.

Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

4. Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan

kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana

yang dimilikinya.

5. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh

perusahaan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

6. Aspek Ekonomi/Sosial

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang

ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat,

apakah lebih banyak benefit atau cost atau sebaliknya.

7. Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul

dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap

dampak tersebut.

2.7. Prosedur Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit, terlebih dahulu harus melalui

tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-

17

dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit

sampai dengan kredit dicairkan. Tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini

kita kenal dengan nama prosedur pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian

kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.

Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu

dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada

kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke debitur atau bahkan

langsung ditolak.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara

umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang

menjadi perbedaan mungkin hanya terletak persyaratan dan ukuran-ukuran

penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing.

Dalam praktiknya prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan

antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum,

kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau

produktif. Menurut Kasmir (2008:115-119) prosedur pemberian kredit secara

umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang

dituangkan dalam proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas

lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisikan

latar belakang usaha, maksud dan tujuan kredit, besarnya kredit, jangka

waktu, dan jaminan kredit.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah

lengkap sesuai persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap

atau cukup, maka debitur diminta untuk segera melengkapinya dan apabila

sampai batas tertentu debitur tidak sanggup melengkapi kekurangan

tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

18

3. Wawancara I

Penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan

calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai

dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara juga untuk mengetahui

keinginan dan kebutuhan sebenarnya.

4. On the Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai

objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya

dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas bila masih ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.

6. Keputusan kredit

Yakni menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima,

maka dipersiapkan administrasinya. Bila ditolak, maka hendaknya dikirim

surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon debitur

menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat

perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan

dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan

melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang

diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang

bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan kredit

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari

pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

Prosedur pemberian kredit dapat dilakukan mulai dari pengajuan berkas

pinjaman yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur, penyelidikan berkas

19

pinjaman atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak kreditur,

wawancara I untuk mengetahui kebutuhan debitur yang sebenarnya, on the spot

atau peninjauan ke lokasi mengenai jaminan yang diberikan dan mencocokkan

dengan hasil wawancara I, dilanjutkan wawancara II yang berfungsi untuk

melengkapi berkas-berkas yang kurang pada saat peninjauan di lokasi,

keputusan kredit yang berarti pernyataan diterima atau ditolak atas pengajuan

kredit oleh debitur, penandatanganan akad perjanjian antara pihak bank dan

calon peminjam, kemudian realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan

surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening di bank, dan yang

terakhir adalah penyaluran kredit sebagai realisasi dari pemberian kredit oleh

bank.

2.8. Pengertian Pensiun

Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang

bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan

selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari

penghasilan yang lain. Berdasarkan UU No.11 Tahun 1969, “Pensiun diberikan

sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri

selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah”. Berdasarkan Undang-

undang No.43 Tahun 1999 Pasal 10, “Pensiun adalah jaminan hari tua dan

sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun

mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi

kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini

setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi

sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh karena pensiun bukan saja sebagai

jaminan hari tua, tetapi juga sebagai balas jasa, maka pemerintah memberikan

sumbangannya kepada Pegawai Negeri”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pensiun adalah status

seseorang yang telah berakhir masa tugasnya di instansi tempat ia bekerja

sebelumnya. Instansi tempat ia bekerja sebelumnya ini biasanya adalah instansi

pemerintah, atau orang tersebut bekerja sebagai pegawai negeri”.

20

Menurut Martono (2002:155) menyatakan bahwa, “Pensiun adalah hak

seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan

sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab lain sesuai dengan perjanjian

yang telah ditetapkan. Biasanya penghasilan diberikan dalam bentuk uang dan

besarnya tergantung dari peraturan yang telah ditetapkan”.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

pensiun adalah status seseorang yang telah berakhir masa kerjanya di tempat ia

bekerja sebelumnya, kemudian mendapatkan penghasilan setelah bekerja.

Penghasilan setelah bekerja tersebut diberikan sebagai balas jasa atas

pengabdiannya bekerja kepada negara selama sekian tahun. Penghasilan

tersebut berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil

sekaligus, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu

perusahaan. Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, tentara, pegawai BUMN

adalah beberapa diantara orang yang akan mendapat tunjangan pensiun dari

pemerintah.

2.9. Pengertian Dana Pensiun

Uang pensiun yang diberikan oleh pemberi pensiun dikelola oleh suatu

lembaga atau badan hukum. Menurut UU No. 11 Tahun 1992, “Dana Pensiun

adalah badan hukum yang menggelola dan menjalankan program yang

menjanjikan manfaat pensiun”.

Menurut Martono (2002:155) menyebutkan bahwa, “Dana Pensiun

merupakan suatu lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun

dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu

perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggara dana pensiun dapat

dilakukan oleh pemberi kerja atau diserahkan kepada lembaga keuangan yang

menawarkan pengelolaan program pensiun misalnya bank dan perusahaan

asuransi”.

Dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa seseorang yang bekerja

pada instansi maupun perusahaan pemerintah yang telah memasuki usia

pensiun akan menyandang status sebagai seorang pensiunan. Seorang

21

pensiunan akan mendapatkan penghasilan setelah bekerja sebagai balas jasa

atas pengabdiannya bekerja untuk negara selama sekian tahun. Balas jasa

tersebut akan diberikan dalam bentuk uang. Uang yang akan diberikan kepada

para pensiunan dikelola oleh lembaga atau badan hukum yang disebut dana

pensiun. Dari pengelola dana pensiun selanjutnya akan disalurkan kepada

penyelenggara dana pensiun seperti halnya kepada lembaga keuangan sebagai

kantor bayar pengelolaan pembayaran uang pensiun. Uang pensiun tersebut

dapat diambil setiap bulannya dan diharapkan mampu memberikan manfaat

bagi para pensiunan.

2.10. Macam-macam Pensiun

a. Pensiun yang dikelola oleh PT. TASPEN (PERSERO) yaitu:

- Pegawai Negeri Sipil (kecuali Pegawai Negeri Sipil HanKam).

- Pejabat Negara.

- ABRI dan Pegawai Negeri Sipil HanKam yang pensiun sebelum 1 April

1989.

- Veteran.

- Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.

- Eks KNIL.

b. Pensiunan yang dikelola oleh PT. Asabri, yaitu penerima pensiun prajurit

ABRI dan PNS ABRI HanKam yang memperoleh hak pensiun mulai 1

April 1989.

c. Pensiunan BUMN yang dikelola oleh Yayasan Pensiun.

2.11. Tujuan Program Pensiun

Program pensiun yang dulunya hanya dapat dinikmati oleh para pegawai

negeri sipil kini telah berkembang pada perusahaan besar, menengah dan

kecil. Para karyawan sadar bahwa program pensiun akan memberikan jaminan

hidup di hari tua, para pengusaha juga menganggap bahwa jaminan pensiun

yang ditujukan kepada karyawannya mampu memberikan dorongan untuk

22

memotivasi bekerja dan pada akhirnya pencapaian kerja menjadi maksimal.

Untuk itu tujuan program pensiun menurut Martono (2002:157) ada dua yaitu:

a. Bagi Pemberi Kerja

- Kewajiban moral;

- Loyalitas;

- Kompetisi pasar tenaga kerja.

b. Bagi Karyawan

- Rasa aman terhadap masa yang akan datang;

- Kompensasi yang lebih baik.

Tujuan program pensiun bagi pemberi kerja ada tiga, pertama kewajiban

moral dimana perusahaan maupun instansi yang telah memberi pekerjaan

memberikan rasa aman kepada mantan pegawai atau karyawannya. Kewajiban

moral tersebut diwujudkan dengan memberkan jaminan ketenangan atas masa

depan para karyawannya. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral

terhadap mereka. Kedua, loyalitas dimana karyawan akan memberikan dampak

positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik

dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin

besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan. Ketiga,

kompetisi pasar tenaga kerja dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi

para karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang

berkualitas. Di era yang semakin ketat, perusahaan-perusahaan bersaing untuk

mendapatkan tenaga yang profesional. Tujuan penyelenggara program pensiun

bagi karyawan ada dua, pertama rasa aman terhadap masa yang akan datang,

karyawan berharap mendapatkan jaminan ekonomis atas penghasilan yang

diterima setelah memasuki masa pensiun. Kedua, kompensasi yang lebih baik,

karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati

pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.

2.12. Fungsi Program Pensiun

Fungsi program pensiun menurut Martono (2002:158) meliputi tiga fungsi

yaitu:

23

a. Fungsi Asuransi

Program pensiun mempunyai fungsi asuransi karena memberikan jaminan

kepada peserta untuk mengatasi risiko kehilangan pendapatan yang

disebabkan oleh kematian atau usia pensiun.

b. Fungsi Tabungan

Program pensiun dikatakan mempunyai fungsi tabungan karena selama

masa kerja karyawan harus membayar iuran (premi). Perusahaan pemberi

kerja atau lembaga keuangan bertugas mengumpulkan dan mengembangkan

iuran dari peserta (karyawan perusahaan, karyawan mandiri) di mana iuran

tersebut diperlukan sebagai tabungan. Kemudian dana tersebut

dikembangkan untuk dimanfaatkan untuk membayar pensiun kepada

peserta. Besarnya pensiun yang diterima oleh peserta setelah menjalani

masa pensiun tergantung pada akumulasi dana yang telah disetor.

c. Fungsi Pensiun

Program pensiun memiliki fungsi pensiun karena manfaat yang akan

diterima oleh peserta dapat dilakukan secara berkala selama hidup.

2.13. Kredit Pensiun

Dari penjelasan mengenai kredit dan pensiun yang telah dikemukakan

pada uraian sebelumnya kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit

pensiun merupakan kredit yang diberikan kepada para pensiun yang berasal

dari lingkungan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pejabat negara, tentara,

pegawai BUMN, yang akan mendapat tunjangan pensiun dari pemerintah yang

didasari oleh perjanjian kerjasama antara pihak Bank dengan Pengelola Dana

Pensiun. Kredit pensiun biasanya bersifat konsumtif, dimana seorang pensiun

mengambil keputusan untuk mengajukan pinjaman di lembaga perbankan

biasanya digunakan untuk biaya membangun rumah, biaya sekolah anak, atau

sekedar untuk keperluan sehari-hari.

24

2.14. Proses Pemberian Kredit Pensiun

Proses pemberian kredit pensiun dapat diartikan sebagai proses atau

langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola pensiun yang bekerja sama

dengan lembaga keuangan yang berperan sebagai kantor bayar tunjangan

pensiun dari pemerintah untuk memberikan kepercayaannya berupa pemberian

pinjaman kepada pensiunan yang berasal dari lingkungan Pegawai Negeri

Sipil, pejabat negara, tentara, pegawai BUMN, dengan jaminan dan jangka

waktu sesuai kesepakatan yang disertai dengan balas jasa berupa bunga atau

bagi hasil.